Xcloud.id

Tag: Adi Sutarwijono

  • Politisi PDIP Ajak Kader dan Masyarakat Kawal Kebijakan Pro-Rakyat Wali Kota Surabaya

    Politisi PDIP Ajak Kader dan Masyarakat Kawal Kebijakan Pro-Rakyat Wali Kota Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Politisi PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat, mengajak seluruh kader partai dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal kebijakan pro-rakyat yang dijalankan Wali Kota Eri Cahyadi dan Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono.

    Ajakan itu disampaikan usai penetapan APBD Perubahan 2025 dan pembahasan APBD 2026 yang menitikberatkan pada efisiensi dan keberlanjutan program kesejahteraan warga.

    Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya sebelumnya menyetujui APBD Perubahan 2025 sebesar Rp12,347 triliun dalam rapat paripurna yang digelar pada 11–12 Agustus 2025. Sementara untuk APBD 2026, dialokasikan pembiayaan alternatif sebesar Rp1,5 triliun untuk proyek strategis, lebih efisien dari rencana awal senilai Rp2,9 triliun.

    “Kondisinya berbeda, tidak bisa dibanding-bandingkan. Periode pertama fokus pemulihan ekonomi karena pandemi Covid-19, saat ini kita dihadapkan pada gelombang efisiensi di tengah perlambatan ekonomi. Kita harus kompak dan solid mengawal kebijakan pro-rakyat,” ujar Achmad Hidayat, Selasa (7/10/2025).

    Dia menjelaskan, di tengah tantangan ekonomi, Wali Kota Eri Cahyadi tetap menjaga keseimbangan fiskal tanpa membebani warga. Salah satu langkahnya, kata dia, adalah dengan tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta menggencarkan efisiensi belanja daerah.

    “Menghadapi perlambatan ekonomi, Wali Kota Eri Cahyadi tidak menaikkan PBB supaya tidak membebani rakyat. Beliau juga gencar melakukan efisiensi dan mencari solusi pembiayaan alternatif yang tidak berisiko agar program pro-rakyat tetap berjalan dengan baik,” jelasnya.

    Achmad menyebut sejumlah program sosial justru meningkat di tahun 2026. Program seperti Beasiswa Pemuda Tangguh Mahasiswa, Beasiswa SMA/SMK, pelayanan kesehatan gratis berkualitas, hingga bantuan perbaikan rumah tidak layak huni akan terus diperluas kuotanya.

    “Program pro-rakyat seperti beasiswa, layanan kesehatan gratis, dan perbaikan rumah warga justru semakin meningkat kuotanya di tahun 2026,” tegasnya.

    Dia juga mengungkap alasan percepatan pembangunan infrastruktur di Surabaya. Mulai dari perbaikan saluran drainase, penambahan penerangan jalan umum (PJU), hingga pelebaran ruas jalan yang dinilai mampu mendongkrak nilai properti dan kualitas hidup warga.

    “Pembangunan fisik seperti perbaikan saluran drainase, pemasangan PJU, hingga penambahan ruas jalan, semuanya berdampak positif terhadap peningkatan nilai properti dan kenyamanan warga kota,” tutur Achmad.

    Achmad mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu politik yang justru menghambat program pembangunan. Menurutnya, kebijakan publik harus disikapi dengan empati dan kepedulian terhadap kepentingan bersama.

    “Terhadap kebijakan publik, kita harus melihat dengan rasa yang lebih dalam. Jangan mudah terprovokasi apalagi ditunggangi kepentingan politik pihak tertentu yang justru merugikan masyarakat,” pungkasnya.[asg/suf]

  • Dorong Reformasi Polri, GMNI Surabaya Sampaikan Kajian ke DPRD

    Dorong Reformasi Polri, GMNI Surabaya Sampaikan Kajian ke DPRD

    Surabaya (beritajatim.com) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya menyerahkan dokumen rekomendasi kebijakan dan kajian akademik tentang reformasi Polri kepada Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono.

    Langkah ini menjadi bentuk komitmen GMNI dalam mengawal aspirasi rakyat sekaligus mendorong pembenahan institusi kepolisian agar lebih profesional dan dekat dengan masyarakat.

    “Reformasi Polri tidak cukup dengan perbaikan kecil. Harus ada langkah berani yang menyentuh akar masalah, mulai dari desentralisasi fungsi, penguatan akuntabilitas sipil, hingga perubahan budaya hukum agar lebih humanis. Polisi harus hadir sebagai pelindung rakyat, bukan menakut-nakuti rakyat,” tegas Ketua DPC GMNI Surabaya, Alfito Rafif Amanda, Kamis (4/9/2025).

    Ketua Bidang Politik DPC GMNI Surabaya, Aulia Thariq Akbar, menambahkan bahwa dokumen yang diserahkan tidak hanya berisi kritik, tetapi juga menawarkan solusi yang dapat dipertimbangkan pemerintah. Dia menyebut perlunya perubahan struktural agar fungsi kepolisian lebih fokus dan transparan.

    “Kami mendorong pemisahan fungsi kepolisian menjadi beberapa lembaga, misalnya Badan Keamanan dan Ketertiban Komunitas, Badan Investigasi Kriminal, hingga Satuan Penegakan Hukum Khusus. Dengan model ini, setiap lembaga lebih fokus dan bisa diawasi secara terbuka oleh masyarakat,” jelas Atha.

    “Harapannya, ke depan Polri atau institusi pengganti bisa lebih adil, akuntabel, dan responsif terhadap rakyat,” tambah mantan Presiden BEM Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, menyambut baik inisiatif GMNI. Dia menilai kehadiran mahasiswa dengan gagasan kritis sangat penting untuk memperkaya perspektif kebijakan daerah.

    “Kami menyambut baik rekomendasi dari GMNI Surabaya ini. Kehadiran mahasiswa dengan gagasan kritis sangat penting untuk memperkaya perspektif kami di DPRD. Jangan sampai kalian jauh dari realitas keadaan masyarakat hari ini. GMNI harus selalu berdiri bersama rakyat dan berjuang untuk rakyat,” kata Adi.[asg/ian]

  • Achmad Hidayat Kritik Tajam Kepemimpinan Plt Ketua DPC PDIP Surabaya: Menyimpang dari AD ART

    Achmad Hidayat Kritik Tajam Kepemimpinan Plt Ketua DPC PDIP Surabaya: Menyimpang dari AD ART

    Surabaya (beritajatim.com) – Suasana internal PDI Perjuangan Kota Surabaya kembali memanas. Salah satu kadernya, Achmad Hidayat, secara terbuka melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PDIP Surabaya, Yordan M. Batara Goa, yang dinilainya menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

    “Dalam tanda kutip ini menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Kenapa? Karena pasca pembebastugasan Pak Adi Sutarwijono, justru muncul pemberitaan-pemberitaan negatif yang seharusnya menjadi urusan dapur partai,” ujar Achmad dalam konferensi pers di Kantor DPC PDIP Surabaya, Rabu (4/6/2025).

    Ia mengungkap berbagai insiden internal, mulai dari polemik gaji staf sekretariat hingga pemanggilan kader secara sepihak, yang menurutnya menyalahi semangat gotong royong PDIP. Achmad juga menyoroti tindakan klarifikasi terhadap kader yang berbeda sikap politik sebagai bentuk pelanggaran mekanisme etik partai.

    “Padahal, dalam AD/ART partai yang berhak membentuk komite etik dan Mahkamah Partai itu adalah Dewan Pimpinan Pusat,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Achmad menuding bahwa konsolidasi partai di tingkat kota tak berjalan semestinya. Ia bahkan menyebut ada bukti dokumentasi bahwa laporan terhadap kader ke kepolisian justru dimotori oleh badan internal partai sendiri.

    “Contoh kemarin, Saudara Arif Wirawan, Ketua PAC Kecamatan Tambaksari yang dilaporkan ke polisi. Kami sudah tahu siapa yang mengarahkan dan membuat laporan,” ungkapnya.

    Achmad juga mengklaim pernah mendapat ancaman karena menolak mendukung salah satu elite kota. Ia menyebut manuver politik ini sebagai “tsunami politik” yang mengancam soliditas kader PDIP Surabaya.

    “Kami tunduk pada keputusan Ibu Ketua Umum. Tapi kami tidak bisa diam saat ada upaya-upaya yang mengarah pada kriminalisasi sesama kader partai,” tegasnya.

    Di akhir pernyataannya, Achmad mengaku siap bertanggung jawab jika terbukti bersalah, namun ia berharap seluruh polemik ini dapat diselesaikan secara etis dan berdasarkan ideologi perjuangan partai. Ia juga menyatakan hanya akan menyerahkan bukti-bukti kepada Megawati Soekarnoputri dan Mahkamah Kehormatan Partai.

    “Yang paling terakhir, rasanya ingin mati kalau ndak bisa bercerita dengan Bu Megawati Soekarnoputri,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Bulan Bung Karno, Kaum Perempuan Surabaya Deklarasikan Komunitas Sarinah

    Bulan Bung Karno, Kaum Perempuan Surabaya Deklarasikan Komunitas Sarinah

    Surabaya (beritajatim.com) – Bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila dan dimulainya Bulan Bung Karno, ratusan perempuan dari berbagai wilayah di Surabaya mendeklarasikan pendirian komunitas “Sarinah” pada Minggu, 1 Juni 2025. Komunitas ini digagas sebagai wadah perjuangan kaum perempuan berjiwa nasionalis dan kerakyatan.

    “Hari ini, 1 Juni 2025, kita menandai terbentuknya komunitas ‘Sarinah’, yang mewadahi aktivitas kaum perempuan nasionalis, berjiwa kerakyatan dan memperjuangkan kemajuan nasib kaum perempuan di Surabaya,” kata Norma Yunita, koordinator komunitas “Sarinah”.

    Deklarasi ditandai pemotongan tumpeng oleh Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, yang kemudian diserahkan kepada Norma Yunita didampingi Warti. Nama “Sarinah” diambil dari sosok pengasuh Bung Karno yang dikenal mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan cinta kasih terhadap wong cilik.

    Adi Sutarwijono mengapresiasi lahirnya komunitas tersebut dan menyebut momen deklarasi sangat tepat karena bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila dan pembukaan Bulan Bung Karno.

    “Bulan Juni menjadi istimewa untuk meresapi perjalanan hidup Bung Karno sekaligus ajaran-ajarannya. Pertama, 1 Juni kita memperingati Hari Lahir Pancasila, yang merujuk pada pidato Bung Karno dalam sidang BPUPKI tahun 1945,” kata Adi.

    Ia juga menyinggung tanggal 6 Juni sebagai hari lahir Bung Karno di Pandean, Surabaya, yang menjadi tempat awal Bung Karno menuntut ilmu dan digembleng semangat pergerakan saat tinggal di rumah HOS Tjokroaminoto, Peneleh.

    “Surabaya juga disebut Bung Karno sebagai dapurnya nasionalisme,” lanjut Adi.

    Selain itu, Adi mengenang momen penting dalam sejarah PDI Perjuangan yang terjadi di Surabaya, saat Megawati Soekarnoputri menyatakan secara de facto terpilih sebagai Ketua Umum PDI pada KLB Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo.

    “Sebentar lagi, PDI Perjuangan akan menggelar Kongres VI. Kita doakan Ibu Megawati Soekarnoputri kembali memimpin PDI Perjuangan,” ujar Adi di hadapan para kader “Sarinah”.

    Adi menyebut PDI Perjuangan telah melahirkan banyak pemimpin perempuan berpengaruh seperti Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, dan Tri Rismaharini. Mereka disebut sebagai tokoh-tokoh yang berjuang bukan hanya untuk perempuan, tapi juga demi kesejahteraan rakyat kecil. [beq]

  • Armuji Siap Jika Ditugasi Jadi Ketua PDIP Surabaya

    Armuji Siap Jika Ditugasi Jadi Ketua PDIP Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Nama Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, belakangan ini menjadi perbincangan hangat sebagai calon kuat pengganti Adi Sutarwijono yang dicopot dari jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya oleh DPP. Namun, Armuji menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mencalonkan diri untuk jabatan apapun di internal partai.

    “Saya itu tidak pernah mencalonkan, karena saya ini petugas partai,” ujar Armuji kepada awak media, menanggapi spekulasi yang berkembang.

    Menurut Armuji, sebagai kader PDI Perjuangan, sudah menjadi kewajiban untuk siap menjalankan apapun keputusan dan amanat partai tanpa terkecuali. Bahkan, ia mengungkapkan bahwa dirinya siap menjalankan tugas apapun yang diberikan oleh partai, termasuk menjadi ketua di tingkat ranting sekalipun.

    “Jangankan Ketua DPC, ditugaskan menjadi ketua ranting pun saya siap,” tegas politisi kawakan PDIP Surabaya ini.

    Armuji menambahkan bahwa semangat gotong royong dan loyalitas terhadap keputusan partai adalah prinsip yang selalu dia pegang teguh. Meski demikian, ia menegaskan kembali bahwa dirinya tidak berada dalam posisi untuk mencalonkan diri.

    “Yang perlu digarisbawahi, saya tidak akan mencalonkan. Tetapi kalau ditugasi oleh partai, saya siap,” pungkas Armuji. [asg/beq]

  • Plt Ketua DPC PDIP Surabaya Konsolidasikan Fraksi, Pastikan Tak Ada PAW dan Rombakan Besar

    Plt Ketua DPC PDIP Surabaya Konsolidasikan Fraksi, Pastikan Tak Ada PAW dan Rombakan Besar

    Surabaya (beritajatim.com) – Setelah resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya menggantikan Adi Sutarwijono, Yordan M. Batara Goa langsung mengambil langkah strategis untuk memastikan stabilitas internal partai. Salah satu langkah awalnya adalah menggelar rapat bersama jajaran Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Surabaya, Senin (5/5/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Yordan menegaskan pentingnya menjaga kekompakan antara struktur DPC dan anggota legislatif dari fraksi. Dia menilai sinergi ini krusial demi menjaga arah kebijakan partai yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

    “Saya Yordan M. Batara Goa, selaku yang ditunjuk menjadi Plt ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya berkunjung sekaligus mengadakan rapat bersama jajaran partai DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya dengan fraksi PDI Perjuangan yang ada di DPRD Kota Surabaya,” kata Yordan.

    Dia memastikan bahwa seluruh anggota fraksi tetap solid dan tidak terpengaruh oleh perubahan kepemimpinan di tubuh DPC. Konsolidasi ini juga disebut sebagai bentuk tanggung jawab kolektif untuk memperkuat fondasi partai di tingkat legislatif dan eksekutif. “Kami ingin memastikan bahwa teman-teman anggota fraksi ini tetap kompak dan tetap solid,” tambahnya.

    Rapat yang dihadiri oleh Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, Ketua Fraksi PDIP Budi Leksono ini juga membahas struktur internal. Yordan menegaskan tidak akan ada perombakan besar di tubuh fraksi. “Sementara ini tidak ada perubahan, hanya mungkin tenaga ahli yang kemudian kita rotasi, dan dari hasil keputusan rapat DPC Partai, Mas Bimbo yang akan menjadi tenaga ahli di fraksi,” jelasnya.

    Isu pergantian Ketua DPRD pun ditepis langsung oleh Yordan. Dia menegaskan posisi Adi Sutarwijono tetap aman selama tidak ada pelanggaran atau pengunduran diri. “Adi Sutarwijono akan tetap menjadi ketua DPRD Kota Surabaya selama tidak ada pelanggaran atau pengunduran diri,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Yordan memastikan bahwa pengisian jabatan yang kosong dilakukan melalui mekanisme pelaksana tugas, bukan melalui rotasi besar. “Tidak ada yang dirotasi, kemudian yang dibebas tugaskan tentu jabatannya kosong, maka harus ada pengisinya,” jelasnya.

    Dalam arahannya, Yordan juga menyebut pentingnya sinergi antara struktur partai, fraksi, dan Pemerintah Kota Surabaya yang saat ini dipimpin kader PDIP, Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji. “Kita berharap juga bisa mengawal program-program wali kota dan wakil wali kota, sehingga sinergi ini bisa membuat percepatan pertumbuhan di Kota Surabaya,” ujarnya.

    Untuk menunjang koordinasi, Yordan mengatakan pihaknya telah menyiapkan forum komunikasi internal yang aktif dan responsif, baik melalui rapat rutin maupun komunikasi digital. “Kita tentu ada pertemuan-pertemuan rutin yang kita rancang, baik rapat fraksi itu sendiri maupun rapat fraksi bersama dengan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, akan kita adakan secara teratur. Kita juga ada grup WA, agar komunikasi itu bisa lebih cepat dan responsif, kalau ada masalah bisa segera dicari solusinya,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Eri Cahyadi Tanggapi Pencopotan Awi dari Ketua DPC PDI-P Surabaya Surabaya 4 Mei 2025

    Eri Cahyadi Tanggapi Pencopotan Awi dari Ketua DPC PDI-P Surabaya Surabaya 4 Mei 2025

    Eri Cahyadi Tanggapi Pencopotan Awi dari Ketua DPC PDI-P Surabaya
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Wali Kota Surabaya sekaligus kader
    PDI Perjuangan
    (
    PDI-P
    ),
    Eri Cahyadi
    , merespons terkait dicopotnya
    Adi Sutarwijono
    alias Awi dari jabatannya sebagai Ketua DPC.
    Eri mengaku tidak mengetahui alasan DPP PDI-P terkait
    pencopotan Awi
    tersebut.
    Namun, dia menduga Ketua DPRD Surabaya itu dibebastugaskan karena ada
    evaluasi kinerja
    .
    “Saya tidak bisa berkomentar karena ini adalah evaluasi kinerja. Apakah itu
    onok
    (ada) penyegaran apa, itu hak dari DPP,” kata Eri di Surabaya, Minggu (4/5/2025).
    Selain itu, Eri menilai seluruh kader setuju untuk mengikuti keputusan dalam pergantian Awi.
    Dengan demikian, menurut dia, tidak akan ada gejolak di internal partai berlambang banteng tersebut.
    “Terkait dengan pergantian ini, seluruh kader PDI Perjuangan itu pasti akan tegak lurus dengan hasil keputusan DPP dan keputusan Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri),” ucapnya.
    “Jadi, ini tidak akan pernah ada gejolak, tetap akan berjalan seperti biasanya saja. Karena kan (pergantian) seperti mutasi, mutasi
    nang
    (di) Surabaya kan ya biasa,” imbuhnya.
    Diketahui, DPP PDI-P menunjuk Yordan M Batara Goa sebagai Plt Ketua DPC Surabaya dalam tiga bulan ke depan.
    Terkait itu, Eri menyebut tidak berminat untuk mencalonkan diri sebagai pengganti.
    “Saya akan jadi Wali Kota Surabaya saja. Jadi Wali Kota Surabaya itu
    abot
    (berat),
    lah lek
    (kalau) aku merangkap jadi DPC (PDI-P Surabaya)
    ngono
    (begitu) tambah
    abot
    ,” ucapnya.
    “DPC masih banyak yang lebih kompetenlah
    nang
    (di) bidang itu. Tapi saya akan
    support
    terus, yang penting saya
    support
    , saya akan konsentrasi ke pembangunan Kota Surabaya,” tuturnya.
    Diberitakan sebelumnya, keputusan pencopotan Awi diumumkan setelah DPD PDI-P Jatim menggelar rapat tertutup di Kantor DPD Jalan Raya Kendangsari Surabaya, Jumat (2/5/2025).
    Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI-P Jatim Budi Sulistyono Kanang.
    Awi merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya yang telah menjabat sejak 2019.
    Saat ini, Awi juga duduk sebagai Ketua DPRD Surabaya.
    “Ini menjadi evaluasi partai. Kami bebastugaskan Ketua DPC dan Wakil Sekretaris,” kata Kanang di Kantor DPD PDI-P Jatim.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dibebastugaskan DPP PDIP, Achmad Hidayat: Terima Kasih Telah Diberi Kesempatan

    Dibebastugaskan DPP PDIP, Achmad Hidayat: Terima Kasih Telah Diberi Kesempatan

    Surabaya (beritajatim.com)– Keputusan DPP PDI Perjuangan membebastugaskan Achmad Hidayat dari jabatannya sebagai Wakil Sekretaris Bidang Program DPC PDIP Surabaya, tidak menimbulkan gejolak dalam tubuh partai berlambang banteng tersebut.

    Achmad menerima keputusan itu dengan legawa dan menyebutnya sebagai bagian dari evaluasi organisasi yang merupakan hak prerogatif DPP.

    Achmad menegaskan bahwa dirinya tetap setia terhadap garis perjuangan partai, serta berkomitmen menjaga soliditas kader di tingkat akar rumput. Menurutnya, instruksi partai akan tetap dijalankan secara konsisten sebagaimana arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    “Saya berterima kasih kepada Ibu Megawati Soekarnoputri yang telah memberikan kesempatan untuk berjuang sebagai pengurus cabang. Sekarang, kita sebagai kader PDI Perjuangan tetap turun ke bawah, kembali ke akar rumput,” kata Achmad Hidayat, Sabtu (3/5/2025).

    Achmad juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekhilafan selama menjabat. Dia menyebut momen ini sebagai ajang berkontemplasi agar bisa menjadi kader yang lebih baik di masa mendatang. “Saya mohon maaf apabila dalam menjalankan tugas ada kekhilafan, baik yang disengaja maupun tidak. Ini menjadi sarana introspeksi diri,” ucapnya.

    Achmad juga menyatakan dukungannya terhadap wacana pengukuhan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum dalam Kongres VI PDI Perjuangan yang akan datang. Menurutnya, kepemimpinan Megawati masih sangat dibutuhkan untuk membawa partai menuju cita-cita Indonesia Raya.

    Keputusan pembebastugasan tersebut tercantum dalam SK DPP PDI Perjuangan Nomor 1742/KPTS/DPP/IV/2025, tertanggal 30 April 2025. Selain Achmad, DPP juga menjatuhkan sanksi serupa kepada Ketua DPC PDIP Surabaya, Adi Sutarwijono.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Budi Sulistyono (Kanang), mengungkapkan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan hasil evaluasi DPP terhadap performa organisasi selama Pemilu, Pilkada, dan Pileg 2024.

    Evaluasi ini disebut sebagai bagian dari penyegaran struktur demi penguatan partai menjelang siklus politik berikutnya.[asg/kun]

  • Pencopotan Adi Sutarwijono, Pakar Unair: PDIP Sedang Berbenah Hadapi Dinamika Politik ke Depan

    Pencopotan Adi Sutarwijono, Pakar Unair: PDIP Sedang Berbenah Hadapi Dinamika Politik ke Depan

    Surabaya (beritajatim.com) – Pencopotan Adi Sutarwijono dari jabatan Ketua DPC PDIP Surabaya dinilai sebagai bagian dari mekanisme internal dan strategi pembenahan partai jelang dinamika politik ke depan.

    Hal itu disampaikan Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair), Suko Widodo, menanggapi keputusan DPP PDIP yang membebastugaskan Adi Sutarwijono lewat Surat Keputusan tertanggal 30 April 2025.

    “Saya kira ini persoalan internal organisasi. PDIP punya mekanisme dalam pengelolaan organisasi,” kata Suko saat dihubungi, Sabtu (3/5/2025).

    Menurutnya, pencopotan ini tak semata soal individu, namun juga menjadi bagian dari langkah antisipatif PDIP dalam menghadapi situasi politik yang terus berkembang. “Ini kemungkinan juga berkaitan dengan masa depan PDIP dalam mengantisipasi situasi politik saat ini dan ke depan,” ujarnya.

    Sebelumnya, DPP PDIP menyebut penurunan jumlah kursi PDIP di DPRD Surabaya dari 15 menjadi 11 kursi sebagai salah satu alasan evaluasi kepengurusan DPC. Menanggapi hal itu, Suko menyebut penurunan suara PDIP di Surabaya tidak bisa dilepaskan dari banyak faktor, baik internal maupun eksternal.

    “Pemilu 2024 sangat anomali. Tentu banyak faktor yang menyebabkan penurunan perolehan suara PDIP. Di luar problem internal, faktor eksternal juga berpengaruh. Partai politik lain juga berupaya maksimal. Jadi faktornya beragam,” jelasnya.

    Ia menekankan, langkah DPP PDIP mencopot sejumlah pengurus menunjukkan bahwa partai berlambang banteng itu sedang melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat posisi dalam kontestasi politik mendatang.

    “Poin yang bisa disimpulkan bahwa PDIP memang sedang berbenah menghadapi kompetisi politik ke depan,” tutup Suko.

    Sebelumnya, DPP PDIP juga menunjuk Yordan M Batara-Goa sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPC PDIP Surabaya selama tiga bulan ke depan untuk memulihkan soliditas dan kinerja struktur partai. [ipl/ted]

  • Adi Sutarwijono: Saya Tegak Lurus dengan Ketum PDIP Megawati

    Adi Sutarwijono: Saya Tegak Lurus dengan Ketum PDIP Megawati

    Surabaya (beritajatim.com) – Adi Sutarwijono pasca dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, akhirnya buka suara.

    “Saya menerima keputusan DPP PDI Perjuangan untuk mengganti saya sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Saya tunduk dan patuh. Tegak lurus dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri,” tegasnya kepada beritajatim.com, Sabtu (3/5/2025).

    “Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader-kader banteng Kota Surabaya, yang selama ini bahu-membahu, bekerja sama untuk membesarkan PDI Perjuangan,” tuturnya.

    Awi panggilan Adi Sutarwijono juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan partai di Jawa Timur dan DPP PDI Perjuangan atas bimbingan dan gemblengannya selama ini.

    “Saya berharap, setelah ini, agenda-agenda kepartaian dapat diselenggarakan sebaik-baiknya. Bahkan, lebih baik dari sebelumnya. Kader-kader banteng semakin guyub. Semakin solid. Dan, terus bergerak di tengah-tengah rakyat, menangis dan tertawa bersama rakyat, seperti yang diajarkan Ibu Megawati kepada kita semua,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, PDI Perjuangan membebastugaskan Adi Sutarwijono dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Jumat (2/5/2025).

    Keputusan tersebut tercantum di Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 1742/KPTS/DPP/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.

    Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Budi Sulistyono (Kanang) mengungkapkan, sanksi ini dijatuhkan berdasarkan hasil evaluasi oleh DPP PDI Perjuangan selama Pemilu, Pilkada, dan Pileg 2024.

    Selain Adi, sesuai SK DPP PDI Perjuangan, sanksi serupa dijatuhkan kepada Achmad Hidayat, Wakil Sekretaris Bidang Program DPC PDIP Surabaya.

    Sedang sanksi peringatan diberikan untuk Sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono dan Bendahara DPC Taru Sasmito.

    Kanang menjelaskan, alasan pemberian sanksi adalah soliditas di internal DPC yang kurang baik. Turunnya perolehan kursi Pileg 2024, beber Kanang, juga kurang baiknya komunikasi antarpengurus, hingga persoalan keuangan, menjadi poin utama.

    “Turunnya perolehan kursi dari 15 jadi 11 kursi, ini jadi evaluasi juga. Soliditas tentang rutinitas kinerja partai. Tentang rapat dan lainnya tenryata ada beberapa yang kurang ideal, komunikasinya kurang bagus,” jelas Kanang, di kantor DPD PDIP Jatim, Jalan Kendangsari Industri 57 Surabaya. [tok/beq]