Xcloud.id

Tag: Adita Irawati

  • Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari Besok, Nasib yang Tak Punya BPJS dan Rencana Senyap Prabowo – Halaman all

    Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari Besok, Nasib yang Tak Punya BPJS dan Rencana Senyap Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah memutuskan pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dimulai 10 Februari 2025.

    Ada banyak informasi seputar kesiapan PKG besok, mulai mekanisme, siapa saja yang berhak hingga rencana Presiden Prabowo 10 Februari 2025. 

    Cek kesehatan gratis dimulai pada minggu kedua Februari ini akan menyasar lebih dari 260 juta penduduk Indonesia mulai dari bayi hingga lansia. 

    PKG diperuntukkan bagi mereka yang berusia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas. 

    Pemeriksaan ini tahap awal bisa dilakukan di puskesmas dan klinik. 

    Ada juga PKG khusus diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita di puskesmas dan posyandu.

    PKG juga digelar di sekolah

    PKG juga digelar di sekolah dengan menyasar para pelajar. 

    PKG di sekolah  dimulai Juli 2025 saat tahun ajaran baru. 

    Sasaran PKG di sekolah untuk mereka yang berusia 7-17 tahun. 

     

    Nasib yang tak punya BPJS, bisakah ikut PKG?

    Bagi masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut, tidak ada kewajiban persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan

    Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan, masyarakat yang bukan atau belum menjadi peserta BPJS Kesehatan tetap dapat mendapatkan layanan PKG.

    Ma Uning (48) merasa tenang saat melahirkan buah hatinya karena telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. (Istimewa)

    “Karena pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan program pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia,” ujar Menkes Budi di Kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Meski demikian, pemerintah tetap menganjurkan masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

    Keanggotaan BPJS menjadi penting jika diperlukan tindakan medis lanjutan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan gratis.

    Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas dr. Maria Endang Sumiwi mengatakan BPJS Kesehatan aktif akan memudahkan proses rujukan dan penanganan lebih lanjut jika ditemukan masalah kesehatan.

    Jika hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi medis tertentu, seperti penyakit kronis maka pasien bisa dirujuk ke rumah sakit.

    Dalam kondisi inilah kepesertaan BPJS Kesehatan aktif dapat membantu mengurangi beban biaya perawatan.

    “Jika BPJS Kesehatan belum aktif, masyarakat bisa segera mengaktifkannya. Mengingat proses aktivasi BPJS membutuhkan waktu hingga 14 hari, maka pemberitahuan 30 hari sebelumnya sangat membantu,” lanjutnya.

    Pemerintah berharap masyarakat bisa memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini sebagai langkah awal menjaga kesehatan.

    Rencana senyap presiden Prabowo

    RESHUFFLE DI HARLAH NU – Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan di acara puncak peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam. Prabowo menyinggung soal reshuflle kabinet setelah 100 hari kerja pemerintahannya. (dok. Kompas.com/ Ardito Ramadhan)

    Terpisah, Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Adita Irawati menuturkan, Presiden Prabowo Subianto diprediksi memiliki rencana senyap saat pelaksanaan program Pemeriksaan Gratis (PKG) ini.

    Pravowo tidak hadir dalam kegiatan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang akan resmi dimulai Senin 10 Februari 2025.

    Prabowo ujar Adita, memiliki rencana senyap.

    Presiden diperkirakan lebih memilih mode senyap atau turun langsung melihat pelaksanaan cek kesehatan gratis. 

    “Yang jelas sudah disiapkan ada sekitar 10 titik untuk ditinjau. Tapi kalau dilihat pengalaman Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), kemarin Pak Presiden ini sepertinya lebih memilih untuk melakukan kunjungan senyap,”

    Menurut Adita saat ditemui awak media di kantor Kemenkes Jakarta, Jumat (7/2/2025), Prabowo menegaskan tidak ada seremoni saat peluncuran hari pertama PKG.

    “Jadi tidak ada seremoni, seperti juga himbauan beliau kan, tidak ada seremoni,” kata dia.

    Adita menyampaikan, dalam arahan Prabowo Subianto untuk program cek kesehatan gratis ini.

     

    Prabowo meminta Kemenkes dan pihak terkait benar-benar memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari program ini. 

    “Dipesankan juga untuk tidak menyulitkan masyarakat. Untuk daerah yang belum ada akses telekomunikasi tetap bisa melakukan cek kesehatan gratis. Jadi kata kuncinya, ini harus memberi manfaat dan tidak menyulitkan dalam pelaksanaannya,” ungkap mantan jubir Kemenhub ini. 

     

    Harus unduh aplikasi SATUSEHAT, masyarakat yang tak punya smartphone bisa ikut PKG

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan, warga yang tidak memiliki smartphone tetap bisa mendapatkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).

    Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan Setiaji mengatakan, program kesehatan gratis tetap dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali.

    Unduh sertifikat vaksin Meningitis di aplikasi Satu Sehat. (sehatnegeriku.kemkes.go.id)

    Bagi anggota keluarga seperti anak-anak atau lansia yang tidak memiliki smartphone atau gawai pintar, bisa ditambahkan sebagai profil bertaut di akun SATUSEHAT Mobile milik anggota keluarga lain.

    Ia mengimbau, masyarakat mulai mengunduh aplikasi SATUSEHAT mobile agar memudahkan masyarakat mengakses berbagai informasi program tersebut.

    Masyarakat diharapkan mengisi dan melengkapi data diri terlebih dahulu untuk memastikan proses berjalan lancar

    “Masyarakat mulai mengunduh aplikasi SATUSEHAT mobile, dimana didalamnya ada informasi mengenai PKG termasuk juga mendaftarkan keluarga ataupun anak-anak yang mungkin tidak punya handphone bisa dicatat di dalam aplikasi,” kata dia saat ditemui di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    (Tribunnews.com/Rina/Anita K Wardhani)

  • Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari, Prabowo Lakukan Kunjungan Senyap Tanpa Acara Seremoni – Halaman all

    Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari, Prabowo Lakukan Kunjungan Senyap Tanpa Acara Seremoni – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Adita Irawati menuturkan, Presiden Prabowo Subianto diprediksi tidak hadir dalam kegiatan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang akan resmi dimulai Senin 10 Februari 2025.

    Prabowo ujar Adita, lebih memilih mode senyap atau turun langsung melihat pelaksanaan cek kesehatan gratis. 

    “Yang jelas sudah disiapkan ada sekitar 10 titik untuk ditinjau. Tapi kalau dilihat pengalaman Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), kemarin Pak Presiden ini sepertinya lebih memilih untuk melakukan kunjungan senyap. Jadi tidak ada seremoni, seperti juga himbauan beliau kan, tidak ada seremoni,” kata dia saat ditemui awak media di kantor Kemenkes Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Adita menyampaikan, dalam arahan Prabowo Subianto untuk program cek kesehatan gratis ini, Prabowo meminta Kemenkes dan pihak terkait benar-benar memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari program ini. 

    “Dipesankan juga untuk tidak menyulitkan masyarakat. Untuk daerah yang belum ada akses telekomunikasi tetap bisa melakukan cek kesehatan gratis. Jadi kata kuncinya, ini harus memberi manfaat dan tidak menyulitkan dalam pelaksanaannya,” ungkap mantan jubir Kemenhub ini. 

    Diketahui, pemerintah memutuskan pelaksanaan program cek kesehatan gratis dimulai pada minggu kedua Februari ini. 

    Program ini akan menyasar lebih dari 260 juta penduduk Indonesia mulai dari bayi hingga lansia. Masyarakat dapat memanfaatkan 3 momentum ini.

    Pertama, PKG saat ulang tahun yang akan dimulai 10 Februari diperuntukkan bagi mereka yang berusia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas. 

    Pemeriksaan ini bisa dilakukan di puskesmas dan klinik. Kedua, PKG sekolah dimulai Juli 2025 untuk mereka yang berusia 7-17 tahun. 

    PKG sekolah ini akan dilakukan saat tahun ajaran baru di sekolah. Ketiga, PKG khusus diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita di puskesmas dan posyandu

  • Evaluasi Makan Bergizi Gratis, Ahli: Libatkan Kantin Sekolah

    Evaluasi Makan Bergizi Gratis, Ahli: Libatkan Kantin Sekolah

    Jakarta, FORTUNE – Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Dewi Rahmawati Nur Aulia mengatakan ada sejumlah tantangan yang perlu dijawab oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dewi membeberkan bahwa tantangan tersebut antara lain proses produksi, perbedaan dasar makanan pokok antarwilayah Indonesia, tata kelola limbah, dan pengawasan penyelenggaraan secara keseluruhan. Terkait konteks proses produksi termasuk distribusi, lanjut dia, Program MBG menyangkut banyak komponen seperti pemilihan kualitas pangan, pemanfaatan alat masak, sampai kebersihan alat.

    “Sebagian besar permasalahan kurangnya kesegaran atau kadar nutrisi makanan yang diterima oleh penerima manfaat disebabkan oleh proses produksi dilakukan tanpa melibatkan sekolah, terutama kantin sekolah. Akibatnya, tidak sedikit kantin di sekolah mengeluhkan adanya penurunan pendapatan yang diperoleh di sekolah,” tutur Dewi dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/1).

    Kemudian soal perbedaan jenis pangan antar wilayah, dia mendorong agar pemanfaatan pangan lokal bisa menjadi salah satu alternatif pilihan. Di samping itu, Dewi menyebut bahwa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan program MBG, pemerintah perlu mengevaluasi kekurangan dari program tersebut.

    “Program MBG sebagai program jangka panjang diharapkan dapat memperbaiki kualitas penyelenggaraan, yang memerlukan kontribusi dan pelibatan semua pihak,” kata dia.

    Libatkan kantin sekolah

    Sementara itu, Anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Bidang Kemitraan, Akim Dharmawan mengatakan untuk melibatkan kantin sekolah sebagai mitra penyelenggaraan, maka lingkungan kantin sekolah dan pengelola perlu diberikan pelatihan. Selain itu, diperlukan daya dukung dalam memenuhi standar kualifikasi penyelenggaraan MBG.

    “Permasalahannya, tidak semua kantin disekolah siap dan memenuhi kualifikasi dalam menyelenggarakan makan bergizi gratis, sehingga memang dalam awal pelaksanaan memang harus dilakukan dan diawasi secara terpusat,” jelas Akim.

    Menurut dia, pemanfaatan potensi pangan lokal memerlukan sosialisasi dan komunikasi yang lebih baik termasuk dalam pelaksanaan MBG, serta upaya meningkatkan literasi gizi lewat keterlibatan banyak pihak seperti guru, masyarakat lokal, dan tokoh kunci lainnya.

    Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Adita Irawati menyebut dalam pemberian informasi mengenai pangan lokal, hal itu membutuhkan keterlibatan seluruh pihak dalam meningkatkan kesadaran literasi gizi. Adapun dalam penyelenggaraannya, terang dia, program MBG dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang sudah dibangun oleh pemerintah pada 2024 lalu.

    Sudah ada 245 dapur dan 700 ribu penerima manfaat

    Adita juga menuturkan, hingga kini telah terbentuk 245 dapur dan 700 ribu penerima manfaat dari program MBG.

    “Meskipun masih terdapat banyak pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki, secara umum, program makan bergizi gratis telah dinilai positif oleh sebagian besar masyarakat,” kata dia.

    “Pemerintah juga menerima masukan yang membangun dari beragam pihak dan kerja sama untuk perbaikan program ini ke depan,” imbuh Adita.

  • BUMN Keroyokan Dukung Program Makan Bergizi Gratis – Page 3

    BUMN Keroyokan Dukung Program Makan Bergizi Gratis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) bersama sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkolaborasi mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah untuk memperluas cakupan penerima manfaat.

    Guna mengakselerasi program tersebut, Kementerian BUMN akan membentuk Project Management Office (PMO) yang disesuaikan dengan tugas, peran, dan penentuan wilayah masing-masing BUMN.

    Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani, menyampaikan bahwa PTPN Group sepenuhnya mendukung program yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.

    “Ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sekaligus salah satu bentuk komitmen kami untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional PTPN Group,” ujarnya.

    PTPN Group akan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memastikan distribusi makanan bergizi dapat berjalan tepat sasaran. “Dengan sinergi antar-BUMN melalui PMO, program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka kekurangan gizi di Indonesia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambah Ghani.

    Pada Selasa (22/1/2025) lalu, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf bersama Deputi III Kantor Komunikasi Kepresidenan Fritz Siregar, dan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati, meninjau pelaksanaan Program MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Curug, Kabupaten Tangerang.

    Dalam kunjungan tersebut, Amin turut mengajak pejabat dari PTPN III (Persero), PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Pos Indonesia untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan program, mulai dari persiapan bahan baku, pengemasan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.

    “Kementerian BUMN bersama direksi dan komisaris sejumlah BUMN sepakat untuk mendukung Program MBG, khususnya di daerah-daerah. Hari ini kami melihat langsung dapur MBG yang cukup modern. Kami juga akan menyiapkan proyek percontohan dapur yang nantinya dapat menjadi model bagi BUMN lainnya untuk membangun dapur di wilayah lain,” ujar Amin.

     

  • Tak Selalu Ada Susu Dalam Menu Makan Bergizi Gratis, Jubir Kepresidenan: Diganti Tempe atau Tahu Megapolitan 7 Januari 2025

    Tak Selalu Ada Susu Dalam Menu Makan Bergizi Gratis, Jubir Kepresidenan: Diganti Tempe atau Tahu Megapolitan 7 Januari 2025

    Tak Selalu Ada Susu Dalam Menu Makan Bergizi Gratis, Jubir Kepresidenan: Diganti Tempe atau Tahu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO)
    Adita Irawati
    mengatakan, tidak selalu ada
    susu
    yang diberikan dalam menu
    makan bergizi gratis
    (MBG).
    Hal tersebut disampaikan Adita usai mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meninjau SDN Susukan 01 dan SDN Susukan 02, Jakarta Timur, Selasa (7/1/2025).
    ”
    Susu
    bisa diberikan bisa tidak, karena susu juga punya bahan pengganti yang lain. Susu ini kandungannya kan utamanya protein dan vitamin mineral,” kata Adita di SDN Susukan 01, Selasa.
    Adita mengatakan, ada sejumlah bahan makanan yang bisa dijadikan sebagai pengganti susu yang nantinya tersaji dalam menu MBG.
    “Jika itu bisa digantikan oleh bahan makanan yang lain seperti misalnya tadi ada tempe, ada tahu. Artinya kecukupan proteinnya sudah terpenuhi,” ucap Adita.
    Adita menjelaskan, terdapat sejumlah daerah yang jauh dari sentra susu. Karena itu, tak adanya susu di dalam menu MBG bisa digantikan dengan protein lain.
    “Jika merujuk pada Badan Gizi Nasional itu setidaknya ada dua jenis makanan yang mengandung protein untuk mengganti susu,” kata Adita.
    “Jadi susu sekali lagi jadi bahan evaluasi, tetapi mohon untuk bisa diperhatikan bahwa ini tidak selalu harus ada. Yang penting kandungan gizi itu tercukupi. Kami sudah berkonsultasi dengan ahli gizi,” sambungnya.
    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan, penyediaan susu untuk program makan bergizi gratis (MBG) di Jakarta masih terkendala.
    Ketersediaan susu sapi yang belum merata menjadi penyebab utama masalah ini.
    Namun, daerah dengan produksi susu sapi yang mencukupi, seperti Jawa Timur, sudah bisa menyalurkan susu dalam menu MBG.
    “Jawa Timur sudah bisa, kooperasi susu kita kuat di sana, seperti di Malang. Kalau Jakarta masih susah,” ujar Budi Arie saat memberikan keterangan pers setelah kunjungan ke SD Negeri Angkasa 5, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).
    Menu MBG yang dibagikan pada hari pertama berupa nasi, sayur tumis buncis, ayam teriyaki, dan satu buah pisang untuk masing-masing siswa. Namun, susu belum bisa disalurkan pada hari pertama.
    Budi Arie menambahkan, susu akan diberikan pada hari kedua pelaksanaan MBG, yaitu Selasa (7/1/2025).
    “Tidak perlu berkecil hati, ada kekurangan sana-sini. Susu belum siap, nanti diurus,” kata Budi.
    Saat ini, koperasi susu Indonesia hanya mampu menyediakan sekitar 1,3 juta liter susu per hari untuk mendukung program MBG. Untuk itu, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mencari strategi guna menambah ketersediaan susu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Selalu Ada Susu Dalam Menu Makan Bergizi Gratis, Jubir Kepresidenan: Diganti Tempe atau Tahu Megapolitan 7 Januari 2025

    Pemerintah Akan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Setiap Harinya Megapolitan 7 Januari 2025

    Pemerintah Akan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Setiap Harinya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan
    Adita Irawati
    mengatakan, pemerintah Indonesia akan melakukan evaluasi program
    Makan Bergizi Gratis
    (MGB) setelah memperoleh masukan terkait pelaksanaannya.
    “Evaluasi dari kemarin kita lihat memang ada beberapa masukan, yang nantinya akan menjadi rujukan bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan perbaikan-perbaikan,” kata Adita di SD Susukan 01, Jakarta Timur, Selasa (7/1/2025).
    Adita menjelaskan, evaluasi dilakukan terkait pilihan menu, bahan makanan, hingga jam pengantaran
    makan bergizi gratis
    .
    “Pemenuhan atau pemilihan menu dan juga pemilihan bahan makanan dan juga jam pengantaran itu akan menjadi evaluasi,” ujar Adita.
    Adita menambahkan, evaluasi akan dilakukan BGN selama pelaksanaan program MGB berlangsung.
    “Ya evaluasi tadi saya sudah sampaikan setiap hari dilakukan evaluasi. Badan Gizi Nasional langsung berkoordinasi dengan titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur (SPPG) yang ada di seluruh Indonesia,” kata Adita.
    Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meninjau
    program makan bergizi gratis
    di PAUD Al Murzaqiyah serta SDN Susukan 01 dan SDN Susukan 02 yang terletak di Ciracas, Jakarta Timur, pada Selasa (7/1/2025).
    Kedatangan Arifah Fauzi yang didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali dan Plt Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Iin Mutmainnah, berlangsung pada pukul 09.20 WIB.
    Setibanya di lokasi, Menteri PPPA langsung memasuki ruang kelas 1 SDN Susukan 02, Ciracas, Jakarta Timur.
    Selanjutnya, Arifah Fauzi melihat proses pembagian makanan di ruang kelas 5 SDN Susukan 01. Di sana, ia disambut dengan pantun oleh salah satu siswa.
    “Ke sekolah membeli sarden, hari ini kita makan-makan. Terima kasih Pak Presiden,” ungkap salah satu siswa SDN Susukan 01.
    Dalam penjelasannya, Arifah Fauzi menyatakan program makan bergizi gratis ini bertujuan untuk mencetak generasi bangsa yang kompetitif.
    “Maka dari sejak kecil, gizinya harus bagus. Pak Presiden punya perhatian khusus, selama di sekolah akan mendapatkan makanan bergizi gratis. Kita ucapkan apa? ‘Makasih’,” ujar Arifah Fauzi di hadapan siswa-siswa di SDN 01 Susukan.
    Lebih lanjut, Arifah Fauzi meminta kepada murid-murid SDN Susukan 01 agar tidak hanya mengucapkan terima kasih, tetapi juga mendoakan.
    “Jangan hanya berterima kasih, tapi juga mendoakan, agar Pak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri dan jajarannya, serta para gubernur dan wali kota diberikan kesehatan dan keberkahan,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Pemda Sumbang Anggaran MBG Rp 20.000 Per Porsi, Ujang Komarudin: Membanggakan – Halaman all

    Ada Pemda Sumbang Anggaran MBG Rp 20.000 Per Porsi, Ujang Komarudin: Membanggakan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin menyatakan, pemerintah menganggarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp 10.000 per porsi. Namun faktanya, ada pemerintah daerah (Pemda) yang menyumbang hingga Rp 20.000 per porsi.

    “Apalagi kalau ada yang sampai Rp15.000. Bahkan di banyak Pemda ada yang Rp20.000. Itu menurut hemat kami dari pemerintah membanggakan juga. Ada yang memang iuran, ada yang memang bertambah,” kata Ujang usai meninjau SDN Cilangkap 3 Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025).

    Di satu sisi, Ujang menyebut bahwa pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG. Menurutnya. Anggaran ini sudah sesuai dengan kebutuhan anak-anak Indonesia, ibu menyusui, ibu hamil dan anak-anak balita.

    “Yang paling penting adalah kalorinya. Kalorinya itu kalau anak dewasa itu 600-700. Anak-anak itu biasanya anak SD itu kurang lebih 450-500,” ucap Ujang.

    “Jadi standar ini yang kami siapkan dari pemerintah, dari negara untuk memastikan penerima manfaat itu betul-betul mendapatkan makanan yang bergizi,” sambungnya.

    Adapun saat ditanyai daerah mana saja yang menyumbang penambahan anggaran program MBG, Ujang enggan menjelaskan lebih rinci.

    “Ada di berbagai daerah. Nah, beberapa daerah kalau yang pemerintah kotanya sudah sadar,” papar dia.

    Untuk informasi, program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Nilainya yang disepakati pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintahan selanjutnya yakni sebesar Rp 71 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, anggaran sebesar itu telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN atau RAPBN 2025 yang kini telah disepakati bersama dengan DPR.

    Detailnya yaitu 2,29 persen sampai dengan 2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    “Postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun,” tegas Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

    MBG sasar 3 juta siswa 

    Program makan bergizi gratis (MBG) akan dimulai pelaksanaannya pada Senin (6/1/2025) senilai Rp 10.000 per anak. 

    Menurut Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi, ada sekitar 3,2 juta-3,3 juta siswa yang akan menerima manfaat MBG saat kick off program tersebut.

    “Jadi kita targetkan kurang lebih ada 3,2 juta atau 3,3 juta lah yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari,” ujar Dedek dilansir siaran Kompas TV, Sabtu (4/1/2024).

    Ia menjelaskan, nantinya akan ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang di berbagai daerah di Indonesia yang siap untuk melaksanakan MBG.

    Dalam sehari, satu SPPG akan bertanggungjawab memberikan makanan sebanyak 3.000-3.500 porsi.

    Terpisah, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, lebih dari 3 juta penerima makan bergizi gratis (MBG) itu merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.

    Di dalamnya akan nanti termasuk ibu hamil dan balita yang akan menerima MBG.

    Jumlah penerima makan bergizi gratis (MBG) akan ditingkatkan bertahap. 

    “Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima,” tutur Adita.

     

  • Melihat Produksi Menu Makan Bergizi Gratis di Depok, Masak Ayam Filet dan Sayur Sejak Jam 3 Pagi – Halaman all

    Melihat Produksi Menu Makan Bergizi Gratis di Depok, Masak Ayam Filet dan Sayur Sejak Jam 3 Pagi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, DEPOK – Program pemberian makan bergizi gratis (MBG) serentak dilakukan di 26 provinsi di Indonesia, sejak Senin (6/1/2025). 

    Program MBG juga aakan diterima di Kota Depok, Jawa Barat pada Senin (6/1/2025).

    Sekitar 18 ribu porsi yang diproduksi oleh enam Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di hari pertama.

    Proses memasak dan mengemas menu MKG ini diawasi langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjamin kualitasnya.

    Tribunnews.com Network melihat langsung  ke Dapur SPPG Cilangkap, Tapos.

    Ddi dapur ini terlihat proses produksi sudah bersiap sejak diniharu. 

    Petugas mulai menyiapkan menu MKG sekira pukul 03.00 WIB.

    Di hari pertama program MKG, Dapur SPPG Cilangkap memasak menu ayam fillet, sayur wortel buncis, tahu, dan tambahan buah jeruk.

    Tribunnews.com Network melihat langsung  ke Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cilangkap, Tapos tempat produksi menu makan bergizi grati

    Dandim 0508/Depok, Kolonel (INF) Iman Widhiarto menjelaskan, Dapur SPPG Cilangkap memproduksi 3 ribu porsi menu MKG.

    “Real kita sudah melaksanakan persiapan beberapa hari, kemudian finishing terakhir kemarin, hingga malam ini kita sudah mulai memasak,” kata Iman di lokasi.

    “Target setiap SPPG itu akan serving, menyediakan sekitar 3 ribu porsi makanan, jadi kalau hari ini beroperasional di Kota Depok ada 6 SPPG Jadi sekitar 18 ribu porsi,” sambungnya.

    Nantinya, puluhan ribu porsi menu MKG akan disalurkan ke sejumlah sekolah mulai tingkat TK, SD, SMP, dan SMA sederajat di wilayah Kota Depok. 

    MBG Perdana Sasar 3 Juta Siswa

    Program makan bergizi gratis (MBG) akan dimulai pelaksanaannya pada Senin (6/1/2025) senilai Rp 10.000 per anak. 

    Menurut Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi, ada sekitar 3,2 juta-3,3 juta siswa yang akan menerima manfaat MBG saat kick off program tersebut.

    “Jadi kita targetkan kurang lebih ada 3,2 juta atau 3,3 juta lah yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari,” ujar Dedek dilansir siaran Kompas TV, Sabtu (4/1/2024).

    Ia menjelaskan, nantinya akan ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang di berbagai daerah di Indonesia yang siap untuk melaksanakan MBG.

    Dalam sehari, satu SPPG akan bertanggungjawab memberikan makanan sebanyak 3.000-3.500 porsi.

    Terpisah, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, lebih dari 3 juta penerima makan bergizi gratis (MBG) itu merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.

    Di dalamnya akan nanti termasuk ibu hamil dan balita yang akan menerima MBG.

    Jumlah penerima makan bergizi gratis (MBG) akan ditingkatkan bertahap. 

    “Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima,” tutur Adita.

    Badan Gizi Nasional (BGN) melaksanakan uji coba program pemberian makan siang bergizi gratis di 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (Dok. Humas BGN)

    “Targetnya pada 2025 ini sekitar 40 persen penerima manfaat dari MBG bisa terpenuhi,” lanjutnya.

    Adapun jumlah total penerima manfaat MBG yakni 82 juta orang.

    Program makan bergizi gratis (MBG) sendiri rencananya akan berjalan selama lima tahun hingga 2029.

    Sementara itu, untuk pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) selama 2025, pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar Rp 71 triliun.

    Lebih lanjut Adita menjelaskan, program MBG akan langsung diberikan setiap hari selama hari masuk sekolah.

    Setiap harinya siswa sekolah akan dapat makanan senilai Rp 10.000.

    Nilai tersebut juga di luar unsur produksi dan jasa MBG.

     “Untuk menu bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Sesuai situasi daerah setempat,” kata Adita.

    Ia mengungkapkan, pemberian makanan dilakukan di jam sekolah menurut tingkat satuan pendidikan, yakni mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), TK, SD, SMP dan SMA.

    “Kalau MBG kan memang tiap hari ya di jam-jam sekolah. Jadi setiap hari akan ada makan bergizi gratis,” kata Adita.

    Adita merinci untuk PAUD dan TK, makanan akan diberikan di pagi hari karena jam sekolah yang terbatas tidak sampai siang hari.

    Lalu untuk siswa SD makanan akan diberikan sebelum pukul 12.00 waktu setempat.

     “Sementara kalau SMP dan SMA itu di jam makan siang. Ini juga sesuai dengan beberapa uji coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah,” katanya.
     

     Sebaran Dapur Pembagian Makanan

    Berdasarkan data yang dibagikan, 190 titik dapur SPPG yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. 

    Adapun, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah titik lokasi SPPG terbanyak dengan total 57 titik lokasi SPPG yang dioperasikan. 

    Dapur itu bekerja sama dengan satuan koperasi, yayasan, hingga perusahaan perseroan terbatas.

    Uji coba program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri Kedung Babak 1, Bogor. (Tribunnews/Reza Deni)

    Berikut daftar lengkap jumlah titik dapur SPPG di setiap kecamatan dari setiap provinsi yang terdaftar dalam dokumen yang dibagikan. 

    1. Aceh; 1 titik di Kecamatan Johan Pahlawan, 1 titik di Kecamatan Tapak Tuan, 1 titik di Kecamatan Bebesen, 1 titik di Kecamatan Babussalam, 1 titik di Kecamatan Peureulak, 1 titik di Kecamatan Ulee Kareng.

    2. Bali; 1 titik di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.

    3. Banten; 1 titik di Kecamatan Pamulang, 1 titik di Kecamatan Pamulang Timur, 1 titik di Kecamatan Serpong.

    4. DI Yogyakarta; 1 titik di Kecamatan Banguntapan, 1 titik di Kecamatan Wonosari, 1 titik di Kecamatan Kalasan.

    5. DKI Jakarta; 1 titik di Kecamatan Mampang Prapatan, 1 titik di Kecamatan Kebayoran Lama, 2 titik di Kecamatan Pancoran, 1 titik di Kecamatan Duren Sawit.

    6.  Gorontalo;  1 titik di Kota Tengah.

    7. Jawa Barat; 1 titik di Kecamatan Bojong Soang, 1 titik di Kecamatan Cicalengka, 1 titik di Kecamatan Ciparay, 1 titik di Kecamatan Nagreg, 1 titik di Rancaekek, 1 titik di Kecamatan Batujajar, 1 titik di Kecamatan Cibitung, 1 titik di Pebayuran, 1 titik di Kecamatan Babakan Madang, 1 titik di Kecamatan Caringin, 1 titik di Kecamatan Banjarsari, 1 titik di Kecamatan Cugenang, 1 titik di Kecamatan Cikelet, 2 titik di Kecamatan Garut Kota, 1 titik di Kecamatan Sukawening, 2 titik di Kecamatan Tarogong Kidul, 1 titik di Kecamatan Karawang Barat, 1 titik di Kecamatan Cikampek, 2 titik di Kecamatan Majalengka, 2 titik di Cijulang, 1 titik di Kecamatan Pangandaran, 1 titik di Kecamatan Purwakarta, 1 titik di Purwakarta, 1 titik di Kecamatan Kalijati, 1 titik di Kecamatan Pegaden, 1 titik di Kecamatan Pegaden Barat, 1 titik di Kecamatan Purwadadi, 1 titik di Subang, 1 titik di Kecamatan Ciracap, 1 titik di Warungkiara, 1 titik di Kecamatan Rajapolah, 1 titik di Kecamatan Singaparna, 2 titik di Kecamatan Cicendo, 1 titik di Kecamatan Sukajadi, 2 titik di Kecamatan Bekasi Barat, 1 titik di Kecamatan Bekasi Selatan, 1 titik di Kecamatan Jatiasih, 1 titik di Kecamatan Tambun Selatan, 1 titik di Kecamatan Bogor Barat, 1 titik di Kecamatan Bogor Timur, 1 titik di Kecamatan Tanah Sareal, 1 titik di Tanah Sareal, 1 titik di Kecamatan Cimahi Utara, 1 titik di Kecamatan Kesambi, 1 titik di Kecamatan Sawangan, 5 titik di Kecamatan Tapos, 1 titik di Tapos, 1 titik di Kecamatan Cibeureum, 1 titik di Tawang.

    8. Jawa Tengah; 1 titik di Kecamatan Purwokerto Timur, 1 titik di Kandeman, 1 titik di Blora (Blora kota), 1 titik di Kecamatan Kebon Bimo, 4 titik di Kecamatan Ngemplak, 1 titik di Kecamatan Ketanggungan, 1 titik di Songgom, 1 titik di Cilacap Tengah, 1 titik di Kecamatan Jepara, 1 titik di Kecamatan Kalinyamatan, 1 titik di Gondangrejo, 1 titik di Kecamatan Colomadu, 1 titik di Kendal, 1 titik di Kecamatan Karangdowo, 1 titik di Kecamatan Mejobo, 1 titik di Margorejo, 1 titik di Wonopringgo, 1 titik di Pemalang, 1 titik di Kemangkon, 1 titik di Kecamatan Kemiri, 1 titik di Kecamatan Pituruh, 1 titik di Sragen, 1 titik di Kecamatan Baki, 1 titik di Sukoharjo, 1 titik di Slawi, 1 titik di Temanggung, 1 titik di Kecamatan Sidoarjo, 1 titik di Kecamatan Wonogiri, 1 titik di Kecamatan Kejajar, 1 titik di Magelang Selatan, 2 titik di Kecamatan Banyumanik, 1 titik di Kecamatan Ngaliyan, 1 titik di Kecamatan Semarang Utara, 1 titik di Tembalang, 1 titik di Jebres, 1 titik di Kecamatan Laweyan.

    9. Jawa Timur; 1 titik di Bangkalan, 1 titik di Kecamatan Modung, 1 titik di Rogojampi, 1 titik di Kecamatan Bojonegoro, 1 titik di Bondowoso, 1 titik di Kecamatan Grujugan, 1 titik di Patrang, 1 titik di Kecamatan Jombang, 1 titik di Kecamatan Lamongan, 1 titik di Kecamatan Paciran, 1 titik di Magetan, 3 titik di Kecamatan Bululawang,  1 titik di Kepanjen, 1 titik di Kecamatan Pacet, 1 titik di Ngawi, 1 titik di Pacitan, 1 titik di Pademawu, 1 titik di Ponorogo, 1 titik di Kecamatan Pejarakan, 1 titik di Candi, 1 titik di Kecamatan Sidokare, 1 titik di Situbondo,  1 titik di Kota Sumenep, 1 titik di Kalidawir, 1 titik di Kecamatan Kedungwaru, 1 titik di Manguharjo, 1 titik di Wonoasih, 1 titik di Kecamatan Wonocolo.

    10. Kalimantan Selatan; 1 titik di Kecamatan Banjarmasin Selatan, 1 titik di Kecamatan Banjarmasin Utara.

    11. Kalimantan Timur; 1 titik di Kecamatan Tenggarong.

    12. Kalimantan Utara; 1 titik di Kecamatan Nunukan Selatan.

    13. Kepulauan Riau; 1 titik di Kecamatan Bintan Timur, 1 titik di Kecamatan Tebing, 1 titik di Kecamatan Bunguran Timur, 1 titik di Kecamatan Batam Kota, 2 titik di Kecamatan Bengkong, 1 titik di Kecamatan Sagulung, 1 titik di Kecamatan Bukit Bestari.

    14. Lampung; 1 titik di Kecamatan Kalirejo, 1 titik di Kecamatan Pringsewu, 1 titik di Kecamatan Baradatu, 1 titik di Kecamatan Blambangan Umpu.

    15. Maluku; 2 titik di Kecamatan Teluk Ambon.

    16. Maluku Utara; 1 titik di Kecamatan Ternate Tengah, 1 tiitk di Pulau Ternate.

    17. Nusa Tenggara Timur; 1 titik di Kecamatan Kupang Tengah.

    18. Papua Barat; 1 titik di Ransiki, 1 titik di Manokwari Barat.

    19. Papua Selatan; 1 titik di Merauke.

    20. Riau; 1 titik di Kecamatan Bathin Solapan, 1 tiitk di Kecamatan Mandau, 1 titik di Kecamatan Tualang.

    21. Sulawesi Barat; 1 titik di Kecamatan Simboro.

    22. Sulawesi Selatan; 1 titik di Kecamatan Barru, 1 titik di Kecamatan Ujungbulu, 1 titik di Kecamatan Binamu, 1 titik di Kecamatan Mandai, 1 titik di Kecamatan Lalabata, 1 titik di Kecamatan Bringkanaya, 1 titik di Kecamatan Mamajang, 1 titik di Kecamatan Manggala

    23. Sulawesi Tenggara; 1 titik di Kecamatan Unaaha, 1 titik di Mandonga.

    24. Sulawesi Utara; 1 titik di Kecamatan Langoan Utara.

    25. Sumatera Barat; 1 titik di Kecamatan Pariaman Tengah.

    26. Sumatera Utara; 1 titik di Kecamatan Medan Timur.

    (WartaKotalive.com/M. Rifqi Ibnumasy) (Tribunnews.com/Kompas.com)

     

     

  • Tentang Program Makan Bergizi yang Dimulai Senin Ini, Sebaran Dapur, Jadwal Pembagian hingga Menu  – Halaman all

    Tentang Program Makan Bergizi yang Dimulai Senin Ini, Sebaran Dapur, Jadwal Pembagian hingga Menu  – Halaman all

     

    Tentang Program Makan Bergizi yang Dimulai Senin 6 Januri Hari Ini, Sebaran Dapur, Jadwal Pembagian hingga Menu 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintahan di bawah kendali Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuntaskan janji kampanyenya menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai Senin (6/1/2024) hari ini. 

    Program ini disebut sebagai langkah besar dalam sejarah kebijakan sosial Indonesia untuk mengatasi masalah malnutrisi, stunting, serta mendorong penguatan ekonomi lokal ini dimulai di 26 provinsi. 

    Dapur-dapur yang sudah disiapkan akan mulai memroses makanan bergizi yang akan dibagikan kepada 3 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, ibu hamil hingga ibu menyusui. 

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan program MBG ini tidak menunggu 100 hari, tepat hari ke-78 Prabowo Subianto menjadi Presiden janji kampanye direalisasikan. 

    “Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui,” kata Hasan dikutip Senin (6/1/2025).

    LantAs, apa dan bagaimana tentang Program MBG ini? Dimana rincian sebarannya? Kapan jadwal pembagian hingga menunya? 

    Berikut Tribunnews.com akan merangkum seputar  program Makan Bergizi Gratis (MBG)? 

    Sebarann 190 Dapur Program MBG

    Dijelaskan Hasan Nasbi, 190 dapur dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 26 provinsi mulai ngebul atau beroperasi pada Senin (6/1/2024).

    Ratusan dapur tersebut beroperasi setelah pemerintah mulai melaksanaakn program MBG hari ini.

    Menurutnya jumlah dapur tersebut akan terus meningkat setiap harinya. 

    Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

    Dapur-dapur yang siap beroperasi tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

    Badan Gizi Nasional (BGN) melaksanakan uji coba program pemberian makan siang bergizi gratis di 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (Dok. Humas BGN)

    “Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN),” katanya.

    Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. 

    Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

    “BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” jelasnya.

    Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG.

    Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini. 

    Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.

    Sebaran Dapur Pembagian Makanan

    Berdasarkan data yang dibagikan, 190 titik dapur SPPG yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. 

    Adapun, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah titik lokasi SPPG terbanyak dengan total 57 titik lokasi SPPG yang dioperasikan. 

    Dapur itu bekerja sama dengan satuan koperasi, yayasan, hingga perusahaan perseroan terbatas.

    Uji coba program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri Kedung Babak 1, Bogor. (Tribunnews/Reza Deni)

    Berikut daftar lengkap jumlah titik dapur SPPG di setiap kecamatan dari setiap provinsi yang terdaftar dalam dokumen yang dibagikan. 

    1. Aceh; 1 titik di Kecamatan Johan Pahlawan, 1 titik di Kecamatan Tapak Tuan, 1 titik di Kecamatan Bebesen, 1 titik di Kecamatan Babussalam, 1 titik di Kecamatan Peureulak, 1 titik di Kecamatan Ulee Kareng.

    2. Bali; 1 titik di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.

    3. Banten; 1 titik di Kecamatan Pamulang, 1 titik di Kecamatan Pamulang Timur, 1 titik di Kecamatan Serpong.

    4. DI Yogyakarta; 1 titik di Kecamatan Banguntapan, 1 titik di Kecamatan Wonosari, 1 titik di Kecamatan Kalasan.

    5. DKI Jakarta; 1 titik di Kecamatan Mampang Prapatan, 1 titik di Kecamatan Kebayoran Lama, 2 titik di Kecamatan Pancoran, 1 titik di Kecamatan Duren Sawit.

    6.  Gorontalo;  1 titik di Kota Tengah.

    7. Jawa Barat; 1 titik di Kecamatan Bojong Soang, 1 titik di Kecamatan Cicalengka, 1 titik di Kecamatan Ciparay, 1 titik di Kecamatan Nagreg, 1 titik di Rancaekek, 1 titik di Kecamatan Batujajar, 1 titik di Kecamatan Cibitung, 1 titik di Pebayuran, 1 titik di Kecamatan Babakan Madang, 1 titik di Kecamatan Caringin, 1 titik di Kecamatan Banjarsari, 1 titik di Kecamatan Cugenang, 1 titik di Kecamatan Cikelet, 2 titik di Kecamatan Garut Kota, 1 titik di Kecamatan Sukawening, 2 titik di Kecamatan Tarogong Kidul, 1 titik di Kecamatan Karawang Barat, 1 titik di Kecamatan Cikampek, 2 titik di Kecamatan Majalengka, 2 titik di Cijulang, 1 titik di Kecamatan Pangandaran, 1 titik di Kecamatan Purwakarta, 1 titik di Purwakarta, 1 titik di Kecamatan Kalijati, 1 titik di Kecamatan Pegaden, 1 titik di Kecamatan Pegaden Barat, 1 titik di Kecamatan Purwadadi, 1 titik di Subang, 1 titik di Kecamatan Ciracap, 1 titik di Warungkiara, 1 titik di Kecamatan Rajapolah, 1 titik di Kecamatan Singaparna, 2 titik di Kecamatan Cicendo, 1 titik di Kecamatan Sukajadi, 2 titik di Kecamatan Bekasi Barat, 1 titik di Kecamatan Bekasi Selatan, 1 titik di Kecamatan Jatiasih, 1 titik di Kecamatan Tambun Selatan, 1 titik di Kecamatan Bogor Barat, 1 titik di Kecamatan Bogor Timur, 1 titik di Kecamatan Tanah Sareal, 1 titik di Tanah Sareal, 1 titik di Kecamatan Cimahi Utara, 1 titik di Kecamatan Kesambi, 1 titik di Kecamatan Sawangan, 5 titik di Kecamatan Tapos, 1 titik di Tapos, 1 titik di Kecamatan Cibeureum, 1 titik di Tawang.

    8. Jawa Tengah; 1 titik di Kecamatan Purwokerto Timur, 1 titik di Kandeman, 1 titik di Blora (Blora kota), 1 titik di Kecamatan Kebon Bimo, 4 titik di Kecamatan Ngemplak, 1 titik di Kecamatan Ketanggungan, 1 titik di Songgom, 1 titik di Cilacap Tengah, 1 titik di Kecamatan Jepara, 1 titik di Kecamatan Kalinyamatan, 1 titik di Gondangrejo, 1 titik di Kecamatan Colomadu, 1 titik di Kendal, 1 titik di Kecamatan Karangdowo, 1 titik di Kecamatan Mejobo, 1 titik di Margorejo, 1 titik di Wonopringgo, 1 titik di Pemalang, 1 titik di Kemangkon, 1 titik di Kecamatan Kemiri, 1 titik di Kecamatan Pituruh, 1 titik di Sragen, 1 titik di Kecamatan Baki, 1 titik di Sukoharjo, 1 titik di Slawi, 1 titik di Temanggung, 1 titik di Kecamatan Sidoarjo, 1 titik di Kecamatan Wonogiri, 1 titik di Kecamatan Kejajar, 1 titik di Magelang Selatan, 2 titik di Kecamatan Banyumanik, 1 titik di Kecamatan Ngaliyan, 1 titik di Kecamatan Semarang Utara, 1 titik di Tembalang, 1 titik di Jebres, 1 titik di Kecamatan Laweyan.

    9. Jawa Timur; 1 titik di Bangkalan, 1 titik di Kecamatan Modung, 1 titik di Rogojampi, 1 titik di Kecamatan Bojonegoro, 1 titik di Bondowoso, 1 titik di Kecamatan Grujugan, 1 titik di Patrang, 1 titik di Kecamatan Jombang, 1 titik di Kecamatan Lamongan, 1 titik di Kecamatan Paciran, 1 titik di Magetan, 3 titik di Kecamatan Bululawang,  1 titik di Kepanjen, 1 titik di Kecamatan Pacet, 1 titik di Ngawi, 1 titik di Pacitan, 1 titik di Pademawu, 1 titik di Ponorogo, 1 titik di Kecamatan Pejarakan, 1 titik di Candi, 1 titik di Kecamatan Sidokare, 1 titik di Situbondo,  1 titik di Kota Sumenep, 1 titik di Kalidawir, 1 titik di Kecamatan Kedungwaru, 1 titik di Manguharjo, 1 titik di Wonoasih, 1 titik di Kecamatan Wonocolo.

    10. Kalimantan Selatan; 1 titik di Kecamatan Banjarmasin Selatan, 1 titik di Kecamatan Banjarmasin Utara.

    11. Kalimantan Timur; 1 titik di Kecamatan Tenggarong.

    12. Kalimantan Utara; 1 titik di Kecamatan Nunukan Selatan.

    13. Kepulauan Riau; 1 titik di Kecamatan Bintan Timur, 1 titik di Kecamatan Tebing, 1 titik di Kecamatan Bunguran Timur, 1 titik di Kecamatan Batam Kota, 2 titik di Kecamatan Bengkong, 1 titik di Kecamatan Sagulung, 1 titik di Kecamatan Bukit Bestari.

    14. Lampung; 1 titik di Kecamatan Kalirejo, 1 titik di Kecamatan Pringsewu, 1 titik di Kecamatan Baradatu, 1 titik di Kecamatan Blambangan Umpu.

    15. Maluku; 2 titik di Kecamatan Teluk Ambon.

    16. Maluku Utara; 1 titik di Kecamatan Ternate Tengah, 1 tiitk di Pulau Ternate.

    17. Nusa Tenggara Timur; 1 titik di Kecamatan Kupang Tengah.

    18. Papua Barat; 1 titik di Ransiki, 1 titik di Manokwari Barat.

    19. Papua Selatan; 1 titik di Merauke.

    20. Riau; 1 titik di Kecamatan Bathin Solapan, 1 tiitk di Kecamatan Mandau, 1 titik di Kecamatan Tualang.

    21. Sulawesi Barat; 1 titik di Kecamatan Simboro.

    22. Sulawesi Selatan; 1 titik di Kecamatan Barru, 1 titik di Kecamatan Ujungbulu, 1 titik di Kecamatan Binamu, 1 titik di Kecamatan Mandai, 1 titik di Kecamatan Lalabata, 1 titik di Kecamatan Bringkanaya, 1 titik di Kecamatan Mamajang, 1 titik di Kecamatan Manggala

    23. Sulawesi Tenggara; 1 titik di Kecamatan Unaaha, 1 titik di Mandonga.

    24. Sulawesi Utara; 1 titik di Kecamatan Langoan Utara.

    25. Sumatera Barat; 1 titik di Kecamatan Pariaman Tengah.

    26. Sumatera Utara; 1 titik di Kecamatan Medan Timur.

    Tak Semua Dibagikan Saat Makan Siang

    Terpisah, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati menjelaskan tentang jadwal program MGB. 

    “Kalau MBG kan memang tiap hari ya di jam-jam sekolah. Jadi setiap hari akan ada makan bergizi gratis,” kata Adita.

    Adita merinci untuk PAUD dan TK, makanan akan diberikan di pagi hari karena jam sekolah yang terbatas tidak sampai siang hari.

    Lalu untuk siswa SD makanan akan diberikan sebelum pukul 12.00 waktu setempat.

    “Sementara kalau SMP dan SMA itu di jam makan siang. Ini juga sesuai dengan beberapa uji coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah,” katanya.

    Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator program makan bergizi gratis akan melakukan tiga skema penyaluran makan bergizi gratis.

    Dilansir dari laman Indonesia.go.id, ketiga skema program tersebut, pertama, membangun dapur pusat. Kedua, BGN akan membangun dapur di sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang.

    Ketiga, BGN akan melayani di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam.

    Untuk daerah yang harus dijangkau dalam waktu satu hari, nanti dikirim menggunakan paket vacuum.

    Pengiriman untuk daerah terpencil dilakukan setiap satu bulan atau satu minggu dengan menu makan yang bervariasi.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan makan bergizi gratis akan disalurkan melalui satuan pelayanan di setiap daerah.

    Setiap satuan pelayanan akan mengelola anggaran yang cukup fantastis setiap tahunnya.

    “Satuan pelayanan ini akan mengelola antara Rp 9 miliar-Rp 11 miliar per tahun,” terang Dadan, dilansir Kontan.co.id (4/1/2025).

    Bocoran Menu Program Makan Bergizi Gratis

    Menu makanan yang disediakan vendor penyedia makanan (catering) di SMA TT (tribunjambi/yon rinaldi)

    Mantan Direktur Pengembangan Bisnis dan Manajemen Portofolio ID FOOD, Dirgayuza Setiawan, membocorkan menu makanan untuk program makan bergizi gratis (MBG).

    Menurut penulis buku “Pangan Indonesia” yang juga orang dekat Prabowo Subiantoini, menu makanan pada program makan bergizi gratis akan menyesuaikan bahan pokok yang diproduksi di tiap daerah. Artinya, menu makanan di tiap daerah bakal bervariasi.

    Menu makanan yang disediakan vendor penyedia makanan (catering) di SMA TT (tribunjambi/yon rinaldi)

    “Menu lain di Indonesia bakal berbeda, akan menyesuaikan dengan produksi di daerah masing-masing,” ujarnya dalam acara Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) ke-13, dikutip dari YouTube BKF Kemenkeu, Rabu (4/12/2024).

    Misalnya, tidak semua daerah akan mendapatkan menu karbohidrat utama berupa nasi. Untuk daerah yang tidak memproduksi beras, akan diganti dengan bahan makanan berkarbohidrat lain yang tersedia di daerah tersebut.

    “Tidak di setiap provinsi itu nasi menjadi karbohidrat utama, kami biarkan seperti itu. Jadi kita punya berbagai makanan yang variatif dan resilient food production berdasarkan kemampuan daerah untuk memproduksi pangan,” ucapnya.

    Untuk itu, dalam studi yang dilakukan Badan Pangan Nasional (BPN), menu makan bergizi gratis dibagi menjadi 11 wilayah.

    Komposisi menu dari masing-masing wilayah terdiri dari karbohidrat, lauk, buah, dan sayur yang berbeda tergantung bahan makanan yang diproduksi di tiap daerah.

    “Badan Pangan Nasional telah melakukan studi yang cukup lama dan membagi Indonesia menjadi 11 bagian,” kata dia.

    Dalam paparannya, Dirgayuza merincikan daftar menu makan bergizi gratis berdasarkan hasil kajian BPN tersebut, yaitu:

    Area 1 (sebagian besar Sumatera)
    Karbohidrat: nasi
    Lauk: daging ayam, tahu
    Buah: pepaya, manggis
    Sayur: kangkung

    Area 2 (Mentawai)
    Karbohidrat: sagu, talas
    Lauk: udang, ikan
    Buah: pisang, nangka, durian
    Sayur: daun pepaya

    Area 3 (Riau dan Bangka Belitung)
    Karbohidrat: sagu
    Lauk: udang, ikan
    Buah: pepaya, durian, nanas
    Sayur: kangkung, timun, terong

    Area 4 (Kalimantan)
    Karbohidrat: Talas, singkong
    Lauk: ikan, daging sapi
    Buah: pisang, rambutan, jeruk
    Sayur: wortel, kangkung, sawi hijau

    Area 5 (Banten dan Jawa tengah)
    Karbohidrat: nasi, jagung
    Lauk: daging ayam
    Buah: pepaya, jeruk
    Sayur: labu, buncis

    Area 6 (DI Yogyakarta dan Jawa Timur)
    Karbohidrat: nasi, jagung, singkong
    Lauk: udang, ikan, telur, daging
    Buah: manga, alpukat, buah naga
    Sayur: kol, kacang panjang, wortel

    Area 7 (Bali)
    Karbohidrat: nasi
    Lauk: ikan, tahu
    Buah: salak, jeruk, pisang, mangga
    Sayur: kangkung, sawi hijau, kacang hijau

    Area 8 (Nusa Tenggara Barat dan Timur)
    Karbohidrat: jagung, sorgum
    Lauk: daging sapi
    Buah: jeruk, pisang, pepaya
    Sayur: daun kelor, terong, pepaya

    Area 9 (Sulawesi)
    Karbohidrat: jagung, sorgum
    Lauk: daging sapi
    Buah: jeruk, pisang, pepaya
    Sayur: daun kelor, terong, pepaya

    Area 10 (Maluku)
    Karbohidrat: sagu, jagung, singkong
    Lauk: ikan, daging sapi
    Buah: pisang, mangga, jeruk, pepaya
    Sayur: pare, terong, kangkung

    Area 11 (Papua)
    Karbohidrat: sagu, singkong, ubi jalar
    Lauk: ikan, daging sapi, kacang-kacangan
    Buah: matoa, alpukat, jambu biji, duku, mangga
    Sayur: buncis, kembang pepaya

    (Tribunnews.com/Kontan.co.id/Kompas.com)

  • Dimulai Besok, Berikut Skema Pemberian Makan Bergizi Gratis yang Disiapkan Pemerintah

    Dimulai Besok, Berikut Skema Pemberian Makan Bergizi Gratis yang Disiapkan Pemerintah

    Dimulai Besok, Berikut Skema Pemberian Makan Bergizi Gratis yang Disiapkan Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pelaksanaan
    makan bergizi gratis
    (MBG) yang merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bakal berlaku mulai, Senin (6/1/2025).
    Prabowo menjelaskan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.
    Hal ini disampaikan saat memberikan arahan dalam acara pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa 10 Desember 2024.
    Pasalnya, memerangi kemiskinan dan kelaparan menjadi agenda global, yang ditandai dengan tema besar G20 di Brasil baru-baru ini. Oleh karena itu, selain pemberian makan bergizi gratis, pemerintah akan memberikan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.
    “Subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah,” kata Prabowo.
    Di sisi lain, program makan bergizi gratis juga akan meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa, sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga provinsi.
    “Makan bergizi hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah,” kata Prabowo.
    Peredaran uang di desa akibat program ini diperkirakan akan meningkat sebesar 800 persen. Dari sebelumnya Rp 1 miliar per desa per tahun melalui dana desa, angka tersebut akan melonjak menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun.
    “Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah,” jelas Prabowo.
    Dalam acara ini, dia juga menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan kembali dana yang selama ini tersedot ke pusat.
    “Kita akan balikkan, uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah,” imbuh dia.
    Sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kepada seluruh kepala daerah dan jajaran instansi TNI-Polri hingga Kejaksaan Agung untuk menyukseskan program makan bergizi gratis.
    Permintaan itu disampaikan langsung kepada jajaran pemerintah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 7 November 2024.
    “Saya minta tolong semua, Bapak, Ibu, yang hadir di sini untuk mendukung program ini (makan bergizi gratis). Ini program yang sangat ditunggu-tunggu bahkan sebelum saya dilantik itu tiap hari orang nagih ‘kapan makan siang gratis mas, kapan makan siang gratis mas’,” kata Gibran.
    “Jadi, sekali lagi Bapak Ibu ini mohon kerja samanya, semua yang ada di sini untuk menyukseskan program ini,” tambah dia.
    Apalagi, menurut Gibran, Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali menegaskan, program makan bergizi gratis adalah salah salah satu program strategis pemerintah.
    Pasalnya, program makan bergizi gratis bakal menggerakkan perekonomian di daerah untuk pengadaan sampai pada distribusinya.
    “Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan program makan gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini,” kata dia.
    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Dedek Prayudi mengatakan, ada sekitar 3,2 juta-3,3 juta siswa yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis saat program ini pertama kali digelar.
    “Jadi kita targetkan kurang lebih ada 3,2 juta atau 3,3 juta lah yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari,” kata Dedek dilansir siaran Kompas TV, Sabtu 4 Januari 2024.
    Nantinya akan ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang di berbagai daerah di Indonesia yang siap untuk melaksanakan makan bergizi gratis.
    Dalam sehari, satu SPPG akan bertanggungjawab memberikan makanan sebanyak 3.000-3.500 porsi.
    Sementara, Juru Bicara PCO lainnya, Adita Irawati mengatakan, lebih dari 3 juta penerima makan bergizi gratis itu merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.
    nantinya, ibu hamil dan balita yang akan menerima makan bergizi gratis. Jumlah penerima makan bergizi gratis akan ditingkatkan bertahap.
    “Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima,” ungkap Adita. “Targetnya pada 2025 ini sekitar 40 persen penerima manfaat dari MBG bisa terpenuhi,” kata dia.
    Adapun jumlah total penerima manfaat makan bergizi gratis, yakni 82 juta orang. Program ini rencananya akan berjalan selama lima tahun hingga 2029.
    Sementara itu, untuk pelaksanaan makan bergizi gratus selama 2025, pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar Rp 71 triliun.
    Adita menjelaskan, program makan bergizi gratis akan langsung diberikan setiap hari selama hari masuk sekolah. Setiap harinya, siswa sekolah akan dapat makanan senilai Rp 10.000.
    Nilai Rp 10.000 tetap mempertimbangkan angka kecukupan gizi. Nilai tersebut juga di luar unsur produksi dan jasa makan bergizi gratis.
    “Untuk menu bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Sesuai situasi daerah setempat,” kata Adita.
    Pemberian makanan dilakukan di jam sekolah menurut tingkat satuan pendidikan, yakni mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), TK, SD, SMP dan SMA.
    “Kalau MBG kan memang tiap hari ya di jam-jam sekolah. Jadi setiap hari akan ada makan bergizi gratis,” kata Adita.
    Untuk PAUD dan TK, makanan akan diberikan di pagi hari karena jam sekolah yang terbatas tidak sampai siang hari. Lalu untuk siswa SD makanan akan diberikan sebelum pukul 12.00 waktu setempat.
    “Sementara kalau SMP dan SMA itu di jam makan siang. Ini juga sesuai dengan beberapa uji coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah,” katanya.
    Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator program makan bergizi gratis akan melakukan tiga skema penyaluran. Ketiga skema program tersebut, pertama, membangun dapur pusat.
    Kedua, BGN akan membangun dapur di sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang. Ketiga, BGN akan melayani di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam.
    Untuk daerah yang harus dijangkau dalam waktu satu hari, nanti dikirim menggunakan paket vacuum. Pengiriman untuk daerah terpencil dilakukan setiap satu bulan atau satu minggu dengan menu makan yang bervariasi.
    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan makan bergizi gratis akan disalurkan melalui satuan pelayanan di setiap daerah.
    Setiap satuan pelayanan akan mengelola anggaran yang cukup fantastis setiap tahunnya. “Satuan pelayanan ini akan mengelola antara Rp 9 miliar-Rp 11 miliar per tahun,” terang Dadan, Sabtu, 4 Januari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.