Tag: Adi Wibowo

  • Pakar harap layanan publik tak terganggu meski FWA

    Pakar harap layanan publik tak terganggu meski FWA

    Jakarta (ANTARA) – Pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo berharap pelayanan publik tidak terganggu meski pemerintah menerapkan pola kerja kedinasan secara fleksibel atau flexible working arrangement (FWA) selama libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriah/2025.

    “Saya sih berharap memang pelayanan publik tidak boleh terganggu, karena sifatnya kewajiban negara kan untuk memberikan pelayanan,” kata Kunto kepada ANTARA di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu.

    Dia mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan FWA sebelum mengimplementasikan. Hal itu untuk mengantisipasi agar kejadian yang menimpa Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI tidak terulang kembali.

    Masalahnya, Perpusnas RI sempat membuat keputusan untuk menutup jam operasional pada hari Sabtu dan Minggu. Kendati demikian, keputusan tersebut dibatalkan lantaran mendapatkan protes dari masyarakat.

    Kunto mengungkapkan pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sudah lama bekerja secara fleksibel, kemudian ada beberapa tenaga fungsional lain yang juga bisa FWA.

    “Menurut saya ini kan tinggal melihat siapa yang bisa dan siapa yang tidak bisa,” ujarnya.

    Ia juga meminta kebijakan tersebut harus dikomunikasikan terlebih dahulu sebelum diberlakukan. Menurutnya, butuh waktu 1-2 pekan untuk kemudian mengkomunikasikan hal tersebut agar publik tidak khawatir dan tidak percaya kepada pemerintah atau pelayanan publik lainnya.

    Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan kebijakan tersebut akan mengikuti dinamika serta situasi saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2025.

    “Nanti akan kami terbitkan Surat Edaran terkait pola kerja kedinasan secara fleksibel/FWA dan sistem kerja saat libur nasional dan cuti bersama Idulfitri 1446 H/2025. Itu sifatnya situasional, berdasarkan masukan dan pembahasan bersama instansi dan stakeholder terkait, yakni Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Polri, TNI, Jasa Marga, dan stakeholder lainnya,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (21/2).

    Dia menegaskan Kementerian PANRB siap berkolaborasi dengan stakeholder terkait dalam mengurangi potensi kepadatan lalu lintas.

    Adapun lama bulan Ramadan, pengaturan hari dan jam kerja ASN dan instansi pemerintah juga diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Perpres Nomor 21 Tahun 2023, yakni jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja pegawai ASN di Bulan Ramadan sebanyak 32,5 jam dalam satu minggu tidak termasuk jam istirahat.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ormas Gerakan Rakyat, Wadah Anak Abah agar Tak Terpecah

    Ormas Gerakan Rakyat, Wadah Anak Abah agar Tak Terpecah

    loading…

    Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Gerakan Rakyat dinilai menjadi wadah Anak Abah alias relawan pendukung Anies Baswedan agar tak terpecah. Foto/Instagram Anies Baswedan

    JAKARTA – Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Gerakan Rakyat dinilai menjadi wadah Anak Abah alias relawan pendukung Anies Baswedan agar tak terpecah. Ormas dengan seragam warna oranye pada kemejanya ini dideklarasikan di Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Kamis, 27 Februari 2025.

    Anies pun hadir menyaksikan deklarasi tersebut dengan mengenakan jaket oranye bertuliskan Gerakan Rakyat di punggung. Ormas tersebut dipimpin oleh Sahrin Hamid , pria yang dikenal sebagai juru bicara Anies.

    “Kalau menurut saya, tujuan didirikannya ormas Gerakan Rakyat ini ya semacam konsolidasi eks relawannya Anies,” ujar Analis Komunikasi Politik Universitas Padjajaran Kunto Adi Wibowo kepada SindoNews, Sabtu (1/3/2025).

    Kunto mengingatkan bahwa Sahrin Hamid pernah menjadi Ketua Koordinator Nasional Amanat Indonesia (ANIES). Dia melihat mayoritas mereka yang bergabung ke Gerakan Rakyat adalah eks relawan ANIES bentukan Sahrin.

    “Kedua, supaya relawan ini tidak terpecah kalau suatu saat Anies Baswedan kemudian sudah melakukan langkah-langkah politik yang lebih riil, ormas ini yang akan di belakangnya,” tuturnya.

    Dia menuturkan, Gerakan Rakyat juga untuk meng-counter Partai Perubahan yang dianggap mereka bikinan penguasa untuk mengumpulkan para relawan alias pendukung Anies. “Walaupun pemilu masih jauh, tapi kan selama ini Anies dianggap sebagai antitesis dari Pemerintahan Prabowo,” imbuhnya.

    Dia menambahkan, walaupun akhir-akhir ini Anies cenderung tidak berpendapat mengenai demo Indonesia Gelap atau lainnya. Belakangan ini, dia melihat Anies relatif lebih moderat alias tidak terlalu antagonis.

  • Dorong Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Lewat Ekosistem Budidaya Lobster

    Dorong Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Lewat Ekosistem Budidaya Lobster

    PIKIRAN RAKYAT – Budidaya lobster memiliki peran strategis dengan dampak ganda. Hanya saja, ekosistem budidaya lobster di Indonesia harus segera diperkuat dan diperbaiki sehingga menguntungkan nelayan. 

    Staf Khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan Bidang Komunikasi Publik, Doni Ismanto mengatakan, saat ini ekosistem budidaya lobster di Indonesia semakin diperkuat melalui regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 7/2024. Dalam aturan ini, salah satu fokus utamanya adalah percepatan alih teknologi budidaya.

    “Tidak hanya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya benih agar memiliki nilai tambah ekonomi yang signifikan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan serta memperluas lapangan kerja bagi masyarakat pesisir, sehingga menciptakan ekosistem perikanan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Doni dalam diskusi “Pengembangan Budidaya Lobster Menuju Skala Industri di Indonesia”, di Bale Sawala, Universitas Padjadjaran Jatinangor, Senin 24 Februari 2025.

    Acara ini dihadiri sekitar 3.000 orang mahasiswa ini bertujuan untuk mempercepat adopsi teknologi dan metode budidaya yang berkelanjutan, guna menciptakan ekosistem industri lobster yang lebih maju dan kompetitif.

    Budidaya lobster di Jembrana milik PT Idovin Aquaculture International yang berdiri atas kerja sama pelaku usaha Indonesia dan Vietnam, menjadi salah satu model perkembangan budidaya lobster setelah terbitnya Permen KP No. 7/2024. 

    “Dengan adanya budidaya lobster ini, diharapkan nantinya dapat menjadi model percontohan pelaku usaha industri lobster dalam negeri” tambah Doni. 

    Potensi besar

    Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran Prof. Yudi Nurul Ihsan mengatakan, potensi lobster Indonesia sangat besar. Menurut dia, lobster memijah di Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia. Setelah menetas, benih bening lobster (BBL) akan terbawa arus ke wilayah Indonesia. 

    “Jumlahnya miliaran. Selama ini ga kita apa-apain. Sebagian kita biarkan mati karena tempatnya kita cemari,” katanya. Sebagian lagi, menjadi sasaran penyelundupan ke luar negeri karena harganya yang menjanjikan. 

    Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik dan tetap memperhitungkan keberlanjutan, maka lobster bisa membawa kesejahteraan bagi nelayan dan pertumbuhan ekonomi. 

    Juru bicara PT. Idovin Aquaculture International, Adinda Cresheilla, menekankan bahwa kolaborasi dengan FPIK Unpad merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem inovasi perikanan nasional. 

    “Kemitraan ini menjadi katalisator utama dalam pengembangan sektor lobster terbesar di Indonesia. Dengan mengintegrasikan riset akademik dan teknologi industri, kami berupaya menciptakan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan,” ujar Adinda.

    Ia mengatakan bahwa Unpad menjadi mitra strategis karena Jawa Barat memiliki potensi besar dalam penyediaan BBL yang tersebar di beberapa wilayah utama seperti Garut, Cianjur, dan Sukabumi. 

    Lebih lanjut, Putri Indonesia Pariwisata 2022 itu menjelaskan, keberlimpahan sumber daya ini menjadi faktor kunci dalam mendukung percepatan industri budidaya lobster di Indonesia, sekaligus membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi berbasis maritim. 

    “Dengan berkolaborasi dengan KKP serta Unpad, perusahaan kami diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan,” kata Dinda. Pihaknya juga mendorong mahasiswa untuk menjadi garda terdepan mengembangkan inovasi budidaya lobster berskala industri.

    Manfaat ke nelayan

    Sementara, Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran sekaligus Ketua Tim peneliti Fikom Unpad, Kunto Adi Wibowo dalam penelitian persepsi kebijakan pengelolaan BBL, menemukan bahwa Permen KP No.7/ 2024 memberikan manfaat bagi nelayan. 

    Pertama, peningkatan pendapatan yang signifikan berkat akses yang lebih baik ke pasar dan regulasi harga yang adil. Kedua, kelestarian populasi lobster karena kebijakan ini memastikan keberlanjutan ekosistem laut Indonesia, menciptakan keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi. 

    Terakhir, kemudahan akses benih. Pasalnya, regulasi yang ada mempermudah nelayan memperoleh benih lobster dengan harga terjangkau.

    “Dari cerita para nelayan yang kami temui, Permen KP No.7/ 2024 meningkatkan penghasilan mereka. Mereka tahu ada banyak benih lobster di lautan jika tidak dimanfaatkan menjadi sia-sia. Para nelayan pun menyadari bahwa mereka menangkap harus dengan bijaksana dan memperhatikan faktor kelestarian alam,” ujar Kunto.

    Para pembicara dalam diskusi soal ekosistem budidaya lobster di Bale Sawala Unpad Jatinangor, Senin 24 Februari 2025.*

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan IImu Kelautan, Rita Rostika mengatakan budidaya lobster berdampak positif bagi lingkungan yakni sebagai buffer stock lobster melalui restocking sesuai fase atau siklus hidup lobster yang aman sesuai relung ekologinya. 

    “Pengembangan budidaya laut sejatinya dapat meminimalisir dampak negatif bagi lingkungan dan maupun sosial sesuai dengan konsep ekonomi biru,” kata Rita.

    Rita menguraikan secara keseluruhan, pengembangan budidaya lobster tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut melalui konsep ekonomi Biru. 

    “Dengan adanya pendekatan berbasis teknologi seperti Lobster Aquaculture yang dikembangkan oleh FPIK Unpad, efisiensi meningkat, memungkinkan pemantauan kualitas air dan pola makan lobster secara lebih akurat,” katanya. 

    Sinergi antara inovasi teknologi dan praktik budidaya yang berkelanjutan ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan industri perikanan yang lebih produktif, ramah lingkungan, dan berdaya saing global. (*) 

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Adi Wibowo, Wali Kota Terpilih Pasuruan, Buah Sabar dan Istiqomah
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        17 Februari 2025

    Adi Wibowo, Wali Kota Terpilih Pasuruan, Buah Sabar dan Istiqomah Surabaya 17 Februari 2025

    Adi Wibowo, Wali Kota Terpilih Pasuruan, Buah Sabar dan Istiqomah
    Tim Redaksi
    PASURUAN, KOMPAS.com
    – Pagi itu,
    Adi Wibowo
    bersama
    Mokhamad Nawawi
    menyempatkan untuk menikmati ikan bandeng Jelak sebelum berangkat menjalani pemeriksaan tes kesehatan dalam persiapan pelantikan Wali Kota-Wakil Wali Kota Pasuruan di Jakarta.
    Dengan wajah bahagia, Adi yang memakai kaus putih terlihat terus mengipas suguhan bandeng khas Kota Pasuruan itu.
    Sesekali, ia menceritakan bahwa perjalanan politik hingga menjabat Wali Kota Pasuruan memang butuh proses. Harus sabar, istiqomah, dan tetap menghormati lawan politik, kata dia.
    Istiqomah artinya sikap teguh pendirian dan selalu konsisten. Kata istiqomah berasal dari bahasa Arab
    istiqama, yastaqimu, istiqamah,
    yang artinya tegak lurus.
    “Jangan membuat lawan politik itu meradang. Karena semua kawan atau saudara,” kata dia, Minggu (16/2/2025) kemarin.
    Karier Adi Wibowo, yang menjabat Wali Kota Pasuruan sejak 24 Desember 2024 menggantikan Saifullah Yusuf terbilang
    moncer
    .
    Di usia yang terbilang muda, ia sudah menjabat Wakil Wali Kota pada tahun 2020.
    “Saya juga pernah gagal
    kok
    di Pemilu 2019. Tapi saya terus mengabdi di parpol dan tidak putus asa,” sambung dia.
    Istri dari Suryani Firdaus ini juga mengaku, untuk berproses di politik memerlukan kesabaran dan kerja keras.
    Di Partai Golkar, Adi pernah menjabat sebagai Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) Jawa Timur.
    Di organisasi kemahasiswaan, pemuda asal Temanggung itu juga pernah menjadi pengurus PB Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dan DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
    “Selain di parpol, saya belajar banyak di organisasi kemahasiswaan maupun kepemudaan,” ujarnya sambil terus mengipas bandeng.
    Dengan pengalaman menjadi Wakil Wali Kota selama satu periode, intensitas komunikasi dengan partai politik terus dirawat.
    Hasilnya, pada perhelatan Pilkada 2024, seluruh partai politik di Kota Pasuruan mengusungnya bersama Mokhamad Nawawi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang melawan kotak kosong.
    “Ibarat pelangi, koalisi yang kami bangun pada Pilkada lalu sangat sempurna. Banyak warna dan menyatu,” ujar dia.
     
    Belajar dari kakak kandungnya, Aminurokhman, yang pernah menjabat Wali Kota selama dua periode (2000-2010), Nawawi mengikuti jejaknya dengan terjun sebagai anggota DPRD Kota Pasuruan.
    Pasang surut di dunia politik pernah dirasakan Nawawi. Ia pernah gagal duduk sebagai anggota DPRD Kota Pasuruan berkali-kali, sejak pencalonannya pada Pemilu 2009.
    Kegagalan terjadi pada periode pertama 2009–2014, 2019–2024, dan pada
    Pemilu 2024
    menjadi caleg terpilih, namun harus mengundurkan diri karena maju sebagai calon wakil wali kota.
    “24 tahun silam, pernah mimpi setelah melihat kakak saya jadi Wali Kota, saya juga mengenakan PDU (Pakaian Dinas Umum) warna putih dan sedang dilantik, dan sekarang terealisasi,” kata Nawawi.
    Pada saat proses Pilkada 2024, Nawawi mengaku dalam hatinya merasakan kegalauan. Karena saat itu ia terpilih menjadi anggota DPRD Kota Pasuruan, di sisi lain ia mendapat tugas dari PKB untuk maju sebagai calon Wakil Wali Kota Pasuruan.
    “Coba bayangkan, saya sudah menjadi anggota DPRD terpilih dan hanya menunggu pelantikan, sementara ada tugas partai untuk maju sebagai cawawali.”

    Ambekan durung mari, suruh perang lagi
    (bernafas belum selesai, diminta bertanding lagi),” kata dia sambil tertawa.
    Berkat dukungan moral dari keluarganya, Nawawi akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai caleg terpilih, dan memilih untuk maju menjadi calon Wakil Wali Kota Pasuruan.
    Dalam keputusan KPU Kota Pasuruan, paslon nomor urut 1 Adi Wibowo-Mokhamad Nawawi ditetapkan sebagai paslon terpilih mengalahkan kotak kosong dengan perolehan suara 79.814 suara atau 81,6 persen.
    Partisipasi pemilih hanya 67 persen atau turun delapan persen jika dibandingkan Pilwali tahun 2020 lalu. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS sebanyak 103.228 suara dari jumlah total DPT 153.678 pemilih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kirab Pataka Meriahkan Hari Jadi Kota Pasuruan ke-339, Mas Adi Ajak Warga Bangun Kota yang Lebih Baik

    Kirab Pataka Meriahkan Hari Jadi Kota Pasuruan ke-339, Mas Adi Ajak Warga Bangun Kota yang Lebih Baik

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kota Pasuruan merayakan hari jadinya yang ke-339 dengan meriah. Salah satu rangkaian acaranya adalah kirab pataka yang digelar pada Sabtu (8/2/2025). Kirab ini dimulai dari Gedung Surga Surgi menuju Gedung Kesenian Darmoyudo.

    Rombongan kirab dipimpin langsung oleh Wali Kota terpilih, Adi Wibowo, beserta istri dan Wakil Wali Kota terpilih, Muhamad Nawawi. Mereka didampingi oleh jajaran Forkopimda dan OPD Kota Pasuruan.

    Peserta kirab mengenakan pakaian adat Jawa Timur yang menambah semarak acara. Iringan musik tradisional turut memeriahkan suasana. Sesampainya di Gedung Kesenian Darmoyudo, acara dilanjutkan dengan resepsi yang dihadiri oleh berbagai kalangan.

    Dalam sambutannya, Wali Kota terpilih, Adi Wibowo, menyampaikan bahwa tema Hari Jadi Kota Pasuruan tahun ini adalah “Bergerak dengan Hati, Membangun Kota Pasuruan Berkelanjutan”. Tema ini mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun Kota Pasuruan menjadi lebih baik. “Kita akan terus berupaya membangun Kota Pasuruan yang lebih maju dan sejahtera,” ujar Adi Wibowo.

    Adi Wibowo juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melanjutkan berbagai program pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, ia juga akan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan potensi ekonomi lokal. “Kami berharap Kota Pasuruan dapat semakin dikenal di kancah nasional,” tambahnya.

    Dengan semangat kebersamaan, masyarakat Kota Pasuruan menyambut baik perayaan Hari Jadi ke-339 ini. Mereka berharap Kota Pasuruan dapat terus berkembang dan menjadi kota yang lebih baik di masa depan. (ada/kun)

  • Putusan Sela MK 4-5 Februari, 22 Kada di Jatim Non Sengketa Batal Dilantik 6 Februari

    Putusan Sela MK 4-5 Februari, 22 Kada di Jatim Non Sengketa Batal Dilantik 6 Februari

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian mengatakan, jadwal pelantikan kepala daerah non sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan mundur dari jadwal semula, 6 Februari.

    Tito mengatakan, pelantikan kepala daerah nonsengketa akan digabung dengan kepala daerah hasil putusan sela atau dismissal di MK.

    “Yang 6 Februari karena disatukan dengan non sengketa dengan MK, dismissal, maka otomatis yang 6 Februari kita batalkan, kita secepat mungkin lakukan pelantikan yang lebih besar,” kata Tito di Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025) hari ini.

    Namun, Tito belum bisa memastikan kapan tepatnya pelantikan akan digelar. Dia mengatakan pemerintah akan rapat dengan Komisi II DPR pada Senin (3/2/2025).

    Tito mengatakan mundurnya jadwal itu lantaran adanya putusan dismissal yang dipercepat oleh MK. Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar pelantikan digelar secara efisien.

    “Beliau berprinsip kalau jaraknya nggak jauh, untuk efisiensi sebaiknya satukan saja, yang non sengketa dan dismissal, untuk efisiensi,” ujarnya.

    Sebagai informasi, awalnya pelantikan kepala daerah akan digelar 6 Februari 2025. Sementara itu, MK akan membacakan putusan dismissal pada 4-5 Februari 2025. Pembacaan putusan dismissal juga dipercepat dari jadwal sebelumnya, yakni 11-13 Februari 2025.

    Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono saat dikonfirmasi terkait pemberitahuan resmi atas penundaan pelantikan 22 kepala daerah di Jatim pada 6 Februari, belum mendengarnya. “Belum (dengar), baru dari pemberitaan media saja,” kata Adhy singkat beritajatim.com, Jumat (31/1/2025) petang.

    Berikut daftar 22 kepala daerah terpilih yang sudah ditetapkan oleh KPU dan tidak bersengketa di MK yang batal dilantik 6 Februari 2025:

    1. Pacitan: Indrata Nur Bayuaji dan Gagarin Sumrambah

    2. Trenggalek: Mochamad Nur Arifin dan Syah Muhammad Natanegara

    3. Kabupaten Blitar: Rijanto-Bekky Hardiansyah

    4. Kabupaten Kediri: Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa

    5. Lumajang: Indah Amperawati-Yudha Adji Kusuma

    6. Jember: Gus Fawait-Djoko Santoso

    7. Situbondo: Yusuf Rio Wahyu Prayogo-Ulfiah

    8. Kabupaten Probolinggo: Gus Muhammad Haris-Ra Fahmi AHZ

    9. Kabupaten Pasuruan: Rusdi Sutejo-M Shohib Asrori

    10. Sidoarjo: Subandi-Mimik Idayana

    11. Kabupaten Mojokerto: Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian

    12. Jombang: Warsubi-KH Salmanudin Yazid

    13. Kabupaten Madiun: Hari Wuryanto-Purnomo Hadi

    14. Ngawi: Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko

    15. Bojonegoro: Setyo Wahono-Nurul Azizah

    16. Tuban: Aditya Halindra Faridzky-Joko Sarwono

    17. Kota Kediri: Vinanda Prameswati-KH Qowimmudin Thoha

    18. Kota Pasuruan: Adi Wibowo-M Nawawi

    19. Kota Mojokerto: Ika Puspitasari-Rachman Sidharta Arisandi

    20. Kota Madiun: Maidi-Bagus Panuntun

    21. Kota Surabaya: Eri Cahyadi-Armuji

    22. Kota Batu: Nurrochman-Heli Suyanto

    [tok/beq]

  • Fraksi Nasdem Terima Audiensi dari Forkopi, Rachmat Gobel Ingin Koperasi Diperkuat

    Fraksi Nasdem Terima Audiensi dari Forkopi, Rachmat Gobel Ingin Koperasi Diperkuat

    loading…

    Fraksi Partai Nasdem DPR menerima audiensi dari Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025). Foto/Ist

    JAKARTA – Fraksi Partai Nasdem DPR menerima audiensi dari Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) di Ruang Rapat Fraksi Nasdem, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Rombongan Forkopi diterima langsung oleh Anggota Komisi VI DPR Fraksi Nasdem Rachmat Gobel dan sejumlah jajaran Fraksi Nasdem.

    Sementara rombongan Forkopi dipimpin oleh Ketua Harian Forkopi Kartiko Adi Wibowo. Hadir pula anggota Forkopi antara lain, Ketua KSPPS UGT Nusantara Pasuruan Abdul Madjid Umar, Direktur KSPPS Amanah Umah Sukoharjo Faisal Abdul Haris.

    Kemudian, Ketua KSP Nasari Jakarta Frans Meroga Panggabean, Ketua Kospin Jasa Syariah Pekalongan Moch. Romi Oktabirawa, Direktur KSP Makmur Mandiri Bekasi Moch Ali Sodikin, dan Presiden Direktur BMT NU Ngasem Group Bojonegoro Moh Wahyudi.

    Dalam pertemuan itu, Forkopi menyoroti pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang hingga kini belum juga dibahas di DPR.

    Kartiko menegaskan Forkopi berkomitmen untuk terus mengawal regulasi terkait koperasi agar kebijakan yang dihasilkan berpihak kepada gerakan koperasi dan sejalan dengan visi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang memiliki perhatian besar terhadap pertumbuhan koperasi di Indonesia dan untuk lebih memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

    “Kami terus memantau dan mengawal pembahasan ini agar regulasi yang dihasilkan tidak mengecilkan peran koperasi, tetapi justru memperkuatnya. Informasi yang kami terima, RUU ini akan masuk ke Badan Legislasi DPR, sehingga kami perlu menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Fraksi NasDem,” ujar Kartiko Adi Wibowo dalam pertemuan tersebut.

  • Musda Golkar Jatim Usai Rakernas, Sarmuji Bantah Upaya Aklamasi!

    Musda Golkar Jatim Usai Rakernas, Sarmuji Bantah Upaya Aklamasi!

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan, bahwa dirinya tidak akan maju lagi sebagai Ketua Golkar Jatim dan bertarung di ajang Musda XI Golkar Jatim.

    “Musda Golkar Jatim nanti setelah Rakernas Partai Golkar. Rakernas Golkar dijadwalkan pada 8 Februari 2025 di Jakarta. Setelah itu disusun jadwal musda, kita belum tahu meskipun saya sekjen, Jatim bagian yang pertama, kedua atau ketiga. Ada kemungkinan setelah lebaran. Satu tahun ini tahun konsolidasi,” kata Sarmuji usai membuka Bimtek ‘Optimalisasi Tupoksi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Fraksi Partai Golkar Tahun 2025 di Hotel Doubletree Surabaya, Kamis (23/1/2025) petang.

    Apakah ada pembukaan pendaftaran calon ketua Golkar Jatim yang maju dan ada upaya aklamasi? “Nggak perlu pembukaan pendaftaran untuk calon yang bakalan maju. Belum tahu ada kabar aklamasi. Yang pasti saya tidak maju lagi. Sekjen mosok mbalik maneh, mudun maneh (jadi ketua DPD Partai Golkar Jatim),” tukasnya.

    Diberitakan sebelumnya, ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim dan mantan Bupati Tulungagung DPR RI), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada 3 nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik latar belakang nama-nama calon yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih). (tok/but)

  • 14 Faktor Masyarakat Indonesia Puas dengan 100 Hari Kinerja Prabowo-Gibran

    14 Faktor Masyarakat Indonesia Puas dengan 100 Hari Kinerja Prabowo-Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga Survei Nasional (LSN) mencatat 14 faktor utama yang memengaruhi kepuasan masyarakat Indonesia terhadap 100 hari kinerja Prabowo-Gibran. Hasilnya, 87,5% masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan yang baru.

    Ke-14 faktor itu adalah, pemeriksaan kesehatan gratis dengan tingkat kepuasan 88,2%. Lalu ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan tingkat kepuasan 87,9%. Pelatihan kompetensi guru dengan tingkat kepuasan 86,9%.

    Peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi dengan tingkat kepuasan 86,7%. Penuntasan TBC 80,7%. Penghapusan utang UMKM 79,5%.

    Pemberantasan pinjaman online (Pinjol) ilegal dan judi online (judol) 79,3%. Makan bergizi gratis sebesar 79,3%. Pengamanan pasar dalam negeri sebesar 78,1%.

    “Membangun lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan intensifikasi lahan 77,6%, pelaksanaan Pilkada 2024 sebesar 75,1%, sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dan reformasi birokrasi 74,7%, pembangunan rumah untuk rakyat kecil 70,2%, dan pemberantasan korupsi 69,8%,” papar peneliti LSN Fishya Amina kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Sementara itu, pengamat politik Kunto Adi Wibowo menilai survei yang dirilis oleh LSN menunjukkan bahwa program-program pemerintah Prabowo memenuhi layanan dasar publik, terutama sektor kesehatan hingga pendidikan.

    “Program Prabowo seakan menjadi jawaban bagi masyarakat, setelah pendidikan dasar dan menengah seakan-akan selama ini diabaikan oleh Kementerian Pendidikan,” tutur Kunto.

    Namun, kepuasan yang diperoleh ini, lanjut Kunto, dapat dimaknai sebagai harapan untuk pemerintah Prabowo-Gibran. 

    “Justru tingkat kepuasan pada masa awal pemerintahan dapat menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Apakah harapan yang terpupuk dapat dipenuhi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Lembaga Survei Nasional (LSN) merilis data kepuasan masyarakat terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari catatan yang dimiliki LSN 87,5% masyarakat Indonesia puas dengan hasil kerja Prabowo-Gibran.

  • KPU Jatim tunggu regulasi pelantikan 22 kepala daerah Pilkada 2024

    KPU Jatim tunggu regulasi pelantikan 22 kepala daerah Pilkada 2024

    Surabaya (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur masih menunggu regulasi resmi terkait pelantikan 22 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, yang dijadwalkan pada 6 Februari 2025.

    “Kami masih menunggu kepastian regulasinya,” kata Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim, Choirul Umam saat dihubungi dari Surabaya, Kamis.

    Pelantikan tersebut direncanakan hanya akan dilakukan untuk daerah yang tidak menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Menurut Umam, pihaknya telah mendengar hasil kesepakatan antara KPU RI, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait tanggal pelantikan tersebut, yang diputuskan dalam rapat dengar pendapat Komisi II pada Rabu (22/1).

    Meski demikian, Umam menegaskan bahwa pelaksanaan pelantikan merupakan kewenangan pemerintah, sementara KPU berperan sebagai penyelenggara pemilu.

    “Urusan pelantikan sudah menjadi wilayah pemerintah,” ujarnya.

    Dirinya mengaku, saat ini KPU Jatim sedang fokus pada proses sidang sengketa Pilkada yang berlangsung di MK.

    Berdasarkan rencana pemerintah, di Jawa Timur terdapat 22 daerah dari total 38 kabupaten/kota yang akan menjalani pelantikan karena tidak menghadapi sengketa di MK.

    Sebelumnya, KPU di masing-masing kabupaten/kota telah menetapkan pemenang Pilkada di 22 daerah tersebut.

    Berikut 22 pasangan kepala daerah terpilih di Jawa Timur yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU daerah.

    Kabupaten Pacitan yaitu Indrata Nur Bayuaji-Gagarin Sumrambah, Kabupaten Trenggalek yaitu Mochamad Nur Arifin-Syah Muhamad Nata Negara, Kabupaten Blitar yaitu Rijanto-Beky, dan Kabupaten Kediri yaitu Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa.

    Berikutnya, Kabupaten Lumajang yakni Indah Amperawati-Yudha Adji Kusuma, Kabupaten Jember yakni Muhammad Fawait-Djoko Susanto, Kabupaten Situbondo yakni Yusuf Rio Wahyu Prayogo-Ulfiyah kemudian Kabupaten Probolinggo yakni Mohammad Haris-Fahmi AHZ.

    Kabupaten Pasuruan pasangan Mochamad Rusdi Sutejo-Shobih Asrori, Kabupaten Sidoarjo yaitu Subandi-Mimik Idayana, Kabupaten Mojokerto yaitu Muhammad Albarraa-Muhammad Rizal Oktavian, Kabupaten Jombang yaitu Warsubi-Salmanuddin dan Kabupaten Madiun yaitu Hari Wuryanto-Purnomo Hadi.

    Selain itu, Kabupaten Ngawi yaitu Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko dan Kabupaten Bojonegoro yaitu Setyo Wahono-Nurul Azizah.

    Selanjutnya, Kota Kediri yaitu Vinanda Prameswati-Qowimuddin, Kota Pasuruan yaitu Adi Wibowo-Mokhamad Nawawi, Kota Mojokerto yaitu Ika Puspitasari-Rachman Sidharta Arisandi, Kota Madiun yaitu Maidi-Bagus Panuntun, Kota Surabaya yaitu Eri Cahyadi-Armuji, dan Kota Batu yaitu Nurochman-Heli Suyanto.

    Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025