Xcloud.id

Tag: Agung Laksono

  • Resmi Dilantik, JK Tegaskan Dualisme PMI Telah Berakhir

    Resmi Dilantik, JK Tegaskan Dualisme PMI Telah Berakhir

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) memastikan dualisme kepengurusan organisasi telah berakhir. 

    Sekadar informasi, JK sempat berseteru dengan politkus Golkar lainnya, Agung Laksono, gara-gara rebutan kursi Ketua Umum PMI. JK bahkan melaporkan Agung ke polisi.

    Adapun soal berakhirnya dualisme di tubuh PMI itu ditegaskan JK dalam Pelantikan Pengurus PMI Pusat Masa Bakti 2024-2029, yang digelar di Markas Pusat PMI, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024). 

    “Kita telah selesaikan, karena tidak mungkin ada dua PMI di Indonesia ini dan karena itulah maka saya baru saja menerima surat keputusan dari Menteri Hukum RI dalam hal kepengurusan ini,” tutur JK. 

    Adapun, JK membacakan inti pokok keputusan tersebut yang berbunyi bahwa Kementerian Hukum RK menerima dan mengakui AD/ART  serta susunan kepengurusan Palang Merah Indonesia dari hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke-22, yang menunjuk bahwa Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum. 

    “Dan selanjutnya akan dicatat dalam sistem administrasi kebadan hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Atas perhatiannya, kami ucapkan, terima kasih, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas,” ucap JK membaca keputusan tersebut. 

    JK menuturkan bahwa surat tersebut ia terima langsung pada Jumat pagi hari ini (18/20). Dengan ini, dikatakan bahwa persoalan yang terjadi di PMI sudah selesai. 

    “Jadi persoalannya sudah selesai, tidak ada yang disebut dualisme. Tidak ada yang disebut ada PMI tandingan, karena pertandingan sudah berakhir, semuanya sudah berakhir,” terangnya.

    Ia kemudian memberi nasihat kepada pihak yang berseberangan darinya, agar dapat berusaha di bidang sosial. Hal ini diperbolehkan selama tidak memakai nama PMI. 

    “Atau organisasi apa, kumpulan apa, kumpulan pendonor, silakan, tapi tidak menjadi pengurus PMI Indonesia versi siapapun. Karena kita cuma satu versi, versi yang yang diakui oleh negara, yang sesuai dengan UUD,” pungkas JK. 

  • JK Sudah Terima Surat dari Menkum yang Akui Dirinya Ketum PMI Terpilih

    JK Sudah Terima Surat dari Menkum yang Akui Dirinya Ketum PMI Terpilih

    Jakarta –

    Ketua Umum terpilih Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) mengatakan telah menerima surat dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Surat tersebut berkaitan dengan pengakuan kepengurusan JK sebagai Ketua Umum PMI.

    Hal itu dikatakan JK dalam sambutannya kala melantik anggota kepengurusan PMI 2024-2029, di Markas Pusat PMI, Mampang Prapapatan, Jakarta, Jumat (20/12/2024). JK lebih dulu mengatakan timbul masalah terkait munculnya kepemimpinan PMI tandingan dari kubu Agung Laksono.

    “Pada dua minggu terakhir ini timbul masalah yang selalu menyebabkan pembicaraan yaitu adanya kelompok juga berasal daripada mantan pengurus yang kita pecat, yang kemudian dengan kelompok yang diketuai oleh Pak Agung Laksono,” kata JK dalam sambutannya.

    JK mengatakan perihal tersebut harus diselesaikan karena tidak mungkin ada dua PMI di Indonesia. Dirinya pun menyebut telah menerima surat keputusan tersebut yang menyatakan PMI dengan kepemimpinan JK sah.

    “Inti pokok daripada keputusan ini berbunyi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kementerian Hukum Republik Indonesia, menerima dan mengakui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta susunan kepengurusan Palang Merah Indonesia hasil Musyawarah Nasional ke-22 yang menunjuk Bapak M Jusuf Kala sebagai Ketua Umum,” katanya.

    Adapun surat tersebut bernomor M.HH-AH.01-11. JK mengatakan menerima langsung surat tersebut.

    (ial/maa)

  • JK Resmi Jadi Ketua Umum PMI 4 Periode!

    JK Resmi Jadi Ketua Umum PMI 4 Periode!

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden ke 6 dan 10 Jusuf Kalla (JK) resmi menjabat sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029.

    Jusuf Kalla telah menjabat sebagai Ketua Umum PMI sejak 2009. Artinya dia telah memasuki periode keempat masa jabatannya sebagai Ketua Umum PMI. 

    Adapun, penetapan tersebut diumumkan lewat Pelantikan Pengurus PMI Pusat Masa Bakti 2024-2029, yang digelar di Markas Pusat PMI, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024). 

    “Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2024, Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia , Ketua Umum. tertanda Muhammad Jusuf Kalla,” tutur pembacaan surat keputusan tersebut. 

    Kemudian, setelah surat keputusan tersebut selesai dibacakan, JK kemudian melantik kepengurusan untuk periode 2024-2029. 

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Jumat tanggal 20 Desember tahun 2024, saya Ketua Umum Palang Merah Indonesia, dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai Dewan Kehormatan dan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia masa bakti tahun 2024-2029. 

    Adapun JK berharap agar para pengurus PMI dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 

    “Semoga Tuhan yang berkuasa senantiasa melindungi kita sekalian,” ujarnya. 

    Sebelumnya, terdapat polemik yang terjadi di organisasi PMI tersebut. Pasalnya, dua senior Golkar, Jusuf Kalla dan Agung Laksono, saling berebut kursi ketua umum.

    PMI adalah organisasi kemanusiaan yang kiprahnya sudah ada sejak 79 tahun lalu. Kisruh kepemimpinan PMI antara JK dan Agung Laksono bermula ketika Musyawarah Nasional alias Munas PMI yang memilikih kembali Jusuf Kalla secara aklamasi. 

    Sekadar catatan, JK telah memimpin PMI sejak tahun 2009 atau 15 tahun kalau dihitung hingga saat ini. Kubu yang tidak puas dengan keputusan Munas, memilih untuk menunjuk Agung Laksono sebagai Ketua Umum PMI.  

    JK pun mengambil langkah untuk melaporkan Agung Laksono ke polisi. Dia menegaskan bahwa hanya ada satu organisasi PMI dalam negara.

  • Imam Utomo: Awas Ada PMI Abal-Abal Datangi Jatim

    Imam Utomo: Awas Ada PMI Abal-Abal Datangi Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Pasca terpilihnya HM Jusuf kalla secara aklamasi pada Munas Palang Merah Indonesia (PMI), 8-12 Desember 2024 lalu berbuntut. Ada pihak tertentu memilih untuk membentuk PMI tandingan dengan mengusung Agung Laksono sebagai ketuanya.

    “Awas, kini muncul PMI abal-abal atau ilegal. Ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PMI Pak Jusuf Kalla. Mereka akan berusaha mendatangi PMI di daerah-daerah, termasuk di Jatim. Karena itu, kita harus waspada mengingat tujuan mereka untuk merusak PMI yang sah dan diakui pemerintah hingga dunia internasional,” tegas Ketua PMI Jatim, H. Imam Utomo. S dalam amanatnya saat memimpin Apel Hari Relawan 2024 di halaman Diklat PMI Jatim di Gresik, Selasa (17/12/2024).

    Dia mengakui, yang mengherankan menjelang Munas PMI muncul organisasi baru bernama Pengawas Komite Donor Darah Indonesia (KDDI), dimana Agung Laksono duduk sebagai ketua pengawas. Kendati baru disahkan tidak sampai satu bulan menjelang Munas PMI dan belum diketahui sepak terjangnya, mereka sudah berani mengusung Agung Laksono sebagai calon ketua.

    “Meskipun organisasi ini baru dan belum menunjukkan kerjanya, panitia Munas tetap memberikan wadah untuk mencalonkan Agung sebagai calon Ketua Umum PMI bersaing dengan Jusuf Kala. Asal memenuhi syarat AD/ART PMI, yakni dicalonkan minimal 20 persen suara. Namun, ternyata hal itupun tidak bisa dipenuhi kubu Agung. Karena Bapak Jusuf Kalla tanpa pesaing, peserta Munas memilih secara aklamasi menjadi Ketua PMI periode 2024-2029,” ungkap Gubernur Jatim periode 1998 sampai 2008.

    Setelah kegagalan Agung menjadi Ketua Umum PMI bersaing dengan Jusuf Kalla, mereka memilih membentuk PMI tandingan yang ilegal. Kini hal itu menjadi salah satu permasalahan yang harus diwaspadai seluruh insan PMI di tanah air.

    Pada bagian lain, Imam merasa bangga dengan keberadaan relawan khususnya di Jatim. Karena sebagai garda terdepan PMI dalam penanggulangan bencana dan berbagai layanan kemanusiaan, terlihat nyata di masyarakat. “Melalui peringatan hari relawan PMI tahun 2024 ini, PMI memberikan apresiasi kepada relawan atas sumbangsih yang telah diberikan,” beber Imam.

    Uniknya lagi begitu dukungan Agung Laksono tidak mencapai 20 persen, sebagai persyaratan bakal calon, simpatisan Agung membuat rapat di luar area lalu diklaim sebagai hasil Munas. “Ada ada saja. PMI kabupaten/kota di Jatim pada Munas 100 persen mendukung Pak Jusuf Kalla dan pascamunas ini tetap solid. Harus dipahami semua bahwa PMI itu organisasi kemanusiaan. Jangan dibikin tandingan-tandingan, tidak bagus,” tukasnya.

    Mantan Pangdam V/Brawijaya ini menilai relawan merupakan garda terdepan dan jantung organisasi. Relawan PMI memiliki peran yang sangat vital dalam melaksanakan mandat PMI sesuai dengan perundangan. Tentunya diharapkan relawan PMI bisa menjadi role model bagi masyarakat untuk bersama-sama melakukan hal kecil namun berdampak secara global.

    Apalagi setiap tahun, Jatim memberikan 3 orang relawan yang menerima piagam penghargaan lewat darma bakti untuk kegiatan kemanusiaan. Tahun 2024 diperoleh M. Sholeh dari PMI Kabupaten Gresik, Lukman Hakim dari Kabupaten Jombang yang terpilih sebagai relawan penggiat dan fasilitator pembinaan PMR, serta Elly Kadarwati dari PMI Kabupaten Pamekasan sebagai relawan penggerak kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat

    “Saya berterima kasih pada PMI kabupaten/kota dan relawan yang telah bersatu bersinergi yang dapat diwujudkan dengan menciptakan harmonisasi, membangun hubungan kerja sama antara 3 pilar, yaitu pengurus, staf dan relawan serta dengan para pemangku kepentingan,” lanjut mantan gubernur Jatim 2 periode ini.

    Diakuinya, sepanjang musim 2024, seluruh relawan Jatim dan jajarannya di kabupaten/kota terlibat dalam menanggulangi bencana cuaca baik musim kering maupun hujan dimana sejumlah daerah jawa timur mengalami banjir, tanah longsor, gempa bumi dengan memberikan bantuan seperti mendirikan posko, membuka dapur umum dan lain sebagainya di jawa timur.

    Ke depannya, dia mengimbau kepada semuanya untuk waspada. Berdasarkan informasi BMKG potensi curah hujan lebat yang berdampak pada bencana hidrometeorologi terjadi hujan dan petir di pulau jawa, oleh karena itulah maka para relawan agar siap siaga dalam mengantisipasi bila terjadi banjir, tanah longsor, dan gempa bumi.

    Hadir dalam peringatan HUT relawan di antaranya pengurus dan dewan kehormatan PMI Jatim, pengurus PMI kabupaten dan kota se-Jatim, jejaring PMI di Jatim, perwakilan relawan PMI di Jatim serta undangan lainnya. (tok/kun)

  • Agung Laksono Serahkan Kisruh Perebutan Ketua Umum PMI Dengan Jusuf Kalla Kepada Pemerintah – Halaman all

    Agung Laksono Serahkan Kisruh Perebutan Ketua Umum PMI Dengan Jusuf Kalla Kepada Pemerintah – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Eks Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono kembali buka suara mengenai dualisme dalam perebutan kursi ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI).

    Terkait hal ini, dia menyerahkan semua keputusan kepada pemerintah.

    Agung meminta pemerintah untuk menilai sendiri mengenai munaslub PMI yang menunjuknya sebagai ketua umum.

     

    Nantinya, pemerintah yang akan menentukan kepengurusan yang dianggap sah. 

    “Saya serahkan pada pemerintah. Karena kewajiban kami sudah selesai. Jadi acara munaslub itu harus melaporkan dulu seluruh proses kejadian, seluruh jadwal dan acara rumah tangganya sudah sesuai atau tidak, kan nanti dinilai oleh pemerintah. Saya yakin si secepatnya,” kata Agung di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam.

    Agung menyatakan sudah sewajarnya jika adanya kepengurusan baru dalam PMI.

    Apalagi, Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) itu sudah menjadi Ketum PMI cukup lama. 

    “Kalau menurut saya, kan Pak JK sudah 3 periode jadi masuk ke 4. Saya kira wajar lah, ada perubahan,” jelasnya.

    Di sisi lain, Agung mengatakan pihaknya masih belum berencana untuk menemui JK.

    Dia pun menyatakan siap jika dipertemukan dengan JK.

    “Kalau saya any time,” pungkasnya.

  • JK dan Agung Laksono Berseteru, Idrus Marham: Eks Ketum Golkar Tak Beri Contoh Baik – Page 3

    JK dan Agung Laksono Berseteru, Idrus Marham: Eks Ketum Golkar Tak Beri Contoh Baik – Page 3

    Senada dengan Jusuf Kalla, Ketua Bidang Hubungan Internasional PMI periode 2019-2024 Hamid Awaluddin juga memberikan kritik keras terhadap tindakan Agung Laksono. Hamid menjelaskan bahwa langkah pendirian PMI tandingan bertentangan dengan konstitusi organisasi.

    “Begitu Pak Yusuf Kalla terpilih secara aklamasi, Saudara Agung Laksono membuat atau mendirikan PMI Tandingan. Secara konstitusi organisasi, ini adalah inkonstitusional. Kedua, apa yang ditunjukkan oleh Pak Agung Laksono cs, itu refleksi dari jiwa tidak kesatria,” kata Hamid Awaluddin.

    Hamid juga menjelaskan bahwa Agung Laksono sebelumnya maju sebagai bakal calon Ketum PMI, namun tidak memenuhi batas minimal dukungan sebesar 20 persen. 

    “Karena beliau maju dan dicalonkan oleh beberapa pengurus, tetapi tidak memenuhi batas minimal endorsement, yakni 20 persen, sementara beliau hanya dapat 6 persen. Sehingga persyaratan masuk ke arena kontestasi, beliau tidak penuhi. Itulah sebabnya Pak JK dinyatakan secara aklamasi terpilih,” jelas Hamid.

  • Jusuf Kalla hingga Agung Laksono Turut Hadir di HUT ke-60 Golkar

    Jusuf Kalla hingga Agung Laksono Turut Hadir di HUT ke-60 Golkar

    Jakarta –

    Sejumlah petinggi tokoh senior Golkar hadir dalam HUT partai ke-60 di Sentul. Beberapa di antaranya yaitu Agung Laksono hingga Jusuf Kalla yang kini tengah panas karena berebut kursi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).

    Pantauan detikcom di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024), Agung Laksono terlihat hadir lebih dulu dan sudah berada di ruang acara. Sementara Jusuf Kalla masuk ke ruang acara bersamaan dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming.

    Agung Laksono duduk di barisan depan bersama para tokoh Golkar. Sementara Jusuf Kalla berada sebarisan dengan Prabowo, Gibran hingga Bahlil.

    Adapun, petinggi Golkar lainnya yang turut hadir yakni Agus Gumiwang Kertasasmita, Bambang Soesatyo (Bamsoet), Adies Kadir, Lodewick Paulus, Tantowi Yahya, serta Sarmuji.

    Selain itu, acara ini juga dihadiri sejumlah ketua umum hingga petinggi partai politik. Di antaranya, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Plt Ketum PPP Mardiono, Plt Ketum PKS Ahmad Heryawan (Aher), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

    Terlihat juga Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketum Gelora Anis Matta, Ketum Prima Agus Jabo Priyono, Politikus PSI Isyana Bagoes Oka hingga Waketum Gelora Fahri Hamzah.

    (eva/taa)

  • JK dan Agung Laksono Berebut Ketum PMI, Golkar: Itu Contoh yang Tidak Baik

    JK dan Agung Laksono Berebut Ketum PMI, Golkar: Itu Contoh yang Tidak Baik

    JK dan Agung Laksono Berebut Ketum PMI, Golkar: Itu Contoh yang Tidak Baik
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Umum Partai Golkar
    Idrus Marham
    menilai kisruh dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai contoh yang tidak baik.
    Perseteruan ini terjadi antara dua politikus senior Partai Golkar,
    Jusuf Kalla
    (JK) dan Agung Laksono, yang saling memperebutkan posisi Ketua Umum PMI.
    “Menurut kami itu adalah contoh yang tidak baik, yang tidak boleh kita contoh, karena itu tidak mencerminkan nilai-nilai Partai Golkar,” ujar Idrus di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (10/12/2024).
    Idrus menyarankan agar sesama kader Golkar, JK dan Agung Laksono, melakukan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
    Ia menekankan bahwa perebutan posisi Ketua Umum PMI seharusnya tidak sampai melibatkan ranah hukum.
    “Mestinya kalau sesama kader Partai Golkar, dari awal bicara lah dengan baik, jangan terjadi seperti itu, apalagi terjadi tuntut menuntut sampai kepada hukum,” ucapnya.
    Lebih lanjut, Idrus menilai bahwa sikap JK dan Agung tidak patut dicontoh oleh generasi muda di Partai Golkar.
    “Sekali lagi cara-cara seperti ini tidak mencerminkan nilai-nilai Partai Golkar dan tidak patut dicontoh oleh generasi-generasi pelanjut Partai Golkar,” tambahnya.
    Kisruh ini bermula dari Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI yang digelar pada Minggu (8/12/2024) lalu.
    Munas tersebut berujung pada kemunculan munas tandingan.
    Hasil dari Munas ke-22 PMI menetapkan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029, terpilih secara aklamasi. Dengan demikian, JK telah memimpin lembaga ini selama empat periode.
    Namun, di saat yang sama, muncul munas tandingan yang memenangkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum PMI.
    Kisruh ini juga mendapat perhatian dari pemerintah dan DPR RI.
    Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta agar PMI dikelola oleh individu yang independen dan tidak terafiliasi dengan partai politik.
    “Sebagai organisasi nirlaba,
    nonprofit oriented
    , seharusnya tidak dikelola oleh partai politik atau yang terafiliasi dengan parpol. Harusnya PMI dikelola oleh profesional yang independen,” kata Irma saat dikonfirmasi pada Selasa (10/12/2024).
    Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pihaknya akan memediasi dualisme kepemimpinan di PMI setelah menerima struktur kepengurusan dari kedua kubu.
    Menurutnya, mediasi adalah langkah yang lumrah dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan semacam ini.
    “Semua yang kami lakukan di Kementerian Hukum sebelum ambil keputusan, terkait dualisme kepengurusan, terutama terkait perkumpulan, badan usaha, dan organisasi profesi, semua dilakukan dengan proses mediasi,” kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Munas PMI Tandingan, Sudirman Said: Bila Dibiarkan, Kita Dipermalukan di Mata Dunia

    Ada Munas PMI Tandingan, Sudirman Said: Bila Dibiarkan, Kita Dipermalukan di Mata Dunia

    ERA.id – Mantan Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI), Sudirman Said, menyebut inisiatif pihak yang menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) tandingan adalah tindakan ilegal.

    Hal tersebut disampaikan Sudirman dalam keterangannya di Jakarta, Senin, merespons terpilihnya Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat masa jabatan 2009–2014 Agung Laksono sebagai Ketua Umum PMI versi Munas tandingan.

    “Indonesia telah memilih bentuk Palang Merah, dan telah diformalkan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018. Dengan demikian, setiap ada inisiatif untuk membentuk organisasi atau mekanisme dan kepengurusan tandingan, dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal,” kata Sudirman.

    Ia menjelaskan, dalam peraturan dan kesepakatan di dalam gerakan kepalangmerahan, setiap negara hanya mengenal satu organisasi kepalangmerahan dan harus memilih Palang Merah atau Bulan Sabit Merah.

    “Indonesia telah memilih Palang Merah,” ucapnya.

    Menurutnya, proses Munas tandingan tersebut dipandang sebagai pengabaian prinsip-prinsip gerakan kepalangmerahan internasional.

    Ia juga menambahkan, PMI selama ini bergerak dilandasi oleh tujuh prinsip gerakan kepalangmerahan, yaitu kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, dan kesemestaan.

    Dari ketujuh prinsip tersebut, prinsip kesatuan mengandung makna bahwa di setiap negara hanya ada satu organisasi kepalangmerahan yang terbuka dan melayani seluruh masyarakat di wilayah negara tersebut.

    “Dengan demikian bila ada pihak yang membentuk kepengurusan tandingan, apalagi melalui proses yang tidak punya landasan hukum, itu maknanya mereka tidak memahami tujuh prinsip gerakan kepalangmerahan,” paparnya.

    Ia juga menekankan bahwa gerakan kepalangmerahan merupakan gerakan universal di seluruh dunia sesuai dengan prinsip ketujuh yakni kesemestaan.

    “Sebagai bangsa yang beradab, semestinya kita tidak membuat malu di kancah internasional. Apabila kejadian seperti Munas tandingan dibiarkan, kita akan dipermalukan di mata dunia,” tuturnya.

    Hari ini, Jusuf Kalla kembali ditetapkan sebagai Ketua PMI periode 2024-2029 melalui Munas ke-22 yang diselenggarakan di Jakarta.

    Jusuf Kalla terpilih berkat dukungan dari peserta Munas XXII yang masuk melebihi 50 persen dari jumlah utusan yang berhak hadir.

    Namun, di sisi lain, Agung Laksono juga mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20 persen suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada AD/ART, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir.

    Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas masing-masing.

  • Ribut-ribut Dualisme PMI Disebut Karena Anggarannya Banyak, Orang Dekat JK Bilang Begini

    Ribut-ribut Dualisme PMI Disebut Karena Anggarannya Banyak, Orang Dekat JK Bilang Begini

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kisruh dualisme kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) terus menggelinding. Muncul narasi yang menyebut kisruh tersebut karena anggaran organisasi tersebut yang tak sedikit.

    Dana hibah untuk PMI disebut-sebut besar. Belum lagi program plasma darah yang ada.

    Menanggapi hal tersebut, orang dekat Jusuf Kalla (JK), yang juga pernah menjadi Sekretaris Jenderal PMI, Sudirman Said menanggapi hal tersebut.

    JK merupakan ketua PMI saat ini. Polemik muncul setelah Agung Laksono membuat kepengurusan tandingannya.

    “Di PMI tak ada ruang untuk kepentingan pribadi,” kata Sudirman dikutip dari unggahannya di X, Kamis (12/12/2024).

    Sudirman mengatakan dirinya berada di lingkaran aktivitas kemanusian sejak mengurus Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Pasca Tsunami Aceh dan Nias di tahun 2004.

    “Saya mengajak warganet untuk menghindari prasangka, seolah dana PMI bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pengurus,” ucapnya.

    Ia menyebut pengurus PMI di semua tingkatan, bekerja secara sukarela. Walaupun memang ada yang dibayar.

    “Tapi tingkat gajinya tak menarik, bila tidak terpanggil untuk melayani sesama,” terangnya.

    Semua dana yang diterima, kata dia, dari sumber manapun. Digunakan sepenuhnya untuk membiayai operasional PMI dan operasi kemanusiaan.

    “Bulan Dana PMI, misalnya, diselenggarakan oleh PMI Kabupaten/Kota, hasilnya menjadi pendukung utama operasional PMI tingkat kabupaten/kota,” jelasnya.

    Begitupun, jelas dia, dengan kerjasama internasional. Semua dikelola dengan perencanaan bersama dan dilaksanakan bersama-sama donor. Dananya dikontrol donor sengan ketat, setiap pengeluaran harus disetujui donor.