Xcloud.id

Tag: Adi Wibowo

  • Terpidana di NTT Bisa Dihukum Cuma Kerja Sosial, Aturan Berlaku Mulai 2026

    Terpidana di NTT Bisa Dihukum Cuma Kerja Sosial, Aturan Berlaku Mulai 2026

    Liputan6.com, Jakarta – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan memberlakukan hukuman pidana kerja sosial (PKS) bagi pelaku tindak pidana ringan. Aturan ini berlaku mulai tahun 2026. Dengan demikian, seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan pidana oleh hakim, dihukum kerja sosial seperti membersihkan fasilitas umum dan penghijauan.

    “Nantinya pelaku tindak pidana ringan tidak akan dijauhkan dari kehidupan sosialnya, melainkan diarahkan untuk memperbaiki kesalahan melalui kerja bermanfaat bagi lingkungan, seperti kebersihan fasilitas umum dan penghijauan,” kata Kasi Penkum Kejati NTT Raka Putra Dharmana, Kupang NTT, Selasa (16/12/2025).

    Untuk merealisasikan hukuman ini Kejati menggandeng Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan semua kepala daerah, menandatangani nota kesepahaman.

    Raka menegaskan, ruang lingkup kerja sama ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, hingga pengawasan pelaku.

    Ia mengaku rencana pelibatan lintas sektor juga mendapat dukungan dari PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) yang berperan dalam aspek pengembangan sumber daya manusia serta tanggung jawab sosial.

    “Melalui kolaborasi ini, diharapkan terbentuk model implementasi hukum yang tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah di Nusa Tenggara Timur,” lanjutnya.

    Kajati NTT, Rich Adi Wibowo mengatakan, PKS merupakan langkah transformasi hukum yang lebih restoratif dan rehabilitatif.

    Menurut dia, dalam pelaksanaan PKS, kejaksaan membutuhkan kerja sama dan partisipasi seluruh stakeholder terutama dari Pemerintah Provinsi NTT maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

    “Tentunya nanti kita tunggu petunjuk yang sedang digodok oleh Jampidum sehingga nanti pelaksananya kita melibatkan Pemerintah Daerah,” jelas Adi Wibowo.

    Dia menyakini, kehadiran KUHP yang baru terkait UU No. 1 Tahun 2023 akan merubah wajah tatanan hukum yang akan membawa dampak pemulihan sosial bagi pelaku pidana. Ia memastikan penerapan hukum kerja sosial bakal berjalan adil dan konsisten.

    “Kita tetap junjung tinggi martabat pelaku, disertai pembinaan untuk mendorong perubahan sikap dari setiap pelaku pidana,” tegasnya.

    Ia menambahkan, lokasi dan jenis kerja sosial harus dipilih secara selektif agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat, seperti perbaikan fasilitas umum, kegiatan lingkungan hidup, serta layanan sosial yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

    Sementara itu, Gubernur NTT Melki Lakalena menyampaikan Pemerintah Provinsi maupun 21 Kabupaten Kota mendukung penerapan pemidanaan kerja sosial, yang akan diberlakukan pada tahun 2026 mendatang.

    Ia mengatakan, pemerintah daerah tinggal menunggu petunjuk pelaksanaan baik dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi.

    “Kita tunggu saja petunjuk teknis pelaksanaannya,” ujar Melki.

    Menurutnya, rencana pelibatan Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrida) dalam program tersebut masih akan dibahas lebih lanjut sebelum diterapkan di NTT.

    Ia menyebutkan, kerja sama ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan paradigma penegakan hukum yang inklusif.

    “Pendekatan ini merupakan simbol transformasi dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif (pemulihan),” pungkasnya.

  • Djoko Prihatin Terpilih Jadi Ketua Golkar Kota Malang, Ali Mufthi Beri Pesan Khusus

    Djoko Prihatin Terpilih Jadi Ketua Golkar Kota Malang, Ali Mufthi Beri Pesan Khusus

    Surabaya (beritajatim.com) – Musda Xl Partai Golkar Kota Malang berhasil memilih ketua baru Djoko Prihatin masa bhakti 2025-2030, melalui mekanisme aklamasi. Djoko lolos dalam pencalonan dengan 50 persen dukungan.

    Dua calon lainya Rudy Nugroho hanya mendapat 10 persen dukungan dan Abah Anton muncul sebagai calon tanpa ada dukungan sehingga dinyatakan tidak lolos. Musda Xl berlangsung di Kantor DPD Golkar Jawa Timur pada Minggu (14/12/2025).

    Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, menegaskan pentingnya konsolidasi yang inklusif dan merangkul seluruh elemen partai dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Malang. Menurutnya, kepemimpinan Golkar ke depan tidak boleh terjebak dalam polarisasi kelompok, melainkan harus mencerminkan konfigurasi partisipasi politik masyarakat Kota Malang secara menyeluruh.

    Ali Mufthi menyampaikan bahwa ketua DPD Golkar Kota Malang yang terpilih, Djoko Prihatin, harus mampu mengakomodasi seluruh fungsionaris, unsur ormas, tokoh keagamaan, hingga kepengurusan yang ada saat ini. Ia menekankan tidak boleh ada dikotomi “in group” dan “out group” dalam tubuh partai.

    “Ketua terpilih harus bisa merangkul semuanya. Konsolidasi itu kuncinya,” tegasnya di Surabaya.

    Lebih lanjut, Ali Mufthi menekankan bahwa konsolidasi tidak sekadar menyatukan struktur, tetapi juga menyatukan visi dan platform partai. Ketua terpilih diharapkan mampu membuka ruang publik untuk menyampaikan visi, misi, dan platform Partai Golkar secara jelas, sehingga dapat berdialektika dengan kebutuhan riil masyarakat Kota Malang. “Golkar harus hadir menyerap persoalan rakyat dan menjawabnya dengan pikiran serta aksi-aksi strategis,” ujarnya.

    Dalam konteks target politik, Ali Mufthi menyebutkan bahwa Golkar Jawa Timur menargetkan penambahan kursi DPRD di Kota Malang. “Minimal nambah dua kursi,” katanya optimistis. Target tersebut dinilai realistis apabila konsolidasi internal berjalan solid dan platform partai mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

    Terkait dinamika Musda Golkar di Jawa Timur, Ali Mufthi mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat enam daerah yang belum melaksanakan Musda. Enam daerah tersebut antara lain wilayah Madura, Banyuwangi, dan Kabupaten Pasuruan. Ia optimistis seluruh rangkaian Musda akan tuntas pada Januari mendatang. “Insyaallah Januari tuntas,” ujarnya.

    Ali Mufthi juga menaruh perhatian besar pada komposisi kepengurusan Golkar ke depan. Ia menegaskan bahwa regenerasi menjadi garis kebijakan partai. Formatur tingkat provinsi diarahkan untuk memastikan keterlibatan generasi muda sebesar 40 hingga 50 persen dalam struktur kepengurusan.

    Selain itu, keterwakilan perempuan minimal 30 persen tetap menjadi komitmen sesuai amanat undang-undang.

    “Anak-anak muda adalah masa depan partai. Karena itu, keterlibatan mereka harus signifikan, disertai dengan peran perempuan yang kuat,” pungkas Ali Mufthi.

    Dengan konsolidasi inklusif, kepemimpinan yang visioner, serta komposisi kepengurusan yang progresif, DPD Golkar Jawa Timur berharap Golkar Kota Malang mampu tampil solid dan kompetitif menghadapi agenda politik ke depan.

    Usai terpilih, Djoko Prihatin menyatakan dinamika Musda Golkar Kota Malang sangat tinggi. Namun ini akan menjadikan Golkar Kota Malang ke depan akan lebih maju. Pihaknya berjanji peningkatan dari 6 kursi menjadi 8 kursi pada Pemilu 2029.

    Di tengah dinamika politik Kota Malang dimana hampir semua partai menggunakan sistem penunjukkan dalam menentukan ketuanya, Golkar masih menganut demokrasi sangat luar biasa dengan mekanisme pemilihan. Sebab itu, saya janji akan merangkul semua demi kekompakan, kesatuan dan persatuan

    Musda Xl yang dibuka Ketua DPD Ali Mufthi ditutup ketua harian Adi Wibowo (Walikota Pasuruan. (tok/but)

  • UHC Kota Pasuruan Hanya Terpenuhi 40% dari Dana Cukai, Layanan Kesehatan Terancam Terdampak

    UHC Kota Pasuruan Hanya Terpenuhi 40% dari Dana Cukai, Layanan Kesehatan Terancam Terdampak

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemkot Pasuruan menghadapi tekanan serius setelah dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) dipangkas hingga 50%. Pemotongan anggaran ini memengaruhi banyak sektor, terutama layanan kesehatan masyarakat.

    Program Universal Health Coverage (UHC) menjadi salah satu sektor yang paling terimbas karena pembiayaannya selama ini turut disokong DBHCT. Namun kini hanya sekitar 40 persen kebutuhan UHC yang bisa ditopang dari dana tersebut.

    Kondisi ini membuat pemerintah kesulitan menjaga stabilitas pembiayaan layanan kesehatan yang selama ini berkontribusi besar bagi warga berpenghasilan rendah. Anggaran DBHCT yang tersisa dinilai sudah tidak sebanding dengan kebutuhan riil masyarakat.

    Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, menyampaikan bahwa pemkot tidak punya pilihan selain menyesuaikan anggaran dengan penurunan drastis DBHCT. “Dari 32 miliar menjadi 16 miliar, dan mau tidak mau ini berdampak langsung pada UHC karena alokasinya hanya 40 persen dari DBHCT,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa pemkot tidak dapat menyalurkan dana seenaknya karena semua penggunaan DBHCT dibatasi peraturan Menteri Keuangan. “Kami ingin membantu lebih luas, tetapi regulasi dan keterbatasan fiskal membuat pelayanan kepada masyarakat jelas ikut terganggu,” ujar Adi.

    Penyesuaian anggaran juga memaksa pemkot merombak kegiatan pada sektor lain demi menutupi defisit yang semakin besar. Sementara itu risiko penurunan kualitas layanan kesehatan menjadi kekhawatiran paling menonjol di kalangan masyarakat.

    Tanpa tambahan dukungan anggaran dari pusat, UHC diprediksi akan semakin sulit menjangkau seluruh warga yang membutuhkan perlindungan kesehatan. Pemerintah daerah menilai beban fiskal 2025 jauh lebih berat karena total APBD kini hanya sekitar Rp905 miliar, turun tajam dari sebelumnya. (ada/ted)

  • 301 Warga Berpenghasilan Rendah di Kota Pasuruan Terima Bantuan Usaha dari DBHCHT 2025

    301 Warga Berpenghasilan Rendah di Kota Pasuruan Terima Bantuan Usaha dari DBHCHT 2025

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemkot Pasuruan menyalurkan bantuan usaha non-tunai bagi 301 warga berpenghasilan rendah untuk memperkuat ekonomi keluarga melalui program DBHCHT 2025.

    Penyaluran bantuan usaha bagi warga berpenghasilan rendah kembali dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Sosial. Sebanyak 301 penerima manfaat berasal dari empat kecamatan dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan asesmen kebutuhan.

    Program tersebut didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025. Pemerintah menilai alokasi dana ini tepat untuk mendukung masyarakat yang ingin mengembangkan usaha rumahan, khususnya kelompok rentan yang membutuhkan akses permodalan produktif.

    Bantuan diberikan bukan dalam bentuk uang tunai, tetapi perlengkapan usaha yang bisa langsung digunakan. Pendekatan ini ditujukan agar penerima mampu mengolah bantuan secara mandiri sekaligus mendorong keberlanjutan usaha.

    Jenis bantuan yang diterima pun beragam, menyesuaikan profesi dan bidang usaha masing-masing warga. Mulai dari gerobak, mesin jahit, mesin obras, kompor, hingga peralatan usaha rumahan lainnya, semuanya dipilih berdasarkan asesmen kebutuhan agar tidak ada bantuan yang terabaikan.

    Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, menegaskan bahwa program ini dirancang untuk menguatkan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. “Kami memberikan kail, bukan ikan, agar bantuan ini menjadi modal usaha dan mendorong kemandirian warga,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa pemerintah ingin mencegah munculnya kemiskinan baru akibat keterbatasan penghasilan. “Harapannya bantuan ini bisa mencegah kerentanan dan meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga,” tambah Adi.

    Pemkot juga memastikan pemantauan berkala akan dilakukan untuk melihat perkembangan usaha yang dibangun penerima bantuan. Melalui langkah ini, Dinas Sosial menargetkan tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. [ada/beq]

  • Tiga Pembobol Toko Asal Surabaya Ditangkap di Jombang, Beraksi di Beberapa Lokasi

    Tiga Pembobol Toko Asal Surabaya Ditangkap di Jombang, Beraksi di Beberapa Lokasi

    Jombang (beritajatim.com) – Tiga pria asal Surabaya yang tergabung dalam komplotan pembobol toko berhasil diamankan oleh petugas Polsek Diwek, Kabupaten Jombang. Ketiganya, yaitu MS (42), MI (37), dan MT (31), ditangkap secara berantai setelah terlibat dalam serangkaian aksi pencurian di sejumlah toko di wilayah Jombang.

    Dalam menjalankan aksinya, mereka menyewa indekos di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, Jombang, sebagai tempat persinggahan.

    Menurut Kapolsek Diwek, AKP Darul Huda, penangkapan bermula dari hasil penyelidikan atas laporan dari seorang pemilik toko di kawasan Pasar Bandung, Kecamatan Diwek.

    “Awalnya kita tangkap satu orang. Hasil pemeriksaan mengembang ke tiga orang pelaku. Mereka sudah beraksi di lebih satu TKP (Tempat Kejadian Perkara). Terakhir di sebuah toko Kawasan Pasar Bandung Kecamatan Diwek,” ungkapnya, Kamis (20/11/2025).

    Tiga pelaku ini diketahui membagi peran dalam menjalankan aksinya. Dua orang di antaranya bertugas menjebol pintu toko dan mengambil barang-barang berharga, sementara satu orang lainnya bertugas mengawasi situasi sekitar.

    Para pelaku melakukan aksinya dengan modus membobol pintu toko untuk kemudian menguras sejumlah barang, termasuk 25 kaleng rokok Surya, berbagai jenis rokok, uang tunai senilai Rp500.000, serta 12 box korek tokai. Kerugian yang dialami pemilik toko diperkirakan mencapai sekitar Rp4.000.000.

    Terungkapnya identitas ketiga pelaku berawal dari rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi mereka di toko di Desa Bandung. Setelah mendapatkan laporan dari pemilik toko, Budi Adi Wibowo, polisi segera melanjutkan penyelidikan.

    Tak lama setelah itu, warga di Pasar Cukir, Kecamatan Diwek, memergoki para pelaku yang beredar di pasar dan menyerahkan mereka kepada pihak berwajib.

    “Sesuai rekaman CCTV, para pelaku yang sedang berkeliling di pasar tersebut identik dengan rekaman CCTV pencurian di toko Desa Bandung. Oleh warga akhirnya diserahkan ke polisi. Hasil pemeriksaan mengembang, pelaku juga beraksi pada 14 November 2025 di sebuah toko Desa Cukir Kecamatan Diwek. Dari situ juga diketahui bahwa mereka berjumlah tiga orang. Semuanya sudah kita amankan,” tambah AKP Darul Huda.

    Saat ini, ketiga pelaku sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas kepolisian. Kasus ini masih dalam pengembangan, dan petugas terus mendalami kemungkinan adanya toko lain yang menjadi sasaran aksi komplotan ini. [suf]

  • Komplotan Pencuri di Pasar Bandung Jombang Terekam CCTV, Kerugian Capai Rp4 Juta

    Komplotan Pencuri di Pasar Bandung Jombang Terekam CCTV, Kerugian Capai Rp4 Juta

    Jombang (beritajatim.com) – Aksi pencurian terjadi di Pasar Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, pada Selasa, 18 November 2025, sekitar pukul 14.00 WIB.

    Komplotan pelaku yang berjumlah tiga orang berhasil membobol sebuah toko yang terletak di pasar tersebut. Aksi mereka terekam jelas dalam rekaman CCTV, yang kini menjadi barang bukti utama dalam penyelidikan.

    Menurut keterangan Kapolsek Diwek AKP Darul Huda, pelaku sudah diamankan. Namun, pihak kepolisian masih melakukan pengembangan lebih lanjut. “Pelaku sudah kita amankan. Namun saat ini masih kita lakukan pengembangan dan pendalaman. Karena aksi komplotan ini bukan hanya satu TKP (Tempat Kejadian Perkara),” ujar Darul Huda dalam wawancara pada Rabu, 19 November 2025.

    Komplotan pencuri ini diketahui menggunakan alat pemotong baja untuk membobol toko milik Budi Adi Wibowo, seorang wiraswasta yang tinggal di Desa Bandung, Diwek, Jombang. Toko yang dibobol ini menyimpan berbagai barang dagangan, termasuk rokok jenis Surya.

    Para pelaku mengambil sejumlah barang, antara lain 25 kaleng rokok Surya, beberapa jenis rokok lainnya, uang tunai sebesar Rp500.000, serta 12 box korek tokai.

    Modus operandi yang digunakan pelaku cukup terorganisir. Setelah memarkir sepeda motor jenis Honda PCX dan Honda Beat di parkiran pasar, ketiga pelaku berjalan menuju toko yang menjadi sasaran.

    Menggunakan gunting baja, mereka membuka pintu dan mencuri berbagai barang dagangan. Semua barang curian dimasukkan ke dalam kantong kresek hitam, lalu mereka kembali ke parkiran dan melarikan diri dengan membawa barang hasil curian tersebut.

    Pihak kepolisian yang menerima laporan dari pemilik toko, Budi Adi Wibowo, segera menindaklanjuti dengan penyelidikan lebih lanjut. Kerugian yang dialami pelapor diperkirakan mencapai Rp4.000.000. Saat ini, penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap lebih banyak fakta terkait aksi pencurian ini. [suf]

  • Kesal Dituduh Pakai Narkoba, Pria di Paser Bacok Kakak Adik Pakai Parang

    Kesal Dituduh Pakai Narkoba, Pria di Paser Bacok Kakak Adik Pakai Parang

    Paser –

    Seorang pria di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Kaltim) berinisial S (25) ditangkap polisi usai membacok dua remaja berinisial W (19) dan adiknya yang masih di bawah umur. Aksi itu dilakukan lantaran pelaku kesal diejek keduanya sebagai pengguna narkoba.

    “Kejadian dipicu karena tersangka kesal kedua korban kakak beradik yang sering diejek serta diomongin ke orang lain kalau pelaku pengguna narkoba,” kata Kapolres Paser AKBP Novy Adi Wibowo dilansir detikKalimantah, Selasa (18/11/2025).

    Peristiwa terjadi di Jalan Pelopor, Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot pada Minggu (16/11) pukul 02.00 Wita. Pelaku ditangkap pada pagi harinya, sekira pukul 07.00 Wita.

    Pelaku membacok kedua korban menggunakan sebilah parang. Korban W mengalami luka di pergelangan tangan kiri hingga hampir putus, sementara adiknya mengalami luka bacok di bagian siku kanan.

    “Keduanya mengalami luka serius dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Panglima Sebaya,” ungkapnya.

    (wnv/wnv)

  • Pemkot Pasuruan dan BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Rp230 Juta kepada Ahli Waris Pegawai PUPR

    Pemkot Pasuruan dan BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Rp230 Juta kepada Ahli Waris Pegawai PUPR

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Pasuruan terus memperkuat komitmen dalam memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di wilayahnya.

    Wujud nyata komitmen itu terlihat dari penyerahan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada ahli waris pegawai Dinas PUPR, Irwan Zakariyah.

    Santunan senilai total Rp230.036.980 tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, di kediaman almarhum di Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Senin (3/11/2025). Momen ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara Pemkot Pasuruan dan BPJS Ketenagakerjaan.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Adi Wibowo menyebut bahwa pemerintah harus hadir dalam memberikan perlindungan bagi pekerja di semua sektor. Ia menegaskan bahwa setiap tenaga kerja, baik ASN maupun non-ASN, berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

    “Kami ingin memastikan seluruh pekerja di Kota Pasuruan mendapatkan perlindungan. Risiko kerja bisa datang kapan saja, dan negara harus hadir memberikan kepastian bagi keluarga yang ditinggalkan,” ujar Adi.

    Ia berharap, santunan ini dapat membantu keluarga almarhum terutama dalam kebutuhan pendidikan anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Selain itu, Adi menyebut momen ini memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi kesejahteraan tenaga kerja.

    “Semoga santunan ini bisa meringankan beban keluarga dan menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya perlindungan sosial tenaga kerja,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pasuruan, **Sulistijo N. Wirjawan**, menjelaskan bahwa program JKK tidak hanya melindungi selama masa kerja, tetapi juga memberikan manfaat penuh hingga pasca kejadian. Ia menyebut Irwan Zakariyah telah terdaftar sejak Februari 2020 dan mengalami kecelakaan kerja berat.

    “Beliau mengalami kelumpuhan saraf dari pusar hingga tubuh bagian bawah akibat kecelakaan kerja. Karena itu, seluruh manfaat JKK kami salurkan kepada ahli warisnya,” terang Sulis.

    Menurutnya, total santunan tersebut meliputi beberapa komponen, antara lain santunan cacat, kompensasi tidak masuk kerja, santunan berkala, dan beasiswa untuk anak korban. Nilai totalnya mencapai Rp230 juta lebih, yang diharapkan bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh keluarga.

    “Kami berharap momentum ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan ini bukan sekadar formalitas, tapi jaring pengaman bagi kesejahteraan pekerja dan keluarganya,” pungkas Sulis. (ada/ted)

  • TKD Disunat, Pemkot Pasuruan Rasionalisasi Anggaran 2026 Tanpa Ganggu Pelayanan Publik

    TKD Disunat, Pemkot Pasuruan Rasionalisasi Anggaran 2026 Tanpa Ganggu Pelayanan Publik

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan mulai melakukan rasionalisasi anggaran untuk tahun 2026 setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah. Pemangkasan ini berdampak langsung pada kemampuan fiskal kota, termasuk terhadap besaran tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi aparatur sipil negara.

    Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pasuruan, Mochammad Amien, mengatakan seluruh perangkat daerah saat ini tengah menyesuaikan kegiatan agar sejalan dengan kondisi keuangan terkini. “Pemangkasan dana transfer ini memang cukup signifikan, sehingga kami harus menyesuaikan seluruh program kerja. Fokus utama adalah menjaga agar kegiatan prioritas tetap terlaksana,” ujar Amien.

    Ia menjelaskan, sektor pembangunan fisik menjadi salah satu yang paling terdampak karena sejumlah proyek infrastruktur kemungkinan akan ditunda atau dikurangi skalanya. Selain itu, belanja operasional dan TKD ASN juga menjadi sasaran efisiensi.

    “Kalau biasanya rapat ada nasi kotak, tahun depan tidak ada. Kami akan tekan biaya seminimal mungkin tanpa mengganggu jalannya pemerintahan,” jelas Amien.

    Amien menegaskan, meski ada penyesuaian TKD, hak-hak dasar ASN tetap dijaga agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Ia menambahkan bahwa pembahasan final terkait penyesuaian anggaran akan dilakukan bersama DPRD Kota Pasuruan pada awal November 2025. “Saat ini masih proses, termasuk penghitungan SILPA yang juga berpengaruh pada penyusunan APBD,” terangnya.

    Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo mengungkapkan, pemangkasan dana transfer dari pusat mencapai Rp124 miliar dari total proyeksi Rp700 miliar. Selain itu, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) juga dipotong hingga 50 persen, dari Rp32 miliar menjadi Rp16 miliar.

    “Walaupun kapasitas fiskal berkurang, kami tetap prioritaskan pelayanan publik dan program sosial. Pemerintah tidak boleh berhenti melayani masyarakat hanya karena anggaran terbatas,” tegas Wali Kota Adi Wibowo.

    Adi menegaskan, efisiensi ini tidak akan menghambat pelaksanaan program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan warga. Pemkot Pasuruan berkomitmen menjaga stabilitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebersihan agar tetap berjalan maksimal.

    “Roda pemerintahan harus tetap bergerak, karena masyarakat menunggu pelayanan terbaik. Kami akan memastikan efisiensi tidak mengorbankan kebutuhan publik,” pungkasnya. [ada/beq]

  • Jaksa Agung Lantik 17 Kajati, Dirtut Jampidsus Sutikno jadi Kajati Riau

    Jaksa Agung Lantik 17 Kajati, Dirtut Jampidsus Sutikno jadi Kajati Riau

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin resmi melantik 17 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di sejumlah wilayah Indonesia pada Kamis (23/10/2025).

    Burhanuddin mengatakan kepada pejabat yang telah dilantik agar bisa menunjukkan dedikasi dan meningkatkan kinerja saat mengemban tugas baru sebagai korps Adhyaksa.

    “Pergantian pejabat juga merupakan hal yang wajar dalam rangka penyesuaian dan peningkatan kinerja institusi,” ujar Burhanuddin dalam amanatnya saat pelantikan, di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Kemudian, Burhanuddin meminta agar Kajati yang baru dilantik bisa berani dalam memberantas tindak pidana korupsi (Tipikor) di masing-masing wilayah yang dipimpinnya.

    Tak hanya tindakan tegas, orang nomor satu di korps Adhyaksa itu meminta agar Kajati jajaran bisa melakukan langkah mitigasi dan perbaikan tata kelola agar korupsi bisa benar-benar ditekan.

    “Segera optimalkan penanganan perkara tindak pidana korupsi di masing-masing wilayah satuan kerja [Kejati, Kejari, sampai dengan Cabjari],” pungkasnya.

    Berikut ini daftar pejabat kejati yang dilantik Kamis (23/10/2025) 

    1. Sutikno sebagai Kajati Riau 

    2. Ketut Sumedana sebagai Kajati Sumatera Selatan 

    3. Hermon Dekristo sebagai Kajati Jawa Barat 

    4. Sufari sebagai Kajati Maluku Utara 

    5. Jacop Hendrik Pattipeilohy sebagai Kajati Sulawesi Utara 

    6. Bernadeta Maria Erna Elastiyani sebagai Kajati Banten 

    7. I Gde Ngurah Sriada sebagai Kajati DI Yogyakarta 

    8. Rudy Irmawan sebagai Kajati Maluku 

    9. Roch Adi Wibowo sebagai Kajati Nusa Tenggara Timur 

    10. Sugeng Hariadi sebagai Kajati Jambi 

    11. Didik Farkhan Alisyahdi sebagai Kajati Sulawesi Selatan 

    12. Muhibuddin sebagai Kajati Sumatera Barat 

    13. Chatarina Muliana sebagai Kajati Bali 

    14. Yudi Indra Gunawan sebagai Kajati Kalimantan Utara 

    15. Tiyas Widiarto sebagai Kajati Kalimantan Selatan 

    16. Emilwan Ridwan sebagai Kajati Kalimantan Barat 

    17. Siswanto sebagai Kajati Jawa Tengah