Tag: Adi Wibowo

  • Kabupaten dan Kota Pasuruan Sepakat Jaga Perdamaian Lewat Penandatanganan Petisi Kamtibmas

    Kabupaten dan Kota Pasuruan Sepakat Jaga Perdamaian Lewat Penandatanganan Petisi Kamtibmas

    Pasuruan (beritajatim.com) – Upaya memperkuat keamanan dan keharmonisan sosial di Pasuruan Raya semakin nyata. Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Pemerintah Kota Pasuruan resmi menandatangani Petisi Kesepakatan Damai sebagai bentuk komitmen menjaga stabilitas kamtibmas.

    Acara penandatanganan berlangsung di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dari dua wilayah.

    Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menegaskan bahwa kesepakatan ini bukan hanya seremoni semata, melainkan langkah nyata dalam memperkuat solidaritas antar warga. Ia menilai pentingnya persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Pasuruan.

    “Kami ingin menegaskan bahwa perdamaian adalah tanggung jawab bersama. Mari jaga kerukunan, hindari provokasi, dan tolak segala bentuk kekerasan yang dapat memecah belah masyarakat,” ujar Rusdi di hadapan peserta rapat koordinasi.

    Selain menandatangani petisi, pemerintah daerah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan. Menurut Rusdi, tanpa dukungan warga, mustahil suasana aman dan damai bisa terwujud secara berkelanjutan.

    “Kami berharap petisi ini menjadi landasan moral dan sosial untuk memperkuat harmoni antara masyarakat Kabupaten dan Kota Pasuruan. Semua warga kami ajak untuk menandatangani kesepakatan ini sebagai simbol cinta damai,” imbuhnya.

    Sementara itu, Walikota Pasuruan Adi Wibowo menyampaikan bahwa sinergi antarwilayah menjadi kunci utama dalam menciptakan stabilitas sosial. Ia menekankan pentingnya komunikasi lintas sektor, terutama di era digital yang rawan penyebaran hoaks.

    “Sekarang ini, media sosial bisa jadi alat pemersatu tapi juga pemecah. Karena itu, mari kita bijak dalam berkomunikasi dan terus membangun silaturahmi secara langsung,” tutur Adi saat memberikan sambutan.

    Adi juga mengingatkan masyarakat agar lebih aktif dalam kegiatan sosial yang menumbuhkan rasa gotong royong. Menurutnya, kebersamaan harus terus dirawat agar setiap perbedaan tidak menimbulkan konflik sosial.

    “Pasuruan dikenal sebagai daerah religius dan berbudaya. Mari kita jaga bersama suasana damai ini, saling menghormati, dan berkomitmen menghindari provokasi di dunia nyata maupun dunia maya,” pungkasnya. (ada)

  • Komisi XI DPR jelaskan manfaat MBG untuk generasi muda dan ekonomi

    Komisi XI DPR jelaskan manfaat MBG untuk generasi muda dan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memanfaatkan masa reses persidangan dengan menjelaskan manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, kepada masyarakat di Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur.

    “Program MBG adalah bentuk nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Ini investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi Indonesia yang sehat dan kuat menuju Indonesia Emas 2045,” kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Misbakhun menuturkan program MBG yang telah dimulai pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo mendapat alokasi anggaran besar. Pada 2025 ini alokasi anggaran MBG mencapai Rp 171 triliun, sedangkan untuk tahun depan mencapai Rp 350 triliun.

    Legislator di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu meyakini MBG tidak hanya memperkuat gizi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Sebab, penyelenggaraan MBG dilakukan dengan melibatkan pengusaha dan koperasi daerah.

    Oleh karena itu, Misbakhun mengajak masyarakat Pasuruan terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang program-programnya telah dijelaskan dalam Astacita. Ia menegaskan Astacita merupakan visi dan misi Presiden Prabowo dalam berpihak kepada rakyat.

    “Seluruh program Astacita ditujukan untuk kepentingan rakyat. Saya berharap masyarakat Pasuruan terus memberikan dukungan agar program-program ini berjalan optimal demi kesejahteraan bersama,” ujarnya.

    Dalam kunjungannya, Misbakhun juga meninjau proyek rehabilitasi Sungai Petung di Kelurahan Blandongan. Proyek itu merupakan realisasi program tanggung jawab sosial PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang menjadi mitra kerja Komisi XI DPR.

    Dalam kesempatan itu, Misbakhun menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada PT SMI yang telah menyalurkan program sosialnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Pasusuan.

    “Rehabilitasi Sungai Petung ini sebelumnya hanya 700 meter, kini menjadi 1.800 meter berkat optimalisasi bantuan PT SMI,” kata Misbakhun.

    Tampak hadir pada kegiatan itu, antara lain, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Ketua DPRD Kota Pasuruan H. Toyyib, Assistant Vice President Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT SMI Hendriko Leonard, para anggota DPRD Kata Pasuruan, dan perwakilan Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 10/JP.

    Menurut Misbakhun, rehabilitasi Sungai Petung terealisasi berkat kolaborasi berbagai pihak, termasuk TNI.

    “Saya berterima kasih kepada Yonzipur 10, masyarakat, dan semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkannya,” ujarnya.

    Wakil rakyat asal Kabupaten Pasuruan itu menambahkan PT SMI berperan sangat penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia melalui skema pembiayaan non-APBN. Misbakhun pun menyebut sejumlah proyek PT SMI di Pasuruan, termasuk PDAM Umbulan yang kini menyalurkan air bersih hingga ke wilayah Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik.

    Menurut Misbakhun, rehabilitasi Sungai Petung sangat bermanfaat bagi para petani tambak bandeng dan udang jerak di Blandongan. Sebab, kini risiko banjir berkurang dan petani tambak memperoleh jaminan pasokan air. Oleh karena itu, Ia mengharapkan tambak masyarakat Blandongan bisa kian produktif dan menjadi potensi ekonomi unggulan Pasuruan.

    “Bandeng jerak dari Blandongan ini bisa menjadi ikon kuliner seperti bandeng Gresik. Saya berharap pengusaha lokal mulai mengembangkan restoran khas bandeng jerak agar ekonomi masyarakat terus tumbuh,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jaksa Agung Burhanuddin Rombak Jabatan, 17 Kajati Diganti

    Jaksa Agung Burhanuddin Rombak Jabatan, 17 Kajati Diganti

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin telah melakukan mutasi dan rotasi terhadap 17 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di seluruh Indonesia.

    Hal itu tertuang keputusan Jaksa Agung RI No.854/2025 tanggal 13 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural PNS Kejaksaan RI.

    Dalam surat itu setidaknya ada 73 pejabat yang dirotasi. Kajati yang dimutasi itu misalnya Direktur Penuntutan (Dirtut) Jampidsus Kejagung RI, Sutikno yang kini menjabat Kajati Riau.

    Selanjutnya, Tiyas Widiarto selaku Kabiro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan telah diangkat menjadi Kajati Kalimantan Selatan. Kemudian, Kajati Jawa Tengah diisi Siswanto yang sebelumnya menjabat Kepala Kajati Banten.

    Adapun, nama Kajati Bali Ketut Sumedana juga ikut dirotasi dalam surat keputusan itu. Eks Kapuspenkum Kejagung RI sekarang menjabat sebagai Kajati Sumatra Selatan.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan mutasi ini merupakan hal biasa dalam rangka penyegaran organisasi.

    “Benar bahwa telah beredar adanya sejumlah mutasi di jajaran kejaksaan di mana ini merupakan bagian daripada rotasi dan mutasi jabatan dalam rangka penyegaran organisasi juga bagian dari promosi,” ujar Anang saat dikonfirmasi, Senin (13/10/2025).

    Berikut ini 17 jaksa yang akan menjadi Kajati baru :

    1. Sutikno menjadi Kajati Riau 

    2. Siswanto menjadi Kajati Jawa Tengah 

    3. Jacob Hendrik Pattipeilohy menjadi Kajati Sulawesi Utara

    4. Ketut Sumedana menjadi Kajati Sumatera Selatan

    5. Chatarina Muliana menjadi Kajati Bali

    6. Muhibuddin menjadi Kajati Sumatera Barat

    7. Roch Adi Wibowo menjadi Kajati Nusa Tenggara Timur

    8. Didik Farkhan Alisyahdi menjadi Kajati Sulawesi Selatan

    9. Emilwan Ridwan menjadi Kajati Kalimantan Barat

    10. Bernadeta Maria Erna Elastiyani menjadi Kajati Banten

    11. Hermon Dekristo menjadi Kajati Jawa Barat

    12. Sugeng Hariadi menjadi Kajati Jambi

    13. Tiyas Widiarto menjadi Kajati Kalimantan Selatan

    14. I Gde Ngurah Sriada menjadi Kajati Daerah Istimewa Yogyakarta

    15. Yudi Indra Gunawan menjadi Kajati Kalimantan Utara

    16. Rudy Irmawan menjadi Kajati Maluku

    17. Sufari menjadi Kajati Maluku Utara

  • Hadiri Musda XI DPD Partai Golkar Kota Kediri, Mbak Wali Tekankan Pentingnya Kolaborasi Bangun Daerah

    Hadiri Musda XI DPD Partai Golkar Kota Kediri, Mbak Wali Tekankan Pentingnya Kolaborasi Bangun Daerah

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Kediri. Acara berlangsung di Insumo Palace, Jumat (26/09/2025). Musda dibuka langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Ali Mufthi.

    Dalam sambutannya Mbak Wali mengungkapkan musyawarah daerah menjadi forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan dan konsolidasi internal partai.

    Apalagi Partai Golkar dengan sejarah panjang dan kiprah besar dalam perjalanan Bangsa Indonesia memiliki modal kuat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan. Termasuk di tingkat daerah, khususnya Kota Kediri.

    “Besar harapan kita semua melalui Musda ini akan terpilih pimpinan dan jajaran Partai Golkar yang semakin solid, visioner, dan merangkul semua elemen. Kuat dalam menjaga soliditas internal dan terbuka membangun sinergi dengan pemda serta pemangku kepentingan,” ungkapnya.

    Wali kota termuda ini sadar dalam membangun Kota Kediri yang MAPAN tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi termasuk bersama partai politik yang menjadi mitra strategis pemerintah. Dalam menyerap aspirasi masyarakat dan kepentingan masyarakat.

    Keberadaan partai politik memiliki peran vital dalam memperkuat demokrasi dan menegakkan keadilan sosial. Di Kota Kediri yang saat ini tengah berkembang pesat, peran partai sangat diperlukan untuk menjaga dinamika politik tetap sehat, kondusif dan produktif bagi pembangunan.

    “Kami sampaikan terima kasih atas sinergi yang telah terjalin baik antara Pemkot Kediri dan Partai Golkar. Berbagai masukan konstruktif sangat mendukung kami yang berada di eksekutif dalam membangun Kota Kediri,” tegasnya.

    Turut hadir, Ketua Harian DPD Partai Golkar Jawa Timur Adi Wibowo, Bendahara DPD Golkar Jatim Eko Wahyudi, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Jatim Hery Sugiono, Anggota DPR RI Dapil 6 Heru Tjahjono, Anggota DPRD Jatim Dapil Jatim 8 Hadi Setiawan, Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri Sudjono Teguh, Ketua DPRD Firdaus, perwakilan Forkopimda, perwakilan partai politik, dan tamu undangan lainnya. [nm/ian]

  • Ojek Online Boleh Parkir Gratis di Fasilitas Pemkot Pasuruan

    Ojek Online Boleh Parkir Gratis di Fasilitas Pemkot Pasuruan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Pasuruan resmi menggulirkan kebijakan pembebasan biaya parkir bagi pengemudi ojek online (ojol). Program ini berlaku di seluruh fasilitas milik pemerintah daerah, termasuk rumah sakit dan perkantoran.

    Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, menyebut langkah tersebut diambil setelah mendengar banyak keluhan dari para pengemudi. Mereka kerap harus membayar parkir meski hanya sebentar mengantar penumpang atau barang.

    “Seringkali ojol hanya menurunkan penumpang, tapi tetap diminta bayar parkir. Maka kebijakan ini kami hadirkan agar lebih adil dan membantu para pengemudi,” jelasnya.

    Adi menambahkan, kebijakan serupa juga telah diterapkan di beberapa daerah lain seperti Bangil. Menurutnya, Pasuruan perlu menyesuaikan agar layanan transportasi berbasis aplikasi semakin berkembang.

    “Kalau di rumah sakit, biasanya menit pertama itu gratis. Nah, di Pasuruan kami akan perluas lagi ke semua fasilitas pemerintah,” ungkapnya.

    Kebijakan ini disambut baik oleh para pengemudi ojol yang selama ini merasa terbebani. Biaya parkir kerap mengurangi pendapatan harian mereka yang sebenarnya sudah pas-pasan.

    Ketua Asosiasi Driver Ojek Online Kota Pasuruan, Adhi Nugraha, mengungkapkan permasalahan parkir memang menjadi keluhan utama anggotanya. Ia menilai langkah pemkot ini bisa meringankan beban pengemudi.

    “Kadang dapat order Rp8.000, harus keluar Rp2.000 untuk parkir, jadi yang dibawa pulang cuma Rp6.000. Dengan aturan baru ini jelas sangat membantu,” kata Ugra, sapaan akrabnya.

    Selain soal parkir, asosiasi ojol juga meminta adanya dukungan pemerintah terkait legalitas organisasi. Mereka ingin keberadaan komunitas pengemudi memiliki payung hukum yang jelas.

    “Jika ada masalah seperti kecelakaan atau kejadian lain di lapangan, kami punya posisi yang kuat di bawah naungan pemerintah. Harapan kami, legalitas ini bisa segera difasilitasi,” pungkas Ugra. (ada/but)

  • Wali Kota Pasuruan Ajak Warga Jogo Kota Lewat Sarasehan Kebangsaan

    Wali Kota Pasuruan Ajak Warga Jogo Kota Lewat Sarasehan Kebangsaan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kota Pasuruan menggelar Sarasehan Kebangsaan dan Doa Bersama bertajuk Jogo Kota Pasuruan Aman. Kegiatan ini berlangsung di Halaman Gedung Harmonie pada Minggu (7/9/2025) malam dengan suasana penuh kebersamaan.

    Acara tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga komunitas pemuda. Kehadiran berbagai elemen masyarakat menunjukkan komitmen bersama menjaga kondusifitas kota.

    Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo atau yang akrab disapa Mas Adi, menegaskan pentingnya rasa memiliki terhadap kota. “Kota iki omahe dewe, kudu dijogo bareng-bareng,” ujarnya dalam sambutan.

    Menurutnya, keamanan menjadi pondasi bagi tumbuhnya pembangunan dan kesejahteraan. Ia menekankan bahwa menjaga situasi damai bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan kewajiban seluruh warga.

    “Kota Pasuruan adalah kota kita tercinta, tempat bekerja dan belajar. Tidak akan ada aktivitas ekonomi yang berkembang apabila keamanan tidak terjaga,” kata Mas Adi.

    Ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap bersatu di tengah perbedaan. Di era digital saat ini, warga diminta lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

    “Perbedaan harus menjadi kekuatan, bukan pemecah belah. Mari gunakan media sosial untuk menyebarkan pesan damai,” jelasnya.

    Melalui sarasehan ini, pemerintah berharap tumbuh kesadaran kolektif menjaga lingkungan dan memperkuat kepedulian sosial. Kerja sama dengan aparat keamanan juga diharapkan semakin erat.

    “Mari kita bersinergi untuk menjadikan Kota Pasuruan sebagai kota yang guyub dan harmonis,” pungkas Mas Adi.

    Rangkaian kegiatan berlangsung khidmat dengan doa bersama lintas agama. Semua peserta tampak larut dalam suasana kebersamaan demi terwujudnya Pasuruan yang aman dan damai. [ada/aje]

  • Hadiri Haul KH Abdul Hamid Pasuruan, Wagub Emil Ajak Warga Jaga Kondusivitas

    Hadiri Haul KH Abdul Hamid Pasuruan, Wagub Emil Ajak Warga Jaga Kondusivitas

    Pasuruan (beritajatim.com) – Ribuan umat dari berbagai daerah tumpah ruah di Kota Pasuruan untuk mengikuti haul ke-44 KH Abdul Hamid, Selasa (2/9/2025). Suasana khidmat dan penuh doa terasa sejak awal acara hingga selesai.

    Acara haul ini dihadiri tokoh penting, mulai dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak hingga Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo. Kehadiran pejabat daerah maupun provinsi semakin menambah kekhidmatan jalannya peringatan.

    Dalam sambutannya, Emil menyampaikan pesan agar masyarakat selalu optimistis menyongsong masa depan. “Bangsa ini bisa menjadi lebih baik jika kita bersama-sama menjaga dan merawatnya,” ujarnya.

    Emil juga menyinggung maraknya kabar menyesatkan yang beredar di media sosial. Bahkan kabar tersebut bisa memiliki risiko besar jika masyarakat tidak pintar-pintar dalam menyaring informasi.

    Ia menekankan, penyampaian aspirasi tetap diperbolehkan selama dilakukan dengan bijak. Tak hanya itu, Mas Emil sapaannya juga mengatakan bahwa dirinya memperbolehkan mengkritik, namun tetap dalam prosedur tanpa adanya kericuhan.

    Selain itu, Emil mengingatkan pentingnya menjaga keamanan demi keberlangsungan ekonomi warga. “Kondisi yang tidak kondusif bisa mengganggu penghasilan masyarakat kecil, termasuk para pedagang,” jelasnya.

    Di penghujung sambutannya, Emil mendoakan keberkahan bagi seluruh jamaah yang hadir. “Semoga kita semua mendapat barokah dari Romo KH Abdul Hamid,” pungkasnya.

    Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, juga menegaskan nilai penting dari haul tersebut. “Haul KH Abdul Hamid mengajarkan kita untuk menumbuhkan kebersamaan dan keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

    Mas Adi berharap, momen haul menjadi semangat baru bagi masyarakat Kota Pasuruan. Momentum ini dilakukan untuk terus menjaga persatuan dan ketentraman Kota Pasuruan.

    Setiap tahun, haul KH Abdul Hamid selalu menjadi magnet bagi jamaah dari dalam dan luar kota. Kehadirannya bukan hanya sebagai ajang doa, melainkan juga perekat silaturahmi antarumat. (ada/but)

  • Bendera Merah Putih Kembali Dibawa Kirab Kereta Kencana ke Monas

    Bendera Merah Putih Kembali Dibawa Kirab Kereta Kencana ke Monas

    Jakarta

    Prosesi upacara penurunan bendera Merah Putih dalam rangka peringatan HUT ke-80 RI selesai. Sang Merah Putih kembali dibawa kirab ke Monas, Jakarta Pusat.

    Pantauan detikcom, Minggu (17/8/2025), upacara penurunan Sang Merah Putih dilakukan di Istana Merdeka Jakarta, Jakarta Pusat sore ini. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara penurunan bendera.

    Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara (irup). Sementara itu, bertindak sebagai Komandan upacara penurunan bendera Kolonel PnB Sunar Adi Wibowo.

    Prabowo tampak mengenakan pakaian adat Melayu dilengkapi dengan tanjak berwarna biru. Prabowo berdiri di podium Istana.

    Tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) ‘Indonesia Bersatu’ bertugas melaksanakan upacara penurunan. Sementara pembawa baki Sang Merah Putih yakni Aliah Sakira, dari Provinsi Sulawesi Selatan.

    Setelah itu, bendera Merah Putih kembali dibawa kirab oleh kereta kencana Garuda Prabayaksa dari Istana menuju Monas. Kirab sang Merah Putih dikawal iring-iringan 145 pasukan berkuda.

    Garuda Prabayaksa merupakan gabungan dari dua kata yakni Praba dan Yaksa. Arti Prabayaksa yakni cahaya yang besar atau cahaya yang besar.

    Tak hanya itu, kirab semakin semarak diiringi pasukan drum band. Pasukan drum band mengiringi dari Istana sampai Monas.

    (whn/imk)

  • 10
                    
                        Dituding Menipu sampai Miliaran Rupiah, Koperasi BLN Beri Klarifikasi
                        Regional

    10 Dituding Menipu sampai Miliaran Rupiah, Koperasi BLN Beri Klarifikasi Regional

    Dituding Menipu sampai Miliaran Rupiah, Koperasi BLN Beri Klarifikasi
    Tim Redaksi
    SALATIGA, KOMPAS.com
    – Pengelola
    Koperasi Bahana Lintas Nusantara
    (BLN) buka suara terkait polemik yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.
    Kuasa hukum BLN,
    Muhammad Sofyan
    dan Hendri Adi Wibowo, menegaskan bahwa BLN adalah koperasi yang berbadan hukum.
    “Jadi kami tidak pernah menyatakan sebagai lembaga investasi dan lainnya, BLN adalah koperasi di bawah kementerian dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jawa Tengah, karena itu kami tunduk dan patuh pada UU Koperasi,” kata Sofyan di kantor Sofyan Hendri & Partner Salatiga, Kamis (5/6/2025).
    Sofyan mengungkapkan
    produk BLN
    adalah Sijangkung, Sipintar, Siindah, Simapan, dan Sirutplus.
    “Dari produk tersebut, yang paling banyak anggotanya adalah Sipintar dengan bunga 4,17 persen per bulan,” ujarnya.
    Dikatakan, BLN telah membuka layanan tersebut sejak Januari 2019.
    “Sejak saat itu kami memberikan keuntungan kepada seluruh anggota sebesar Rp 2,9 miliar per hari, atau per bulan mencapai Rp 90 miliar untuk 109.000 bilyet atau sertifikat kepada anggota di lima produk BLN tersebut,” kata Sofyan.
    Menurut Sofyan, pada Maret 2025, pengurus BLN mengambil kebijakan mengonversi keanggotaan dari Sipintar ke Sijangkung dengan bunga 2 persen.
    “Sosialisasi tersebut disampaikan kepada anggota pada 17 Maret 2025, dan bagi sebagian anggota, konversi ini dipermasalahkan,” ujarnya.
    “Karena konversi tersebut, sebagian anggota mengambil langkah hukum. Kami menghargai itu sebagai hak warga negara. Termasuk ada juga yang melakukan class action dari anggota pemegang Sipintar, untuk anggota yang merasa dirugikan bisa menggunakan mekanisme tersebut,” kata Sofyan.
    Sofyan mengakui ada audit terkait kondisi di BLN. Audit itu adalah bagian dari tertib administrasi dan juga kondisi hukum yang terjadi.
    “Itu agar tidak tumpang tindih, termasuk tolok ukur keuntungan yang sudah dibagikan ke anggota,” kata dia.
    “Memang ada keterlambatan pembayaran, tapi juga ada yang masih dibayar rutin. Kami tidak lari dari tanggung jawab ini,” ujar Sofyan.
    BLN, kata Sofyan, juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi. Hasilnya, yakni secepatnya diminta untuk melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai bagian upaya percepatan recovery BLN.
    “Itu menjadi forum tertinggi pengambilan keputusan di koperasi,” ujarnya.
    Sebelumnya, delapan anggota Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN) resmi mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Salatiga pada Rabu (28/5/2025).
    Gugatan tersebut dilayangkan atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak koperasi terkait keputusan sepihak mengonversi program simpanan anggota.
    Kuasa hukum penggugat, Nirwan Kusuma, mengatakan bahwa class action diajukan karena kerugian yang dialami anggota bersifat masif dan menyangkut kepentingan hukum yang sama.
    “Kami menilai BLN telah melakukan perbuatan melawan hukum karena keputusan sepihak yang dilakukan pihak koperasi,” ujar Nirwan, Sabtu (31/5/2025).
    Menurut Nirwan, total anggota Koperasi BLN mencapai sekitar 40.000 orang dengan akumulasi modal yang disetorkan mencapai Rp 3,1 triliun. Permasalahan muncul setelah dikeluarkannya Surat No. 04.111/BLN/III/2025 tertanggal 17 Maret 2025.
    “Di surat tersebut disampaikan anggota yang mengikuti program Sipintar yang berbunga 4,17 persen per bulan akan dikonversi ke Sijangkung dengan bunga sebesar 2 persen per bulan,” ungkapnya.
    Tak hanya bunga yang dipangkas, anggota juga mengeluhkan keterlambatan pembayaran hingga tidak bisa menarik dana mereka yang telah disetorkan.
    “Kerugian anggota tidak hanya karena penurunan bunga tersebut, tapi juga keterlambatan bayar. Bahkan anggota yang akan menarik dananya sampai sekarang tidak bisa,” tegas Nirwan.
    Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Sultan Bima Sakti, menjelaskan bahwa pihak BLN berdalih kesulitan keuangan terjadi akibat penundaan pembayaran oleh mitra usaha serta dampak perekonomian global.
    “BLN ini kan koperasi pemasaran yang kemudian melakukan kerja sama dengan pemerintah dan swasta, unit usahanya ada berbagai macam seperti trading dan tambang emas,” jelas Sultan.
    Anggota koperasi, lanjutnya, berasal dari berbagai latar belakang seperti karyawan swasta, pensiunan, hingga perangkat desa, dengan nilai simpanan bervariasi.
    “Mereka menyetor ke BLN minimal Rp 1,2 juta hingga miliaran. Asal uang tersebut ada yang berutang di lembaga keuangan lain, sehingga saat ada konversi di BLN dengan bunga lebih rendah, banyak yang tidak bisa mengangsur,” ujarnya.
    Sultan, bersama kuasa hukum lainnya Ibnu Rosyadi dan Aditya Cahyo, menegaskan bahwa gugatan ini bertujuan agar BLN mengembalikan modal dan bunga yang dijanjikan.
    “Kami berjuang untuk mengembalikan hak-hak anggota BLN yang memiliki kepentingan hukum yang sama,” pungkasnya.
    (Penulis: Dian Ade Permana I Editor: Ihsanuddin)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wali Kota Pasuruan Tekankan Peran Penting Relawan SIBAT Hadapi Ancaman Banjir

    Wali Kota Pasuruan Tekankan Peran Penting Relawan SIBAT Hadapi Ancaman Banjir

    Pasuruan (beritajatim.com) – Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, menegaskan peran vital relawan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) dalam menghadapi ancaman banjir yang rawan terjadi di wilayahnya. Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Orientasi Relawan SIBAT Kota Pasuruan Tahun 2025 yang digelar di Aula Kantor PMI Kota Pasuruan.

    Sebanyak 25 relawan dari berbagai kelurahan mengikuti pelatihan yang mencakup materi teori dan simulasi lapangan. Para pemateri berasal dari PMI Kabupaten Malang.

    Mas Adi, sapaan akrab Wali Kota sekaligus Ketua PMI Kota Pasuruan, menyebut karakteristik geografis kota yang dikelilingi pantai dan tiga sungai besar membuat banjir menjadi bencana yang kerap mengintai, terutama saat musim hujan.

    “Struktur Kota Pasuruan ini dikelilingi oleh pantai dan tiga sungai besar yang sering meluap saat musim penghujan,” ujarnya dalam sambutan.

    Menurutnya, kehadiran relawan SIBAT menjadi bagian penting dalam strategi penanggulangan bencana berbasis komunitas. Ia mendorong peserta untuk serius mengikuti pelatihan agar mampu memahami konsep penyelamatan air (Water Rescue) dan pemetaan potensi bencana secara menyeluruh.

    “PMI harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan menjadi bagian dari solusi persoalan bencana,” tegasnya.

    Selain penyampaian materi, peserta juga mengikuti simulasi nyata terkait penanganan darurat seperti banjir, gempa, dan kebakaran. Hal ini bertujuan meningkatkan kecepatan dan ketepatan respons relawan di lapangan.

    Mas Adi mengingatkan bahwa potensi bencana terus berkembang, sehingga peningkatan kapasitas relawan tidak boleh berhenti.

    “Penguatan kapasitas harus tetap dilakukan karena kebencanaan juga mengalami dinamika,” tambahnya.

    Ia menutup sambutannya dengan menekankan bahwa relawan SIBAT bukan sekadar pelengkap, melainkan ujung tombak dalam sistem mitigasi dan penanggulangan bencana di lingkungan masing-masing.

    “Kita ingin setiap lingkungan punya ujung tombak yang siap turun tangan saat bencana datang,” tandasnya. [ada/beq]