Xcloud.id

Tag: Adi Wibowo

  • Wali Kota Pasuruan Serahkan SK Pengangkatan 97 PPPK Tahap I Tahun 2024

    Wali Kota Pasuruan Serahkan SK Pengangkatan 97 PPPK Tahap I Tahun 2024

    Pasuruan (beritajatim.com) – Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu (28/5/2025). Sebanyak 97 orang menerima SK tersebut, terdiri dari 93 tenaga teknis dan 4 guru.

    Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Mas Adi mengucapkan selamat kepada para penerima SK atas keberhasilan dalam seleksi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Rasa syukur ini harus kita wujudkan dengan kerja yang lebih baik, profesional, dan niat ikhlas dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

    Mas Adi mengingatkan pentingnya membangun kompetensi pribadi sebagai penguatan institusi pemerintahan. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pasuruan adalah organisasi pembelajar yang mendorong ASN terus berkembang. “Kapasitas Pemerintah Kota Pasuruan sangat bergantung pada kontribusi kita semua. Mari kita bangun sistem yang kuat dengan kinerja yang semakin meningkat dan berkualitas,” tegasnya.

    Ia juga mengajak ASN baru untuk menjunjung tinggi nilai ASN BerAKHLAK sebagai pedoman pelayanan publik. “Kita hadir sebagai pelayan publik yang terus berinovasi secara konsisten dan diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” harap Wali Kota.

    Mas Adi mengajak para PPPK melihat momen ini sebagai awal pengabdian yang lebih besar dalam pembangunan Kota Pasuruan. “Seiring dengan harapan kita menjadikan Kota Pasuruan semakin maju, mari kita memberi kontribusi nyata yang akan menjadi catatan sejarah bagi Bapak dan Ibu semua,” tutupnya penuh semangat. [ada/beq]

  • Ali Mufthi Terpilih Aklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Timur 2025–2030 di Musda XI

    Ali Mufthi Terpilih Aklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Timur 2025–2030 di Musda XI

    Surabaya (beritajatim.com) – Ali Mufthi resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur periode 2025–2030 dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI yang digelar di Hotel Shangri-La, Surabaya, pada Minggu (11/5/2025) dini hari.

    Anggota DPR RI sekaligus Presidium KAHMI Jatim itu menggantikan Muhammad Sarmuji, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Ali terpilih menjadi nakhoda baru Partai Golkar Jatim setelah menjadi calon tunggal dan memperoleh dukungan penuh dari seluruh peserta Musda, dengan total 44 suara.

    Pimpinan sidang, Zulfikar Arse Sadikin menyatakan bahwa Ali Mufthi menjadi satu-satunya calon yang diusulkan dan didukung oleh semua unsur peserta Musda. “Kami pimpinan Sidang Musda XI Golkar menetapkan Saudara Ali Mufthi sebagai Ketua Golkar Jatim periode 2025–2030,” tegas Zulfikar.

    Peserta Musda terdiri dari 38 suara DPD II kabupaten/kota se-Jawa Timur, 1 suara DPD Golkar Jatim, 1 suara DPP Golkar, 1 suara dari Dewan Penasihat (Wanhat), 1 suara organisasi sayap, 1 suara ormas pendiri, dan 1 suara ormas yang didirikan Partai Golkar.

    Pimpinan sidang juga menetapkan tim formatur yang diketuai oleh Ali Mufthi, dengan empat anggota lainnya yakni Wihaji (mewakili DPP), Mitroatin (Ketua DPD II Bojonegoro), Adi Krisna (Ketua DPD II Bondowoso), dan Adi Wibowo (Ketua Depidar SOKSI Jatim/mewakili ormas pendiri).

    “Tim Formatur diberi waktu paling lama 30 hari untuk menyelesaikan susunan kepengurusan DPD Partai Golkar Jatim periode 2025-2030,” jelas Zulfikar.

    Setelah terpilih, Ali Mufthi langsung dikukuhkan dalam Sidang Pleno VII dan melakukan serah terima Pataka berlambang Pohon Beringin sebagai simbol kepemimpinan Partai Golkar di Jatim selama lima tahun ke depan.

    “Pertama, kami ucapkan syukur kepada Allah semoga diberi jalan yang mudah, dikasih resources yang mudah oleh Allah untuk mewujudkan cita-cita harapan seluruh kader Partai Golkar Jatim. Saya sebagai ketua terpilih, matur suwun sanget, terima kasih sebanyak-banyaknya,” ujar Ali usai dikukuhkan.

    Terkait langkah awalnya sebagai Ketua DPD, Ali menegaskan pentingnya menyusun struktur kepengurusan. “Agenda terdekat setelah terpilih adalah menyusun struktural kepengurusan DPD Golkar Jatim. Kami akan bentuk pengurus, dikasih waktu 30 hari,” ucapnya.

    Ali juga memastikan bahwa tidak ada faksi-faksi dalam tubuh Golkar Jatim. Ia menyebut proses aklamasi menjadi bukti bahwa Golkar Jatim dalam kondisi solid dan kondusif.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji, menegaskan sahnya Musda XI ini karena seluruh mekanisme telah dijalankan sesuai aturan organisasi.

    “Alhamdulillah, Musda Jawa Timur dilalui dengan seluruh mekanismenya, tidak ada satu mekanisme pun yang tertinggal. Semua rapat-rapat diikuti secara tertib sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Sarmuji.

    Ia juga menyebutkan bahwa suasana adem dan penuh musyawarah khas Jawa Timur turut mewarnai proses Musda kali ini, bahkan sejak tahapan pramusda berlangsung.

    “Jadi, pramusdanya sudah dilalui, lalu sebelumnya juga terjadi berbagai macam permusyawaratan yang barangkali tidak terekspos secara publik. Tetapi inilah musda khas Jawa Timur. Terpilih secara mufakat, secara aklamasi atas hasil musyawarah seluruh peserta musda,” pungkasnya. [tok/suf]

  • Program MBG Ibu Hamil, Menyusui dan Balita non-PAUD Baru Sasar 20 Ribu dari Target 3,4 Juta Orang – Halaman all

    Program MBG Ibu Hamil, Menyusui dan Balita non-PAUD Baru Sasar 20 Ribu dari Target 3,4 Juta Orang – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, menyusui dan balita non-PAUD baru menyasar 20 ribu penerima manfaat dari total target 3,4 juta orang.

    Hal itu disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, saat meninjau langsung kegiatan MBG ke Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (07/05/2025).

    “Hari ini kita baru uji coba, dari 3,4 juta penerima manfaat, sementara hari ini jumlahnya masih sekitar 20 ribu penerima dari kategori ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD,” tutur dia.

    Mantan bupati Batang ini mengklaim akan turun langsung untuk memastikan program ini bisa dijalankan dengan serius dan tepat sasaran.

    “Program MBG untuk ibu hamil, menyusui dan balita non-PAUD harus tepat sasaran. Kami siapkan semua step by step koordinasi terus,” tegasnya.

    Didampingi Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, STP, M.Si, ia menegaskan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat, terutama keluarga yang tergolong berisiko stunting.

    Oleh karena itu, pendataan akan dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar program ini benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.

    “Salah satu penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi. Karena itu, Pak Presiden Prabowo dan Wapres Gibran fokus pada pemberian MBG. Ini bagian dari investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul di masa depan,” jelas Wihaji.

    Tidak seperti anak sekolah yang berkumpul di satu lokasi, ibu hamil dan ibu menyusui akan menerima MBG secara langsung dari petugas lapangan seperti para Penyuluh.

    Dirinya berharap kepada semua pihak, termasuk jajaran pemerintah daerah, untuk mengawal program ini, di tengah upaya nasional menekan angka stunting dan membangun generasi masa depan yang lebih sehat.

    “Semangatnya satu, memastikan amanat Bapak Presiden Prabowo bahwa MBG tak hanya untuk anak sekolah, tetapi mulai sekarang juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Karena mereka juga butuh asupan gizi yang baik sejak dini,” ujar menteri Wihaji.

    MBG IBU HAMIL. Menteri Wihaji menyerahkan langsung paket makanan bergizi kepada tiga Keluarga Berisiko Stunting (KRS) di Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo. Ketiganya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga dengan balita non-PAUD. Kegiatan berlangsung pada Rabu (7/5/2025).

  • Besok Pendaftaran Ketua Golkar Jatim Dibuka: Tak Terlibat G30S/PKI, Minimal Kantongi Dukungan 30 Persen

    Besok Pendaftaran Ketua Golkar Jatim Dibuka: Tak Terlibat G30S/PKI, Minimal Kantongi Dukungan 30 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Jatim, Heri Soegihono mengatakan, pembukaan pendaftaran calon ketua Golkar Jatim dilaksanakan pada Jumat (9/5/2025) pukul 10.00 hingga pukul 17.00 sore.

    Pendaftaran dilakukan di kantor DPD Partai Golkar Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya.

    Heri menjelaskan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon ketua Golkar.

    Yakni, calon ketua harus aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut, berpendidikan minimal S1 atau sederajat, memiliki prestasi-dedikasi-disiplin-lotalitas dan tidak tercela.

    Kemudian, calon ketua harus memiliki kapabilitas dan akseptabilitas, tidak pernah terlibat G30S/PKI, lulus diklat kader Partai Golkar, telah aktif menjadi pengurus sekurang-kurangnya 1 periode pada tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya dan atau satu tingkat di bawahnya dan atau pernah menjadi pengurus organisasi pendiri dan didirikan di tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya.

    “Calon ketua juga harus didukung sekurang-kurangnya 30 persen dari pemegang hak suara dalam bentuk surat dukungan. Jumlah hak suara sebanyak 44. Terdiri dari 38 suara DPD II, 1 suara dari DPP pusat, 1 suara DPD provinsi, 1 suara organisasi sayap (AMPG dan KPPG), 1 organisasi didirikan (Satkar Ulama, Al Hidayah, AMPI, MDI, HWK), 1 suara organisasi pendiri (MKGR, Soksi, Kosgoro 1957) dan 1 suara dewan penasihat,” jelasnya.

    Heri menambahkan, calon ketua juga harus bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif di partai. “Apabila terdapat bakal calon yang akan maju sebagai calon ketua tidak memenuhi kriteria di atas, calon tersebut harus mendapatkan persetujuan Ketua Umum Partai Golkar. Ini sifatnya diskresi,” tuturnya.

    Ketua Panitia Pelaksana atau OC Musda XI, Pranaya Yudha mengundang kepada media agar memantau pendaftaran calon ketua pada besok pagi.

    “Untuk pembukaan Musda XI Golkar Jatim akan dibuka pada Sabtu, 10 Mei jam 1 siang di Hotel Shangri-La Surabaya. Ini even normatif dan gawe rutin. Insya Allah Ketum Golkar Pak Bahlil akan hadir pada pembukaan musda. Ketua-ketua partai parlemen juga akan diundang. Ada 1500 undangan. Gubernur Jatim Bu Khofifah dan Wagub Jatim Mas Emil akan diundang. Mari menyambut kepemimpinan baru di Partai Golkar dengan hati gembira,” pungkasnya.

    Ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada tiga nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik latar belakang nama-nama calon yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih). [tok/aje]

  • Musda Golkar Jatim Digelar 10-11 Mei 2025, Siapa Saja Berebut Kursi Ketua?

    Musda Golkar Jatim Digelar 10-11 Mei 2025, Siapa Saja Berebut Kursi Ketua?

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Jatim, Heri Soegihono memastikan bahwa pelaksanaan Musda akan berlangsung pada Sabtu (10/5/2025) hingga Minggu (11/5/2025).

    Siapa saja calon yang akan bertarung memperebutkan kursi ketua Golkar Jatim menggantikan M Sarmuji yang kini telah menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Golkar?

    “Betul nanti pada 10-11 Mei rencananya akan dilaksanakan Musda Golkar Jatim. Insya Allah acara digelar di Shangri-La Surabaya. Pembukaan musda dilakukan pukul 13.30 WIB,” kata Heri kepada beritajatim.com, Selasa (6/5/2025).

    Nantinya sebelum dilaksanakan musda, panitia pelaksana Musda akan membuka pendaftaran kepada siapa saja calon ketua yang akan berlaga pada Jumat (9/5/2025) pagi hingga sore. “Hari Kamis sekitar jam 12 siang, panitia penyelenggara, SC dan OC akan mengadakan jumpa pers di kantor DPD. Di situ nanti bisa ditanyakan semua teknisnya, Mas,” tutur Heri.

    Diberitakan sebelumnya, Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan, bahwa dirinya tidak akan maju lagi sebagai Ketua Golkar Jatim dan bertarung di ajang Musda XI Golkar Jatim.

    “Musda Golkar Jatim nanti setelah Rakernas Partai Golkar. Rakernas Golkar dijadwalkan pada 8 Februari 2025 di Jakarta. Setelah itu disusun jadwal musda, kita belum tahu meskipun saya sekjen, Jatim bagian yang pertama, kedua atau ketiga. Ada kemungkinan setelah lebaran. Satu tahun ini tahun konsolidasi,” kata Sarmuji usai membuka Bimtek ‘Optimalisasi Tupoksi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Fraksi Partai Golkar Tahun 2025 di Hotel Doubletree Surabaya, Kamis (23/1/2025) petang.

    “Yang pasti saya tidak maju lagi. Sekjen mosok mbalik maneh, mudun maneh (jadi ketua DPD Partai Golkar Jatim),” tukasnya.

    Ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada tiga nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik latar belakang nama-nama calon yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih). [tok/beq]

  • Rayakan Kemenangan Pilkada dengan Warga, Adi-Nawawi Gelar Tasyakuran Akbar di Kota Pasuruan

    Rayakan Kemenangan Pilkada dengan Warga, Adi-Nawawi Gelar Tasyakuran Akbar di Kota Pasuruan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Adi Wibowo dan Mohammad Nawawi, yang dikenal dengan akronim “Anugrah”, menggelar acara tasyakuran sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangan mereka dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pasuruan. Pasangan ini berhasil memenangkan Pilkada dengan perolehan suara yang sangat signifikan, yakni lebih dari 82 persen, mengungguli kotak kosong.

    Acara tasyakuran kemenangan Anugrah ini dipusatkan di pelataran Gedung Harmonie Kota Pasuruan pada Minggu (20/4/2025) siang. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi dan berbagi kebahagiaan antara pasangan terpilih dengan seluruh tim sukses, relawan, dan tentunya masyarakat Kota Pasuruan. Berbagai hiburan disajikan untuk memanjakan warga yang hadir, termasuk stan-stan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menyajikan beragam kuliner khas Kota Pasuruan, sekaligus menjadi ajang promosi bagi produk lokal.

    Tidak hanya tim sukses dan warga, acara tasyakuran Anugrah ini juga turut mengundang berbagai pihak penting di Kota Pasuruan. Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara Pilkada, sejumlah anggota DPRD Kota Pasuruan, Kapolres Kota Pasuruan, perwakilan partai politik pendukung, serta elemen masyarakat lainnya.

    Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, yang akrab disapa Mas Adi, menyampaikan bahwa kegiatan tasyakuran ini sengaja digelar sebagai bentuk perayaan kemenangan seluruh masyarakat Kota Pasuruan. Menurutnya, kemenangan dalam Pilkada adalah kemenangan warga untuk mewujudkan pembangunan Kota Pasuruan yang lebih baik di masa mendatang.

    “Ini tasyakuran masyarakat Kota Pasuruan dengan kemenangan Pilkadanya. Kita sebagai pelayan akan melakukan pembangunan yang lebih baik,” kata Mas Adi dalam sambutannya.

    Mas Adi juga memanfaatkan momen yang masih dalam suasana Idul Fitri ini untuk menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kota Pasuruan apabila ada kesalahan yang pernah dilakukan. Ia memohon doa restu dan dorongan dari masyarakat agar ia bersama Mohammad Nawawi dapat menjalankan amanah dengan baik dan menjadikan Kota Pasuruan semakin maju.

    “Masih suasana Idul Fitri, saya bersama Mas Nawawi mohon maaf. Mohon bisa diterima dan menjadikan dorongan kita dalam kemajuan pembangunan,” tambahnya.

    Mengakhiri sambutannya, Mas Adi menekankan visinya untuk Kota Pasuruan. Ia menyebut bahwa Kota Pasuruan tidak hanya dikenal sebagai Kota Madinah, tetapi juga sebagai Madinah Van Java. Julukan ini, menurutnya, harus diiringi dengan semangat pembangunan yang terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Pasuruan tanpa terkecuali.

    “Kota Pasuruan ada julukan lagi yaitu Madinah van Java, maka pembangunan harus terus berkembang dan bermanfaat nantinya,” ujarnya.

    Senada dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota Pasuruan, Mohammad Nawawi, juga menyampaikan pentingnya dukungan dari semua pihak untuk kemajuan Kota Pasuruan. Ia menyadari bahwa tugas membangun Kota Pasuruan dalam waktu lima tahun yang terbilang cepat tidak bisa dilakukan sendiri tanpa dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. “Kita harapkan semua masyarakat bisa mendukung program pembangunan kita, tanpa masyarakat kita hanya apa,” ucap Nawawi, menandaskan pentingnya kolaborasi.

    Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Anugrah, Junaedi, menjelaskan bahwa kegiatan tasyakuran ini baru dapat dilaksanakan saat ini mengingat padatnya jadwal Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam berbagai kegiatan yang berfokus pada percepatan pembangunan di Kota Pasuruan. “Baru bisa dipaksakan tasyakuran Anugrah hari ini, soalnya kegiatan penuh Mas Adi demi Kota Pasuruan,” ujar Junaedi.

    Dalam suasana kebersamaan, terlihat pula anggota dewan dari partai Golkar yang memborong dagangan para pedagang asongan, khususnya minuman, untuk dibagikan kepada warga yang hadir, menambah suasana kehangatan dan keakraban. [ada/aje]

  • Jokowi dan Iriana Salat Idulfitri di Graha Saba Buana Gedung Milik Keluarganya

    Jokowi dan Iriana Salat Idulfitri di Graha Saba Buana Gedung Milik Keluarganya

    loading…

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ibadah salat Idulfitri 1446 Hijriah di gedung serba guna milik keluarganya yakni Graha Saba Buana. Foto/Istimewa

    SOLO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ibadah salat Idulfitri 1446 Hijriah di gedung serba guna milik keluarganya yakni Graha Saba Buana, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Senin (31/3/2025) pagi. Lokasi gedung Graha Saba Buana yang terletak di Jalan Letjen Suprapto berada tak jauh dari kediaman Jokowi, hanya berjarak sekitar 750 meter.

    Dari pantauan di lokasi, Jokowi datang bersama sang istri Iriana Jokowi. Dengan memakai pakaian serasi dengan sang istri yakni putih tulang, celana hitam dan peci warna hitam, Jokowi beranjak dari kediamannya sekitar pukul 05.58 WIB.

    Meski terhitung dekat, Jokowi dan Iriana memilih menggunakan mobil pribadi untuk menuju lokasi salat id. Jokowi dan Iriana sampai di lokasi sekitar pukul 06.00 WIB dan langsung disambut oleh panitia salat id.

    Jokowi menempati saf pertama tepatnya di belakang Imam yang memimpin Salat yakni Mufti Adin. Sejumlah tokoh juga memilih untuk mengikuti ibadah salat Idulfitri di lokasi yang sama.

    Antara lain mantan pembalap F1 asal Solo Rio Haryanto dan pensiunan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo Ahyani, Ketua BPC HIPMI Kota Solo yang baru yakni Wahyu Adi Wibowo.

    (rca)

  • Vonis 3 Bulan Penjara untuk Pendiri Animal Hope Shelter Dinilai Terlalu Ringan, JPU Ajukan Banding – Halaman all

    Vonis 3 Bulan Penjara untuk Pendiri Animal Hope Shelter Dinilai Terlalu Ringan, JPU Ajukan Banding – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tangerang resmi mengajukan banding terhadap vonis hukuman tiga bulan penjara yang dijatuhkan kepada Kristian Adi Wibowo, pendiri Animal Hope Shelter. 

    Keputusan ini diumumkan usai sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Provinsi Banten, pada Rabu (19/3). JPU menilai vonis tersebut terlalu ringan dibandingkan tuntutan awal mereka, yaitu hukuman penjara selama 2,5 tahun.

    Majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua Adek Nurhadi menyatakan bahwa Kristian Adi Wibowo, yang juga dikenal dengan nama Kristian Joshua Pale, terbukti bersalah melanggar Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencemaran nama baik.

    Pasal ini mengatur tentang tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang secara sengaja.

    Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama tiga bulan penjara kepada Kristian.

    “Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Kristian Adi Wibowo alias Kristian Joshua Pale selama 3 bulan,” ucap hakim Adek Nurhadi sambil mengetuk palu.

    Setelah putusan dibacakan, baik terdakwa maupun JPU diberikan kesempatan untuk menyatakan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan upaya hukum lebih lanjut. 

    JPU, yang diwakili oleh Fiddin Baihaki, memutuskan untuk mengajukan banding karena menganggap vonis tiga bulan terlalu ringan dan tidak sebanding dengan tuntutan awal.

    Kuasa hukum Kristian Adi Wibowo meminta waktu untuk mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya.

    Mereka belum memberikan pernyataan resmi apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan tersebut.

    Namun, pihak terdakwa tampak mempertimbangkan opsi untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut guna membela klien mereka.

    Kekecewaan Pelapor

    Di sisi lain, pelapor dalam kasus ini, Roger Paulus Silalahi, mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim.

    Menurutnya, vonis tiga bulan penjara tidak sebanding dengan tuntutan JPU yang mencapai 2,5 tahun penjara.

    Roger juga menyatakan bahwa dirinya akan mengajukan banding terhadap putusan tersebut.

    Roger menilai alasan yang diberikan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan vonis tersebut tidak masuk akal. Salah satu poin yang ia soroti adalah perubahan dasar hukum dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ke Pasal 310 KUHP. Ia merasa bahwa perubahan ini tidak memiliki dasar yang kuat dan justru melemahkan posisi pelapor.

    Roger juga menegaskan bahwa ia tidak bisa menerima perlakuan Kristian yang telah memaki mendiang ibunya melalui media sosial.

    “Tapi saya mau bilang, di atas hakim masih ada Tuhan,” ujar Roger, menegaskan keyakinannya bahwa keadilan sejati akan ditegakkan di luar pengadilan.

    Kasus ini bermula ketika Kristian Adi Wibowo didakwa melanggar Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 4 UU ITE serta Pasal 310 KUHP. 

    Tuduhan ini diajukan setelah Kristian diduga melakukan pencemaran nama baik melalui unggahan di media sosial yang menyerang kehormatan Roger dan mendiang ibunya.

    UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat 3, mengatur tentang larangan penyebaran konten yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

    Sementara Pasal 310 KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik secara umum. Dalam kasus ini, majelis hakim memilih untuk menggunakan Pasal 310 KUHP sebagai dasar hukum utama, yang dinilai lebih ringan dibandingkan UU ITE.

    Roger menjelaskan, kasus ini berawal terdakwa memaki salah satu orang perempuan di medsos.

    “Saya menegur yang bersangkutan, saya bilang ngomong baik baik ajah kita kan sama sama pencinta satwa. Atas komentar saya itu, dia marah lewat screenshot komentar, posting caci maki saya berjalan selama dua bulan tapi saya biarkan meski dia mengancam saya dengan membawa ormas,” kata Roger.

    Setelah itu, dilanjutkan Roger, yang bersangkutan menghina orang tuanya dengan kata yang tidak pantas.

    “Akhirnya saya melaporkan yang bersangkutan ke Polda Metro pada 1 Juni 2022 dan ini sudah berjalan 2,5 tahun berjalan saya berharap ada keadilan,” ucapnya.

    Adapun dalam kasus ini terdakwa diancam hukuman 4 tahun penjara, dan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Tangerang selama 2 tahun 6 bulan.

    “Putusan juga diharapkan secara normatif minimal 1,5 tahun semoga bisa membuat efek jera yang bersangkutan. Saya berharap tidak ada penundaan lagi diputus dan langsung ditahan. Nanti saya juga akan bersurat ke kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi dan kejaksaan agung mengenai kasus ini, supaya jaksa menahan yang bersangkutan atas dasar yang bersangkutan mengulangi perbuatannya,” katanya.  (Wartakota/Feryanto Hadi)

     

     

     

  • Kasum TNI kawal langsung penertiban kawasan hutan di Kotim-Kalteng

    Kasum TNI kawal langsung penertiban kawasan hutan di Kotim-Kalteng

    Kotim (ANTARA) – Kepala Staf Umum (Kasum) Letjen TNI Richard Tampubolon terjun mengawal langsung penertiban kawasan hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah yang dilaksanakan oleh Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

    “Sebagaimana Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah membantu pemerintah dalam penegakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat,” kata Richard di Kotim, Rabu.

    Dalam kegiatan (18/3) tersebut, Kasum TNI turut didampingi oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Informasi Geospasial, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Wakil Kepala Badan Usaha Urusan Negara.

    Kedatangan rombongan tersebut disambut oleh Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamallulael dan Komandan Satgas Garuda PKH Jenderal TNI Yusman Madayun serta sejumlah pejabat daerah setempat, antara lain Bupati Kotim, Dandim 1015/Sampit, Kepala Kejari Kotim, Polres Kotim dan lainnya.

    Lokasi lahan yang ditertibkan kali ini berada di sekitar Jalan Jenderal Sudirman Km 26 Sampit yang merupakan lahan dari PT Globalindo Alam Perkasa (GAP).

    Kasum TNI bersama sejumlah pejabat yang hadir secara simbolis melakukan pemasangan plang penyitaan lahan sawit PT GAP seluas 12.069,39 hektare sebagai tanda penguasaan kembali oleh negara.

    “Operasi ini bertujuan untuk mengembalikan aset negara yang berada di kawasan hutan agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

    Sebelumnya, Satgas Garuda PKH juga telah menertibkan lahan di beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit, di antaranya lahan PT Agro Bukit seluas 3.798,9 hektare, PT Mulia Agro Permai (MAP) 1.276 hektare dan PT Mananjung Hayak 1.728 hektare.

    Penertiban ini tidak hanya dilakukan di Kotim, tapi secara serentak di 19 provinsi di Indonesia, dari Sumatera Utara hingga Papua. Sejak 24 Februari hingga 18 Maret 2025 ini mencatat keberhasilan penertiban terhadap 317 ribu hektar kawasan hutan

    Satgas Garuda PKH telah menemukan sekitar 312 ribu hektare lahan di Kalimantan Tengah yang penguasaannya tidak sesuai dengan perundang-undangan yang artinya masih ada ratusan ribu hektare yang menjadi target penertiban.

    Lahan itu akan dikembalikan kepada negara guna mendukung kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini menunjukkan negara hadir dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah secara menyeluruh.

    Selain menertibkan aset negara, operasi ini juga bertujuan untuk mempercepat upaya perlindungan lingkungan serta memastikan pemanfaatan kawasan hutan bagi kepentingan masyarakat.

    Richard menambahkan, kehadiran TNI dalam kegiatan ini untuk memperkuat efektivitas penertiban lahan ilegal serta mengurangi potensi konflik yang terjadi di lapangan.

    Namun, tugas utama penegakan hukum tetap berada di bawah kewenangan aparat penegak hukum (APH) seperti kepolisian dan kejaksaan.

    “Keterlibatan TNI bersifat mendukung dengan memastikan proses penertiban berjalan lebih efektif dan aman. Kehadiran TNI dalam Satgas PKH juga dinilai memiliki dasar hukum yang kuat,” demikian Richard.

    Sementara itu General Manager Musim Mas Group Regional Kalimantan Tengah, Rusli Salim menyatakan, perusahaan tersebut telah memiliki legalitas yang lengkap baik itu Izin Usaha Perkebunan (IUP) hingga Hak Guna Usaha (HGU).

    “Selain itu, kami juga sudah memberikan ganti rugi kepada masyarakat, baik itu lahan perkebunan karet atau rotannya, tapi kenapa sekarang berubah. Denda yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja juga kami ikuti, perusahaan sudah membayar,” ucapnya.

    Rusli pun berharap pemerintah dapat segera memberikan solusi terbaik dan lahan yang disita dapat segera dicabut penyitaannya. Sebab, hal itu jelas berdampak kepada perusahaan maupun karyawan yang menggantungkan hidup di perusahaan tersebut.

    Apalagi lahan yang disita tidak hanya perkebunan kelapa sawit, tapi juga meliputi beberapa fasilitas, seperti gudang pupuk dan kantor yang sebenarnya sudah memiliki HGU.

    “Kami mohon agar fasilitas itu bisa dibantu agar bisa digunakan, kami harap cepat dicabut penyitaan itu. Karena ini berdampak juga pada karyawan, yang disita juga termasuk gudang pupuk yang ada HGU nya Nomor 44 Tahun 2008,” demikian Rusli.

    Pewarta: Adi Wibowo/Devita Maulina
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • PN Tangerang Tunda Sidang Putusan Pendiri Animal Hope Shelter, Aktivis Pecinta Hewan Kecewa – Halaman all

    PN Tangerang Tunda Sidang Putusan Pendiri Animal Hope Shelter, Aktivis Pecinta Hewan Kecewa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aktivis pecinta hewan Roger Paulus Silalahi mengungkapkan kekecewaan saat mengetahui terdakwa Kristian Adi Wibowo tak ditahan terkait kasus pencemaran nama baik yang dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Pengadilan Negeri Tangerang.

    Terdakwa Kristian Adi Wibowo yang merupakan pendiri Animal Hope Shelter, masih terus mengulangi perbuatan dengan mengeluarkan kata-kata tidak senonoh melalui media sosial (medsos).

    Hal itu dikatakan Roger Paulus Silalahi sebagai pelapor saat menghadiri sidang dengan nota pembacaan putusan atau vonis dalam kasus tersebut di ruang sidang 4 Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

    Majelis Hakim PN Tangerang Adek Nurhadi, menunda putusan dalam kasus tersebut.

    “Sidang ditunda Minggu depan Rabu 19 Maret, putusan ini tidak ada tendensi apapun,” ujar Hakim Ketua Adek, dikutip Selasa (11/3/2025).

    Sementara alasan tidak ditahannya terdakwa, Jaksa pengganti Theresia mengatakan karena ancaman hukuman terdakwa 4 tahun penjara.

    Mengetahui sidang ditunda, Roger mengaku menerima keputusan hakim.

    “Saya tidak bisa bilang soal sidang ditunda, karena hakim bilang belum selesai putusannya. Hanya saya mau bilang dan sangat menggangu ketika mengetahui terdakwa tidak ditahan walaupun dia  seharusnya ditahan,” kata Roger.

    Menurut Roger, terdakwa selalu mengulangi dan mencaci maki di media sosial, terus menyerang, mengeluarkan kata kata tidak senonoh, memfitnah sebagai mafia bank terhadap dirinya dan itu sudah melewati batas. 

    Dalam hal ini, memang hakim dan jaksa tidak mengetahui atas apa yang dia ucapkan di media sosial.

    “Saya hanya bilang saya manut sama hukum saya mengikuti sampai mana pun. Cuma memang ada rasa ketidakadilan dimana yang bersangkutan dibiarkan mengulangi perbuatannya sejak mulai dari persidangan hingga saat ini,” ungkapnya.

    Roger menjelaskan, kasus ini berawal terdakwa memaki salah satu orang perempuan di medsos.

    “Saya menegur yang bersangkutan, saya bilang ngomong baik baik ajah kita kan sama sama pencinta satwa. Atas komentar saya itu, dia marah lewat screenshot komentar, posting caci maki saya berjalan selama dua bulan tapi saya biarkan meski dia mengancam saya dengan membawa ormas,” kata Roger.

    Setelah itu, dilanjutkan Roger, yang bersangkutan menghina orang tuanya dengan kata yang tidak pantas.

    “Akhirnya saya melaporkan yang bersangkutan ke Polda Metro pada 1 Juni 2022 dan ini sudah berjalan 2,5 tahun berjalan saya berharap ada keadilan,” ucapnya.

    Adapun dalam kasus ini terdakwa diancam hukuman 4 tahun penjara, dan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Tangerang selama 2 tahun 6 bulan.

    “Putusan juga diharapkan secara normatif minimal 1,5 tahun semoga bisa membuat efek jera yang bersangkutan. Saya berharap tidak ada penundaan lagi diputus dan langsung ditahan. Nanti saya juga akan bersurat ke kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi dan kejaksaan agung mengenai kasus ini, supaya jaksa menahan yang bersangkutan atas dasar yang bersangkutan mengulangi perbuatannya,” katanya.