Tag: Aditya Halindra

  • Mas Lindra Targetkan KDMP di Tuban Rampung Akhir Tahun

    Mas Lindra Targetkan KDMP di Tuban Rampung Akhir Tahun

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky targetkan percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di desa dan kelurahan di Kabupaten Tuban akhir tahun harus sudah rampung.

    Mas Lindra sapaan Bupati Tuban bahwa untuk mendukung penuh program yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto yakni KDMP, Kabupaten Tuban berkomitmen dalam percepatan pembentukannya.

    “Insya Allah ditargetkan akhir tahun 2025 seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Tuban telah memiliki KDMP,” ucap Mas Lindra, Jumat (19/09/2025).

    Ia berharap agar Desa/Kelurahan segera melengkapi seluruh dokumen persyaratan hukum, sehingga kelembagaannya semakin kuat dan memiliki landasan yang jelas.

    “Sehingga, dengan adanya tata kelola administrasi yang jelas akan memudahkan koperasi mengajukan bantuan permodalan dan menjalin kerja sama dengan BUMN/BUMD,” imbuhnya.

    Mas Lindra juga menekankan KDMP harus berperan aktif menyediakan produk kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari bahan pangan, gas, hingga layanan kesehatan.

    “Kami berharap hadirnya KDMP mampu memangkas rantai distribusi dan membuat harga produk lebih terjangkau,” pungkasnya. [dya/ian]

  • Pejabat Pemkab Tuban Dimutasi di Saat KPK Soroti Proyek Lampu Jalan

    Pejabat Pemkab Tuban Dimutasi di Saat KPK Soroti Proyek Lampu Jalan

    Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti proyek pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Kabupaten Tuban. Lembaga antirasuah itu menilai terdapat ketidakwajaran pada harga dengan spesifikasi tiang serta kap lampu yang digunakan.

    Di tengah isu itu, mutasi pejabat DLHP juga menjadi perhatian. Kepala DLHP sebelumnya, Bambang Irawan, dipindah menjadi staf ahli bupati. Untuk mengisi kekosongan jabatan, pemerintah daerah membuka lelang terbuka.

    Tiga nama telah lolos tahapan seleksi, yaitu Anton Tri Laksono, Plt Kepala DLHP. Lalu ada nama Danang Tri Nohandono, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), dan Handrijanto, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda.

    Meski proses seleksi sudah berjalan, Bupati Aditya Halindra Faridzky belum mengumumkan siapa yang akan dipilih. Ia hanya menyebutkan akan ada kejutan di balik pengisian jabatan tersebut.

    “Harus ada kejutan yang membuat semangat kerja semakin baik,” kata Lindra, Kamis (18/09/2025).

    Bupati meminta masyarakat menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman resmi. “Tunggu tanggal mainnya ya,” tegas Bupati Tuban dua periode itu.

    Sorotan temuan tersebut mencuat dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (05/08/2025). Lindra turut hadir bersama sejumlah pejabat teras. Namun, ia menegaskan tidak ada temuan dalam rapat tersebut.

    “Enggak ada, enggak ada. Itu enggak ada namanya temuan,” ucap Lindra menepis isu tersebut.

    Sementara itu, Plt Kepala DLHP Tuban yang kini dijabat Anton Tri Laksono, hingga saat ini belum memberikan tanggapan terkait sorotan KPK.

    Rencana pengawasan agar persoalan serupa tidak terulang juga belum direspons. Pihak dinas memilih bungkam di tengah isu yang terus mencuat.

  • Sekda Tuban Menjawab Keresahan Nasib Non-PNS di Tuban, Begini Solusinya

    Sekda Tuban Menjawab Keresahan Nasib Non-PNS di Tuban, Begini Solusinya

    Tuban (beritajatim.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban melakukan penataan ulang tenaga non-PNS di wilayah kerja Pemkab Tuban, sesuai dengan arahan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., yang menekankan pengelolaan dan penataan pegawai dilakukan sesuai regulasi.

    Sekda Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., yang mengatakan bahwa menjawab keresahan terkait dengan tenaga Non-PNS, pihaknya pastikan tidak ada yang pemutusan kerja. Melainkan, hanya dilakukan penataan ulang.

    “Jadi sesuai arahan Mas Lindra, tidak ada pemutusan kerja. Para tenaga Non-PNS Pemkab Tuban yang selama ini berkontribusi tetap bisa bekerja sesuai aturan yang berlaku,” ujar Sekda Tuban. Rabu (17/09/2025).

    Pihaknya berkomitmen untuk terus memperjuangkan nasib pegawai Non-PNS. Sehingga, penataan pegawai yang dilakukan sesuai regulasi dari pemerintah pusat dengan memperhatikan kesejahteraan pegawai.

    “Alhamdulillah, sebanyak 712 Non-PNS yang terdata di database BKN sudah tuntas, sekarang masih dalam tahap pemberkasan,” imbuhnya.

    Lanjut, Non-PNS Pemkab Tuban yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI dan tidak lolos seleksi PPPK tahap I diberikan kesempatan menjadi PPPK Paruh Waktu. Sedangkan, Non-PNS yang tidak masuk dalam data BKN, Pemkab Tuban akan melakukan penataan ulang melalui mekanisme tertentu sesuai regulasi.

    “Jadi penataan pegawai Non-PNS di setiap pemerintah daerah berbeda-beda, disesuaikan dengan target pimpinan daerah, arah kebijakan pemerintah daerah, dan kemampuan anggaran,” kata Sekda Tuban.

    Akan tetapi pihaknya memikirkan nasib Non-PNS yang tidak masuk sebagai PPPK Paruh Waktu akan dialih dayakan ke BLUD, BUMD, atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemkab Tuban. Namun, solusi ini membutuhkan proses transisi yang tidak mudah.

    “Masih membutuhkan penganggaran yang detail, waktu, serta tahapan sesuai regulasi. Sehingga, harapan kami agar pegawai Pemkab Tuban bersabar mengikuti proses tersebut,” pungkasnya. [dya/ian]

  • Pasar Sore Tuban Dua Kali Ambruk, Pemkab Siapkan Revitalisasi untuk Dongkrak Ekonomi

    Pasar Sore Tuban Dua Kali Ambruk, Pemkab Siapkan Revitalisasi untuk Dongkrak Ekonomi

    Tuban (beritajatim.com) – Usai ambruk, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban bakal revitalisasi bangunan Pasar Sore Tuban, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Diskopumdag) Tuban masih mengkaji.

    Kepala Diskopumdag Tuban, Gunadi mengatakan bahwa sudah 2 kali bangunan Pasar Sore Tuban ambruk, yang pertama di tahun 2024 dan yang kali kedua 2 hari yang lalu. “Sebetulnya Pasar Sore ini sudah tidak boleh ditempati karena memang bakal direvitalisasi,” ujar Gunadi. Sabtu (06/09/2025).

    Perencanaan revitalisasi ini juga pernah disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban. Namun, masih kata Gunadi, bahwa pihaknya menunggu aturan teknis dari Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky. “Entah itu dibangun serupa atau dibuat ruang terbuka, yang pasti untuk memajukan perekonomian di Kabupaten Tuban,” imbuhnya.

    Adapun faktor ambruknya Pasar Sore Tuban, menurut Gunadi memang bangunan sudah lama dan rapuh. “Jadi terkena angin laut terus-terusan, sehingga rapuh,” kata Gunadi.

    Oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar bangunan tersebut tidak lagi ditempati. Sebab, Diskopumdag sendiri telah memberhentikan retribusi sejak tahun 2024 dan melarang aktivitas berjualan disana. “Sudah kami beri papan larangan agar tidak berjualan atau menempati bangunan ini,” pungkasnya. [dya/kun]

  • Bangunan Pasar Rakyat Tuban Miliaran Rupiah Berakhir Mangkrak, Tanggung Jawab Siapa?

    Bangunan Pasar Rakyat Tuban Miliaran Rupiah Berakhir Mangkrak, Tanggung Jawab Siapa?

    Liputan6.com, Tuban – DPRD Kabupaten Tuban merasa geram melihat kondisi bangunan Pasar Rakyat Kenduruan yang dibiarkan mangkrak bertahun-tahun. Oleh sebab itu, wakil rakyat mendorong pemerintah segera mencari solusi supaya bangunan bernilai miliaran di era mantan Bupati H. Fathul Huda bisa segera difungsikan.

    “Kami mendorong dinas terkait segera memikirkan langkah pemanfaatannya agar bangunan pasar ini bisa segera difungsikan sebagai mana mestinya,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Tuban, Luqmanul Hakim, Selasa (8/7/2025).

    Ia menyayangkan revitalisasi pasar rakyat yang dibangun dengan dana miliaran rupiah terkesan dibiarkan tak terpelihara sehingga mengalami kerusakan pada bangunannya.

    Oleh sebab itu, wakil rakyat dari Partai Nasdem ini akan mengevaluasi kinerja dinas, dan pihak-pihak terkait agar keberadaan pasar rakyat ini bisa segera difungsikan. Salah satu tujuannya untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat.

    “Pasar itu dibangun dengan tujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Kalau hari ini justru terbengkalai, artinya ada yang perlu dievaluasi. Kami mendorong dinas terkait segera memikirkan langkah pemanfaatannya,” terang Luqmanul Hakim.

    Luqman berharap Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky tidak lepas tangan terhadap persoalan tersebut. Sebab, bangunan itu telah menjadi aset pemerintah dan dibangun menggunakan uang rakyat miliaran rupiah yang bersumber dari dana pusat dan daerah.

    “Keberadaan pasar bukan hanya soal bangunan, tapi juga menyangkut hajat hidup masyarakat Kabupaten Tuban,” jelas Luqman.

    Masalah itu tampaknya belum serius direspon oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban. Sebab, Kepala Dinas Koperasi, UMK dan Perdagangan Kabupaten Tuban, Agus Wijaya, ketiak dikonfirmasi lewat pesan singkat diminta untuk menunggu.

    Pemberitaan sebelumnya, bangunan Pasar Rakyat Kenduruan di Desa Sidomukti, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban ini dibangun menggunakan Dana Tugas Pembantuan APBN yang disalurkan lewat Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebesar Rp 4 miliar.

     

  • Bangunan Pasar Rakyat Tuban Miliaran Rupiah Berakhir Mangkrak, Tanggung Jawab Siapa?

    Dibangun Miliaran Rupiah, Bangunan Pasar Rakyat Kenduruan Tuban Berujung Mangkrak

    Liputan6.com, Tuban – Proyek revitalisasi Pasar Rakyat Kenduruan era mantan Bupati Tuban H Fathul Huda, terkesan dibiarkan mangkrak bertahun-tahun. Akibatnya, kondisi pasar yang dibangun menghabiskan uang rakyat miliaran itu sangat memprihatinkan dan tak terawat.

    “Bangunan sudah jadi tapi dibiarkan mangkrak,” kata Marwan, seorang warga Kenduruan, Tuban, Rabu (2/7/2025).

    Hasil penelusuran situs resmi milik Pemkab Tuban, keberadaan Pasar Rakyat Kenduruan di Desa Sidomukti, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban itu dibangun menggunakan Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia sebesar Rp4 miliar.

    Pemkab Tuban juga mengucurkan dana yang masing-masing Rp200 juta bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2019 dan 2010. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembangunan pagar depan, saluran air, dan jalan akses masuk pasar.

    Kemudian Pasar Rakyat Kenduruan yang digadang-gadang untuk membangkitkan perekonomian masyarakat setempat itu diresmikan oleh Bupati Tuban H Fathul Huda dan Wabup Noor Nahar Hussein pada awal Desember 2020.

    Pasar tipe D yang telah diresmikan itu memiliki 18 unit kios, 96 unit los, kantor pengelola pasar, musala, ATM, toilet, dan pembuangan sampah sementara.

    Satu tahun kemudian, pemerintah setempat kembali menggelontorkan anggaran lagi sekitar Rp1,7 miliar di tahun 2021 silam. Dana itu untuk penambahan fasilitas seperti sarana listrik, air, pembangunan tempat parkir, plengsengan dan saluran pendukung lainnya.

    Namun saat ini kondisi pasar itu malah tidak difungsikan sebagai mana fungsinya, dan terkesan dibiarkan oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky. Ironisnya, kondisi bangunan pasar yang sudah menjadi aset Pemkab Tuban itu sudah mulai tampak rusak, banyak rumput, dan tak terawat.

    “Kami sudah pesimis dari awal terkait bangunan pasar rakyat ini. Karena di sini sudah ada pasar tradisional desa. Kenapa bangun pasar lagi,” kata warga merasa prihatin.

    Kepala Dinas Koperasi, UMK dan Perdagangan Kabupaten Tuban, Agus Wijaya, belum bisa menjelaskan kondisi pasar rakyat tersebut ketika dikonfirmasi lewat pesan singkat lewat WhatsApp. Termasuk, pihaknya belum mampu menerangkan terkait apa yang menjadi kendala sampai saat ini kondisi pasar masih tidak difungsikan.

  • Peternak Muda Tuban Girang, Sapinya Seberat 1,2 Ton Dibeli Prabowo untuk Kurban

    Peternak Muda Tuban Girang, Sapinya Seberat 1,2 Ton Dibeli Prabowo untuk Kurban

    Tuban (beritajatim.com) – Kebahagiaan terpancar dari wajah peternak muda asal Desa Kedungrejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Ali Jamaludin, peternak dari Nur Aini Farm, tak menyangka sapi peliharaannya yang diberi nama Arjuna Doser, dengan bobot mencapai 1,2 ton, dibeli langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk dijadikan hewan kurban pada perayaan Iduladha 1446 Hijriah, Jumat (6/6/2025).

    Sapi raksasa itu kemudian diserahkan secara simbolis kepada Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky dan disalurkan ke Masjid Agung Tuban. Penyerahan dilakukan setelah pelaksanaan Sholat Idul Adha yang diikuti Bupati Tuban bersama Wakil Bupati Joko Sarwono serta jajaran Forkopimda di Masjid Agung Tuban.

    “Rasanya senang sekali,” ujar Ali Jamaludin, menahan haru. Sapi tersebut telah dirawat dengan penuh perhatian selama empat tahun, menggunakan metode penggemukan alami berbasis inspirator buatan.

    Mas Lindra, sapaan akrab Bupati Tuban, mengungkapkan rasa syukur atas perhatian Presiden RI kepada pelaku peternakan lokal. Ia mengatakan, pembelian hewan kurban secara langsung dari peternak daerah menjadi wujud nyata dukungan terhadap kemandirian pangan dan ekonomi rakyat.

    “Alhamdulilah hari ini Kabupaten Tuban mendapatkan berkah dari bapak presiden dan beliau menginstruksikan seluruh Kabupaten/kota di Indonesia juga bisa mengambil langsung kepada peternak,” kata Mas Lindra.

    Ia menjelaskan, sapi milik peternak muda tersebut berhasil mencapai berat 1,2 ton setelah perawatan intensif selama empat tahun. Kepercayaan dari Presiden Prabowo menjadi bukti bahwa kualitas ternak lokal patut diperhitungkan.

    “Alhamdulilah ini dirawat selama 4 tahun dan anak muda ini bisa mengembangkan sampai beratnya 1,2 ton,” imbuhnya.

    Presiden Prabowo, menurut Mas Lindra, menitipkan pesan agar hewan kurban dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk anak yatim dan kaum duafa. Inisiatif ini sekaligus bagian dari upaya peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi daging berkualitas.

    “Insya Allah target beliau makan sehat bergizi juga akan ditargetkan pada hewan kurban ini,” jelasnya.

    Selain sapi kurban dari Presiden RI, Masjid Agung Tuban juga menerima delapan ekor hewan kurban lainnya dari perusahaan dan mitra seperti SIG Pabrik Tuban, PT SBI, PT TPPI, dan sejumlah pihak lainnya.

    Mas Lindra menambahkan, Ali Jamaludin sempat menitikkan air mata saat proses serah terima berlangsung. “Mukanya ini sedih karena mau disembelih sapinya,” ucapnya menutup pernyataan. [dya/beq]

  • Bupati Tuban dan Forkopimda Salat Iduladha di Masjid Agung, Terima Hewan Kurban dari Presiden Prabowo

    Bupati Tuban dan Forkopimda Salat Iduladha di Masjid Agung, Terima Hewan Kurban dari Presiden Prabowo

    Tuban (beritajatim.com) – Suasana khidmat mewarnai perayaan Idul Adha 1446 H di Masjid Agung Tuban, Jumat (6/6/2025), yang dihadiri langsung oleh Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, Wakil Bupati Joko Sarwono, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Rombongan tampak kompak mengenakan baju putih dan peci hitam, serta turut menyapa warga usai pelaksanaan salat.

    Pelaksanaan salat Idul Adha tahun dipimpin oleh Ustad Abdulloh Mujabul Marom, pengasuh Pondok Pesantren As Shomadiyah Tuban, yang bertindak sebagai Imam sekaligus Khotib.

    “Mari semuanya kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, melalui penyembelihan hewan kurban menjadi implementasi dari keikhlasan untuk bersedekah dan amal yang paling dicintai oleh Allah SWT,” ungkap Ustad Abdulloh dalam khutbahnya.

    Ia menegaskan bahwa waktu penyembelihan hewan kurban berlangsung selama empat hari, yakni mulai 10 hingga 13 Dzulhijah. “Harapannya dengan berkurban akan melatih diri ikhlas dan menjadi tabungan pahala di akhirat kelak,” imbuhnya.

    Bupati Tuban yang akrab disapa Mas Lindra turut menyampaikan makna mendalam dari Idul Adha. Menurutnya, hari raya ini bukan sekadar seremoni kurban, melainkan pengingat akan keteladanan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS dalam hal keikhlasan, kepatuhan, dan pengorbanan.

    “Semangat berkurban adalah semangat berbagi, semangat membangun solidaritas sosial, dan memperkuat kepedulian kepada sesama, khususnya mereka yang membutuhkan,” terang Mas Lindra.

    Ia juga menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai pengorbanan dan keikhlasan di tengah dinamika kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini, kata dia, penting tidak hanya bagi individu tetapi juga dalam konteks pemerintahan daerah.

    “Kami Pemkab Tuban akan terus berkomitmen untuk mendukung kegiatan keagamaan dan sosial, termasuk pelaksanaan kurban, dengan harapan nilai-nilai luhur dari ibadah ini dapat memperkuat karakter dan kebersamaan masyarakat kita,” tambahnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Mas Lindra juga menyampaikan bahwa Kabupaten Tuban menerima hewan kurban berupa sapi seberat 1,2 ton dari Presiden RI, Prabowo Subianto. “Hari ini juga kami menerima hewan kurban sapi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang beratnya 1,2 ton,” pungkasnya.

    Momentum Idul Adha ini diharapkan menjadi sarana mempererat tali persaudaraan, menumbuhkan empati, serta memperkuat sinergi antar elemen masyarakat dalam membangun Kabupaten Tuban yang religius dan berdaya saing. [dya/suf]

  • Dengar Keluhan Pedagang Pantai Boom, Bupati Tuban Siapkan Penataan dan Pelatihan

    Dengar Keluhan Pedagang Pantai Boom, Bupati Tuban Siapkan Penataan dan Pelatihan

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky bersama Wakil Bupati Drs. Joko Sarwono melakukan kunjungan dan diskusi langsung dengan para pedagang di kawasan wisata Pantai Boom Tuban, Kamis (5/6/2025). Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi pelaku usaha mikro yang menggantungkan hidupnya di kawasan tersebut.

    Dalam suasana santai dan penuh keakraban, Mas Lindra—sapaan akrab Bupati Tuban—duduk lesehan membaur bersama para pedagang untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka. Ia menyebut, saat ini jumlah pedagang di Pantai Boom mencapai sekitar 170 orang, termasuk pedagang yang sebelumnya direlokasi dari kawasan Alun-alun Tuban.

    “Ini adalah bentuk kepedulian kami untuk memastikan para pedagang tetap bisa berjualan dengan nyaman dan berdaya saing. Pemkab akan menata kawasan Pantai Boom secara menyeluruh, mulai dari kios, area parkir, hingga sistem pengelolaan pedagang,” ujar Mas Lindra.

    Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky saat diskusi dengan para pedagang di kawasan Pantai Boom Tuban.

    Salah satu poin penting dari hasil diskusi adalah rencana penerapan jadwal jualan bergilir, agar tidak ada dominasi dan seluruh pedagang mendapat kesempatan yang adil.

    “Kami minta jadwal jualan disepakati bersama. Tidak boleh ada yang merasa lebih berhak dari yang lain,” tegasnya.

    Selain penataan fisik dan manajemen, Pemkab Tuban juga akan memberikan pelatihan pengembangan usaha kepada para pedagang. Tujuannya, agar mereka tidak hanya menjual makanan dan minuman, tapi juga bisa menambah nilai jual dengan produk aksesori, kerajinan tangan, dan oleh-oleh khas Tuban.

    “Variasi produk akan membuat Pantai Boom lebih menarik bagi wisatawan. Kita akan fasilitasi pelatihan agar ekonomi mereka naik kelas,” tambah Mas Lindra.

    Tahapan pendataan dan pelatihan akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat, dengan harapan kawasan Pantai Boom bisa menjadi destinasi wisata yang lebih tertata, nyaman, dan inklusif bagi seluruh pengunjung.

    “Penataan ini bukan hanya soal wajah kawasan, tapi juga soal mengangkat ekonomi warga. Harapan kita, jumlah wisatawan juga meningkat seiring perbaikan yang dilakukan,” pungkasnya. [dya/but]

  • Jabatan Kepala DLHP Tuban Kosong, Bambang Irawan Dilantik Jadi Staf Ahli Bupati

    Jabatan Kepala DLHP Tuban Kosong, Bambang Irawan Dilantik Jadi Staf Ahli Bupati

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky hari ini resmi melantik dan mengambil Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemkab Tuban, Selasa (03/06/2025) di Pendapa Kridha Manunggal Tuban.

    Adapun pejabat yang dilantik yaitu Ir. Bambang Irawan yang semula menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Tuban kini resmi berganti jabatan atau ditugaskan sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM yang sempat kosong.

    Mas Lindra sapaan akrab Bupati Tuban mengatakan bahwa pelantikan dilakukan sebagai bentuk regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan OPD Pemkab Tuban. Mengingat, Bambang Irawan akan memasuki masa purna dalam kurun waktu 3 bulan.

    “Tanpa mengurangi rasa hormat, beliau memiliki prestasi yang sungguh luar biasa dalam memimpin DLHP Tuban,” ujar Mas Lindra.

    Menurutnya, mutasi jabatan ini diperlukan dan akan menjadi budaya baru yang akan diterapkan di Pemkab Tuban agar masa transisi tidak terjadi kendala dan program yang ditetapkan harus terus dikejar meski pimpinan OPD mengalami perubahan.

    “Pimpinan OPD harus melakukan kaderisasi sebelum memasuki masa purna, mulai dari program kerja tiap OPD harus tersampaikan hingga staf dan mampu membentuk sistem dan budaya kerja yang baik,” tegasnya.

    Sehingga program kerja yang disusun dapat terus dijalakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kaderisasi sangat diperlukan agar progres program kerja dapat terus terjaga dan tidak terputus.

    “Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bambang Irawan yang telah menorehkan sejumlah prestasi selama menjabat Kepala DLHP Tuban, salah satunya mampu mempertahankan prestasi dalam menjaga lingkungan hidup kaitannya dengan penghargaan Adipura dan Adhiwiyata,” bebernya.

    Ia juga berpesan, agar Bambang Irawan tetap memberikan masukan sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM dan memberikan pemikiran inovatif yang ditelurkan selama menjabat sebagai Kepala DLHP dapat dikembangkan pada bidang kemasyarakatan dan SDM. [dya/ian]