Tag: Adik Dwi Putranto

  • Terima Kunjungan Kerja Ketua Kadin se-Jawa Timur, Mbak Wali Ajak Jalin Kolaborasi Untuk Tingkatkan UMKM

    Terima Kunjungan Kerja Ketua Kadin se-Jawa Timur, Mbak Wali Ajak Jalin Kolaborasi Untuk Tingkatkan UMKM

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menerima kunjungan kerja Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) se-Jawa Timur di Rumah Dinas Wali Kota Kediri, Selasa (25/11/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Kediri menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas kedatangan para pengurus Kadin se-Jatim.

    “Tentunya ini suatu kehormatan bagi Pemerintah Kota Kediri dapat bertemu langsung dengan Kadin dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Harapannya, kita dapat berkolaborasi untuk meningkatkan UMKM di daerah masing-masing,” ujar Mbak Wali.

    Mbak Wali menambahkan bahwa kolaborasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pertukaran produk UMKM, kurasi bersama, pelatihan, hingga program pengembangan lainnya.

    “Dengan saling bekerja sama, tujuan akhirnya kita semua dapat memberikan perluasan pasar bagi UMKM di daerah masing-masing,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Timur Adik Dwi Putranto menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda konsolidasi organisasi sekaligus penyelarasan program kerja tahun 2026.

    “Khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini pelaku UKM serta perluasan pasar,” imbuhnya.

    Adik Dwi Putranto juga berharap Wali Kota Kediri bisa memberi motivasi seluruh jajaran Kadin untuk bersama-sama dengan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan menurunkan angka kemiskinan.

    Kegiatan ini turut dihadiri seluruh Ketua Kadin Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur. [nm/ian]

  • Dorong Investasi Berkelanjutan, Bupati Mojokerto Serahkan Sertifikat PBG dan SLF kepada Enam Perusahaan

    Dorong Investasi Berkelanjutan, Bupati Mojokerto Serahkan Sertifikat PBG dan SLF kepada Enam Perusahaan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang tertib dan berstandar.

    Hal itu tampak dari langkah Bupati Mojokerto Muhammad Albarra yang menyerahkan sertifikat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) kepada enam perusahaan.

    Keenam penerima sertifikat tersebut antara lain PT Sinar Sosro Gunung Slamat (Teh Botol Sosro), PT Astra International, PT Adik Dwi Putranto, PT Sama Sentral Swasembada, PT Bakti Luhur Abadi, dan Ibu Milka Malva Rohi.

    Penyerahan berlangsung di Hall PT Sinar Sosro Gunung Slamat, Kecamatan Mojosari, dengan disaksikan sejumlah pejabat daerah serta unsur Forkopimca setempat.

    Dalam kesempatan itu, Gus Barra (sapaan akrab, red) menjelaskan bahwa sertifikat PBG dan SLF menjadi bukti kepatuhan perusahaan terhadap aturan serta jaminan bahwa bangunan mereka telah memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.

    “Bapak dan Ibu penerima PBG dan SLF hari ini telah menunjukkan bahwa pembangunan yang baik bukan hanya soal kecepatan,” ungkapnya, Selasa (4/11/2025)

    Tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi dan keselamatan bagi semua pengguna. Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini juga berharap agar bangunan dan fasilitas yang telah bersertifikat dapat dimanfaatkan secara optimal serta menjadi daya tarik bagi investasi baru di Kabupaten Mojokerto.

    “Kami ingin agar investasi di Mojokerto bisa terus tumbuh dan berkelanjutan. Dengan kepatuhan seperti ini, kepercayaan investor tentu akan semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi dan investasi harus tetap sejalan dengan penataan ruang yang tertib, lingkungan yang terjaga, serta kondisi sosial yang kondusif,” katanya.

    Masih kata Gus Barra, Kabupaten Mojokerto punya banyak potensi mulai dari industri, pertanian, hingga pariwisata. Potensi tersebut, lanjutnya, hanya akan berkelanjutan jika bisa mengelola dengan bijak dan berwawasan lingkungan. Kegiatan tersebut digagas oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mojokerto.

    Turut dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (DPRKP2), serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Mojosari.

    Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Mojokerto berharap agar seluruh pelaku usaha semakin disiplin dalam memenuhi kewajiban administrasi dan standar teknis bangunan, sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang sehat, aman, dan berkelanjutan di wilayah Bumi Majapahit. [tin/ian]

  • Kapal Tak Bisa Jalan, Pengusaha Keluhkan Moratorium Batu Bara

    Kapal Tak Bisa Jalan, Pengusaha Keluhkan Moratorium Batu Bara

    Jakarta

    Penahanan ratusan kontainer bermuatan batu bara di sejumlah pelabuhan mulai menimbulkan efek domino bagi dunia usaha. Para pengusaha pelayaran memperingatkan, jika kondisi ini dibiarkan berlarut, rantai logistik nasional bisa terganggu serius dan menekan roda ekonomi antar daerah.

    Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Carmelita Hartoto, mengatakan penahanan kontainer yang mengangkut batu bara telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan pelayaran.

    “Dampak dari kondisi yang kami dengar adalah kerugian akibat tertahannya kontainer milik perusahaan pelayaran, dan terjadi moratorium pengiriman batu bara di kontainer antar pulau,” ujar Carmelita, Rabu (15/10/2025).

    Penahanan dilakukan lantaran dugaan ketidaksesuaian antara isi muatan dengan dokumen manifest serta izin usaha pertambangan (IUP). Namun, Carmelita menilai persoalan dokumen seharusnya ditangani di pelabuhan muat, bukan saat kontainer telah sampai di pelabuhan tujuan.

    “Perihal keabsahan dokumentasi barang dan asal lokasi tambang tentu bukan kapasitas pihak pengangkut. Jika sejak awal diduga bermasalah, instansi terkait sebaiknya memberi sinyal untuk tidak diangkut,” tegasnya.

    Lebih jauh, Carmelita mengingatkan penahanan ini berpotensi mengganggu rantai pasok logistik di berbagai wilayah.

    “Jika penahanan kontainer ini terjadi lama, tentunya akan berdampak pada kegiatan pengiriman barang logistik, karena kontainer ini miliknya pelayaran untuk distribusi antar pulau,” katanya.

    Dampak serupa juga disoroti oleh Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto. Ia meminta pemerintah segera turun tangan agar aktivitas logistik nasional tidak lumpuh.

    “Saat ini ada ratusan kontainer yang telah diperiksa dan ditahan pihak berwajib, sebagian besar dari Kalimantan,” ujarnya.

    Adik menambahkan, aparat perlu memperjelas standar pemeriksaan dan tanggung jawab pengangkut agar tidak menimbulkan ketidakpastian di sektor pelayaran.

    “Perusahaan angkutan tidak memiliki akses langsung untuk mengetahui isi kontainer karena pengisian dilakukan oleh pemilik komoditas di masing-masing daerah,” jelasnya.

    Kadin menilai pemerintah perlu menjembatani situasi ini agar penegakan hukum tetap berjalan tanpa menghambat aktivitas logistik yang menopang ekonomi nasional.

    (rrd/rir)

  • Resmikan Kantor Baru KADIN, Mbak Wali: Jadi Rumah Kolaborasi Dunia Usaha dan Pemerintah

    Resmikan Kantor Baru KADIN, Mbak Wali: Jadi Rumah Kolaborasi Dunia Usaha dan Pemerintah

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati meresmikan Kantor Baru Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Kediri, Rabu (08/10/2025). Kantor baru KADIN ini terletak di Jalan Imam Bonjol Kota Kediri. Peresmian kantor baru KADIN ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti.

    “Atas nama Pemerintah Kota Kediri saya menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh jajaran KADIN Kota Kediri. Momentum ini bukan hanya menandai hadirnya gedung baru tetapi juga lahirnya semangat baru bagi dunia usaha dan ekonomi Kota Kediri,” ujarnya.

    KADIN memiliki peran strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan dukungan nyata dari para pelaku usaha, industri, UMKM dan investor agar pertumbuhan ekonomi Kota Kediri semakin inklusif dan berkelanjutan. Melalui semangat visi Kota Kediri MAPAN, Pemkot berkomitmen menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat, ramah investasi dan adaptif.

    “Saya harap kantor baru ini dapat menjadi rumah bersama. Tempat berkumpulnya ide, inovasi, dan kemitraan. Tempat dimana dunia usaha dan pemerintah bertemu mencari solusi, menciptakan peluang, dan membangun Kota Kediri yang lebih maju serta berdaya saing,” ujar wali kota termuda ini.

    Perempuan yang akrab disapa Mbak Wali ini mengungkapkan KADIN Kota Kediri terus menunjukkan kiprahnya yang progresif dan relevan dengan tantangan zaman. Salah satu program unggulan yang patut dibanggakan adalah Rumah Kurasi untuk UMKM. Dimana ini baru ada pertama di Indonesia.

    Program Rumah Kurasi ini adalah wujud nyata sinergi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mengkurasi produk-produk lokal secara profesional. Dari segi kualitas, kemasan hingga strategi pemasaran. Agar UMKM ini mampu bersaing di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

    Mbak Wali juga menyambut baik inisiatif KADIN dalam menyiapkan Forum CSR Kota Kediri. Forum ini akan menjadi wadah sinergi antar perusahaan untuk memastikan program tanggung jawab sosial benar-benar tepat sasaran. Serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Termasuk pengentasan kemiskinan, pendidikan vokasi, dan kesehatan maayarakat.

    “Saya juga mengapresiasi KADIN yang telah menyiapkan LPK sebagai upaya mencetak SDM unggul yang siap menghadapi tantangan dunia industri dan perdagangan modern. Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan Pemkot Kediri dalam menyiapkan generasi muda yang produktif yang mampu bersaing di era digital,” pungkasnya.

    Turut hadir, Komandan Brigif 16/Wirayudha Kolonel Inf Taufik Ismail, Komandan Kodim 0809 Letkol Inf Ragil Jaka Utama, Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim, Deputi Kepala KPwBI Kediri Deasi Surya, Ketua KADIN Provinsi Jatim Adik Dwi Putranto, Ketua KADIN Kota Kediri Muhammad Solikhin, Dewan Pertimbangan KADIN KH. Abu Bakar Abdul Jalil, perwakilan Forkopimda Plus, Kepala OPD terkait dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Mekari Week Surabaya 2025: Dorong Transformasi Digital Lintas Industri

    Mekari Week Surabaya 2025: Dorong Transformasi Digital Lintas Industri

    Surabaya (beritajatim.com) — Di tengah tantangan global seperti ketegangan dagang internasional dan fluktuasi regulasi nasional, dunia usaha Indonesia dihadapkan pada tekanan besar untuk beradaptasi. Transformasi digital kini bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan vital bagi keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis.

    Menjawab tantangan tersebut, Mekari, penyedia solusi software-as-a-service (SaaS) terkemuka di Indonesia, menggelar Mekari Week Surabaya 2025 dengan tema “Surabaya Must Win”. Acara ini berlangsung pada 22–23 April 2025 di kawasan Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya, sebagai bagian dari rangkaian tur ke kota-kota besar di Indonesia.

    Wadah Strategis untuk Kolaborasi dan Akselerasi Digital

    Mekari Week tidak sekadar menjadi seminar, tetapi juga platform kolaboratif yang mempertemukan pelaku industri, pengambil keputusan, dan pemilik bisnis dari berbagai sektor. Forum ini menjadi ajang untuk saling berbagi strategi, studi kasus, dan solusi praktis guna menghadapi era digital yang terus berkembang.

    Selama dua hari pelaksanaan, peserta diajak menyelami isu-isu krusial lintas sektor. Hari pertama membahas efisiensi operasional dan ketahanan bisnis di bidang manufaktur, logistik, dan perdagangan, sementara hari kedua difokuskan pada sektor makanan & minuman (F&B), ritel, dan hospitality, dengan penekanan pada peningkatan pengalaman pelanggan melalui inovasi teknologi.

    Hadirkan Praktisi dan Akses Pengetahuan Eksklusif

    Acara ini juga dihadiri oleh Ketua KADIN Jawa Timur, Bapak Adik Dwi Putranto, yang menyampaikan pentingnya digitalisasi untuk pertumbuhan ekonomi.

    “Transformasi digital adalah kunci fundamental untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Bukan tentang menggantikan tenaga kerja, tapi memperkuat efisiensi dan mempercepat pengambilan keputusan,” ujar Bapak Adik.

    Selain diskusi panel dan networking, peserta memperoleh akses eksklusif ke whitepaper berisi praktik terbaik dari lebih dari 35.000 bisnis pengguna solusi Mekari, memperkaya pemahaman mereka dalam menerapkan teknologi di dunia usaha.

    Komunitas Bisnis Digital yang Tumbuh Bersama

    Menurut Sandy Suryanto, Chief Revenue Officer Mekari, kehadiran Mekari Week bertujuan mendekatkan solusi digital ke komunitas bisnis lokal:

    “Kami ingin membawa solusi digital langsung ke tengah komunitas bisnis lokal. Mekari Week menjadi wadah kolaborasi dimana pelaku usaha bisa berbagi insight, menjalin kerjasama, dan memetakan langkah transformasi ke depan,” jelasnya.

    Bapak Adik Dwi Putranto turut menambahkan, “Saya sangat mengapresiasi inisiatif Mekari. Event ini menarik dan sangat relevan untuk pemilik bisnis, termasuk generasi muda. Semoga bisa rutin diadakan, khususnya di Jawa Timur.”

    Bergabung dalam Gerakan Transformasi Digital Nasional

    Mekari Week Surabaya 2025 membuka pintu bagi ribuan profesional dari berbagai industri untuk bertemu, terinspirasi, dan membangun jaringan strategis. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari ekosistem bisnis digital terbesar di Indonesia.

    Daftar gratis dan dapatkan informasi selengkapnya melalui [mekari.com/events](https://mekari.com/events) atau [mekari.com/community](https://mekari.com/community).

  • Halalbihalal Pelaku KUMKM dan BUMD, Khofifah: Tetap Optimis Hadapi Gejolak Ekonomi Global

    Halalbihalal Pelaku KUMKM dan BUMD, Khofifah: Tetap Optimis Hadapi Gejolak Ekonomi Global

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa Halal Bihalal bersama jajaran Komisaris, Direksi dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Anak Perusahaan BUMD, dan pelaku Koperasi hingga UMKM Jawa Timur di Jatim International Expo (JIE) Convention Exhibition, Jl. Ahmad Yani Surabaya.

    Total ada sebanyak 8.000 insan BUMD dan pelaku KUMKM Jatim yang hadir lengkap bersama Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Ketua Dekranasda Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak, Sekretaris Daerah Prov. Jatim Adhy Karyono dan jajaran Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jatim.

    Kepada seluruh insan BUMD serta pelaku Koperasi dan UMKM Jatim yang hadir, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya saling menjaga semangat dan sinergitas guna meningkatkan produktivitas di tengah dinamika ekonomi global yang sedang terjadi.

    “Harapannya panjenengan semua di tengah dinamika kontraksi ekonomi global hari ini tetap memiliki semangat dan kekuatan bahwa Insya Allah ekonomi di Jatim akan terjaga dengan baik melalui sinergitas seluruh kekuatan, elemen dan institusi di Jawa Timur,” pesan Gubernur Khofifah.

    Ia mengingatkan bahwa di setiap tantangan selalu ada peluang. Oleh karena itu berbagai pemikiran out of the box yang di dalamnya ada inovasi, kreativitas, sinergi dan kolaborasi sangat dibutuhkan oleh Jawa Timur saat ini.

    Keberadaan BUMD, Koperasi dan UMKM juga menjadi penting sebagai salah satu penyumbang PAD APBD dan tulang punggung perekonomian Jawa Timur. Untuk itu, ia menegaskan perlu adanya upaya membangun ketahanan dari bawah yang kuncinya adalah Koperasi, UMKM serta BUMD.

    “Sudah saatnya Jawa Timur menguatkan sektor-sektor kunci, baik itu energi, pangan, logistik, maupun pembiayaan, yang semuanya dapat diperkuat melalui peran aktif BUMD,” tuturnya.

    BUMD disebutnya bukan sekadar perusahaan milik daerah tetapi sebagai bagian ekonomi strategis pemerintah provinsi yang bisa menjangkau sektor-sektor vital, seperti pangan, energi, air, logistik, pembiayaan, dan digitalisasi layanan publik.

    Salah satu peran vital BUMD, Koperasi dan UMKM adalah dalam upaya bersama untuk memutus mata rantai rente (rentenir) yang seringkali terjadi di para pelaku usaha Ultra Mikro melalui program Zakat Produktif. Melalui Zakat Produktif, harapannya bisa memberikan ruang gerak bagi pelaku usaha Ultra Mikro, untuk keberlangsungan usaha mereka.

    “Dengan Zakat Produktif sebesar Rp500 ribu, harapannya pelaku usaha Ultra Mikro bisa terbebas dari Rente di hari itu yang biasanya sebesar Rp200 – 250 ribu. Jadi bisa memberi ruang gerak bagi mereka yang sesungguhnya memiliki semangat bekerja bukan meminta-minta,” jelasnya.

    Selain itu, melalui Bank UMKM atau BPR Jatim terdapat program pinjaman modal bagi masyarakat yang bersumber dari APBD. Dalam program tersebut masyarakat bisa mendapatkan pinjaman maksimal 50 juta dan bunga 3 persen.

    “Harapannya pelaku UMKM Jatim bisa mendapat ruang gerak dengan support permodalan dari bank dengan mudah dan murah bunganya,” ucap Khofifah.

    Langkah-langkah tersebut, disampaikan Khofifah dengan harapan bisa diikuti dan dilakukan oleh BUMD lainnya.

    Melalui sikap optimis tersebut, ia meyakini bahwa seluruh BUMD Jatim akan siap dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini dengan bekerja keras , out of the box diikuti dengan do’a.

    “Ini artinya keberseiringan antara ikhtiar dan profesionalisme kita, kerja keras kita, semoga mendapat kemudahan dari Allah SWT, bukan karena satu orang tapi , bukan karena Khofifah-Emil, tetapi bersama kita mengikhtiari program Jatim Dhohiron Wa Batinan,” tegasnya.

    Di akhir, mengutip tausiah Gus Iqdam, Khofifah juga mengingatkan bahwa ikhtiar bersama ini harus diiringi do’a kepada Allah SWT guna mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam mencapainya.

    “Oleh sebab itu, semua elemen kita sapa dan sisir, untuk mendapatkan komitmen semuanya. Kebetulan ini momen halal bihalal sehingga jumlahnya bisa agak banyak,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wagub Emil Dardak juga mengajak seluruh elemen BUMD, Koperasi dan UMKM untuk berbenah dan bersiap diri menyongsong masa depan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.

    “Definisi gerbang baru nusantara adalah sebuah konsep yang menjemput masa depan,” kata Emil Dardak.

    Ia menyebutkan terdapat delapan Key Point Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara yang diantaranya adalah peran Jatim sebagai pengatur arus komoditas. Di masa depan nantinya, daerah lain, bahkan negara lain akan terus melakukan inovasi yang berkerajan.

    “Kita harus berbenah, mengantisipasi masa depan. Kita bukan menerima barang, kita yang mengatur arus barang,” tegasnya.

    Senada dengan Gubernur Khofifah, Sekretaris Daerah Prov. Jatim Adhy Karyono mengatakan bahwa BUMD memiliki peran penting bagi perekonomian dan pembangunan Jawa Timur. Hal ini mengingat BUMD sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD selain pajak dan retribusi.

    “Secara umum, apabila dilihat dari seluruh BUMD Provinsi dan anak perusahaannya telah membukukan total dividen sebesar Rp6,45 T dari penyertaan Modal senilai Rp4,15 T,” ungkap Adhy Karyono.

    Dari jumlah tersebut, Adhy mengatakan setiap tahunnya rata-rata laba yang disisihkan untuk pendapatan APBD senilai Rp430 M.

    Selain menyumbang PAD APBD, Adhy Karyono juga berharap agar BUMD Jatim bisa terus berperan dalam upaya penguatan UMKM Jawa Timur.

    “Peran UMKM sebagai backbone ekonomi penyangga perekonomian Jatim mencapai lebih dari 58%. Disinilah peran penting pemerintah dalam peningkatan kinerja BUMD dan penguatan UMKM Jawa Timur,” pungkasnya.

    Turut hadir memberikan tausiah, KH. Muhammad Iqdam Kholid atau kerap disapa Gus Iqdam. Dalam tausiahnya, ia mengaku optimis bahwa perekonomian Jawa Timur akan tetap stabil dan terjaga di tengah dinamika yang terjadi.

    “Insya Allah acara Halal Bihalal ini akan membawa berkah bagi seluruh yang hadir. Pulang dari sini etos kerjanya semakin semangat untuk menjaga Jawa Timur,” ucapnya.

    “Dengan berkaca kepada pimpinan kita yang selalu seimbang dalam pekerjaan dan kewajibannya kepada Allah, Insya Allah kita yakin Jawa Timur akan tetap adem ayem,” ungkapnya optimis.

    Turut hadir dalam Halal Bihalal tersebut, Kepala OJK Jatim Yunita Linda Sari, Plh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim Ridzky Prihadi, jajaran komisaris dan Direktur Utama BUMD Jatim, Ketua HIPMI Jatim Ahmad Salim Assegaf, Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, dan Ketua IWAPI Jatim Susmiati Rahmawati Aziz. [tok/aje]

  • Pengusaha Minta Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Berimbang

    Pengusaha Minta Kebijakan Cukai Hasil Tembakau Berimbang

    Jakarta

    Pemerintah melakukan pengetatan pada produk hasil tembakau. Kalangan pengusaha dan akademisi telah merampungkan kajian rekomendasi kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) untuk optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

    Hasil kajian tersebut menekankan pentingnya penentuan kebijakan CHT dengan mempertimbangkan keseimbangan berbagai aspek, seperti kontribusi industri hasil tembakau (IHT) terhadap perekonomian nasional dan daerah, tenaga kerja, rokok ilegal, maupun kesehatan masyarakat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diharapkan tercapai kebijakan yang berimbang dan berdampak positif bagi pembangunan daerah melalui alokasi DBHCHT.

    Ketua Umum KADIN Jawa Timur Adik Dwi Putranto menyampaikan bahwa IHT adalah salah satu industri penting dengan kontribusi yang signifikan. Tidak hanya di tingkat nasional, melainkan juga bagi daerah-daerah seperti Jawa Timur.

    “Pembangunan di Jawa Timur tidak dapat dilepaskan dari IHT. Kontribusinya mencapai 33% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Di sisi lain, Jawa Timur juga merupakan kontributor utama penerimaan CHT secara nasional dengan kontribusi hingga 60%,” kata Adik dalam keterangannya, ditulis Minggu (5/1/2024).

    Adik menambahkan, Jawa Timur adalah salah satu sentra produk tembakau di Indonesia. Di samping kontribusinya terhadap penerimaan cukai nasional, pelaku industri di Jawa Timur menyerap 40% tenaga kerja langsung dari sektor IHT skala nasional.

    Dengan keterkaitan erat ini, Adik memberikan apresiasi secara khusus kepada Pemerintah, utamanya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan yang menetapkan tidak ada kenaikan tarif CHT untuk tahun 2025.

    “Kami berterima kasih kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas keputusan tidak menaikkan tarif tahun depan. Kami yakin, kebijakan ini akan mendorong optimalisasi DBHCHT yang dapat mendukung pembangunan Jawa Timur. Namun, mengingat saat ini IHT tengah mengalami berbagai tekanan, kami berpandangan bahwa kebijakan ke depannya memerlukan kajian mendalam untuk memastikan keberlangsungan industri,” ujarnya.

    Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMMIdah Zuhroh turut menegaskan pentingnya DBHCHT bagi Jawa Timur. Menurutnya, Jawa Timur secara konsisten selalu menjadi provinsi dengan alokasi DBHCHT terbesar secara nasional.

    “Akan tetapi, DBHCHT yang diterima Jawa Timur pada tahun 2024 ini mengalami penurunan drastis hingga mencapai sekitar 10%. Kami meyakini hal ini terjadi seiring dengan turunnya penerimaan CHT secara nasional pada tahun 2023 akibat kenaikan tarif yang tinggi secara berturut-turut,” kata Idah.

    Berdasarkan kesimpulan ini, ia berpandangan bahwa optimalisasi DBHCHT dapat dilakukan dengan kebijakan kenaikan tarif CHT yang tepat dan berimbang untuk memicu pertumbuhan penerimaan CHT secara nasional serta alokasi DBHCHT ke daerah. Idah melihat tidak adanya kenaikan tarif CHT untuk tahun 2025 sebagai langkah yang tepat untuk jangka pendek. Kebijakan kenaikan tarif di tahun 2026 dan dalam masa mendatang juga perlu melalui kajian yang berimbang untuk menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan penerimaan CHT dan DBHCT.

    “Sedangkan untuk jangka panjang tentu dibutuhkan kajian yang lebih mendalam. Universitas Muhammadiyah Malang sebagai institusi akademik siap memberikan dukungan, baik kepada Pemerintah maupun kepada KADIN Jawa Timur agar tercapai kebijakan yang berimbang bagi IHT ke depannya,” ujar Idah.

    (kil/kil)

  • Ancam Keberlangsungan IHT, Kadin Jatim Minta Ini kepada Presiden Prabowo

    Ancam Keberlangsungan IHT, Kadin Jatim Minta Ini kepada Presiden Prabowo

    Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menyoroti dampak negatif dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Regulasi ini dinilai mencekik salah satu sektor strategis di Jatim, yaitu industri hasil tembakau (IHT).
     
    Kadin Jatim telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan berbagai pihak yang menggantungkan hidupnya di IHT. Pasalnya sektor pertembakauan di Jatim telah berkontribusi sekitar 60 persen terhadap total penerimaan nasional pada 2024 serta menyerap 85 ribu tenaga kerja dan 1,5 juta buruh tani.
     
    “Dalam konteks regulasi, Kadin Jatim menolak PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes yang diusulkan tanpa melibatkan pemangku kepentingan di IHT. Kebijakan-kebijakan ini juga telah mendapatkan penolakan secara masif dari berbagai pihak,” kata Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 6 November 2024.
    Meski begitu, Adik mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025 yang dinilai sebagai langkah positif untuk memperbaiki kondisi IHT. Namun, pihaknya turut menyoroti perlunya kebijakan yang lebih stabil dan terencana untuk menjaga kinerja sektor ini kedepannya.
     

     
    Menurutnya, larangan berjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak serta larangan penempatan iklan di media luar ruang dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak sangat merugikan pelaku usaha serta memiliki dampak negatif bagi IHT dan mata rantai industri pendukungnya.
     
    Kadin Jatim juga menyoroti rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes yang akan mematikan dan merugikan pelaku IHT legal dan taat peraturan. Pasalnya identitas merek dan logo telah mendapatkan sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta dilindungi hak intelektualnya oleh UU.
     
    “Penerapan kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek juga  berpotensi menurunkan daya saing industri hasil tembakau, yang akan berpengaruh terhadap hilangnya dampak ekonomi, menurunnya penerimaan perpajakan, hingga ancaman PHK bagi tenaga kerja di sektor ini,” ungkapnya.
     
    Berdasarkan kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef), kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek berpotensi menghilangkan dampak ekonomi sebesar Rp182,2 triliun dan menurunkan penerimaan perpajakan Rp95,6 triliun. Dari sisi lapangan pekerjaan, diprediksi lebih dari 1,2 juta tenaga kerja akan terdampak.
     
    “Lebih jauh, aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek akan mendorong menjamurnya rokok ilegal karena mereka yang tidak membayar pajak tidak lagi bisa dibedakan. Hal ini tentunya kontraproduktif dengan upaya pemerintah mendorong tax ratio ke 23 persen dan mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen,” ujarnya.
     
    Maka, Kadin Jatim meminta Presiden Prabowo untuk melakukan upaya serius memberantas peredaran rokok ilegal yang semakin mengkhawatirkan. Pada 2023, pertumbuhan rokok ilegal mencapai 6,9 persen, ini tidak lepas dari semakin beratnya regulasi yang ditimpakan kepada IHT, termasuk PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes.
     
    “Kadin Jatim siap berpartisipasi dalam upaya pemberantasan rokok ilegal bersama pemerintah dan aparat penegak hukum. Sebagai mitra strategis pemerintah dalam peningkatan daya saing ekonomi, Kadin Jatim berkomitmen agar suara para pelaku industri tersebut dapat didengar oleh pembuat kebijakan,” ujar Adik.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Momen Khofifah-Emil Kompak Hadiri Buka Puasa Bersama Kadin Jatim

    Momen Khofifah-Emil Kompak Hadiri Buka Puasa Bersama Kadin Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Meski tidak lagi menjabat sebagai pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak kompak hadir dalam acara Buka Puasa Bersama yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jatim di Masjid Namira, Lamongan.

    Rangkaian kegiatan Buka Bersama itu berjalan dengan khidmat, dibuka dengan pemberian santunan kepada anak yatim kemudian dilanjut tausiyah Khofifah.

    Emil tampak menyimak tausiyah yang disampaikan Khofifah dengan khusyuk.

    Dari tausiyah itu, Emil mengajak agar Bulan Ramadhan ini menjadi momen untuk saling berbagi dan menjaga kerukunan antarumat beragama. Salah satunya, bisa dilihat dari fenomena war takjil yang sedang viral di media sosial. Ini diyakini dapat turut menjadi penggerak ekonomi Jawa Timur.

    “Tadi Bu Khofifah menyampaikan tausiyah yang bagus sekali. Pentingnya mengambil hikmah dan nilai-nilai kebaikan dari ibadah puasa, khususnya dalam konteks saling menghargai dan menghormati kerukunan serta keberagaman agama,” katanya.

    Emil menyoroti kembali tausiyah Gubernur Jatim periode 2019-2024 itu, dimana pedagang UMKM dan penikmat takjil sekarang bukan hanya umat Muslim, melainkan juga dari agama lain.

    “Di tausiyah juga disebutkan, pergerakan positif dalam perekonomian masyarakat tercermin dari fenomena banyaknya pedagang yang menjajakan makanan dan takjil, termasuk dari pemeluk agama lain,” katanya.

    “Momen viral war takjil beberapa waktu lalu ini menjadi pertanda baik, pergerakan roda ekonomi masyarakat melalui UMKM tentu terbantu. Semoga melalui momen seperti ini juga mampu menumbuhkan literasi ekonomi syariah di Jawa Timur,” sambungnya.

    Emil yang masih aktif menjabat Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Timur periode 1444-1447 H meyakini Buka Bersama ini mampu menjadi wadah bagi para pengusaha untuk merawat hubungan bisnis sekaligus personal.

    “Momen buka bersama ini juga sebagai wadah silaturahmi bagi pengusaha sekaligus mengingatkan pentingnya nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi bersama, sekaligus membawa dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.

    Tampak hadir juga bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto bersama jajaran, serta Ir. Moh. Saleh, MM, Asisten Setdaprov Jawa Timur, dan Forkopimda Kabupaten Lamongan. (tok/ian)