Xcloud.id

Tag: Adib Miftahul

  • Bersiap Gabung Gerindra Tinggalkan Jokowi, Budi Arie Makin Penjilat

    Bersiap Gabung Gerindra Tinggalkan Jokowi, Budi Arie Makin Penjilat

    GELORA.CO –  Ketum Projo Budi Arie Setiadi baru-baru ini telah menegaskan sikapnya yang bakal ikut perintah Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, Budi Arie sejauh ini dikenal sebagai loyalis sejati Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Menanggapi hal itu, pengamat politik dan kebijakan publik Adib Miftahul mengatakan bahwa Budi Arie sedang memainkan dramaturgi politik usai Jokowi tidak lagi memimpin negara.  

    “Pasca-Jokowi tidak menjabat, panggung depan selalu bilang dia (Budi Arie) tetap loyal kepada Jokowi, pro Jokowi, tetapi sebenarnya panggung belakangnya, dia sudah kasak kusuk, mencari gerbong untuk kepentingan politiknya,” ucap Adib dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu malam, 6 Agustus 2025.

    Projo kin dihadapkan dalam dua pilihan untuk ikut gerbong Jokowi bersama PSI atau Prabowo melalui Gerindra.

    “Dia (Budi Arie) sendiri dan pro Jokowi itu terlihat jelas, dramaturgi politiknya begitu.  Yang kedua saya kira bahwa ketika dia berstatement hari ini, dramaturgi politik itu sudah selesai oleh Budi Ari,” jelasnya.

    “Dia lalu jelas mengatakan kalau diperintah tegak lurus sama Pak Presiden, itu mengatakan secara tidak langsung bahwa dia sudah tidak mau membela Jokowi, dia tidak loyal dengan Jokowi,” tegasnya.

    Lanjut Adib, termasuk ketika kelak Prabowo memerintahkan masuk Gerindra, maka Budi Arie dan gerbongnya bakal bergabung dengan partai berlambang garuda tersebut.

    “Apapun yang diperintahkan oleh Prabowo, dia akan ikut, disuruh masuk ke Gerindra juga, dia masuk. Dengan begitu, terlihat jelas bahwa jiwa oportunis cenderung menjadi penjilat sekarang terlihat di dalam diri Budi Arie Setiadi menurut saya,” pungkasnya.

    Kepada wartawan, Budi Arie membeberkan arah politik kelompok relawan Projo saat ini.

    “Ikut perintah Pak Presiden,” kata Budi Arie di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2025.

    Menteri Koperasi itu menyatakan tegak lurus terhadap arah Presiden Prabowo Subianto. Ia bahkan mengaku siap jika diperintah Prabowo bergabung ke Gerindra.

    “Kita siap. Semua yang diperintah Presiden kita siap. Kita tegak lurus Pak Presiden,” tandasnya.

  • Para Loyalis Jokowi Mulai Rontok Dihempas Angin Politik

    Para Loyalis Jokowi Mulai Rontok Dihempas Angin Politik

    GELORA.CO – Keluarnya amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dari Presiden Prabowo Subianto membuat perubahan konstelasi politik.

    Pasalnya, kedua kasus tersebut diduga terkait dengan pemanfaatan kekuatan hukum oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di saat hampir bersamaan, kubu Prabowo kian mesra dengan barisan PDIP di bawah pimpinan Megawati Soekarnoputri.

    Praktis, fenomena ini makin menyudutkan kekuatan Jokowi dengan gerbong Geng Solo yang saat ini termanifestasi dalam PSI.

    Peristiwa hukum dan politik ini pun menandai banyaknya loyalis Jokowi yang bakal lompat barisan mengikuti arah angin.

    Teranyar, Ketum Projo Budi Arie Setiadi telah memberikan sinyal kuat bakal bergabung dengan Gerindra jika diperintah Presiden Prabowo.

    Kepada wartawan, Budi Arie membeberkan arah politik kelompok relawan Projo saat ini.

    “Ikut perintah Pak Presiden,” kata Budi Arie di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2025.

    “Kita siap. Semua yang diperintah Presiden kita siap. Kita tegak lurus Pak Presiden,” tambahnya.

    Terkait itu, pengamat politik dan kebijakan publik Adib Miftahul memprediksi bahwa Jokowi akan semakin ditinggalkan oleh para loyalisnya.    

    “Dengan jelas pula, pasca-Tom Lembong, Hasto Kristiyanto, dengan deal Mega-Prabowo bersama PDI Perjuangan, Jokowi semakin ditinggalkan oleh para pendukungnya yang dulu kalau dibilang die hard politiknya, die hard Jokowi itu kan termasuk Projo,” ujar Adib dalam keterangannya, Rabu malam, 6 Agustus 2025.

    Menurut dia, para loyalis sejati Jokowi ini mulai sadar jika terus bersama mantan Wali Kota Solo itu sangat tidak menguntungkan bagi mereka.

    “Hari ini Jokowi semakin ditinggalkan oleh pendukungnya. Ini tak lain bahwa angin politik itu tidak terlalu menguntungkan ketika mereka masih berpihak kepada Jokowi,” jelas Adib.

    “Lambat lelahun menurut saya sama, orang-orang yang merasa loyal dengan Jokowi selama ini dikasih buah kekuasaan selama 10 tahun rontok mengikuti angin politik yang membawa keberuntungan,” pungkasnya. 

  • Abolisi Lembong-Amnesti Hasto Kewenangan Presiden, Tak Setuju Orangnya Jokowi

    Abolisi Lembong-Amnesti Hasto Kewenangan Presiden, Tak Setuju Orangnya Jokowi

    GELORA.CO -Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak perlu disoal.

    Sebab, abolisi dan amnesti adalah hak prerogatif dan kewenangan konstitusional presiden.

    Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul kepada RMOL malam ini, Jumat 1 Agustus 2025.

    Adib menilai keputusan Presiden Prabowo menggerus posisi tawar Joko Widodo (Jokowi) di pemerintahan Prabowo. Karenanya dia tidak aneh muncul suara sumbang sekalipun abolisi dan amnesti merupakan kewenangan presiden.

    “Jadi pesannya jelas, kalau tidak suka abolisi dan amnesti orangnya Jokowi,” katanya.

    Apalagi belakangan orkestrasi politik yang ditunjukkan PDIP dan Gerindra sebagai penyokong utama pemerintahan Prabowo menunjukkan kemesraan.

    Sehari sebelum surat keputusan amnesti Hasto diteken presiden, ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri di forum kongres Bali menginstruksikan kader banteng moncong putih mendukung pemerintahan Prabowo. Setelah sebelumnya Ketua Harian Gerindra yang juga wakil ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad terlebih dahulu bertemu Megawati, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.

    “Jelas orkestrasi ini direncanakan jauh-jauh hari. Deal politik PDIP ke Prabowo yang paling terancam adalah Pak Jokowi dan gengnya,” 

    Kedepan, kata Adib, yang ketar-ketir dengan deal politik PDIP dan Prabowo adalah orang-orangnya Jokowi yang ada di kabinet. Mereka akan dikocok ulang oleh Prabowo.

    “Bagaimana pun bisa kemungkinan bahwa gerbong kabinet bisa segera direshuffle, PDIP bisa masuk. Yang paling berpeluang digeser keluar dari kabinet ya orang-orang pendukungnya Jokowi,” demikian kata Adib Miftahul. 

  • Hati-Hati Pak Prabowo, Jangan Ikuti Jejak Jokowi Halalkan Rangkap Jabatan

    Hati-Hati Pak Prabowo, Jangan Ikuti Jejak Jokowi Halalkan Rangkap Jabatan

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto diminta tidak membiarkan budaya rangkap jabatan di era presiden terdahulu, Joko Widodo (Jokowi) semakin masif di Kabinet Merah Putih saat ini.

    Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul mengatakan, budaya rangkap jabatan telah mengingkari semangat reformasi.

    “Semangat reformasi itu kan salah satu pokok poinnya (mewujudkan) good governance, tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN. Berarti turunannya kan tidak boleh rangkap jabatan,” kata Adib saat berbincang dengan redaksi, Sabtu, 26 Juli 2025.

    “Maksud saya, Prabowo enggak usah ikut-ikut modelan era Jokowi yang rangkap-rangkap jabatan itu,” tegas Adib.

    Adib menilai kebijakan rangkap jabatan pada era Jokowi menjadi preseden buruk dan menabrak etika pemerintahan.

    ?“Kebijakan Jokowi yang salah tidak perlu diikuti. Ini kan mula-mulanya banyak di eranya Jokowi, rangkap jabatan membabi buta. Akhirnya apa? Publik melihat bahwa ini ada penabrakan etika,” kata dia.

    Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) ini menambahkan, persoalan rangkap jabatan ini tidak hanya soal regulasi, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat.

    ?“Penabrakan etika yang luar biasa ini sangat mencederai masyarakat. Apalagi kondisi sekarang kan ekonomi lagi sulit. Orang lagi susah nyari kerja. Terlihat di elite itu seolah-olah bagi-bagi kekuasaan dengan gampangnya. Jadi saya memberikan saran kepada Presiden Prabowo,” tandasnya.

    Puluhan wakil menteri tercatat ‘nyambi’ sebagai komisaris di sejumlah perusahaan plat merah dan banyak dikenal luas sebagai orang Jokowi.

    Mereka antara lain, Wamen BUMN Dony Oskaria merangkap COO Danantara; Wamen BUMN Aminuddin Maruf yang dulu menjadi Stafsus Jokowi kini merangkap sebagai Komisaris perusahaan BUMN setrum.

    Lalu ada Wamen Sekretaris Negara Juri Ardiantoro yang dulu bekerja di Kantor Staf Presiden zaman Jokowi kini merangkap sebagai Komisaris Utama Jasa Marga; hingga pendukung Jokowi yang juga musisi, Giring Ganesha sebagai Wamen Kebudayaan merangkap komisaris di GMF. 

  • Coreng Citra Presiden Prabowo, Budi Arie Harus Ditertibkan

    Coreng Citra Presiden Prabowo, Budi Arie Harus Ditertibkan

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto diminta untuk menindak tegas para pembantunya di Kabinet Merah Putih yang membuat gaduh. 

    Terutama menteri-menteri yang dinilai mencoreng citra Kepala Negara lantaran terseret kasus pengamanan judi online (Judol) seperti Menteri Koperasi yang juga mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi. 

    Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, kepada RMOL, Sabtu 19 Juli 2025. 

    “Presiden Prabowo ini kan mendambakan iklim politik yang teduh, tidak gaduh, tapi track record gara-gara judi online ini yang menjadi masalah akut harus diberantas sekarang juga, ini menimbulkan kegaduhan,” kata Adib. 

    Menurut Adib, jika Presiden Prabowo tidak menertibkan Budi Arie yang dalam persidangan kasus pengamanan judi online kerap muncul, maka akan mendorong citra Presiden Prabowo. 

    “Saya kira ini harus menjadi sebuah catatan bagi Presiden tertibkan awak-awak kabinet dari hal-hal yang betul-betul dinanti oleh publik penyelesaiannya,” pungkasnya

  • Pengamat Politik Sebut Kepala Bakamla Laksdya Irvansyah Punya Peluang Jadi Wakil Panglima TNI – Halaman all

    Pengamat Politik Sebut Kepala Bakamla Laksdya Irvansyah Punya Peluang Jadi Wakil Panglima TNI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Keamanan Laut (Kabakamla) Laksamana Madya TNI Irvansyah disebut-sebut berpeluang menempati posisi Wakil Panglima TNI. 

    Hal tersebut seiring dengan rencana pergantian kepemimpinan di jajaran TNI dalam waktu dekat.

    Saat ini, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) dijabat oleh Laksamana TNI Muhammad Ali, yang akan memasuki masa pensiun.

     

    Pergantian Kasal menjadi perhatian, karena posisi ini strategis dalam kepemimpinan TNI.

    Pengamat politik, Adib Miftahul menilai sebagai salah satu perwira tinggi dengan rekam jejak kuat di Angkatan Laut, Laksdya TNI Irvansyah digadang-gadang sebagai kandidat utama untuk menggantikan Laksamana Muhammad Ali sebagai Kasal. 

    “Pengalaman Irvansyah yang pernah menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) dan Panglima Komando Armada III (Pangkoarmada III) semakin memperkuat peluangnya,” kata Adib kepada wartawan, Selasa (1/4/2025).

    Tidak hanya itu, jika nantinya ditunjuk sebagai Kasal, Adib menilai Irvansyah berpotensi besar untuk melangkah lebih jauh dan diangkat sebagai Wakil Panglima TNI. 

    “Posisi Wakil Panglima TNI sendiri memiliki peran penting dalam mendukung tugas-tugas Panglima TNI, terutama dalam koordinasi tiga matra: Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara,” kata dia.

    Hingga kini, belum ada keputusan resmi mengenai penggantian Kasal maupun Wakil Panglima TNI. 

    Namun, dinamika di tubuh TNI terus berkembang, dan penunjukan pejabat baru akan ditentukan oleh Presiden sebagai pemegang kewenangan tertinggi atas TNI.

    Diketahui, Laksamana Madya TNI Irvansyah, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-XXXVI tahun 1990.

    Irvansyah menjabat sebagai Pangkoarmada III sejak Juni 2021, sebelum dimutasi menjadi Panglima Kogabwilhan I.

    Sebagai informasi, Komanda Armada III meliputi wilayah Indonesia bagian timur.

    Ia ditunjuk menjadi Pangkogabwilhan I menggantikan Laksamana TNI AL Muhammad Ali yang dipercaya menjadi KSAL.

    Di awal kariernya sebagai TNI AL, Irvansyah pernah menjadi Komandan KRI Oswald Siahaan.

    Lalu, pada 2011, ia ditunjuk menjadi Danpuslatlekdalsen Kobangdikal selama satu tahun hingga 2012.

    Dari Surabaya, Jawa Timur, Irvansyah berpindah ke Sorong, Papua Barat karena dimutasi menjadi Danlanal Sorong.

    Ia mengemban jabatan tersebut selama satu tahun, 2012 hingga 2013.

    Di tahun 2013, ia kembali lagi ke Surabaya karena menjabat sebagai Asops Danlantamal V/Surabaya.

    Mengutip tni.mil.id, Irvansyah ditunjuk menjadi Waasops KSAL pada 2019.

    Jabatan tersebut ditempatinya hingga tahun 2020.

    Saat ini, Irvansyah menjabat sebagai Kepala Bakamla.

  • Kepala Bakamla Laksdya Irvansyah Berpotensi Jadi Wakil Panglima TNI

    Kepala Bakamla Laksdya Irvansyah Berpotensi Jadi Wakil Panglima TNI

    loading…

    Kepala Badan Keamanan Laut (Kabakamla) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Irvansyah disebut-sebut berpeluang menempati posisi Wakil Panglima TNI. Foto/Dok SindoNews/Felldy Utama

    JAKARTA – Kepala Badan Keamanan Laut (Kabakamla) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Irvansyah disebut-sebut berpeluang menempati posisi Wakil Panglima TNI. Hal ini seiring dengan rencana pergantian kepemimpinan di jajaran TNI dalam waktu dekat.

    Saat ini, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dijabat oleh Laksamana TNI Muhammad Ali, yang akan memasuki masa pensiun. Pergantian KSAL menjadi perhatian, karena posisi ini strategis dalam kepemimpinan TNI.

    Sebagai salah satu perwira tinggi dengan rekam jejak kuat di Angkatan Laut, Laksdya TNI Irvansyah digadang-gadang sebagai kandidat utama untuk menggantikan Laksamana Muhammad Ali sebagai KSAL.

    “Pengalaman Irvansyah yang pernah menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) dan Panglima Komando Armada III (Pangkoarmada III) semakin memperkuat peluangnya,” kata Pengamat Politik Adib Miftahul dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/4/2025).

    Tidak hanya itu, Adib menilai jika nantinya ditunjuk sebagai KSAL, Laksamana TNI Irvansyah berpotensi besar untuk melangkah lebih jauh dan diangkat sebagai Wakil Panglima TNI. “Posisi Wakil Panglima TNI sendiri memiliki peran penting dalam mendukung tugas-tugas Panglima TNI, terutama dalam koordinasi tiga matra: Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara,” pungkasnya.

    Hingga kini, belum ada keputusan resmi mengenai penggantian KSAL maupun Wakil Panglima TNI. Namun, dinamika di tubuh TNI terus berkembang, dan penunjukan pejabat baru akan ditentukan oleh Presiden sebagai pemegang kewenangan tertinggi atas TNI.

    (rca)

  • Akademisi menilai RUU Minerba berdampak positif bagi rakyat

    Akademisi menilai RUU Minerba berdampak positif bagi rakyat

    “Pada Pasal 108 mengenai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada masyarakat lokal yang ada di sekitar kawasan tambang dan masyarakat adat, dimana UMKM diberikan izin konsesi untuk mengelola tambang,”

    Tangerang (ANTARA) – Pengamat politik dan kebijakan publik dari Univeristas Syech Yusuf (Unis), Adib Miftahul menilai bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) akan berdampak positif bagi masyarakat lokal.

    “Pada Pasal 108 mengenai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada masyarakat lokal yang ada di sekitar kawasan tambang dan masyarakat adat, dimana UMKM diberikan izin konsesi untuk mengelola tambang,” kata Adib pada Diskusi Jurnalis “Membaca Arah Kebijakan Publik, Baik Untuk Rakyat?”di Tangerang, Rabu.

    Ia mengatakan, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025 pada Selasa (18/2) terkait pengesahan RUU Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Minerba menjadi undang-undang (UU) ini, tentu akan berdampak baik terhadap UMKM yang bisa mengelola konsesi tambang tersebut.

    “Jadi pada intinya, sebenarnya saya setuju karena pendekatan kita memikirkan dari bawah ya. Karena dari dulu (pemain tambang) ya itu-itu aja orangnya. Ekonomi kita emang siapa yang kuasai? mau dikasih ke Nahdlatul Ulama, dikasih Muhammadiyah, saya setuju,” ujarnya.

    Adib mengatakan kebijakan pemberian izin konsesi tambang untuk pelaku UMKM merupakan bentuk keadilan pemerintah. Pemerintah ingin agar manfaat pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) turut dirasakan pelaku usaha kecil.

    Kendati demikian dia tidak ingin soal izin konsesi ini dibawa ke urusan politis sehingga tidak ada lagi yang berani kritis ke pemerintah usai terbitnya pembagian konsesi tersebut.

    “Kenapa kalau misal UMKM itu saya setuju, ya minimal UMKM dapat bergerak, minimal paguyuban UMKM di Banten misalnya ada tetesan-tetesan keringat atau buah kenikmatan di situ, kan begitu. Apapun itu sebenarnya sebuah kebijakan harus dipikirkan matang agar tidak lagi ada anggapan publik yang ngurus negara ini gagal,” paparnya.

    Sementara itu, pakar komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Kory Elyana menyampaikan dukungan jika UMKM diberikan konsesi tambang ketimbang kampus yang belakangan menjadi bahan perbincangan publik.

    “Kalau kemarin kampus isunya akan dibagi jatah kue berupa tambang itu, tapi bagus juga kalau kampus nggak ikut diberikan konsesi,” ujarnya.

    Dia menilai sebaiknya kampus hanya dijadikan rujukan ilmiah terkait pengelolaan tambang, bukan justru ikut dalam konsesi tambang tersebut.

    “Karena sepertinya menurut pandangan saya sebagai akademisi, kampus itu sebaiknya hanya masuk dalam ranah pengelolaan literasinya. Apakah bisa dikaji dengan naskah akademik begitu. Contohnya terkait dengan penelitian itu bisa, tapi kalau kampus dilibatkan langsung, apakah kampus semuanya ada jurusan bagian dari tambang? kan nggak mesti ada, nggak semua kampus punya,” ungkap dia.

    Ahli Hukum dari Universitas Pamulang, Suhendar juga menilai jika dikaji dari perspektif hukum, perubahan RUU adalah sebuah keniscayaan.

    Dimana, terlepas dari latar belakang politik dan lain sebagainya asal melalui tahapan yang benar yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

    “Sepanjang tahapan itu dipenuhi maka sudah benar prosesnya, terlepas apapun maksudnya, politik yang melatarbelakanginya kah. Artinya perubahan Undang-Undang apapun termasuk Minerba ini bermaksud untuk menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang,” kata Suhendar.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dua Jenderal Bintang 3 TNI AL Ini Berpeluang Jadi KSAL

    Dua Jenderal Bintang 3 TNI AL Ini Berpeluang Jadi KSAL

    loading…

    Dua jenderal bintang tiga TNI AL (laksamana madya) disebut-sebut sebagai kandidat kuat mengisi posisi kepala staf Angkatan Laut (KSAL). Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Dua jenderal bintang tiga TNI AL (laksamana madya) disebut-sebut sebagai kandidat kuat mengisi posisi kepala staf Angkatan Laut ( KSAL ). Keduanya yakni Wakasal Laksdya TNI Erwin S Aldedharma dan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Irvansyah.

    Keduanya memiliki rekam jejak yang kuat dalam kepemimpinan dan strategi pertahanan maritim. Keduanya saat ini menjabat di posisi strategis.

    “Pergantian Kasal menjadi perhatian utama mengingat peran krusial TNI AL dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia, terutama di tengah meningkatnya tantangan keamanan di perairan Nusantara,” kata Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul kepada media, Minggu (2/2/2024).

    Sebagai orang nomor dua di TNI AL, Erwin memiliki pengalaman luas dalam operasional dan strategis di tubuh Angkatan Laut. Kedekatannya dengan lingkungan internal TNI AL serta rekam jejak kepemimpinannya menjadikannya salah satu kandidat kuat.

    Sementara Kepala Bakamla Laksdya TNI Irvansyah juga memiliki peluang besar. Dengan latar belakang sebagai mantan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Irvansyah memiliki pengalaman luas dalam operasi pertahanan maritim.

    Termasuk penegakan hukum di perairan Indonesia melalui Bakamla. “Perannya dalam memperkuat pengawasan laut serta koordinasi lintas lembaga menjadikannya figur yang diperhitungkan,” jelasnya.

    Adib menambahkan kedua perwira tinggi ini menarik perhatian karena masing-masing memiliki keunggulan. Menurutnya, penunjukan KSAL baru nantinya tentu sangat bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto atas usulan dari Komisi I DPR.

    “Presiden diperkirakan mempertimbangkan aspek profesionalisme, pengalaman tempur, serta visi strategis dalam membangun kekuatan maritim Indonesia,” tandasnya.

    (poe)