Tag: Aditya Halindra

  • Sebanyak 384 Jemaah Haji Kloter 68 Diberangkatkan Bupati Tuban

    Sebanyak 384 Jemaah Haji Kloter 68 Diberangkatkan Bupati Tuban

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky resmi memberangkatkan Jemaah Calon Haji (JCH) Kloter 68 asal Kabupaten Tuban sebanyak 384 orang, Rabu (21/05/2025)

    Adapun dari jumlah tersebut yakni sebagian total dari 1.256 jemaah haji yang diberangkatkan dari Pendapa Kridha Manunggal Tuban menuju embarkasi Surabaya.

    Mas Lindra sapaan Bupati Tuban mengatakan, bahwa para jemaah diharapkan dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur.

    “Jemaah calon haji harus berbangga dan bersyukur. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk beribadah dengan khusyuk,” imbuhnya.

    Ia juga menegaskan, pentingnya menjaga kesehatan fisik selama pelaksanaan ibadah haji. “Kami mengimbau untuk tidak memaksakan diri agar tidak terpisah dari rombongan,” terang dia.

    Selain itu, Mas Lindra berpesan bahwa penting bagi seluruh jemaah untuk saling menjaga dan memperhatikan satu sama lain selama berada di Tanah Suci, termasuk atribut dan dokumen pribadi juga harus selalu dibawa setiap saat guna mempermudah proses identifikasi dan administrasi di lapangan.

    “Kami berharap para jemaah mematuhi arahan dari petugas haji serta rutin memperbarui informasi seputar pelaksanaan ibadah, mulai dari jadwal masuk Raudhah, kondisi cuaca, hingga informasi transportasi, jika merasa kurang sehat, jemaah diminta segera melapor kepada petugas agar dapat segera ditangani,” ungkap Mas Lindra.

    Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Tuban Umi Kulsum menambahkan, bahwa jemaah calon haji Kabupaten Tuban tahun 2025 berjumlah 1.256 orang terdiri dari 1.242 jemaah calon haji, 10 petugas haji daerah, dan 4 pembimbing KBIHU dan jemaah terbagi dalam beberapa kloter Kloter 66 sebanyak 10 orang tergabung dengan jemaah asal wilayah kerja Bojonegoro dan Tuban.

    “Kemudian, kloter 68 sebanyak 384 orang, kloter 69 sebanyak 375 orang, kloter 70 sebanyak 376 orang dan kloter 86 sebanyak 107 orang yang bergabung dengan jemaah asal Probolinggo dan Surabaya. Serta, terdapat enam orang jemaah calon haji susulan yang masih menunggu penempatan kloter.

    “Hari ini jemaah calon haji kloter 69 dan 70 akan diberangkatkan dari Pendapa Kridha Manunggal Tuban pada sore hari. Sedangkan kloter 86 dijadwalkan berangkat pada 26 Mei 2025,” pungkasnya. [dya/ian]

  • Akibat Luapan Bengawan Solo, Bupati Tuban Upayakan Fungsi Waduk Jabung dan Revitalisasi Sungai Avour

    Akibat Luapan Bengawan Solo, Bupati Tuban Upayakan Fungsi Waduk Jabung dan Revitalisasi Sungai Avour

    Tuban (beritajatim.com) – Akibat banjir luapan Sungai Bengawan Solo, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky langsung gerak cepat penanganan banjir di kantor Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.

    Dalam penanganannya, Mas Lindra sapaan Bupati Tuban akan mengoptimalkan fungsi Waduk Jabung di Kecamatan Widang, dengan tujuan agar air luapan Bengawan Solo yang mengenai pemukiman dan sawah warga dapat segera tertampung di Waduk Jabung.

    “Termasuk upaya revitalisasi aliran air melalui pengerukan sedimen sungai (avour) yang telah mengalami pendangkalan,” kata Mas Lindra. Senin (19/05/2025).

    Ia menyampaikan, bahwa Pemkab Tuban telah mengambil langkah strategis dalam penanganan banjir yang melanda di wilayah selatan Kabupaten Tuban diantaranya di Kecamatan Widang, Plumpang, Rengel, dan Soko.

    “4 Kecamatan tersebut terdampak luapan Sungai Bengawan Solo dan debit air yang meningkat menyebabkan daerah bantaran Sungai Bengawan Solo ikut terendam air,” ujar Bupati Tuban.

    Adapun faktor lain, kata Mas Lindra dikarenakan kiriman air dari wilayah dataran tinggi, sehingga hal ini juga menjadi penyebab 4 kecamatan tersebut terdampak. “Kami Pemkab Tuban telah menyusun langkah-langkah konkret untuk mengurangi dampak dan mencegah banjir serupa di masa mendatang,” bebernya.

    Sehingga, harapannya air Bengawan Solo tidak melebur saat terjadi kenaikan debit air, terlebih lagi saat hujan terjadi dan penanganan banjir bukan hal baru, karena telah dilakukan setiap tahunnya sebagai bagian dari upaya berkelanjutan.

    “Untuk tahun ini, Pemkab Tuban memanfaatkan anggaran Perubahan APBD (P-APBD) 2025 sebagai respons cepat, agar dampak banjir dapat ditekan secara signifikan,” terang Mas Lindra.

    Pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo serta Perum Perhutani dan mendorong program penghijauan di sejumlah wilayah, khususnya di kawasan dataran tinggi yang menjadi sumber aliran air saat musim hujan.

    “Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat alam karena alam telah memberikan banyak manfaat bagi kita,” pungkasnya. [dya/ian]

  • Empat Dapur untuk MBG di Tuban Menanti Audit Pusat

    Empat Dapur untuk MBG di Tuban Menanti Audit Pusat

    Tuban (beritajatim.com) – Empat bangunan dapur sehat yang disiapkan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tuban masih menunggu proses audit dari pemerintah pusat. Pembangunan fisik fasilitas tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan dan ditargetkan rampung pada September atau Oktober 2025.

    Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengungkapkan bahwa dapur MBG akan berlokasi di empat titik, yaitu Kompi C Yonif Mekanis 521 Tuban, Jalan Soekarno Hatta Jenu, Kelurahan Kebonsari, dan Kecamatan Merakurak.

    “Saat ini statusnya masih persiapan fisik sekaligus menunggu proses audit dari pemerintah pusat,” kata Bupati yang akrab disapa Mas Lindra, Rabu (14/5/2025).

    Mas Lindra menegaskan bahwa Program MBG merupakan program dari pemerintah pusat yang didanai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga peran pemerintah daerah hanya sebatas fasilitasi dan koordinasi lintas instansi.

    “Semua diatur oleh pemerintah pusat, jadi kami sifatnya hanya memfasilitasi dan mengkomunikasikan,” tegasnya.

    Dapur sehat yang tengah disiapkan di empat titik tersebut diharapkan dapat segera difungsikan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak usia sekolah di Tuban.

    “Sudah ada empat bangunan, Oktober atau September akan kita dorong lagi untuk pembangunannya,” tutup Mas Lindra. [dya/beq]

  • Bupati Tuban Bocorkan Proyek Tol Gresik-Tuban Akan Dilanjutkan

    Bupati Tuban Bocorkan Proyek Tol Gresik-Tuban Akan Dilanjutkan

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengungkapkan bahwa proyek jalan tol Gresik-Tuban kemungkinan besar akan dilanjutkan, sementara proyek tol Demak-Tuban belum menjadi prioritas.

    Mas Lindra, sapaan akrab Bupati Tuban, menyebut bahwa isu efisiensi anggaran di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berdampak pada sejumlah proyek strategis, termasuk proyek tol. Namun, ia mendapat informasi tidak resmi bahwa dana yang sempat dipangkas berpotensi akan dikembalikan.

    “Ini masih statement saya sendiri ya, kemarin ada slentingan dari sosok yang berpengaruh juga, konon katanya yang kemarin dipangkas atau efisiensi akan dikembalikan lagi,” ujar Mas Lindra, Selasa (13/5/2025).

    Ia menjelaskan, proyek tol yang mengarah ke Tuban lebih memungkinkan jika dikoneksikan dari wilayah Gresik, bukan melalui jalur Jawa Tengah seperti rencana Demak-Tuban.

    “Jadi kemungkinan informasinya kita koneksikan di Gresik sampai dengan di Tuban, tidak di Jawa Tengahnya,” ungkapnya.

    Kendati demikian, Mas Lindra menegaskan bahwa informasi tersebut masih bersifat awal dan belum final. Pemerintah Kabupaten Tuban masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait kelanjutan pembangunan tol tersebut.

    Rencana pembangunan tol Gresik-Tuban dinilai strategis karena mendukung aksesibilitas ke Kilang Minyak Tuban milik PT Pertamina Rosneft, yang saat ini menjadi salah satu proyek strategis nasional di wilayah tersebut.

    “Ini informasi dari sepihaknya saya, nanti saya akan mendalami kalau ada kepastian tentang efisiensi tadi dan akan saya sampaikan ke teman-teman media semua,” pungkasnya. [dya/beq]

  • Didesak Buka Stasiun KA Tuban, Mas Lindra: Itu Kewenangan Pusat

    Didesak Buka Stasiun KA Tuban, Mas Lindra: Itu Kewenangan Pusat

    Tuban (beritajatim.com) – Viralnya penolakan Bus Si Mas Ganteng berhenti di Stasiun Bojonegoro oleh tukang becak dan ojek online (ojol) memicu gelombang desakan masyarakat agar Kabupaten Tuban memiliki kembali jalur dan stasiun kereta api aktif. Desakan itu disampaikan melalui berbagai media sosial milik Pemkab dan Bupati Tuban, Jumat (09/05/2025).

    Masyarakat berharap akses transportasi kereta api tidak lagi bergantung pada stasiun di Bojonegoro atau Babat, Lamongan. Mereka meminta agar jalur kereta aktif kembali di wilayah Tuban seperti yang pernah ada pada era Hindia-Belanda.

    Sebagai informasi, Kabupaten Tuban memiliki sejarah panjang perkeretaapian. Pada tahun 1920, jalur Babat–Tuban dibuka oleh pemerintah kolonial, namun kini telah lama tidak beroperasi. Lokasi bekas Stasiun Tuban di Kelurahan Doromukti kini telah berubah menjadi kawasan permukiman padat. Lahan tersebut masih tercatat sebagai aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).

    Menanggapi ramainya permintaan dari warga, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky yang akrab disapa Mas Lindra menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan membuka kembali jalur tersebut. Menurutnya, keputusan tersebut berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat.

    “Itu kan kewenangannya bukan di Kabupaten, semuanya keputusan pusat,” ujar Mas Lindra saat ditemui di Gedung DPRD Tuban.

    Meski begitu, Mas Lindra memastikan bahwa Pemkab Tuban sudah menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat agar jalur kereta api ke Tuban bisa diaktifkan kembali. Ia menilai keberadaan stasiun akan mendukung pertumbuhan sektor industri di daerahnya.

    “Kami dari Pemkab sudah menggenjot beliau-beliau dari pemerintah pusat untuk diaktifkan karena potensi industri di Tuban bismillah semakin berkembang,” tegasnya.

    Mas Lindra menegaskan bahwa pihaknya siap mendorong dan memfasilitasi proses, namun tidak bisa membuat keputusan final. “Kalau kembalinya jalur kereta, kita kembalikan kebijakan dari pusat,” katanya.

    Wacana pembukaan kembali jalur kereta api Tuban juga pernah mencuat dalam rencana pembangunan Kilang Minyak milik PT Pertamina Rosneft. Dalam rencana tersebut, akan dibangun jalur kereta dari Babat (Lamongan) ke Merakurak (Tuban) guna mendukung distribusi logistik kilang yang ditargetkan beroperasi pada 2027. [dya/beq]

  • Bus Si Mas Ganteng Tuban Akan Layani Rute ke Stasiun Babat Lamongan

    Bus Si Mas Ganteng Tuban Akan Layani Rute ke Stasiun Babat Lamongan

    Tuban (beritajatim.com) – Meski masih menuai pro dan kontra, Pemerintah Kabupaten Tuban berencana membuka rute baru layanan Bus Si Mas Ganteng menuju Stasiun Babat, Kabupaten Lamongan. Langkah ini diambil menyusul tingginya permintaan masyarakat akan akses transportasi umum yang terintegrasi dengan layanan kereta api.

    Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, menyampaikan hal tersebut usai rapat paripurna DPRD Tuban beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, meskipun Kabupaten Tuban tidak memiliki stasiun, Pemkab tetap berkomitmen menghadirkan transportasi antar-jemput gratis bagi warganya.

    “Ada juga masukan dari masyarakat untuk pengantaran di Stasiun Babat, Insya Allah akan kita tambah akses ke sana,” ujar Mas Lindra, Jumat (9/5/2025).

    Menurutnya, layanan Bus Si Mas Ganteng ke Stasiun Bojonegoro telah membantu mobilitas warga Tuban, terutama yang sebelumnya kesulitan menjangkau moda transportasi kereta api karena keterbatasan akses.

    “Kemarin ada masyarakat yang mengeluhkan juga yang dari Jatirogo tidak bisa mengakses ke Stasiun Bojonegoro,” lanjutnya.

    Sebagai tindak lanjut, Mas Lindra telah menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Tuban untuk mengkaji rute baru ke Stasiun Babat, termasuk mengatur jadwal operasional dan kesiapan armada.

    “Saat ini kita sedang komunikasi dengan Wakil Gubernur Jatim, Mas Emil, dan Insya Allah beliau akan membantu komunikasi penggunaan yang di Kabupaten Lamongan itu,” jelasnya.

    Meski begitu, rencana pengoperasian rute menuju Stasiun Babat masih dalam tahap kajian dan uji coba. Pemerintah daerah memastikan keputusan akhir tetap mempertimbangkan efektivitas dan kebutuhan masyarakat. [dya/beq]

  • Raperda Beasiswa Mahasiswa Tuban Dibahas, Mas Lindra Targetkan Rampung Juli

    Raperda Beasiswa Mahasiswa Tuban Dibahas, Mas Lindra Targetkan Rampung Juli

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menegaskan komitmen Pemkab Tuban dalam memberikan beasiswa bagi lulusan SMA yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif, Kamis (8/5/2025).

    Dalam rapat tersebut, dua Raperda inisiatif menjadi fokus pembahasan, yakni terkait beasiswa dan pemukiman. Menurut Mas Lindra, kedua Raperda ini penting untuk masa depan masyarakat Tuban, khususnya generasi muda.

    “Pelajar kita bisa naik ke kuliah dan kami pemerintah harus punya detailing itu. Tinggal nanti informasi yang akan kita sebar secepatnya,” ujar Mas Lindra.

    Ia menambahkan, hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029 juga ikut dibahas, bersama laporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2024.

    “Kedua, kami melaporkan kemarin ada hasil di BBK yaitu pertanggungjawaban anggaran kami di tahun 2024 dan hasil RPJMD tahun 2025–2029, itu yang dibahas,” imbuhnya.

    Mas Lindra menargetkan Raperda beasiswa sudah bisa dikonkretkan dan direalisasikan paling lambat Juli 2025.

    Sementara itu, Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menyatakan bahwa dari dua Raperda inisiatif, yang mendapat catatan dalam pembahasan adalah terkait program beasiswa.

    “Tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan, barusan tadi sudah dijawab oleh Kepala Daerah (Mas Lindra) dan memberi catatan-catatan. Tentunya nanti dari Pansus Raperda inisiatif DPRD akan melaksanakan kajian dan pembahasan yang nanti dijadwalkan kembali,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa rapat paripurna tersebut belum mencapai finalisasi dan akan dijadwalkan ulang untuk pembahasan lanjutan secara mendalam.

    “Pada rapat ini kita diskusi, mencari dan membahas mana yang lebih baik, karena yang kita bahas pasal by pasal jadi harus sesuai aturan yang ada di atasnya,” tutupnya. [dya/beq]

  • Besok Pendaftaran Ketua Golkar Jatim Dibuka: Tak Terlibat G30S/PKI, Minimal Kantongi Dukungan 30 Persen

    Besok Pendaftaran Ketua Golkar Jatim Dibuka: Tak Terlibat G30S/PKI, Minimal Kantongi Dukungan 30 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Jatim, Heri Soegihono mengatakan, pembukaan pendaftaran calon ketua Golkar Jatim dilaksanakan pada Jumat (9/5/2025) pukul 10.00 hingga pukul 17.00 sore.

    Pendaftaran dilakukan di kantor DPD Partai Golkar Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya.

    Heri menjelaskan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon ketua Golkar.

    Yakni, calon ketua harus aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut, berpendidikan minimal S1 atau sederajat, memiliki prestasi-dedikasi-disiplin-lotalitas dan tidak tercela.

    Kemudian, calon ketua harus memiliki kapabilitas dan akseptabilitas, tidak pernah terlibat G30S/PKI, lulus diklat kader Partai Golkar, telah aktif menjadi pengurus sekurang-kurangnya 1 periode pada tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya dan atau satu tingkat di bawahnya dan atau pernah menjadi pengurus organisasi pendiri dan didirikan di tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya.

    “Calon ketua juga harus didukung sekurang-kurangnya 30 persen dari pemegang hak suara dalam bentuk surat dukungan. Jumlah hak suara sebanyak 44. Terdiri dari 38 suara DPD II, 1 suara dari DPP pusat, 1 suara DPD provinsi, 1 suara organisasi sayap (AMPG dan KPPG), 1 organisasi didirikan (Satkar Ulama, Al Hidayah, AMPI, MDI, HWK), 1 suara organisasi pendiri (MKGR, Soksi, Kosgoro 1957) dan 1 suara dewan penasihat,” jelasnya.

    Heri menambahkan, calon ketua juga harus bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif di partai. “Apabila terdapat bakal calon yang akan maju sebagai calon ketua tidak memenuhi kriteria di atas, calon tersebut harus mendapatkan persetujuan Ketua Umum Partai Golkar. Ini sifatnya diskresi,” tuturnya.

    Ketua Panitia Pelaksana atau OC Musda XI, Pranaya Yudha mengundang kepada media agar memantau pendaftaran calon ketua pada besok pagi.

    “Untuk pembukaan Musda XI Golkar Jatim akan dibuka pada Sabtu, 10 Mei jam 1 siang di Hotel Shangri-La Surabaya. Ini even normatif dan gawe rutin. Insya Allah Ketum Golkar Pak Bahlil akan hadir pada pembukaan musda. Ketua-ketua partai parlemen juga akan diundang. Ada 1500 undangan. Gubernur Jatim Bu Khofifah dan Wagub Jatim Mas Emil akan diundang. Mari menyambut kepemimpinan baru di Partai Golkar dengan hati gembira,” pungkasnya.

    Ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada tiga nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik latar belakang nama-nama calon yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih). [tok/aje]

  • Musda Golkar Jatim Digelar 10-11 Mei 2025, Siapa Saja Berebut Kursi Ketua?

    Musda Golkar Jatim Digelar 10-11 Mei 2025, Siapa Saja Berebut Kursi Ketua?

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Jatim, Heri Soegihono memastikan bahwa pelaksanaan Musda akan berlangsung pada Sabtu (10/5/2025) hingga Minggu (11/5/2025).

    Siapa saja calon yang akan bertarung memperebutkan kursi ketua Golkar Jatim menggantikan M Sarmuji yang kini telah menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Golkar?

    “Betul nanti pada 10-11 Mei rencananya akan dilaksanakan Musda Golkar Jatim. Insya Allah acara digelar di Shangri-La Surabaya. Pembukaan musda dilakukan pukul 13.30 WIB,” kata Heri kepada beritajatim.com, Selasa (6/5/2025).

    Nantinya sebelum dilaksanakan musda, panitia pelaksana Musda akan membuka pendaftaran kepada siapa saja calon ketua yang akan berlaga pada Jumat (9/5/2025) pagi hingga sore. “Hari Kamis sekitar jam 12 siang, panitia penyelenggara, SC dan OC akan mengadakan jumpa pers di kantor DPD. Di situ nanti bisa ditanyakan semua teknisnya, Mas,” tutur Heri.

    Diberitakan sebelumnya, Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan, bahwa dirinya tidak akan maju lagi sebagai Ketua Golkar Jatim dan bertarung di ajang Musda XI Golkar Jatim.

    “Musda Golkar Jatim nanti setelah Rakernas Partai Golkar. Rakernas Golkar dijadwalkan pada 8 Februari 2025 di Jakarta. Setelah itu disusun jadwal musda, kita belum tahu meskipun saya sekjen, Jatim bagian yang pertama, kedua atau ketiga. Ada kemungkinan setelah lebaran. Satu tahun ini tahun konsolidasi,” kata Sarmuji usai membuka Bimtek ‘Optimalisasi Tupoksi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Fraksi Partai Golkar Tahun 2025 di Hotel Doubletree Surabaya, Kamis (23/1/2025) petang.

    “Yang pasti saya tidak maju lagi. Sekjen mosok mbalik maneh, mudun maneh (jadi ketua DPD Partai Golkar Jatim),” tukasnya.

    Ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada tiga nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik latar belakang nama-nama calon yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih). [tok/beq]

  • FSPMI Sampaikan Tiga Tuntutan ke Bupati Tuban Saat Perayaan May Day 2025

    FSPMI Sampaikan Tiga Tuntutan ke Bupati Tuban Saat Perayaan May Day 2025

    Tuban (beritajatim.com) – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cabang Tuban menyampaikan tiga tuntutan penting dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 yang berlangsung di GOR Rangga Jaya Anoraga, Kamis (1/5/2025). Tidak melalui demonstrasi, aspirasi disampaikan secara persuasif langsung kepada Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky.

    Ketua FSPMI Tuban, Duraji, menyatakan bahwa tahun ini peringatan May Day dilaksanakan dengan pendekatan dialog, tanpa aksi turun ke jalan. “Tuntutan para pekerja telah disampaikan kepada Bupati Tuban dengan pendekatan secara persuasif,” ujar Duraji.

    Adapun tiga tuntutan utama yang disampaikan yakni:

    Revisi UU Ketenagakerjaan
    FSPMI meminta agar Pemkab Tuban mendorong pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut mereka, UU Cipta Kerja saat ini belum sepenuhnya berpihak pada pekerja.
    Penambahan Iuran PBID untuk BPJS KIS
    Buruh mendesak agar iuran tambahan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) BPJS Kartu Indonesia Sehat (KIS) ditingkatkan. Pasalnya, masih banyak keluhan dari masyarakat yang tak bisa mengakses layanan kesehatan karena KIS tidak aktif. “Ini menyebabkan pelayanan akses kesehatan mereka terbatas,” kata Duraji.
    Pembangunan Rumah Singgah di Surabaya
    FSPMI juga mengusulkan adanya rumah singgah di Surabaya bagi masyarakat Tuban yang berobat ke kota tersebut, mencontoh langkah Pemkab Bojonegoro. “Kami dari serikat buruh juga peduli dengan masyarakat luas, khususnya yang selama ini mengalami keterbatasan tempat singgah saat berobat di Surabaya,” jelasnya.

    Duraji juga menyoroti pentingnya kesiapan Pemkab Tuban dalam menghadapi masuknya investasi besar. Ia menyambut baik rencana Pemkab yang memproyeksikan penyerapan hingga 20.000 tenaga kerja pada tahun 2026.

    “Artinya, ada ruang cukup lebar untuk teman-teman pekerja di Tuban. Kami akan terus mengawal realisasi penyerapan 20 ribu tenaga kerja itu,” pungkasnya. [ayu/beq]