Xcloud.id

Tag: Adies Kadir

  • Satu Pimpinan DPR Belum Lapor LHKPN ke KPK, Batas Waktu Makin Dekat

    Satu Pimpinan DPR Belum Lapor LHKPN ke KPK, Batas Waktu Makin Dekat

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, satu dari lima pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal, waktu pelaporan sudah mendekati batas akhir yaitu 11 April 2025.

    “Untuk informasinya, empat (pimpinan DPR) sudah (lapor LHKPN), satu masih belum, dan ini nanti kita akan update lagi,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 10 April 2025.

    Tessa menyampaikan, KPK belum menegur pihak yang belum menyerahkan LHKPN lantaran masih tersisa satu hari lagi untuk melaporkan.

    Kendati demikian, lembaga antirasuah belum menyebut nama wakil rakyat yang belum melaporkan harta kekayaan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, satu pimpinan DPR tersebut adalah Adies Kadir dari Fraksi Golkar.

    “Peneguran tentunya akan dilakukan bila adanya keterlambatan. Masih ada waktu 1 hari lagi,” ujar Tessa.

    16 Ribu Penyelenggara Negara Belum Lapor LHKPN

    Sementara itu, Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, masih ada 16 ribu penyelenggara negara yang belum melaporkan harta kekayaan ke lembaga antirasuah menjelang batas akhir pelaporan.

    “Per tanggal 9 April 2025, masih terdapat 16.867 penyelenggara negara atau wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN, dari total 416.723 wajib lapor atau masih ada sekitar 4 persen yang belum melaporkan harta kekayaannya,” kata Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis, 10 April 2025.

    KPK berharap melalui perpanjangan batas waktu pelaporan hingga 11 April 2025 ini, para penyelenggara negara dan wajib lapor dapat menyampaikan LHKPN secara patuh, dalam hal ini patuh terkait ketepatan waktu maupun patuh dalam kebenaran dan kelengkapan aset serta harta yang dilaporkan dalam LHKPN.

    “KPK juga mengimbau kepada pimpinan atau satuan pengawas internal pada masing-masing institusi agar secara proaktif memantau dan mengawasi kepatuhan pelaporan LHKPN para PN/WL di instansinya,” ujar Budi.

    Budi menuturkan, jika dalam pengisian dan pelaporan LHKPN mengalami kendala, KPK juga terbuka untuk melakukan perbantuan dan pendampingan. Di sisi lain, KPK menyampaikan apresiasi kepada 399.925 penyelenggara negara dan wajib lapor yang telah melaksanakan kewajiban melaporkan LHKPN.

    “Kepatuhan dalam pelaporan LHKPN ini menjadi salah satu teladan baik dalam langkah awal pencegahan korupsi,” tuturnya.

    Dari bidang eksekutif terdapat 320.647 yang sudah lapor dari total 333.027 wajib lapor, sehingga masih ada 12.423 penyelenggara negara dan wajib lapor yang belum lapor atau persentase pelaporannya mencapai 96,28 persen.

    “Sementara, pada bidang Legislatif tercatat 20.877 jumlah wajib lapor, dimana 17.439 diantaranya telah melapor atau masih ada 3.456 yang belum melapor, sehingga persentase pelaporannya 83,53 persen,” ucap Budi.

    Kemudian pada bidang yudikatif, kata Budi, terdapat 17.931 jumlah wajib lapor, sebanyak 17.925 di antaranya telah melapor atau persentase pelaporan mencapai 99,97 persen. Dengan demikian tinggal tujuh orang yang belum menyampaikan pelaporan LHKPN.

    “Selain itu, pada BUMN/BUMD tercatat 43.914 PN/WL telah lapor dari total 44.888 wajib lapor. Dengan kata lain masih ada 981 PN/WL yang belum melapor atau persentase pelaporannya mencapai 97,83 persen,” kata Budi.

    “Atas setiap pelaporan LHKPN tersebut, KPK selanjutnya melakukan verifikasi administratif. Kemudian jika sudah dinyatakan lengkap, LHKPN akan dipublikasikan agar masyarakat dapat mengaksesnya secara terbuka sebagai bentuk transparansi,” ucapnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Aksi Menginap di DPR Dibubarkan Satpol PP, Tak Ada Lagi Tenda Demonstran di Senayan – Halaman all

    Aksi Menginap di DPR Dibubarkan Satpol PP, Tak Ada Lagi Tenda Demonstran di Senayan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tidak ada lagi aksi massa menginap di depan Gerbang Pancasila Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (10/4/2025).

    Hal ini seiring kabar dibubarkannya aksi masyarakat sipil menolak pengesahan Undang-undang (UU) TNI oleh Satpol PP, satu hari sebelumnya.

    Pantauan Tribunnews.com di depan Gerbang Pancasila atau tepatnya Jalan Gelora, Senayan, Jakarta Pusat sekira pukul 11.40 WIB, tak ada lagi tenda-tenda demonstran di trotoar jalan yang berada di sisi luar Lapangan Tembak Senayan.

    Lokasi aksi itu kini telah kosong.

    Adapun sejumlah petugas keamanan Gedung Parlemen tampak berjaga di depan Gerbang Pancasila.

    Penjagaan yang demikian biasa dilakukan. Para petugas keamanan melakukan pemeriksaan terhadap mobil-mobil yang hendak masuk ke Gedung Parlemen.

    Perwakilan masyarakat sipil, Al, mengatakan pada Rabu, 9 April 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, aksi tersebut dibubarkan sejumlah anggota Satpol PP DKI Jakarta.

    “Aksi piknik dan kemah damai yang sedang berjalan di hari ketiga dibubarkan secara paksa oleh sekitar 30 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta sehingga harus dihentikan sementara,” kata Al, dalam keterangan tertulis, Rabu.

    Ia kemudian menjelaskan, sempat ada negosiasi antara demonstran dan anggota Satpol PP.

    “Kepala operasi (Satpol PP) berpegang teguh bahwa peserta aksi telah melanggar peraturan dengan menggunakan trotoar sebagai tempat aksi dan mengaku melakukan tindakan karena ada aduan dari masyarajat bahwa peserta aksi mengganggu pejalan kaki,” jelasnya.

    Al juga menyebut, dalam proses pembubaran aksi, anggota Satpol PP menggunakan pengeras suara.

    Peristiwa tersebut sempat diwarnai aksi tarik-menarik tenda dan logistik milik para peserta aksi yang diangkut oleh anggota Satpol PP.

    “Kami mengecam aksi sepihak yang tidak mengindahkan hak-hak warga negara untuk menggunakan fasilitas publik untuk menyampaikan aspirasi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta,” kata Al.

    “Dan menuntut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mengambil tindakan terhadap perilaku anti-demokrasi dan kekerasan yang dilakukan bawahannya,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, aksi menginap ini dilakukan oleh masyarakat sipil yang menolak pengesahan UU TNI, yang sudah disahkan DPR beberapa waktu lalu.

    Mereka mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila Gedung Parlemen, Jalan Gelora, Senayan, Jakarta Pusat, sejak Senin (7/4/2025) pagi.

    Tenda-tenda yang sebelumnya didirikan tepat di depan Gerbang Pancasila, kata Al, dipindahkan secara paksa oleh petugas keamanan DPR ke trotoar yang berada di sisi luar Lapangan Tembak Senayan.

    Al menyebut, aksi ini akan terus berlangsung hingga pengesahan UU TNI berhasil dibatalkan.

    Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), sebagai undang-undang. 

    Keputusan itu ditetapkan dalam pengambilan keputusan tingkat II saat Rapat Paripurna ke-15, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Adapun sidang pengambilan keputusan ini dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI seperti Saan Mustopa, Sufmi Dasco Ahmad dan Adies Kadir.

    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan.

    “Setuju,” jawab seluruh anggota dewan yang hadir. 

    Pengesahan UU TNI ini tidak mendapat penolakan dari delapan fraksi di DPR RI. 

    Diketahui, beleid tersebut hingga kini masih mendapatkan penolakan dari bebagai kalangan karena dinilai akan mengaktifkan kembali Dwifungsi ABRI seperti masa orde baru (orba).

    Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Laksono menyatakan, sejatinya respons pro dan kontra terhadap sebuah aturan UU merupakan hal yang lumrah.

    Terpenting kata dia, hingga kini seluruh kekhawatiran publik soal hidupnya kembali Dwifungsi ABRI, sudah terbantahkan.

    “Kalau polemik pro kontra sih itu hal yang lumrah, akan tetapi sebenarnya semuanya sudah terbantahkan, kenapa? Karena hal-hal yang berkaitan tentang kembalinya dwifungsi di TNI atau ABRI itu tidak akan mungkin terjadi,” kata Dave kepada awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Tak hanya itu, DPR RI bersama pemerintah kata dia, melalui Revisi UU TNI ini tetap meninggikan supremasi sipil.

    “Karena hal-hal yang katakan pemberangusan supremasi sipil itu tidak ada,” ucap legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut.

    Dirinya juga menyinggung soal perluasan jabatan TNI di kementerian dan lembaga yang menurutnya sudah sesuai.

    Kata Dave, beberapa kementerian atau lembaga yang bisa ditempati oleh prajurit TNI aktif dalam UU TNI yang baru nantinya memang sejak UU nomor 34 tahun 2004 sebelumnya sudah diatur.

    “Apalagi dengan dipertegas jabatan di kementerian yang boleh dijabat oleh TNI itu memang diperluas, akan tetapi kenapa, karena itu memang sekarang ini TNI sudah mengisi diposisi kementerian tersebut, di lembaga tersebut seperti BSSN, Bakamla, BNPB, terus di Dewan Pertahanan Nasional, itu semua kan TNI sudah mengisi semua posisinya,” beber dia.

    Dengan begitu, Dave justru memastikan kalau melalui Revisi UU TNI ini akan ada batasan-batasan bagi TNI untuk menduduki jabatan sipil.

    Tak hanya itu, dia juga meyakini kalau melalui Revisi UU ini melimitasi keluarnya TNI dari tugas dan fungsi utamanya.

    “Jadi sebenarnya tidak ada lagi perdebatan justru dengan adanya UU ini, ini melimitasi keluarnya TNI dari fungsi utamanya dan juga memastikan supremasi sipil ini supremasi hukum itu tetap akan berjalan,” tandas dia.

    Sebagai informasi, dalam draft final RUU TNI pasal 47, terdapat 14 kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif:

    1. Kementerian/lembaga yang membidangi koordinator politik dan keamanan negara 

    2. Pertahanan Negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional

    3. Sekretariat Negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan sekretariat militer presiden

    4. Badan Intelijen Negara

    5. Badan Siber dan Sandi Negara

    6. Lembaga Ketahanan Nasional

    7. Badan SAR Nasional

    8. Badan Narkotika Nasional

    9. Badan Pengelola Perbatasan

    10. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

    11. Badan Keamanan Laut

    12. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

    13. Kejaksaan Agung

    14. Mahkamah Agung.

  • Angka Kecelakaan Turun selama Mudik Lebaran, Adies Kadir Apresiasi Polri hingga Kemenhub

    Angka Kecelakaan Turun selama Mudik Lebaran, Adies Kadir Apresiasi Polri hingga Kemenhub

    loading…

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengapresiasi kerja Polri hingga Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait minimnya angka kecelakaan lalu lintas selama mudik Lebaran 2025. Foto/dpr.go.id

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengapresiasi kerja Polri hingga Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait minimnya angka kecelakaan lalu lintas selama mudik Lebaran 2025. Menurut dia, pelaksanaan arus mudik Lebaran tahun ini merupakan yang terbaik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

    “Arus mudik Lebaran 2025 dapat dikatakan arus mudik terbaik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tingkat kecelakaan sangat minim,” tegas Adies, Selasa (8/5/2025).

    Dalam laporan terbarunya, kepolisian mencatat terjadi penurunan signifikan sebesar 30 persen selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data resmi dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, tercatat hanya 2.637 insiden kecelakaan lalu lintas selama masa mudik Lebaran 2025.

    Angka tersebut, jauh menurun dari 3.728 kejadian pada periode yang sama pada 2024. Penurunan ini dianggap sebagai hasil nyata dari strategi pengamanan dan pengaturan lalu lintas yang lebih efektif di lapangan.

    Adies pun memuji kerja tanggap yang cepat, cerdas, dan cermat dari Polri, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta stakeholder terkait dalam pelaksanaan arus mudik Lebaran 2025 ini. “Salut untuk kerja-kerja tanggap yang cepat, cerdas dan cermat dari Polri dan Kemenhub serta seluruh stakeholder terkait,” kata Adies.

    Adies juga menilai keberhasilan pelaksanaan arus mudik Lebaran 2025 tak bisa dilepaskan karena adanya sinergitas antara stakeholder terkait. Adies pun mengatakan, kelancaran pelaksanaan mudik Lebaran 2025 yang minim kecelakaan membuktikan kehadiran negara untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

    “Negara hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama mudik Lebaran 2025,” pungkasnya.

    (rca)

  • DPR Apresiasi Penurunan Kecelakaan Saat Arus Mudik Lebaran 2025

    DPR Apresiasi Penurunan Kecelakaan Saat Arus Mudik Lebaran 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pelaksanaan arus mudik Lebaran 2025 dinilai yang paling baik dalam lima tahun terakhir. Wakil Ketua DPR Adies Kadir memberikan apresiasi khusus terhadap rendahnya angka kecelakaan lalu lintas selama periode arus mudik Lebaran 2025. 

    “Arus mudik tahun ini bisa dikatakan yang terbaik dalam lima tahun terakhir. Tingkat kecelakaannya sangat rendah,” ujar Adies dalam keterangannya pada Selasa (8/5/2025).

    Data dari Operasi Ketupat 2025 menunjukkan penurunan jumlah kecelakaan hingga 30% dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan informasi dari Korlantas Polri, terdapat 2.637 kasus kecelakaan lalu lintas selama masa mudik Lebaran 2025. Angka ini menurun drastis dari 3.728 kasus pada periode yang sama pada 2024.

    Penurunan ini dipandang sebagai hasil nyata dari penerapan strategi lalu lintas yang lebih efisien dan penanganan keamanan yang sigap.

    Adies pun memuji kinerja cepat dan responsif dari Polri, Kementerian Perhubungan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam kelancaran arus mudik tahun ini.

    “Saya apresiasi langkah cepat, cerdas, dan sigap dari Polri, Kemenhub, dan seluruh stakeholder terkait,” tambahnya.

    Menurut Adies, keberhasilan ini tidak lepas dari koordinasi dan sinergi yang kuat antarlembaga terkait. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan mudik 2025 menunjukkan negara hadir untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

    “Ini bukti negara hadir memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama mudik Lebaran,” tegasnya.

    Dari sisi lalu lintas, Jasa Marga melaporkan bahwa selama periode mudik 21 Maret–1 April 2025, sebanyak 2,16 juta kendaraan meninggalkan Jabotabek. Angka ini meningkat 28,1% dari kondisi normal dan sedikit lebih tinggi (0,6%) dibandingkan musim mudik tahun lalu.

    Sementara itu, per 7 April 2025, lebih dari satu juta kendaraan roda empat telah kembali ke Jakarta pasca-Idulfitri 1446 H yang jatuh pada 31 Maret. PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 1.194.225 kendaraan masuk ke wilayah Jabodetabek selama 31 Maret–5 April 2025. Data ini dihimpun dari empat gerbang tol utama, yakni GT Cikampek Utama (Trans Jawa), GT Kalihurip Utama dan GT Fungsional Japek II Selatan (dari arah Bandung), GT Cikupa (dari arah Merak), dan GT Ciawi (dari arah Puncak).

    Sementara itu, dalam angkutan laut Lebaran 2025 yang berlangsung dari 16 Maret hingga 6 April, PT Pelni mengoperasikan 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis dengan total kapasitas angkut mencapai 60.212 kursi. Selama periode tersebut, jumlah penumpang kapal laut tercatat mencapai 416.370 orang.

    Hanya pada Minggu (6/4/2025) saja, tercatat sebanyak 22.247 orang menggunakan layanan transportasi laut, mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap moda transportasi ini.

    Pelabuhan Makassar menjadi yang paling padat dengan 42.257 penumpang, disusul oleh Balikpapan, Pulau Batam, dan Ambon. Rute dengan volume penumpang tertinggi antara lain Batam–Belawan, Balikpapan–Surabaya, dan Kumai–Semarang, menandakan pentingnya transportasi laut dalam mendukung mobilitas antarpulau di berbagai wilayah Indonesia terutama pada periode arus mudik Lebaran.

  • DPR Usulkan Solusi Kritis Hadapi Dampak Tarif Resiprokal AS: Temukan Pasar Baru atau Rugi Daya Saing – Halaman all

    DPR Usulkan Solusi Kritis Hadapi Dampak Tarif Resiprokal AS: Temukan Pasar Baru atau Rugi Daya Saing – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) menuai kekhawatiran luas, termasuk dari kalangan legislatif Indonesia. 

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan, kebijakan ini memicu babak baru dalam perang dagang dunia yang bisa merugikan Indonesia, yang kini dihadapkan pada tarif tambahan sebesar 32 persen untuk berbagai produk ekspor. 

    Adies menilai langkah ini bisa meruntuhkan daya saing produk-produk unggulan Indonesia, mulai dari elektronik hingga produk perikanan laut.

    Dengan lebih dari 180 negara terdampak, kebijakan ini berpotensi besar mengganggu industri ekspor Indonesia, yang sangat bergantung pada pasar AS.

    “Apakah itu kesegeraan negosiasi dengan mitra dagang AS ataukah dukungan fasilitasi menemukan pasar pengganti AS. Hal ini diperlukan agar keberlanjutan produksi dan kapasitas produksi produsen ekspor tidak terdampak secara signifikan, termasuk mitigasi terhadap implikasi PHK karena menurunnya volume penjualan sebagai akibat kebijakan tarif AS,” jelas Adies dalam keterangan tertulis kepada awak media, Senin (7/4/2025).

    Selain itu, legislator Partai Golkar tersebut juga menilai Pemerintah perlu merumuskan langkah antisipatif jangka pendek untuk mencegah terjadinya spill over.

    Adapun spillover yang dimaksud yakni membanjirnya produk-produk asing ke Indonesia dari negara-negara yang terdampak kebijakan tarif resiprokal AS.

    “Lebih jauh lagi, kami DPR RI concern dan mendukung adanya langkah-langkah dan upaya-upaya koordinatif mitigasi risiko instabilitas keuangan yang mungkin dapat saja terjadi dalam jangka pendek ini,” kata dia.

    “Misalnya, perlunya narasi dan komunikasi atas kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan, untuk memitigasi dan mengurangi reaksi ataupun sentimen negatif yang dapat menekan pelemahan pasar modal (pelemahan harga saham), pasar uang (kekeringan likuiditas dan suku bunga pasar uang antar bank), pasar valuta asing (pelemahan nilai tukar rupiah) dan pasar hutang (kenaikan Yield/Imbal hasil SBN),” sambungnya.

    Adies juga menilai perlu dilakukan upaya untuk tetap menjaga dan memelihara hubungan baik dengan negara mitra dagang, termasuk AS.

    Pemerintah kata dia, perlu melakukan diplomasi dan negosiasi dengan Pemerintah AS terkait dengan kebijakan tarif resiprokal.

    “Kami mendukung penuh Instruksi Presiden Prabowo kepada Kabinet Merah Putih untuk menempuh langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier,” kata dia.

    Tak hanya itu, menurut Adies, Indonesia juga perlu terus memantau dinamika global yang sedang berlangsung. 

    Pasalnya kata dia, hal itu dapat memitigasi dampak yang lebih buruk terhadap ketidakpastian atas perang dagang yang sedang dilakukan AS saat ini.”Kami juga memandang perlu penyampaian narasi dan komunikasi yang terpadu, konsisten dan berkelanjutan untuk memitigasi, mengurangi ketidakpastian, meredam sentimen negatif dan menepis keraguan baik investor maupun pelaku pasar,” tukas dia.

  • DPR minta Pemerintah cegah banjir produk impor imbas kebijakan AS

    DPR minta Pemerintah cegah banjir produk impor imbas kebijakan AS

    DPR RI mendukung adanya langkah-langkah dan upaya-upaya koordinatif mitigasi risiko instabilitas keuangan.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir meminta Pemerintah merumuskan langkah antisipatif guna mencegah terjadinya spill over atau membanjirnya berbagai produk-produk impor asing ke Indonesia dari negara-negara yang terdampak kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

    “DPR RI mendukung adanya langkah-langkah dan upaya-upaya koordinatif mitigasi risiko instabilitas keuangan yang mungkin dapat saja terjadi dalam jangka pendek ini,” kata Adies Kadir di Jakarta, Senin.

    Wakil rakyat ini menilai kebijakan AS tersebut membuat babak baru perang dagang dunia versi 2.0.

    Menurut dia, perlu narasi dan komunikasi atas kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan.

    Selain itu, untuk memitigasi dan mengurangi reaksi ataupun sentimen negatif yang dapat menekan pelemahan pasar modal (pelemahan harga saham), pasar uang (kekeringan likuiditas dan suku bunga pasar uang antarbank), pasar valuta asing (pelemahan nilai tukar rupiah), dan pasar utang (kenaikan yield/imbal hasil SBN).

    Adies mendukung respons cepat dan langkah-langkah strategis pemerintah dalam merespons kebijakan tarif resiprokal AS, serta meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, dan meningkatkan kualitas iklim investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    Pemerintah menempuh penguatan kerja sama dagang dan investasi antarnegara ASEAN. Hal ini dapat diperluas lagi pada grup atau kelompok negara, tempat Indonesia menjadi anggota seperti BRICS, OECD, dan yang lainnya dalam menghadapi berbagai tantangan global.

    Untuk itu, kata dia, semangat dan upaya tetap menjaga dan memelihara hubungan baik dengan negara mitra dagang, termasuk AS, perlu dilakukan oleh Pemerintah melalui diplomasi dan negosiasi dengan pemerintah AS terkait dengan kebijakan tarif resiprokal.

    Dalam meningkatkan peningkatan transaksi dagang dan iklim investasi yang lebih berkualitas, dia mendukung penuh instruksi Presiden RI Prabowo untuk menempuh langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi, yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan nontariff barrier (hambatan nontarif).

    Ia memandang perlu terus memantau dinamika global yang sedang berlangsung, sekaligus penyampaian narasi dan komunikasi yang terpadu, konsisten, dan berkelanjutan untuk memitigasi, mengurangi ketidakpastian, meredam sentimen negatif, dan menepis keraguan baik investor maupun pelaku pasar.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump pada hari Rabu (2/4) menandatangani perintah eksekutif tentang tarif timbal balik atau tarif resiprokal.

    Akibat kebijakan tersebut, semua impor yang berasal dari Indonesia akan dikenai tarif sebesar 32 persen oleh pemerintah AS.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Adies Kadir Dukung Upaya Mitigasi Pemerintah Hadapi Kebijakan Tarif Trump

    Adies Kadir Dukung Upaya Mitigasi Pemerintah Hadapi Kebijakan Tarif Trump

    Jakarta –

    Setelah Donald Trump mengumumkan Kebijakan Tarif Resiprokal pada tanggal 2 April di acara Liberation Day AS, babak baru perang dagang dunia versi 2.0 dimulai kembali. Kebijakan tarif resiprokal dinilai mengejutkan dunia, karena setidaknya ada 180 negara terdampak kebijakan Tarif Resiprokal, dengan menggunakan tarif dasar 10% dan termasuk Indonesia dikenakan sebesar 32%.

    Adapun pengenaan tarif resiprokal AS memiliki dampak signifikan terhadap penurunan daya saing produk negara eksportir ke AS, tidak terkecuali Indonesia. Beberapa hal yang terus perlu dicermati adalah respon dan implikasi kebijakan tarif terhadap stabilitas ekonomi keuangan global maupun nasional.

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan DPR RI concern dan mendukung adanya langkah-langkah dan upaya-upaya koordinatif mitigasi risiko instabilitas keuangan yang mungkin dapat saja terjadi dalam jangka pendek ini.

    “Misalnya perlunya narasi dan komunikasi atas kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan, untuk memitigasi dan mengurangi reaksi ataupun sentiment negatif yang dapat menekan pelemahan pasar modal (pelemahan harga saham), pasar uang (kekeringan likuiditas dan suku bunga pasar uang antar bank), pasar valuta asing (pelemahan nilai tukar rupiah) dan pasar hutang (kenaikan Yield/Imbal hasil SBN)”, ujar Adies dalam keterangannya, Minggu (6/4/2025).

    Selain itu, situasi perang dagang yang semakin memanas ditandai dengan balasan balik atau retaliasi oleh para mitra dagang AS seperti Tiongkok, Kanada, Meksiko, negara-negara Uni Eropa dan diikuti beberapa negara lainnya melalui kenaikan bea masuk yang lebih tinggi atas barang-barang impor yang berasal dari AS. Sedangkan Presiden Prancis Macron menghimbau para pengusaha negara Uni Eropa menunda rencana investasi langsung ke AS.

    Adies menjelaskan pihaknya menyaksikan, mengapresiasi dan mendukung respon cepat dan langkah-langkah strategis pemerintah dalam merespon kebijakan tarif resiprokal AS, meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan meningkatkan kualitas iklim investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    “Disamping itu, semangat dan upaya tetap menjaga dan memelihara hubungan baik dengan negara mitra dagang, termasuk AS, diperlukan diplomasi dan negosiasi dengan Pemerintah AS terkait dengan kebijakan tarif resiprokal, patut didukung,” imbuhnya.

    Sebagaimana diketahui, situasi dan kondisi perekonomian dan keuangan AS akan memiliki implikasi secara global, tidak terkecuali terhadap stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan tarif, secara langsung akan menjadi pengurang daya saing produk ekspor Indonesia di pasar AS, yang memiliki potensi menurunkan nilai ekspor Indonesia ke AS.

    “Kiranya perlu langkah-langkah segera menemukan pemecahan masalah apakah itu kesegeraan negosiasi dengan mitra dagang AS ataukah dukungan fasilitasi menemukan pasar pengganti AS,” ungkap Adies.

    Selanjutnya, kebijakan tarif AS diperkirakan akan meningkatkan risiko ketidakpastian keuangan global. Hal ini ditandai, menjelang ataupun setelah diumumkannya kebijakan tarif resiprokal ini, hampir seluruh indeks bursa saham di berbagai negara merosot jatuh.

    “Dalam meningkatkan peningkatan transaksi dagang dan iklim investasi yang lebih berkualitas, kami mendukung penuh instruksi Presiden Prabowo kepada Kabinet Merah Putih untuk menempuh langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier,” kata Adies.

    Lebih lanjut, Adies menambahkan kita perlu terus memantau dinamika global yang sedang berlangsung.

    “Kami juga memandang perlu penyampaian narasi dan komunikasi yang terpadu, konsisten dan berkelanjutan untuk memitigasi, mengurangi ketidakpastian, meredam sentiment negatif dan menepis keraguan baik investor ataupun pelaku pasar,” pungkas Adies.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Wakil Ketua DPR Dukung Mitigasi Pemerintah Sikapi Kebijakan Tarif AS

    Wakil Ketua DPR Dukung Mitigasi Pemerintah Sikapi Kebijakan Tarif AS

    loading…

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir mendukung adanya upaya mitigasi risiko instabilitas keuangan imbas kebijakan AS terhadap tarif impor timbal balik sebesar 32%. Foto/Ist

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR Adies Kadir mendukung adanya upaya mitigasi risiko instabilitas keuangan imbas kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait tarif impor timbal balik (reciprocal tarrifs) terhadap Indonesia sebesar 32%.

    Adies mengatakan, DPR meminta adanya narasi dan komunikasi atas kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan, memitigasi dan mengurangi reaksi ataupun sentiment negatif yang dapat menekan pelemahan pasar modal hingga pasar valuta asing.

    “Misalnya perlunya narasi dan komunikasi atas kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan, untuk memitigasi dan mengurangi reaksi ataupun sentiment negatif yang dapat menekan pelemahan pasar modal (pelemahan harga saham), pasar uang (kekeringan likuiditas dan suku bunga pasar uang antar bank), pasar valuta asing (pelemahan nilai tukar rupiah) dan pasar hutang (kenaikan Yield/Imbal hasil SBN),” kata Adies, Minggu (6/4/2025).

    Tidak hanya itu, Adies mengapresiasi dan mendukung respons cepat dan langkah-langkah strategis pemerintah dalam merespon kebijakan tarif resiprokal AS, meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan meningkatkan kualitas iklim investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    “Misalnya, tepat kiranya, pemerintah menempuh penguatan kerja sama dagang dan investasi antarnegara ASEAN, dan kiranya dapat diperluas lagi pada grup atau kelompok negara dimana Indonesia menjadi anggota seperti BRICS, OECD dan yang lainnya dalam menghadapi berbagai tantangan global,” ucapnya.

    Di samping itu, lanjut Adies, semangat dan upaya tetap menjaga dan memelihara hubungan baik dengan negara mitra dagang, termasuk AS, diperlukan diplomasi dan negosiasi dengan Pemerintah AS terkait dengan kebijakan tarif resiprokal, hal tersebut patut didukung.

    Adies menambahkan, dalam meningkatkan peningkatan transaksi dagang dan iklim investasi yang lebih berkualitas.

    Selain itu, dia mendukung penuh Intruksi Presiden Prabowo kepada Kabinet Merah Putih untuk menempuh langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi serta penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan non-Tariff Barrier.

    “Lebih dari itu, kita perlu terus memantau dinamika global yang sedang berlangsung. Kami jugamemandang perlu penyampaian narasi dan komunikasi yang terpadu, konsisten dan berkelanjutan untuk memitigasi, mengurangi ketidakpastian, meredam sentiment negatif dan menepis keraguan baik investor ataupun pelaku pasar,” sebutnya.

    (shf)

  • DPR Dukung Langkah Pemerintah Hadapi Tarif Baru AS

    DPR Dukung Langkah Pemerintah Hadapi Tarif Baru AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko atas potensi ketidakstabilan ekonomi yang dapat muncul akibat kebijakan tarif impor balasan (reciprocal tariffs) oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang dikenakan terhadap Indonesia sebesar 32%.

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir menekankan, pentingnya penyusunan narasi dan komunikasi publik dari pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menjaga stabilitas keuangan nasional.

    Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi tekanan pada pasar keuangan, seperti pasar saham, pasar uang, nilai tukar rupiah, hingga surat utang negara (SBN).

    “Pemerintah perlu menyampaikan narasi yang kuat agar tidak muncul reaksi berlebihan di pasar, baik itu pasar saham yang rentan anjlok, pasar uang yang bisa terdampak suku bunga antar bank, hingga nilai tukar rupiah yang bisa melemah. Begitu juga dengan pasar surat utang yang bisa terpengaruh melalui kenaikan imbal hasil,” ujar Adies, Minggu (6/4/2025).

    Ia juga mengapresiasi langkah cepat dan strategis pemerintah dalam menanggapi kebijakan tarif resiprokal dari AS. Menurutnya, peningkatan daya saing, pemeliharaan kepercayaan investor, dan penguatan iklim investasi merupakan langkah penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    Adies menyarankan agar kerja sama dagang dan investasi dengan negara-negara ASEAN terus diperkuat, serta diperluas dengan kelompok negara lain seperti BRICS dan OECD, guna menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

    Selain itu, ia menilai pentingnya menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan mitra dagang strategis seperti Amerika Serikat. Menurutnya, diplomasi dan negosiasi perlu terus dilakukan untuk menjembatani kepentingan kedua negara di tengah kebijakan perdagangan yang dinamis.

    Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Presiden Prabowo kepada Kabinet Merah Putih agar mengambil langkah-langkah strategis dan perbaikan struktural, termasuk deregulasi kebijakan yang menghambat investasi, terutama yang berkaitan dengan hambatan non-tarif (non-tariff barriers).

    “Yang tak kalah penting, penyampaian komunikasi publik yang konsisten dan berkelanjutan dari pemerintah sangat diperlukan agar tidak muncul ketidakpastian di mata investor maupun pelaku pasar,” pungkas Adies terkait tarif baru AS.

  • Pimpinan DPR hadiri open house Lebaran Ketua MPR

    Pimpinan DPR hadiri open house Lebaran Ketua MPR

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menghadiri open house atau gelar griya Ketua MPR RI Ahmad Muzani di rumah dinasnya, Jakarta, pada Rabu atau H+3 Lebaran 2025.

    Puan yang tiba sekitar pukul 12.34 WIB datang bersama dengan sang suami Hapsoro Sukmonohadi. Ia kemudian masuk ke rumah dengan menyalami rombongan tamu yang hadir menyambutnya.

    Tak lama berselang, Sufmi Dasco Ahmad datang sekitar pukul 12.52 WIB bersama sang istri. Ia juga didampingi Utusan Khusus Presiden bidang Generasi Muda Raffi Ahmad yang datang bersama sang istri Nagita Slavina sekaligus anaknya Rafathar Malik Ahmad.

    Dasco yang tiba di rumah dinas Ahmad Muzani ketika hujan turun itu, kemudian disambut antusias oleh para tamu undangan open house yang ikut berdiri dan menyalaminya. Begitu pula Raffi, yang kemudian menanggapi permintaan foto dari sejumlah tamu undangan.

    Adapun Wakil Ketua DPR RI lainnya yakni Adies Kadir, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa tak tampak menghadiri acara open house yang digelar oleh Ahmad Muzani.

    Open house Lebaran yang digelar sejak pukul 10.00 WIB di Kompleks Widya Chandra III Nomor 10, Jakarta Selatan, itu dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di antaranya Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

    Berikutnya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, hingga Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

    Hadir pula, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, serta para Wakil Ketua DPD RI yakni Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung. Kemudian hadir pula para Wakil Ketua MPR RI, yakni Abcandra Muhammad Akbar Supratman dan Eddy Soeparno, para anggota DPR-MPR RI, DPRD, kepala daerah, dan para pejabat atau tokoh publik lainnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025