Xcloud.id

Tag: Agung Nugroho

  • Rekan Indonesia nilai JKN merupakan hak seluruh warga 

    Rekan Indonesia nilai JKN merupakan hak seluruh warga 

    JKN dirancang untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia menilai prinsip dasar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai hak seluruh warga negara dan tidak memandang status.

    “Konstitusi tidak membedakan rakyat berdasarkan miskin atau mampu. JKN dirancang untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia,” kata Ketua Umum Rekan Indonesia Agung Nugroho di Jakarta, Selasa.

    Hal itu dikatakan Agung menanggapi usulan Menteri Kesehatan yang menyebut agar BPJS Kesehatan fokus mengurus orang miskin saja atau kalangan “bawah” saja.

    Dengan demikian, kata Agung, itu merupakan pernyataan yang keliru, diskriminatif dan bertentangan.

    Agung mengatakan, sistem JKN yang dibangun melalui konstitusi, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Perpres 82/2018 jelas menegaskan bahwa jaminan kesehatan bersifat universal, tanpa pembatasan kelas sosial.

    “JKN hanya untuk orang miskin itu tidak tepat dan menyesatkan arah kebijakan publik,” ujarnya.

    Rekan Indonesia, lanjut Agung mengingatkan bahwa penyakit katastropik, seperti stroke, jantung, gagal ginjal dan kanker, mampu membuat siapa pun jatuh miskin dalam waktu singkat. Bahkan dalam beberapa kasus, pejabat dan orang mampu pun akhirnya bergantung pada JKN.

    Jika pemerintah memang ingin memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, maka pihaknya meminta pemerintah menjalankan amanat Pasal 5 Ayat (3) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu memberikan perlakuan lebih bagi kelompok rentan, mulai dari lansia, penyandang disabilitas, pasien miskin, hingga bayi baru lahir.

    Agung menilai, kewajiban afirmatif tersebut belum dijalankan dalam sistem JKN, misalnya layanan ambulans jemput-antar dari rumah, perawatan di rumah (home care) bagi lansia dan disabilitas, pengantaran obat ke rumah, serta pendampingan layanan kesehatan bagi masyarakat dengan keterbatasan mobilitas.

    Alih-alih mempersempit JKN hanya untuk rakyat miskin, pemerintah seharusnya menjalankan mandat HAM yang jelas sudah ada.

    Ia menambahkan, mengarahkan JKN untuk hanya melayani kelompok miskin adalah langkah mundur. JKN adalah sistem asuransi sosial berbasis gotong royong, bukan program bantuan sosial.

    Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia adalah organisasi relawan independen yang bergerak di isu layanan kesehatan, advokasi kebijakan kesehatan dan pendampingan akses kesehatan bagi masyarakat, terutama yang rentan atau kurang terlayani.

    Mereka mendeklarasikan diri pada 10 Desember 2011 sebagai wadah untuk mengkonsolidasikan relawan kesehatan di Indonesia. Organisasi ini bersifat kemasyarakatan, bukan instansi pemerintah.

    Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan sebaiknya difokuskan untuk melayani masyarakat menengah ke bawah, sementara kalangan mampu dapat memanfaatkan layanan asuransi kesehatan swasta.

    “BPJS nggak usah ‘cover’ yang kaya-kaya deh, kenapa? Karena yang kaya, yang kelas satu itu, biarkan diambil swasta,” kata Budi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (31/11).

    Budi mengatakan langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan (sustainability) sistem pembiayaan BPJS Kesehatan agar tetap kuat dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rujukan Berjenjang BPJS Tidak Masuk Akal dan Merugikan Pasien

    Rujukan Berjenjang BPJS Tidak Masuk Akal dan Merugikan Pasien

    GELORA.CO -Sistem rujukan berjenjang BPJS Kesehatan sudah tidak layak dipertahankan. Mekanisme tersebut bukan hanya tidak efisien, tetapi juga merugikan pasien karena memperlambat akses terhadap layanan medis yang tepat.

    Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho mengatakan, pola rujukan bertingkat telah menjadi keluhan umum masyarakat. Pasien yang datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) harus melewati sejumlah rumah sakit sebelum akhirnya tiba di fasilitas yang mampu menangani penyakitnya.

    “Pasien dari FKTP harus ke RS tipe D atau C dulu, lalu pindah ke tipe B, dan baru ke tipe A. Ini bertele-tele dan membuang waktu. Padahal dari awal dokter FKTP sudah tahu pasien butuh rumah sakit tipe apa,” ujar Agung dalam keterangannya, Jumat, 14 November 2025.

    Menurut Agung, praktik tersebut menunjukkan bahwa sistem rujukan yang berlaku lebih menekankan prosedur administratif daripada kepentingan keselamatan pasien. Ia menilai banyak kasus pasien yang tertunda penanganannya karena harus berpindah-pindah rumah sakit hanya untuk memenuhi aturan birokratis.

    “Rujukan berjenjang membuat pasien dipingpong. Pemeriksaan diulang, antrean diulang, biaya naik, dan risiko memburuknya kondisi pasien semakin besar,” tegasnya.

    Agung mendorong pemerintah dan BPJS Kesehatan segera menerapkan rujukan berbasis kompetensi. Dengan sistem ini, dokter FKTP dapat langsung merujuk pasien ke rumah sakit yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan medis, tanpa harus melalui tahapan bertingkat.

    “Kalau butuh tipe A, ya langsung saja ke tipe A. Jangan dipersulit. Negara tidak boleh menyusahkan orang yang sedang sakit,” katanya.

    Ia juga menyoroti aspek pembiayaan. Menurutnya, perpindahan pasien antarlevel rumah sakit justru menambah beban biaya BPJS secara keseluruhan karena banyak tindakan medis dan administrasi yang dilakukan berulang.

    Agung menekankan bahwa perbaikan sistem rujukan harus menjadi prioritas pemerintah jika ingin meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional. “Rujukan berjenjang ini sudah tidak masuk akal. Saatnya pemerintah melakukan koreksi total. Ini menyangkut nyawa masyarakat,” ujar Agung.

    Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan waktu implementasi perubahan sistem rujukan. Namun desakan dari berbagai kalangan, termasuk organisasi kesehatan masyarakat, terus menguat seiring meningkatnya keluhan terhadap kompleksitas layanan BPJS. 

  • Jakarta Institute sebut JITEX berdampak terhadap pertumbuhan UMKM

    Jakarta Institute sebut JITEX berdampak terhadap pertumbuhan UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jakarta Institute Agung Nugroho menyebutkan pelaksanaan Jakarta International Investment, Trade, Tourism & Small and Medium Enterprise Expo (JITEX) pada 17-21 September 2025 berdampak terhadap pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi dan ekonomi kreatif.

    “JITEX bukan sekadar pameran seremonial, melainkan platform ekonomi dan investasi yang berdampak nyata bagi pertumbuhan sektor UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif,” kata Agung dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan hal itu menanggapi pernyataan salah satu anggota DPRD DKI yang menyebutkan pelaksanaan JITEX merupakan pemborosan anggaran.

    Menurut Agung, wacana penolakan dan penghapusan anggaran JITEX menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap peran acara tersebut dalam memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global.

    Dia menegaskan alasan efisiensi anggaran yang dikemukakan oleh sebagian anggota DPRD tidak tepat jika diarahkan pada program dengan nilai strategis tinggi.

    “Kalau efisiensi dilakukan tanpa melihat manfaat ekonomi, justru akan mengorbankan program yang berdaya ungkit besar bagi ekonomi rakyat. JITEX jelas kegiatan produktif dengan multiplier effect tinggi,” ujar Agung.

    Dia pun menilai DPRD DKI semestinya mendukung penuh kegiatan seperti JITEX yang memperkuat citra Jakarta sebagai pusat bisnis, pariwisata, dan investasi internasional, bukan justru menolaknya.

    “Jakarta membutuhkan lebih banyak ruang kolaborasi, seperti JITEX untuk mengokohkan posisinya di panggung ekonomi global. Menghapusnya jelas langkah mundur,” tegas Agung.

    Dia menjelaskan JITEX merupakan satu-satunya pameran berskala internasional yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ajang ini menggabungkan empat sektor besar, yakni investasi, perdagangan, pariwisata, dan UMKM dalam satu wadah kolaboratif.

    Penyelenggaraan JITEX turut melibatkan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf), serta Biro Kerja Sama Daerah (KSD).

    “Koordinasi antar-OPD ini penting. Tinggal bagaimana seorang Asisten Perekonomian bisa mengorkestrasi empat dinas itu agar lebih maksimal, jika dinilai masih ada ruang perbaikan dari JITEX pertama,” tutur Agung.

    Dia menyebutkan penyelenggaraan JITEX sebenarnya merupakan bentuk kolaborasi lintas dinas yang saling berbagi tanggung jawab dan sumber daya.

    “Secara sederhana, anggaran kegiatan ini memang tersebar di empat SKPD, sehingga sinerginya harus dijaga agar hasilnya optimal,” ucap Agung.

    Dia memandang DPMPTSP sudah memiliki kegiatan rutin Jakarta Investment Forum (JIF) yang dapat disinergikan dengan JITEX. Pelaksanaan JIF memungkinkan untuk digabungkan dengan berbagi ruang selama lima hari kegiatan JITEX.

    “Dari sisi anggaran tentu lebih efisien, dan dari sisi skala kegiatan justru bisa membuat JITEX lebih besar,” ungkap Agung.

    Lebih jauh, dia juga menyoroti tantangan koordinasi antarinstansi di lingkungan Pemprov DKI.

    “Pertanyaannya, apakah OPD-OPD ini mau saling bersinergi? Ini perlu keseriusan Pak Gubernur untuk mengultimatum SKPD yang tidak mau bekerja sama, padahal tujuan kegiatannya sama. Apalagi di saat DKI sedang mengalami pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp15 triliun,” terang Agung.

    Oleh karena itu, dia mengingatkan pentingnya peran Biro KSD dalam mengaktifkan kerja sama “sister city” Jakarta dengan lebih dari 20 negara.

    “Jangan sampai MoU-nya hanya jadi sleeping MoU. Biro KSD seharusnya bisa mengajak negara-negara mitra itu datang ke Jakarta sebagai buyer atau calon investor,” papar Agung.

    Pemprov DKI, sambung dia, juga dapat menggandeng berbagai asosiasi perdagangan dan pariwisata tingkat ASEAN untuk mengoordinasikan kehadiran para pembeli dari negara-negara tetangga.

    Langkah tersebut menunjukkan keseriusan Pemprov DKI dalam menjadikan JITEX sebagai ajang promosi investasi dan perdagangan regional yang tidak hanya berorientasi lokal, tetapi juga berskala internasional.

    Agung menambahkan JITEX merupakan wadah strategis yang mempertemukan pelaku usaha dari berbagai daerah.

    Setiap tahun, Pemprov DKI mengundang pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk menampilkan produk unggulan mereka. Acara itu juga melibatkan seluruh BUMD DKI Jakarta agar lebih dikenal publik melalui produk dan programnya.

    Dalam pelaksanaannya, JITEX menghadirkan lebih dari 300 Jakpreneur terkurasi serta menyelenggarakan Business Matching P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah DKI.

    Turut hadir pula dalam perhelatan JITEX, yakni koperasi-koperasi naik kelas dan Koperasi Merah Putih, program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Dekranasda DKI yang diketuai oleh Ibu Gubernur juga mengambil peran penting dalam mempromosikan karya perajin Jakarta di bidang fesyen dan kriya.

    Agung pun berharap Disparekraf dapat memaksimalkan partisipasinya dengan menghadirkan Jakarta Travel Fair bersamaan dengan pelaksanaan JITEX, sehingga pengunjung JITEX datang bukan hanya untuk melihat pameran investasi, tetapi juga dapat membeli produk UMKM Jakpreneur yang sudah terkurasi.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • JPU Segera Bacakan Tuntutan Kasus Korupsi BOS SMK PGRI 2 Ponorogo

    JPU Segera Bacakan Tuntutan Kasus Korupsi BOS SMK PGRI 2 Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Perkembangan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK PGRI 2 Ponorogo terus bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Setelah melalui sejumlah agenda pemeriksaan saksi, perkara yang disebut-sebut merugikan keuangan negara hingga Rp2,5 miliar itu kini memasuki tahap krusial, yakni penyusunan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    Kasi Intel Kejaksaan Negeri Ponorogo, Agung Nugroho, mengungkapkan bahwa penuntutan terhadap terdakwa SA dijadwalkan digelar pada Jumat pekan ini. Saat ini, tim JPU tengah mematangkan materi tuntutan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan.

    “Untuk perkara ini, minggu ini rencananya akan dilakukan penuntutan. Minggu kemarin telah selesai pemeriksaan saksi yang meringankan terdakwa,” jelas Agung, Selasa (14/10/2025).

    Menurut Agung, dalam sidang sebelumnya terdapat tiga saksi yang memberikan keterangan meringankan terdakwa. Namun, seluruh keterangan tersebut tetap akan ditimbang bersama dengan bukti-bukti kuat yang telah diajukan JPU sejak awal persidangan.

    “Saksi kemarin tiga orang. Nanti kita lihat setelah tuntutan akan ada pledoi atau pembelaan dari terdakwa, kemudian replik, duplik, baru putusan,” ungkapnya.

    Agung menjelaskan bahwa materi tuntutan yang sedang disusun JPU akan mengacu pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Kedua pasal tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara.

    “Intinya kami akan buktikan pasal 2 dan 3, dengan kecenderungan pada pasal yang paling sesuai dengan fakta persidangan,” terang Agung.

    Ia memperkirakan proses persidangan masih akan berlanjut sedikitnya tiga kali lagi sebelum sampai pada tahap putusan. Setelah majelis hakim membacakan putusan, pihak kejaksaan akan menentukan langkah hukum selanjutnya—apakah menerima atau mengajukan banding.

    “Dari putusan nanti kita lihat berapa persentase hasil dari tuntutan. Apakah mengajukan banding atau menerima, akan kita tentukan kemudian,” pungkasnya. (end/kun)

  • Polisi dan Siskamling di Jakbar Ronda Bareng Jaga Kamtibmas

    Polisi dan Siskamling di Jakbar Ronda Bareng Jaga Kamtibmas

    Jakarta –

    Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Twedi Aditya Bennyahdi mengunjungi Pos Satkamling di RW 11, Jalan Aseni, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Kunjungan ini bertujuan mengecek kondisi keamanan sekaligus mendengarkan langsung aspirasi masyarakat mengenai situasi kamtibmas.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Agung Nugroho, Kasi Propam Akp Supriyatin, Kapolsek Kalideres Kompol Arnold Julius Simanjuntak. Lalu Bhabinkamtibmas Aiptu Eka Prasetya, Babinsa Peltu Ketut, Ketua RW 011 Bapak Mawardi, para ketua RT, LMK Bapak Karyoto, serta anggota Linmas RW 011.

    Twedi juga sempat berdialog bersama warga, mendengarkan berbagai masukan, sekaligus mengajak masyarakat untuk terus menjaga lingkungan agar tetap aman, nyaman, dan kondusif. Dia menyebut keamanan tentu merupakan tanggung jawab bersama.

    “Keamanan bukan hanya tugas polisi semata, tapi menjadi tanggung jawab kita semua. Dengan kebersamaan, kita bisa menciptakan Jakarta Barat yang aman dan nyaman untuk ditinggali,” ujar Twedi Aditya Bennyahdi, Rabu (1/10/2025).

    Kehadiran Kapolres beserta jajaran ini mendapat sambutan hangat dari warga, yang merasa diperhatikan serta lebih dekat dengan aparat kepolisian.

    (azh/mea)

  • Pertama Kalinya, PN Madiun Sidangkan Permohonan Ganti Kelamin

    Pertama Kalinya, PN Madiun Sidangkan Permohonan Ganti Kelamin

    Madiun (beritajatim.com) – Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Madiun untuk pertama kalinya menyidangkan perkara permohonan pencatatan perubahan kelamin. Pemohon berinisial ASM, warga Kabupaten Madiun, mengajukan perubahan status dari laki-laki menjadi perempuan. Namun, majelis hakim menolak permohonan tersebut karena tidak didukung bukti medis yang kuat.

    Juru Bicara PN Kabupaten Madiun, Agung Nugroho, menjelaskan permohonan itu masuk pada 12 Agustus 2025 dan resmi didaftarkan sehari kemudian. Sidang digelar pada Selasa (23/9/2025) dipimpin Hakim Satrio Murtitomo.

    “Ini memang perkara pertama terkait permohonan ganti kelamin di Kabupaten Madiun. Secara normatif, undang-undang mengatur peristiwa penting wajib dicatatkan, termasuk ganti kelamin sebagaimana disebut dalam penjelasan Pasal 56 UU Administrasi Kependudukan,” kata Agung, Rabu (1/10/2025).

    Majelis hakim menolak permohonan ASM karena tidak dilengkapi dokumen medis pendukung. Menurut Agung, hakim menilai penggantian kelamin tidak hanya soal mengubah identitas gender, tetapi harus didasarkan pada pertimbangan medis, genetika, dan psikologis yang jelas.

    “Pemohon hanya mengajukan keterangan saksi bahwa ia telah menjalani operasi. Tidak ada hasil pemeriksaan medis mengenai hormon, kromosom, maupun psikologi. Padahal untuk kasus seperti ini, surat keterangan medis menjadi bukti utama,” tegasnya.

    Hakim juga mencatat, meskipun ada bukti telah dilakukan operasi, tidak ada penjelasan mengenai alasan medis maupun pemeriksaan mendalam, seperti hormon, reproduksi, dan urologis, sebelum tindakan operasi itu dilakukan.

    “Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan, hakim berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga sudah sepatutnya ditolak,” ujarnya.

    Agung menambahkan, perkara ini termasuk sensitif karena menyangkut hak asasi manusia. Namun, pengadilan tetap berpegang pada hukum positif serta norma sosial yang berlaku. Putusan ini, lanjutnya, dapat menjadi preseden bagi perkara serupa di masa mendatang. [rbr/beq]

  • ​Lolos Final Indonesia, 5 Teknisi Terbaik Midea Club Siap Berangkat ke China

    ​Lolos Final Indonesia, 5 Teknisi Terbaik Midea Club Siap Berangkat ke China

    Jakarta: Midea Club menetapkan 5 teknisi terbaik nasional yang akan mewakili Indonesia di ajang Midea Club ASEAN Flash Installation Tournament 2025 di China. Kelima teknisi terbaik ini telah melalui babak penyisihan di 7 kota besar Indonesia dan Final Round di Jakarta.
     
    Dari total 280 peserta di tahap awal, terpilih 21 finalis dari kota Jakarta, Tangerang, Bekasi, Semarang, Yogyakarta, Bali, dan Surabaya. Mereka kemudian bertanding di Final Round pada Minggu, 22 September 2025, memperebutkan 10 posisi terbaik nasional.

    Dari 10 pemenang tersebut, 5 nama terbaik yakni Agung Nugroho, Nanang Eko Setyawan, Tarman, Muhammad Suyono Yatin, dan Edy Umar berhasil meraih tiket menuju level internasional.
     
    “Ajang ini bukan hanya kompetisi, tetapi juga bentuk penghargaan Midea untuk para teknisi yang telah menjadi garda terdepan layanan kami. Dengan berangkat ke China, para pemenang juga mendapatkan pengalaman bertanding di kancah internasional bersama rekan-rekan teknisi terbaik dari Asia Tenggara,” ujar Ighvar Rabbighfirly, Head of Sales Residential Air Conditioner Midea Electronics Indonesia.
     
    Ighvar mengungkapkan installer/teknisi menjadi representasi langsung perusahaan di lapangan. Pemasangan AC yang tepat dan profesional sangat menentukan efisiensi dan umur panjang produk.

    Sebaliknya, kesalahan instalasi bisa menyebabkan keluhan pelanggan, kerusakan unit, hingga citra buruk terhadap merek. Selain itu, installer seringkali menjadi orang pertama yang menjelaskan fitur, cara penggunaan, hingga perawatan produk kepada pelanggan. Mereka punya peran sebagai brand educator di lapangan.
     
    Sebagai bentuk apresiasi, para pemenang nasional mendapatkan hadiah berupa uang tunai hingga Rp4.650.000 serta akomodasi perjalanan ke China untuk mengikuti kompetisi ASEAN.
     
    Sementara itu, di tingkat internasional, tiga juara ASEAN akan memperoleh hadiah besar, yaitu:
    Juara 1: Rp75.000.000 dan gelar Midea ASEAN Flash Installation Ambassador
    Juara 2: Rp30.000.000
    Juara 3: Rp15.000.000
     
    “Dengan hadiah yang prestisius ini, kami ingin menegaskan bahwa keterampilan teknisi layak mendapat panggung dan apresiasi setinggi-tingginya,” tutup Ighvar.

    Jakarta: Midea Club menetapkan 5 teknisi terbaik nasional yang akan mewakili Indonesia di ajang Midea Club ASEAN Flash Installation Tournament 2025 di China. Kelima teknisi terbaik ini telah melalui babak penyisihan di 7 kota besar Indonesia dan Final Round di Jakarta.
     
    Dari total 280 peserta di tahap awal, terpilih 21 finalis dari kota Jakarta, Tangerang, Bekasi, Semarang, Yogyakarta, Bali, dan Surabaya. Mereka kemudian bertanding di Final Round pada Minggu, 22 September 2025, memperebutkan 10 posisi terbaik nasional.
     
    Dari 10 pemenang tersebut, 5 nama terbaik yakni Agung Nugroho, Nanang Eko Setyawan, Tarman, Muhammad Suyono Yatin, dan Edy Umar berhasil meraih tiket menuju level internasional.
     
    “Ajang ini bukan hanya kompetisi, tetapi juga bentuk penghargaan Midea untuk para teknisi yang telah menjadi garda terdepan layanan kami. Dengan berangkat ke China, para pemenang juga mendapatkan pengalaman bertanding di kancah internasional bersama rekan-rekan teknisi terbaik dari Asia Tenggara,” ujar Ighvar Rabbighfirly, Head of Sales Residential Air Conditioner Midea Electronics Indonesia.
     
    Ighvar mengungkapkan installer/teknisi menjadi representasi langsung perusahaan di lapangan. Pemasangan AC yang tepat dan profesional sangat menentukan efisiensi dan umur panjang produk.
     
    Sebaliknya, kesalahan instalasi bisa menyebabkan keluhan pelanggan, kerusakan unit, hingga citra buruk terhadap merek. Selain itu, installer seringkali menjadi orang pertama yang menjelaskan fitur, cara penggunaan, hingga perawatan produk kepada pelanggan. Mereka punya peran sebagai brand educator di lapangan.
     
    Sebagai bentuk apresiasi, para pemenang nasional mendapatkan hadiah berupa uang tunai hingga Rp4.650.000 serta akomodasi perjalanan ke China untuk mengikuti kompetisi ASEAN.
     
    Sementara itu, di tingkat internasional, tiga juara ASEAN akan memperoleh hadiah besar, yaitu:
    Juara 1: Rp75.000.000 dan gelar Midea ASEAN Flash Installation Ambassador
    Juara 2: Rp30.000.000
    Juara 3: Rp15.000.000
     
    “Dengan hadiah yang prestisius ini, kami ingin menegaskan bahwa keterampilan teknisi layak mendapat panggung dan apresiasi setinggi-tingginya,” tutup Ighvar.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (MMI)

  • Pemkot Pekanbaru belajar strategi kebersihan kota ke Kabupaten Pacitan

    Pemkot Pekanbaru belajar strategi kebersihan kota ke Kabupaten Pacitan

    “Kami datang ingin menimba ilmu dari Kabupaten Pacitan, bagaimana menjaga kebersihan kota,”

    Pacitan, Jawa Timur (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru, Riau, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, untuk mempelajari strategi kebersihan kota sekaligus memperkuat kerja sama antar-daerah.

    Rombongan yang dipimpin Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho itu diterima Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji di pendopo kabupaten, Senin (22/9).

    “Kami datang ingin menimba ilmu dari Kabupaten Pacitan, bagaimana menjaga kebersihan kota,” kata Agung Nugroho.

    Ia mengaku terkesan dengan Pacitan yang dikenal luas, termasuk di media sosial, bukan hanya karena destinasi wisatanya, tetapi juga penataan kebersihan lingkungannya.

    Bupati Indrata menyambut baik kedatangan rombongan Pekanbaru dan menilai kunjungan itu menjadi peluang kedua daerah untuk saling belajar dan berbagi pengalaman.

    “Kami juga memiliki keterbatasan infrastruktur dan ingin belajar dari Kota Pekanbaru,” ujar Indrata, yang akrab disapa Mas Aji.

    Dalam pertemuan itu, kedua pemerintah daerah menandatangani nota kesepahaman tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang diharapkan memberi manfaat bagi kedua belah pihak.

    Rangkaian kunjungan ditutup dengan peninjauan Museum dan Monumen SBY-ANI, yang menjadi salah satu ikon wisata sejarah Pacitan, kota kelahiran Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakarta Institute Minta DPRD DKI Tak Ragu Dukung Rencana IPO PAM JAYA

    Jakarta Institute Minta DPRD DKI Tak Ragu Dukung Rencana IPO PAM JAYA

    Jakarta –

    Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana Initial Public Offering (IPO) PAM Jaya berisiko menghambat pemenuhan hak dasar warga atas air bersih. Tanpa terobosan pendanaan, target 100 persen akses air bersih di ibu kota disebut sulit tercapai.

    Direktur Jakarta Institute Agung Nugroho menegaskan IPO tidak sama dengan privatisasi.

    “Pemprov tetap bisa menjadi pemegang saham mayoritas, bahkan memiliki hak veto atas keputusan strategis. IPO justru membuat PAM Jaya lebih transparan, akuntabel, dan efisien,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, Minggu (14/9/2025).

    Ia menjelaskan, regulasi air di Indonesia sudah jelas, mulai dari UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), hingga Pergub DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022. Semua aturan itu menegaskan air adalah hak dasar warga dan penyediaannya tetap menjadi kewajiban pemerintah.

    “IPO tidak sama sekali menghapus kewajiban itu,” ujar Agung.

    “Peraturan yang ada bersifat mengikat. Artinya, meskipun PAM Jaya menjadi perusahaan terbuka, ia tetap wajib memenuhi mandat pelayanan publik. Regulasi tarif, cakupan layanan, hingga kewajiban menyediakan akses untuk warga miskin tidak bisa diubah hanya karena ada investor.” tambahnya.

    Untuk mencegah orientasi bisnis semata, Jakarta Institute mengajukan empat pagar pengaman:

    1. Membatasi kepemilikan saham asing dan korporasi besar.

    2. Memasukkan klausul pelayanan publik dalam AD/ART PAM Jaya.

    3. Menjamin tarif sosial bagi kelompok miskin.

    4. Memperkuat mekanisme pengawasan publik melalui DPRD dan masyarakat sipil.

    Agung juga mencontohkan praktik internasional. PUB di Singapura dikelola pemerintah dengan standar korporasi modern, melibatkan swasta hanya pada proyek infrastruktur. Hasilnya, hampir 100 persen akses air bersih.

    Maynilad dan Manila Water di Filipina yang tercatat di bursa tetap menjalankan kewajiban pelayanan publik di bawah regulasi ketat pemerintah.

    “Contoh Singapura dan Filipina menunjukkan IPO bukan ancaman. Justru, ragu-ragu melangkah akan membuat warga Jakarta terus menghadapi keterbatasan air bersih,” ujar Agung.

    Jakarta Institute menegaskan tanpa tambahan modal dari IPO, pembangunan infrastruktur air akan lambat dan membebani APBD.

    “Kami mendesak DPRD DKI Jakarta untuk bersikap progresif. Jangan biarkan keraguan politik menghambat hak dasar warga atas air bersih,” tutup Agung.

    (anl/ega)

  • Pengamat: IPO PAM Jaya Bukan Ancaman, Justru Perkuat Hak Akses Air Bersih Megapolitan 12 September 2025

    Pengamat: IPO PAM Jaya Bukan Ancaman, Justru Perkuat Hak Akses Air Bersih Megapolitan 12 September 2025

    Pengamat: IPO PAM Jaya Bukan Ancaman, Justru Perkuat Hak Akses Air Bersih
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Rencana Penawaran Umum Perdana (
    initial public offering
    /IPO) Perumda Air Minum (PAM) JAYA sempat memicu keresahan publik. Kekhawatiran itu wajar karena air merupakan kebutuhan dasar manusia. Banyak yang khawatir, bila pengelolaan air jatuh ke investor yang berorientasi laba, hak rakyat bisa terabaikan.
    Namun, pengamat sekaligus Direktur Jakarta Institut, Agung Nugroho, menilai kekhawatiran tersebut tidak sepenuhnya beralasan.
    Menurutnya, IPO bukan berarti pelepasan kendali atas sumber daya vital, melainkan peluang untuk memperkuat pelayanan air bersih di Jakarta.
    “IPO PAM Jaya seharusnya dibaca bukan sebagai liberalisasi air, melainkan sebagai strategi memperkuat kapasitas perusahaan agar setiap warga Jakarta mendapat haknya: akses air bersih yang adil, terjangkau, dan berkelanjutan,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, Jumat (12/9/2025).
    Agung menegaskan, hukum sudah jelas menempatkan air sebagai hak dasar rakyat.
    Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan air dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
    Begitu pula Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 yang menyebutkan air minum harus tersedia secara berkelanjutan, merata, dan terjangkau.
    “Regulasi daerah, seperti Pergub DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2021 dan Pergub Nomor 7 Tahun 2022, mempertegas mandat itu dalam konteks Jakarta,” imbuh Agung.
    Selain itu, kata dia, posisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai pemegang kendali menjadi faktor penting.
    Selama Pemprov DKI Jakarta tetap menjadi pemegang saham pengendali atau memiliki hak veto, arah kebijakan tidak akan bergeser dari mandat pelayanan publik.
    Menurut Agung, IPO juga membuka pintu transparansi. Dengan status perusahaan terbuka, laporan keuangan dan kinerja harus diumumkan secara berkala.
    Hal itu memberi ruang bagi publik dan pemegang saham untuk menagih akuntabilitas, sesuatu yang sulit didapat dari perusahaan tertutup.
    “Tambahan modal dari IPO bisa mempercepat target layanan 100 persen. Tanpa suntikan dana segar, program perluasan jaringan akan tersendat, dan kelompok miskin tetap menjadi korban,” ucap Agung
    Meski begitu, ia mengingatkan pentingnya pagar pengaman. Antisipasi yang diperlukan antara lain membatasi kepemilikan asing, menetapkan aturan dividen dan tarif yang melindungi konsumen, serta memastikan klausul pelayanan publik masuk dalam anggaran dasar perusahaan.
    Selain itu, pengawasan DPRD dan lembaga independen juga harus berjalan ketat agar pelayanan tetap berpihak pada masyarakat.
    “Air adalah hak, bukan barang dagangan. Regulasi nasional hingga kebijakan daerah sudah cukup kuat untuk menjamin hal itu. Selama Pemprov DKI Jakarta mempertahankan kendali, publik tidak perlu khawatir,” kata Agung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.