Antara Solo dan Jakarta: Satu Kabinet, Dua Magnet Pengaruh
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dalam beberapa hari terakhir terlihat silih berganti mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
Jokowi
) di Solo, Jawa Tengah, pada momen Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.
Mulai dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menko Pangan Zulkifli Hasan, seluruhnya tampak nyaman menjalin komunikasi dengan Jokowi.
Dalam kunjungan itu, tak sedikit dari mereka yang masih menyebut Jokowi sebagai “bos”, kendati kini berada di bawah kepemimpinan Presiden
Prabowo
Subianto.
Fenomena ini pun memunculkan kembali perbincangan soal dua magnet pengaruh dalam satu kabinet.
Dalam hal ini, Prabowo sebagai kepala negara aktif. Sementara, Jokowi sebagai mantan presiden yang masih memiliki daya tarik politik serta kedekatan personal dengan sejumlah menteri.
Kunjungan para menteri tak hanya untuk bersilaturahmi. Mereka juga membahas program kementerian, bahkan meminta restu dan masukan dari Jokowi.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kesan “
matahari kembar
” dalam pemerintahan Prabowo.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Jokowi sebagai bos saat mengunjungi Presiden ke-7 RI itu di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (11/4/2025) siang.
Kunjungan dilakukan secara bergantian, dimulai dengan Trenggono yang terlebih dahulu bertemu dengan Jokowi.
“Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” kata Trenggono.
Dalam pertemuan tersebut, menurut Trenggono, salah satu arahan yang diberikan berkaitan dengan kemajuan dalam memimpin KKP.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi.
“Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat karena sudah masih jadi menteri kesehatan kan,” ungkap Budi setelah pertemuan.
Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi juga telah berkunjung ke Solo pada libur Lebaran kedua, Selasa (1/4/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Budi berbincang mengenai program Koperasi Desa Merah Putih.
“Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memang merupakan instrumen untuk memberantas rentenir tengkulak yang menyengsarakan masyarakat. Ya, tadi saya sampaikan,” ujarnya saat diwawancarai setelah bertemu Jokowi.
Budi mengungkapkan bahwa Jokowi juga berpesan agar program Kopdes Merah Putih dilaksanakan dengan hati-hati, agar menjadi salah satu instrumen untuk kemajuan masyarakat desa.
“Beliau sangat concern dengan kemajuan masyarakat desa,” jelas Budi.
“Pokoknya beliau terus memberi yang terbaik, pikiran-pikiran, dan saran untuk kemajuan Indonesia,” lanjutnya.
Setelahnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, dan keluarga juga menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025) malam.
“Datang bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi Presiden RI ke-7 di kediaman dalam rangka Hari Raya,” kata Bahlil saat ditemui usai pertemuan.
Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut bahwa hubungannya dengan Jokowi layaknya hubungan antara guru dan murid, yang telah terjalin sejak awal ia menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
“Saya kan muridnya Bapak Presiden Jokowi dari waktu saya anggota kabinet pertama. Saya menjadi anggota kabinet dan banyak dinasihati untuk bagaimana membangun negara ke depan,” jelasnya.
Sehari setelahnya, giliran Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).
Terkait isi pertemuan dengan Jokowi, Zulhas mengaku pertemuan ini bentuk silaturahmi pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
Zulhas menjelaskan selama pertemuan juga membicarakan banyak hal. Mengingat, Zulhas merupakan menteri perdagangan saat Jokowi menjabat.
“Lebaran kan, saya kan menterinya bapak. Ya, banyak dibimbing dulu 2 tahun dipercaya beliau sama Ibu. Masa Lebaran saja saya enggak datang,” jelasnya.
“Silaturahmi, ya tentu ada situasi-situasi terakhir ekonomi dan sebagainya ya
silaturahmi Lebaran
,” lanjutnya.
Politikus PKS Mardani Ali Sera menanggapi kunjungan khusus sejumlah menteri Presiden Prabowo ke kediaman Jokowi di Solo pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
Dia menilai silaturahmi Lebaran sah saja dilakukan oleh semua pihak.
Namun, dia mengingatkan agar hal tersebut jangan justru memunculkan kesan adanya matahari kembar dalam pemerintahan.
“Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).
Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.
Meski begitu, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
“Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.
“Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” pungkasnya.
Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan dua menteri di Kabinet Merah Putih yang menyebut Jokowi dengan sebutan bos bisa dianggap tidak elok.
Sebab, kepala negara yang saat ini adalah Presiden RI Prabowo Subianto, bukan Jokowi.
“Ya, di mata publik dinilai offset dan bahkan juga bisa dinilai kurang elok karena saat ini ya presidennya itu adalah Pak Prabowo Subianto, bukan yang lain,” kata Adi saat dihubungi, Jumat.
Adi menilai Trenggono dan Budi memang bisa menyebut Jokowi sebagai bosnya sebagai bentuk terima kasih.
Apalagi, dua orang ini pertama kali menjadi menteri di era Jokowi dan dilanjutkan di saat Prabowo memimpin Indonesia.
Menurutnya, sebutan bos itu adalah ungkapan syukur dan terima kasih meskipun Jokowi tak lagi jadi presiden.
“Sebenarnya sah saja kedua menteri itu bilang Pak Jokowi adalah bosnya ya sebagai ekspresi bentuk terima kasih, karena keduanya memang di era Pak Jokowi mendapatkan posisi yang cukup strategis, itu tidak ada bantahan,” ucap dia.
Akan tetapi, pemerintahan saat ini sudah berganti dengan era Presiden Prabowo. Sementara menteri adalah pembantu dari presiden.
Dosen dari UIN ini pun khawatir pernyataan Trenggono dan Budi menimbulkan polemik adanya matahari kembar.
“Karena sampai hari ini kan publik masih tak berhenti berspekulasi soal adanya matahari kembar, itu dikhawatirkan dengan adanya pernyataan bos selain Pak Prabowo justru makin mempertebal bahwa sebenarnya ya menteri-menteri di kabinet saat ini punya bos lain selain Pak Prabowo,” kata Adi.
Oleh karenanya, ia mengimbau para menteri di Kabinet Presiden Prabowo untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan ke publik.
“Mestinya hati-hati, pejabat publik itu statement-statementnya kerap dinilai oleh publik,” ucap Adi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Adi Prayitno
-
/data/photo/2024/10/20/671480c708abf.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Antara Solo dan Jakarta: Satu Kabinet, Dua Magnet Pengaruh Nasional 12 April 2025
-

Silaturahmi Bukan Koalisi? Bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Ruhut Sitompul, Adi Prayitno, dan Narasumber Lainnya, Live di iNews
loading…
Malam Ini di INTERUPSI Pertemuan Prabowo-Mega: Silaturahmi Bukan Koalisi? Bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Ruhut Sitompul, Adi Prayitno, dan Narasumber Lainnya, Live di iNews
JAKARTA – Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri beberapa waktu yang lalu menjadi sorotan politik nasional. Dalam suasana hangat, keduanya membahas sejumlah isu strategis, termasuk masa depan demokrasi, arah pembangunan nasional, serta kemungkinan rekonsiliasi politik yang lebih luas. Pertemuan ini dinilai sebagai langkah simbolis menuju stabilitas politik dan potensi kerja sama antara kekuatan besar di panggung kekuasaan, membuka ruang baru bagi penyatuan visi kebangsaan dalam pemerintahan mendatang.
Dalam episode terbaru INTERUPSI malam ini bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Ruhut Sitompul, Adi Prayitno, dan para narasumber kredibel lainnya akan membahas topik panas yang menimbulkan beragam tafsir. Namun, meski hubungan antara Presiden Prabowo dan Megawati masih terjalin dengan baik, dalam pertemuan tersebut PDIP tetap konsisten untuk tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Akan tetapi, Megawati disebut akan memperkuat pemerintahan Prabowo agar tetap berjalan efektif. Lantas bagaimana tanggapan elite politik? Apakah ini sekadar silaturahmi atau sinyal awal koalisi?
Saksikan selengkapnya di INTERUPSI “Pertemuan Prabowo-Mega, Silaturahmi Bukan Koalisi” malam ini bersama para narasumber, Ruhut Sitompul-PolitisI PDI Perjuangan, Adi Prayitno-Pengamat Politik, Hendarsam-Politisi Gerindra/Ketum Lisan, Siti Zuhro-Pengamat Politik BRIN, Pukul 20.00 WIB Live di iNews.
(zik)
-

Pengamat Sindir PDIP usai Mega Ketemu Prabowo: Luarnya Banteng, Dalamnya Garuda
Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat politik dan akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai meski posisi PDI Perjuangan (PDIP) berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto, tetapi secara prinsip sudah memberikan dukungan total kepada Prabowo.
Adi menerangkan hingga sejauh ini posisi tersebut dinilai ideal oleh PDIP. PDIP nampaknya berat untuk berkoalisi dengan Prabowo seperti misalnya ada kadernya yang jadi menteri, karena dalam sejarahnya PDIP bila partainya kalah Pilpres maka memilih berada di luar kekuasaan.
“Bagi PDIP sepertinya sangat kelihatan gestur mereka itu tidak mau bergabung dengan pemerintahan, ukurannya tak ada kader PDIP yang jadi menteri, tapi pada saat bersamaan ya secara prinsip kerja sama politik sudah dilakukan oleh PDIP,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).
Hal tersebut, katanya, terlihat dari cara PDIP memberikan dukungan penuh terhadao semua program politik Prabowo. Mulai dari dukungan terhadap kenaikan Pajak pertambahan Nilai (PPN) 12% dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tak hanya dua hal tersebut, Adi juga menyoroti bahwa PDIP juga menjadi corong utama dalam revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan menjadi Undang-Undang pada beberapa waktu lalu.
“Itu artinya apa? Koalisi antara Megawati dengan Prabowo, PDIP dengan Gerinda itu bukan koalisi formalis seperti yang dibayangkan orang ada kader PDIP yang jadi menteri, tapi ini adalah koalisi praktik substantif, dimana PDIP bekerja sama dan mendukung secara total program-program Prabowo Subianto,” terang dia.
Sebab itu, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) tersebut menganalogikan posisi PDIP saat ini di pemerintahan Prabowo adalah luarnya Banteng (logo PDIP yakni kepala banteng), tetapi dalamnya Garuda (logo Gerindra yakni burung garuda).
“Jadi begitu, cara untuk menjelaskan posisi PDIP, luarnya merah yang itu artinya PDIP tetap berada di luar pemerintahan, tapi dalemannya adalah mendukung penuh program Prabowo-Subianto. Itulah yang disebut dalemannya praktik politik PDIP itu ya lambang partai Gerinda yang lambangnya Garuda,” tandasnya.
Megawati Ingin PDIP di Luar Pemerintahan
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bahwa PDI Perjuangan (PDIP) akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini dia ungkapkan kala dirinya merespons soal pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025) malam.
“Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu,” ungkapnya di Gedung Nusantara III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2025).
Meski demikian, Muzani mengatakan pada prinsipnya Megawati berharap bahwa pemerintahan Prabowo bisa berjalan efektif setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.
Sebab itu, dia pun menerangkan bahwa PDIP disebutkan terbuka jika Prabowo ingin merajut kerjasama. Terlebih, jika tujuannya untuk memperkuat pemerintahan meski memang posisinya berada di luar pemerintahan.
“Karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” pungkas Muzani.
-

Pertemuan Prabowo-Megawati, Pengamat: PDIP Dukung Pemerintahan
Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai PDI Perjuangan (PDIP) telah memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu terkait pertemuan Prabowo-Megawati, Senin (7/4/2025) malam.
“Tanpa pertemuan formal antara Prabowo dan Megawati sekalipun, saya kira PDI Perjuangan setelah Pilpres 2024 sudah mendukung penuh kebijakan Prabowo,” kata Adi saat diwawancarai di Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Menurut Adi, hal itu terbukti dari sikap fraksi PDI Perjuangan di parlemen yang mendukung berbagai program strategis pemerintahan Prabowo Subianto.
Beberapa di antaranya adalah kebijakan kenaikan PPN menjadi 12%, program makan bergizi gratis (MBG), serta revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang kini telah disahkan menjadi undang-undang.
“Bahkan, banyak elite kunci PDI Perjuangan yang saat ini menduduki posisi penting dalam alat kelengkapan dewan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Adi menilai secara praktik, PDI Perjuangan telah bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo, meskipun belum memiliki perwakilan di Kabinet Merah Putih.
Terkait kemungkinan masuknya kader PDI Perjuangan ke dalam kabinet seusai pertemuan Prabowo-Megawati, Adi menyebut hal itu masih sulit diprediksi.
“PDI Perjuangan tentu sedang menghitung untung ruginya. Melihat kecenderungannya, mereka tampaknya lebih memilih posisi saat ini—tidak masuk kabinet, tetapi tetap bekerja sama di DPR,” jelasnya.
Namun demikian, Adi mengingatkan pentingnya keberadaan oposisi dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa DPR harus tetap berani bersikap kritis jika ada kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah.
“Kalau semua kekuatan politik menjadi bagian dari kekuasaan, maka nasib oposisi sebagai bagian penting dalam demokrasi bisa dipastikan tamat,” tegasnya.
Diketahui, Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, pada Senin (7/4) malam. Pertemuan Prabowo-Megawati tersebut berlangsung dalam rangka silaturahmi setelah Idulfitri 2025.
-

Pengamat: PDIP dukung kebijakan meski Megawati dan Prabowo tak bertemu
…, bisa dipastikan pembangunan demokrasi dalam konteks adanya oposisi yang sehat nasibnya wasalam.
Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai PDI Perjuangan sudah mendukung penuh kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto sekalipun pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak terjadi pada Senin (7/4) malam.
“Tanpa pertemuan formal Prabowo dan Megawati sekalipun, saya kira PDI Perjuangan pasca-Pilpres 2024 sudah mendukung penuh kebijakan Prabowo,” kata Adi kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.
Hal tersebut, kata dia, dibuktikan oleh dukungan yang diberikan PDI Perjuangan atas sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo.
Misalnya, kata dia, kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen, program Makan Bergizi Gratis (MBG), revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang telah disetujui jadi undang-undang, dan berbagai kebijakan lainnya.
“Bahkan banyak sekali elite kunci PDI Perjuangan yang menempati posisi penting di alat kelengkapan dewan,” ucapnya.
Untuk itu, dia memandang bahwa PDI Perjuangan secara praktik sudah bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski tak ada kadernya yang duduk di dalam Kabinet Merah Putih (KMP).
Soal apakah PDI Perjuangan bakal resmi bergabung dengan pemerintah dengan adanya kader PDI Perjuangan jadi menteri atau tidak, menurut Adi, susah ditebak.
PDI Perjuangan, lanjut dia, pasti menghitung plus minusnya. Kalau melihat kecenderungannya, PDI Perjuangan posisi lebih memilih seperti saat ini, tidak ada menteri di kabinet, tetapi di DPR kerja sama.
Namun, dia mengingatkan bahwa oposisi yang sehat tetap dibutuhkan dalam pembangunan demokrasi di Tanah Air. Oleh karena itu, DPR RI sebagai lembaga legislatif harus mampu bersuara kritis apabila terdapat kebijakan politik pemerintah yang dianggap kontroversial.
“Tentu setelah semua kekuatan politik menjadi bagian kekuasaan, bisa dipastikan pembangunan demokrasi dalam konteks adanya oposisi yang sehat nasibnya wasalam,” kata dia.
Diketahui bahwa presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam.
Pertemuan di kediaman Megawati pada malam itu dalam rangka silaturahmi setelah Lebaran 2025.
Sejumlah tokoh yang turut hadir di kediaman Megawati tersebut, mulai dari Ketua MPR RI yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.
Pada hari Rabu, Ahmad Muzani mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dari luar koalisi.
“Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif, untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Oleh karena itu, lanjut Muzani, jika dianggap perlu, dipersilakan gunakan PDI Perjuangan sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk perkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi koalisi.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -

Pertemuan Senyap dengan Megawati, Presiden Prabowo Jaga Perasaan Jokowi – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan menggelar pertemuan tertutup di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (7/4) malam.
Hingga kemarin baik dari kubu Partai Gerindra maupun PDIP tak memberikan keterangan resmi mengenai pertemuan tersebut.
Termasuk Prabowo yang menolak berkomentar ketika ditanya mengenai pertemuan senyapnya dengan Ketua Umum PDIP itu.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menduga pertemuan senyap itu bisa jadi sebagai bentuk usaha Prabowo menjaga perasaan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).
“Pertemuan tertutup itu juga bisa jadi dimaknai sebagai upaya menjaga perasaan Joko Widodo. Prabowo tak ingin dinilai menjauhi Jokowi,” kata Jamiluddin, Selasa (8/4).
Dia menilai pertemuan tertutup itu bisa untuk menjaga keseimbangan antara Jokowi dan Megawati.
Politik seperti ini, lanjut Jamiluddin, dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi hubungan Prabowo dengan Jokowi dan Megawati.
“Hal itu dilakukan karena Prabowo penganut politik akomodatif. Prabowo ingin menjaga harmoni dengan merangkul semua tokoh nasional, termasuk Megawati dan Jokowi,” ucap Jamiluddin.
Pertemuan Prabowo dan Megawati disebut terkesan disembunyikan dan lebih politis.
Padahal, kata dia, pertemuan dua tokoh nasional itu seharusnya terbuka sebagaimana lazimnya di era demokrasi.
“Karena itu, pertemuan tersebut sebagai ajang bargaining. Megawati bisa saja menginginkan kader PDIP tidak di oyok-oyok, seperti yang dialami Sekjennya Hasto,” kata Jamiluddin.
Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.
Ia menilai bila kabar pertemuan antara Prabowo dan Megawati benar terjadi, itu menunjukkan adanya kerja sama politik antara PDIP dan Partai Gerindra.
Menurut Adi, pertemuan keduanya itu juga mempertegas hubungan antara Megawati dan Prabowo sebagai sahabat lama yang kini dapat bekerja sama secara politik.
Ia juga menyoroti pertemuan itu yang diduga dilakukan secara tertutup. Langkah itu mungkin diambil untuk menjaga perasaan pendukung Prabowo yang belum sepenuhnya menerima PDIP bergabung dalam pemerintahan.
Adi juga menyebut ada pihak yang tidak happy, yaitu pihak Solo. Pihak Solo yang dimaksud adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
“Ya banyak pihak yang mengatakan bahwa salah satu pihak yang mungkin tidak happy dan tidak menerima jika PDIP menjadi bagian dari Prabowo adalah pihak Solo,” ujar Adi.
“Jadi wajar kalau kemudian dilakukan secara tertutup dan kemudian tidak ada yang memastikan bahwa tadi malam itu sudah terjadi pertemuan antara Prabowo dan Megawati,” imbuhnya.
PRABOWO DAN MEGAWATI – Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, pada Senin (7/4/2025) malam, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Harian Gerindra sekaligus, Sufmi Dasco, menyatakan pertemuan kedua tokoh ini adalah silaturahmi Hari Raya Idul Fitri. (Istimewa)
Adi menjelaskan dukungan PDIP terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo menjadi indikator kuat adanya kerja sama tersebut.
Ia mencontohkan dukungan terhadap kebijakan makan bergizi gratis (MBG), penundaan kenaikan tarif pajak, serta revisi Undang-Undang TNI.
“Saya kira PDIP menjadi partai politik paling terdepan yang memberikan dukungan politiknya ke Prabowo,” ujarnya.(tribun network/mam/dod)
-
/data/photo/2025/04/08/67f524c2d66ff.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo Disebut Tak Lapor Jokowi Sebelum Bertemu Megawati Nasional 8 April 2025
Prabowo Disebut Tak Lapor Jokowi Sebelum Bertemu Megawati
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Presiden
Prabowo Subianto
tidak melapor ke Presiden ke-7
Joko Widodo
sebelum bertemu dengan Presiden ke-5
Megawati Soekarnoputri
, Senin (7/4/2025) kemarin.
Dasco mengatakan, Prabowo dapat bertemu dengan siapa saja untuk melakukan silaturahmi.
“Saya rasa enggak ya, ini kan pertemuan silaturahmi boleh dengan siapa saja,” kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Dasco menuturkan, Prabowo bertemu dengan Megawati di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Jakarta, pada Senin kemarin dalam rangka silaturahmi Lebaran.
Pertemuan itu berlangsung selama sekitar 1,5 jam di mana Prabowo dan Megawati banyak bertukar pikiran dan pengalaman mengenai memimpin Indonesia.
“Kalau menyatukan visi, saya enggak tahu persis, tapi bertukar pikiran yang mendalam tentang bagaimana masa depan Indonesia itu pasti, dan pertemuan penuh keakraban saya lihat kita denger lebih banyak ketawa-ketawanya juga sih sebenarnya,” kata Dasco.
Dasco menyebutkan, kedua tokoh itu juga sempat bertemu empat mata, meski ia tidak mengetahui persis apa yang dibicarakan oleh Prabowo dan Megawati.
“Yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan,” kata dia.
Sebagai informasi, pertemuan Prabowo dan Megawati sudah sejak lama diwacanakan, tetapi baru terlaksana pada Snein kemarin.
Awalnya, isu pertemuan ini muncul pada 2024 setelah Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029.
Ketika itu, nama Jokowi santer disebut sebagai penghambat pertemuan Prabowo dan Megawati.
Hubungan antara Megawati dan Jokowi memang retak ketika anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju menjadi wakil Prabowo pada pilpres lalu.
Pengamat politik Adi Prayitno menyebut sempat ada spekulasi penyebab terhalangnya pertemuan Prabowo dan Megawati karena Joko Widodo.
“Dulu ada spekulasi yang mengatakan bahwa jika hubungan Prabowo dan Jokowi baik-baik saja, maka sulit terjadi pertemuan. Sebaliknya, jika hubungan Prabowo dan Jokowi renggang, maka pertemuan keduanya dipersepsikan mudah terwujud,” ujar Adi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (3/4/2025).
Dosen dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini pun punya spekulasi tersendiri terkait keterlibatan Jokowi dalam hal tersebut.
Menurut dia, Jokowi adalah faktor eksternal antara Megawati dan Prabowo.
Ia pun heran lantaran Jokowi kerap dikaitkan sebagai penghalang pertemuan Prabowo dan Megawati.
“Jokowi selalu dikait-kaitkan dalam soal ini. Padahal, Jokowi nonfaktor. Jika mau bertemu, ya bertemu saja, tak perlu ada faktor eksternal yang dikait-kaitkan. Itu spekulasi lagi,” ungkap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Pengamat Nilai Pertemuan Tertutup Prabowo-Megawati untuk Jaga Perasaan ‘Pihak Solo’ – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) dikabarkan melakukan pertemuan secara tertutup di kediaman Megawati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025) malam.
Belum diketahui secara pasti, namun salah seorang sumber Tribunnews membenarkan kabar pertemuan tersebut.
“Pertemuan memang terjadi,” kata sumber Tribunnews.com dari internal PDIP pada Senin (7/4/2025).
Jika benar ada pertemuan itu dan dilakukan secara tertutup, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, menilai hal itu dilakukan untuk menjaga perasaan pihak tertentu.
Adi menyinggung soal ‘pihak Solo’ yang dinilai tak senang dengan adanya pertemuan tersebut.
Pihak Solo yang dimaksudkan ini adalah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai memiliki hubungan kurang baik dengan PDIP.
“Ya banyak pihak yang mengatakan bahwa salah satu pihak yang mungkin tidak happy dan tidak menerima jika PDIP menjadi bagian dari Prabowo adalah pihak Solo,” kata Adi.
“Jadi wajar kalau kemudian dilakukan secara tertutup dan kemudian tidak ada yang memastikan bahwa tadi malam itu sudah terjadi pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Meski sumber berita termasuk Tribun dan media-media yang lain ketika ditanya apakah terjadi pertemuan Prabowo dan Megawati itu kan disebutkan mengiyakan,” lanjutnya.
Di sisi lain, jika pertemuan keduanya memang terjadi, Adi menilai hal itu menandakan dukungan PDIP terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo.
“Saya kira PDIP menjadi partai politik paling terdepan yang memberikan dukungan politiknya ke Prabowo,” ujar Adi.
Konflik PDIP-Jokowi Jadi Penghalang?
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menduga faktor Jokowi menjadi penghalang pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Megawati tak kunjung terlaksana.
Burhanuddin mengungkit masalah keluarga besar Jokowi dengan PDIP yang dinilai belum rampung hingga kini.
Hal itu diungkapkan Burhanuddin dalam tayangan Kompas Petang, yang dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat (4/4/2025).
Menurut Burhanuddin, pengaruh Jokowi dalam kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 sangat kuat.
Sehingga, Burhanuddin menilai hal tersebut berpengaruh dalam terwujudnya pertemuan Prabowo dan Megawati.
“Ada banyak momentum dan variabel lain yang harus dihitung. Pak Prabowo di 2024 bisa sukses memenangkan Pilpres dengan perolehan yang sangat besar karena variabel Pak Jokowi, dengan Mas Gibran yang berada di samping Pak Prabowo sebagai cawapres,” ujar Burhanuddin.
“Sementara kita tahu urusan PDIP dengan keluarga besar Pak Jokowi belum tuntas.”
Di sisi lain, kabar ini disambut baik oleh sejumlah pihak, termasuk di antaranya dari Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji.
Sarmuji meyakini pertemuan dua tokoh penting bangsa itu menunjukkan adanya titik temu dalam memandang kepentingan nasional yang lebih luas.
“Ya sebagai tokoh bangsa titik temunya adalah kepentingan bangsa ya. Jadi perbedaan apa pun, beda perspektif seperti apa pun, itu asalkan tujuannya untuk bangsa dan negara pasti ada titik temunya,” kata Sarmuji saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (8/4/2025).
Dia menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah situasi global yang tidak menentu.
Menurut Sarmuji, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini bukan hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari dinamika global, termasuk perang tarif antara negara-negara besar.
(Tribunnews.com/Milani/Rahmat Fajar/Fersianus Waku/Garudea Prabawati)
-

Penghujat Pemerintah Diduga Sudah Nikmati Kekuasaan
GELORA.CO – Momen Lebaran identik dengan tradisi saling memaafkan, introspeksi diri dan mempererat tali silaturahmi.
Masih dalam suasana Idulfitri, pengamat politik Adi Prayitno melontarkan pertanyaan yang menggelitik.
Melalui akun X miliknya, Direktur Parameter Politik Indonesia itu bertanya siapa yang seharusnya meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto?
“Di momen lebaran begini, siapa sebenarnya orang yang harus minta maaf ke Prabowo ya? Yang suka hujat, nyerang, atau agresif tak karu-karuan sejak 08 (Prabowo) terjun ke politik?” tanya Adi Prayitno, Jumat, 4 April 2025.
Sejak awal kiprahnya di panggung politik, Prabowo kerap dikritik berbagai pihak. Namun, perjalanan politiknya menunjukkan keteguhan dan konsistensi hingga akhirnya dipercaya memimpin negeri ini.
Menariknya, beberapa individu yang dulunya vokal mengkritik, kini justru berada dalam lingkaran kekuasaan atau setidaknya menikmati hasil dari pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo.
“Jangan-jangan yang suka hujat keras itu sudah nikmati indahnya kekuasaan juga sekarang,” seloroh analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Tradisi saling memaafkan di Hari Raya Idulfitri bisa menjadi langkah menuju rekonsiliasi. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki hubungan dan mengakui kesalahan.
-
/data/photo/2019/07/24/5d380effc2aed.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pertemuan Prabowo-Megawati Simbolis karena Secara Prinsip PDI-P Dukung Pemerintah
“Pertemuan Prabowo-Megawati Simbolis karena Secara Prinsip PDI-P Dukung Pemerintah”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pengamat Politik Adi Prayitno berpandangan, jika pertemuan antara Presiden
Prabowo
Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
PDI-P
)
Megawati
Soekarnoputri terjadi maka itu hanya simbolis saja.
Sebab, Adi berpadangan bahwa PDI-P pada prinsipnya sudah mendukung total pemerintahan Presiden Prabowo meski tidak secara resmi bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
“Jadi pertemuan Prabowo dan Mega itu sebatas simbolis sebenarnya karena secara prinsip tanpa bertemu sekalipun PDI-P dukung total Prabowo. Di Indonesia, hal yang sifatnya simbolis dianggap penting,” kata Adi saat dikonfirmasi
Kompas.com
, Kamis (3/4/2025).
Sebagai informasi, PDI-P hingga kini belum pernah menyatakan partainya bergabung ke KIM Plus yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Akan tetapi, menurut Adi, sikap PDI-P sepanjang
pemerintahan Prabowo
ini terlihat mendukung kebijakan pemerintah.
“Sebenarnya secara prinsip tanpa bertemu sekalipun sudah terjadi kerja sama antara PDI-P dengan Gerindra. Buktinya semua kebijakan politik Prabowo, PDI-P dukung total,” ujar Adi.
Lebih lanjut, dosen dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengatakan, tidak ada dampak signifikan dari
pertemuan Prabowo dan Megawati
untuk masyarakat.
Pertemuan Prabowo dan Presiden ke-5 RI itu dinilai hanya penting bagi para elite negara sebagai wujud keharmonisan.
“Untuk rakyat tidak ada, tapi pada level elite ada dampaknya. Secara simbolik kedua tokoh harmonis dan guyub,” kata Adi.
Sebagai informasi, wacana pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto sudah sejak lama bergulir tetapi tidak kunjung terealisasi.
Gembar-gembor isu pertemuan keduanya juga sudah muncul menjelang pelantikan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024.
Beberapa waktu terakhir ini, wacana pertemuan Megawati dan Prabowo kembali mencuat lagi.
Khususnya setelah anak tunggal Prabowo, Didit Hediprasetyo bersilaturahmi ke kediaman Megawati di Hari Idul Fitri 1446 Hijriah pada 31 Maret 2025.
Putri Megawati sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengatakan pertemuan Prabowo dan ibunya akan dilakukan secepatnya.
“Secepatnya,” ujar Puan di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
Hal sama juga dinyatakan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang juga ada di lokasi bersama Puan.
Namun, Dasco enggan membeberkan tanggal pasti dari pertemuan Prabowo dan Megawati.
“Nah itu sama-sama, sepakat, itu secepatnya. Secepatnya itu kapan, ayo kita tunggu saja,” kata Dasco.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.