Xcloud.id

Tag: Agung Harsoyo

  • Akademisi Sarankan Pemda Sinergi dengan Operator Telekomunikasi, Bukan Tarik PAD

    Akademisi Sarankan Pemda Sinergi dengan Operator Telekomunikasi, Bukan Tarik PAD

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah daerah disarankan untuk mengembangkan kerja sama saling menguntungkan alih-alih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor telekomunikasi. 

    Kekhawatiran peningkatan PAD muncul seiring dengan pemangkasan alokasi transfer ke daerah atau TKD sebanyak Rp269 triliun tahun depan. 

    Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, dana TKD dianggarkan Rp650 triliun atau turun dari tahun ini yang ditetapkan Rp919 triliun.

    Pemangkasan TKD tersebut dikhawatirkan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk melalui retribusi di sektor telekomunikasi, khususnya pungutan kepada operator seluler dalam penyelenggaraan jaringan kabel.

    Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai potensi kenaikan retribusi dapat diantisipasi dengan pendekatan business case baru. Menurutnya, skema Government to Business (G2B) bisa dijalankan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    “Kerja sama saling menguntungkan. Bukan dengan cara menaikkan pungutan [retribusi], tapi simbiosis mutualisme,” kata Agung saat dihubungi Bisnis pada Rabu (10/9/2025).

    Agung menjelaskan, BUMD atau BUMDes dapat berinvestasi pada elemen jaringan di level lokal. Dari investasi tersebut, bisa diterapkan mekanisme revenue sharing yang proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak.

    “Hal ini akan menguntungkan daerah. Penetrasi layanan akan lebih merata, lebih cepat, biaya penggelaran lebih murah; dan implikasinya akan menaikkan PAD,” ujarnya.

    Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menilai pemangkasan TKD dalam 

    RAPBN 2026 kemungkinan berpotensi memicu peningkatan beban retribusi bagi industri telekomunikasi. Ketua Umum Apjatel, Jerry Siregar, mengatakan penurunan Rp269 triliun tersebut diperkirakan akan berdampak pada agresivitas pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD. 

    “Ada kemungkinan [biaya retribusi naik karena TKD] karena sekarang sama yang terjadi di industri telekomunikasi. Di tengah persaingan yang sengit pemimpin daerah membahas apa yang berpotensi untuk menjadi PAD,” kata Jerry kepada Bisnis pada Selasa (9/9/2025). 

    Menurutnya, meski sudah ada perubahan regulasi melalui Permendagri Nomor 19/2016 menjadi Permendagri Nomor 7/2024 yang dinilai positif, praktik di lapangan masih menunjukkan banyak daerah yang tetap memberlakukan pungutan retribusi. Dia mencontohkan praktik di Surabaya yang didasarkan pada Perda Nomor 5/2017 dan Perwali Nomor 80/2018 yang hingga kini masih berlaku.

    Lebih lanjut, Jerry menyebutkan beban biaya regulasi tidak hanya datang dari pemerintah daerah, tetapi juga berbagai instansi lain. Misalnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) memungut biaya crossing railway untuk kabel yang melintasi jalur kereta api, sementara di sektor kehutanan perizinan masih sulit dengan biaya yang dinilai menantang.

    “Ada banyak ongkos regulator. Sangat berasa terlihat dari keluhan para pelaku usaha. Ini sesuatu yang terus berulang seperti kaset rusak,” katanya.

  • Di Tengah Era Satelit LEO, Bagaimana Nasib Bisnis GEO?

    Di Tengah Era Satelit LEO, Bagaimana Nasib Bisnis GEO?

    Bisnis.com, JAKARTA— Kehadiran satelit Low Earth Orbit (LEO) yang kian marak dengan berbagai layanan internet satelit global tidak serta-merta membuat keberadaan satelit Geostationary Orbit (GEO) terpinggirkan. 

    Para pengamat menilai, baik LEO maupun GEO memiliki karakteristik, keunggulan, dan tantangan masing-masing, sehingga bisnis keduanya masih akan beriringan.

    Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai persaingan antara penyedia layanan satelit LEO dan GEO kini semakin terbuka. Namun, pasar untuk masing-masing teknologi sesungguhnya berbeda.

    “Ya memang kini terjadi persaingan antara penyedia layanan satelit LEO dan GEO. Tapi sebenarnya, masing-masing punya karakteristik dan keunggulan serta tantangan masing-masing, sehingga pasarnya sebenarnya juga berbeda-beda,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Kamis (4/9/2025). 

    Menurutnya, kehadiran kedua jenis satelit tersebut tidak saling meniadakan. Dia mengatakan dua-duanya bisa jalan beriringan dan saling komplementer. Heru menjelaskan, satelit LEO memiliki kecepatan dan kapasitas lebih tinggi dibandingkan GEO, tetapi membutuhkan ribuan satelit sehingga investasinya besar. 

    Sementara itu, satelit GEO dengan satu unit saja sudah bisa mencakup wilayah Indonesia meski kapasitas dan kecepatannya tidak setinggi LEO.

    “Satelit masih dibutuhkan, baik LEO maupun GEO karena wilayah Indonesia yang luas dan geografisnya membuat tidak semua dapat dijangkau dengan serat optik atau seluler,” katanya.

    Senada, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menyebut saat ini industri satelit tengah berada dalam masa transisi, dengan tiga konstelasi satelit GEO, LEO, dan Medium Earth Orbit (MEO) yang masih beroperasi dengan kelebihan masing-masing.

    “Saat ini merupakan masa transisi terkait bisnis berbasis teknologi satelit. Ketiga konstelasi satelit, GEO-MEO-LEO, masih berjalan, dengan kelebihan masing-masing,” kata Agung.

    Dia mencontohkan, dari sisi kecepatan transfer data, satelit GEO juga telah mengadopsi teknologi High Throughput Satellite (HTS), salah satunya adalah Satelit Satria. Dengan begitu, perkembangan GEO tetap berkelanjutan di tengah gempuran satelit LEO.

    “Kondisi transisi ini akan mencapai kesetimbangan sekitar 10 tahun ke depan. Kurun waktu ini akan terdapat koeksistensi tiga layanan GEO-MEO-LEO. Ke depan, kesetimbangan dari sisi jumlah masing-masing teknologi,” kata Agung.

    Secara umum, satelit dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan ketinggian orbitnya, yaitu LEO dengan ketinggian 160–1.000 km dari permukaan Bumi, MEO dengan orbit menengah yang banyak dimanfaatkan untuk navigasi seperti GPS, dan GEO yang berada pada ketinggian sekitar 35.780 km sehingga bisa mencakup wilayah yang luas.

    Satelit LEO populer digunakan untuk telekomunikasi dan pencitraan karena orbitnya yang rendah mendukung kualitas gambar resolusi tinggi dan kecepatan tinggi, meski membutuhkan ribuan satelit untuk memastikan cakupan stabil. 

    Beberapa satelit LEO yang cukup dikenal antara lain Starlink milik Elon Musk dan OneWeb. Sementara MEO kerap digunakan untuk navigasi global. Adapun GEO lebih banyak dimanfaatkan untuk telekomunikasi dan pemantauan cuaca karena posisinya yang konstan dari perspektif Bumi.

  • Jumlah Pelanggan Operator Seluler Susut, Kebiasaan Warga RI Bergeser

    Jumlah Pelanggan Operator Seluler Susut, Kebiasaan Warga RI Bergeser

    Bisnis.com, JAKARTA — Perubahan cara masyarakat dalam menggunakan smartphone dinilai menjadi penyebab jumlah pengguna seluler turun pada semester I/2025. Masyarakat tidak lagi menggunakan dua nomor di tengah pelemahan daya beli. 

    Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo memperkirakan penurunan jumlah pelanggan operator seluler disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat yang kini lebih loyal terhadap satu nomor di tengah harga internet yang makin terjangkau. 

    “Mereka yang tadinya menggunakan lebih dari satu nomor/handphone, mereka hanya menggunakan satu nomor/handphone. Behavior pelanggan bisa jadi berubah,” kata Agung kepada Bisnis, Jumat (29/8/2025). 

    Agung menambahkan dengan kondisi ini operator seluler akan menghadapi keseimbangan baru, sehingga jumlah kartu aktif yang berkurang di pasar berkurang, pun dengan tingkat keluar masuk pelanggan. 

    Pencapaian pelanggan yang dibukukan operator saat ini dinilai telah menyamai kondisi jumlah pengguna seluler yang sebenarnya, di mana satu orang hanya memiliki satu nomor. 

    “Boleh jadi hal ini lebih mendekati realitas yang ada,” kata Agung. 

    Diketahui, PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dan  PT Indosat Tbk. (ISAT) mengalami koreksi jumlah pelanggan. Sementara itu, PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART) tumbuh pascamerger. Namun, posisi jumlah pelanggan XLSMART sendiri berada di bawah estimasi awal yang ditaksir mencapai 94,5 juta pelanggan. 

    Indosat misalnya yang mencatat basis pelanggan perusahaan mencapai 95,4 juta pada semester I/2025. Angka tersebut turun 5,76% apabila dibandingkan jumlah pelanggan pada periode yang sama tahun sebelumnya yakni 100,9 juta di akhir paruh pertama 2024.

    Meskipun jumlah pelanggan turun, trafik data mengalami peningkatan sebanyak 3,6% secara tahunan pada semester I/2025. Perusahaan juga memperluas infrastruktur jaringannya di mana meningkatkan jumlah BTS 4G menjadi 203.000 untuk menangani trafik data secara efektif. 

    Berikutnya, Telkomsel yang mencatat jumlah pelanggan seluler pada kuartal II/2025 mencapai 158,4 juta pelanggan. 

    Angka tersebut turun 0,9% apabila dibandingkan dengan semester I/2024 yang mencapai 159,88 juta pelanggan. Sementara itu untuk pelanggan IndiHome mencapai sebanyak 10,06 juta pelanggan, yang mana tumbuh 10% apabila dibandingkan dengan 9,14 juta pelanggan pada semester I/2024. 

    Di sisi infrastruktur, Telkomsel terus memperluas cakupan jaringan. Hingga akhir Juni 2025, jumlah Base Transceiver Station (BTS) on air mencapai 280.434 unit, naik 0,8% QoQ dibandingkan kuartal I/2025 yang sebanyak 278.100 unit. 

    Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah BTS tumbuh 5,5 persen YoY dari posisi 265.904 unit pada semester I/2024. Pada periode yang sama, trafik data Telkomsel melonjak 20% secara tahunan menjadi 11,7 juta terabyte (TB) dari sebelumnya 9,75 juta TB. 

    Sementara itu, XLSmart justru mencatat pertumbuhan jumlah pelanggan pada kuartal II/2025. 

    Jumlah pelanggan seluler perseroan mencapai sebanyak 82,6 juta pada periode tersebut. Angka tersebut meningkat sekitar 41% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni 58,5 juta pelanggan.

    XL SMART merinci pertumbuhan terbesar datang dari pelanggan prabayar yang naik 41,8% menjadi 80,7 juta, sedangkan pelanggan pascabayar mencapai 1,9 juta pelanggan atau naik dari 1,6 juta pada kuartal II/2024. 

    Peningkatan jumlah pelanggan ini juga diikuti lonjakan trafik data sebesar 34% menjadi 3.817 petabyte (PB) pada kuartal II/2025, dan naik lagi 26% menjadi 6.665 PB pada semester pertama 2025.

    Selain itu, jumlah pelanggan fixed broadband (FBB) juga tumbuh signifikan, dari hanya 0,27 juta pada kuartal II 2024 menjadi 1,02 juta pelanggan di kuartal I/2025, atau melonjak 268%. Namun sedikit turun menjadi 0,98 juta pada kuartal II/2025). 

    Dari sisi infrastruktur, XL SMART memiliki total BTS mencapai 209.820 unit pada kuartal II/2025. Angka tersebut naik 28% apabila dibandingkan tahun sebelumnya yakni 163.884 unit. 

    Jumlah BTS 4G tercatat tumbuh menjadi 160.341 unit, sementara BTS 2G sebanyak 49.471 unit. XL SMART juga mencatat 156 kota baru kini dapat mengakses layanan dengan dukungan lebih dari 11.000 site tambahan.

  • Babak Baru Internet RI Capai 100 Mbps Pakai Frekuensi 1,4 GHz

    Babak Baru Internet RI Capai 100 Mbps Pakai Frekuensi 1,4 GHz

    Jakarta –

    Koneksi internet Indonesia akan memasuki babak baru setelah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka lelang frekuensi 1,4 GHz. Spektrum tersebut digadang-gadang akan bikin internet ngebut sampai 100 Mbps dan harganya terjangkau.

    Komdigi akan meningkatkan jangkauan akses internet berbasis jaringan pita lebar tetap (fixed broadband) dan juga penggelaran serat optik secara nasional. Di saat bersamaan, frekuensi 1,4 GHz bisa membuat harga layanan internet tetap lebih terjangkau dari sebelumnya.

    Pita frekuensi yang menjadi objek seleksi meliputi rentang1432 MHz hingga 1512 MHz, dengan total lebar pita80 MHz. Frekuensi ini direncanakan akan digunakan untuk penyelenggaraan layanan akses nirkabel pita lebar (broadband wireless access/BWA) yang sebelumnya sempat eksis namun mati di tengah perjalanan seiring berkembangnya layanan 4G saat itu.

    Komdigi menyebutkan frekuensi 1,4 GHz diharapkan dapat menyediakan layanan internet cepat dengan kecepatan sampai dengan 100 Mbpsdengan harga terjangkau bagi masyarakat luas.

    “Makanya sering disebut voorijder kan. Program ini voorijder bagaimana menarik FO (fiber optik) ini sampai ke titik akhir BTS (base transceiver station) baru ke rumah-rumah untuk menggunakan frekuensi 1,4 GHz. Ini untuk fixed broadband, bukan seluler,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto (4/8/2025).

    Komdigi mengatakan bahwa penggunaannya nanti diberikan dalam bentuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched dengan wilayah layanan berdasarkan regional. Lelang frekuensi 1,4 GHz ini akan terbagi ke dalam 15 zona di tiga regional.

    Disorot Pakar Telekomunikasi

    Pengamat telekomunikasi dari ITB Agung Harsoyo sempat memberikan catatan penting kepada Komdigi yang waktu itu sedang uji publik terkait lelang frekuensi 1,4 GHz.

    Agar objektif pemerintah dapat tercapai, mantan komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia periode 2018 – 2022 ini memberikan beberapa catatan penting kepada Komdigi. Dalam lelang itu, Agung mengingatkan tentang konsolidasi industri telekomunikasi di Indonesia, di mana Komdigi telah mendorong terjadinya konsolidasi operator selular.

    Sebab frekuensi 1,4 GHz akan dipergunakan untuk meningkatkan penetrasi fixed broadband, sehingga Agung mengharapkan Komdigi dapat menentukan harga izin pita frekuensi radio (IPFR) yang affordable bagi industri.

    Disampaikan Dosen Sekolah Teknik dan Informatika (STEI) ITB ini, kalau harga IPFR terlalu tinggi seperti selular, maka objektif pemerintah untuk menyediakan internet murah fixed broadband tak akan tercapai.

    “Dari draft RPM ini Komdigi akan menggunakan frekuensi 1,4 GHz untuk penetrasi fixed broadband dan akan membagi wilayah layanan berdasarkan regional. Karena karakteristiknya beda dengan selular, maka harga IPFR harus terjangkau, sehingga BHP frekuensinya tidak bisa disamakan dengan selular,”papar Agung.

    Prinsip dasar frekuensi adalah sumberdaya terbatas yang dimiliki negara. Sumberdaya tersebut harus optimal dipergunakan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara. Karena pengalaman tersebut Agung berharap Komdigi dapat melakukan lelang frekuensi secara nasional untuk frekuensi 1,4 GHz.

    “Agar terjadi persaingan usaha yang sehat, Komdigi dapat menetapkan 2 pemenang lelang frekuensi 1,4 GHz secara nasional. Dengan lebar pita 80 MHz di frekuensi 1,4 GHz memang tidak optimal untuk satu operator menyelenggarakan 5G,” kata Agung.

    7 Perusahaan Berebut

    Seiring telah dilakukannya pengambilan akun e-auction pekan lalu, kini telah diketahui ada tujuh perusahaan telekomunikasi yang akan berebut blok kosong di lelang frekuensi 1,4 GHz.

    Tiga operator seluler, yakni Indosat Ooredoo Hutchison, Telkomsel, dan XLSmart turut meramaikan memperebutkan frekuensi 1,4 GHz. Begitu pula nama Telkom yang notabene induk perusahaan Telkomsel, ikut serta.

    Lalu, ada Telemedia Komunikasi Pratama merupakan anak usaha dari PT Solusi Sinergi Digital Tbk (Surge/WIFI). PT Netciti Persada yang menyediakan jaringan fiber to the home (FTTH) juga menyatakan minat terhadap ekosistem anyar ini.

    Sedangkan, PT Eka Mas Republik adalah perusahaan yang dikenal dengan merek MyRepublic, penyedia layanan internet fiber dan TV berlangganan yang bagian dari Sinar Mas Group.

    (agt/fyk)

  • Sektor Digital Butuh Regulasi Baru, APJII Minta Komdigi Perbaiki Aturan

    Sektor Digital Butuh Regulasi Baru, APJII Minta Komdigi Perbaiki Aturan

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menekankan sektor digital perlu regulasi baru, meskipun tidak tercantum dalam delapan agenda prioritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan, ke depan di era digital, seluruh aspek kehidupan akan terkoneksi dengan inovasi digital. Karena itu, APJII akan terus memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Komisi I DPR yang membidangi industri komunikasi dan informatika. 

    “Sebenarnya untuk mendukung digitalisasi ini perlu kebijakan-kebijakan baru oleh Komdigi di mana memang APJII sendiri fokus pada keberlangsungan dari industri internet di Indonesia,” kata Arif saat dihubungi Bisnis pada Selasa (19/8/2025). 

    Arif menambahkan, pihaknya juga mendorong Komdigi untuk membenahi sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan dunia telekomunikasi. 

    Salah satunya adalah usulan moratorium penyelenggara ISP di Indonesia, karena jumlahnya saat ini dinilai terlalu banyak. 

    “Bukan selamanya tentu, tapi dalam artian untuk merapikan dulu regulasi-regulasi yang ada,” imbuhnya.

    Menurut Arif, langkah tersebut diharapkan dapat menata industri telekomunikasi, khususnya bisnis ISP, sehingga para penyelenggara mampu meningkatkan kualitas layanan.

    “Dan juga kualitas dari servisnya kepada konsumen dalam hal ini masyarakat,” pungkasnya.

    Menyatu dengan Pembangunan

    Sementara itu, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo menilai, sektor teknologi komunikasi dan informasi telah menyatu dengan seluruh sektor pembangunan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, hingga evaluasi, semuanya melibatkan teknologi digital.

    “Pembangunan infrastruktur digital akan tetap dilakukan oleh penyelenggara jaringan maupun jasa. Jadi, meski tidak secara spesifik disebut [dalam program prioritas], industri ini akan tumbuh seiring dibangunnya sektor-sektor lain,” ungkap Agung.

    Mengutip laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Presiden Prabowo Subianto mengatakan RAPBN 2026 akan mengedepankan delapan agenda prioritas. Hal tersebut diungkapkan dalam Pidato Pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR pada Jumat (15/8/2025). 

    Delapan agenda prioritas tersebut antara lain, pertama ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. 

    Kedua, ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, dan percepatan transisi energi menuju energi bersih.

    Ketiga, Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk generasi unggul. Program MBG yang telah menjangkau seluruh provinsi, ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita. 

    Keempat, pendidikan bermutu untuk SDM berdaya saing global. Dengan alokasi anggaran Rp757,8 triliun, RAPBN 2026 mencatat rekor tertinggi dalam sejarah belanja pendidikan. Fokus utamanya meliputi peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja. 

    Kelima, kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Anggaran kesehatan untuk memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

    Keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui  KDMP. Ketujuh, pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pemerintah akan memodernisasi alutsista, memperkuat komponen cadangan, serta mendukung industri strategis nasional dan kesejahteraan prajurit. 

    Kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global. Melalui peran Danantara, pemerintah memperkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia.

  • Komdigi Diminta Kawal Komitmen Pembangunan WIFI-Telkom Cs

    Komdigi Diminta Kawal Komitmen Pembangunan WIFI-Telkom Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Lelang pita frekuensi 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar (Broadband Wireless Access/BWA) diminati oleh tujuh perusahaan telekomunikasi. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diminta mengawasi komitmen para pemenang dalam mendorong pemerataan internet.

    Meski jumlah peserta tidak banyak, pengamat menilai hal ini sudah cukup positif mengingat kebutuhan investasi yang besar dalam pemanfaatan spektrum tersebut. 

    Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo mengatakan pemanfaatan pita frekuensi 1,4 GHz membutuhkan belanja modal (capital expenditure/capex) yang tidak kecil. Selain itu, pada lelang kali ini ada persyaratan wajib menggunakan backhaul berupa serat optik (fiber optic).

    “Dari dua hal tersebut, menurut saya, kalau ada tujuh perusahaan yang berminat sudah bagus,” kata Agung kepada Bisnis pada Sabtu (16/8/2025). 

    Agung menilai, kombinasi antara BWA dengan frekuensi 1,4 GHz dan fiber optik bisa mempercepat penetrasi layanan internet broadband di Indonesia. Meski demikian, menurutnya keberhasilan pemanfaatan spektrum tersebut tetap ditentukan oleh harga lelang. 

    Jika harga frekuensi tidak terlalu mahal, maka tarif berlangganan internet yang dibayar pelanggan juga berpotensi lebih murah dibandingkan saat ini. 

    Dia menambahkan, dengan jumlah pelanggan FTTH (GPON) yang masih di bawah 20 juta, peluang untuk memperluas layanan internet berkecepatan tinggi dengan harga terjangkau masih terbuka lebar.

    “Tantangannya, pemenang lelang mesti membangun jaringan untuk melayani daerah yang belum atau kurang terlayani, agar terjadi pemerataan. Tugas kita bersama untuk ikut mengawasi hal ini,” tambahnya. 

    Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menyampaikan keputusan untuk ikut lelang frekuensi sangat bergantung pada kebutuhan dan kesiapan finansial dari masing-masing operator.

    “Yang merasa butuh dan siap anggaran untuk membayar frekuensi yang dimenangkan itu yang akan ikut lelang. Kalau nggak butuh, nggak akan ikut lelang. Kalau nggak ada anggaran, ya juga tidak ikut. Bahkan kalau anggarannya tidak cukup ya nanti akan menawarkan nilai rendah dalam lelang,” kata Heru.

    Menurut Heru, frekuensi 1,4 GHz lebih tepat digunakan untuk layanan BWA dibandingkan seluler karena memiliki keterbatasan jangkauan. Dia menjelaskan, spektrum ini pada prinsipnya hanya dipakai untuk menghubungkan titik akhir serat optik ke rumah atau kantor, sehingga tidak perlu menarik serat optik langsung ke dalam rumah yang biayanya relatif mahal.

    “Targetnya kan bisa memberikan harga Rp100 ribu per bulan dengan kecepatan tinggi,” tuturnya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz mengumumkan tujuh perusahaan yang telah mengambil akun sistem lelang elektronik (e-auction) untuk seleksi pengguna pita frekuensi tersebut pada 2025.

    Ketujuh perusahaan tersebut adala PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT XLSMART Telecom Sejahtera, PT Indosat Tbk, PT Telemedia Komunikasi Pratama (anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Eka Mas Republik.

    Tim Seleksi menyebut penyelenggara telekomunikasi yang telah mendapatkan akun e-auction dapat mengunduh dokumen seleksi hingga 20 Agustus 2025. Selanjutnya, calon peserta dapat mengajukan pertanyaan tertulis terkait isi dokumen hingga 21 Agustus 2025.

  • XLSMART (EXCL) Berharap Pemerintah Bersikap Adil Terhadap OTT

    XLSMART (EXCL) Berharap Pemerintah Bersikap Adil Terhadap OTT

    Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART) meminta pemerintah bersikap adil dalam mengatur hubungan antara operator telekomunikasi nasional dan penyedia layanan over-the-top (OTT) global. 

    Layanan OTT seperti WhatsApp gencar memperluas bisnis di Indonesia namun dinilai oleh sejumlah kalangan belum memberikan kontribusi optimal terhadap industri dan perekonomian nasional.

    Head of External Communications XLSMART, Henry Wijayanto, mengatakan saat ini OTT global sangat dominan, termasuk di Indonesia, dan keberadaannya wajar dalam persaingan terbuka.

    “OTT global harus diakui saat ini sangat dominan, termasuk yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam kompetisi yang terbuka seperti saat ini wajar saja,” kata Henry saat dihubungi Bisnis pada Rabu (13/8/2025).

    Namun, dia menekankan pentingnya agar layanan tersebut memberikan manfaat nyata bagi seluruh pemangku kepentingan industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Tanah Air, termasuk pelaku industri telekomunikasi. 

    XLSMART berharap pemerintah bisa memberikan keadilan kepada operator yang sudah membangun jaringan untuk akses internet. 

    “Misalnya dengan membuat regulasi yang bisa memberikan keadilan secara bisnis kepada operator pemilik jaringan internet dengan tetap mengedepankan kepentingan pelanggan,” kata Henry. 

    Pelajar mengakses layanan internet

    Sebelumnya, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai WhatsApp telah menjadi platform komunikasi dominan di Indonesia dengan lebih dari 140 juta pengguna. 

    Menurutnya, pendapatan signifikan platform ini diperoleh melalui WhatsApp Business API, integrasi pembayaran, dan monetisasi data, tetapi kontribusinya terhadap pembangunan industri digital nasional masih minim.

    “Di lain sisi, kontribusi WhatsApp pada pembangunan industri digital Indonesia masih minim,” kata Agung saat dihubungi Bisnis pada Selasa (12/8/2024).

    Dia menyarankan Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dapat menerapkan Digital Services Tax atau Significant Economic Presence Rule untuk WhatsApp dan platform asing lain yang memiliki pengguna atau omzet signifikan di Indonesia. 

    Agung menambahkan Kementerian Keuangan maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dapat mewajibkan pendaftaran badan usaha atau entitas yang memiliki otoritas penuh, bukan sekadar kantor perwakilan di Indonesia, agar tunduk pada UU ITE, UU PDP, dan perpajakan nasional. 

    Dia menilai, dengan jumlah pengguna yang besar, pemerintah bisa mendorong WhatsApp untuk ikut serta dalam program literasi digital, keamanan siber, dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

    “Karena WhatsApp memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi yang dibangun oleh operator jaringan, maka sewajarnya pemerintah membuat regulasi yang mewajibkan WhatsApp untuk bersinergi dalam bisnisnya dengan industri ini. Hal ini akan menguntungkan semua pihak. Industri, pemerintah, dan pelanggan,” tutur Agung.

    Senada, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menyoroti ketimpangan perlakuan antara pelaku usaha lokal dan OTT global. Menurutnya, UMKM di Indonesia wajib membayar pajak, sementara platform asing bisa meraup keuntungan besar tanpa kewajiban serupa.

    “Nah itu. Kita ini jadi bangsa yang aneh. UMKM saja ditagih pajak, tapi WhatsApp dibiarkan dan OTT lain dibiarkan menyedot uang rakyat Indonesia tanpa dikenakan kewajiban apapun,” kata Heru.

    Heru mengaku sudah berulang kali menyampaikan masalah ini, tetapi pemerintah kerap berdalih menunggu aturan dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    WhatsApp Business memperluas fitur bisnisnya di Indonesia yang diluncurkan dalam ajang WhatsApp Business Summit ketiga pada, Selasa (12/8/2025). 

    Wacana pembatasan panggilan suara dan video berbasis internet seperti WhatsApp Call juga sempat mencuat dalam forum diskusi publik pada 16 Juli 2025. 

    Menkomdigi Meutya Hafid

    Namun, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana membatasi layanan tersebut.

    “Saya tegaskan pemerintah tidak merancang ataupun mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call. Informasi yang beredar tidak benar dan menyesatkan,” kata Meutya.

    Dia menjelaskan Komdigi memang menerima sejumlah masukan dari berbagai pihak, seperti Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), mengenai penataan ekosistem digital.

    Salah satu poin yang disorot adalah hubungan antara penyedia layanan OTT dan operator jaringan. Namun, Meutya menekankan masukan tersebut belum pernah dibahas dalam forum pengambilan kebijakan, serta tidak menjadi bagian dari agenda resmi kementerian.

    “Saya sudah meminta jajaran terkait untuk segera melakukan klarifikasi internal dan memastikan tidak ada kebijakan yang diarahkan pada pembatasan layanan digital,” tuturnya. 

  • Akademisi Ungkap Peluang dan Tantangan Dana Abadi Bangun AI Nasional

    Akademisi Ungkap Peluang dan Tantangan Dana Abadi Bangun AI Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Akademisi meyakini keberadaan dana abadi akan membuat industri kecerdasan buatan (AI) Indonesia makin kompetitif. Tantangannya adalah ketersediaan infrastruktur. 

    Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai perkembangan platform aplikasi, termasuk AI, kini berlangsung sangat cepat. Mulai dari tahap spesifikasi hingga penggelaran, prosesnya dapat dilakukan hanya dalam hitungan hari atau bulan.

    “Yang memerlukan waktu relatif lama adalah pengadaan infrastruktur,” kata Agung kepada Bisnis pada, Rabu (13/8/2025).

    Menurut Agung, sebelum infrastruktur milik sendiri selesai dibangun, solusi yang umum dilakukan adalah menyewa terlebih dahulu. 

    Dia mencatat saat ini sudah banyak produk AI buatan anak bangsa, dan keberadaan Sovereign AI Fund akan semakin memacu semangat para pengembang.

    “Produktivitas meningkat, jenis layanan semakin beragam, dan mutu menjadi lebih baik. Pengelolaan dananya harus transparan dan akuntabel,” katanya.

    Dia menyarankan program ini dapat dimulai dari sektor-sektor kritikal seperti keuangan/perbankan dan kesehatan, yang memiliki kebutuhan jelas dan dukungan dana besar.

     “Pihak swasta di sektor ini bisa diajak segera,” kata Agung.

    Sebelumnya, Reuters melaporkan langkah pembentukan Sovereign AI Fund ini mengikuti tren regional, seperti yang dilakukan Malaysia yang berhasil menarik investasi miliaran dolar dari raksasa teknologi global untuk membangun infrastruktur cloud dan AI.

    Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, juga tengah bersiap meluncurkan peta jalan (roadmap) nasional AI pertamanya guna menarik investor asing dan bersaing di panggung global, khususnya di sektor AI dan chip.

    Meski belum ada rincian nilai target dana, pemerintah memperkirakan pembentukan dana AI nasional bisa dimulai pada 2027–2029, dengan skema pembiayaan campuran publik–swasta. Strategi ini juga merekomendasikan peningkatan insentif fiskal bagi investor domestik di bidang AI.

    Danantara Indonesia belum memberikan tanggapan atas pertanyaan Reuters terkait hal ini.

    Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah membuka konsultasi publik untuk penyusunan Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan Konsep Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial. 

    Buku Putih tersebut disusun untuk mempercepat pengembangan AI yang inklusif, berkelanjutan, aman, dan bertanggung jawab. Dokumen ini merupakan keluaran Gugus Tugas Peta Jalan AI Indonesia yang beranggotakan 443 orang dari unsur pemerintah, akademisi, industri, komunitas, dan media.

  • Whatsapp Keruk Untung Tanpa Tanggung Jawab, Pengamat Minta Pemerintah Tegas Atur

    Whatsapp Keruk Untung Tanpa Tanggung Jawab, Pengamat Minta Pemerintah Tegas Atur

    Bisnis.com, JAKARTA— Sejumlah pengamat telekomunikasi menyoroti langkah WhatsApp yang kian agresif memperluas layanan bisnis di Indonesia, namun belum memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian nasional.

    Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai WhatsApp telah menjadi platform komunikasi dominan di Indonesia dengan lebih dari 140 juta pengguna. 

    Pendapatan signifikan WhatsApp, menurutnya, diperoleh melalui layanan WhatsApp Business API, integrasi pembayaran, dan monetisasi data ekosistem Meta.

    Diketahui, induk Whatsapp, Meta, membukukan pendapatan sebesar US$164,50 juta pada 2024 meningkat 22% dibandingkan dengan 2023.

    “Di lain sisi, kontribusi WhatsApp pada pembangunan industri digital Indonesia masih minim. Pemerintah [Komdigi] dapat menerapkan Digital Services Tax atau Significant Economic Presence Rule untuk WA [dan platform asing lain] dengan pengguna atau omzet signifikan di Indonesia,” kata Agung saat dihubungi Bisnis pada Selasa (12/8/2024).

    Agung menambahkan, pemerintah bersama Kementerian Keuangan maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dapat mewajibkan pendaftaran badan usaha atau entitas yang memiliki otoritas penuh, bukan sekadar kantor perwakilan di Indonesia, agar tunduk pada UU ITE, UU PDP, dan perpajakan nasional. 

    Dia menilai, dengan jumlah pengguna yang besar, pemerintah bisa mendorong WhatsApp untuk ikut serta dalam program literasi digital, keamanan siber, dan pengembangan UMKM.

    “Karena WhatsApp memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi yang dibangun oleh operator jaringan, maka sewajarnya pemerintah membuat regulasi yang mewajibkan WhatsApp untuk bersinergi dalam bisnisnya dengan industri ini. Hal ini akan menguntungkan semua pihak. Industri, pemerintah, dan pelanggan,” tutur Agung.

    Country Director, Indonesia, Meta, Pieter Lydian dalam acara WhatsApp Business Summit ketiga yang digelar di Jakarta, Selasa (12/8/2025). Whatsapp memperkenal fitur baru kepada sejumlah pelanggan korporasi

    Senada, Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, mengkritik ketimpangan perlakuan antara pelaku usaha lokal dan penyedia layanan over-the-top (OTT) global.

    “Nah itu. Kita ini jadi bangsa yang aneh. UMKM saja ditagih pajak, tapi WhatsApp dibiarkan dan OTT lain dibiarkan menyedot uang rakyat Indonesia tanpa dikenakan kewajiban apapun,” kata Heru kepada Bisnis.

    Heru mengaku telah berulang kali menyampaikan persoalan ini, namun kerap dijawab pemerintah dengan alasan menunggu ketentuan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 

    “Itu sudah beberapa tahun lalu. Padahal kan saat itu saja kita bukan anggota OECD. Sehingga, rakyat curiga, ada apa di belakang bebasnya kewajiban OTT dari kewajiban yang diharuskan dijalankan perusahaan Indonesia,” tambahnya.

    Di sisi lain, WhatsApp baru saja memperkenalkan serangkaian pembaruan fitur untuk memperkuat posisi mereka di pasar Indonesia. 

    Dalam ajang WhatsApp Business Summit ketiga di Jakarta pada Selasa (12/8/2025), Country Director Indonesia Meta, Pieter Lydian, mengatakan Indonesia menjadi salah satu pasar terdepan secara global dalam komunikasi bisnis melalui pesan.

    Sejumlah brand seperti Paragon, Hyundai, dan Danone telah memanfaatkan Iklan di Status, sementara kreator seperti Tiara Andini dan Jerome Polin telah menggunakan fitur Langganan Saluran. WhatsApp juga memungkinkan penggunaan aplikasi WhatsApp Business gratis dan WhatsApp Business Platform secara bersamaan tanpa mengganti nomor, seperti yang dilakukan jaringan klinik kecantikan Lavalen.

    Menurutnya, sebanyak 88% masyarakat Indonesia mengirimkan pesan kepada bisnis setiap minggunya.

    WhatsApp kini menghadirkan peningkatan fitur panggilan suara dan video untuk WhatsApp Business Platform, integrasi pengelolaan iklan lintas platform melalui Advantage+ berbasis AI, serta pembaruan pada tab Pembaruan yang kini digunakan 1,5 miliar orang per hari.

    Sebelumnya, muncul wacana pembatasan layanan panggilan suara dan video berbasis internet seperti WhatsApp Call, yang ramai diperbincangkan usai forum diskusi publik pada 16 Juli 2025. 

    Namun, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana membatasi layanan tersebut.

    “Saya tegaskan pemerintah tidak merancang ataupun mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call,” kata Meutya. 

    Dia juga menyampaikan permohonan maaf jika isu ini sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Meutya memastikan saat ini Komdigi fokus pada agenda prioritas nasional seperti memperluas akses internet di wilayah tertinggal, meningkatkan literasi digital, serta memperkuat keamanan dan perlindungan data pribadi di ruang digital.

  • Ancaman Komdigi Cabut Izin Starlink Sudah Tepat, Ini Alasannya

    Ancaman Komdigi Cabut Izin Starlink Sudah Tepat, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat telekomunikasi turut mengomentari rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencabut izin operasi Starlink jika nekat menjual perangkat yang dapat digunakan secara jelajah di Indonesia.

    Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, mengatakan langkah tersebut selaras dengan tujuan regulasi yang menjaga integritas industri telekomunikasi sekaligus melindungi ekosistem lokal.

    “Komdigi sebagai regulator berkewajiban menyeimbangkan tiga kepentingan sekaligus, yaitu pemerintah, industri, dan pelanggan,” kata Agung, Selasa (5/8/2025).

    Dia menjelaskan di industri telekomunikasi terdapat dua klasifikasi layanan, yakni bergerak (mobile) dan tidak bergerak (fixed). Untuk menjaga konsistensi dan keadilan, klasifikasi ini perlu diatur, diawasi, dan dikendalikan.

    Oleh sebab itu, pihaknya sepakat dengan langkah Komdigi, karena izin Starlink adalah fixed satellite service (FSS). 

    “Maka jika Starlink memberikan layanan mobile, maka dikenai sanksi [pencabutan izin],” imbuhnya.

    Menurut Agung, langkah ini sejalan dengan tujuan regulasi, yakni menjaga kepastian dan integritas regulasi, melindungi ekosistem industri, dan menjaga kedaulatan digital. Tujuan mendasar Komdigi adalah mendorong kolaborasi antarpelaku industri untuk menghadirkan layanan internet yang berkualitas, merata, stabil, dan berkelanjutan.

    “Larangan pada Starlink untuk memberikan layanan mobile terutama pada daerah 3T, agar tidak mematikan ISP lokal yang berbasis modal yang relatif kecil. Sebaliknya, diharapkan ada kolaborasi antara Starlink dan ISP lokal,” tambahnya.

    Dia menilai regulasi yang melindungi operator ISP lokal merupakan bentuk perlindungan pasar yang tepat. Regulasi itu diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan antara keterbukaan terhadap inovasi global dan pemberdayaan ekosistem lokal tanpa mengorbankan tujuan utama, yaitu pemerataan akses internet berkualitas di seluruh Indonesia.

    “Jadi, Komdigi dalam hal ini mendorong adanya coexistence with fair play. Dalam hal ini terdapat dorongan agar terjadi kemitraan Starlink-ISP lokal; sehingga keduanya akan memperoleh keuntungan,” kata Agung.

    Sebelumnya, Komdigi mengungkap akan mencabut izin operasional Starlink di Indonesia apabila layanan internet satelit milik Elon Musk itu terbukti menjual atau mengoperasikan perangkat jelajah untuk penggunaan bergerak di dalam negeri.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan perangkat jelajah yang dimaksud adalah perangkat Starlink yang digunakan secara bergerak misalnya dipasang di mobil atau kendaraan lain untuk tetap terhubung ke internet melalui Wi-Fi saat berpindah tempat.

    “Jelajah itu maksudnya bagaimana? Ditaruh di mobil, terus mobil bergerak, bisa pakai Wi-Fi di mobil, pakai Starlink enggak boleh. Kecuali di kapal laut. Kalau di kapal laut, kami izinkan selama 7 hari itu boleh,” kata Wayan, Senin (4/8/2025).

    Wayan menekankan perangkat Starlink hanya diperbolehkan untuk kebutuhan tetap di rumah. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran di lapangan.

    “Starlink itu untuk di rumah. Kalau ada ditemui, misalnya dia menjelajah di dalam mobil, kami akan cabut landing right-nya di Indonesia. Pokoknya kami tegur, kami akan hentikan sampai dia memenuhi syaratnya itu,” ungkap Wayan. 

    Komdigi sebelumnya telah kembali memberikan hak labuh (landing right) kepada Starlink setelah sempat menghentikan sementara layanan bagi pelanggan baru. Izin tersebut diperpanjang menggunakan frekuensi E-Band, spektrum 71-76 GHz dan 81-86 GHz yang dinilai cocok untuk komunikasi satelit.