Tag: Agnes Callamard

65 Persen Korban Merupakan Perempuan, Anak-Anak, dan Lansia

PIKIRAN RAKYAT – Pembantaian yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza telah menewaskan 52.314 orang dan 117.792 lainnya terluka. Hal ini dilaporkan otoritas kesehatan setempat sejak serangan Oktober 2023 hingga saat ini.

Kantor Media Pemerintah yang berpusat di Gaza melaporkan 65% korban serangan Israel di Gaza adalah perempuan, anak-anak, dan lansia.

Sebagaimana dilaporkan Anadolu Agency, pasukan Israel telah membunuh lebih dari 18.000 anak-anak, 12.400 wanita. Israel telah membantai 2.180 keluarga secara keseluruhan

Tak hanya itu, ada sekitar 5.070 keluarga lainnya kini selamat namun hanya satu anggota keluarga yang tersisa. Lebih dari itu, Israel juga menewaskan 1.400 personel medis, 212 jurnalis, dan 750 pekerja kemanusiaan.

“Serangan sistematis telah menghancurkan sistem perawatan kesehatan Gaza dan berusaha membungkam kebenaran,” demikian pernyataan tersebut.

Data tersebut juga ditambah dengan fakta di lapangan berdasarkan kesaksian dari pilot Israel dan kebocoran militer, diakui bahwa pengeboman sengaja dilakukan terhadap rumah dan lingkungan warga sipil.

“Fakta-fakta tersebut tidak menyisakan keraguan bahwa menargetkan warga sipil di Gaza merupakan kebijakan sistematis Israel dalam rencananya untuk melakukan kejahatan genosida dan pembersihan etnis,” kata pernyataan tersebut.

Tentara Israel melanjutkan serangannya di Gaza pada 18 Maret, yang menghancurkan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan pada 19 Januari.

Negara-negara tak berdaya

Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard mengatakan pasukan pendudukan Israel telah terbukti melakukan genosida di Gaza.

“Amnesty International telah mendokumentasikan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina di Gaza,” katanya dalam pernyataan Selasa, 29 April 2025 yang disiarkan langsung televisi.

“Negara-negara telah menyaksikan, tanpa daya, ketika Israel telah membunuh ribuan warga Palestina, membantai seluruh keluarga, dan menghancurkan rumah, rumah sakit, dan lembaga pendidikan,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia meminta semua negara harus melakukan segala hal dalam mewujudkan keadilan internasional serta mendukung upaya Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) dalam menegakkan keadilan.

“Semua pemerintah harus melakukan segala hal yang mereka mampu untuk mendukung keadilan internasional, meminta pertanggungjawaban para pelaku, dan melindungi ICC beserta stafnya dari sanksi,” ujarnya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

29/04/2025 15:28
Israel Disebut Tayangkan ‘Siaran Langsung’ Genosida di Gaza, Amnesty: IDF Serang Warga Sipil – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Amnesty International mengatakan Israel telah menayangkan “siaran langsung genosida” di Jalur Gaza.

Menurut laporan Amnesty International yang terbit hari Senin (28/4/2025), Israel telah melakukan tindakan terlarang yang bertujuan untuk melenyapkan warga Palestina.

Di samping itu, Israel juga disebut telah melanggar Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lewat berbagai tindakan. Dua di antaranya adalah “membahayakan tubuh dan mental warga sipil” dan menciptakan kondisi kehidupan yang memunculkan kerusakan fisik.

Menurut Amnesty International, Israel berulang kali menghalangi akses bantuan kemanusian untuk Gaza dan menyerbu Kota Rafah meski sudah berkali-kali diperingatkan.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) juga kerap menyerang warga sipil yang mematuhi perintah evakuasi.

Organisasi itu menyebut “siaran langsung genosida” di Gaza terjadi sejak perang di sana meletus.

“Sejak 7 Oktober 2023, ketika Hamas melakukan kejahatan mengerikan terhadap warga Israel dan lainnya serta menangkap lebih dari 250 sandera, dunia telah menjadi penonton genosida yang disiarkan langsung,” ujar Sekjen Amnesty International Agnes Callamard dalam laporan itu, dikutip dari Al Jazeera.

“Negara-negara melihatnya seolah tak berdaya, ketika Israel membunuh ribuan demi ribuan warga Palestina, melenyapakan keluarga multigenerasi, menghancurkan rumah, kehidupan, rumah sakit, dan sekolah.”

Menurut Callamard, Israel dan sekutu-sekutunya, termasuk Amerika Serikat (AS), bertindak seolah hukum internasional tidak diterapkan kepada negara-negara itu.

Di sisi lain, Israel menolak mengakui telah melakukan genosida. Negara Zionis itu menegaskan hanya membela diri terhadap Hamas dan melakukan tindakan yang bertujuan untuk melindungi warga sipil.

Otoritas kesehatan Gaza melaporkan kini sudah ada lebih dari 51.300 warga Palestina yang tewas karena serangan Israel. Sebnyak 17.400 di antaranya adalah anak-anak.

SERANGAN UDARA ISRAEL – Tangkap layar Khaberni yang menunjukkan bekas ledakan bom dari serangan udara Israel di Beit Lahia, Gaza Utara, Sabtu (14/3/2025). (khaberni/tangkap layar)

Sementara itu, Israel mengatakan ada sekitar 1.200 orang yang tewas ketika Hamas menyerang Israel tanggal 7 Oktober 2023.

Dalam laporannya, Amnesty International juga memperingatkan, AS memunculkan ancaman terhadap HAM secara global.

Menurut organisasi itu, seratus hari pertama pemerintahan Presiden AS Donald Trump diwarnai oleh banyak serangan terhadap HAM, hukum internasional, dan PBB.

Sepanjang 2024, Amnesty telah mendokumentasikan berbagai kejahatan perang yang dilakukan Israel.

“Termasuk serangan langsung terhadap warga sipil dan objek sipil, dan serangan yang membabi buta,” kata Amnesty.

Tindakan Israel telah membuat 1,9 juta warga Palestina (sekitar 90 persen rakyat Gaza) menjadi pengungsi. Israel disebut sengaja membuat bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kebanyakan korban tewas adalah wanita, anak, dan lansia

Kantor media pemerintah Gaza mengatakan korban serangan Israel di Gaza kebanyakan adalah wanita, anak, dan lansia.

Menurut kantor itu, saat ini sudah ada 52.243 korban tewas. Sebanyak 65 persen di antaranya adalah tiga kategori di atas.

Sudah ada lebih dari 18.000 anak yang tewas. Lalu, jumlah wanita yang tewas lebih dari 12.400 orang.

Kemudian, Israel disebut telah melenyapkan lebih dari 2.180 keluarga Palestina. Anggota ribuan keluarga itu lenyap tak bersisa.

Israel juga telah membunuh lebih dari 1.400 dokter dan tenaga kesehatan lainnya, 113 anggota pertahanan sipil, dan 212 jurnalis serta pekerja media.

29/04/2025 15:04
Negara-Negara Tak Berdaya, Israel Telah Membantai Ribuan Warga Palestina

PIKIRAN RAKYAT – Israel penjajah tak henti melakukan genosida ke warga Palestina di Gaza. Berdasarkan data otoritas kesehatan yang dilaporkan kantor berita Palestina, WAFA, Israel telah menewaskan 52.314 orang dan 117.792 lainnya terluka.

Tak hanya melakukan serangan menggunakan senjata, Israel juga melakukan blokade bantuan sejak dua bulan terakhir. Hal ini menyebabkan bantuan-bantuan internasional yang hendak memasuki Gaza tidak bisa lewat.

Akibat blokade bantuan ini, warga Palestina di Jalur Gaza berada dalam situasi sulit lantaran kekurangan makanan, air, hingga bahan bakar. Atas hal ini, Israel telah dikecam dunia internasional lantaran dianggap menggunakan blokade bantuan sebagai senjata yang mematikan secara perlahan.

Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard mengatakan pasukan pendudukan Israel telah terbukti melakukan genosida di Gaza.

“Amnesty International telah mendokumentasikan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina di Gaza,” katanya dalam pernyataan Selasa, 29 April 2025 yang disiarkan langsung televisi.

“Negara-negara telah menyaksikan, tanpa daya, ketika Israel telah membunuh ribuan warga Palestina, membantai seluruh keluarga, dan menghancurkan rumah, rumah sakit, dan lembaga pendidikan,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia meminta semua negara harus melakukan segala hal dalam mewujudkan keadilan internasional serta mendukung upaya Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) dalam menegakkan keadilan.

“Semua pemerintah harus melakukan segala hal yang mereka mampu untuk mendukung keadilan internasional, meminta pertanggungjawaban para pelaku, dan melindungi ICC beserta stafnya dari sanksi,” ujarnya.

Keruntuhan ekonomi dahsyat

Blokade yang dilakukan hampir dua bulan telah menyebabkan kelangkaan kebutuhan dasar warga di Gaza.

Hal ini turut berdampak pada meroketnya harga barang-barang pokok yang telah mencapai 527%. Hal ini diungkapkan Kamar Dagang dan Industri Gaza.

“Pendudukan (Israel) terus mencegah masuknya truk-truk dari sektor swasta, yang menyebabkan kelumpuhan (ekonomi) yang hampir menyeluruh,” kata majelis tersebut dalam sebuah pernyataan.

Bahkan, disebutkan bahwa kondisi ini telah menyebabkan keruntuhan sistem ekonomi yang dahsyat di Gaza.

Israel telah melakukan penutupan penyeberangan di Gaza yang menyebabkan bantuan makanan, medis, dan bantuan lainnya tidak bisa memasuki wilayah yang telah dikepung Israel sejak 2007 tersebut.

Berbagai negara dan organisasi internasional telah mengecam apa yang dilakukan Israel saat ini. Pasalnya, krisis kemanusiaan yang terjadi telah berada di titik yang paling kritis.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

29/04/2025 14:21
Amnesty: Israel ‘Live Streaming’ Genosida Gaza, Negara Dunia Cuma Diam

Jakarta, CNBC Indonesia – Amnesty International menyebut Israel melakukan genosida secara “live streaming” (siaran langsung) ke warga Palestina di Gaza. Ini tertuang dalam laporan tahunannya, yang dirilis Selasa (29/4/2025).

Amnesty menyebut Israel telah bertindak dengan “niat khusus untuk menghancurkan warga Palestina di Gaza sehingga melakukan genosida”. Negara-negara lain tak berdaya saat Israel membunuh ribuan warga Palestina.

“Sejak 7 Oktober 2023, ketika Hamas melakukan kejahatan mengerikan terhadap warga negara Israel dan lainnya serta menyandera lebih dari 250 orang, dunia telah menyaksikan genosida yang disiarkan langsung,” kata Sekretaris Jenderal Amnesty, Agnes Callamard, dalam pengantar laporan tersebut dikutip AFP.

“Negara-negara menyaksikan seolah tak berdaya, saat Israel membunuh ribuan warga Palestina, memusnahkan seluruh keluarga multigenerasi, menghancurkan rumah, mata pencaharian, rumah sakit, dan sekolah,” tambahnya.

Laporan Amnesty mengatakan bahwa operasi Israel telah membuat sebagian besar warga Palestina di Gaza “mengungsi, kehilangan tempat tinggal, kelaparan, berisiko terkena penyakit yang mengancam jiwa”. Warga, tambahnya, tidak dapat mengakses perawatan medis, listrik, atau air bersih.

Amnesty mengatakan bahwa sepanjang tahun 2024, pihaknya telah mendokumentasikan berbagai kejahatan perang oleh Israel, termasuk serangan langsung terhadap warga sipil dan objek sipil, serta serangan yang membabi buta dan tidak proporsional. Dikatakan bahwa tindakan Israel telah memaksa 1,9 juta warga Palestina, sekitar 90% dari populasi Gaza, mengungsi, dan sengaja merekayasa bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Bahkan ketika para pengunjuk rasa turun ke jalan di ibu kota Barat, pemerintah dunia secara individu dan multilateral gagal berulang kali mengambil tindakan yang berarti untuk mengakhiri kekejaman dan bahkan lambat dalam menyerukan gencatan senjata,” muat Amnesty International lagi.

Amnesty juga membunyikan alarm atas tindakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki di Tepi Barat. Badan itu mengulangi tuduhan bahwa Israel menggunakan sistem “apartheid”.

“Sistem apartheid Israel menjadi semakin kejam di Tepi Barat yang diduduki, ditandai dengan peningkatan tajam dalam pembunuhan di luar hukum dan serangan yang didukung negara oleh pemukim Israel terhadap warga sipil Palestina,” katanya.

Sementara itu, Direktur Amnesty International untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, Heba Morayef, mengecam tingkat penderitaan ekstrem yang harus ditanggung warga Palestina di Gaza setiap hari selama setahun terakhir. Ia menegaskan ada ketidakmampuan dunia atau kurangnya kemauan politik untuk menghentikannya.

(sef/sef)

29/04/2025 11:58
Sekjen Amnesty International temui Pramono bahas soal isu HAM

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Amnesty International Agnes Callamard menemui Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu, untuk membahas beberapa hal terkait isu hak asasi manusia (HAM).

“Dalam pertemuan itu mengangkat masalah kebebasan berekspresi di Jakarta, dan kebebasan untuk berkumpul, termasuk juga berasosiasi,” kata Agnes saat dijumpai di Balai Kota Jakarta.

Sebab dalam beberapa laporan Amnesty International, kata Agnes, pihaknya juga menemukan banyaknya perlakuan yang eksesif terhadap para demonstran, baik itu demonstrasi dari mahasiswa, demonstrasi dari aktivis, baik itu tentang isu-isu lingkungan, atau isu-isu politik yang lainnya.

“Dan meskipun itu tanggung jawab dari pemerintah pusat, kami tetap meminta agar Pemerintah DKI Jakarta untuk memastikan bahwa polisi atau aparat keamanan tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan, seperti yang pernah kami temukan di dalam laporan-laporan sebelumnya,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu juga membahas mengenai perubahan iklim di Jakarta, seperti menurunnya permukaan lahan.

“Dalam pertemuan tadi, saya menyampaikan beberapa hal. Salah satunya adalah tentang dampak perubahan iklim bagi kehidupan manusia di Jakarta. Baik itu mengenai turunnya permukaan lahan di Jakarta, sekitar 15 cm dari bawah permukaan laut. Tapi, tadi Pak Gubernur mengklarifikasi 5 sampai 10 cm,” katanya.

Selain itu, Agnes juga menyampaikan terkait hal lainnya, termasuk dampak dari polusi udara terhadap kehidupan masyarakat di Jakarta.

Dia menjelaskan, ada beberapa dampak yang sangat diperhatikan, termasuk juga soal bagaimana Pemerintah Jakarta mengelola banjir.

“Tadi Pak Pramono mengatakan memang tidak mudah, agak sulit itu untuk me-manage banjir, termasuk juga dalam konteks memelihara kualitas lingkungan. Tetapi Pak Pramono mengatakan pemeliharaan lingkungan, pengecekan atau pemantauan kualitas udara itu telah dilakukan,” kata Agnes.

Kendati demikian, Agnes pun meminta agar Pemprov DKI Jakarta dapat membuat prakiraan kualitas udara serta pemeliharaan lingkungan agar jelas dan harus akurat.

Kemudian terkait soal banjir, Agnes sempat mengusulkan kepada Pemerintah Jakarta tentang rencana penanaman mangrove.

“Saya tadi menanyakan apakah Anda frustasi ketika Anda menanam mangrove, tapi pemerintah pusat justru menghancurkan mangrove dengan proyek-proyek pembangunannya. Nah dia (Pramono) hanya menjawab dengan senyuman kalau tidak salah tadi,” tuturnya.

Amnesty International adalah organisasi nonpemerintah internasional yang berjuang untuk hak asasi manusia (HAM).

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

05/03/2025 16:13
Tak Terima Sekutunya Netanyahu jadi Buronan, Donald Trump Berikan Sanksi Ini untuk ICC

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memberikan sanksi kepada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) karena menargetkan Amerika Serikat dan sekutunya, Israel.

Perintah tersebut memberikan sanksi keuangan dan visa kepada individu yang tidak disebutkan namanya dan anggota keluarga mereka yang membantu penyelidikan ICC terhadap warga negara AS atau sekutu AS.

Perintah tersebut dikeluarkan setelah kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Gedung Putih, yang dicari oleh ICC atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Gaza sejak Oktober 2023.

Isi Surat Perintah

Dalam perintah eksekutif tersebut, Trump menulis bahwa ICC telah terlibat dalam tindakan tidak sah dan tidak berdasar yang menargetkan Amerika dan sekutu dekat, Israel, mengutip surat perintah penangkapan yang dikeluarkan pada bulan November untuk Netanyahu dan Menteri Pertahanannya saat itu, Yoav Gallant.

“ICC tidak memiliki yurisdiksi atas Amerika Serikat atau Israel, karena tidak ada negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma atau anggota ICC,” bunyi perintah tersebut.

Uni Eropa telah berjanji untuk mendukung pengadilan tersebut dari dampak sanksi, tetapi rincian tanggapan tersebut belum diumumkan.

“Perintah eksekutif tersebut dapat menjadi tantangan serius bagi pekerjaan ICC dengan risiko memengaruhi investigasi dan proses yang sedang berlangsung, termasuk yang berkaitan dengan Ukraina, yang berdampak pada upaya bertahun-tahun untuk memastikan akuntabilitas di seluruh dunia,” kata juru bicara UE.

“UE akan memantau implikasi dari perintah eksekutif tersebut dan akan menilai kemungkinan langkah lebih lanjut,” tambahnya.

Para ahli sebelumnya telah menyarankan bahwa beberapa langkah dapat diambil untuk melindungi ICC dari dampak sanksi, termasuk Statuta Pemblokiran, sebuah peraturan yang bertujuan untuk melindungi perusahaan dan individu UE dari dampak sanksi ekstrateritorial yang dijatuhkan oleh negara ketiga.

ICC juga dapat mengajukan tuntutan penghalangan keadilan terhadap Trump, berdasarkan Pasal 70 Statuta Roma.

Adam Keith, Direktur Akuntabilitas di Human Rights First dan mantan pejabat Departemen Luar Negeri, mengecam perintah tersebut,.

“Ini adalah penyalahgunaan sanksi yang mengerikan dan penghinaan terhadap para penyintas kejahatan perang di seluruh dunia,” katanya.

“Tidak seorang pun pejabat ICC atau saksi yang terlibat dengannya harus menghadapi sanksi karena menyelidiki kejahatan perang, dan warga negara AS, perusahaan, dan sekutu dekat tidak boleh mengambil risiko denda atau tuntutan pidana karena mendukung pekerjaan penting pengadilan,” katanya.

Tanggapan ICC

Dalam reaksi singkat, ICC mengutuk perintah tersebut sebagai upaya untuk merusak pekerjaan peradilannya yang independen dan tidak memihak.

“Pengadilan berdiri teguh dengan personelnya dan berjanji untuk terus memberikan keadilan dan harapan kepada jutaan korban kekejaman yang tidak bersalah di seluruh dunia, dalam semua situasi di hadapannya,” demikian bunyi pernyataan pengadilan.

Pemerintahan Trump pertama menjatuhkan sanksi kepada jaksa ICC Fatou Bensouda dan wakilnya pada tahun 2020 ketika pengadilan menyelidiki dugaan kejahatan perang AS di Afghanistan. Kali ini, sanksi tersebut terkait dengan investigasi pengadilan terhadap Israel.

Sanksi Trump tahun 2020 dibatalkan di bawah kepemimpinan Joe Biden, yang secara bersyarat mendukung investigasi ICC terhadap kejahatan perang Rusia di Ukraina.

Pada hari pertamanya kembali ke Ruang Oval bulan lalu, Trump membatalkan keputusan Biden untuk mengakhiri sanksi tahun 2020.

Perintah Balas Dendam

AS bukan merupakan pihak dalam Statuta Roma, perjanjian yang membentuk ICC, dan telah memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan pengadilan tersebut sejak didirikan pada tahun 2002.

ICC, yang berpusat di Den Haag, adalah pengadilan pidana internasional permanen pertama di dunia yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang dituduh melakukan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi.

Netanyahu adalah pemimpin negara pertama yang didukung Barat yang menjadi subjek surat perintah penangkapan oleh pengadilan.

“Di Ukraina, Sudan, dan negara-negara lain di seluruh dunia, ICC memajukan kepentingan AS dalam memastikan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan perang menghadapi sejumlah akuntabilitas,” kata Keith.

“Daripada menyerang pengadilan, pemerintah AS harus mendesak pejabat Israel untuk menyelidiki tuduhan yang ada di hadapannya secara kredibel,” katanya.

Sementara itu, Agnes Callamard, Sekretaris Jenderal Amnesty International, mengatakan perintah itu dendam dan menunjukkan bahwa Presiden Trump mendukung kejahatan pemerintah Israel dan merangkul impunitas.

Callamard mengatakan sanksi tersebut akan merugikan kepentingan para korban di negara-negara tempat pengadilan menyelidiki kekejaman, tidak hanya di Palestina tetapi juga di Sudan, Libya, Filipina, Ukraina, dan Venezuela.

“Pemerintah di seluruh dunia dan organisasi regional harus melakukan segala daya mereka untuk mengurangi dan memblokir dampak sanksi Presiden Trump. Melalui tindakan kolektif dan terpadu, negara-negara anggota ICC dapat melindungi Pengadilan dan stafnya. Tindakan mendesak diperlukan, seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya,” katanya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

08/02/2025 06:28
Pertama Kali Pasca Penggulingan Assad, Kantor HAM PBB Akan Kirim Tim ke Suriah – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Kantor Hak Asasi Manusia PBB untuk pertama kali sejak runtuhnya rezim Assad, akan mengirimkan timnya ke Suriah minggu depan.

Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara PBB, Thameen Al-Kheetan dalam jumpa pers pada hari Jumat (20/12/2024).

“Kantor hak asasi manusia PBB akan mengirim tim kecil petugas hak asasi manusia ke Suriah minggu depan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun setelah penggulingan Presiden Bashar al-Assad, kata Thameen al-Kheetan, dikutip dari Al-Arabiya.

Al-Kheetan mengatakan tim kecil petugas HAM ini akan bertugas mengawasi masa transisi pemerintahan di Suriah.

Terutama akan mendukung isu-isu hak asasi manusia di Suriah.

“Penting bagi kami untuk mulai membangun kehadiran,” katanya.

Sebelumnya, tim HAM PBB tidak diberi akses untuk berada di Suriah.

“Di bawah pemerintahan Assad, tim hak asasi manusia PBB tidak diizinkan berada di Suriah selama bertahun-tahun,” kata al-Kheetan.

Sehingga tim HAM PBB hanya bisa memantau pelanggaran yang terjadi di Suriah dari jarak yang jauh.

Selain tim HAM PBB, Badan investigasi PBB juga diharapkan dapat berangkat ke Suriah untuk mengamankan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat di masa pemerintahan Assad.

Amnesty Internasional Tuntut Pelanggar HAM di Suriah Diadili

Sebelumnya, organisasi Hak Asasi Manusia, Amnesty Internasional telah mendesak agar para pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Suriah diadili.

Menurut Amnesty Internasional, jatuhnya Assad menjadi kesempatan bersejarah untuk mengakhiri pelanggaran yang terjadi di Suriah selama bertahun-tahun.

Hal tersebut diungkapkan oleh kepala kelompok hak asasi manusia yang berpusat di London, Agnes Callamard pada hari Minggu (8/12/2024).

“Terduga pelaku kejahatan berdasarkan hukum internasional dan pelanggaran hak asasi manusia serius lainnya harus diselidiki, dan jika diperlukan, dituntut atas kejahatannya,” kata Agnes Callamard, dikutip dari The New Arab.

Callamard meminta agar semua pelanggar HAM diberi hukuman yang seberat-beratnya.

“Segala tuntutan hukum harus dilakukan melalui pengadilan yang adil dan tanpa kemungkinan hukuman mati,” tegasnya.

Namun Callamard memperingatkan bahwa pembalasan bukanlah hal yang terpenting dalam memberi hukuman kepada para pelanggar HAM.

“Langkah yang paling penting adalah keadilan, bukan pembalasan,” imbuh Callamard.

Callamard kemudian menuduh Assad dan ayahnya Hafez dalam pemerintahannya di Suriah bertujuan untuk membuat warga menjadi korban ‘kejahatan perang’ dan ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’.

Sekretaris Jenderal Amnesty juga meminta semua pihak untuk mengumpulkan bukti kejahatan yang dilakukan oleh kedua pemimpin Suriah ini dari jaman dahulu hingga saat ini.

Tujuannya adalah untuk memastikan akuntabilitas dan menjadi bukti penting atas korban dari kejahatan mereka.

“Informasi tersebut dapat memberikan bukti penting tentang nasib orang-orang yang hilang dan dapat digunakan dalam penuntutan dan persidangan di masa mendatang atas kejahatan berdasarkan hukum internasional,” tambah Callamard.

Dengan terkumpulnya semua bukti ini, akan sangat membantu keluarga korban.

“Bagi keluarga dari puluhan ribu orang yang hilang secara paksa di Suriah, pembebasan tahanan dari banyak penjara di seluruh negeri, meningkatkan prospek bahwa mereka akhirnya dapat mengetahui nasib orang-orang terkasih mereka yang hilang,” kata Callamard.

Ia meminta kepada komunitas Internasional untuk mendukung korban Assad dalam mendapatkan keadilan.

Menurut pemantau perang Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berpusat di Inggris, sekitar 60.000 orang telah terbunuh karena penyiksaan atau karena kondisi yang mengerikan di pusat-pusat penahanan al-Assad.

Bashar Al-Assad juga diduga telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan melakukan penyiksaan.

Namun Assad berulang kali membantah tuduhan tersebut.

Seperti diketahui, Assad telah berkuasa dengan ayahnya di Suriah sejak tahun 1971.

Selama masa pemerintahannya, Bashar Al-Assad diduga telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan melakukan penyiksaan.

Tidak hanya itu, perang saudara Suriah yang berlangsung hampir 14 tahun menewaskan telah menewaskan 500.0000 warga.

Banyak tempat yang ditemukan dengan terdapat puluhan mayat yang diduga korban pemerintahan Assad.

Seperti, kuburan massal hingga gudang obat-obatan.

Sementara Al-Assad telah digulingkan oleh kelompok oposisi dalam serangan besar-besaran yang berpuncak pada perebutan ibu kota Damaskus pada Minggu.

Setelah digulingkan, Assad dilaporkan kabur dari Suriah dan berada di Moskow setelah mendapat tawaran suaka dari Rusia.

Hal tersebut dilaporkan oleh kantor berita Rusia, Interfax pada hari Minggu (8/12/2024).

Tak sendiri, Assad dikabarkan kabur dari Suriah bersama keluarganya.

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Peskov.

Peskov mengatakan Assad telah diberi suaka di Rusia, dan mengatakan keputusan itu dibuat oleh Presiden Vladimir Putin.

(Tribunnews.com/Farrah)

Artikel Lain Terkait Konflik Suriah

20/12/2024 20:19
910 Orang Tewas dalam 11 Hari Pemberontakan di Suriah

Jakarta, CNN Indonesia —

Lebih dari 900 orang, termasuk 138 warga sipil, telah tewas sejak pemberontak Suriah melancarkan serangan besar sekitar 11 hari lalu. Pemberontakan itu berujung pada penggulingan Presiden Bashar Al Assad pada Minggu (8/12).

Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris, seperti diberitakan AFP pada Minggu (8/12), mengatakan bahwa “tercatat, sejak peluncuran operasi (pemberontak) pada 27 November, 910 orang tewas.”

Mereka kemudian mendetailkan jumlah korban itu termasuk 138 warga sipil, 380 tentara Suriah dan pejuang sekutu, dan 392 pemberontak.

Sebuah aliansi pemberontak menggulingkan Assad dalam serangan besar-besaran yang berpuncak pada perebutan ibu kota Damaskus dan Bashar Al Assad kabur dari Suriah.

Sekutu utama Assad, Rusia, awalnya mengatakan bahwa ia telah mengundurkan diri sebagai presiden dan meninggalkan negara itu, tanpa menyebutkan ke mana ia akan pergi.

Namun, media Rusia belakangan mengungkapkan Assad bersama keluarganya sudah tiba di Moskow.

Rezim Bashar Al Assad di Suriah dipastikan jatuh pada Minggu (8/12) setelah pasukan militer rezimnya kehilangan kendali atas Kota Damaskus yang diserbu pasukan oposisi bersenjata sejak Sabtu (7/12).

Pertempuran di Damaskus menjadi babak akhir dari perang saudara Suriah yang berlangsung sejak 2011.

Eskalasi pertempuran antara pasukan rezim dengan kelompok oposisi pecah pada 27 November lalu dari kawasan pedesaan di barat Aleppo di Suriah utara.

Cepatnya pergerakan kelompok oposisi mengejutkan pasukan militer Suriah, dan rezim Al-Assad pun kehilangan kendali terhadap satu per satu wilayah di negara itu, dimulai dari Idlib, Aleppo pada 30 November, dan Hama pada 5 Desember.

Sementara itu, Amnesty International menuntut para pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Suriah diadili setelah Bashar al-Assad tumbang dari kekuasaan pada Minggu (8/12).

Kepala Amnesty International Agnes Callamard menyerukan hal tersebut karena menilai situasi di Suriah saat ini “kesempatan bersejarah” untuk mengakhiri pelanggaran selama puluhan tahun.

“Terduga pelaku kejahatan berdasarkan hukum internasional dan pelanggaran hak asasi manusia serius lainnya harus diselidiki, dan jika diperlukan, dituntut atas kejahatan mereka,” kata Agnes Callamard, seperti diberitakan AFP.

Ia menambahkan bahwa semua penuntutan harus dilakukan dalam “pengadilan yang adil dan tanpa kemungkinan hukuman mati.”

“Langkah yang paling penting adalah keadilan, dan bukan pembalasan,” tambah Callamard, mendesak “pasukan oposisi untuk melepaskan diri dari kekerasan di masa lalu.”

(AFP/chri)

09/12/2024 05:55
Assad Tumbang, Amnesty International Tuntut Pelanggar HAM Diadili

Jakarta, CNN Indonesia —

Amnesty International menuntut para pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Suriah diadili setelah Bashar Al Assad tumbang dari kekuasaan pada Minggu (8/12).

Kepala Amnesty International Agnes Callamard menyerukan hal tersebut karena menilai situasi di Suriah saat ini “kesempatan bersejarah” untuk mengakhiri pelanggaran selama puluhan tahun.

“Terduga pelaku kejahatan berdasarkan hukum internasional dan pelanggaran hak asasi manusia serius lainnya harus diselidiki, dan jika diperlukan, dituntut atas kejahatan mereka,” kata Agnes Callamard, seperti diberitakan AFP.

Ia menambahkan bahwa semua penuntutan harus dilakukan dalam “pengadilan yang adil dan tanpa kemungkinan hukuman mati.”

“Langkah yang paling penting adalah keadilan, dan bukan pembalasan,” tambah Callamard, mendesak “pasukan oposisi untuk melepaskan diri dari kekerasan di masa lalu.”

Sebuah aliansi pemberontak menggulingkan Assad dalam serangan besar-besaran yang berpuncak pada perebutan ibu kota Damaskus.

Sekutu utama Assad, Rusia, mengatakan bahwa ia telah mengundurkan diri sebagai presiden dan meninggalkan negara itu, tanpa menyebutkan ke mana ia akan pergi.

Dalam pernyataan tersebut, Callamard menuduh Assad dan ayahnya, Hafez al-Assad, telah menjadikan warga Suriah sebagai sasaran berbagai “kejahatan perang” dan “kejahatan terhadap kemanusiaan” selama lima dekade kekuasaan mereka.

Sekretaris jenderal Amnesty International juga menyerukan pengumpulan dan pelestarian “bukti kejahatan apa pun yang dilakukan, baik di masa lalu maupun saat ini, untuk memastikan akuntabilitas”.

“Informasi tersebut dapat memberikan bukti penting tentang nasib orang-orang yang hilang dan dapat digunakan dalam penuntutan dan pengadilan di masa mendatang atas kejahatan berdasarkan hukum internasional,” tambah Callamard.

“Bagi keluarga dari puluhan ribu orang Suriah yang hilang secara paksa, pembebasan tahanan dari banyak penjara di seluruh negeri… meningkatkan prospek bahwa mereka akhirnya dapat mengetahui nasib orang-orang terkasih mereka yang hilang,” kata Callamard.

Ia mendesak masyarakat internasional untuk “mendukung para korban kekejaman pemerintah Assad untuk mendapatkan keadilan dan ganti rugi atas kejahatan berdasarkan hukum internasional di Suriah.”

(AFP/chri)

09/12/2024 04:45
Israel Klaim Senior Hamas Tewas dalam Serangan ke Kamp Pengungsian

Jakarta, CNN Indonesia —

Militer Israel mengatakan serangannya ke kamp pengungsian al-Mawasi pada Rabu malam (4/12) menewaskan beberapa pejuang Palestina, termasuk Osama Ghanim, anggota senior Hamas.

Menurut laporan Aljazeera, sedikitnya 20 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam serangan udara Israel tersebut.

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel di Gaza menewaskan 48 warga Palestina dan melukai 201 orang dalam 24 jam terakhir.

Pasukan Israel kembali mengebom “zona aman” di al-Mawasi, Gaza, menewaskan sedikitnya 21 orang dan melukai puluhan lainnya, menurut Atif al-Hout, direktur Rumah Sakit Nasser di Khan Younis. Koresponden kami mengatakan bahwa perempuan dan anak-anak “dibakar” dalam serangan tersebut.

Israel melancarkan agresi brutal ke Jalur Gaza sejak Oktober 2023. Imbasnya, lebih dari 45 ribu warga Palestina di wilayah itu, terutama anak-anak dan perempuan tewas.

Kelompok hak asasi manusia Amnesty International dalam laporan terbarunya menyatakan bahwa agresi Israel di Jalur Gaza telah memenuhi ambang batas genosida.
Dalam laporan yang diterbitkan pada Kamis (5/12), Amnesty menyebut Israel telah melakukan setidaknya tiga dari lima tindakan yang dilarang oleh Konvensi Genosida 1948.

Pelanggaran itu termasuk pembunuhan warga sipil tanpa pandang bulu, menyebabkan kerusakan fisik dan mental serius, dan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan yang mengakibatkan kehancuran fisik bagi warga Palestina di Gaza.

“Bulan demi bulan, Israel memperlakukan warga Palestina di Gaza secara tidak layak, menunjukkan niatnya untuk menghancurkan mereka secara fisik,” kata Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard.

(tim/dmi)

[Gambas:Video CNN]

06/12/2024 03:21