Xcloud.id

Tag: Adi Sutarwijono

  • Pencopotan Adi Sutarwijono, Pakar Unair: PDIP Sedang Berbenah Hadapi Dinamika Politik ke Depan

    Pencopotan Adi Sutarwijono, Pakar Unair: PDIP Sedang Berbenah Hadapi Dinamika Politik ke Depan

    Surabaya (beritajatim.com) – Pencopotan Adi Sutarwijono dari jabatan Ketua DPC PDIP Surabaya dinilai sebagai bagian dari mekanisme internal dan strategi pembenahan partai jelang dinamika politik ke depan.

    Hal itu disampaikan Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair), Suko Widodo, menanggapi keputusan DPP PDIP yang membebastugaskan Adi Sutarwijono lewat Surat Keputusan tertanggal 30 April 2025.

    “Saya kira ini persoalan internal organisasi. PDIP punya mekanisme dalam pengelolaan organisasi,” kata Suko saat dihubungi, Sabtu (3/5/2025).

    Menurutnya, pencopotan ini tak semata soal individu, namun juga menjadi bagian dari langkah antisipatif PDIP dalam menghadapi situasi politik yang terus berkembang. “Ini kemungkinan juga berkaitan dengan masa depan PDIP dalam mengantisipasi situasi politik saat ini dan ke depan,” ujarnya.

    Sebelumnya, DPP PDIP menyebut penurunan jumlah kursi PDIP di DPRD Surabaya dari 15 menjadi 11 kursi sebagai salah satu alasan evaluasi kepengurusan DPC. Menanggapi hal itu, Suko menyebut penurunan suara PDIP di Surabaya tidak bisa dilepaskan dari banyak faktor, baik internal maupun eksternal.

    “Pemilu 2024 sangat anomali. Tentu banyak faktor yang menyebabkan penurunan perolehan suara PDIP. Di luar problem internal, faktor eksternal juga berpengaruh. Partai politik lain juga berupaya maksimal. Jadi faktornya beragam,” jelasnya.

    Ia menekankan, langkah DPP PDIP mencopot sejumlah pengurus menunjukkan bahwa partai berlambang banteng itu sedang melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat posisi dalam kontestasi politik mendatang.

    “Poin yang bisa disimpulkan bahwa PDIP memang sedang berbenah menghadapi kompetisi politik ke depan,” tutup Suko.

    Sebelumnya, DPP PDIP juga menunjuk Yordan M Batara-Goa sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPC PDIP Surabaya selama tiga bulan ke depan untuk memulihkan soliditas dan kinerja struktur partai. [ipl/ted]

  • Adi Sutarwijono: Saya Tegak Lurus dengan Ketum PDIP Megawati

    Adi Sutarwijono: Saya Tegak Lurus dengan Ketum PDIP Megawati

    Surabaya (beritajatim.com) – Adi Sutarwijono pasca dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, akhirnya buka suara.

    “Saya menerima keputusan DPP PDI Perjuangan untuk mengganti saya sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Saya tunduk dan patuh. Tegak lurus dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri,” tegasnya kepada beritajatim.com, Sabtu (3/5/2025).

    “Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader-kader banteng Kota Surabaya, yang selama ini bahu-membahu, bekerja sama untuk membesarkan PDI Perjuangan,” tuturnya.

    Awi panggilan Adi Sutarwijono juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan partai di Jawa Timur dan DPP PDI Perjuangan atas bimbingan dan gemblengannya selama ini.

    “Saya berharap, setelah ini, agenda-agenda kepartaian dapat diselenggarakan sebaik-baiknya. Bahkan, lebih baik dari sebelumnya. Kader-kader banteng semakin guyub. Semakin solid. Dan, terus bergerak di tengah-tengah rakyat, menangis dan tertawa bersama rakyat, seperti yang diajarkan Ibu Megawati kepada kita semua,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, PDI Perjuangan membebastugaskan Adi Sutarwijono dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Jumat (2/5/2025).

    Keputusan tersebut tercantum di Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 1742/KPTS/DPP/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.

    Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Budi Sulistyono (Kanang) mengungkapkan, sanksi ini dijatuhkan berdasarkan hasil evaluasi oleh DPP PDI Perjuangan selama Pemilu, Pilkada, dan Pileg 2024.

    Selain Adi, sesuai SK DPP PDI Perjuangan, sanksi serupa dijatuhkan kepada Achmad Hidayat, Wakil Sekretaris Bidang Program DPC PDIP Surabaya.

    Sedang sanksi peringatan diberikan untuk Sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono dan Bendahara DPC Taru Sasmito.

    Kanang menjelaskan, alasan pemberian sanksi adalah soliditas di internal DPC yang kurang baik. Turunnya perolehan kursi Pileg 2024, beber Kanang, juga kurang baiknya komunikasi antarpengurus, hingga persoalan keuangan, menjadi poin utama.

    “Turunnya perolehan kursi dari 15 jadi 11 kursi, ini jadi evaluasi juga. Soliditas tentang rutinitas kinerja partai. Tentang rapat dan lainnya tenryata ada beberapa yang kurang ideal, komunikasinya kurang bagus,” jelas Kanang, di kantor DPD PDIP Jatim, Jalan Kendangsari Industri 57 Surabaya. [tok/beq]

  • Eri Cahyadi Tak Tertarik Jadi Ketua DPC PDIP Surabaya: Jadi Wali Kota Saja Sudah Abot

    Eri Cahyadi Tak Tertarik Jadi Ketua DPC PDIP Surabaya: Jadi Wali Kota Saja Sudah Abot

    Surabaya (beritajatim.com) — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan dirinya tidak berniat mencalonkan diri sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, meskipun namanya sempat mencuat sebagai salah satu kandidat pengganti Adi Sutarwijono. Ia menyatakan lebih memilih fokus pada tugasnya sebagai kepala daerah.

    “Saya akan jadi Wali Kota Surabaya saja, dan itu sudah abot. Kalau saya jadi Ketua DPC juga, tambah abot. Perjuangan kita membangun Surabaya bukan soal viral-viralan, tapi bagaimana aku noto dadi apik. Saya ingin merubah hati masyarakat Surabaya,” tegas Eri Cahyadi kepada wartawan, Sabtu (3/5/2025).

    Menurutnya, menjadi Wali Kota Surabaya adalah amanah yang cukup berat dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menyebut pembangunan kota bukan soal pencitraan, melainkan kerja nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat.

    Eri juga menyampaikan bahwa urusan kepengurusan partai sebaiknya diserahkan kepada kader-kader yang lebih kompeten di internal PDIP. Meski begitu, ia memastikan akan tetap memberikan dukungan dari luar struktur partai.

    “Kalau terkait dengan DPC, itu adalah soal bagaimana partai bergerak. Tapi sebagai wali kota, saya fokus pada pembangunan. DPC masih banyak yang lebih kompeten, yang penting saya support,” ujarnya.

    Ketika ditanya terkait pencopotan Adi Sutarwijono dari posisi Ketua DPC PDIP Surabaya, Eri enggan berkomentar banyak dan menghormati keputusan DPP partai.

    “Mungkin itu ada evaluasi kinerja dari DPP, saya tidak bisa berkomentar banyak karena itu kan evaluasi kerja yang dilakukan. Harus ada penyegaran, dan itu hak prerogatifnya DPP,” jelasnya.

    Meski terjadi pergantian pimpinan partai di tingkat kota, Eri memastikan tidak akan ada gejolak politik di Surabaya. Ia menyebut semua kader dan simpatisan akan tunduk pada keputusan yang telah ditetapkan oleh DPP.

    “Insya Allah ini tidak akan menimbulkan gejolak, kami semua akan tunduk pada keputusan partai,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Eri Cahyadi Tak Tertarik Jadi Ketua DPC PDIP Surabaya: Jadi Wali Kota Saja Sudah Abot

    Eri Cahyadi Tak Tertarik Jadi Ketua DPC PDIP Surabaya: Jadi Wali Kota Saja Sudah Abot

    Surabaya (beritajatim.com) — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan dirinya tidak berniat mencalonkan diri sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, meskipun namanya sempat mencuat sebagai salah satu kandidat pengganti Adi Sutarwijono. Ia menyatakan lebih memilih fokus pada tugasnya sebagai kepala daerah.

    “Saya akan jadi Wali Kota Surabaya saja, dan itu sudah abot. Kalau saya jadi Ketua DPC juga, tambah abot. Perjuangan kita membangun Surabaya bukan soal viral-viralan, tapi bagaimana aku noto dadi apik. Saya ingin merubah hati masyarakat Surabaya,” tegas Eri Cahyadi kepada wartawan, Sabtu (3/5/2025).

    Menurutnya, menjadi Wali Kota Surabaya adalah amanah yang cukup berat dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menyebut pembangunan kota bukan soal pencitraan, melainkan kerja nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat.

    Eri juga menyampaikan bahwa urusan kepengurusan partai sebaiknya diserahkan kepada kader-kader yang lebih kompeten di internal PDIP. Meski begitu, ia memastikan akan tetap memberikan dukungan dari luar struktur partai.

    “Kalau terkait dengan DPC, itu adalah soal bagaimana partai bergerak. Tapi sebagai wali kota, saya fokus pada pembangunan. DPC masih banyak yang lebih kompeten, yang penting saya support,” ujarnya.

    Ketika ditanya terkait pencopotan Adi Sutarwijono dari posisi Ketua DPC PDIP Surabaya, Eri enggan berkomentar banyak dan menghormati keputusan DPP partai.

    “Mungkin itu ada evaluasi kinerja dari DPP, saya tidak bisa berkomentar banyak karena itu kan evaluasi kerja yang dilakukan. Harus ada penyegaran, dan itu hak prerogatifnya DPP,” jelasnya.

    Meski terjadi pergantian pimpinan partai di tingkat kota, Eri memastikan tidak akan ada gejolak politik di Surabaya. Ia menyebut semua kader dan simpatisan akan tunduk pada keputusan yang telah ditetapkan oleh DPP.

    “Insya Allah ini tidak akan menimbulkan gejolak, kami semua akan tunduk pada keputusan partai,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Ditunjuk Plt DPC PDIP Surabaya, Yordan Batara Goa Janji Lakukan Perbaikan Sesingkat-singkatnya

    Ditunjuk Plt DPC PDIP Surabaya, Yordan Batara Goa Janji Lakukan Perbaikan Sesingkat-singkatnya

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Plt DPC PDI Perjuangan Surabaya, Yordan M Batara Goa mengatakan segera melakukan rapat membenahi kinerja yang dievaluasi oleh pimpinan, usai ditunjuk sebagai pelaksana tugas.

    “Jadi, tentu kami akan segera melakukan rapat koordinasi ya apa yang menjadi evaluasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), kami akan perbaiki dengan tempo yang sesingkat-singkatnya,” kata Yordan.

    Dia mengatakan evaluasi itu juga terkait kekalahan PDI Perjuanagn pada Pemilu 2024 kemarin. “Jadi, semua difungsikan dengan baik, semua dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga kemudian kekalahan kami pada saat pemilu yang kemarin saat pileg itu tidak terulang lagi,” pungkas Yordan.

    Diketahui, DPP PDI Perjuangan menunjuk Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Yordan M Batara Goa sebagai Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya untuk menggantikan Adi Sutarwijono.

    Penunjukan itu setelah DPP memberikan sanksi pembebastugasan atau pencopotan Adi Sutarwijono dari jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya.

    Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Bidang Kehormatan, Budi Sulistyono alias Kanang menjelaskan penunjukan Yordan sebagai Plt harus setara atau setingkat di atas dari Ketua DPC.

    “Kalau ada sekertaris yang diganti bisa wakil sekertaris, tetapi kalau ketua tidak boleh, harus satu tingkat di atasnya,” kata Kanang saat konferensi pers di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Jumat (2/5).

    Tugas Yordan saat ini agar menyolidkan kembali DPC PDI Perjuangan Surabaya. Sebab, soliditas menjadi bahan evaluasi dari DPP yang membuat Adi Sutarwijono dicopot dari jabatannya.

  • Ketua DPC PDIP Surabaya dan Bondowoso Dicopot, Sejumlah Daerah Lain di Jawa Timur Dalam Evaluasi – Halaman all

    Ketua DPC PDIP Surabaya dan Bondowoso Dicopot, Sejumlah Daerah Lain di Jawa Timur Dalam Evaluasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA –  Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Adi Sutarwijono dan Ketua DPC Bondowoso Irwan Bachtiar dicopot dari sruktural partai. Irwan Bachtiar lebih dulu dicopot.

    Selain mencopot Adi Sutarwijono, PDIP juga mencopot Wakil Sekretaris Achmad Hidayat. 

    Keputusan tersebut diumumkan setelah DPD PDIP Jatim menggelar rapat tertutup di Kantor DPD PDIP Jatim, Jalan Raya Kendangsari Surabaya, Jawa Timur, Jumat (2/5/2025).

    Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Jatim, Budi Sulistyono Kanang. 

    Sebagai informasi, Awi adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya yang telah menjabat sejak 2019.

    Saat ini, Awi juga duduk sebagai Ketua DPRD Surabaya.

    “Ini menjadi evaluasi partai. Kita bebastugaskan Ketua DPC dan wakil sekretaris,” kata Kanang di Kantor DPD PDIP Jatim. 

    Sebelum mengumumkan hasil ini, jajaran DPC PDIP Surabaya dipanggil ke kantor DPD. Termasuk Awi hadir secara langsung.

    Namun, Awi lebih dulu keluar dan tidak berkomentar. 

    Kanang menjelaskan, pencopotan ini bermula dari surat dari DPP tertanggal 30 April 2025 lalu yang melakukan evaluasi kinerja DPC se-Jawa Timur.

    Surabaya menjadi salah satu atensi.

    Surat itu menjadi dasar DPD PDIP Jatim untuk menindaklanjuti dengan pencopotan Awi. 

    Dari pertimbangan yang dilakukan, evaluasi itu dinilai struktural DPC PDIP Perjuangan Kota Surabaya belum optimal.

    Di antaranya lantaran penurunan kursi hasil pileg.

    Semula PDIP memperoleh 15 kursi di 2019, namun melorot menjadi 11 kursi pada Pileg 2024 lalu. 

    PDIP menilai ada persoalan soliditas di internal DPC.

    Sebab, selain Awi dan Hidayat, PDIP juga mengevaluasi Sekretaris DPC Baktiono dan Taroe Sasmito.

    Bedanya, sekretaris dan bendahara ini mendapat sanksi peringatan.

    Hidayat dievaluasi lantaran posisinya semacam kepala sekretariat yang dianggap tidak optimal.

     

    “Yang mendapat sanksi peringatan kita minta untuk memperbaiki kinerja,” terang Kanang yang merupakan anggota DPR RI. 

    Meski telah dicopot dari struktural partai, namun Kanang mengungkapkan, keanggotaan maupun penugasan partai kepada yang bersangkutan masih tetap. 

    Sejumlah daerah juga dievaluasi

    PDIP juga kini mengevaluasi Sidoarjo dan Kota Pasuruan. Evaluasi itu lantas diperdalam dan ternyata didapati penilaian bahwa soliditas internal tidak optimal.

    “Soliditas ini memang menjadi yang utama untuk menuju evaluasi yang lebih dalam lagi,” ungkap Kanang yang merupakan anggota DPR RI tersebut. 

    Kanang belum membocorkan progres evaluasi yang dilakukan untuk sejumlah daerah selain Surabaya dan Sidoarjo.

    Apakah akan bernasib sama seperti Adi Sutarwijono dan Irwan Bachtiar, Kanang menyebut semua tengah berproses.

    Namun dia menyebut, evaluasi itu akan dilakukan mendalam hingga menemukan titik persoalan. 

    Jika dianggap persoalan soliditas itu lantaran kinerja ketua, sekretaris dan bendahara, maka sanksi yang akan diberikan juga bakal serupa.

    “Bisa saja semua kita evaluasi,” ujar politisi kawakan yang juga mantan Bupati Ngawi tersebut. 

     

     

    Penulis: Yusron Naufal Putra

    dan

    Usai DPC Surabaya dan Bondowoso, PDIP akan Evaluasi Sejumlah Daerah Lain di Jawa Timur

     

  • PDIP Jatim Pastikan Tak Akan PAW Adi Sutarwijono

    PDIP Jatim Pastikan Tak Akan PAW Adi Sutarwijono

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur (Jatim) memastikan tidak akan menjalankan mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Adi Sutarwijono sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Diketahui, Adi dibebastugaskan dari Ketua DPC PDIP Kota Surabaya melalui Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 1742/KPTS/DPP/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.

    Wakil Ketua DPD PDIP Jatim, Budi ‘Kanang’ Sulistyono mengungkapkan, sanksi ini dijatuhkan berdasarkan hasil evaluasi oleh DPP PDI Perjuangan selama Pemilu, Pilkada, dan Pileg 2024.

    Selain Adi, sesuai SK DPP PDIP, sanksi serupa dijatuhkan kepada Wakil Sekretaris Bidang Program DPC PDIP Surabaya, Achmad Hidayat. Sedangkan sanksi peringatan diberikan kepada Sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono dan Bendahara DPC Taru Sasmito.

    Kanang menjelaskan, alasan pemberian sanksi adalah soliditas di internal DPC yang kurang baik. Turunnya perolehan kursi Pileg 2024, beber Kanang, juga kurang baiknya komunikasi antarpengurus, hingga persoalan keuangan, menjadi poin utama.

    “Turunnya perolehan kursi dari 15 jadi 11 kursi, ini jadi evaluasi juga. Soliditas tentang rutinitas kinerja partai. Tentang rapat dan lainnya tenryata ada beberapa yang kurang ideal, komunikasinya kurang bagus,” jelas Kanang, di kantor DPD PDIP Jatim, Jalan Kendangsari Industri 57 Surabaya.

    Menurutnya, Wakil Sekretaris Bidang Program DPC Surabaya juga mendapat sanksi dibebastugaskan dari jabatannya. “Karena dia dulu diperintahkan menjadi kepala sekretariat DPC dan keseluruhan operasional, tapi tidak maksimal,” sebut mantan Bupati Ngawi 2 periode tersebut.

    Terkait kemungkinan ada penggantian antar waktu (PAW) Adi Sutarwijono yang sekarang menjabat Ketua DPRD Surabaya, Kanang menyebut hal itu tidak akan terjadi.

    Meski dibebastugaskan sebagai Ketua DPC, terang Kanang, namun Adi Sutarwijono tetap berstatus anggota PDIP dan Ketua DPRD Surabaya. Kecuali jika yang bersangkutan mengundurkan diri.

    “PAW dewan ada beberapa syarat. Mengundurkan diri, meninggal dunia, tidak menjadi anggota partai. Kita tidak akan mengarah ke situ (PAW) kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri,” sebut Kanang yang juga anggota DPR RI tersebut.

    Untuk mengisi kekosongan jabatan, pihaknya telah menunjuk Wakil Sekretaris DPD PDIP Jatim Yordan M Batara-Goa sebagai Plt Ketua DPC PDIP Surabaya selama tiga bulan.

    “Ada Plt yang ditunjuk yakni Mas Yordan. Perintahnya sama untuk memperbaiki memimpin agar kinerja DPC Surabaya baik,” pungkasnya. [tok/beq]

  • PDIP Jatim Copot Dua Ketua DPC, Bagaimana Nasib Kota Blitar?

    PDIP Jatim Copot Dua Ketua DPC, Bagaimana Nasib Kota Blitar?

    Blitar (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur (Jatim) mengumumkan pencopotan beberapa ketua DPC pada Jumat (2/5/2025). Nama yang mendapatkan sanksi tersebut adalah Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Adi Sutarwijono dan Ketua DPC PDIP Kabupaten Bondowoso Irwan Bachtiar Rachmat.

    Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPD PDIP Jatim, Budi ‘Kanang’ Sulistyono dalam konferensi pers mengatakan pembebastugasan ini merupakan tindak lanjut dari surat DPP PDIP untuk mengevaluasi kinerja DPC se-Jatim.

    “Ada surat DPP per tanggal 30 April 2025. Sehingga ini menjadi tindak lanjut kita hari ini. DPP memberikan evaluasi kinerja DPC seluruh Jatim, termasuk Surabaya dan sebagainya. DPC Kota Surabaya dapat perhatian DPP, ada kinerja yang kurang bagus. Ada pelurusan dan ada sanksi. Tidak menggembirakan terkait konsolidasi partai. Evaluasi utama KSB, ketua, sekretaris dan bendahara,” tutur Kanang.

    PDIP Jatim pun telah menunjuk pelaksana tugas Ketua DPC PDIP Kota Surabaya dan Kabupaten Bondowoso. Disebutkan pula dalam konferensi pers tersebut DPD PDIP Jawa Timur masih akan terus melakukan evaluasi kinerja pengurus DPC.

    Lantas bagaimana nasib DPC PDIP Kota Blitar. Terkait hal itu, Syahrul Alim selaku Ketua DPC PDIP Kota Blitar pun menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut ke pengurus DPD PDIP Jawa Timur.

    “Kita terima apapun hasilnya nanti,” ucap Syahrul.

    Syahrul mengaku hingga kini belum mendapatkan informasi apapun soal kemungkinan adanya dan tidaknya pembebastugasan Ketua atau pengurus DPC PDIP Kota Blitar dari DPD PDIP Jawa Timur.

    “Kok belum mendapatkan info ya hingga saat ini,” kata Syahrul menjawab pertanyaan soal kemungkinan pergantian atau evaluasi kinerja Ketua DPC PDIP Kota Blitar.

    Kini patut ditunggu apakah PDIP Kota Blitar akan mengalami nasib yang sama dengan Surabaya dan Bondowoso atau justru sebaliknya. Pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, PDIP Kota Blitar memang mengalami penurunan dari segi hasil.

    Kursi DPRD Kota Blitar yang diperoleh oleh PDIP pada Pileg 2024 kemarin pun turun dari 10 menjadi 8. Yang lebih menyakitkan calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP juga kalah dalam Pilkada 2024 kemarin.

    Mungkinkan hasil minor itu bakal menjadi bahan evaluasi DPD PDIP Jatim. Atau Komposisi DPC PDIP Kota Blitar akan tetap sama dan aman untuk menyiapkan pertempuran di Pemilu 2030 mendatang, tentu yang bisa menjawab hanyalah DPD PDIP Jatim. [owi/beq]

  • DPD PDIP Jatim Umumkan Pembebastugasan Ketua DPC Surabaya dan Bondowoso

    DPD PDIP Jatim Umumkan Pembebastugasan Ketua DPC Surabaya dan Bondowoso

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Untari Bisowarno bersama Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jatim, Budi ‘Kanang’ Sulistyono mengadakan konferensi pers setelah melakukan evaluasi kinerja DPC se-Jatim.

    Wakil Ketua Dewan Kehormatan, Budi ‘Kanang’ menyampaikan keputusan DPP terkait beberapa kader yang mendapat sanksi. Adapun yang sudah dievaluasi adalah Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Adi Sutarwijono dan Ketua DPC Kabupaten Bondowoso Irwan Bachtiar Rachmat.

    “Ada surat DPP per tanggal 30 April 2025. Sehingga ini menjadi tindak lanjut kita hari ini. DPP memberikan evaluasi kinerja DPC seluruh Jatim, termasuk Surabaya dan sebagainya. DPC Kota Surabaya dapat perhatian DPP, ada kinerja yang kurang bagus. Ada pelurusan dan ada sanksi. Tidak menggembirakan terkait konsolidasi partai. Evaluasi utama KSB, ketua, sekretaris dan bendahara,” tutur Kanang.

    Menurutnya ketua saat ini mendapat sanksi pembobotan agak berat berupa pembebastugasan, sekretaris dan bendahara mendapatkan sanksi peringatan serta wakil sekretaris bidang program DPC (kepala sekretariat) dapat sanksi pembebastugasan. Adapun yang diperingatkan untuk perbaikan kinerja.

    DPP kemudian menunjuk anggota DPRD Jatim, Jordan M Bataragoa sebagai Plt Ketua DPC Surabaya dan anggota DPRD Jatim Eddy Paripurna sebagai Plt Ketua Bondowoso.

    “Tugasnya memperbaiki kinerja untuk soliditas DPC Kota Surabaya dan Bondowoso,” tukasnya.

    Ia menjelaskan Adi Sutarwijono sang Ketua dibebastugaskan, Sekretaris Baktiono diperingatkan, Bendahara Taru Sasmito diperingatkan, Wakil Sekretaris Bidang Program Achmad Hidayat dibebastugaskan.

    “Sementara ini Plt akan menjabat selama 3 bulan dan bisa diperpanjang,” ujarnya.

    Mengapa wakil sekretaris DPC yang dicopot, bukan sekretaris?

    “Tugas wakil sekretaris sebagai kepala sekretariat yang bertanggung jawab utama. Bisa jadi sekretaris kecolongan,” imbuhnya.

    Selain Surabaya dan Bondowoso yang dibebastugaskan, Kota Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo juga dilakukan evaluasi.

    “Daerah lain masih bergilir dilakukan evaluasi dan sanksi apa nantinya belum dibahas. Hari ini kebetulan baru beberapa DPC,” tuturnya.

    Plt Ketua DPC Kota Surabaya, Jordan mengaku siap menjalankan amanah partai dan berjanji akan meningkatkan kinerja partai dan ujungnya untuk kesejahteraan rakyat. [tok/aje]

  • Ketua DPRD nilai semangat gotong royong Eri Cahyadi perlu terus dilanjutkan

    Ketua DPRD nilai semangat gotong royong Eri Cahyadi perlu terus dilanjutkan

    Surabaya (ANTARA) – Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono menilai semangat gotong royong yang ditunjukkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam membangun Kota Pahlawan perlu terus dilanjutkan.

    “Saya menangkap pesan yang sangat baik dari Pak Wali Kota Surabaya untuk mulai pemerintahan yang baru di periode kedua itu dengan semangat gotong royong, sebagaimana telah ditunjukkan sebelumnya dalam periode pertama,” kata Adi di Surabaya, Selasa.

    Adi mencontohkan bagaimana Kota Surabaya berhasil bangkit dari pandemi COVID-19 melalui semangat kebersamaan dan gotong royong antara pemerintah dengan masyarakat.

    “Semangat (gotong royong) ini betul-betul ditunjukkan oleh Wali Kota Surabaya,” ujarnya.

    Namun, Adi juga mencermati besarnya kebutuhan anggaran untuk merealisasikan berbagai program pembangunan 2025-2030. Berdasarkan APBD Surabaya tahun 2025 yang telah disahkan Rp12,3 triliun, jumlah ini dinilai belum mumpuni untuk mendukung keseluruhan program.

    “Dari total APBD Rp12,3 triliun, kebutuhan belanja sudah mencapai sekitar Rp9 triliun. Sementara sektor pendidikan memerlukan Rp2,5 triliun, ditambah dengan berbagai item lain yang harus diprioritaskan,” katanya.

    Untuk itu, Adi menegaskan bahwa DPRD Surabaya akan berdiskusi lebih lanjut dengan Wali Kota Eri untuk menentukan prioritas pembangunan yang dapat direalisasikan dalam keterbatasan anggaran.

    “Nanti Pak Wali Kota akan bertemu dengan DPRD Surabaya untuk mengkonsultasikan kira-kira apa hal yang menjadi prioritas dikerjakan,” katanya.

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menekankan bahwa berbagai tantangan pengelolaan fiskal, diperlukan skala prioritas dalam pengerjaan program-program pembangunan.

    “Program kerakyatan terutama aspek pendidikan dan kesehatan, harus berjalan beriringan dengan program infrastruktur skala menengah-besar yang membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan perekonomian,” tuturnya.

    Dengan demikian, Surabaya diharapkan dapat menjaga level pertumbuhan ekonominya. Pun demikian bagaimana pertumbuhan ekonomi tidak hanya berdampak pada kesejahteraan warga, tetapi juga memastikan keberlanjutan fiskal pemerintah untuk melanjutkan pembangunan bagi masyarakat.

    “Ini semata-mata agar warga Surabaya bisa merasakan dampak pembangunan secara lebih cepat, sekaligus ikhtiar solusi di tengah tantangan pengelolaan fiskal yang tidak mudah,” kata dia.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025