Xcloud.id

Tag: Adies Kadir

  • Fokus Dukung Prabowo-Gibran, Golkar Belum Berpikir Usung Kader Sendiri Jadi Capres 2029

    Fokus Dukung Prabowo-Gibran, Golkar Belum Berpikir Usung Kader Sendiri Jadi Capres 2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir memastikan partainya belum berpikir mengusung kader sendiri maju sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2029. Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang membuka peluang semua partai mengajukan calon pada Pilpres 2029.

    Adies mengatakan, saat ini Golkar fokus mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk merealisasikan program-program prioritasnya.

    “Jadi Golkar belum berpikir (usung capres untuk Pilpres 2029) tetapi secara kebijakan Pak Bahlil (ketua umum Golkar) kita berkomitmen untuk terlebih dahulu mendukung kepemimpinan Pak Prabowo membesarkan bangsa dan negara, menyejahterakan rakyat,” ujar Adies di kantor MKGR, Bendungan Hilir, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Adies mengatakan tahapan Pilpres 2029 masih jauh, meskipun MK sudah memutuskan penghapusan presidential threshold di awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Yang dilakukan Golkar sekarang, kata Adies adalah mengkaji sistem demokrasi seperti apa yang cocok diterapkan di Indonesia. 

    “Kita ingin mengatur dahulu bagaimana sistem demokrasi kita ke depan. Bagaimana pilpres, pilkada dan pemilu kita, apakah mau tetap serentak dengan model seperti ini atau pilihan langsung. Ini kan harus dikaji,” tandas dia.

    Lebih lanjut, Adies mengatakan Golkar akan selalu hati-hati dalam menentukan calon pemimpin. Golkar tidak terlalu ambisi dan selalu mengukur diri untuk memastikan apakah ada kader yang layak maju capres dan cawapres nantinya.

    “Kalau calon kami ada yang pas, kami jalan. Jadi Partai Golkar realistis. Kalau kita memang bisa yakin, kita jalan,” tegasnya.

    Yang jelas, siapa pun pasangan capres-cawapres pemenang di Pilpres 2029, Partai Golkar akan mendukungnya.

  • MKGR Golkar Tidak Undang Jokowi di Puncak HUT ke-65, Gibran Dipastikan Hadir

    MKGR Golkar Tidak Undang Jokowi di Puncak HUT ke-65, Gibran Dipastikan Hadir

    GELORA.CO – Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) selaku organisasi masyarakat (Ormas) pendiri Partai Golkar akan menggelar acara Puncak HUT ke-65 pada 18 Januari 2025.

    Ketua Umum MKGR, Adies Kadir menjelaskan, pihaknya akan mengundang Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di puncak HUT nanti.

    “Jadi kita sudah mengirimkan undangan kepada Pak Presiden dan kepada Pak Wapres. Dan insya Allah Pak Wapres akan hadir untuk acara tersebut,” ujar Adies di Grha Beta MKGR, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

    Namun, dia mengatakan, Prabowo tidak dapat hadir ke acara tersebut. Menurutnya, Prabowo hanya mengirimkan video ucapan selamat ulang tahun untuk MKGR.

    “Undangan itu sudah sampai (ke Prabowo dan Gibran), dan yang membawa undangan juga sudah menyampaikan bahwa beliau (Prabowo) bercerita, mengucapkan terima kasih, dan bercerita bahwa memang dulunya beliau ada di Ormas MKGR,” kata Adies.

    Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menuturkan bahwa pihaknya tidak mengundang Jokowi ke acara puncak HUT.

    Sebab, pihaknya sudah mengundang Prabowo dan Gibran. Namun, Adies menyebut pihaknya akan menyiapkan tempat jika Jokowi ingin hadir.

    “Kita sudah mengundang Pak Wakil Presiden, tetapi kita sampaikan apabila Pak Jokowi berkenan hadir, kita juga sudah menyiapkan tempat untuk kehadiran beliau,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Ketua Panitia Penyelenggara HUT ke-65 MKGR Golkar, Soedeson Tandra, mengatakan bahwa Prabowo sudah menunjuk Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad untuk mewakilinya hadir ke acara HUT.

    “Pak Prabowo walaupun tidak hadir, memberi testimoni dan mengirim Utusan Khusus yaitu Pak Raffi Ahmad untuk menghadiri acara,” kata Soedeson dalam konferensi pers.

  • MKGR Buka Pintu untuk Jokowi dan Gibran

    MKGR Buka Pintu untuk Jokowi dan Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Adies Kadir menyatakan organisasi ini terbuka bagi siapa saja, termasuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, untuk bergabung sebagai anggota, kader, atau bahkan pengurus.

    Hal ini disampaikan Adies merespons isu Jokowi dan Gibran mungkin akan bergabung melalui MKGR yang merupakan salah satu organisasi masyarakat pendiri Partai Golkar. Namun, Adies belum memberikan kepastian terkait hal tersebut.

    Adies mengajak publik untuk mengikuti perkembangan dinamika politik, terutama menjelang Majelis Permusyawaratan Organisasi (MPO) dan perayaan HUT ke-65 MKGR yang akan digelar pada Sabtu (18/1/2025). Dalam forum tersebut, MKGR akan mengumumkan perubahan komposisi kepengurusan, baik penambahan maupun pengurangan anggota.

    “Kami terbuka untuk siapa saja, termasuk ASN, masyarakat umum, atau pihak-pihak lain yang ingin bergabung,” ujar Adies di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Adies juga mengungkapkan beberapa posisi pengurus, seperti wakil ketua umum, akan ditambahkan, sementara posisi yang tidak aktif atau berhalangan tetap akan diganti.

    Adies memastikan undangan telah dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menghadiri acara puncak HUT ke-65 MKGR.

    Prabowo Subianto akan memberikan testimoni melalui video, sedangkan kehadirannya akan diwakili Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad. Gibran Rakabuming Raka dipastikan hadir langsung dalam acara tersebut.

    “Kami sudah mengirimkan undangan kepada Pak Presiden dan Pak Wapres. Insyaallah, Pak Wapres akan hadir, dan Pak Presiden akan memberikan video testimoni ucapan selamat ulang tahun,” tambah Adies.

    Isu bergabungnya Jokowi dan Gibran ke MKGR atau Partai Golkar terus menjadi perhatian publik. Forum MPO pada 18 Januari 2025 disebut-sebut akan menjadi momen penting untuk melihat perkembangan lebih lanjut terkait hal ini.

  • Golkar Kaji Model Pemilu yang Pas Usai MK Hapus Presidential Threshold Nasional 15 Januari 2025

    Golkar Kaji Model Pemilu yang Pas Usai MK Hapus Presidential Threshold Nasional 15 Januari 2025

    Golkar Kaji Model Pemilu yang Pas Usai MK Hapus Presidential Threshold
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum Partai
    Golkar
    Adies Kadir menegaskan partainya tengah melakukan kajian terkait sistem pemilihan umum (
    pemilu
    ) yang pas untuk diterapkan di Indonesia.
    Hal ini usai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (
    presidential threshold
    ) dihapus Mahkamah Konstitusi (MK), serta munculnya peluang penghapusan ambang batas parlemen (
    parliamentary threshold
    ).
    “Partai Golkar juga saat ini masih mendiskusikan, masih menyusun, masih merancang kira-kira model sistem pemilu, sistem demokrasi seperti apa nanti kira-kira yang pas untuk dilakukan baik itu Pilkada, Pilpres,
    Pemilu
    , dilakukan di negara kita,” kata Adies di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).
    “Bagaimana nanti kalau tidak ada
    parliamentary threshold
    lagi, bagaimana kalau tidak ada
    presidential threshold
    lagi,” sambungnya.
    Dia menjelaskan, Partai Golkar secara internal sedang mempertimbangkan semua kemungkinan guna mencari model pemilu yang terbaik.
    Adies juga menyatakan partainya siap dengan segala perubahan terkait ambang batas pencalonan.
    “Ya kalau partai kami, partai Golkar, ada statement, kami partai yang siap dengan semua cuaca, segala cuaca dan segala kondisi. Jadi apapun yang ini terjadi, kami partai Golkar harus siap,” ujarnya.
    Nantinya, hasil kajian di internal tersebut juga akan diusulkan ke fraksi lain agar bisa dibahas di DPR RI.
    “Jadi ini sekarang kita lagi kaji semua, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti partai Golkar akan mengumumkan kira-kira sistem yang tepat untuk negara ini menurut partai Golkar itu bagaimana,” ungkapnya.
    Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden 20 persen melalui putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
    Salah satu alasannya, ambang batas pencalonan presiden dinilai membatasi pilihan rakyat untuk memilih calon pemimpin. Sebab, dengan presidential threshold, tidak semua warga negara bisa mencalonkan diri.
    Selain itu, MK berpandangan, presidential threshold berpotensi melahirkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.
    Sebab itu, Mahkamah menilai, mempertahankan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden berpeluang menghalangi rakyat mendapat calon presiden dan wakil presiden yang benar-benar diinginkan.
    “Hal ini berdampak pada terbatasnya hak konstitusional pemilih mendapatkan alternatif yang memadai terkait pasangan calon presiden dan wakil presiden,” kata Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1/2025) lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wanti-wanti Golkar soal Usulan Dana Zakat Biayai Makan Bergizi Gratis

    Wanti-wanti Golkar soal Usulan Dana Zakat Biayai Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Wakil Ketua DPR RI Fraksi Golkar Adies Kadir menilai usulan penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG) perlu dikaji dahulu. Dia mewanti-wanti pendanaan program pemerintah itu justru dapat menimbulkan tuduhan gratifikasi.

    “Mungkin usulannya bagus tapi kita kan di DPR harus mengkaji karena kadang-kadang orang zakat misalnya, ‘saya mau zakat khusus untuk si A berangkat umroh, karena kita lihat dia rajin ibadah, tapi tidak mampu’. Kan nggak mungkin peruntukan itu kita serahkan kemudian diambil untuk makan bergizi gratis,” kata Adies kepada wartawan di kantor DPP Ormas MKGR, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Adies menilai pemerintah pun sudah memiliki mekanisme pendanaan sebelum menggelar program MBG. Pemerintah, kata dia, suda melakukan pengkajian sebelum kebijakan ini diterapkan.

    “Pemerintah ini sudah mempelajari dengan baik dan pemerintah, tentunya Pak Presiden, memutuskan untuk memberikan makan bergizi gratis itu sudah ada gambaran untuk diambil dari mana gitu,” ungkapnya.

    Waketum Golkar ini juga memandang bahwa zakat biasanya sudah ada peruntukannya. Namun, jika memang ada zakat yang diperuntukkan pendanaan program MBG, Adies mewanti-wanti pemerintah harus berhati-hati.

    “Cuma kan pemerintah juga harus berhati-hati juga begitu karena kan semuanya melalui pemerintah. Nanti dituduh lagi gratifikasi, kan repot juga. Jadi perlu aturan, kalau pun ada zakat, zakat yang model seperti apa,” kata dia.

    “Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga,” kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

    “Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya, zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” lanjutnya.

    (fca/lir)

  • MKGR akan Gelar Perayaan HUT ke-65, Gibran Disebut Hadir – Halaman all

    MKGR akan Gelar Perayaan HUT ke-65, Gibran Disebut Hadir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Organisasi Kemasyarakatan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) akan menggelar perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-65 pada Sabtu (18/1/2025).

    Kegiatan ini direncanakan berlangsung sepanjang hari, dimulai dengan rapat kerja nasional (Rakernas) dan Majelis Permusyawaratan Organisasi (MPO).

    Ketua Umum MKGR, Adies Kadir, menjelaskan bahwa MPO merupakan forum tertinggi kedua dalam struktur organisasi MKGR setelah Musyawarah Besar (Mubes). 

    “Majelis (MPO) ini adalah forum tertinggi kedua setelah Mubes. Di sini kita bisa melakukan berbagai hal mungkin kita akan evaluasi-evaluasi,” kata Adies di Kantor MKGR, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Selain pembahasan internal, Adies menyebut bahwa perayaan HUT MKGR juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial. 

    Sejak 3 Januari 2025, MKGR telah melakukan ziarah ke makam pahlawan di seluruh Indonesia, termasuk pahlawan dari MKGR dan Partai Golkar. 

    Selain itu, kata Adies, MKGR juga memberikan bantuan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta santunan kepada anak yatim di berbagai daerah.

    Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara HUT ke-65 MKGR, Soedeson Tandra, mengatakan acara ini tak mengundang Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    “Memang dalam rangkaian kegiatan ini Pak Jokowi tidak diundang,” ujar Tandra dalam kesempatan yang sama.

    Tandra menuturkan, mereka hanya mengundang Presiden ke-8 Prabowo Subianto meskipun hanya menyampaikan testimoni.

    “Yang kami undang adalah Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo yang insya allah akan membuat testimoni pada acara itu,” ucapnya.

    Menurutnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan hadir langsung dalam acara tersebut nantinya.

    “Tadi seperti sudah dijelaskan oleh Ketua SC Pak Yahya (Zaini) tadi bahwa insya allah Wapres Gibran akan hadir,” ungkapnya.

  • MKGR Pastikan Gibran Hadiri Acara HUT, Tempat untuk Jokowi Disediakan

    MKGR Pastikan Gibran Hadiri Acara HUT, Tempat untuk Jokowi Disediakan

    Jakarta –

    Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), ormas pendiri Partai Golkar, memastikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menghadiri acara puncak HUT ke-65 pada 18 Januari mendatang. Ketua Umum (Ketum) MKGR Adies Kadir menyebut pihaknya akan menyediakan tempat bagi Presiden ke-7 Jokowi di acara.

    “Kita sudah mengundang Pak Wakil Presiden, tetapi kita sampaikan apabila Pak Jokowi berkenan hadir, kita juga sudah menyiapkan tempat untuk kehadiran beliau,” kata Adies kepada wartawan di kantor DPP Ormas MKGR, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Meski sudah disediakan tempat, namun MKGR tak mengundang Jokowi. MKGR hanya mengundang Presiden Prabowo Subianto.

    “Memang dalam rangkaian kegiatan ini Pak Jokowi tidak diundang. Yang kami undang adalah Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo yang Insyaallah akan membuat testimoni pada acara itu,” kata Ketua Penyelenggara Acara HUT MKGR, Soedeson Tandra.

    “Dan yang tadi seperti sudah dijelaskan oleh Ketua SC Pak Yahya tadi bahwa Insyaallah Wapres Gibran akan hadir,” kata Soedeson.

    Namun, kata Soedeson, Prabowo tidak dapat hadir langsung ke acara. Dia mengatakan Prabowo mengutus Raffi Ahmad sebagai Utusan Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

    (fca/isa)

  • DPR akan bahas Omnibus Law Politik saat Rapim ketika masuk masa sidang

    DPR akan bahas Omnibus Law Politik saat Rapim ketika masuk masa sidang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan bakal langsung membahas beragam hal termasuk wacana pembentukan undang-undang sapu jagat atau omnibus law tentang sistem politik saat Rapat Pimpinan (Rapim) DPR RI ketika memasuki masa sidang pada Selasa (21/1).

    Menurut dia, masa reses yang sudah hampir selesai ini berlangsung cukup lama dan menimbulkan banyak permasalahan. Dia mengungkapkan bahwa fraksi-fraksi partai politik di DPR RI pun sudah saling berdiskusi mengenai Omnibus Law Politik.

    “Jadi kita berharap masalah-masalah, semua masalah yang ada bisa segera kita selesaikan, termasuk tadi yang ditanyakan Omnibus Pemilu,” kata Adies di Jakarta, Rabu.

    Namun, menurutnya diskusi resmi untuk membahas wacana Omnibus Law Politik itu akan dibahas dalam forum di Komisi II DPR RI. Dia mengatakan pembentukan peraturan tersebut harus memiliki naskah akademik dan nantinya disinkronisasikan oleh Badan Legislasi DPR RI.

    Namun sebelum lebih jauh, dia mengatakan DPR RI juga akan menggelar sejumlah forum diskusi untuk mendengarkan masukan dari masyarakat hingga akademisi tentang wacana pembentukan undang-undang sapu jagat tersebut.

    “Nanti masukan-masukan ini bisa kita bawa pada saatnya nanti kalau dibahas RUU ini di Komisi II,” kata dia.

    Selain itu, secara pribadi dan dari fraksinya, dia masih mengkaji dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai dihapusnya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presidential Treshold, termasuk potensi dihapusnya juga ambang batas parlemen atau Parliamentary Treshold.

    “Jadi ini masih kajian semua, dan kami masih menerima masukan semua dari para pemangku kebijakan, termasuk akademisi, tokoh masyarakat, dan lain-lain,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • MKGR sebut Wapres Gibran akan hadiri puncak HUT Ke-65

    MKGR sebut Wapres Gibran akan hadiri puncak HUT Ke-65

    Jakarta (ANTARA) – Organisasi sayap Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal menghadiri puncak rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-65 MKGR pada Sabtu, 18 Januari 2025.

    Ketua Umum MKGR Adies Kadir mengatakan bahwa panitia kegiatan tersebut sudah mengirimkan undangan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Adapun Prabowo tidak akan hadir secara langsung sedangkan Gibran direncanakan hadir ke lokasi.

    “Kita sudah mengundang Pak Wakil Presiden, tetapi kita sampaikan apabila Pak Jokowi berkenan hadir, kita juga sudah menyiapkan tempat untuk kehadiran beliau,” kata Adies di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan bahwa MKGR sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Hal itu diucapkannya ketika menjawab peluang Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo maupun Wapres Gibran untuk masuk ke organisasi.

    “Kalau ormas bukan hanya dari unsur partai politik, tetapi ASN juga boleh, kemudian masyarakat yang menghendaki boleh, siapapun kami terbuka untuk masuk ormas,” kata dia.

    Selain itu, menurutnya MKGR juga akan menggelar rapat pada saat puncak perayaan HUT tersebut untuk membahas penambahan atau pengurangan jabatan di organisasi. Nantinya bakal ada juga penambahan posisi-posisi dewan pakar hingga dewan penasehat.

    “Itu sudah kita inventarisir, dan juga kita kita ada penambahan beberapa posisi wakil ketua umum,” kata dia.

    Di sisi lain, dia mengatakan Presiden Prabowo pun akan mengirimkan rekaman video testimoni terkait HUT MKGR, walaupun tidak hadir secara langsung. Dia mengungkapkan bahwa Prabowo sempat menjadi Ketua Dewan Penasehat MKGR pada beberapa waktu silam, ketika masih menjadi kader Partai Golkar.

    “Beliau (Prabowo) mengucapkan terima kasih, dan bercerita bahwa memang dulunya beliau ada di Ormas MKGR. Yang pasti yang membawa undangannya ya orang-orang dekat beliau,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jokowi Bakal Gabung Golkar jalur MKGR

    Jokowi Bakal Gabung Golkar jalur MKGR

    GELORA.CO – Isu Presiden ke-7 RI Jokowi bakal bergabung ke Partai Golkar kembali mencuat. Terbaru, dikabarkan Jokowi bakal masuk Golkar melalui jalur ormas pendiri Golkar.

    Golkar mempunyai tiga ormas pendiri yang dinamai sebagai Trikarya. Mereka adalah Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).

    Sekjen Golkar Sarmuji hanya menjawab diplomatis terkait isu Jokowi bergabung dengan partainya.

    “Nanti kita lihat perkembangan ke depan. Kalau sekarang belum,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi, Selasa (14/1).

    Sementara Ketua Umum MKGR, Adies Kadir, mengaku belum mendapat kabar terkait dengan masuknya Jokowi lewat jalur ormas pendiri.

    “[Jokowi masuk Golkar lewat MKGR] Belum,” kata Adies.

    Sedangkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 Dave Laksono juga mengaku belum mendapat informasi terkait hal ini. “Aku belum tahu,” kata Dave.