Xcloud.id

Tag: Aditya Halindra

  • KPU Tuban Tetapkan Paslon Bupati & Wakil Bupati Terpilih Lindra-Joko

    KPU Tuban Tetapkan Paslon Bupati & Wakil Bupati Terpilih Lindra-Joko

    Tuban (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban tetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tuban yang terpilih yakni Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono, Kamis (09/01/2025).

    Ketua KPU Tuban, Zakiyatul Munawaroh mengatakan, hari ini penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban terpilih pada pemilihan serentak tahun 2024 yakni Paslon 02 Aditya Halindra Faridzky – Joko Sarwono.

    “Kami KPU Tuban juga sudah memberikan berita acara (BA) penatapan calon terpilih pada Pilkada serentak 2024, yang diterima calon terpilih 02 yang diwakili LO paslon,” ujar Zakiyatul Munawaroh.

    Wanita yang akrab disapa Zakiya ini juga menjelaskan, nantinya setelah ini akan ada pelantikan yang akan dilaksanakan pada bulan februari mendatang.

    Sementara itu, Paslon 02 Wakil Bupati Tuban terpilih Joko Sarwono menyampaikan terimakasih kepada masyarakat Tuban atas dukungan yang telah diberikan.

    “Hari ini mas Lindra belum bisa hadir karena ada kegiatan di Surabaya, sehingga beliau berpesan untuk mengucapkan terimakasih kepada masyarakat untuk mempercayakan mas Lindra dan saya dalam memimpin Kabupaten Tuban,” terang Joko Sarwono.

    Oleh karenanya Mas Lindra dan Joko berjanji akan komitmen dalam memimpin Kabupaten Tuban dengan visi misi “Mbangun Deso Noto Kutho”. “Tentu amanah kepercayaan yang telah diberikan kepada masyarakat kepada kami akan terus kami jaga,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, dalam pemilihan serentak 27 November 2024 kemarin, Paslon 02, Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono berhasil unggul dengan perolehan 528.942 suara atau 83,9 persen. Sementara itu, Paslon 01, H. Riyadi dan Gus Wafi, hanya memperoleh 101.562 suara atau 16,1 persen. [ayu/ted]

  • Masuk Bursa Ketua DPD Golkar Jatim, Adi Wibowo: Kader Harus Siap

    Masuk Bursa Ketua DPD Golkar Jatim, Adi Wibowo: Kader Harus Siap

    Pasuruan (beritajatim.com) – Setelah terpilih menjadi Walikota Pasuruan, Adi Wibowo yang saat ini menjabat Walikota Pasuruan kini dikabarkan masuk dalam bursa Ketua DPD Golkar Jatim. Adi tak sendirian, dirinya beserta delapan orang lain digadang-gadang menjadi calon Ketua DPD Golkar Jatim.

    Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Adi membenarkan hal tersebut. Hal ini dikarenakan dirinya saat ini juga menjabat sebagai Ketua Depidar Soksi Jatim. Sehingga hal tersebut dikatakan hal yang wajar.

    “Jadi Karena saya ini Ketua Depidar Soksi Jatim jadi wajar muncul dan beberapa DPD Kabupaten/Kota yang juga dorong saya,” ungkapnya Selasa (7/1/2025).

    Adi sangat yakin bahwa nantinya jika terpilih nanti dirinya siap menerimanya. “Sebagai kader tentu tidak ada istilah tidak siap kalau memang diberi kepercayaan,” imbuhnya.

    Diketahui nantinya DPD Golkar Jatim akan segera menggelar Musda IX yang juga masih menunggu pelaksanaan Rakernas Golkar terlebih dahulu di Jakarta sekitar Februari 2025. Sementara ada beberapa nama yang mencuat menjadi Ketua DPD Golkar Jatim.

    Diantaranya yakni Heru Tjahjono, Muhamad Nur Purnamasidi, Ali Mufthi, Zulfikar Arse Sadikin, Blegur Prijanggono, Kodrat Sunyoto, Pranaya Yudha Mahardhika Adi Wibowo, Aditya Halindra. (ada/ian)

  • Perebutan Kursi Ketua Golkar Jatim, Siapa Paling Berpeluang?

    Perebutan Kursi Ketua Golkar Jatim, Siapa Paling Berpeluang?

    Surabaya (beritajatim.com) – Pelaksanaan Musda XI Golkar Jatim sampai saat ini belum mendapat kepastian kapan akan dilaksanakan. Saat ini, jadwal musda masih menunggu pelaksanaan Rakernas Golkar terlebih dahulu di Jakarta sekitar Februari 2025.

    Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji dalam satu kesempatan mengatakan, perkiraan pelaksanaan Musda Jatim nanti akhir Januari atau paling lambat Februari 2025. “Nama-nama yang beredar siapa saja, saya kira teman-teman media sudah mendengarnya,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi beritajatim.com.

    Sumber beritajatim.com di internal Golkar Jatim menyebutkan, perkiraan pelaksanaan Musda Golkar Jatim pada bulan Maret 2025 atau sehabis Hari Idul Fitri 2025. “Ini karena pengurus di DPD Golkar Jatim sampai saat ini belum mendapatkan petunjuk dari DPP atau Ketum Bahlil,” tuturnya.

    Ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim dan mantan Bupati Tulungagung DPR RI), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada 3 nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik peluang masing-masing nama yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih).

    Siapa paling berpeluang dari sembilan nama itu?

    Pengamat politik yang juga Direktur Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaki Sirajt mengatakan, dari sembilan nama itu yang paling berpeluang adalah tiga nama. Yakni, Heru Tjahjono, Blegur Prijanggono dan Ali Mufthi.

    “Nama Pak Carik tak bisa diremehkan. Beliau punya pengalaman menata organisasi dan punya jaringan luas. Tinggal menunggu diskresi dari DPP, jika memang calon ketua mensyaratkan harus pernah menjadi pengurus DPD. Setelah nama Pak Carik, ada nama Mas Blegur. Mas Blegur selama ini sebagai Bendahara DPD yang mendampingi Cak Sarmuji. Apalagi, sekarang direkom partai menjadi pimpinan DPRD Jatim,” kata Baihaki kepada beritajatim.com.

    Sedangkan, nama ketiga yang berpeluang adalah Ali Mufthi yang merupakan anggota DPR RI.

    “Sepertinya nama Ali Mufthi telah ‘dikunci’ sebagai pengurus DPP untuk pemenangan wilayah Jawa. Jadi, bisa tinggal dua nama antara Pak Carik dan Mas Blegur. Meski begitu, nama dua kepala daerah Adi Wibowo dan Aditya Halindra juga tak bisa diremehkan, meskipun masih muda,” pungkas sumber beritajatim.com di Golkar Jatim. [tok/beq]

  • Pemkab Tuban Catat Pencapaian SPBE Tahun 2024, Dapat Predikat Memuaskan

    Pemkab Tuban Catat Pencapaian SPBE Tahun 2024, Dapat Predikat Memuaskan

    Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban telah mencatat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 sebesar 4,24 dengan predikat memuaskan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) RI.

    Hal tersebut tertuang dalam Keputusan MenPAN RB RI nomor 663 tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Daerah tahun 2024 dan menjadi kado awal tahun 2025.

    Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Tuban, Arif Handoyo mengatakan capaian peningkatan setelah di tahun 2023 Indeks SPBE Kabupaten Tuban meraih 3,90 dengan predikat sangat baik. Sedangkan, prestasi yang diraih Pemkab Tuban lebih tinggi dibandingkan Indeks SPBE kabupaten Lamongan dan Bojonegoro.

    “Capaian tersebut patut disyukuri karena menunjukkan konsistensi untuk naik,” ujar Arif Handoyo, Sabtu (04/01/2025).

    Prestasi tersebut menurut Arif sapanya bahwa Pemkab Tuban menunjukkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik di Kabupaten Tuban dilaksanakan semakin meningkat dan memuaskan.

    “Tentunya capaian ini wujud kolaborasi dan inovasi dari seluruh jajaran perangkat daerah di kabupaten Tuban yang sangat luar biasa,” bebernya.

    Sehingga, pencapaian ini juga melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD kabupaten Tuban sebesar 4.0. Sedangkan, pada tahun 2024 proses evaluasi SPBE dilakukan dengan menentukan tingkat kematangan SPBE. “Penilaiannya dilakukan dengan mengukur tingkatan penerapan SPBE pada 4 domain yaitu tata kelola, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia,” kata dia.

    Selain itu, terdapat 47 indikator yang dinilai oleh tim evaluator dari pemerintah pusat maupun perguruan tinggi, sehingga saat ini Pemkab Tuban terus berupaya meningkatkan penerapan SPBE, sesuai dengan arahan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky yang menekankan pentingnya konsistensi, inovasi, dan kolaborasi antar-perangkat daerah untuk memastikan pelayanan publik berbasis elektronik ini semakin optimal.

    “Ke depannya, Diskominfo-SP selaku leading sector penerapan SPBE akan mendorong transformasi digital secara menyeluruh. Langkah-langkah strategis termasuk meningkatkan integrasi layanan berbasis elektronik antar OPD dalam menunjang tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik di Kabupaten Tuban,“ tutup Arif. [ayu/ian]

  • Tidak Ada Perayaan Spesial Malam Tahun Baru di Tuban, Mas Lindra Beri Pesan Ini

    Tidak Ada Perayaan Spesial Malam Tahun Baru di Tuban, Mas Lindra Beri Pesan Ini

    Tuban (beritajatim.com) – Malam pergantian tahun baru, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky ungkap tidak ada perayaan spesial atau acara besar di Kabupaten Tuban. Hal ini disampaikan saat usai mengikuti apel kesiapan personel gabungan di Alun-Alun Tuban, selasa (31/12/2024).

    Menurut Mas Lindra sapaan Bupati Tuban, tidak ada perayaan atau acara besar di Kabupaten Tuban untuk penghujung tahun 2024 ini. Namun, pihaknya memberikan apresiasi terhadap Polres Tuban yang membuat pos pelayanan di Alun-Alun Tuban.

    “Kalau acara-acara besar tidak, tapi kami mengapreasiasi Polres Tuban yang menunjuk tempat-tempat di Kabupaten Tuban untuk memberikan pelayanan masyarakat baik untuk yang perjalanan jauh bisa rehat di tempat-tempat yang ditentukan,” ujar Mas Lindra.

    Yang dimaksud demikian, pos pelayanan atau pos pengamanan dari Polres Tuban ini juga memberikan fasilitas gratis kepada masyarakat. “Ada kursi pijat, ada makanan ringan dan minuman,” terang Mas Lindra.

    Selain itu, kata Mas Lindra dalam pos pelayanan, untuk malam pergantian tahun baru disediakan sesi hiburan di tempat-tempat wisata yang ada di Tuban yakni Alun-Alun Tuban dan Taman Abipraya.

    “Mudah-mudahan di malam pergantian tahun baru ini masyarakat bisa melaksanakan kegiatan dengan aman, nyaman dan apabila mau berpergian jauh tetap dipersiapkan, seperti keadaan listrik dimatikan, ada kompor yang belum dimatikan,” pesan dia.

    Sementara itu, untuk masyarakat yang merayakan di malam pergantian tahun baru ini, mas Lindra berharap tetap mematuhi peraturan lalu lintas yang ada, sehingga masyarakat bisa menikmati akhir tahun ini dengan seluruh kebahagiaan. [ayu/kun]

  • Jelang Musda Golkar Jatim, Ada 9 Nama Calon Beredar, Heru ‘Kuda Hitam’

    Jelang Musda Golkar Jatim, Ada 9 Nama Calon Beredar, Heru ‘Kuda Hitam’

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen DPP Partai Golkar yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Muhammad Sarmuji memastikan segera dilaksanakan Musda XI Golkar Jatim untuk menggantikan posisi dirinya sebagai ketua.

    “Perkiraan nanti akhir Januari atau paling lambat Januari 2025. Nama-nama yang beredar siapa saja, saya kira teman-teman media sudah mendengarnya,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi beritajatim.com dalam kesempatan pelantikan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) di Surabaya belum lama ini.

    Sarmuji yang juga anggota DPR RI ini hanya menyebut beberapa nama yang beredar itu ada dari unsur kepala daerah, anggota DPR RI dan DPRD Jatim.

    Sumber beritajatim.com di internal Golkar Jatim menyebutkan ada sembilan nama. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim dan mantan Bupati Tulungagung DPR RI), dan Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada 3 nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Salah seorang nama yang masuk bursa calon ketua dan menjadi ‘kuda hitam’, Heru Tjahjono ketika dikonfirmasi terpisah, hanya menjawab singkat. “Saya ini pendatang baru di Golkar. Masih banyak senior-senior Golkar yang lebih layak memimpin di Golkar Jatim,” tutur Pak Carik yang menjelaskan pernah menjadi Bendahara Golkar Tulungagung pada 1997 ini.

    Nama Heru ikut beredar. Beberapa pihak meragukan Heru bakal maju menjadi calon, karena Heru belum pernah masuk kepengurusan di Golkar Jatim sebagai salah satu syarat. “Jika DPP mengeluarkan diskresi, bisa saja Pak Heru maju mencalonkan,” pungkas sumber beritajatim.com. [tok/aje]

  • Kades di Tuban Diduga Terjerat Hukum, Beberapa Warga Demo Tuntut Pencopotan

    Kades di Tuban Diduga Terjerat Hukum, Beberapa Warga Demo Tuntut Pencopotan

    Tuban (beritajatim.com) – Beberapa warga Desa Kedungsoko, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban geruduk kantor Bupati Tuban dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban untuk menuntut pencopotan Kepala Desa (Kades) setempat yang terjerat kasus hukum Pencurian Diesel milik warganya, tepatnya di Dusun Bandungrowo, Jumat (27/12/2024).

    Dalam orasinya, warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Kedungsoko Plumpang ini berharap Kades setempat agar tidak dibiarkan karena telah terjerat hukum.

    “Ini kalau dibiarkan, kalau nggak ada solusi, mau sampai kapan? Dari Plt. Kepala Desa, Pak Carik, Ketua BPD tidak bisa memberi jawaban,” ujar Murtono.

    Adapun kades setempat yang dimaksud yakni bernama Rifa’i, menurut warga yang demo, Rifa’i dirasa tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai Kepala Desa sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2017 Pasal 8 huruf 2, alinea B, C, D dan F. Ia sudah diputus di Pengadilan Negeri Tuban: Nomor Perkara 132/Pid.B/2024/PN Tuban dengan hukuman 6 bulan penjara pada tanggal 06 November 2024 lalu.

    “Kami berharap Bupati Tuban mas Aditya Halindra Faridzky untuk melakukan audiensi, karena kalau surat ini tidak ada respon juga dari pihak Bupati, otomatis kita akan buat massa yang besar, karena memang ini menyangkut kedaulatan warga, kedaulatan masyarakat,” sambung Samian salah seorang warga.

    Selain pencopotan Kades Kedungsoko, beberapa warga juga sempat menyinggung dugaan penyelewengan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 694,6 juta untuk mengurus 8 anggota HIPPA yang telah ditahan sebelumnya karena kasus Pencurian Diesel milik warga.

    “Kami juga meminta Kejaksaan Negeri Tuban untuk mengusut hal tersebut,” bebernya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3A PMD) Kabupaten Tuban, Sugeng Purnomo menjelaskan, bahwa Pemerintah belum bisa mengambil sikap atas apa yang dituntutkan masyarakat Desa Kedungsoko, Plumpang, Tuban.

    “Kita hanya bisa bertindak berdasarkan undang-undang, jadi tidak bisa sembarangan mencopot,” tutup Sugeng Purnomo. [ayu/ian]

  • Oknum ASN di Tuban Catut Nama Bupati untuk Penipuan Rp856 Juta

    Oknum ASN di Tuban Catut Nama Bupati untuk Penipuan Rp856 Juta

    Tuban (beritajatim.com) – Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, berinisial ML, dilaporkan ke Polres Tuban atas dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 856 juta. ML, yang juga merupakan mantan Sekretaris Desa (Sekdes) Sandingrowo, Kecamatan Soko, diduga mencatut nama Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, untuk melancarkan aksinya.

    Korban penipuan, Erimawati Sri Utami, warga Desa Prambontergayang, Kecamatan Soko, mengaku tertipu setelah ML menjanjikan keuntungan besar dari proyek pembangunan jalan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

    “Awalnya saya diajak bekerja sama untuk proyek jalan padat dengan iming-iming keuntungan besar. Namun hingga sekarang tidak ada kejelasan,” ungkap Erimawati.

    ML diklaim menjanjikan korban tidak hanya keuntungan proyek, tetapi juga posisi strategis sebagai petugas penyelenggara Pemilu Serentak 2024. Untuk meyakinkan korban, ML mengaku sebagai orang dekat Bupati Tuban.

    “Dia mengatakan uang saya akan dikembalikan setelah proyek selesai. Namun, kenyataannya uang tersebut tidak digunakan untuk proyek dan malah tidak ada kejelasan,” tambah korban.

    Erimawati mengaku telah mencoba berkomunikasi sejak tahun 2022 untuk meminta kejelasan. Namun, ML justru memblokir nomor teleponnya dan mengabaikan tuntutan korban.

    “Saya sudah menunggu itikad baik sejak 2022. Namun, setiap kali menagih, malah marah-marah dan memblokir nomor HP saya,” ujar Erimawati yang kini melibatkan pengacara untuk membawa kasus ini ke jalur hukum.

    Bersama kuasa hukumnya, Erimawati melaporkan ML ke Satreskrim Polres Tuban atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan 372 KUHP.

    “Uang Rp 856 juta yang diserahkan korban tidak digunakan untuk proyek sebagaimana dijanjikan. Kini kasus ini sedang dalam tahap penyelidikan,” kata Nur Aziz, penasehat hukum Erimawati.

    Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Dimas Robin Alexander, membenarkan adanya laporan ini. “Aduan sudah diterima dan sedang dalam penyelidikan oleh Unit Pidek Satreskrim Polres Tuban,” jelas Dimas. [ayu/beq]

  • KPU Tuban Tunggu Pemberitahuan MK untuk Penetapan Bupati Terpilih

    KPU Tuban Tunggu Pemberitahuan MK untuk Penetapan Bupati Terpilih

    Tuban (beritajatim.com) – Meski pasangan calon (Paslon) 02 Aditya Halindra Faridzky – Joko Sarwono telah unggul dalam rekapitulasi perolehan suara Pilkada Tuban 2024 dengan 83,9 persen suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban belum menetapkan pasangan terpilih. Penetapan resmi masih menunggu surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ada tidaknya permohonan perselisihan hasil pemilihan.

    Ketua KPU Tuban, Zakiyatul Munawaroh, menjelaskan bahwa tahapan penetapan akan dilakukan sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2024. Penetapan dilakukan setelah KPU Kabupaten/Kota memperoleh surat pemberitahuan dari MK mengenai registrasi perkara.

    “Jika tidak ada permohonan perselisihan, penetapan dilakukan paling lambat tiga hari setelah pemberitahuan dari MK. Namun, jika ada permohonan, proses akan menunggu hingga MK membacakan putusan,” ujar Zakiyatul Munawaroh, Rabu (4/12/2024).

    Dalam rekapitulasi suara, Paslon 02 Aditya Halindra Faridzky – Joko Sarwono berhasil unggul telak dengan perolehan 83,9 persen suara. Sementara Paslon 01 Riyadi – Wafi Abdul Rosyid hanya meraih 16,1 persen suara.

    Zakiyatul Munawaroh berharap proses Pilkada Tuban berjalan lancar tanpa adanya perselisihan hasil pemilihan.

    “Mudah-mudahan tidak ada perkara. Sesuai tagline KPU Tuban, Pilbup Tuban adem ayem,” ungkap Zakiya.

    Sesuai aturan, tahapan penetapan akan dilakukan jika:

    Tidak Ada Permohonan Perselisihan
    Penetapan dilakukan paling lambat tiga hari setelah KPU menerima surat pemberitahuan dari MK bahwa tidak ada perkara yang diregistrasi.
    Ada Permohonan Perselisihan
    Jika terdapat permohonan, KPU akan menunggu putusan dari MK sebelum menetapkan pasangan terpilih.

    Dengan selisih perolehan suara yang signifikan, banyak pihak berharap proses penetapan berjalan mulus tanpa adanya perselisihan hukum. [ayu/beq]

  • KPU Tuban Selesaikan Rekapitulasi, Lindra-Joko Menang Telak

    KPU Tuban Selesaikan Rekapitulasi, Lindra-Joko Menang Telak

    Tuban (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban telah menyelesaikan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2024. Proses rekapitulasi yang berlangsung sejak Senin (2/12/2024) hingga Selasa dini hari (3/12/2024) berjalan lancar.

    Ketua KPU Tuban, Zakiyatul Munawaroh, dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa seluruh tahapan rekapitulasi telah diselesaikan dengan baik.

    “Alhamdulillah, proses rekapitulasi berjalan lancar mulai kemarin hingga tadi dini hari pukul 02.30 WIB,” ujar Zakiyatul Munawaroh, yang akrab disapa Zakiya.

    Hasil rekapitulasi suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban menunjukkan bahwa Pasangan Calon (Paslon) 01, Riyadi – Wafi Abdul Rosyid, meraih 101.562 suara, sementara Paslon 02, Aditya Halindra Faridzky – Joko Sarwono, mendapatkan 528.942 suara.

    Zakiya juga menjelaskan, setelah rekapitulasi ini, KPU Tuban akan menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kemungkinan adanya permohonan perselisihan.

    “Kami berharap tahapan ini berjalan sesuai dengan tagline KPU Tuban ‘adem ayem,’ tanpa adanya permohonan perselisihan, sehingga penetapan bisa segera dilakukan,” pungkasnya. [ayu/beq]