Tag: Adies Kadir

  • Komisi III DPR Pastikan Bahas Revisi UU Polri secara Terbuka – Halaman all

    Komisi III DPR Pastikan Bahas Revisi UU Polri secara Terbuka – Halaman all

    Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, memastikan pihaknya akan membahas revisi UU Polri secara terbuka.

    Tayang: Senin, 24 Maret 2025 23:34 WIB

    Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra

    HINCA PANJAITAN – Ketua Majelis Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan (kiri) dan Waketum DPP Partai Gerindra Habiburokhman (kanan) saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024). 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, memastikan pihaknya akan membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri secara terbuka.

    Namun, Hinca menyebut saat ini Komisi III DPR belum membahas revisi UU Polri. Pihaknya tengah fokus membahas revisi UU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    “Setahu saya sampai hari ini di Komisi III belum ada (bahas revisi UU Polri), masih kita fokus di KUHAP,” kata Hinca di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Hinca memastikan pembahasan revisi UU Polri akan dilakukan secara terbuka kalaupun ditugaskan ke Komisi III DPR.

    Dia mencotohkan pembahasan KUHAP yang sedang berlangsung di Komisi III DPR. Dia mengklaim bahwa pembahasannya dilakukan secara terbuka dan mengundang banyak pihak.

    “Percayalah kalau RUU Polri itu juga masuk di kami, kami akan lakukan hal yang sama,” ungkap Hinca.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa pihaknya belum menerima surat presiden (Surpres) terkait revisi UU Polri.

    “Belum ada (Surpres RUU Polri),” kata Adies di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Dukung 4 Program Presiden Prabowo, Ketum ADKASI Siswanto Silaturahmi ke Ketua MPR, DPR RI & Menteri

    Dukung 4 Program Presiden Prabowo, Ketum ADKASI Siswanto Silaturahmi ke Ketua MPR, DPR RI & Menteri

    TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Dua pekan menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto langsung menggelar silaturahmi bertajuk “Dari Daerah Untuk Indonesia” guna memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Siswanto dan rombongan diterima oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, di ruang kerja Ketua MPR RI.

    Dalam kesempatan itu, Muzani berpesan agar ADKASI mampu merangkul seluruh anggota lintas partai politik demi memperkuat komunikasi dan koordinasi di tingkat pusat maupun daerah.

    “ADKASI beranggotakan pimpinan dan anggota DPRD kabupaten di seluruh Indonesia dari berbagai partai politik.

    Oleh karena itu, harus ada sinergi dan komunikasi yang baik dengan semua pihak agar organisasi ini berjalan efektif,” ujar Ahmad Muzani belum lama ini.

    Sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani juga menekankan pentingnya komunikasi yang solid dengan lembaga-lembaga negara, termasuk MPR, DPR, kementerian, hingga Presiden.

    “Tunaikan amanat dengan baik dan pastikan komunikasi dengan pemangku kebijakan di tingkat pusat tetap terjalin,” tambahnya.

    Selain bertemu Ketua MPR RI, Siswanto dan rombongan juga melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Ace Hasan Sadzily, Menteri Kependudukan sekaligus Kepala BKKBN Wihaji, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

    Siswanto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum ADKASI dalam Musyawarah Nasional yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, pada akhir Februari lalu.

    Organisasi ini menaungi 17.500 pimpinan dan anggota DPRD dari 415 kabupaten di seluruh Indonesia.

    Dalam kepemimpinannya, Siswanto menegaskan komitmennya untuk mendukung empat program utama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kami mendukung penuh empat program utama Presiden Prabowo sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan daerah,” ujar Siswanto.

  • Dokter Tifa: Setelah Revisi UU TNI, Sebentar Lagi UU Polri Menyusul

    Dokter Tifa: Setelah Revisi UU TNI, Sebentar Lagi UU Polri Menyusul

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ahli epidemiologi sekaligus pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma, menyoroti revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru saja disahkan.

    Ia mengklaim bahwa langkah ini akan segera diikuti dengan revisi Undang-Undang Kepolisian (UU Polri), yang menurutnya menandai perubahan besar dalam arah pemerintahan.

    “Setelah UU TNI direvisi. Sebentar lagi akan ada Revisi UU POLRI. Selanjutnya, selamat datang Era Militerisme dan Otoritarianisme,” ujat Tifa di X @DokterTifa (23/3/2025).

    Lebih lanjut, ia mengaitkan perubahan ini dengan konsep New World Order, yang sering dikaitkan dengan teori konspirasi global.

    “Kemana arah sebetulnya? New World Order. You will own nothing, and you will be happy,” tambahnya.

    Tifau juga mengajak publik untuk lebih memahami situasi yang terjadi dan menyebut dirinya siap memberikan edukasi terkait perubahan ini.

    “Belajar sedikit-sedikit sampai paham betul. Buguru akan mengajar kalian dengan sabar. Syukur-syukur kalian jadi sadar,” kuncinya.

    Sebelumnya, setelah melalui sejumlah polemik dalam perjalanan pembahasannya, DPR RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi undang-undang.

    Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.

  • Top 3 News: DPR Resmi Sahkan RUU TNI di Tengah Penolakan – Page 3

    Top 3 News: DPR Resmi Sahkan RUU TNI di Tengah Penolakan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang atau UU TNI. Itulah top 3 news hari ini.

    Rapat paripurna pengesahan digelar pada Kamis 20 Maret 2025, dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Adies Kadir dan Saan Mustopa.

    Awalnya, Puan mempersilakan pimpinan Komisi I DPR RI Utut Adianto menyampaikan laporannya terkait pembahasan tingkat 1 RUU TNI. Selanjutnya ia menanyakan persetujuan anggota terkait RUU tersebut menjadi UU.

    Sementara itu, tanggal pelaksanaan Idulfitri 1446 H selalu menjadi sorotan utama bagi umat Islam di Indonesia. Tahun ini, perbedaan metode penetapan antara Muhammadiyah dan pemerintah kembali menjadi perhatian publik.

    Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah resmi menetapkan Lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1446 H jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Pengumuman ini sudah disampaikan beberapa waktu lalu saat Muhammadiyah menetapkan awal Ramadhan 1446 H.

    Menurut Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M Sayuti, keputusan ini berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal. Sementara pemerintah menggabungkan metode hisab dan rukyatul hilal.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menahan advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah (DTI) yang telah ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap Pergantian Antarwaktu (PAW) mantan caleg PDIP, Harun Masiku (HM).

    Padahal Hasto telah ditahan KPK sejak beberapa waktu lalu. Bahkan, Sekjen PDIP itu telah diseret ke meja hijau untuk menjalani persidangan.

    Terkait hal ini, Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, pihaknya belum menahan DTI karena masih dalam proses penyidikan berbarengan dengan Harun Masiku yang saat ini masih dalam perburuan.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Kamis 20 Maret 2025:

    Rapat Kerja Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR membahas RUU TNI di hotel mewah menuai protes. Tak cuma menuai kritik soal efisiensi, draft usulan RUU TNI juga dinilai berbahaya karena tidak senapas dengan penghapusan dwifungsi militer.

  • Dari Soekarno hingga Megawati: Militer Harus Berjiwa, Bukan Berpolitik

    Dari Soekarno hingga Megawati: Militer Harus Berjiwa, Bukan Berpolitik

    Megawati juga menambahkan argumennya dengan menjelaskan bahwa TNI dan Polri adalah institusi eksklusif yang diberikan senjata oleh negara.

    “Mereka sebagai warga bangsa tuh sudah eksklusif loh. Apa? Diberi senjata, oleh siapa? Oleh negara,” sebutnya.

    Namun, Megawati juga menekankan bahwa meskipun TNI dan Polri tidak boleh terlibat dalam politik praktis, mereka harus tetap memahami dinamika politik.

    “Tapi haruskah berpikiran politik? Harus, kalau nggak, nggak ngerti, diombang-ambingkan dan sebagainya,” kuncinya.

    Baik Soekarno maupun Megawati Soekarnoputri sepakat bahwa TNI dan Polri harus tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.

    Keduanya menekankan pentingnya profesionalisme dan netralitas angkatan bersenjata dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara.

    Hanya saja, apa yang ditekankan kedua mantan kepala negara ini berubah di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Seperti diketahui, setelah melalui sejumlah polemik dalam perjalanan pembahasannya, DPR RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi undang-undang.

    Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.

    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga tampak menghadiri rapat paripurna.

    Diantaranya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

  • Wakil Ketua DPR Adies Kadir: Anjloknya IHSG Masih Dalam Jangkauan Mitigasi – Halaman all

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir: Anjloknya IHSG Masih Dalam Jangkauan Mitigasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir optimistis dengan fundamental ekonomi Indonesia saat ini.

    Menurut Adies, kuatnya fondasi ekonomi nasional saat ini tak bisa dilepaskan dari langkah-langkah mitigasi yang telah diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Demikian hal tersebut disampaikan oleh Adies Kadir merespons relatif cepatnya pemulihan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dari level 6.058 pada, Selasa (18/3/2025) menjadi 6.325 di Rabu (19/3/2025).

    “Trading halt baru terjadi sekali pada Selasa kemarin dengan penurunan IHSG sebesar 6,02 persen ke level 6.058. Sehari setelahnya, pada penutupan perdagangan Rabu, IHSG sudah naik kembali ke level 6.325. Relatif cepatnya pemulihan IHSG tersebut mengisyaratkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan pada saat pandemi. Padahal, tantangan eksternal yang dihadapi relatif sama beratnya,” kata Adies Kadir, Kamis (20/3/2025).

    Adies membeberkan sejumlah langkah-langkah mitigasi  yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Adies mengungkapkan, langkah mitigasi dan kebijakan strategis yang pertama 
    adalah revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

    “Kebijakan baru DHE SDA dirancang untuk memperkuat cadangan devisa nasional. Kebijakan yang berlaku efektif per 1 Maret 2025 ini diharapkan dapat menjaga nilai tukar rupiah pada target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2025 di kisaran Rp 16.000 per dolar AS. Tanpa kebijakan ini, kurs rupiah berisiko melemah hingga menembus batas psikologis Rp 17.000 per dolar AS,” jelas Adies.

    Lebih lanjut, Adies mengungkapkan, kebijakan lain yang tak kalah strategis adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Adies yakin, Danantara akan berperan penting dalam meningkatkan kapasitas investasi domestik melalui konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

    “Dengan ini, keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional diharapkan tidak terlalu terganggu oleh risiko menurunnya investasi asing akibat situasi global,” ujar Adies.

    Selain itu, tegas Adies, di luar dua kebijakan di atas, sebenarnya masih banyak lagi yang layak menjadi perhatian pasar. Sebut saja misalnya pendirian Bullion Bank, hilirisasi dan industrialisasi, program tiga juta rumah, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    “Semua kebijakan tersebut tidak hanya akan semakin memperkuat fundamental ekonomi nasional, namun juga berpotensi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sesuai target Presiden,” tutur Adies.

    Meski demikian, Adies mengakui, bahwa program serta kebijakan yang secara teknokratis sangat baik tersebut belum mampu dikonversi menjadi sentimen positif yang optimal di pasar. 

    “Ini disebabkan salah satunya oleh keterpaduan antar instansi dalam komunikasi dan narasi publik yang perlu ditingkatkan lebih lanjut. Dan tentunya, pasar juga masih menantikan informasi tentang progres konkret atas implementasi program-program peningkatan kapasitas ekonomi nasional yang diharapkan dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel,” kata Adies.

    Atas kondisi itu, Adies memastikan, DPR RI akan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan utamanya kebijakan fiskal tahun 2025 ini. 

    Beberapa langkah krusial telah dilaksanakan, antara lain mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk menunda implementasi aplikasi Coretax secara penuh. 

    “Sebagai gantinya, wajib pajak masih dapat menggunakan aplikasi-aplikasi perpajakan eksisting hingga Coretax benar-benar siap pakai,” imbuhnya. 

    Adies melanjutkan, DPR RI juga akan terus memantau perkembangan indikator-indikator ekonomi maupun non-ekonomi yang relevan. Faktor non-ekonomi yang berdampak pada kepercayaan pasar antara lain yang berkaitan dengan indeks demokrasi dan indeks persepsi korupsi. 

    “DPR RI berkomitmen untuk mengawal agar kedua indeks tersebut dapat meningkat dalam periode pemerintahan ini,” ungkap Adies.

    Adies menuturkan, meskipun fundamental ekonomi nasional saat ini lebih kuat dibanding masa pandemi, kita tidak boleh lengah mengantisipasi setiap risiko yang mungkin terjadi. 

    “Satu hal yang pasti, anjloknya IHSG belakangan ini masih dalam jangkauan mitigasi risiko yang dilakukan Pemerintah maupun DPR RI. Pelaku pasar dan masyarakat secara umum tidak perlu ragu ataupun risau atas prospek ekonomi Indonesia tahun 2025 ini,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

  • Aksi Mahasiswa Panjat Atap Gerbang Pancasila Gedung DPR, Rusak CCTV dan Bentangkan Bendera

    Aksi Mahasiswa Panjat Atap Gerbang Pancasila Gedung DPR, Rusak CCTV dan Bentangkan Bendera

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, TANAH ABANG – Dua orang mahasiswa memanjat atap Gerbang Pancasila Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

    Aksi itu terjadi saat ratusan mahasiswa menggelar aksi demo menolak revisi Undang-Undang (RUU) TNI.

    Kedua mahasiswa yang salah satunya mengenakan jaket almamater berwarna kuning itu lebih dulu memanjat tembok di sisi kiri gerbang.

    Setelahnya, mahasiswa tersebut merusak CCTV lalu mulai naik ke atap Gerbang Pancasila.

    Dari atas gerbang, mahasiswa berjaket kuning mengibarkan bendera bertuliskan FAM (Front Aksi Mahasiswa) Universitas Indonesia.

    Sementara itu, mahasiswa lainnya yang mengenakan kaos hitam mencoret-coret atap gerbang menggunakan cat semprot. 

    Situasi di depan Gerbang Pancasila juga sempat memanas ketika sejumlah mahasiswa membakar spanduk.

    Selain itu, mereka juga melempari pagar besi dan tembok menggunakan berbagai macam benda.

    Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), sebagai undang-undang. 

    Keputusan itu ditetapkan dalam pengambilan keputusan tingkat II saat Rapat Paripurna ke-15, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Adapun sidang pengambilan keputusan ini dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI seperti Saan Mustopa, Sufmi Dasco Ahmad dan Adies Kadir.

    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan.

    “Setuju,” jawab seluruh anggota dewan yang hadir. 

    Pengesahan UU TNI ini tidak mendapat penolakan dari delapan fraksi di DPR RI.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Penurunan IHSG Masih dalam Kendali Mitigasi

    Penurunan IHSG Masih dalam Kendali Mitigasi

    Jakarta, Beritasatu.com  – Wakil Ketua DPR Adies Kadir optimistis terhadap kondisi ekonomi Indonesia saat ini meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat turun ke level 6.058 pada Selasa (18/3/2025), tetapi kembali naik menjadi 6.325 pada Rabu (19/3/2025).

    “Yang jelas, penurunan IHSG baru-baru ini masih dalam batas yang dapat dimitigasi oleh pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, pelaku pasar dan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai prospek ekonomi Indonesia di tahun 2025,” jelas Adies Kadir di Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Dikatakannya trading halt hanya terjadi sekali pada Selasa kemarin, dengan IHSG turun 6,02% ke level 6.058. Namun, keesokan harinya, indeks sudah pulih ke level 6.325.

    “Ini menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia saat ini lebih kuat dibandingkan dengan periode pandemi, meskipun tantangan eksternal yang dihadapi tetap besar,” jelas Adies.

    Menurutnya, ketahanan ekonomi nasional yang kuat tidak terlepas dari berbagai langkah mitigasi yang telah diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengungkapkan berbagai kebijakan strategis telah diterapkan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu langkah utama adalah revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

    “Kebijakan baru terkait DHE SDA bertujuan untuk memperkuat cadangan devisa nasional. Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Maret 2025 dan diharapkan mampu menjaga nilai tukar rupiah sesuai target APBN 2025, yaitu sekitar Rp 16.000 per dolar AS. Jika kebijakan ini tidak diterapkan, rupiah berpotensi melemah hingga menembus batas psikologis Rp 17.000 per dolar AS,” ungkapnya.

    Selain itu, Adies juga menyoroti pembentukan Danantara, yang berperan dalam meningkatkan kapasitas investasi domestik dengan mengonsolidasikan perusahaan-perusahaan BUMN.

    “Dengan adanya Danantara, pembangunan ekonomi nasional dapat tetap berkelanjutan tanpa terlalu bergantung pada investasi asing, yang saat ini menghadapi tantangan akibat kondisi global,” tambahnya.

    Adies juga menyoroti kebijakan lain yang berpotensi memperkuat ekonomi nasional, seperti pendirian Bullion Bank, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan tiga juta rumah, serta program makan bergizi gratis (MBG).

    “Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya memperkokoh ekonomi nasional, tetapi juga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 8%, sesuai dengan target Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Namun, ia mengakui bahwa meskipun secara teknokratis program-program tersebut sangat baik, dampaknya terhadap sentimen pasar belum optimal.

    “Salah satu penyebabnya adalah kurangnya koordinasi dalam komunikasi kebijakan antara berbagai instansi. Selain itu, pasar masih menunggu perkembangan konkret dari implementasi program-program ekonomi nasional,” kata Adies.

    Menanggapi kondisi ini, Adies memastikan DPR akan meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan fiskal 2025. Di samping itu, DPR juga akan terus memantau indikator ekonomi dan nonekonomi yang memengaruhi kepercayaan pasar, termasuk indeks demokrasi dan indeks persepsi korupsi.

    “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa kedua indeks ini meningkat selama periode pemerintahan saat ini,” tegasnya.

    Meskipun fundamental ekonomi Indonesia lebih kuat dibandingkan masa pandemi, Adies menekankan pentingnya tetap waspada terhadap berbagai risiko yang mungkin muncul. Untuk itu dia menilai tidak perlu khawatir berlebihan dengan kondisi IHSG yang sempat anjlok.

  • Sempat Memanas, Massa Aksi Tolak RUU TNI Bakar Spanduk di Depan Gerbang Pancasila DPR

    Sempat Memanas, Massa Aksi Tolak RUU TNI Bakar Spanduk di Depan Gerbang Pancasila DPR

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, TANAH ABANG – Aksi demo menolak RUU TNI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025), sempat memanas.

    Massa aksi terlihat menyalakan korek api lalu membakar spanduk yang terpasang di depan Gerbang Pancasila.

    Massa aksi juga melempari pagar besi dan tembok Gedung DPR menggunakan berbagai benda.

    Selain itu, beberapa orang tampak berusaha merusak CCTV yang terpasang di atas Gerbang Pancasila.

    Hingga pukul 15.30 WIB, ratusan massa aksi masih berkumpul di depan Gerbang Pancasila. Merrka mengenakan jaket almamater dari masing-masing kampus.

    Massa aksi tidak hanya memenuhi halaman di depan Gerbang Pancasila, tapi juga sampai ke tengah jalan.

    Mahasiswa yang menggelar unjuk rasa tampak membentangkan spanduk di depan gerbang masuk DPR. Setidaknya ada dua spanduk yang dipasang di gerbang tersebut.

    “Kembalikan TNI ke Barak. Tolak RUU TNI,” demikian bunyi tulisan dalam salah satu spanduk.

    “Tolak RUU TNI. Pertahankan Supremasi Sipil,” tulis spanduk lainnya.

    “Trisakti Ogah Orba Lagi.”

    Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), sebagai undang-undang. 

    Keputusan itu ditetapkan dalam pengambilan keputusan tingkat II saat Rapat Paripurna ke-15, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Adapun sidang pengambilan keputusan ini dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI seperti Saan Mustopa, Sufmi Dasco Ahmad dan Adies Kadir.

    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan.

    “Setuju,” jawab seluruh anggota dewan yang hadir. 

    Pengesahan UU TNI ini tidak mendapat penolakan dari delapan fraksi di DPR RI.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Ratusan Mahasiswa Gelar Demo di DPR RI, Bentangkan Spanduk “Kembalikan TNI ke Barak”

    Ratusan Mahasiswa Gelar Demo di DPR RI, Bentangkan Spanduk “Kembalikan TNI ke Barak”

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, TANAH ABANG – Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas masih menggelar demo menolak revisi UU TNI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

    Hingga pukul 14.40 WIB, massa aksi masih berkumpul di depan Gerbang Pancasila. Massa mengenakan jaket almamater dari masing-masing kampus.

    Massa aksi tidak hanya memenuhi halaman di depan Gerbang Pancasila, tapi juga sampai ke tengah jalan.

    Mahasiswa yang menggelar unjuk rasa tampak membentangkan spanduk di depan gerbang masuk DPR. Setidaknya ada dua spanduk yang dipasang di gerbang tersebut.

    “Kembalikan TNI ke Barak. Tolak RUU TNI,” demikian bunyi tulisan dalam salah satu spanduk.

    “Tolak RUU TNI. Pertahankan Supremasi Sipil,” tulis spanduk lainnya.

    “Trisakti Ogah Orba Lagi.”

    Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), sebagai undang-undang. 

    Keputusan itu ditetapkan dalam pengambilan keputusan tingkat II saat Rapat Paripurna ke-15, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Adapun sidang pengambilan keputusan ini dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI seperti Saan Mustopa, Sufmi Dasco Ahmad dan Adies Kadir.

    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan.

    “Setuju,” jawab seluruh anggota dewan yang hadir. 

    Pengesahan UU TNI ini tidak mendapat penolakan dari delapan fraksi di DPR RI.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya