Xcloud.id

Tag: Agung Harsoyo

  • Pengamat Wanti-wanti 3 Tantangan Utama Industri Telekomunikasi pada 2026

    Pengamat Wanti-wanti 3 Tantangan Utama Industri Telekomunikasi pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan telekomunikasi diperkirakan menghadapi tiga tantangan besar tahun depan. Inovasi menjadi langkah tegas yang harus diambil. 

    Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo mengatakan tantangan pertama terkait tekanan terhadap profitabilitas. 

    Menurut Agung, trafik data terus meningkat, namun Average Revenue Per User (ARPU) atau Pendapatan Rata-Rata Per Pengguna relatif stagnan. 

    Di sisi lain, kebutuhan belanja modal untuk pengembangan jaringan, termasuk serat optik (fiber optik) dan teknologi generasi kelima (5G), tetap tinggi.

    “Ini menuntut operator lebih efisien dan kreatif dalam monetisasi layanan,” kata Agung saat dihubungi Bisnis pada Selasa (30/12/2025).

    Tantangan kedua berasal dari struktur pasar industri telekomunikasi yang semakin kompetitif. Persaingan tidak lagi hanya terjadi antaroperator seluler, tetapi juga melibatkan pemain over-the-top (OTT) hingga penyedia infrastruktur independen.

    “Nilai tambah operator tidak lagi cukup hanya menjual konektivitas,” imbuhnya.

    Selain itu, faktor regulasi pemerintah juga masih memegang peran krusial dalam memengaruhi keputusan investasi jangka panjang. 

    Hal ini mencakup penataan spektrum frekuensi, biaya hak penggunaan, serta kepastian peta jalan (roadmap) pita frekuensi. 

    Terkait implementasi 5G, Agung memperkirakan operator seluler akan bersikap selektif dalam melakukan penggelaran jaringan.

    “Pada wilayah-wilayah dengan demand tinggi dan aplikasi yang memiliki nilai ekonomi relatif bagus di kawasan industri, pelabuhan, manufaktur, dan sejenisnya,” ujarnya.

    Di balik berbagai tantangan tersebut, Agung menilai peluang industri telekomunikasi masih terbuka lebar, seiring pertumbuhan ekonomi digital nasional. 

    Menurutnya, peluang tersebut antara lain datang dari pengembangan Internet of Things (IoT), komputasi awan (cloud), kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), hingga pusat data (data center).

    Kondisi ini menjadi kesempatan bagi operator telekomunikasi untuk memperluas layanan ke segmen business-to-business (B2B), menyediakan solusi enterprise, serta menjalin kolaborasi dengan berbagai platform digital. 

    Peluang lain juga muncul dari mulai berkembangnya model bisnis infrastruktur terbuka dan kebijakan berbagi jaringan (network sharing).

    “Akhir tahun ini nampak adanya model bisnis infrastruktur terbuka/netral seperti fiber optik open access serta diizinkannya secara regulasi untuk network sharing. Hal ini peluang untuk efisiensi biaya sekaligus pemerataan layanan,” kata Agung.

    Dia juga menekankan meningkatnya kebutuhan akan layanan yang andal dan aman sebagai ruang bagi operator telekomunikasi untuk mengambil peran yang lebih strategis di masa depan.

    Fase Penuh Gejolak

    Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi, menilai periode mendatang akan menjadi fase yang penuh gejolak bagi industri telekomunikasi.

    Menurutnya, tantangan utama datang dari risiko yang semakin kompleks dan volatil, termasuk meningkatnya ancaman serangan siber serta disrupsi dari pendatang baru, seperti layanan broadband satelit berbiaya rendah dan internet rakyat.

    “Untuk itu, perusahaan telekomunikasi harus berinovasi cepat atau kehilangan pasar,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Selasa (30/12/2025).

    Selain tekanan kompetisi dan risiko teknologi, Heru menambahkan isu keberlanjutan juga mulai menjadi perhatian serius industri. Meski demikian, dia melihat peluang besar yang muncul dari integrasi kecerdasan buatan (AI) untuk otomatisasi jaringan, konvergensi embedded Subscriber Identity Module (eSIM), serta rencana pembukaan lelang 5G pada pita frekuensi 700 megahertz (MHz) dan 2,6 gigahertz (GHz) guna memperluas dan meningkatkan layanan broadband di Indonesia.

    Menurut Heru, penguatan infrastruktur digital yang mencakup 5G, serat optik, satelit, dan pusat data akan mendorong konektivitas yang lebih andal dan merata. 

    Dia menilai digitalisasi tidak lagi bersifat urban-centric, tetapi mulai menjangkau sektor-sektor produktif di daerah serta komunitas masyarakat yang lebih luas.

    Dia berharap pengembangan 5G pada 2026 semakin pesat, menjadi standar global dengan ekspansi infrastruktur yang lebih luas dan integrasi multi-band untuk menjaga keseimbangan antara cakupan (coverage) dan kapasitas.

    “Dengan 5G ini juga akan mendukung inovasi seperti AI dan transisi menuju 6G. Yang pada gilirannya membuat konektivitas lebih andal dan inklusif. Sehingga, tahun 2026 adalah tahun krusial untuk adopsi massal 5G,” ungkap Heru.

  • Adopsi dan Investasi Tumbuh Pesat, Regulasi Masih Mengejar

    Adopsi dan Investasi Tumbuh Pesat, Regulasi Masih Mengejar

    Bisnis.com, JAKARTA— Tahun 2025 menjadi fase krusial bagi perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), baik di tingkat global maupun di Indonesia. Di satu sisi, investasi AI mengalir deras, pencetakan talenta digenjot, dan inovasi aplikasi lokal mulai menunjukkan taring. 

    Namun di sisi lain, regulasi AI nasional belum juga rampung, sementara penipuan berbasis AI justru semakin marak di tengah masifnya adopsi teknologi ini. Berikut kaleidoskop AI pada 2025 yang dirangkum Bisnis: 

    Investasi AI Makin Masif 

    Gelombang investasi AI global sepanjang 2025 menunjukkan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Microsoft mengumumkan investasi US$17,5 miliar atau sekitar Rp291 triliun di India untuk periode 2026–2029, difokuskan pada pembangunan pusat data, infrastruktur cloud, dan pengembangan talenta AI. Langkah ini menjadi investasi terbesar Microsoft di Asia.

    Meta bahkan melangkah lebih agresif. Perusahaan milik Mark Zuckerberg itu menyatakan akan menggelontorkan US$600 miliar atau sekitar Rp10 kuadriliun di Amerika Serikat hingga 2028, sebagian besar untuk membangun pusat data AI.

    Meta menargetkan pengembangan “personal superintelligence”, istilah yang merujuk pada kecerdasan buatan yang berpotensi melampaui kemampuan kognitif manusia.

    Tren serupa tercermin di Indonesia. PT Telkom Indonesia (Persero) meluncurkan AI Center of Excellence yang tersebar di sembilan kota strategis, mulai dari Jakarta hingga Papua. Langkah ini diambil seiring meningkatnya kebutuhan AI di sektor pemerintahan, korporasi, hingga UMKM, yang bahkan mulai menunjukkan gejala fear of missing out (FOMO).

    Indosat Ooredoo Hutchison bersama Nokia dan NVIDIA juga meresmikan AI-RAN Research Center di Surabaya.

    Pusat riset ini menjadi fondasi pengembangan jaringan Radio Access Network berbasis AI, yang diklaim mampu meningkatkan kualitas layanan AI sekaligus memperkuat kedaulatan digital nasional.

    Pencetakan Talenta AI 

    Sejalan dengan masifnya investasi, pencetakan talenta AI juga dikebut. Microsoft Indonesia menargetkan sertifikasi 500.000 talenta AI pada 2026. Pemerintah melalui BPSDM Komdigi mencatat lebih dari 30.000 talenta AI berhasil dibina sepanjang 2025 melalui berbagai program, seperti Digital Talent Scholarship dan AI Talent Factory.

    Komitmen Indonesia membangun talenta AI bahkan mulai menarik perhatian global. Sejumlah organisasi luar negeri menyatakan minat memberikan dukungan, mulai dari GPU berkapasitas besar hingga platform open source tanpa biaya.

    Namun, di balik optimisme tersebut, muncul catatan kritis. Pengamat telekomunikasi dari ITB Agung Harsoyo menilai masalah utama Indonesia bukan semata kekurangan talenta, melainkan belum siapnya ekosistem pemanfaatan AI. Talenta yang dicetak membutuhkan akses data, masalah nyata, dan ruang berkarya yang konkret di industri.

    Sementara itu, Heru Sutadi mengingatkan AI juga membawa tantangan serius bagi tenaga kerja. Perkembangan AI berpotensi menggeser banyak pekerjaan manusia jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.

    Ilustrasi kecerdasan buatan

    Persaingan Pasar Chatbot

    Meski masih memimpin pasar, laju pertumbuhan ChatGPT mulai melambat. Data Sensor Tower menunjukkan pengguna aktif bulanan ChatGPT hanya tumbuh sekitar 6% pada Agustus–November 2025. Sebaliknya, Google Gemini justru melesat hingga 30%, didorong integrasi langsung dengan sistem operasi Android dan popularitas fitur pembuat gambar Nano Banana.

    Persaingan chatbot semakin ketat dengan kehadiran Claude dan Perplexity yang mencatat pertumbuhan pengguna ratusan persen sepanjang 2025. Kondisi ini menandai fase baru pasar AI global yang mulai matang dan kompetitif.

    Aplikasi Lokal Menggeliat

    Di tengah dominasi pemain global seperti ChatGPT dan Gemini, pengembangan aplikasi AI lokal mulai menunjukkan kemajuan. GoTo dan Indosat meluncurkan Sahabat-AI dengan model 70 miliar parameter yang mendukung berbagai bahasa daerah, mulai dari Bahasa Indonesia hingga Batak. Sahabat-AI diposisikan sebagai LLM open-source yang sesuai dengan konteks dan karakteristik Indonesia.

    KORIKA juga meluncurkan Korika Chat (KChat), platform generative AI berbasis agentic AI yang ditujukan untuk BUMN dan lembaga publik. KChat dirancang untuk mengelola informasi publik terverifikasi secara real-time, mempercepat birokrasi, hingga meningkatkan transparansi regulasi.

    Regulasi AI Mundur, Payung Hukum Belum Turun

    Di tengah pesatnya adopsi AI, regulasi nasional justru tertinggal. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan dua regulasi AI yakni peta jalan AI dan etika AI kemungkinan baru akan terbit pada kuartal pertama atau kedua 2026.

    Pemerintah menyiapkan regulasi tersebut sebagai payung kebijakan umum, sementara pengaturan sektoral akan diserahkan kepada masing-masing kementerian dan lembaga.

    Penipuan AI Marak

    Di sisi gelap perkembangan AI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat maraknya penipuan berbasis AI sepanjang 2025. Satgas PASTI menemukan modus voice cloning dan deepfake semakin sering digunakan untuk menipu masyarakat, mulai dari penyamaran suara anggota keluarga hingga rekayasa video yang sangat meyakinkan.

    OJK mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, melakukan verifikasi silang, dan tidak mudah percaya pada permintaan transfer dana atau data sensitif, meski berasal dari pihak yang tampak dikenal.

    Di lain sisi, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 343.402 laporan terkait dugaan penipuan selama setahun terakhir, sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 11 November 2025. Dari total 563.558 rekening yang dilaporkan, sebanyak 106.222 rekening telah diblokir. Kerugian yang dicatat korban mencapai Rp7,8 triliun, sementara dana yang berhasil dibekukan sebesar Rp386,5 miliar.

  • Indosat Ekspansi ke Serat Optik Terbuka, Peluang di Tengah Kompetisi yang Sengit?

    Indosat Ekspansi ke Serat Optik Terbuka, Peluang di Tengah Kompetisi yang Sengit?

    Bisnis.com, JAKARTA —  Industri telekomunikasi Indonesia semakin dinamis dengan masuknya PT Indosat Tbk. (ISAT) ke bisnis fiber optik independent bekerja sama dengan Arsari Group dan Northstar Group. Meski demikian, langkah tersebut dinilai cukup baik di tengah kondisi industri yang menantang.

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan langkah ini membuka peluang ekspansi pasar yang signifikan, terutama di segmen rumah tangga dan bisnis digital yang haus akan koneksi cepat. Namun, tantangan seperti investasi mahal dan kompetisi ketat tetap menjadi batu sandungan.

    Heru menjelaskan bahwa model bisnis fiber optik independent memungkinkan diversifikasi pendapatan melalui penjualan grosir (wholesale) ke operator lain.

    “Perusahaan telekomunikasi seperti Indosat yang masuk ke bisnis fiber optik independent punya peluang besar, seperti ekspansi pasar ke segmen rumah tangga dan bisnis digital yang haus koneksi cepat,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (23/12/2025).

    Selain itu, lanjutnya, partnership dengan investor seperti Arsari Grup memberikan dana segar dan teknologi baru, yang dapat mendorong penetrasi Fiber to the Home (FTTH) yang masih rendah di Indonesia. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan secara signifikan, mengingat permintaan koneksi broadband terus melonjak seiring pertumbuhan ekonomi digital.

    Dia juga mengatakan peta persaingan di industri serat optik Indonesia telah berubah drastis. Dahulu, pasar dikuasai oleh pemain besar seperti Telkom melalui layanan IndiHome. Kini, model open access yang diadopsi oleh Infranexia Telkom dan ekspansi Indosat membuka pintu bagi kolaborasi lintas operator.

    Menurutnya, pendekatan ini mengurangi duplikasi infrastruktur, menekan biaya pembangunan, dan mendorong penetrasi broadband lebih luas, khususnya di daerah pedesaan yang sebelumnya kurang terjangkau. Persaingan tak lagi hanya soal monopoli jaringan, melainkan bergeser ke inovasi layanan dan partnership.

    Contohnya, kerjasama antara Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Seluler (APJATEL) dengan Indonesia Fiber Association (IFA) yang memaksimalkan penggunaan serat optik bersama.

    “Harapannya adalah kompetisi lebih sehat,” tambah Heru.

    Dia menekankan strategi Indosat yang menggandeng investor seperti Northstar dan Arsari Grup dinilai sebagai langkah cerdas untuk memperkuat posisi di tengah tren ini.

    Partnership semacam ini membuat pasar lebih dinamis dan inklusif, memungkinkan operator untuk berbagi infrastruktur tanpa kehilangan daya saing.

    Di sisi lain, model open access terbukti lebih efisien dalam menghadapi tekanan trafik data yang tinggi, yang menjadi salah satu tantangan utama bagi operator independent.

    Pakar Telekomunikasi dan Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo mengatakan tantangan Indosat dan Telkom dalam bermain di industri fiber optik independent adalah investasi.Menggelar fiber optik butuh modal besar, terutama di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).

    “Jumlah operator di beberapa daerah sudah banyak. Peluangnya besar karena penetrasi fixed broadband di Indonesia relatif masih rendah. Peluang lain adalah semakin masifnya penggunaan IoT dan AI yang butuh jaringan yang berkualitas tinggi,” kata Agung.

  • Spektrum 2,6 GHz Bakal Dongkrak Kecepatan dan Peringkat Internet Indonesia

    Spektrum 2,6 GHz Bakal Dongkrak Kecepatan dan Peringkat Internet Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA— Kehadiran spektrum frekuensi baru, termasuk pita 2,6 GHz, dinilai masih sangat relevan dan strategis untuk meningkatkan kecepatan sekaligus peringkat internet Indonesia di tingkat global. 

    Sejumlah pengamat telekomunikasi menilai, tambahan spektrum menjadi prasyarat penting di tengah lonjakan trafik data dan kebutuhan layanan digital berkecepatan tinggi. Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai spektrum merupakan elemen krusial dalam peningkatan kualitas jaringan seluler nasional.

    “Kehadiran spektrum frekuensi baru termasuk pita 2,6 GHz masih sangat relevan dan strategis untuk meningkatkan kecepatan serta peringkat internet Indonesia,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Senin (22/12/2025). 

    Menurut dia, terdapat beberapa alasan utama. Pertama, dari sisi kapasitas dan kualitas jaringan. Spektrum disebut sebagai “bahan baku” utama jaringan seluler. 

    Pita 2,6 GHz menawarkan kapasitas lebih besar dibandingkan pita rendah, sehingga ideal untuk mengatasi lonjakan trafik data, khususnya di wilayah urban dan kawasan dengan kepadatan pengguna tinggi.

    “Dengan carrier aggregation dan optimalisasi LTE-Advanced maupun 5G, spektrum ini dapat langsung berdampak pada peningkatan kecepatan rata-rata pengguna,” jelasnya.

    Kedua, dari aspek efisiensi teknologi. Heru menilai, teknologi jaringan saat ini makin bergantung pada mid-band spectrum untuk mencapai keseimbangan antara jangkauan dan kapasitas. Tanpa tambahan spektrum yang memadai, peningkatan kecepatan akan cepat menemui batas meskipun infrastruktur radio dan core network telah ditingkatkan.

    Ketiga, terkait posisi Indonesia dalam pemeringkatan global. Indeks kecepatan internet global tidak hanya menilai cakupan, tetapi juga throughput aktual yang dirasakan pengguna. Dia mengatakan negara-negara dengan performa tinggi umumnya memiliki portofolio spektrum yang cukup, contiguous, dan dapat digunakan secara optimal oleh operator. 

    “Karena itu, penambahan spektrum tetap menjadi prasyarat penting meski bukan satu-satunya faktor untuk mendorong lonjakan peringkat Indonesia,” kata Heru.

    Meski demikian, Heru menekankan spektrum baru harus dibarengi kebijakan turunan yang tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Untuk mendorong peningkatan posisi Indonesia pada 2026, Heru menyoroti sejumlah faktor kunci yang perlu menjadi fokus Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Pertama, kebijakan spektrum yang pro-operator serta masyarakat dan tepat guna. Selain menyediakan spektrum baru, Komdigi perlu memastikan harga spektrum yang rasional, blok frekuensi yang cukup lebar (contiguous), serta kepastian regulasi jangka panjang. Tanpa hal tersebut, operator cenderung menahan ekspansi jaringan berkecepatan tinggi.

    Kedua, percepatan implementasi 5G yang bermakna atau use-case driven. Menurut Heru, peningkatan kecepatan tidak cukup hanya dengan label 5G, melainkan juga membutuhkan densifikasi BTS, fiberisasi backhaul, serta pengembangan use case industri, smart city, dan layanan publik digital. Ketiga, penguatan jaringan fiber optik nasional. Kecepatan seluler sangat bergantung pada kualitas jaringan tetap, baik fixed broadband maupun backbone. Integrasi jaringan fiber hingga ke site BTS harus menjadi prioritas agar kecepatan radio tidak terhambat oleh bottleneck backhaul.

    Selain itu, Heru juga menyoroti pentingnya reformasi perizinan dan tata ruang infrastruktur. Hambatan perizinan daerah, biaya sewa lahan, serta aturan pembangunan menara masih menjadi penghambat densifikasi jaringan. Penyederhanaan regulasi lintas sektor dinilai akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas jaringan.

    Tak kalah penting, peningkatan kualitas layanan dan pengawasan quality of service (QoS) juga perlu diperkuat. Menurut Heru, selain kecepatan puncak, konsistensi dan kualitas layanan seperti latency, jitter, dan reliability harus diawasi lebih ketat dengan pendekatan berbasis pengalaman pengguna.

    Pandangan serupa disampaikan Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Joseph Matheus Edward. Dia menilai, pita 2,6 GHz dengan bandwidth yang besar sangat relevan untuk mendorong kecepatan internet seluler dan fixed wireless access (FWA).

    “Tentu 2.6 GHz dengan bandwidth 190 Mhz akan mendorong internet seluler maupun bwa/fwa yg lebih cepat atau riil 5G. Jadi sangat relevan dalam meningkatkan kecepatan internet,” kata Ian kepada Bisnis pada Senin (22/12/2025). 

    Namun, dia menegaskan penambahan bandwidth saja tidak cukup. Menurutnya, penguatan jaringan backbone optik dan content delivery network (CDN) yang lebih dekat dengan pelanggan juga menjadi faktor penentu.

    Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi dari ITB lainnya, Agung Harsoyo, menjelaskan tambahan spektrum akan langsung berdampak pada kecepatan data, terutama karena mayoritas layanan seluler di Indonesia masih menggunakan teknologi 4G.

    “Jadi, tentu saja, ketika pita frekuensi bertambah misal 2.6GHz), maka bertambah cepat transfer datanya,” kata Agung.

    Agung mengingatkan peningkatan kecepatan pada sisi radio, yang menghubungkan ponsel pelanggan dengan BTS, harus diimbangi dengan ketersediaan jaringan backhaul dan backbone yang cepat serta berkualitas, khususnya melalui dukungan jaringan fiber optik.

    “Jadi, pemerintah perlu men-support penyelenggara jaringan untuk menggelar fiber optik dan selular sekaligus. Inilah era fixed-mobile convergence (FMC),” katanya.

    Di tengah upaya peningkatan infrastruktur tersebut, kinerja internet Indonesia di kawasan Asia Tenggara menunjukkan tren membaik. 

    Berdasarkan laporan Speedtest by Ookla yang dikutip Senin (22/12/2025), Indonesia menempati posisi ketujuh di Asia Tenggara dengan median kecepatan unduh internet mobile sebesar 50,77 Mbps.

    Capaian tersebut menempatkan Indonesia di atas Kamboja dan Laos. Kamboja mencatatkan median kecepatan unduh internet mobile sebesar 50,18 Mbps, sementara Laos berada di posisi kesembilan dengan kecepatan 47,18 Mbps. Speedtest Global Index tidak mencatat data kecepatan unduh internet mobile di Myanmar dan Timor Leste.

    Meski demikian, posisi Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara di kawasan. DataIndonesia mencatat Brunei Darussalam masih menjadi negara dengan jaringan internet mobile tercepat di Asia Tenggara per November 2025, dengan median kecepatan unduh mencapai 226,92 Mbps. Singapura berada di posisi kedua dengan 195,65 Mbps, disusul Vietnam sebesar 160,5 Mbps dan Malaysia dengan 141,18 Mbps. Adapun Thailand dan Filipina masing-masing mencatatkan kecepatan 136,91 Mbps dan 54,39 Mbps.

    Speedtest Global Index sendiri membandingkan data kecepatan internet di lebih dari 190 negara, dengan data yang diperbarui setiap pertengahan bulan berdasarkan pengujian di lebih dari 15.000 server di seluruh dunia.

  • Masif Cetak Talenta AI, Pengamat Ingatkan Minimnya Ruang Pemanfaatan

    Masif Cetak Talenta AI, Pengamat Ingatkan Minimnya Ruang Pemanfaatan

    Bisnis.com, BANDUNG— Pemerintah dan pelaku industri semakin agresif membangun ekosistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) melalui kolaborasi lintas sektor untuk mencetak talenta digital. 

    Namun, di tengah masifnya program pelatihan dan pengembangan talenta AI, pengamat mengingatkan risiko apabila penciptaan talenta tidak diiringi dengan kesiapan ekosistem dan ruang pemanfaatan yang nyata di industri.

    Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan pengembangan ekosistem AI saat ini mengusung konsep kolaborasi tiga sektor, yakni pemerintah, universitas, dan industri bisnis.

    “Nah konsepnya semua sama antara Garuda Park Innovation Hub dan juga dengan AI Innovation Hub Telkomsel dan ITB adalah kolaborasi tiga sektor. Antara pemerintah, universitas dan juga industri bisnis,” kata Edwin usai acara peresmian AI Innovation Hub di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025).

    Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan talenta digital agar masyarakat Indonesia memiliki kemampuan digital yang memadai dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

    Edwin menilai selama ini pemanfaatan AI di Indonesia masih didominasi untuk kebutuhan hiburan. Karena itu, diperlukan jembatan antara riset dan industri agar AI dapat menciptakan nilai tambah yang lebih luas.

    Dia menambahkan penguatan ekosistem digital menjadi salah satu titik intervensi penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi digital yang lebih besar, seiring AI disebut sebagai gelombang baru ekonomi nasional. 

    “Ada yang bilang bahwa AI ini akan jadi the next wave-nya ekonomi Indonesia,” katanya.

    Namun, Edwin menekankan fokus utama pemerintah bukan semata mengejar angka kontribusi ekonomi. “Tapi sebenarnya bukan itu, yang paling penting adalah kita mendidik talenta ini,” ujarnya.

    Menurutnya pengembangan wadah ekosistem AI seperti  AI Innovation Hub yang dikembangkan bersama Telkomsel mampu menciptakan jutaan talenta digital dalam lima tahun ke depan. 

    “Targetnya dalam 5 tahun ke depan kita mencetak sekitar 4 juta techpreneur atau mereka yang bisa memanfaatkan teknologi digital dan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan berdasar yang menggunakan teknologi,” kata Edwin.

    Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB periode 2025—2030 Irwan Meilano mengatakan kolaborasi dengan Telkomsel melalui AI Innovation Hub merupakan bagian dari langkah nasional ITB untuk menjadi kampus yang berdampak.

    Bahkan sebagai tindak lanjut, dia mengatakan ITB mewajibkan seluruh mahasiswa tingkat pertama mempelajari AI lintas program studi. 

    “Sekarang kami sudah mewajibkan seluruh mahasiswa ITB di tingkat pertama itu untuk belajar AI,” kata Irwan.

    ITB juga menyiapkan laboratorium praktis agar mahasiswa dapat bekerja secara kolaboratif lintas disiplin.  Selain itu, ITB akan membuka program konsentrasi khusus AI pada jenjang sarjana mulai tahun 2026. 

    Program tersebut dirancang dengan pendekatan multidisiplin agar AI dapat diterapkan di berbagai sektor. 

    Ekosistem Pemanfaatan Minim

    Namun pengamat telekomunikasi dari ITB Agung Harsoyo menilai persoalan utama bukan semata kekurangan talenta AI, melainkan belum siapnya ekosistem pemanfaatan.

    “Indonesia saat ini cenderung lebih mengutamakan mencetak talenta AI dibanding menyediakan ruang pemanfaatannya,” kata Agung.

    Dia menilai talenta yang sudah tercetak membutuhkan akses pada data, masalah nyata, dan kesempatan berkarya. “Masalah kita bukan [hanya] kekurangan talenta AI, tapi belum cukupnya ekosistem yang memberi kesempatan berkarya, memberi data, dan masalah nyata untuk mereka selesaikan,” ujarnya.

    Agung berharap sinergi antarpemangku kepentingan dapat diperkuat agar talenta AI benar-benar berdampak bagi industri dan negara.  Menurutnya, peran pemerintah menjadi krusial dalam menyatukan ekosistem berbasis AI lintas sektor. 

    “Misal Komdigi, dapat membuat sinergi-program dari para penyelenggara jaringan [berbasis AI], penyelenggara jasa [berbasis AI], penyelenggara sistem elektronik [berbasis AI], dan lain-lain,” katanya. 

    Sementara itu, pengamat telekomunikasi Heru Sutadi mengingatkan AI bukan hanya peluang, tetapi juga tantangan besar, terutama bagi tenaga kerja. Dia menilai perkembangan AI berpotensi menggeser banyak pekerjaan manusia. 

    “Karena dengan perkembangan artificial intelligence seperti sekarang ini, tentunya bagi masyarakat ini menjadi tantangan karena banyak pekerjaan yang kemudian diambil oleh AI,” kata Heru saat dihubungi Bisnis Selasa (16/12/2025).

    Menurut Heru, reskilling dan upskilling menjadi kunci agar masyarakat tidak tertinggal. Dia juga menyoroti risiko pengangguran jika tantangan tersebut tidak dijawab, terutama di tengah bonus demografi.  Heru mengingatkan agar pengembangan AI difokuskan pada kebutuhan nasional. 

    Dia juga mengingatkan agar target penciptaan techpreneur tidak menjadi tujuan utama. “Kalau pendekatannya kemudian, oh ini ada peluang membentuk techpreneur sekian juta segala macam, saya khawatir ini kita akan kembali mengulang persoalan atau kegagalan ketika kita mengembangkan startup,” ujarnya.

  • Prabowo Tebar 1 Juta Panel Interaktif di 3T, Kesiapan Internet jadi Sorotan

    Prabowo Tebar 1 Juta Panel Interaktif di 3T, Kesiapan Internet jadi Sorotan

    Bisnis.com, JAKARTA— Kesiapan infrastruktur internet hingga listrik menjadi tantangan terberat bagi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan program layar interaktif di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). 

    Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai rencana Prabowo menambah satu juta Interactive Flat Panel (IFP) pada 2026 harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dasar.

    Dia menegaskan pemasangan IFP tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan listrik dan internet yang memadai.

    “Karenanya Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota harus kolaborasi dalam program ini,” kata Agung kepada Bisnis pada Senin (17/11/2025). 

    Agung juga menekankan perlunya kerja sama lintas institusi untuk percepatan penggelaran infrastruktur. 

    Agung menambahkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) serta para penyelenggara jaringan dan layanan internet perlu didorong bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar proses elektrifikasi dan perluasan layanan internet dapat terwujud lebih cepat.

    Menurutnya, keberadaan perangkat pembelajaran visual akan meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar, terutama di sekolah-sekolah 3T yang selama ini menghadapi keterbatasan akses tenaga pendidik berkualitas.

    “Guru-guru terbaik di bidangnya [IPA, IPS, Bahasa, Matematika dll] dapat meng-coach guru-guru di 3T agar anak2 memperoleh bahan pelajaran berkualitas tinggi,” ungkapnya. 

    Sentuhan AI

    Sementara itu, Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), M. Danny Buldansyah mengatakan penerapan layar interaktif pemerintah dalam terus dikembangkan, termasuk dengan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). 

    AI yang terintegrasi dengan sistem kelistrikan akan membuat tenaga yang dipakai per kelas menjadi lebih efisien sehingga pemerintah dapat berhemat. 

    Danny mencontohkan di Surabaya terdapat smart campus yang telah menggunakan AI dengan layar pintar. Seluruh materi pembelajaran telah masuk di dalamnya dan terhubung dengan kelistrikan. Alhasil, ketika dosen masuk ke kelas layar pintar, lampu, dan lain sebagainya akan menyala secara bersamaan. 

    Ketika jam keluar kelas, seluruh listrik akan mati secara otomatis sehingga lebih menghemat listrik.  

    Dia juga menyarankan pemerintah untuk mendalami aspek keberlanjutan dari perangkat yang disebar nanti. Setelah layar pintar hadir di sekolah perlu ada SDM yang dapat merawat layar pintar tersebut sehingga dapat digunakan dalam waktu yang lama. 

    “Ekosistemnya harus disiapkan,” kata Danny. 

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan besar dalam program digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026. Pemerintah berencana memasang tiga panel tambahan untuk setiap sekolah di seluruh Indonesia, atau sekitar satu juta unit IFP secara nasional.

    “Tahun depan kita punya sasaran yang lebih besar lagi, tahun depan sasaran kita adalah menambah tiga panel, berarti tiga kelas lagi untuk semua sekolah di Indonesia berarti tahun depan kita akan pasang insyaallah satu juta panel kira-kira,” kata Prabowo saat peluncuran IFP di SMPN 4 Kota Bekasi, Senin (17/11/2025).

    Prabowo menegaskan daerah 3T menjadi prioritas utama dalam distribusi perangkat tersebut. Dia mengakui masih ada kendala distribusi di 140 sekolah wilayah pegunungan, namun memastikan pendistribusian akan tuntas dengan dukungan aparat keamanan.

    “InsyaAllah kita pun akan sampai ke situ dan kita akan dibantu oleh TNI dan Polri supaya semua sekolah akan mendapat kesempatan yang sama,” tegasnya.

    Presiden Ke-8 RI itu juga mengumumkan rencana pembangunan studio pusat di Jakarta untuk memproduksi materi pembelajaran digital yang dapat diakses seluruh sekolah secara serentak. Dia menambahkan akses gratis modul digital tersebut juga bisa dimanfaatkan siswa dan orang tua di rumah.

    “Kalau anak-anak atau orang tua di rumah punya gadget ingin menatar, ingin memberi les anaknya, dia bisa buka dan memberi pelajaran di rumah,” tandasnya.

  • Respons Pengamat Soal ISP Lokal Digandeng untuk Program Kampung Internet 2025

    Respons Pengamat Soal ISP Lokal Digandeng untuk Program Kampung Internet 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Program Kampung Internet yang digagas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus bergulir di berbagai daerah.

    Program ini tidak hanya bertujuan memperluas akses internet hingga ke pelosok, tetapi juga diharapkan menjadi upaya membangun ekosistem digital yang berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat.

    Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai keberhasilan Kampung Internet tidak bisa dicapai jika hanya dikerjakan oleh pemerintah.

    Dia menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk memastikan program ini berjalan efektif termasuk penyedia jaringan telekomunikasi maupun penyedia jasa internet. 

    “Serta tentunya masyarakat dimana kampung internet itu dikembangkan,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Kamis (6/11/2025). 

    Heru menambahkan, kolaborasi ini menjadi simbol penyediaan internet bukan sekadar program top-down, melainkan harus melibatkan masyarakat sejak awal agar muncul rasa kepemilikan bersama industri serta pemerintah.

    Menurut Heru, langkah awal yang harus dilakukan adalah pemetaan wilayah yang layak dikembangkan menjadi Kampung Internet serta memastikan pemanfaatannya sesuai kebutuhan warga.

    “Agar juga ada keberlanjutan dan rasa memiliki,” imbuhnya.

    Dia menambahkan, kolaborasi juga perlu dipetakan lebih lanjut agar sesuai dengan karakteristik wilayah dan mitra yang potensial.

    “Dalam Deklarasi di Bandung saat Hari Bakti Postel kan semua stakeholder akan berkolaborasi mempercepat akselerasi transformasi digital dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo. Nah, kampung internet bisa menjadi salah satu program kolaborasi tersebut,” kata Heru.

    Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai Kampung Internet sebaiknya dikembangkan dengan pendekatan berbasis ekosistem.

    Menurutnya, istilah ‘ekosistem’ dalam dunia teknologi informasi menggambarkan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak yang hidup dan berinteraksi dalam satu lingkungan.

    “Intinya ada kolaborasi seluruh ‘penghuni’ tempat dan lingkungan tertentu,” kata Agung.

    Dia menambahkan, pemberdayaan seluruh elemen yang ada di wilayah sasaran akan membuat program ini lebih efektif dan berkelanjutan. Ekosistem di kampung yang dimaksud yakni pemerintah daerah, industri setempat, operator selular, hingga operator FTTH.

    “Jika hal ini yang dimaksudkan oleh Komdigi, maka akan sangat membantu menggerakkan ekonomi setempat,” katanya.

    Sebelumnya, Komdigi telah mengungkapkan pelaksanaan program Kampung Internet 2025 akan menggandeng penyedia layanan internet (Internet Service Provider/ISP) lokal di setiap daerah. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, yang menegaskan pembelanjaan proyek dilakukan melalui sistem e-katalog.

    “Nanti belanjanya berdasarkan e-katalog ya. Jadi tentu pasti memanfaatkan penyelenggara yang ada di sekitarnya. Ya misalnya lokasi di Bali, penyelenggara Bali. Di situ ada beberapa, tergantung di e-katalognya,” kata Wayan usai peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Sragen, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025).

    Sistem e-katalog merupakan mekanisme belanja barang dan jasa pemerintah secara elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Melalui sistem ini, instansi pemerintah dapat memilih produk dan penyedia jasa yang telah terverifikasi, transparan, dan sesuai kebutuhan di daerah masing-masing.

    Dengan begitu, pemerintah bisa memastikan pemerataan peluang bagi pelaku industri lokal sekaligus mempercepat implementasi program tanpa proses lelang yang panjang.

    Wayan menjelaskan, program Kampung Internet merupakan bagian dari upaya Komdigi untuk mempercepat pemerataan akses internet pita lebar tetap (fixed broadband) hingga ke tingkat desa.

    “Inilah peran Komdigi, bagaimana menghadirkan layanan-layanan infrastruktur sampai ke seluruh pelosok Tanah Air Indonesia,” katanya.

    Dia menambahkan, infrastruktur digital yang dibangun diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk memperluas konektivitas internet ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). 

    Hingga September 2025, Komdigi telah menyiapkan 1.194 titik akses internet dalam program Kampung Internet yang diresmikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Program ini dimulai di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan pembangunan jaringan fiber optik sepanjang 196 kilometer. 

    Selain Sumatera Utara, provinsi lain yang akan mendapatkan titik Kampung Internet pada 2025 adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), Lampung, Jawa Barat, dan Banten.

    Pada 5 November 2025, Komdigi menambah 87 titik baru program Kampung Internet di Desa Sribit dan Tlogo Tirto, Sragen, Jawa Tengah. Menteri Meutya Hafid mengatakan, 87 titik tersebut terdiri dari 8 fasilitas umum dan 79 titik.

  • Menghitung Biaya Investasi WIFI-DSSA Hubungkan 20 Juta Rumah dengan Internet Murah

    Menghitung Biaya Investasi WIFI-DSSA Hubungkan 20 Juta Rumah dengan Internet Murah

    Bisnis.com, JAKARTA —  PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), dan  PT Eka Mas Republik, anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) diwajibkan untutk menghubungkan 20 juta rumah dengan internet murah sebagai komitmen atas penggunaan frekuensi 1,4 GHz. Kewajiban tersebut harus dipenuhi dalam 10 tahun.

    Seperti diketahui, berdasarkan pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 Tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan Akses Nirkabel Pitalebar atau Broadband Wireless Access (BWA) Tahun 2025, pemerintah melaksanakan seleksi terhadap objek seleksi berupa pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD). Masa berlaku Izin Penggunaan Frekuensi Radio (IPFR) ditetapkan selama 10 tahun.

    Sementara itu pada Juli 2025, Pakar telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo memperkirakan ongkos yang harus dikeluarkan perusahaan telekomunikasi dalam menggelar FWA tidak jauh berbeda dengan ongkos untuk menggelar layanan seluler. Namun ada beberapa komponen tambahan.

    “Saya yakin struktur biaya FWA mirip dengan struktur biaya selular. Artinya, pelanggan pada jarak tertentu dari pemancar FWA, struktur biayanya pasti sama,” kata Agung kepada Bisnis.

    Untuk menyediakan layanan FWA, perusahaan telekomunikasi terlebih dahulu harus menggelar serat optik ke menara telekomunikasi sebagai jalur trafik internet.  Adapun yang membedakan dengan seluler eksisting, perusahaan FWA perlu menambah biaya untuk radio unit (modul), frekuensi, dan antena.

    WIFI nantinya harus menggelar serat optik di Pulau Jawa, Maluku, dan Papua. Sementara itu DSSA wajib menggelar di Sumatra, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Dalam menghadirkan serat optik di wilayah tersebut, pemenang dapat menggunakan serat optik eksisting, bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi lain, atau membangun sendiri.

    Dari sisi modul, berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, biaya yang harus disiapkan untuk operasional bulanan sekitar Rp125 juta – Rp700 juta per site tergantung kelengkapan alat. Belum diketahui jumlah site yang harus dibangun untuk melayani 20 juta rumah dengan internet murah.

    Sementara itu untuk pengadaan perangkat jaringan radio akses sekitar Rp1 miliar – Rp2 miliar, sewa lahan dan menara sekitar Rp1,5 miliar – Rp2 miliar, biaya transmisi Rp1 miliaran, dan sistem utama serta billing sekitar Rp1 miliar. 

    Dari sisi pelanggan, para pengguna layanan FWA 1,4 GHz nantinya harus menyiapkan uang lebih untuk membeli modem yang dapat menangkap sinyal FWA. Ruter di masyarakat harganya beragam, bisa mencapai Rp656.000 atau US$30.

    WIFI belum lama memperkenalkan perangkat Wi-Fi 7 yang dijual seharga Rp299.000. Perangkat tersebut juga dapat digunakan oleh pelanggan dengan harga yang lebih murah.

    WIFI dan DSSA juga perlu menyiapkan biaya bandwidth yang tidak murah. Ongkos tersebut dapat ditekan lewat kerja sama dengan pihak ketiga atau melalui diskon biaya hak penggunaan frekuensi. 

    “Saya yakin yang tidak mirip [antara seluler dan FWA 1,4 GHz] adalah harga PNBP atau BHP frekuensinya. Jadi, kalau dari sisi biaya, lebih murah. Kira-kira. Kan itu ranahnya adalah ranah kebijakan. Pemerintah punya kewenangan untuk menurunkan harga mulai dari regulasi,” kata Agung. 

    Petugas memperbaiki BTS

    Sementara itu, Head of Asia Pacific GSMA Julian Gorman mengatakan tantangan utama dalam pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz berkaitan dengan kesiapan ekosistem pendukung yang masih minim. Di luar ratusan miliar biaya yang harus dibayarkan para pemenang lelang, ongkos membangun ekosistem juga tidak murah. Pemenang perlu membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan purna jual yang optimal.

    “Masalah utama dari teknologi 1,4 GHz adalah ukuran ekosistemnya,” ujar Julian.

    Beban yang lebih tinggi …. 

  • Kebutuhan Internet Tercukupi oleh 4G

    Kebutuhan Internet Tercukupi oleh 4G

    Bisnis.com, JAKARTA— Penggelaran layanan 5G di Indonesia belum menunjukkan perkembangan signifikan. Salah satu penyebabnya diduga karena masyarakat belum terlalu membutuhkan jaringan teknologi kelima.

    Angka ini tertinggal jauh dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. 

    Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai lambatnya adopsi 5G di Indonesia dipengaruhi permintaan di pelanggan yang belum signifikan. Masyarakat merasa jaringan 4G sudah cukup untuk mendukung berbagai aktivitas digital.

    “Kebutuhan pelanggan [subscribers] ternyata sebagian besar telah terpenuhi dengan layanan 4G,” kata Agung saat dihubungi Bisnis pada Selasa (28/10/2025). 

    Selain itu, Agung menilai penetrasi perangkat yang mendukung teknologi 5G juga masih rendah. 

    Dia menilai pemerintah dapat berperan mendorong percepatan adopsi 5G, misalnya melalui insentif fiskal, keringanan biaya spektrum bagi operator, atau program sosialisasi publik untuk memperkenalkan manfaat nyata 5G di berbagai sektor seperti industri, kesehatan, dan pendidikan.

    “Pemerintah bisa jadi perlu membuat program insentif dan sosialisasi agar adopsi layanan 5G dapat “dipercepat,” katanya. 

    Merujuk pada laporan keuangan Indosat, pada semester I/2025 perusahaan melanjutkan penguatan dan integrasi jaringan termasuk ekspansi 5G sebagai bagian dari strategi pasca-merger, melalui pembelian besar perangkat keras dan perangkat lunak dari pemasok global seperti Huawei, Nokia, dan Ericsson.

    Sementara Telkom, berdasarkan laporan keuangan Telkom semester I/2025, melakukan penambahan BTS (Base Transceiver Station) 5G oleh Telkomsel yang tercatat sebanyak 2.537 unit dari total 280.434 BTS. 

    Jumlah BTS 5G ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan BTS 4G yang mencapai 229.214 unit, menegaskan bahwa ekspansi 5G Telkomsel masih dalam tahap awal dan selektif.

    Capex (capital expenditure) Telkom pada semester I/2025 tercatat sebesar Rp9,5 triliun atau 13% dari total revenue, dengan lebih dari 50% dialokasikan untuk ekspansi digital connectivity—termasuk jaringan fiber optik, tower, satelit, dan kabel bawah laut yang mendukung penggelaran 5G. 

    Di sisi lain, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai lambatnya adopsi jaringan 5G di Indonesia salah satunya disebabkan oleh spektrum yang belum tersedia sepenuhnya. Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir mengatakan, operator saat ini masih memanfaatkan spektrum eksisting untuk menggelar layanan 5G. 

    “Anggota ATSI itu kan saat ini memanfaatkan spektrum yang ada, spektrum 1800, 2100. Sedangkan spektrum-spektrum itu kan menggunakan spektrum yang ada, bukan spektrum real 5G,” kata Marwan ditemui ditemui disela acara Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

  • Membandingkan Biaya Frekuensi 1,4 GHz vs 2,1 GHz: WIFI Bayar Kemahalan?

    Membandingkan Biaya Frekuensi 1,4 GHz vs 2,1 GHz: WIFI Bayar Kemahalan?

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), melalui anak usahanya Telemedia Komunikasi Pratama, memenangkan penawaran lelang spektrum frekuensi 1,4 GHz untuk regional I.

    WIFI mengajukan penawaran tertinggi dengan Rp403 miliar untuk dapat mengoptimalkan spektrum selebar 80 MHz guna melayani pelanggan di Pulau Jawa, Pulau Maluku, dan Pulau Papua saja. Tantangannya ekosistem yang belum matang.

    Sementara itu, jika dibandingkan dengan lelang frekuensi terakhir pada 2022, Telkomsel mengeluarkan Rp600 miliar-an untuk memberikan layanan seluruh nasional dengan ekosistem yang telah matang, nilai Rp400 miliar yang dikeluarkan menjadi perdebatan.

    Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward mengatakan dengan diperbolehkan berjualan di Jawa, WIFI diuntungkan karena Jawa paling layak secara bisnis untuk produk internet. 

    Dengan kondisi tersebut, biaya Rp400 miliar adalah nilai yang murah, yang dikeluarkan WIFI untuk menyewa pita 1,4 GHz di Pulau Jawa selama 10 tahun menurut Ian. 

    Dia juga mengatakan penggelaran jaringan di Papua tidak akan menjadi masalah bagi WIFI mengingat jaringan tulang punggung di Papua sudah tersedia.

    “Tidak masalah karena backbone optik sudah sampai ke Papua. Layanan minimal 100 Mbps tentu dengan backbone optik. Jadi sudah jelas bukan yang dilayani oleh satelit. Kewajiban tersebut tentu harus melihat kondisi lapangan,” kata Ian kepada Bisnis, Kamis (16/10/2025).

    Sekolah di daerah 3T menggunakan satelit untuk mendapat layanan internet

    Ian juga mengatakan bahwa dibandingkan 2×5 MHz di pita 2,1 GHz yang dimenangkan oleh PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) pada 2022 lalu, biaya yang dikeluarkan oleh WIFI relatif lebih murah dengan pita yang lebih besar.

    WIFI mendapat 80 MHz di pita 1,4 GHz dengan biaya Rp400 miliar-an, sementara itu Telkomsel harus mengeluarkan Rp600 miliar demi 2×5 MHz. Namun perlu diingat, saat Telkomsel mendapat 2,1 GHz, smartphone masyarakat di seluruh Indonesia sudah siap untuk menangkap sinyal 2,1 GHz. Sementara itu perangkat yang kompatibel dengan pita 1,4 GHz masih sangat terbatas.

    Sementara itu, Dosen ITB yang juga Mantan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Agung Harsoyo menyoroti mengenai beban yang akan dikeluarkan para pemenang pita 1,4 GHz. Selain membayar ratusan miliar per tahun, WIFI dan MyRepublik juga harus mengeluarkan ongkos layaknya menggelar layanan seluler seperti menara, elemen radio, listrik, dan lain sebagainya.

    Di tengah ongkos yang tinggi, sempat tercetus janji menjual layanan internet Rp100.000 dengan kecepatan hingga 100 Mbps.

    “Seluruh masyarakat mesti  ikut mengawasi dan menagih janji mereka sejak sekarang,” kata Agung.

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan tidak bisa dibandingkan apple to apple antara harga lelang di pita 1,4 GHz dengan 2,1 GHz.

    Pertama, memang frekuensi yang dialokasikan lebih besar. Namun, kedua, lelang menggunakan sistem regional, bukan nasional. Kemudian, di lelang 1,4 GHz ini banyak komitmen yang harus dijalankan sesuai dengan kepentingan nasional yang ditetapkan Komdigi seperti kecepatan 100 Mbps dan juga tarif lebih terjangkau

    “Frekuensi 1,4 GHz ini berbeda dengan konsep misal frekuensi yang dipakai 3G dulu, 4G atau 5G dimana dari MSC ke BTS hingga pengguna menggunakan nirkabel. Sementara untik 1,4 GHz ini, hybrid. Dimana 1,4 GHz hanya dipakai untuk jaringan akses ke pengguna, sementara dari backbone dan back haul pakai serat optik,” kata Heru.

    Pekerja memperbaiki BTS

    Heru menambahkan jika dalam mengukur  berdasarkan lebar frekuensi, memang 1,4 GHz lebih luas dan lebih murah. Pita 1,4 GHz juga memiliki jangkauan yang lebih luas ketimbang 2,1 GHz.

    “Jadi nanti pemenang 1,4GHz akan menyasar pasar residensial. Dimana jika sebelumnya ke rumah-rumah pakai serat optik yang mahal, maka nanti serap optik ke rumah-rumah atau biasa diistilahkan homepass menggunakan frekuensi 1,4 GHz. Dan pasar residensial akan sangat besar ke depannya,” kata Heru.

    Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura mengatakan tantangan utama pengembangan frekuensi 1,4 GHz di Indonesia terletak pada belum terbentuknya ekosistem perangkat dan pasar, karena Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang menggunakannya untuk layanan komersial.

    “Kondisi ini akan membuat ketersediaan chipset, perangkat, dan dukungan vendor global masih terbatas, sehingga biaya investasi dan waktu adopsi berpotensi tinggi,” kata Tesar kepada Bisnis, Kamis (16/10/2025).

    Tesar menambahkan untuk membangun ekosistem, seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama.

    Dia menambahkan dengan kolaborasi lintas sektor, dukungan pemerintah, serta keterlibatan vendor global, ekosistem ini dapat berkembang dalam 2–3 tahun. Selama ekosistem belum terbentuk, WIFI-DSSA sulit mendapat pengembalian investasi yang maksimal dari pita 1,4 GHz.

    “Namun tanpa arah kebijakan dan koordinasi yang kuat, pembentukannya bisa melambat hingga 5–7 tahun,” kata Tesar.

    Sebelumnya, Global System for Mobile Communications Association (GSMA), asosiasi yang mewadahi operator telekomunikasi di seluruh dunia, mengungkap tantangan utama dalam pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz berkaitan dengan kesiapan ekosistem pendukung yang masih minim.

    Di berbagai belahan dunia, pita frekuensi paling populer yang lebih dulu diadopsi secara masif adalah 3,5 GHz, diikuti dengan 2,6 GHz dan 2,1 GHz. Pita-pita ini mendapat sambutan luas karena didukung oleh rantai pasok global yang matang dan biaya produksi perangkat yang efisien karena skala adopsi yang besar.

    Sebaliknya, pita 1,4 GHz hanya digunakan secara sporadis di beberapa wilayah dunia, sehingga keberadaan perangkat, chip, dan dukungan teknis lainnya masih relatif terbatas.