Xcloud.id

Tag: Aditya Halindra

  • Peringatan Hari Jadi Tuban, Mas Lindra Awali Ziarah Makam Leluhur

    Peringatan Hari Jadi Tuban, Mas Lindra Awali Ziarah Makam Leluhur

    Tuban (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-732 Kabupaten Tuban, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., bersama Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono dan jajaran Forkopimda Kabupaten Tuban mengawali serangkaian kegiatan yang pertama yakni ziarah ke makam para leluhur yang ada di Kabupaten Tuban.

    Selain Mas Lindra sapaan akrab Bupati Tuban, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., juga mengikuti diserta para pimpinan instansi vertikal dan perbankan, pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Tuban.

    Mas Lindra menyampaikan bahwa kegiatan ziarah ini merupakan wujud penghormatan dan rasa terima kasih kepada para pendahulu yang telah berjuang membangun Tuban sejak masa awal berdirinya dan bukan hanya sekadar seremoni, tetapi momentum untuk merenungkan perjuangan para leluhur.

    “Dari mereka kita belajar tentang pengabdian, keberanian, dan semangat membangun Tuban yang harus terus kita lanjutkan,” ungkap Mas Lindra. Senin (10/11/2025).

    Ia juga menambahkan, bahwa ziarah ini merupakan serangkaian memperingati Hari Jadi Kabupaten Tuban dan menjadi momen penting untuk memperkuat rasa cinta terhadap daerah, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun Tuban yang lebih maju.

    “Kita ingin semangat para pendahulu ini menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya dan membawa Tuban menjadi kabupaten yang berdaya saing tinggi, sejahtera, dan berkarakter,” imbuhnya.
    Adapun ziarah kali ini dimulai di Makam Brawijaya V, Makam Tjitrosoman, Makam Sunan Bejagung Lor, Makam Dandang Wacana, Makam Sujono Putro, Makam Ronggolawe, Makam Sunan Bonang dan berakhir di Makam Ibrahim Asmoroqondi.

    “Ziarah makam leluhur ini juga menjadi simbol kesatuan dan kekompakan jajaran pemerintah daerah bersama Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat,” terang Bupati Tuban.

    Menurutnya, momentum Hari Jadi bukan sekadar perayaan, tetapi refleksi, dengan berziarah bersama, mengingatkan bahwa keberadaan kita hari ini adalah hasil perjuangan panjang. “Tugas kita adalah melanjutkan perjuangan itu dengan kerja nyata,” bebernya.

    Selain itu, ziarah makam leluhur menjadi tradisi rutin setiap setahun sekali menjelang perayaan peringatan Hari Jadi Tuban. Serta, senantiasa mengingat perjuangan dan sebagai bentuk penghormatan. Serta, pentingnya nilai-nilai sejarah dan budaya yang melekat kuat dalam jati diri masyarakat Tuban. [dya/aje]

  • DPRD Tuban dan Pemkab Setujui Bersama Tahun Anggaran 2026 Diproyeksikan Mengalami Penurunan

    DPRD Tuban dan Pemkab Setujui Bersama Tahun Anggaran 2026 Diproyeksikan Mengalami Penurunan

    Tuban (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban menggelar rapat paripurna dalam rangka membahas 3 agenda bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab Tuban) yang turut dihadiri Bupati Tuban serta Wakil Bupati.

    Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, S.K.M mengatakan bahwa hari ini membahas 3 agenda yakni yang pertama penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2026, yang kedua penyampaian kesimpulan banggar dan pendapat akhir fraksi-fraksi tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026, ketiga persetujuan bersama dan penandatanganan berita acara antara Bupati dengan pimpinan DPRD Tuban tahun anggaran 2026.

    “Tiga agenda sudah kita selesaikan dengan baik. Pembahasannya sudah panjang mulai awal Oktober kemarin sampai hari ini persetujuan untuk anggaran tahun 2026,” ujar Sugiantoro. Senin (10/11/2025).

    Diketahui, tahun 2026 Kabupaten Tuban akan melakukan efisiensi karena ada penurunan dana transfer dari pusat. Sehingga, pihaknya berharap kepada pemerintah daerah yang telah disampaikan dalam rapat paripurna ada penurunan anggaran sampai Rp600 sekian miliar, sehingga program skala pembangunan betul-betul di prioritaskan.

    “Jadi seperti yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kami berharap dan mendorong pemerintah untuk betul betul meningkatkan pendapatan asli daerah atau PADnya yang diproyeksikan sampai dengan Rp800 miliar bisa tercapai sehingga bisa memaksimalkan program prioritas yang ada,” imbuhnya.

    Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyampaikan bahwa memang betul tahun 2026 Kabupaten Tuban akan melakukan efisiensi karena ada penurunan dana transfer dari pusat sekitar Rp530 miliar, yang biasanya APBD Kabupaten Tuban sekitar Rp3,4 Triliun tahun sebelumnya dan sekarang diproyeksikan sekitar Rp2,7 triliun.

    “Lalu, ada pendapatan estimasi di tahun 2025 terhadap Silpa kurang lebih Rp297 miliar, sehingga di tahun 2026 dana yang kita kelola kurang lebih Rp2,9 triliun,” tutur Mas Lindra sapanya.

    Menurutnya, dengan efisiensi ini pemerintah Kabupaten Tuban tidak ada niatan sedikit pun untuk menurunkan pelayanan publik di masyarakat, sehingga ketika ada anggaran-anggaran skala prioritas tetap berfokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan ada event event khususnya ekonomi kreatif.

    “Artinya semua anggaran yang kita kelola di tahun 2026 tidak ada sedikit pun kita mengurangi pelayanan kepada masyarakat yang kita efisiensi khusus internal pemerintah itu sendiri,” tambahnya.

    Nantinya, setelah ini bakal disetujui dan diusulkan kepada Provinsi untuk di lakukan fasilitasi, lalu kembali dan dilakukan numerik serta persetujuan kembali. “Hampir sebagian besar di internal banyak yang kita koreksi banyak yang kita pangkas,” pungkasnya. [dya/ian]

  • Diisukan Terima Jatah, Bupati Tuban Ngaku Cuma Diminta Siapkan Lahan Dapur MBG

    Diisukan Terima Jatah, Bupati Tuban Ngaku Cuma Diminta Siapkan Lahan Dapur MBG

    Liputan6.com, Tuban – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, menegaskan bahwa Pemkab Tuban tidak menerima jatah apa pun dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menepis isu yang beredar, dan menyebut bahwa peran pemerintah daerah hanya sebatas menyiapkan lahan untuk pembangunan dapur dari program prioritas Presiden Prabowo tersebut.

    “Kita hari ini diminta, salah satunya untuk mempersiapkan lahan yang akan ditempati MBG. Nggak ada namanya jatah-jatahan,” tegas Bupati Tuban, Senin (20/10/2025).

    Menurutnya, hingga saat ini Pemkab Tuban telah menyiapkan dua lokasi untuk mendukung pelaksanaan program nasional tersebut. Dua lahan itu berada di wilayah Kecamatan Palang dan Compreng, Kecamatan Widang.

    “Sementara ini masih dua tanah yang disiapkan pemerintah, berada di Palang dan Compreng Widang,” tegas Bupati Tuban dua periode itu.

    Selain mempersiapkan lahan baru, Bupati Halindra juga menyoroti adanya evaluasi terhadap salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Tambakboyo. Dimana, dapur tersebut diberi sanksi berupa penutupan sementara sebagai bagian dari evaluasi dan bentuk komitmen pemerintah dan Satgas untuk memastikan kualitas pelayanan program MBG bisa berjalan sesuai standar.

    “SPPG Tambakboyo sudah diberi sanksi sementara sampai proses evaluasi selesai. Saat ini masih ditutup,” jelas Bupati Tuban.

    Ketua DPD Partai Golkar tiga periode itu juga menilai, jika dalam pelaksanaan program tersebut ditemukan satu atau dua kekeliruan maupun kekurangan, hal itu masih bisa diperbaiki. Sebab, niat baik Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan gizi bagi masyarakat bukan hal yang mudah dan butuh kerjasama dari semua pihak.

    “Kalau dicari celahnya satu per satu, nggak akan ada habisnya. Tapi sebagai masyarakat yang bersyukur, kita harus melihat sisi positifnya,” tambahnya.

     

  • Bupati Tuban Minta Maaf Tak Bisa Penuhi Permintaan PKL, Tegaskan Penataan Alun-Alun demi Kepentingan Bersama

    Bupati Tuban Minta Maaf Tak Bisa Penuhi Permintaan PKL, Tegaskan Penataan Alun-Alun demi Kepentingan Bersama

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyampaikan permohonan maaf kepada para pedagang kaki lima (PKL) yang menuntut untuk kembali berjualan di kawasan Alun-Alun Tuban. Ia menegaskan, penataan kawasan tersebut merupakan upaya menjaga kepentingan bersama agar ruang publik tetap tertib, nyaman, dan dinikmati seluruh warga.

    “Kami mengapresiasi semua bentuk keinginan teman-teman PKL, artinya Tuban ini bukan milik satu atau dua orang saja. Kalau ditanya solusi dari pemerintah apa ya kami sudah menyampaikan, sejak lama PKL itu berada di Alun-Alun jaman dahulu kita sudah menyiapkan kios,” ujar Mas Lindra, sapaan akrab Bupati Tuban, usai menghadiri rapat paripurna, Jumat (17/10/2025).

    Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi alternatif bagi PKL, seperti di lapangan Kebonsari dan kawasan Pantai Boom Tuban. Selain itu, selama 10 bulan terakhir, para pedagang mendapatkan pendampingan dan pelatihan agar mampu menyesuaikan diri dengan tren pasar dan menarik minat pembeli.

    “Kita juga memberikan tempat yang dekat yaitu di Pantai Boom, lalu apakah Pantai Boom itu tertata dengan baik atau tidak, itu bentuk komitmen kita bersama,” terang Mas Lindra.

    Menurutnya, penataan wajah baru Alun-Alun Tuban sudah lama dinantikan masyarakat. Karena itu, meski memahami aspirasi para PKL, ia berharap mereka juga menghormati kepentingan publik yang lebih luas.

    “Saya menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya kalau memang dirasa belum memberikan pelayanan yang terbaik, tetapi kami semua berniatan untuk menjembatani seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban,” tegasnya.

    Di sisi lain, kebijakan ini menuai beragam tanggapan. Nadia, warga Tuban, mengaku senang dengan kondisi Alun-Alun Tuban saat ini yang lebih tertata dan bersih.

    “Sekarang jadi lebih bersih, tertata rapi, sesekali saya lari-lari di sini karena tempatnya nyaman,” ujarnya.

    Namun, ada juga warga yang menyoroti dampak ekonomi bagi para PKL. Syafi’i, warga Kecamatan Semanding, menilai pemindahan ke Pantai Boom bisa mengurangi pendapatan pedagang.

    “Ya setuju-setuju aja sih Alun-Alun Tuban kayak gini bagus, tapi ya kasihan memang, kalau awalnya jualan di Alun-Alun sehari untung Rp100 ribu di Boom bisa Rp50 ribu, misalnya,” katanya. [dya/beq]

  • Pemkab Tuban Bakal Jalani Penyusutan Anggaran di Tahun 2026 Diproyeksikan Rp 2,9 Triliun

    Pemkab Tuban Bakal Jalani Penyusutan Anggaran di Tahun 2026 Diproyeksikan Rp 2,9 Triliun

    Tuban (beritajatim.com) – Anggaran tahun 2026 diperkirakan bakal mengalami penyusutan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban harus siap dengan kondisi fiskal yang lebih ketat.

    Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 ini turun secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya lantaran pemangkasan transfer ke daerah (TKD).

    Dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat 17 Oktober 2025, dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Sugiantoro mengatakan bahwa adanya penyusutan atau pengurangan dana transfer, sehingga diproyeksikan tahun 2026 Rp 2,9 triliun

    “Sehingga, dari pusat menuntut pemerintah daerah secara betul-betul secara maksimal memanfaafkan sumber-sumber PAD yang ada,” ujar Sugiantoro.

    Dari penyusutan Rp 2,9 triliun, jumlah ini turun sekitar Rp 400 hingga Rp 500 miliar dari APBD 2025 yang mencapai Rp 3,4 triliun. Sehingga, para fraksi juga menyampaikan upaya-upaya agar memaksimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perhotelan dan lain sebagainya. Sehingga, ada dana pemasukan.

    Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky membenarkan adanya proyeksi APBD tahun 2026 dari Pemerintah Kabupaten Tuban sementara sekitar Rp 2,9 triliun.

    “Dulunya kita di tahun 2025 kurang lebih sekitar Rp 3,4 triliun. Jadi, ada penurunan Rp 400 sampai Rp 500 miliar,” kata mas Lindra sapaannya.

    Namun, berkaitan dengan proyek strategis yang bersinggungan langsung dengan masyarakat akan tetap menjadi prioritas. Sehingga harapan masyarakat terhadap pelayanan publik akan tetap berjalan dengan baik.

    “Insyaallah tahun 2026 beberapa proyek yang strategis, yang langsung berhadapan dengan masyarakat, itu tidak akan begitu penurunan yang signifikan,” paparnya.

    Adapun program yang tetap menjadi prioritas yakni memastikan sektor pendidikan dan kesehatan tidak akan terdampak dari pemangkasan anggaran. Sedangkan, pembangunan infrastruktur dipastikan mengalami penyesuaian akibat turunnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat.

    “Tetapi, kita juga tidak berhenti di situ saja. Kita tetap berkreatif dan mencari inovasi-inovasi baru,” pungkasnya. [dya/ted]

  • Bupati Tuban Resmi Melantik Dua Pejabat Kepala DLHP dan Dispendukcapil

    Bupati Tuban Resmi Melantik Dua Pejabat Kepala DLHP dan Dispendukcapil

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., resmi melantik dua pejabat tinggi pratama di lingkup Pemkab Tuban diantaranya Agung Triwibowo sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) serta Anthon Tri Laksono sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Tuban.

    Mas Lindra sapaan Bupati Tuban mengatakan bahwa kedua OPD tersebut memiliki peran penting dalam pelayanan publik. Sehingga, hari ini mereka resmi dilantik sejalan dengan tantangan yang kian kompleks harus mampu memberikan inovasi nyata bagi masyarakat.

    “Tantangan yang ada harus dijawab dengan terobosan dan inovasi yang menyentuh serta berdampak langsung pada masyarakat,” ucap Mas Lindra. Senin (29/09/2025).

    Ia berharap pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan dan bergerak cepat dalam menjalankan tugas, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

    “Jadi dua pejabat yang dilantik hari ini merupakan pejabat senior yang sudah berpengalaman,” imbuhnya.

    Sehingga, dengan pengalaman tersebut, keduanya diharapkan mampu menyusun kebijakan dan program yang tepat sasaran. “Harapannya jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Mas Lindra.

    Sebab, tantangan yang semakin kompleks serta tuntutan percepatan layanan masyarakat harus dijawab Pemkab Tuban dengan langkah konkret. Seperti halnya peran Disdukcapil yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, dan valid.

    “Karena data kependudukan menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan berbagai program pemerintah,” tambahnya.

    Sementara itu, pentingnya peran DLHP dalam pengelolaan lingkungan hidup diharapkan menghadirkan terobosan baru dalam pengelolaan sampah dan penataan kebersihan wilayah, tidak hanya di kawasan perkotaan, tetapi juga hingga kecamatan, harus mampu mengatur alur kendaraan yang melintas, melahirkan kebijakan yang mengakomodasi pengaturan lalu lintas agar sesuai dengan spesifikasi jalan.

    “Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal dan tepat sasaran,” pungkasnya. [dya/ian]

  • Bupati Tuban Serahkan SK Pensiunan Sebanyak 100 ASN

    Bupati Tuban Serahkan SK Pensiunan Sebanyak 100 ASN

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, SE., menyerahkan Surat Keputusan Pensiun dan Pelepasan PNS Purna Tugas TMT 1 Oktober 2025, 1 November 2025, dan 1 Desember 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.

    Adapun jumlah ASN yang menerima SK pensiun sebanyak 100 orang di antaranya 2 pejabat eselon II, 2 pejabat eselon III, 6 pejabat eselon IV/JF, 61 guru, 4 tenaga kesehatan, dan 25 staf. Pejabat eselon II yang menerima SK yakni Inspektur Inspektorat Kabupaten Tuban, Aguk Waluyo Raharjo, serta Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Bambang Irawan.

    Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky yang menyerahkan langsung SK pensiun kepada ASN purna tugas ini menyampaikan terima kasih atas pengabdian dan dedikasi ASN.

    “InsyaAllah segala kebaikan akan dibalas oleh Allah SWT. Meski sudah purna tugas, saya berharap Bapak Ibu tetap bisa memberi manfaat, menjaga silaturahmi, dan terus menjadi bagian dari keluarga besar Pemkab Tuban,” ujar Mas Lindra sapaan Bupati Tuban. Senin (29/09/2025).

    Mas Lindra juga berpesan bahwa nilai sejati pengabdian tidak berhenti pada jabatan, sebab yang akan dikenang sepanjang masa adalah kebaikan, legacy, dan infrastruktur yang ditinggalkan.

    “Seperti pesan orang tua saya, kalau kita dikritik, bersyukurlah, karena itu tanda masih ada harapan yang harus diperjuangkan, doakan Tuban bisa menjadi kabupaten yang semakin maju dan disegani,” imbuhnya.

    Sementara itu, mewakili ASN purna tugas, Inspektur Inspektorat Tuban, Aguk Waluyo Raharjo menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemkab. “Terima kasih karena kami menerima SK dan dilepaskan langsung oleh Mas Bupati,” tutur Aguk Waluyo Raharjo.

    Pihaknya selama ini sudah mengabdi selama 33 tahun 8 bulan, tentu banyak yang sudah dilakukan, meski mungkin ada hal yang kurang optimal.

    “Atas hal itu, kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang optimal dan terima kasih untuk semuanya,” tutup Aguk Waluyo Raharjo. [dya/ian]

  • Sebanyak 195 Aparatur di Tuban Terima SK Pengangakatan PPPK Tahap 2

    Sebanyak 195 Aparatur di Tuban Terima SK Pengangakatan PPPK Tahap 2

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 Formasi Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban kepada 195 orang.

    Adapun penyerahan SK dilaksanakan di Pendapa Kridha Manunggal Tuban, dihadiri Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono, M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., serta pimpinan OPD dan camat.

    Mas Lindra sapaan Bupati Tuban menyampaikan bahwa pengangkatan PPPK ini merupakan bukti nyata komitmen Pemkab Tuban dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Pemkab Tuban terus berkomitmen memberikan kesempatan bagi para honorer untuk meningkatkan kesejahteraannya,” tutur Mas Lindra. Senin (29/09/2025).

    Menurutnya, seleksi PPPK tahap 2 ini, Pemkab Tuban memberikan kesempatan kepada pegawai yang telah lama berkontribusi dan mengabdi di lingkungan Pemkab Tuban.

    “Ini menjadi bukti konkret komitmen Pemkab dalam meningkatkan kualitas SDM ASN, sehingga saya berpesan kepada seluruh ASN agar amanah yang diterima dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Mas Lindra.

    Pihaknya juga meminta para PPPK menjadikan jabatan tersebut sebagai wujud pengabdian dan kontribusi nyata bagi bangsa, khususnya masyarakat Kabupaten Tuban.

    “Jadikan amanah ini sebagai bentuk pengabdian dan kontribusi bagi bangsa, terutama kepada warga Kabupaten Tuban,” imbuhnya.

    Sebab, ASN adalah pondasi bagi Pemkab Tuban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Setelah ini, pihaknya juga akan melakukan evaluasi rutin setiap tahun terhadap kinerja ASN, termasuk PPPK.

    “Tujuannya untuk memastikan personel yang ditempatkan di unit kerja bekerja sebagaimana mestinya, sekaligus menstimulus ASN untuk berkontribusi lebih besar melalui terobosan dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pesan saya segera beradaptasi dan bekerja profesional,” serunya. [dya/ian]

  • Sukses Gelar Tera Swara Kali Pertama, Dekranasda Tuban Bakal Bikin Serupa

    Sukses Gelar Tera Swara Kali Pertama, Dekranasda Tuban Bakal Bikin Serupa

    Tuban (beritajatim.com) – Sukses menggelar seni kreatif melalui Tera Swara dengan menyajikan Culture Experience yang berbeda dari sebelumnya.

    Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Tuban bakal menggelar kegiatan serupa

    Hal ini disampaikan oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Tuban, Aulia Hany Mustikasari bahwa event pertama yang digelar pada Sabtu 27 September 2025 di Taman Hutan Kota Abipraya telah berjalan dengan sukses dan lancar.

    “Setelah ini kita akan evaluasi untuk event kedepannya, apakah satu hari cukup atau memang kurang,” ujar Aulia Hany. Minggu (28/09/2025).

    Kakak perempuan Bupati Tuban ini juga menambahkan, pihaknya akan melihat sejauh mana tema event selanjutnya, dengan harapan jika dibawa ke lokasi lain bisa mendukung. “Bisa jadi nanti di Abirama, Alun-Alun Tuban atau Budaya Loka mungkin,” imbuhnya.

    Ia menjelaskan, bahwa latar belakang dari kegiatan ini untuk merangkul seluruh teman-teman kreatif di Kabupaten Tuban mulai dari pengrajin anyaman dari daun lontar, pengrajin Batik Gedog khas Tuban, ekraf, animator, seniman teater dan desain grafis.

    “Melalui kebersamaan dan kesetaraan, harapannya kita bertemu, berkenalan, berkolaborasi untuk mewujudkan suatu hal yang baik dalam bentuk karya nyata yang bisa dinikmati masyarakat Tuban,” ucap wanita yang juga duduk di kursi DPRD Provinsi Jatim itu.

    Adapun serangkaian acara yakni ada pengenalan permainan tradisional untuk anak-anak, Teras Isyarat yakni belajar bahasa isyarat bersama teman-teman inklusif dibuka untuk umum, live music, Immersive Room, pentas monolog dan seni teater.

    “Melalui kegiatan ini tidak hanya dikenal masyarakat Tuban sendiri tapi juga harapannya dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi,” tutup Aulia Hany.

    Sebagai informasi, adapun Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky juga turut hadir dalam kegiatan tersebut dan mendukung penuh event Tera Swara untuk diselenggarakan lebih lanjut, serta memberikan apreasiasi terhadap seni kreatif di Kabupaten Tuban. [dya/ted]

  • PMII Desak Pemkab Tuban Segera Realisasikan Janji Relokasi Pedagang Kaki Lima

    PMII Desak Pemkab Tuban Segera Realisasikan Janji Relokasi Pedagang Kaki Lima

    Tuban (beritajatim.com) – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban kembali menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk segera merealisasikan janji-janji terkait nasib Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdampak kebijakan relokasi alun-alun.

    Kawasan Alun-alun Tuban, yang sebelumnya dipenuhi dengan pedagang, kini telah dirancang menjadi lebih tertata rapi setelah relokasi yang dilakukan Pemkab Tuban. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2018, Pasal 27 Ayat 1 huruf a mengatur larangan bagi PKL untuk berjualan di kawasan tersebut. Meski demikian, janji pemerintah untuk memberikan solusi kepada PKL belum terealisasi, dan kondisi para pedagang semakin memprihatinkan.

    Ahmad Wafa Amrillah, Ketua PC PMII Tuban, mengungkapkan keprihatinannya atas kelanjutan janji yang belum terwujud. “Dalam pertemuan PKL dengan Pemkab Tuban pada 27 Desember 2024, janji-janji yang disampaikan tidak kunjung terealisasi,” ujar Wafa dalam konferensi pers pada Jumat (26/9/2025).

    Menurutnya, sejak relokasi, banyak PKL yang terpaksa gulung tikar atau beralih profesi karena omset mereka turun drastis, bahkan lebih dari 60%.

    Kendati demikian, upaya-upaya pertemuan dengan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, tak memberikan hasil yang diharapkan. Pada Februari 2025, Bupati mengarahkan PKL untuk mencoba lokasi baru selama dua bulan dengan janji evaluasi setelahnya.

    Namun, meski omset menurun, hasil dari kuisioner yang diberikan oleh OPD terkait (Diskopumdag) tidak membuahkan solusi konkret. Pada April 2025, perwakilan PKL kembali menemui Bupati, yang berjanji akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan dinas terkait.

    Namun, hingga kini, janji tersebut belum juga terwujud. Bahkan, pertemuan di berbagai tempat, seperti Fitness Tridarma pada 4 Juni 2025 dan Pasar Sore pada 5 Juni 2025, tidak membawa perubahan yang signifikan bagi keberlangsungan usaha PKL.

    Bahkan, meski ada pelatihan dan arahan terkait administrasi dan izin, para PKL merasa bahwa kebutuhan nyata mereka tidak tersentuh. “Kondisi ini menimbulkan kekecewaan mendalam bagi para PKL,” tegas Wafa.

    Sebagai bentuk protes dan tuntutan, PMII Tuban mengajukan empat langkah solusi yang harus segera diambil Pemkab Tuban. Pertama, Pemkab Tuban harus segera merelokasi PKL ke alun-alun dengan penataan ruang yang lebih strategis.

    Kedua, Pemkab Tuban perlu melakukan kajian ulang terhadap kebijakan penataan ruang publik dan pemberdayaan PKL. Ketiga, DPRD Tuban diharapkan segera mengeluarkan rekomendasi resmi tertulis untuk Pemkab Tuban. Keempat, DPRD dapat menginisiasi kebijakan turunan yang menjamin keberlangsungan usaha PKL di seluruh wilayah Kabupaten Tuban.

    “Boleh semata-mata berlandaskan pada kepentingan penataan ruang kota, tetapi harus mempertimbangkan kondisi riil para pedagang yang menggantungkan hidup dari akses ruang publik tersebut,” tutup Wafa. [dya/suf]