Xcloud.id

Tag: Adita Irawati

  • Jawaban Pengusaha Respons Imbauan Istana Pegawai Swasta WFA

    Jawaban Pengusaha Respons Imbauan Istana Pegawai Swasta WFA

    Jakarta –

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menegaskan flexible working arrangement (FWA) atau work from anywhere (WFA) pada sektor swasta tidak dapat diterapkan secara seragam mengingat karakteristik usaha yang beragam.

    Hal itu disampaikan APINDO menyusul imbauan dari Istana Presiden melalui Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Adita Irawati. Isinya, sektor swasta diimbau menerapkan WFA jelang Lebaran. Sementara saat ini, pemerintah diketahui tengah menyiapkan skema WFA bagi aparat sipil negara (ASN).

    Ketua Umum APINDO Shinta Widjaja Kamdani mengatakan ada beberapa sektor yang dapat menerapkan WFA pada pekerjanya, seperti teknologi informasi dan profesi kreatif. Namun sektor manufaktur, ritel, logistik, dan pariwisata tetap membutuhkan kehadiran fisik pekerja di lokasi untuk menjaga kelancaran operasional.

    “APINDO memahami intensi pemerintah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini tidak dapat disamaratakan ke seluruh sektor usaha, mengingat karakteristik masing-masing sektor yang sangat beragam,” kata Shinta kepada detikcom, Senin (3/3/2025).

    Shinta menegaskan APINDO menilai usul WFA jelang periode Lebaran sebagai kebijakan perlu dikaji lebih dalam, terutama dari sudut pandang produktivitas dan keberlangsungan operasional dunia usaha.

    WFA pada periode tertentu, kata Shinta, jelang hari besar keagamaan perlu memperhitungkan kebutuhan pemenuhan lonjakan permintaan dan konsumsi masyarakat.

    “Jika kebijakan WFA diterapkan tanpa perencanaan dan perhitungan yang matang, tentu berpotensi adanya risiko gangguan pada rantai pasok yang dapat memengaruhi stabilitas pasokan di pasar,” tegasnya.

    Shinta menegaskan, perlunya keterlibatan semua pihak dalam mengambil kebijakan WFA pada sektor swasta. Tidak hanya pemerintah pusat, melainkan juga pengusaha, karyawan, dan pemerintah daerah.

    Ia menilai, keterlibatan seluruh pihak ini penting untuk memastikan kebijakan yang ditelurkan tidak mengganggu stabilitas operasional dunia usaha, terutama di sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian.

    “Kebijakan seperti WFA seharusnya bersifat opsional dan diserahkan kepada kebijakan internal masing-masing perusahaan, agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik setiap sektor usaha,” tutur Shinta.

    Imbauan dari Istana

    Dikutip dari detikNews, Juru bicara PCO, Adita Irawati menyampaikan, pemerintah mendorong masyarakat mudik lebih cepat untuk menghindari kemacetan jelang dan sesudah Lebaran. Langkah itu didorong dengan bekerja dan belajar dari mana pun dengan konsep FWA atau WFA, termasuk sektor swasta.

    Mulanya, ia mengatakan bahwa Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB tengah menyiapkan aturan WFA bagi ASN.

    “Untuk FWA ini, Kementerian PAN-RB tengah mempersiapkan aturannya sebagai acuan aparat sipil negara menerapkannya,” kata Adita Irawati dikutip detikNews, Jumat (28/2/2025).

    Di sisi lain, pemerintah juga mendorong perusahaan swasta agar melakukan kebijakan WFA. Adita meminta pelaksanaan FWA bagi swasta didorong bagi yang memungkinkan.

    “Tak hanya ASN, bagi karyawan di perusahaan-perusahaan swasta pun diimbau dapat memberlakukan kebijakan internal masing-masing untuk pelaksanaan FWA bagi sebagian karyawan yang memang dimungkinkan,” ujar Adita.

    (hns/hns)

  • Panggil Menteri ke Istana, Presiden Prabowo Bahas Harga Pangan Saat Ramadan

    Panggil Menteri ke Istana, Presiden Prabowo Bahas Harga Pangan Saat Ramadan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan beberapa menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, (3/3/2025). Pertemuan ini dilakukan untuk membahas langkah-langkah stabilisasi harga pangan selama bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idulfitri 2025.

    Fokus utama diskusi adalah menjaga kestabilan harga bahan pokok agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih mudah selama periode tersebut.

    Beberapa menteri yang menghadiri pertemuan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

    Mentan Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), produksi pangan dalam negeri selama periode Januari hingga April 2025 mencatat rekor tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

    “Kami akan bahas harga pangan di bulan suci Ramadan. Sesuai BPS, alhamdulillah, pengumuman BPS tadi produksi kita Januari sampai April, angka sementara itu tertinggi selama tujuh tahun,” ungkapnya.

    Ia juga menambahkan bahwa harga beras di tingkat konsumen mengalami penurunan selama Ramadan 2025. Namun, di sisi lain, harga cabai justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

    Menurut data yang dihimpun dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga cabai rawit rata-rata nasional saat ini mencapai Rp 103.600 per kilogram, mengalami peningkatan sebesar 28%. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika harga yang perlu dikendalikan untuk menjaga daya beli masyarakat.

    Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa pemanggilan dirinya beserta beberapa menteri lainnya bertujuan untuk membahas stabilisasi harga pangan selama Ramadan hingga Idulfitri 2025.

    “Saya menduga pangan secara keseluruhan. Ada dua menko dan beberapa menteri terkait (yang diundang). Menko pangan dan menko ekonomi,” ucapnya.

    Sebagai upaya untuk mengendalikan harga pangan, Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan operasi pasar di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan untuk membantu mengatasi lonjakan harga bahan pangan serta memastikan ketersediaan stok pangan yang cukup di seluruh Indonesia.

    Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, mengatakan bahwa operasi pasar telah berlangsung sejak 24 Februari 2025 dan akan berlanjut hingga 28 Maret 2025.

    Kementerian dan lembaga yang terlibat dalam operasi pasar yang digelar selama Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idulfitri 2025 ini di antaranya adalah Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, serta sejumlah BUMN yang bergerak di industri pangan dan logistik.

  • Prabowo panggil menteri terkait bahas harga pangan-cabai saat Ramadhan

    Prabowo panggil menteri terkait bahas harga pangan-cabai saat Ramadhan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, guna membahas stabilisasi harga pangan, termasuk harga cabai saat Ramadhan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025.

    Sejumlah menteri yang terpantau tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin sore, antara lain Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    “Kami akan bahas harga pangan di bulan suci Ramadhan. Sesuai BPS, alhamdulillah pengumuman BPS tadi produksi kita Januari sampai April, angka sementara itu tertinggi selama tujuh tahun,” kata Mentan Amran Sulaiman kepada awak media.

    Amran mengatakan bahwa harga beras di tingkat konsumen sedang turun, namun harga cabai mengalami sedikit peningkatan.

    Berdasarkan pantauan harga melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, pada Senin harga cabai rawit rata-rata secara nasional mencapai Rp103.600 per kg, atau meningkat sebesar 28 persen.

    Senada dengan Amran, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa rapat akan membahas pangan secara keseluruhan.

    “Saya menduga pangan secara keseluruhan. Ada dua menko dan beberapa menteri terkait (yang diundang). Menko pangan dan menko ekonomi,” kata Dadan.

    Adapun terkait dengan stabilisasi harga pangan, Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan pemerintah telah menggelar operasi pasar di beberapa daerah menjelang Ramadhan 1446 Hijriah.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati menyebut operasi pasar digelar sejak 24 Februari 2025 sampai dengan 28 Maret 2025 di 215 titik Pulau Jawa dan 110 titik luar Jawa, dengan target ekspansi mencapai 4.500 gerai.

    Kementerian/lembaga yang terlibat dalam operasi pasar itu mencakup Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, serta sejumlah BUMN yang bergerak di bidang pangan dan logistik.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Istana Imbau Pekerja Swasta WFA, Pengusaha Bilang Begini

    Istana Imbau Pekerja Swasta WFA, Pengusaha Bilang Begini

    Jakarta –

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menegaskan bahwa flexible working arrangement (FWA) atau work from anywhere (WFA) pada sektor swasta tidak dapat diterapkan secara seragam mengingat karakteristik usaha yang beragam.

    Hal itu APINDO ungkap menyusul imbauan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Adita Irawati, yang mengimbau sektor swasta menerapkan WFA jelang Lebaran. Sementara saat ini, pemerintah diketahui tengah menyiapkan skema WFA bagi aparat sipil negara (ASN).

    Ketua Umum APINDO Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, ada beberapa sektor yang dapat menerapkan WFA pada pekerjanya, seperti teknologi informasi dan profesi kreatif. Namun sektor manufaktur, ritel, logistik, dan pariwisata tetap membutuhkan kehadiran fisik pekerja di lokasi untuk menjaga kelancaran operasional.

    “APINDO memahami intensi pemerintah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini tidak dapat disamaratakan ke seluruh sektor usaha, mengingat karakteristik masing-masing sektor yang sangat beragam,” kata Shinta kepada detikcom, Senin (3/3/2025).

    Shinta menegaskan APINDO menilai usul WFA jelang periode Lebaran sebagai kebijakan perlu dikaji lebih dalam, terutama dari sudut pandang produktivitas dan keberlangsungan operasional dunia usaha.

    WFA pada periode tertentu, kata Shinta, jelang hari besar keagamaan perlu memperhitungkan kebutuhan pemenuhan lonjakan permintaan dan konsumsi masyarakat.

    “Jika kebijakan WFA diterapkan tanpa perencanaan dan perhitungan yang matang, tentu berpotensi adanya risiko gangguan pada rantai pasok yang dapat memengaruhi stabilitas pasokan di pasar,” tegasnya.

    Shinta menegaskan, perlunya keterlibatan semua pihak dalam mengambil kebijakan WFA pada sektor swasta. Tidak hanya pemerintah pusat, melainkan juga pengusaha, karyawan, dan pemerintah daerah.

    Ia menilai, keterlibatan seluruh pihak ini penting untuk memastikan kebijakan yang ditelurkan tidak mengganggu stabilitas operasional dunia usaha, terutama di sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian.

    “Kebijakan seperti WFA seharusnya bersifat opsional dan diserahkan kepada kebijakan internal masing-masing perusahaan, agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik setiap sektor usaha,” tutupnya.

    Dikutip dari detikNews, Juru bicara PCO, Adita Irawati menyampaikan, pemerintah mendorong masyarakat mudik lebih cepat untuk menghindari kemacetan jelang dan sesudah Lebaran. Langkah itu didorong dengan bekerja dan belajar dari mana pun dengan konsep FWA atau WFA, termasuk sektor swasta.

    Mulanya, ia mengatakan bahwa Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB tengah menyiapkan aturan WFA bagi ASN.

    “Untuk FWA ini, Kementerian PAN-RB tengah mempersiapkan aturannya sebagai acuan aparat sipil negara menerapkannya,” kata Adita Irawati dikutip detikNews, Jumat (28/2/2025).

    Di sisi lain, pemerintah juga mendorong perusahaan swasta agar melakukan kebijakan WFA. Adita meminta pelaksanaan FWA bagi swasta didorong bagi yang memungkinkan.

    “Tak hanya ASN, bagi karyawan di perusahaan-perusahaan swasta pun diimbau dapat memberlakukan kebijakan internal masing-masing untuk pelaksanaan FWA bagi sebagian karyawan yang memang dimungkinkan,” ujar Adita.

    (rrd/rrd)

  • Operasi pasar digelar jelang Ramadhan, diskon tol disiapkan

    Operasi pasar digelar jelang Ramadhan, diskon tol disiapkan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Istana: Operasi pasar digelar jelang Ramadhan, diskon tol disiapkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 28 Februari 2025 – 18:58 WIB

    Elshinta.com – Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan pemerintah menggelar operasi pasar di beberapa daerah menjelang Ramadhan 1446 Hijriah serta mempersiapkan diskon tarif tol untuk para pemudik jelang libur lebaran.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati kepada wartawan di Jakarta, Jumat, menyebut operasi pasar digelar sejak 24 Februari 2025 sampai dengan 28 Maret 2025 di 215 titik Pulau Jawa dan 110 titik luar Jawa, dengan target ekspansi mencapai 4.500 gerai.

    “Sejumlah kementerian dan lembaga berkolaborasi melaksanakan operasi pasar yang tujuannya untuk menstabilkan harga. Bahkan, seperti minyak goreng, gula, dan daging kerbau, melalui operasi pasar dijual dengan harga lebih rendah dari harga eceran tertinggi (HET),” kata Adita.

    Kementerian/lembaga yang terlibat dalam operasi pasar itu mencakup Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, serta sejumlah BUMN yang bergerak di bidang pangan dan logistik.

    Dia menyebut stimulus itu sudah jauh-jauh hari disiapkan oleh pemerintah menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat menjelang Ramadhan dan jelang libur lebaran.

    “Ramadhan sudah tiba. Ramadhan tenang dan menyenangkan, begitu harapan pemerintah. Artinya, semua harus berlangsung dalam suasana yang aman dan nyaman,” kata Adita.

    Demi memastikan stok pangan cukup dan harganya tetap terjangkau, kata dia, pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

    Menurut dia, beberapa komoditas seperti beras, minyak, gula, daging beku, dan bawang, dipastikan cukup hingga Mei 2025.

    “Tinggal bagaimana kita mengamankan jalur distribusinya agar jangan sampai terjadi kelangkaan di momen-momen penting Ramadhan dan Idul Fitri ini,” ujar Adita.

    Kemudian, pemerintah juga menyiapkan diskon tarif tol di beberapa ruas jalan tol selama periode arus mudik dan arus balik libur lebaran.

    Adita menyebut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama kementerian dan lembaga terkait telah mengecek kesiapan transportasi umum di berbagai simpul transportasi.

    Kemenhub juga bakal menerbitkan surat keputusan bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Korlantas Polri untuk pengaturan lalu lintas selama periode mudik.

    Koordinasi antarkementerian dan lembaga itu bertujuan memastikan pengaturan berjalan efektif, dan mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di semua jalur, baik darat, laut, maupun udara.

    Tidak hanya diskon tarif tol, Adita menyebut sejumlah operator angkutan akan menyediakan harga tiket khusus dengan diskon tertentu.

    Dalam kesempatan yang sama, dia menyatakan pemerintah mendorong masyarakat untuk mudik lebih cepat demi menghindari kemacetan akibat padatnya lalu lintas pada tanggal-tanggal tertentu terutama menjelang dan sesudah Hari Lebaran.

    Dengan demikian, kata Adita, pemerintah juga mempersiapkan skema bekerja dari mana saja/flexible working arrangement (FWA) terutama untuk aparatur sipil negara (ASN).

    “Untuk FWA ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah mempersiapkan aturannya sebagai acuan bagi ASN,” kata dia.

    Nantinya, tidak hanya ASN, pemerintah juga mendorong sektor swasta juga dapat memberlakukan kebijakan FWA untuk karyawannya menjelang periode libur lebaran.

    “Tak hanya ASN, bagi karyawan di perusahaan-perusahaan swasta pun diimbau dapat memberlakukan kebijakan internal masing-masing untuk pelaksanaan FWA bagi sebagian karyawan yang memang dimungkinkan,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Retret Kepala Daerah ke KPK

    Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Retret Kepala Daerah ke KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan korupsi terkait dengan penyelenggaraan retret kepala daerah yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Laporan secara resmi diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/2/2025). 

    Laporan yang disampaikan ke KPK itu berkaitan dengan sejumlah kejanggalan pada penyelenggaraan retret yang digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah selama sepekan terakhir. 

    Salah satu anggota koalisi, akademisi Feri Amsari menyebut, kecurigaan awal adanya dugaan rasuah pada kegiatan tersebut berangkat dari ketidaksesuaian dengan Undang-Undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah. Khususnya, terkait dengan nuansa semi militer yang diterapkan. 

    Di sisi lain, Feri menyoroti bahwa penyelenggaraan retret itu diduga tidak mengikuti standar tertentu pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dia menyebut adanya ketidakterbukaan pemerintah dalam penunjukkan PT Lembah Tidar Indonesia sebagai perusahaan yang menyediakan fasilitas retret itu. 

    “Kan biasanya pengadaan barang dan jasa itu ada standar keterbukanya, ada website-nya. Nah kita merasa janggal misalnya perusahaan PT Lembah Tidar Indonesia ini perusahaan baru. Dan dia mengorganisir program yang sangat besar. Se-Indonesia,” ujar Feri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/2/2025). 

    Sementara itu, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI menduga bahwa penyelenggaran retret itu tidak sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Dia mengeklaim ada sebagian biaya retret yang turut dibebankan kepada APBD yakni senilai Rp6 miliar. 

    Staf PBHI Annisa Azzahra menyebut, adanya ketidaksesuaian antara rencana anggaran yang diajukan dan pelaksanaan di lapangan menyebabkan celah sebesar Rp6 miliar itu. 

    “Sehingga celah besar sekitar 6 miliar itu ternyata di cover oleh APBD. Di mana itu tidak diperbolehkan, karena itu akhirnya adalah pengalihan dana secara tidak sah. Nah, kemudian harusnya kegiatan orientasi reatret ini dibiayai secara penuh oleh APBN. Yang ternyata ternyata tidak terjadi,” ujarnya. 

    Annisa turut menyoroti soal PT Lembah Tidar Indonesia yang juga menggarap penyelenggaraan retret kepala daerah. Dia menduga jabatan komisaris dan direktur utama perusahaan itu diduduki oleh kader Partai Gerindra, partai yang kini dipimpin oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina. 

    “Sehingga menimbulkan kecurigaan dan juga dugaan terkait dengan konflik kepentingan. Ditambah lagi terkait dengan konflik kepentingan ini dibuktikan bahwa tidak adanya proses pemilihan tender yang jelas,” ucap Annisa. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto tidak mengonfirmasi apabila laporan itu sudah diterima oleh Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK. Namun, dia memastikan bahwa setiap laporan yang masuk akan diverifikasi. 

    “Secara umum laporan yang masuk akan dilakukan verifikasi, telaah dan pulbaket [pengumpulan bahan keterangan, red]. Bila ada bahan yang kurang, akan dimintakan kepada pelapor unuk dilengkapi,” jelasnya kepada Bisnis, Jumat (28/2/2025). 

    Sementara itu, Bisnis telah meminta tanggapan ke Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati.

    Hanya Adita yang sudah merespons permintaan tanggapan oleh Bisnis. Dia meminta agar pelaporan ke KPK itu ditanyakan ke Kemendagri selaku penyelenggara retret. 

    BANTAHAN MENSESNEG

    Sebelum retret diselenggarakan, aturan soal pembiayaan program orientasi kepala daerah itu sempat menuai polemik. Publik menyoroti soal pelaksanaan program itu di tengah efisiensi anggaran pemerintahan yang digembor-gemborkan oleh Presiden. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Dalam Negeri selaku penyelenggara acara sempat menerbitkan Surat Edaran (SE) soal pelaksanaan retret. SE bernomor 200.5/628/SJ yang berseliweran di media massa itu di antaranya mengatur bahwa retret dibiayai dengan cost sharing antara Kemendagri dan pemerintah daerah (pemda). 

    Namun, tak lama kemudian, Kemendagri mencabut aturan itu dan menetapkan bahwa biaya retret sepenuhnya berasal dari anggaran Kemendagri atau APBN. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto sempat menyebut bahwa anggaran yang ditelan untuk menyelenggarakan retret selama sepekan adalah Rp13 miliar. 

    Adapun dalam SE No.200.5/628/SJ yang telah dicabut, pembayaran biaya akomodasi dan konsumsi yang awalnya diatur dari anggaran pemda dikirim ke rekening BRI milik PT Lembah Tidar Indonesia. Biayanya yakni sebesar Rp2,75 juta dikali 8 hari. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun telah membantah soal penggunaan APBD untuk biaya retret serta instruksi soal transfer biaya retret ke rekening PT Lembah Tidar Indonesia. 

    “Semua pakai APBN, di Kemendagri itu,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Februari 2025 lalu. 

    Prasetyo, yang juga merupakan kader Partai Gerindra, turut membantah bahwa PT Lembah Tidar Indonesia milik kader partai berlambang garuda itu. Dia pun menjelaskan bahwa peran perusahaan tersebut hanya sebatas pengelola. 

    Menurutnya, permintaan agar PT Lembah Tidar Indonesia mempersiapkan fasilitas retret sudah dilakukan sejak Prabowo masih menjadi presiden terpilih. Namun, dia memastikan perusahaan itu hanya sebatas pengelola, sedangkan pemilik lahan adalah Akmil. 

    “Pemilik lahan itu Akademi Militer. Bukan, [pengelola bukan Gerindra], sekarang dikerjasamakan itu kan untuk lapangan golf,” ujarnya. 

  • Istana: Operasi pasar digelar jelang Ramadhan, diskon tol disiapkan

    Istana: Operasi pasar digelar jelang Ramadhan, diskon tol disiapkan

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan pemerintah menggelar operasi pasar di beberapa daerah menjelang Ramadhan 1446 Hijriah serta mempersiapkan diskon tarif tol untuk para pemudik jelang libur lebaran.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati kepada wartawan di Jakarta, Jumat, menyebut operasi pasar digelar sejak 24 Februari 2025 sampai dengan 28 Maret 2025 di 215 titik Pulau Jawa dan 110 titik luar Jawa, dengan target ekspansi mencapai 4.500 gerai.

    “Sejumlah kementerian dan lembaga berkolaborasi melaksanakan operasi pasar yang tujuannya untuk menstabilkan harga. Bahkan, seperti minyak goreng, gula, dan daging kerbau, melalui operasi pasar dijual dengan harga lebih rendah dari harga eceran tertinggi (HET),” kata Adita.

    Kementerian/lembaga yang terlibat dalam operasi pasar itu mencakup Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, serta sejumlah BUMN yang bergerak di bidang pangan dan logistik.

    Dia menyebut stimulus itu sudah jauh-jauh hari disiapkan oleh pemerintah menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat menjelang Ramadhan dan jelang libur lebaran.

    “Ramadhan sudah tiba. Ramadhan tenang dan menyenangkan, begitu harapan pemerintah. Artinya, semua harus berlangsung dalam suasana yang aman dan nyaman,” kata Adita.

    Demi memastikan stok pangan cukup dan harganya tetap terjangkau, kata dia, pemerintah juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

    Menurut dia, beberapa komoditas seperti beras, minyak, gula, daging beku, dan bawang, dipastikan cukup hingga Mei 2025.

    “Tinggal bagaimana kita mengamankan jalur distribusinya agar jangan sampai terjadi kelangkaan di momen-momen penting Ramadhan dan Idul Fitri ini,” ujar Adita.

    Kemudian, pemerintah juga menyiapkan diskon tarif tol di beberapa ruas jalan tol selama periode arus mudik dan arus balik libur lebaran.

    Adita menyebut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama kementerian dan lembaga terkait telah mengecek kesiapan transportasi umum di berbagai simpul transportasi.

    Kemenhub juga bakal menerbitkan surat keputusan bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Korlantas Polri untuk pengaturan lalu lintas selama periode mudik.

    Koordinasi antarkementerian dan lembaga itu bertujuan memastikan pengaturan berjalan efektif, dan mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di semua jalur, baik darat, laut, maupun udara.

    Tidak hanya diskon tarif tol, Adita menyebut sejumlah operator angkutan akan menyediakan harga tiket khusus dengan diskon tertentu.

    Dalam kesempatan yang sama, dia menyatakan pemerintah mendorong masyarakat untuk mudik lebih cepat demi menghindari kemacetan akibat padatnya lalu lintas pada tanggal-tanggal tertentu terutama menjelang dan sesudah Hari Lebaran.

    Dengan demikian, kata Adita, pemerintah juga mempersiapkan skema bekerja dari mana saja/flexible working arrangement (FWA) terutama untuk aparatur sipil negara (ASN).

    “Untuk FWA ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah mempersiapkan aturannya sebagai acuan bagi ASN,” kata dia.

    Nantinya, tidak hanya ASN, pemerintah juga mendorong sektor swasta juga dapat memberlakukan kebijakan FWA untuk karyawannya menjelang periode libur lebaran.

    “Tak hanya ASN, bagi karyawan di perusahaan-perusahaan swasta pun diimbau dapat memberlakukan kebijakan internal masing-masing untuk pelaksanaan FWA bagi sebagian karyawan yang memang dimungkinkan,” kata dia.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cek Kesehatan Gratis di Hari Perdana, PCO: Respons Masyarakat Bagus Nasional 10 Februari 2025

    Cek Kesehatan Gratis di Hari Perdana, PCO: Respons Masyarakat Bagus Nasional 10 Februari 2025

    Cek Kesehatan Gratis di Hari Perdana, PCO: Respons Masyarakat Bagus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, program
    cek kesehatan gratis
    yang berlangsung perdana pada Senin hari ini mendapat respons bagus dari masyarakat.
    Dia mengungkapkan, cek kesehatan gratis dimulai dengan 19 titik. Para menteri Kabinet Merah Putih turut melihat pengecekan kesehatan perdana di sejumlah titik tersebut.
    “Tadi ada 19 titik yang dikunjungi para menteri Kabinet Merah Putih dan tentu didampingi oleh kami Kantor Komunikasi Kepresidenan, sehingga kami bisa melihat langsung di masyarakat bahwa animo masyarakat luar biasa,” kata Adita di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025)
    Adita menyebut, dirinya juga sempat menyambangi Puskesmas di Tanah Abang, pagi tadi. Menurut dia, antrean di sana cukup membludak karena rerata Puskesmas melayani 30 orang yang melakukan pengecekan kesehatan per hari.
    Dia pun menerima respons dari masyarakat yang kebanyakan mengakui baru merasakan diberi akses oleh negara untuk cek kesehatan gratis.
    “Banyak sekali yang menyampaikan testimoni itu. Bagi kami ini artinya apa yang menjadi harapan dari program ini setidaknya di hari pertama ini bisa tercapai, respons masyarakat bagus,” ujarnya.
    Nantinya, kata Adita, hasil cek kesehatan akan menjadi deteksi dini. Jika ditemukan penyakit, masyarakat bisa segera melakukan pengobatan sehingga penyakit itu tidak memburuk.
    “Jadi lebih cepat diketahui lebih cepat juga untuk bisa diantisipasi. Nah, tadi dengan hasil cek kesehatan gratis mereka umumnya sudah terima tuh istilahnya report kesehatannya, report kesehatannya. Dari situ tinggal nanti apa yang akan ditindaklanjuti,” katanya.
    Menurut Adita, hal ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mencegah meningkatnya penderita penyakit-penyakit stadium lanjut. Sebab diketahui, penyakit stadium lanjut dapat membebani penderita maupun negara.
    Adapun untuk mendapatkan kuota cek kesehatan gratis, Adita menyarankan agar masyarakat untuk segara mendaftarkan diri dalam aplikasi Satu Sehat.
    “Jadi nanti ada notifikasi bahkan sebulan sebelum jatuh hari ultahnya sudah diberitahukan Anda sudah berhak melakukan ini dari tanggal ini hingga tanggal sekian,” ujarnya.
    Sebagai informasi, cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dimulai serentak hari ini, Senin (10/2/2025).
    Cek kesehatan gratis
    dilakukan Puskesmas dengan terlebih dulu mendaftar
    online
    melalui aplikasi Satu Sehat atau datang langsung ke Puskesmas bagi wilayah yang kesulitan internet.
    Program cek kesehatan gratis ini terbagi dibagi menjadi tiga jenis, yakni cek kesehatan gratis di hari ulang tahun, cek kesehatan gratis di sekolah, dan cek kesehatan gratis khusus.
    Cek kesehatan gratis sebagai kado ulang tahun yang berlaku hari ini, ditujukan untuk masyarakat berusia enam tahun ke bawah dan 18 tahun ke atas.
    Sementara anak berusia 7-17 tahun, baru bisa mengikuti cek kesehatan gratis pada Juli 2025, sesuai tahun ajaran baru dan dilakukan di sekolah masing-masing.
    Masyarakat dapat mendaftar cek kesehatan gratis melalui aplikasi Satu Sehat, WhatsApp layanan Kemenkes di nomor 0811 10500567, atau datang langsung ke Puskesmas terdekat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PCO sebut CKG penting menjaga SDM sehat untuk Indonesia Emas 2045

    PCO sebut CKG penting menjaga SDM sehat untuk Indonesia Emas 2045

    Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Adita Irawati mengatakan program cek kesehatan gratis yang dimulai serentak secara nasional merupakan program penting untuk menjaga sumber daya manusia Indonesia memiliki kesehatan optimal guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Program cek kesehatan gratis (CKG) yang dirancang menjadi hadiah tahunan dari pemerintah bagi masyarakat pada momen perayaan ulang tahunnya tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga rencana jangka panjang negara dapat tercapai.

    “Cek kesehatan gratis ini adalah bagian dari mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan salah satunya adalah meningkatkan membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia dan kesehatan adalah hal yang paling fundamental. Oleh karenanya, CKG ini menyasar seluruh masyarakat Indonesia 280 juta jiwa dan akan dilaksanakan secara bertahap,” kata Adita usai meninjau program CKG di Puskesmas Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin.

    Adita menyatakan semua puskesmas di Indonesia telah dikoordinasi dan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan cek kesehatan gratis.

    Dia mencontohkan Puskesmas Tanah Abang yang ditinjaunya sebagai salah satu lokasi yang sudah bersiap sejak pagi hari menyambut masyarakat untuk melakukan cek kesehatan.

    “Sudah siap sekali, kami pun tadi pagi-pagi banget sudah melihat persiapannya bersama kepala puskesmas. Kami melihat dari lantai ke lantai, tempat-tempat yang nanti akan dijadikan tempat pemeriksaan, alurnya seperti apa, itu sudah kita lakukan pengecekan,” kata Adita.

    Adita berharap hadirnya cek kesehatan gratis itu dapat dimanfaatkan masyarakat agar tidak harus sakit dulu untuk pergi memeriksa kesehatan, namun dapat dilakukan rutin sehingga dapat menjadi bagian preventif menjaga kesehatan tubuh.

    Dia juga berharap masyarakat bisa meminimalisasi dampak-dampak dari penyakit sebelum menjadi serius dengan mengikuti cek kesehatan gratis setiap tahunnya.

    “Karena (dengan CKG) kita bisa menemukan kenali kondisi tubuh dan itu nantinya akan bisa memperkecil resiko-resiko kesehatan selanjutnya,” ujarnya.

    Program cek kesehatan gratis adalah bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat kedua yang dilakukan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Program ini disiapkan menyasar sekitar 280 juta jiwa penduduk di Indonesia dan tersedia untuk semua rentang usia mulai dari bayi hingga lanjut usia (lansia).

    Program cek kesehatan dimulai pada Senin, 10 Februari 2025, di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan bisa diakses masyarakat pada bulan ulang tahun dan ditambah satu bulan setelahnya.

    Pada tahap awal, Kementerian Kesehatan menggandeng sebanyak 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik sebagai lokasi cek kesehatan gratis.

    Untuk pelajar sekolah (SD-SMA), cek kesehatan disiapkan hadir di setiap pergantian tahun ajaran baru. Artinya untuk tahun ini bagi anak sekolah akan dilaksanakan pada Juli 2025.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cek Kesehatan Gratis Dimulai 10 Februari, Ini 10 Titik Pemeriksaan di Jabodetabek – Halaman all

    Cek Kesehatan Gratis Dimulai 10 Februari, Ini 10 Titik Pemeriksaan di Jabodetabek – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA –  Pemerintah akan meluncurkan Cek kesehatan Gratis (CKG) pada Senin 10 Februari 2025.

    Ada 10 titik di wilayah Jabodetabek yang disiapkan dalam peluncuran CKG ini.

    Sebelumnya juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Adita Irawati menuturkan, tidak ada pelaksanaan seremoni peluncuran kegiatan tersebut yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Prabowo, lebih memilih mode senyap atau turun langsung melihat pelaksanaan cek kesehatan gratis.

    “Yang jelas sudah disiapkan ada sekitar 10 titik untuk ditinjau. Tapi kalau dilihat pengalaman Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), kemarin Pak Presiden ini sepertinya lebih memilih untuk melakukan kunjungan senyap. Jadi tidak ada seremoni, seperti juga himbauan beliau kan, tidak ada seremoni,” kata dia saat ditemui awak media di kantor Kemenkes Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Adita Irawati (Kolase Tribunnews/Wartakota)

    10 titik pemeriksaan kesehata gratis di Jabodetabek

    Berikut informasi titik lokasi peluncuran Cek Kesehatan Gratis yang terungkap dari undangan resmi yang diterima redaksi Tribunnews.com:

    1. Di Puskesmas Jatimulya, Bekasi

    2. Puskesmas Ciater, Tangerang Selatan yang dihadiri Menko PM Muhaimin Iskandar

    3. Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi akan Kunjungan ke Puskesmas Kecamatan Pulo Gadung

    4. Puskesmas yang dihadiri Wamendikti Saintek Stella Christie dan Tenaga Ahli Utama Tb Arie

    5. Puskesmas Tanah Abang yang Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Juru bicara PCO Adita Irawati, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Maria Endang Sumiwi.

    6. Puskesmas Wanakerta, Karawang yang dihadiri Kepala PCO Hasan Nasbi dan Tenaga Ahli Utama Albert Tarigan

    7. Puskesmas Tebet yang dihadiri Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi dan Deputi I PCO Isra Ramli

    8. Puskesmas Cilincing, Jakarta Utara yang dihadiri oleh Wakil Menteri Perindustrian Faishol Riza dan Juru Bicara PCO Hariqo Wibawa Satria

    9. Puskesmas Pasar Minggu pejabat yang hadir Romo HR Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Hariqo Wibawa Satria, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Aji Muhawarman, Kepala Biro Komunikasi & Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.

    10. Puskesmas Cengkareng dihadiri oleh Menteri Kehutanan dan Dirjen Farmalkes Lucia Rizka Andalusia

    Kegiatan peluncuran serentak dilaksanakan pada pukul 09.30 WIB.

    Tentang cek kesehatan gratis, lokasi dan sasaran 

    ILUSTRASI PERIKSA GRATIS -Ilustrasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dibuat menggunakan AI pada Sabtu (1/2/2025). Kementerian Sosial akan mengerahkan 120.767 pilar sosial atau pendamping sosial untuk menyosialisasikan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mulai awal Februari 2025. (Tribunnews.com / Ilustrasi AI)

    Cek kesehatan gratis ini dapat dimanfaatkan masyarakat kapan saja? 
     

    Pertama, PKG saat ulang tahun yang akan dimulai 10 Februari diperuntukkan bagi mereka yang berusia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas. 

    Pemeriksaan ini bisa dilakukan di puskesmas dan klinik.

    Kedua, PKG sekolah dimulai Juli 2025 untuk mereka yang berusia 7-17 tahun. PKG sekolah ini akan dilakukan saat tahun ajaran baru di sekolah.

    Ketiga, PKG khusus diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita di puskesmas dan posyandu.