Xcloud.id

Tag: Agung Nugroho

  • Pledoi Kasus Landak Jawa, Kuasa Hukum Nilai Perbuatan Terdakwa Tak Disengaja

    Pledoi Kasus Landak Jawa, Kuasa Hukum Nilai Perbuatan Terdakwa Tak Disengaja

    Madiun (beritajatim.com) – Sidang lanjutan perkara kepemilikan enam ekor Landak Jawa dengan terdakwa Darwanto kembali digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Kamis (8/1/2026). Dalam agenda tersebut, kuasa hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan atau pledoi di hadapan majelis hakim.

    Pledoi dibacakan langsung oleh kuasa hukum terdakwa, Gempar Pambudi. Dalam pembelaannya, Gempar menegaskan bahwa kliennya tidak memiliki niat maupun kehendak untuk melanggar hukum, khususnya terkait kepemilikan satwa dilindungi.

    Menurut Gempar, Landak Jawa yang dipelihara terdakwa awalnya berasal dari dua ekor hewan yang terjaring di kebun milik Darwanto sejak 2021. Saat itu, terdakwa menganggap landak tersebut sebagai hama pertanian yang kerap merusak tanaman jagung.

    “Terdakwa tidak pernah berniat memburu, menangkap, melukai, apalagi memperjualbelikan satwa tersebut. Pemeliharaan dilakukan semata-mata agar hewan itu tidak kembali merusak tanaman,” jelas Gempar dalam persidangan.

    Ia menambahkan, tidak terdapat unsur kesengajaan untuk mengeksploitasi Landak Jawa demi keuntungan pribadi. Bahkan, menurutnya, kliennya tidak memahami bahwa satwa tersebut termasuk kategori hewan yang dilindungi undang-undang.

    Terkait latar belakang terdakwa yang diketahui sebagai anggota LSM, Gempar meluruskan bahwa Darwanto tergabung dalam LSM antikorupsi, bukan organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup atau konservasi satwa.

    “Oleh karena itu, tidak tepat jika terdakwa dianggap mengetahui seluruh regulasi terkait satwa dilindungi,” imbuhnya.

    Atas dasar itu, kuasa hukum meminta majelis hakim mempertimbangkan seluruh argumentasi hukum yang disampaikan dalam nota pembelaan sebelum menjatuhkan putusan.

    Sementara itu, Juru Bicara Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Agung Nugroho, menjelaskan bahwa pada pokoknya pledoi yang diajukan penasihat hukum terdakwa berisi penolakan atas pembuktian yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum.

    “Intinya penasihat hukum meminta agar terdakwa dibebaskan. Selanjutnya, sesuai hukum acara, Jaksa Penuntut Umum akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atau replik atas pembelaan tersebut,” pungkas Agung. [rbr/suf]

  • Rutan Ponorogo Kian Sesak, Remisi Belum Mampu Menyelesaikan Masalah Kelebihan Hunian

    Rutan Ponorogo Kian Sesak, Remisi Belum Mampu Menyelesaikan Masalah Kelebihan Hunian

    Ponorogo (beritajatim.com) – Di balik tembok tinggi Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Ponorogo, persoalan klasik pemasyarakatan kembali mengemuka, yakni kelebihan kapasitas. Program remisi yang rutin digulirkan pemerintah setiap tahun ternyata belum sepenuhnya mampu menahan laju pertambahan warga binaan.

    Rutan yang idealnya hanya menampung 107 warga binaan (wabin) itu kini harus berbagi ruang dengan 239 orang, baik berstatus narapidana maupun tahanan. Artinya, daya tampung telah terlampaui lebih dari dua kali lipat.

    Kepala Rutan Kelas IIB Ponorogo, Muhammad Agung Nugroho, tak menampik kondisi tersebut. Ia menyebut, meski jumlah penghuni saat ini mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya, situasi overload masih terjadi di rutan yang bangunannya merupakan peninggalan kolonial Belanda itu.

    “Meski jumlahnya menurun dari biasanya yang mencapai 300-an, tapi kondisinya tetap overload,” ungkap Muhammad Agung Nugroho, Senin (29/12/2025).

    Fenomena ini bukan semata persoalan lokal. Menurut Agung, hampir seluruh rutan dan lembaga pemasyarakatan di berbagai daerah menghadapi masalah serupa, yakni jumlah penghuni tak sebanding dengan kapasitas fisik bangunan.

    Namun demikian, Rutan Ponorogo masih dinilai mampu mengelola kondisi tersebut secara terkendali. Pengaturan blok hunian, pengawasan, hingga pelayanan dasar bagi warga binaan tetap dijalankan sesuai prosedur yang berlaku.

    “Memang biasanya jadi lokasi layaran dari daerah lain, tapi sejak tujuh bulan terakhir ini kita belum dapat layaran,” ungkap Agung.

    Menariknya, meski dalam kondisi padat, Rutan Kelas IIB Ponorogo tetap menjalankan fungsi ganda. Selain menampung warga binaan laki-laki, rutan ini juga menjadi tempat pembinaan bagi warga binaan perempuan. Sehingga pengelolaan keamanan dan ketertiban dilakukan dengan pengawasan ekstra.

    Agung menegaskan, standar keamanan tetap diberlakukan ketat, baik untuk warga binaan maupun pengunjung. Prosedur pemeriksaan dan pengamanan tidak dikendurkan meski jumlah penghuni meningkat. Ia juga mengungkapkan bahwa latar belakang kasus para penghuni rutan sangat beragam. Hal itu pun menjadi sebuah potret kecil dari kompleksitas persoalan hukum di masyarakat. “Kasus yang menjerat para napi ini bervariasi, mencerminkan beragam latar belakang pelanggaran hukum,” pungkas Agung. (end/kun)

  • Rutan Ponorogo Kian Sesak, Remisi Belum Mampu Menyelesaikan Masalah Kelebihan Hunian

    Natal di Rutan Ponorogo, Dua Narapidana Kristiani Terima Remisi Satu Bulan

    Ponorogo (beritajatim.com) – Kedamaian Natal tidak hanya dirasakan di dalam rumah ibadah, tetapi juga menembus dinding Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Ponorogo. Pada perayaan Hari Raya Natal 2025, dua narapidana menerima remisi atau pengurangan masa pidana sebagai bentuk apresiasi negara atas kepatuhan mereka dalam menjalani pembinaan.

    Keduanya memperoleh pemangkasan masa hukuman masing-masing selama satu bulan. Meski belum langsung menghirup udara bebas, remisi tersebut menjadi hadiah simbolik yang sarat makna serta menghadirkan harapan di tengah masa pidana yang masih harus dijalani.

    Kepala Rutan Kelas IIB Ponorogo, Muhammad Agung Nugroho, menjelaskan dua penerima remisi Natal tersebut berasal dari perkara yang berbeda. Satu narapidana merupakan terpidana kasus tindak pidana korupsi, sementara satu lainnya terjerat perkara narkotika.

    “Sebenarnya ada 4 napi nasrani di Ponorogo, tapi dua lainnya tidak memenuhi syarat karena hanya jalani tiga bulan pidana,” jelas Nugroho.

    Ia menegaskan bahwa pemberian remisi merupakan hak narapidana yang telah memenuhi ketentuan, baik secara administratif maupun substantif, termasuk telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan serta berkelakuan baik selama masa pembinaan.

    Menurut Nugroho, remisi tidak hanya diberikan pada momen Natal, tetapi juga rutin diberikan pada hari besar keagamaan lainnya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, hingga momen tertentu seperti dasawarsa.

    “Pada intinya mereka telah memenuhi syarat administratif dan substantif,” pungkasnya.

    Lebih dari sekadar pengurangan masa hukuman, remisi dipandang sebagai instrumen penting dalam sistem pembinaan pemasyarakatan. Melalui mekanisme tersebut, narapidana didorong untuk terus menjaga perilaku, aktif mengikuti program pembinaan, serta menata ulang pola pikir sebelum kembali ke tengah masyarakat.

    Pemberian remisi Natal ini sekaligus menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan tidak semata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada proses pemulihan dan perubahan perilaku. Di momen Natal, pesan tersebut menemukan maknanya: kesempatan untuk memperbaiki diri selalu terbuka, bahkan dari balik jeruji besi. [end/beq]

  • Walkot Pekanbaru Canangkan Penguatan Pendidikan Lingkungan di Sekolah

    Walkot Pekanbaru Canangkan Penguatan Pendidikan Lingkungan di Sekolah

    Pekanbaru –

    Pemerintah Kota Pekanbaru mencanangkan penguatan pendidikan lingkungan hidup di sekolah-sekolah sebagai langkah strategis membentuk generasi peduli alam. Kebijakan ini terinspirasi dari semangat Green Policing yang dilakukan oleh Polda Riau.

    Pada kebijakan ini, Kapolda Irjen Herry Heryawan menempatkan pelestarian lingkungan sebagai fondasi menjaga masa depan daerah di tengah ancaman perubahan iklim dan degradasi alam.

    Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan pendidikan lingkungan harus ditanamkan sejak dini dan tidak berhenti pada kegiatan simbolik semata.

    “Kami melihat program Green Policing Polda Riau itu sangat menginspirasi. Gerakan menanam pohon yang masif sangat cocok diimplementasikan, dan sudah kami terapkan juga di sekolah-sekolah Pekanbaru,” kata Agung Nugroho Senin (22/12).

    Menurutnya, sekolah merupakan ruang paling efektif untuk membangun pola pikir, karakter, dan kebiasaan anak agar tumbuh sebagai generasi yang bertanggung jawab terhadap alam.

    Program pendidikan lingkungan ini akan diterapkan secara bertahap mulai dari jenjang PAUD, SD, hingga SMP di seluruh Kota Pekanbaru.

    Implementasinya mencakup penguatan muatan lokal lingkungan hidup, praktik langsung seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah berbasis sekolah, konservasi air, hingga pembiasaan gaya hidup ramah lingkungan dalam aktivitas sehari-hari di sekolah.

    Agung menekankan bahwa pendidikan lingkungan tidak dimaksudkan untuk menambah beban mata pelajaran baru bagi siswa.

    Sebaliknya, nilai-nilai ekologis akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, sehingga siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata.

    “Kami ingin anak-anak tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki empati terhadap lingkungan. Dari sekolah, kesadaran itu akan tumbuh dan dibawa ke rumah serta masyarakat,” lanjut Agung.

    Untuk memastikan program berjalan berkelanjutan, Pemko Pekanbaru akan menggandeng berbagai pihak, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, akademisi, komunitas lingkungan, hingga unsur aparat keamanan.

    Kolaborasi lintas sektor ini dinilai penting agar pendidikan lingkungan tidak berhenti di ruang kelas, melainkan berdampak langsung pada perilaku sosial dan kualitas lingkungan kota.

    Pencanangan pendidikan lingkungan ini juga sejalan dengan meningkatnya perhatian nasional terhadap isu pelestarian alam dan pembangunan berkelanjutan.

    Pemerintah daerah diharapkan mengambil peran aktif dalam mencetak generasi yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kota dan kelestarian lingkungan.

    Melalui kebijakan ini, Wali Kota Pekanbaru berharap sekolah-sekolah menjadi pusat lahirnya agen perubahan lingkungan.

    “Kalau sejak kecil anak-anak sudah terbiasa menjaga alam, maka di masa depan Pekanbaru akan memiliki warga yang sadar lingkungan dan mampu menjaga keberlanjutan kota,” tutur Agung Nugroho.

    (anl/ega)

  • Apresiasi Walkot Agung Nugroho, Warga Pekanbaru: Belum Setahun, Jalan Mulus

    Apresiasi Walkot Agung Nugroho, Warga Pekanbaru: Belum Setahun, Jalan Mulus

    Jakarta –

    Warga Kota Pekanbaru merasa senang melihat jalan yang selama bertahun-tahun seperti kubangan kerbau sudah mulai mulus. Komitmen Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho untuk memperbaiki jalan dinilai nyata.

    Warga Jalan Thamrin, Kecamatan Sail, Widiarso menilai Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho belum menjabat setahun tapi sudah banyak jalan yang mulus. Ia mengapresiasi program perbaikan jalan itu.

    “Program Pak Wali yang memperbaiki jalan, program paten, masyarakat puas. Belum setahun beberapa ruas jalan sudah mulus,” sebut Widiarso, Kamis (18/12/2025).

    Widiarso menyebut sejumlah jalan yang diperbaiki seperti Jalan Utama, Jalan Pepaya, Jalan Mulyorejo, Jalan Kapling, Jalan Jenderal, Jalan Kulim, Jalan Samarinda, Jalan Cempaka, Jalan Melur, hingga Jalan Sekuntum. Belum lagi jalan berlubang yang sudah banyak ditambal.

    “Kondisinya sesuai harapan masyarakat, jalan mulus rakyat puas. Harapannya tentu di tahun depan semakin banyak jalan yang mulus. Di tengah efisiensi anggaran, Wali Kota Agung cerdas membuat program yang diinginkan warga. Jalan mulus ini hak dasar warga kota yang harus di penuhi oleh pemimpin,” ucapnya.

    Ada tiga poin yang dinilai menjadi permasalahan di Pekanbaru, yaitu sampah, jalan, dan banjir. Widiarso berharap Agung Nugroho juga dapat mengatasi permasalahan banjir ini.

    Salah satu warga Jalan Teladan, Kecamatan Tampan, Abdul Hadi, mengatakan jika jalan itu sudah mulai rusak parah sejak 5 tahun lalu. Bahkan kerusakan jalan dinilai seperti kubangan kerbau.

    “5 tahun rusak, mulai parah itu 2021 udah kayak kubangan kerbau,” sebut Abdul Hadi.

    Hadi menyebutkan jalan mulai diperbaiki sejak November lalu. Perbaikan terus dilakukan hingga saat ini.

    “Sejak November sudah diperbaiki, sekarang terus dilakukan perbaikan. Sekarang sudah mulus jalan kami,” ujarnya.

    Perubahan jalan pasca diperbaiki dinilai berubah drastis. Pemkot Pekanbaru juga memasang beton di pinggiran jalan hingga perbaikan drainase, seperti di Jalan Merpati Sakti dan Jalan Teladan.

    “Sekarang air tergenang di jalan nggak ada lagi,” ucapnya.

    Sementara Kepala Dinas PUPR Pekanbaru, Edward Riansyah mencatat ada 30-an ruas jalan diperbaiki. Seluruhnya ditarget tuntas pada 2025.

    “Sekarang mulai perbaiki dan total sampai saat ini kita overlay sudah hampir semua paket. Ada sekitar 30-an ruas selesai tahun ini,” kata pria yang akrab disapa Edu itu, Rabu (3/12).

    Khusus Jalan Darma Bakti, Edu menyebut perbaikan dilakukan maksimal pada 2026 mendatang. Sebab, ruas jalan di Kecamatan Payung Sekaki itu butuh drainase agar aspal tak mudah rusak.

    “Di Sigunggung (Payung Sekaki) sementara kita tutup biar nyaman dilalui dan akan kita target drainase tahun depan. Maksimalnya tahun depan kita kerjakan,” kata Edu.

    (prf/ega)

  • DKI kemarin, pelantikan pejabat tinggi hingga UMP DKI 2026

    DKI kemarin, pelantikan pejabat tinggi hingga UMP DKI 2026

    Jakarta (ANTARA) – Sederet peristiwa mewarnai Jakarta pada Rabu (17/12), mulai dari pelantikan sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga rencana Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang akan diumumkan lebih cepat.

    Simak kembali berita berikut ini:

    1. Layanan air bersih di Jakarta dinilai perlu diperkuat

    Direktur Jakarta Institute Agung Nugroho menilai kajian yang menyatakan air sungai dan tanah di Jakarta telah tercemar berat harus menjadi perhatian serius, sehingga layanan air bersih dan air minum bagi warga di Jakarta perlu diperkuat.

    “Ketika sungai dan air tanah sudah tercemar berat, negara tidak boleh membiarkan warga bergantung pada sumber air yang berisiko bagi kesehatan,” kata Agung dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya di sini

    2. Tabrakan beruntun di Jalan Raya Bogor berujung kejar-kejaran di PGC

    Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, yang dilanjutkan dengan kejar-kejaran sampai di depan Pusat Grosir Cililitan (PGC), Rabu siang.

    Korban kecelakaan lalu lintas yang bernama Sindi (19) mengatakan ia awalnya berkendara dari arah Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, menuju ke Pasar Rawa Jati.

    Selengkapnya di sini

    3. Pondok Labu jadi pemenang Kampung Tangguh Anti Narkoba di Jakarta

    Kelurahan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan terpilih menjadi pemenang pertama Kampung Tangguh Anti Narkoba di DKI Jakarta karena dinilai aktif melakukan sosialisasi pencegahan narkotika.

    “Juara satu diraih oleh Kampung Tangguh Anti Narkoba Kelurahan Pondok Labu,” kata Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Dedy Anung kepada wartawan dalam penyerahan pemenang Kampung Tangguh Anti Narkoba di Museum Layang Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya di sini

    4. 11 pejabat tinggi pratama di lingkup Pemprov DKI resmi dilantik

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo resmi melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama pada lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Balai Kota, Rabu sore.

    “Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa bersama kita,” kata Pramono dalam sambutannya di acara pelantikan di Balai Kota, Rabu.

    Selengkapnya di sini

    5. Pramono janjikan UMP DKI 2026 diumumkan lebih awal

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjanjikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 akan diumumkan lebih awal dari target pemerintah pusat.

    “Bismillah, Jakarta selesai lebih dari itu, lebih cepat,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Solidaritas Pekanbaru–Aceh: Walkot Agung Salurkan Bantuan Rp 1,5 Miliar ke Gubernur Mualem Regional 9 Desember 2025

    Solidaritas Pekanbaru–Aceh: Walkot Agung Salurkan Bantuan Rp 1,5 Miliar ke Gubernur Mualem Regional 9 Desember 2025

    Solidaritas Pekanbaru–Aceh: Walkot Agung Salurkan Bantuan Rp 1,5 Miliar ke Gubernur Mualem
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Wali Kota (Walkot) Pekanbaru Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota (Wawalkot) Markarius Anwar menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan senilai Rp1,5 miliar untuk masyarakat Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor.
    Bantuan tersebut disampaikan kepada
    Gubernur Aceh Muzakir Manaf
    (Mualem) dalam pertemuan di Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/12/2025) pagi.
    Kehadiran Walkot Agung, Wawalkot Markarius, dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru disambut langsung oleh Mualem. Sebelum pertemuan, rombongan menyempatkan diri meninjau wilayah perbatasan Aceh–Sumatera Utara yang mengalami kerusakan parah akibat bencana.
    “Alhamdulillah kami diterima langsung oleh Bapak Gubernur Aceh. Hari ini, Selasa (9/12/2025), kami menyampaikan amanah masyarakat Pekanbaru untuk membantu saudara-saudara kami di Aceh yang sedang dilanda musibah,” kata Agung dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa.
    Total bantuan yang diberikan terdiri atas Rp 1 miliar dalam bentuk dana tunai dan logistik senilai Rp 500 juta.
    Pemkot Pekanbaru
    akan segera mengirimkan bantuan logistik tersebut ke Aceh Tamiang, wilayah yang terdampak paling parah.
    Agung juga menyampaikan doa dan harapan agar masyarakat Aceh diberikan kekuatan dalam menghadapi masa sulit ini.
    “Kami mendoakan agar musibah ini segera berlalu, dan Bapak Gubernur diberikan kekuatan serta kesehatan dalam memimpin proses pemulihan daerah,” ujarnya.
    Gubernur Aceh Mualem mengapresiasi langsung kepedulian masyarakat Pekanbaru.
    Ia menyampaikan terima kasih atas respons cepat dan solidaritas yang ditunjukkan pemkot dan warga Pekanbaru.
    “Mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan Pak Wali, Pak Wakil, serta seluruh masyarakat Kota Pekanbaru,” ucap Mualem.
    Ia berharap bantuan tersebut membantu mempercepat tahapan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.
    Dalam kesempatan itu, rombongan dari Pekanbaru juga didampingi oleh Inspektur Inspektorat Zulhelmi Arifin, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru Iwa Gemino, dan Kepala Bagian (Kabag) Kerja Sama Sekretariat Daerah (Setda) Kota Pekanbaru Dedi Damhudi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rekan Indonesia: Pemenuhan hak dasar warga perlu diperhatikan

    Rekan Indonesia: Pemenuhan hak dasar warga perlu diperhatikan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Agung Nugroho, menilai Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) perlu memperkuat agenda pemenuhan hak dasar warga, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan kelompok rentan.

    “Persoalan HAM bukan hanya terkait kasus besar, tetapi juga masalah sehari-hari yang dialami warga saat berhadapan dengan pelayanan publik,” kata Agung dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, setelah kementerian tersebut berdiri sebagai institusi tersendiri pada 2024, menunjukkan tantangan besar dalam pelaksanaan HAM.

    Komnas HAM mencatat 2.305 laporan dugaan pelanggaran HAM sepanjang 2024, sementara pada Januari–Mei 2025 terdapat 1.100 laporan tambahan.

    Sebagian besar aduan, kata dia, berkaitan dengan hak atas kesejahteraan, hak memperoleh keadilan, serta hak atas rasa aman.

    Agung menilai tingginya angka pengaduan ini menandakan perlunya perbaikan pada pelayanan publik dan pengawasan aparatur negara.

    Ia menyatakan pada sektor kesehatan, Indonesia masih menghadapi beban tuberkulosis (TBC) yang tinggi. Laporan Kementerian Kesehatan dan WHO menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan kasus TBC terbesar di dunia.

    Agung mengungkapkan bahwa kesenjangan layanan kesehatan dasar masih terasa di banyak daerah, terutama dalam akses diagnosis dan pengobatan bagi warga berpenghasilan rendah.

    “Banyak warga yang terlambat mendapatkan layanan medis karena kendala biaya, jarak, atau keterbatasan tenaga kesehatan. Ini menunjukkan pemenuhan hak kesehatan belum merata,” ujarnya.

    Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) juga memperlihatkan disparitas dalam akses layanan kesehatan ibu dan anak di sejumlah provinsi.

    Kondisi serupa terlihat di sektor pendidikan. Data BPS menunjukkan angka putus sekolah masih muncul di setiap jenjang, dengan ketimpangan akses antara keluarga berpendapatan rendah dan tinggi tetap signifikan.

    Selain itu, praktik pungutan liar dan kendala administratif masih menjadi keluhan masyarakat dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

    Agung menilai tantangan tersebut harus menjadi fokus utama Kemenham dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi VI. Ia menekankan bahwa pemenuhan HAM tidak dapat dipisahkan dari kualitas layanan dasar negara.

    Menurut dia, keberadaan kementerian baru ini diharapkan tidak berhenti pada perubahan struktur birokrasi, melainkan menjadi langkah awal untuk memperkuat peran negara dalam menjamin hak konstitusional warga.

    “Pemenuhan HAM harus terlihat pada bagaimana negara melayani rakyatnya. Itu yang menjadi ukuran paling nyata,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polda Riau Catat Sejarah, 21 Ribu Pohon Ditanam demi Masa Depan Hijau Lestari

    Polda Riau Catat Sejarah, 21 Ribu Pohon Ditanam demi Masa Depan Hijau Lestari

    Pekanbaru –

    Kepolisian Daerah (Polda) Riau mencatat sejarah baru di Hari Pohon Sedunia 2025. Di bawah pimpinan Kapolda Irjen Herry Heryawan, Polda Riau menanam 21.000 pohon secara serentak selama 2 pekan ini.

    Kegiatan ini dipusatkan di Danau Khayangan, Rumbai, Kota Pekanbaru, Jumat (21/11/2025) dengan melibatkan 500 pelajar di tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Kota Pekanbaru. Aksi penanaman pohon ini dihadiri oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Jarot Suprihanto, Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika, para pejabat utama (PJU) Polda Riau, Partai Hijau Riau (PHT), hingga aktivis lingkungan hidup.

    Penanaman 21.000 pohon ini menjadi tonggak sejarah baru di Provinsi Riau, sekaligus menjadi harapan untuk alam yang hijau lestari di tengah isu kebakaran hutan (karhutla), deforestasi, hingga perambahan hutan.

    Irjen Herry Heryawan menyampaikan menanam pohon adalah investasi jangka panjang untuk masa depan. Dampaknya tidak akan dirasakan langsung, tetapi beberapa tahun yang akan datang.

    “Kegiatan ini adalah investasi jangka panjang demi masa depan bumi dan anak cucu kita. Kita akan merasakan dampak besarnya 5 sampai 10 tahun yang akan datang,” katanya.

    Foto: Gerakan penanaman 21.000 pohon menyambut Hari Pohon Nasional di Pekanbaru, Riau. (dok. Polda Riau)

    Dalam sambutannya, Kapolda menekankan pentingnya menanam pohon. Pohon bukan hanya paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen, tetapi sekaligus menjaga keberlangsungan alam.

    Penanaman pohon merupakan bagian dari program Green Policing yang diinisiasi Kapolda Riau yang mengedepankan pendekatan pentahelix berbasis komunitas. Menurutnya, menanam pohon akan menjadi potofolio kehidupan.

    Melalui kegiatan ini, Kapolda juga ingin menanamkan nilai-nilai baik dari kehidupan. “Apa yang kita tanam hari ini baik pohon, aksi, maupun nilai akan menentukan kualitas hidup generasi masa depan,” ujarnya.

    Polda Riau berkomitmen untuk terus melanjutkan upaya pelestarian lingkungan melalui program Green Policing. Bukan tanpa alasan, Provinsi Riau sebagai salah provinsi rawan karhutla, deforestasi, hingga perambahan hutan.

    “Kami telah dan anak terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencegah kerusakan alam dan mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan,” tambahnya.

    (mea/dhn)

  • Fasilitas rujukan di Abepura dan Jayapura perlu dievaluasi

    Fasilitas rujukan di Abepura dan Jayapura perlu dievaluasi

    Jakarta (ANTARA) – Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia menilai meninggalnya Ibu hamil asal Kampung Hobong, Irene Sokoy pada 19 November 2025, menjadi indikator serius dalam pelayanan kesehatan di Jayapura sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi.

    “Penolakan berulang terhadap pasien gawat darurat seperti ini tidak boleh terjadi. Ini menunjukkan adanya masalah sistemik dalam pelayanan kesehatan ibu di Jayapura,” kata Ketua Umum Rekan Indonesia, Agung Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Untuk itu organisasi tersebut meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas kesehatan rujukan di Abepura dan Jayapura.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun Rekan Indonesia, Irene dibawa dari Kampung Kensio menuju RS Yowari sekitar pukul 03.00 WIT untuk proses persalinan. Dari sana pasien dirujuk ke RS Abepura, namun tidak mendapat pelayanan.

    Keluarga kemudian membawa pasien ke RS Dian Harapan yang juga tidak menerimanya. Ketika tiba di RS Bhayangkara, keluarga diminta menyediakan biaya operasi sebesar Rp8 juta.

    Karena tidak mampu, keluarga memilih membawa Irene ke RS Dok II Jayapura. Namun pasien meninggal dalam perjalanan sebelum mendapatkan penanganan.

    Agung menjelaskan bahwa kematian Irene tidak dapat dianggap sebagai insiden biasa. Berdasarkan data resmi, Papua tercatat memiliki angka kematian ibu mencapai 565 per 100.000 kelahiran hidup, tertinggi di Indonesia dan jauh di atas rata-rata nasional.

    Ia menilai kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan kematian ibu di Papua merupakan masalah sistemik yang telah berlangsung lama.

    Rekan Indonesia juga menyoroti kualitas pelayanan kesehatan di wilayah Abepura.

    Sejumlah penelitian menunjukkan adanya persoalan dalam proses rujukan dan layanan kegawatdaruratan maternal, seperti keterlambatan pengambilan keputusan, stabilisasi pasien yang belum optimal serta kapasitas tenaga medis yang belum merata.

    “Jika di pusat kota saja penanganan ibu hamil dalam kondisi darurat sangat lambat, bagaimana kondisi di wilayah pedalaman? Ini situasi yang mengkhawatirkan,” ujar Agung.

    Rekan Indonesia mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit rujukan yang diduga menolak pasien dan menegakkan aturan pelayanan gawat darurat yang melarang permintaan uang muka.

    Selain itu meningkatkan kompetensi tenaga medis serta menyediakan skema pembiayaan darurat bagi keluarga tidak mampu.

    “?Di kota dengan akses rumah sakit yang banyak, seorang ibu tidak boleh meninggal hanya karena birokrasi atau penolakan layanan. “Ini tidak boleh terulang. Pemerintah harus segera bertindak,” katanya.

    Rekan Indonesia berharap peristiwa ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan ibu dan bayi di Papua.

    Rekan Indonesia adalah organisasi relawan independen yang bergerak pada isu layanan kesehatan, advokasi kebijakan kesehatan dan pendampingan akses kesehatan bagi masyarakat, terutama yang rentan atau kurang terlayani.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.