Prasetyo Hadi Jadi Jubir Presiden, Prabowo Dinilai Kecewa dengan Hasan Nasbi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, tugas baru Menteri Sekretaris Negara Praseyo Hadi sebagai
juru bicara presiden
menandakan kekecewaan Presiden
Prabowo Subianto
terhadap Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi (PCO).
Adi menilai, langkah Prabowo menunjuk
Prasetyo Hadi
sebagai juru bicara merupakan upaya Prabowo untuk memperbaiki komunikasi politik pemerintah dan istana kepada masyarakat.
”
For all
ini sebagai bentuk bagaimana kekecewaan Presiden sebenarnya kepada PCO yang memang kinerjanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi,” ujar Adi kepada
Kompas.com
, Jumat (18/4/2025).
Menurut Adi, kekecewaan terlihat ketika Prabowo mengakui bahwa komunikasi politik anak buahnya tidak baik-baik saja saat wawancara dengan sejumlah pemimpin redaksi.
“Beberapa waktu yang lalu, Prabowo Subianto secara terbuka memang sempat mengakui bahwa komunikasi politik Istana itu memang sangat mengecewakan dan tidak sesuai dengan harapan, itu yang pertama,” kata dia.
Ia mencontohkan komentar Hasan Nasbi mengenai teror pengiriman kepala babi ke jurnalis Tempo yang dianggap meremehkan teror terhadap jurnalis.
“Yang teranyar tentu ketika ada pernyataan terkait dengan teror kepada jurnalis Tempo, misalnya terkait dengan kepala babi, alih-alih memberikan pernyataan yang sifatnya simpatik, PCO justru menganggap bahwa persoalan kepala babi itu ya sebaiknya dimasak saja,” kata Adi.
“Sebelumnya juga ada status di
X
yang dibuat oleh PCO bahwa pihak-pihak yang melakukan protes dan aksi demonstrasi terkait dengan Revisi Undang-Undang TNI itu adalah sifat yang provokatif dan seterusnya,” imbuh dia.
Oleh sebab itu, Adi menilai wajar Prabowo akhirnya menempatkan orang dekatnya sebagai juru bicara.
Seperti diketahui, Prasetyo Hadi adalah orang lingkaran terdalam dari Prabowo, kader Gerindra, dan sudah memiliki hubungan panjang dengan Prabowo.
Prasetyo Hadi pun dinilai bisa menerjemahkan apa yang Prabowo maksud dari gestur dan bahasanya saja, tanpa perlu menunggu kepala negara berbicara.
“Jadi dalam konteks inilah menjadi penting sebenarnya Prabowo Subianto ingin menaruh orang kepercayaannya untuk menjadi Jubir Istana, menjadi Jubir Presiden, supaya di kemudian hari tidak ada lagi kontroversi, tidak ada lagi hal-hal yang kemudian menimbulkan efek buruk terkait dengan komunikasi pemerintah,” kata Adi.
Diberitakan sebelumnya, Prasetyo mengungkap bahwa ia ditunjuk sebagai juru bicara presiden.
Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai Jubir berkaitan dengan pernyataan blunder dari Hasan Nasbi, tak terkecuali saat menanggapi teror kepala babi kepada wartawan Tempo.
Ia menyatakan, penunjukan ini hanya untuk memperkuat komunikasi pemerintah yang belum berjalan baik.
“Ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita. Kalau kemudian dianggap ada yang kurang, itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki,” ujar Prasetyo, Kamis (17/4/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Adi Prayitno
-
/data/photo/2025/03/17/67d7da3adae37.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Prasetyo Hadi Jadi Jubir Presiden, Prabowo Dinilai Kecewa dengan Hasan Nasbi
Nasional
18 April 2025")
Prasetyo Hadi Jadi Jubir Presiden, Prabowo Dinilai Kecewa dengan Hasan Nasbi Nasional 18 April 2025
-
Geger CCTV di Kamar Mandi Siswi SMA, Sekolah Periksa HP Siswa
TRIBUNJATENG.COM, MAGETAN – Terkuak lampu redup di kamar mandi wanita yang ditemukan siswi di lingkungan sekolah SMA ternyata kamera CCTV.
Dari pengakuan ketiga siswi tersebut, mereka curiga karena lampunya redup.
Ketika diperhatikan, mereka melihat bahwa lampu tersebut seperti ada kamera di bagian tengahnya.
Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan Ponorogo, Jawa Timur, Adi Prayitno, turun langsung mengecek toilet siswi di salah SMA di Magetan yang di dalamnya terpasang CCTV berbentuk bola lampu.
Adi, yang juga merupakan Kacabdindik Kediri, langsung menemui tiga siswi yang menemukan CCTV berbentuk bola lampu di kamar kecil.
“Curiga dengan lampu yang redup, kok kayak CCTV. Kita kemudian flash, semakin kelihatan kalau itu kamera,” ujar siswi itu di hadapan Plt Kacabdindik Ponorogo saat sidak, Rabu (17/4/2025).
Ketiga siswa kemudian mengaku mengambil CCTV berbentuk bola lampu tersebut bersama sepuluh siswi perempuan yang ada di kelas mereka.
“Kami ambil, baru kami lapor ke bagian sarpras. Kami serahkan ke Pak Ali di ruang kelas,” imbuh mereka.
Dari keterangan Ali, sebagai guru sarpras, CCTV berbentuk lampu dipasang oleh tukang kebersihan yang sudah bekerja di sekolah selama 20 tahun.
Dari pengakuannya, CCTV berbentuk lampu tersebut kemudian dia pasang di kamar kecil siswi perempuan karena ada keluhan dari siswi lampunya mati.
“Tukang kebersihan nemunya di samping tempat sampah, lampu itu kotor, sempat dibersihkan saat dicoba hidup. Ketika ada siswi yang mengeluhkan lampu kamar kecil mati, tidak koordinasi dengan kami, kemudian dipasang lampu yang ternyata itu CCTV,” katanya.
Sementara itu, Kepala Sekolah Idha Rachmawati mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh guru, kondisi CCTV berbentuk bola lampu tersebut sudah rusak dan tidak ada microchipnya.
Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak sekolah kemudian melakukan pemeriksaan terhadap HP siswa.
“Dari pemeriksaan HP siswa, kita cocokkan aplikasi yang ada di HP dengan CCTV tersebut, ternyata tidak ditemukan,” katanya.
Untuk memastikan apakah CCTV berbentuk bola lampu tersebut masih berfungsi saat dipasang di kamar kecil siswi, pihak sekolah menyerahkan ke Kepolisian Resor Magetan untuk diteliti.
“Sudah diamankan Polres, harapan kami mudah-mudahan bisa dipastikan CCTV itu tidak ada apa-apanya, karena dari pemeriksaan terhadap HP siswa yang kita cocokkan aplikasinya dengan CCTV tidak ada yang kita temukan,” ucapnya.
Sementara itu, Plt Cabang Dinas Pendidikan Ponorogo, Adi Prayitno, mengatakan CCTV berbentuk bola lampu tersebut dipastikan dipasang oleh tenaga kebersihan yang tidak tahu jika bola lampu yang ditemukan di tempat sampah tersebut adalah CCTV.
“Sekolah sudah berkoordinasi dengan pihak yang berwenang yang memang tahu teknologi terkait hal itu. Dari keyakinan guru di sini, CCTV tersebut tidak berfungsi, tetapi mari kita tunggu hasilnya,” ujarnya. (*)
-
Operasi Senyap Diduga Sudah Dilakukan, Iman Politik Aktivis 98 Dipertanyakan
GELORA.CO – Buntut pertemuan antara Sufmi Dasco Ahmad selaku politisi Partai Gerindra dengan sejumlah Aktivis 98 beberapa hari lalu membuahkan pertanyaan.
Publik kemudian beranggapan, pertemuan politisi Partai Gerindra dengan para Aktivis 98 merupakan cara pemerintah membungkam kelompok oposisi.
Sebagaimana diketahui publik, beberapa Aktivis 98 telah berulang kali menyampaikan kritik pedas terhadap pemerintah yang banyak didominasi Partai Gerindra.
Selain Rocky Gerung, sederet Aktivis yang juga sempat ditemui politisi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad antara lain Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat serta Ferry Juliantono.
Adanya pertemuan antara elite Gerindra dengan sejumlah Aktivis yang gencar menghujani kritik, juga digadang-gadang sebagian kalangan sebagai bentuk Operasi Senyap.
Terkait dengan adanya pandangan Operasi Senyap yang dilakukan Sufmi Dasco, Pengamat asal Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memberi tanggapan.
Menurut Adi, Operasi Senyap yang dilakukan Sufmi Dasco sebagai bagian dari pemerintah merupakan hal wajar dan biasa dilakukan oleh kekuasaan terhadap kelompok kritis.
Sebagaimana dengan sikap pemerintah di era sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai RI 1, hal serupa juga kerap dilakukan oleh pemimpin negara.
Membungkam para pengkritik melalui operasi senyap, menurut Adi merupakan strategi lunak kekuasaan yang bertujuan untuk menyerap aspirasi.
Memastikan tidak adanya hiruk-pikuk dan kicauan pedas yang bisa mendatangkan polemik, menurut Adi sangat penting bagi pemerintah.
Bukan hanya sebagai jaminan kekuasaan, tetapi juga memastikan agar situasi sosial, ekonomi hingga politik tidak bergejolak ataupun terdampak.
Selain untuk menyerap aspirasi, dialog yang diistilahkan sebagai operasi senyap merupakan ujian keimanan politik bagi para pengkritik ataupun kelompok oposisi.
“Tinggal kita uji apakah orang-orang ini iman politiknya goyang, kalau berubah dan tidak lagi kritis ya berarti betul ada upaya melemahkan,” jelas Adi.
Berbeda dengan Feri Juliantono yang juga merupakan kader Gerindra dan menjabat Wakil Menteri, publik menurut Adi perlu menelusuri ketiga tokoh lainnya.
Sosok semisal Rocky Gerung, Syahganda serta Jumhur merupakan orang-orang yang oleh pemerintah dianggap cukup kritik.
Untuk mengetahui ada atau tidaknya Operasi Senyap yang menjadi anggapan, perubahan ketiga tokoh tersebut akan menjadi jawaban.
“Kita lihat saja apakah Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat akan berubah sikap kritisnya,” imbuh Adi.
Adanya perubahan sikap dari ketiga sosok Aktivis non pemerintah serta buruh yang dikenal kritis, menurut Adi merupakan jawaban atas iman dan keberhasilan operasi senyap.
Jika para Aktivis berhenti bersikap kritis, dapat dipastikan Operasi Senyap pemerintah berjalan sesuai dengan harapan.***
-
Dua Menteri Sebut Jokowi Bos, Pengamat: Offside! Sekarang Presidennya Prabowo
GELORA.CO – Pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan dua menteri di Kabinet Merah Putih yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan sebutan bos bisa dianggap tidak elok.
Sebab, kepala negara yang saat ini adalah Presiden RI Prabowo Subianto, bukan Jokowi.
“Ya, di mata publik dinilai offside dan bahkan juga bisa dinilai kurang elok karena saat ini ya presidennya itu adalah Pak Prabowo Subianto, bukan yang lain,” kata Adi saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).
Adapun dua menteri yang dimaksud adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Adi menilai Trenggono dan Budi memang bisa menyebut Jokowi sebagai bosnya sebagai bentuk terima kasih.
Apalagi, dua orang ini pertama kali menjadi menteri di era Jokowi dan dilanjutkan di saat Prabowo memimpin Indonesia.
Menurutnya, sebutan bos itu adalah ungkapan syukur dan terima kasih meskipun Jokowi tak lagi jadi presiden.
“Sebenarnya sah saja kedua menteri itu bilang Pak Jokowi adalah bosnya ya sebagai ekspresi bentuk terima kasih, karena keduanya memang di era Pak Jokowi mendapatkan posisi yang cukup strategis, itu tidak ada bantahan,” ucap dia.
Akan tetapi, pemerintahan saat ini sudah berganti dengan era Presiden Prabowo.
Sementara menteri adalah pembantu dari presiden.
Dosen dari UIN ini pun khawatir pernyataan Trenggono dan Budi menimbulkan polemik adanya matahari kembar.
“Karena sampai hari ini kan publik masih tak berhenti berspekulasi soal adanya matahari kembar, itu dikhawatirkan dengan adanya pernyataan bos selain Pak Prabowo justru makin mempertebal bahwa sebenarnya ya menteri-menteri di kabinet saat ini punya bos lain selain Pak Prabowo,” kata Adi.
Oleh karenanya, ia mengimbau para menteri di Kabinet Presiden Prabowo untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan ke publik.
“Mestinya hati-hati, pejabat publik itu statement-statementnya kerap dinilai oleh publik,” ucap Adi.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Jokowi sebagai bos saat mengunjungi Presiden ke-7 RI itu di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (11/4/2025) siang.
Kunjungan dilakukan secara bergantian, dimulai dengan Trenggono yang terlebih dahulu bertemu dengan Jokowi.
“Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” kata Trenggono.
Dalam pertemuan tersebut, menurut Trenggono, salah satu arahan yang diberikan berkaitan dengan kemajuan dalam memimpin KKP.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi.
“Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat karena sudah masih jadi menteri kesehatan kan,” ungkap Budi setelah pertemuan.
-
/data/photo/2024/10/20/671480c708abf.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Antara Solo dan Jakarta: Satu Kabinet, Dua Magnet Pengaruh
Nasional
12 April 2025")
Antara Solo dan Jakarta: Satu Kabinet, Dua Magnet Pengaruh Nasional 12 April 2025
Antara Solo dan Jakarta: Satu Kabinet, Dua Magnet Pengaruh
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dalam beberapa hari terakhir terlihat silih berganti mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
Jokowi
) di Solo, Jawa Tengah, pada momen Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.
Mulai dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menko Pangan Zulkifli Hasan, seluruhnya tampak nyaman menjalin komunikasi dengan Jokowi.
Dalam kunjungan itu, tak sedikit dari mereka yang masih menyebut Jokowi sebagai “bos”, kendati kini berada di bawah kepemimpinan Presiden
Prabowo
Subianto.
Fenomena ini pun memunculkan kembali perbincangan soal dua magnet pengaruh dalam satu kabinet.
Dalam hal ini, Prabowo sebagai kepala negara aktif. Sementara, Jokowi sebagai mantan presiden yang masih memiliki daya tarik politik serta kedekatan personal dengan sejumlah menteri.
Kunjungan para menteri tak hanya untuk bersilaturahmi. Mereka juga membahas program kementerian, bahkan meminta restu dan masukan dari Jokowi.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kesan “
matahari kembar
” dalam pemerintahan Prabowo.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Jokowi sebagai bos saat mengunjungi Presiden ke-7 RI itu di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (11/4/2025) siang.
Kunjungan dilakukan secara bergantian, dimulai dengan Trenggono yang terlebih dahulu bertemu dengan Jokowi.
“Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” kata Trenggono.
Dalam pertemuan tersebut, menurut Trenggono, salah satu arahan yang diberikan berkaitan dengan kemajuan dalam memimpin KKP.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi.
“Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat karena sudah masih jadi menteri kesehatan kan,” ungkap Budi setelah pertemuan.
Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi juga telah berkunjung ke Solo pada libur Lebaran kedua, Selasa (1/4/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Budi berbincang mengenai program Koperasi Desa Merah Putih.
“Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memang merupakan instrumen untuk memberantas rentenir tengkulak yang menyengsarakan masyarakat. Ya, tadi saya sampaikan,” ujarnya saat diwawancarai setelah bertemu Jokowi.
Budi mengungkapkan bahwa Jokowi juga berpesan agar program Kopdes Merah Putih dilaksanakan dengan hati-hati, agar menjadi salah satu instrumen untuk kemajuan masyarakat desa.
“Beliau sangat concern dengan kemajuan masyarakat desa,” jelas Budi.
“Pokoknya beliau terus memberi yang terbaik, pikiran-pikiran, dan saran untuk kemajuan Indonesia,” lanjutnya.
Setelahnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, dan keluarga juga menemui Jokowi di Solo pada Selasa (8/4/2025) malam.
“Datang bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi Presiden RI ke-7 di kediaman dalam rangka Hari Raya,” kata Bahlil saat ditemui usai pertemuan.
Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut bahwa hubungannya dengan Jokowi layaknya hubungan antara guru dan murid, yang telah terjalin sejak awal ia menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
“Saya kan muridnya Bapak Presiden Jokowi dari waktu saya anggota kabinet pertama. Saya menjadi anggota kabinet dan banyak dinasihati untuk bagaimana membangun negara ke depan,” jelasnya.
Sehari setelahnya, giliran Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).
Terkait isi pertemuan dengan Jokowi, Zulhas mengaku pertemuan ini bentuk silaturahmi pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
Zulhas menjelaskan selama pertemuan juga membicarakan banyak hal. Mengingat, Zulhas merupakan menteri perdagangan saat Jokowi menjabat.
“Lebaran kan, saya kan menterinya bapak. Ya, banyak dibimbing dulu 2 tahun dipercaya beliau sama Ibu. Masa Lebaran saja saya enggak datang,” jelasnya.
“Silaturahmi, ya tentu ada situasi-situasi terakhir ekonomi dan sebagainya ya
silaturahmi Lebaran
,” lanjutnya.
Politikus PKS Mardani Ali Sera menanggapi kunjungan khusus sejumlah menteri Presiden Prabowo ke kediaman Jokowi di Solo pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah.
Dia menilai silaturahmi Lebaran sah saja dilakukan oleh semua pihak.
Namun, dia mengingatkan agar hal tersebut jangan justru memunculkan kesan adanya matahari kembar dalam pemerintahan.
“Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).
Mardani meyakini bahwa Prabowo tidak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu.
Meski begitu, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
“Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” kata Mardani.
“Namun, yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua,” pungkasnya.
Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan dua menteri di Kabinet Merah Putih yang menyebut Jokowi dengan sebutan bos bisa dianggap tidak elok.
Sebab, kepala negara yang saat ini adalah Presiden RI Prabowo Subianto, bukan Jokowi.
“Ya, di mata publik dinilai offset dan bahkan juga bisa dinilai kurang elok karena saat ini ya presidennya itu adalah Pak Prabowo Subianto, bukan yang lain,” kata Adi saat dihubungi, Jumat.
Adi menilai Trenggono dan Budi memang bisa menyebut Jokowi sebagai bosnya sebagai bentuk terima kasih.
Apalagi, dua orang ini pertama kali menjadi menteri di era Jokowi dan dilanjutkan di saat Prabowo memimpin Indonesia.
Menurutnya, sebutan bos itu adalah ungkapan syukur dan terima kasih meskipun Jokowi tak lagi jadi presiden.
“Sebenarnya sah saja kedua menteri itu bilang Pak Jokowi adalah bosnya ya sebagai ekspresi bentuk terima kasih, karena keduanya memang di era Pak Jokowi mendapatkan posisi yang cukup strategis, itu tidak ada bantahan,” ucap dia.
Akan tetapi, pemerintahan saat ini sudah berganti dengan era Presiden Prabowo. Sementara menteri adalah pembantu dari presiden.
Dosen dari UIN ini pun khawatir pernyataan Trenggono dan Budi menimbulkan polemik adanya matahari kembar.
“Karena sampai hari ini kan publik masih tak berhenti berspekulasi soal adanya matahari kembar, itu dikhawatirkan dengan adanya pernyataan bos selain Pak Prabowo justru makin mempertebal bahwa sebenarnya ya menteri-menteri di kabinet saat ini punya bos lain selain Pak Prabowo,” kata Adi.
Oleh karenanya, ia mengimbau para menteri di Kabinet Presiden Prabowo untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan ke publik.
“Mestinya hati-hati, pejabat publik itu statement-statementnya kerap dinilai oleh publik,” ucap Adi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Silaturahmi Bukan Koalisi? Bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Ruhut Sitompul, Adi Prayitno, dan Narasumber Lainnya, Live di iNews
loading…
Malam Ini di INTERUPSI Pertemuan Prabowo-Mega: Silaturahmi Bukan Koalisi? Bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Ruhut Sitompul, Adi Prayitno, dan Narasumber Lainnya, Live di iNews
JAKARTA – Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri beberapa waktu yang lalu menjadi sorotan politik nasional. Dalam suasana hangat, keduanya membahas sejumlah isu strategis, termasuk masa depan demokrasi, arah pembangunan nasional, serta kemungkinan rekonsiliasi politik yang lebih luas. Pertemuan ini dinilai sebagai langkah simbolis menuju stabilitas politik dan potensi kerja sama antara kekuatan besar di panggung kekuasaan, membuka ruang baru bagi penyatuan visi kebangsaan dalam pemerintahan mendatang.
Dalam episode terbaru INTERUPSI malam ini bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Ruhut Sitompul, Adi Prayitno, dan para narasumber kredibel lainnya akan membahas topik panas yang menimbulkan beragam tafsir. Namun, meski hubungan antara Presiden Prabowo dan Megawati masih terjalin dengan baik, dalam pertemuan tersebut PDIP tetap konsisten untuk tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Akan tetapi, Megawati disebut akan memperkuat pemerintahan Prabowo agar tetap berjalan efektif. Lantas bagaimana tanggapan elite politik? Apakah ini sekadar silaturahmi atau sinyal awal koalisi?
Saksikan selengkapnya di INTERUPSI “Pertemuan Prabowo-Mega, Silaturahmi Bukan Koalisi” malam ini bersama para narasumber, Ruhut Sitompul-PolitisI PDI Perjuangan, Adi Prayitno-Pengamat Politik, Hendarsam-Politisi Gerindra/Ketum Lisan, Siti Zuhro-Pengamat Politik BRIN, Pukul 20.00 WIB Live di iNews.
(zik)
-
Pengamat Sindir PDIP usai Mega Ketemu Prabowo: Luarnya Banteng, Dalamnya Garuda
Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat politik dan akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai meski posisi PDI Perjuangan (PDIP) berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto, tetapi secara prinsip sudah memberikan dukungan total kepada Prabowo.
Adi menerangkan hingga sejauh ini posisi tersebut dinilai ideal oleh PDIP. PDIP nampaknya berat untuk berkoalisi dengan Prabowo seperti misalnya ada kadernya yang jadi menteri, karena dalam sejarahnya PDIP bila partainya kalah Pilpres maka memilih berada di luar kekuasaan.
“Bagi PDIP sepertinya sangat kelihatan gestur mereka itu tidak mau bergabung dengan pemerintahan, ukurannya tak ada kader PDIP yang jadi menteri, tapi pada saat bersamaan ya secara prinsip kerja sama politik sudah dilakukan oleh PDIP,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).
Hal tersebut, katanya, terlihat dari cara PDIP memberikan dukungan penuh terhadao semua program politik Prabowo. Mulai dari dukungan terhadap kenaikan Pajak pertambahan Nilai (PPN) 12% dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tak hanya dua hal tersebut, Adi juga menyoroti bahwa PDIP juga menjadi corong utama dalam revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan menjadi Undang-Undang pada beberapa waktu lalu.
“Itu artinya apa? Koalisi antara Megawati dengan Prabowo, PDIP dengan Gerinda itu bukan koalisi formalis seperti yang dibayangkan orang ada kader PDIP yang jadi menteri, tapi ini adalah koalisi praktik substantif, dimana PDIP bekerja sama dan mendukung secara total program-program Prabowo Subianto,” terang dia.
Sebab itu, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) tersebut menganalogikan posisi PDIP saat ini di pemerintahan Prabowo adalah luarnya Banteng (logo PDIP yakni kepala banteng), tetapi dalamnya Garuda (logo Gerindra yakni burung garuda).
“Jadi begitu, cara untuk menjelaskan posisi PDIP, luarnya merah yang itu artinya PDIP tetap berada di luar pemerintahan, tapi dalemannya adalah mendukung penuh program Prabowo-Subianto. Itulah yang disebut dalemannya praktik politik PDIP itu ya lambang partai Gerinda yang lambangnya Garuda,” tandasnya.
Megawati Ingin PDIP di Luar Pemerintahan
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bahwa PDI Perjuangan (PDIP) akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini dia ungkapkan kala dirinya merespons soal pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025) malam.
“Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu,” ungkapnya di Gedung Nusantara III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2025).
Meski demikian, Muzani mengatakan pada prinsipnya Megawati berharap bahwa pemerintahan Prabowo bisa berjalan efektif setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.
Sebab itu, dia pun menerangkan bahwa PDIP disebutkan terbuka jika Prabowo ingin merajut kerjasama. Terlebih, jika tujuannya untuk memperkuat pemerintahan meski memang posisinya berada di luar pemerintahan.
“Karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDIP sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” pungkas Muzani.
-
Pertemuan Prabowo-Megawati, Pengamat: PDIP Dukung Pemerintahan
Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai PDI Perjuangan (PDIP) telah memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu terkait pertemuan Prabowo-Megawati, Senin (7/4/2025) malam.
“Tanpa pertemuan formal antara Prabowo dan Megawati sekalipun, saya kira PDI Perjuangan setelah Pilpres 2024 sudah mendukung penuh kebijakan Prabowo,” kata Adi saat diwawancarai di Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Menurut Adi, hal itu terbukti dari sikap fraksi PDI Perjuangan di parlemen yang mendukung berbagai program strategis pemerintahan Prabowo Subianto.
Beberapa di antaranya adalah kebijakan kenaikan PPN menjadi 12%, program makan bergizi gratis (MBG), serta revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang kini telah disahkan menjadi undang-undang.
“Bahkan, banyak elite kunci PDI Perjuangan yang saat ini menduduki posisi penting dalam alat kelengkapan dewan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Adi menilai secara praktik, PDI Perjuangan telah bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo, meskipun belum memiliki perwakilan di Kabinet Merah Putih.
Terkait kemungkinan masuknya kader PDI Perjuangan ke dalam kabinet seusai pertemuan Prabowo-Megawati, Adi menyebut hal itu masih sulit diprediksi.
“PDI Perjuangan tentu sedang menghitung untung ruginya. Melihat kecenderungannya, mereka tampaknya lebih memilih posisi saat ini—tidak masuk kabinet, tetapi tetap bekerja sama di DPR,” jelasnya.
Namun demikian, Adi mengingatkan pentingnya keberadaan oposisi dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa DPR harus tetap berani bersikap kritis jika ada kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah.
“Kalau semua kekuatan politik menjadi bagian dari kekuasaan, maka nasib oposisi sebagai bagian penting dalam demokrasi bisa dipastikan tamat,” tegasnya.
Diketahui, Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, pada Senin (7/4) malam. Pertemuan Prabowo-Megawati tersebut berlangsung dalam rangka silaturahmi setelah Idulfitri 2025.
-
Pengamat: PDIP dukung kebijakan meski Megawati dan Prabowo tak bertemu
…, bisa dipastikan pembangunan demokrasi dalam konteks adanya oposisi yang sehat nasibnya wasalam.
Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai PDI Perjuangan sudah mendukung penuh kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto sekalipun pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak terjadi pada Senin (7/4) malam.
“Tanpa pertemuan formal Prabowo dan Megawati sekalipun, saya kira PDI Perjuangan pasca-Pilpres 2024 sudah mendukung penuh kebijakan Prabowo,” kata Adi kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.
Hal tersebut, kata dia, dibuktikan oleh dukungan yang diberikan PDI Perjuangan atas sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo.
Misalnya, kata dia, kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen, program Makan Bergizi Gratis (MBG), revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang telah disetujui jadi undang-undang, dan berbagai kebijakan lainnya.
“Bahkan banyak sekali elite kunci PDI Perjuangan yang menempati posisi penting di alat kelengkapan dewan,” ucapnya.
Untuk itu, dia memandang bahwa PDI Perjuangan secara praktik sudah bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski tak ada kadernya yang duduk di dalam Kabinet Merah Putih (KMP).
Soal apakah PDI Perjuangan bakal resmi bergabung dengan pemerintah dengan adanya kader PDI Perjuangan jadi menteri atau tidak, menurut Adi, susah ditebak.
PDI Perjuangan, lanjut dia, pasti menghitung plus minusnya. Kalau melihat kecenderungannya, PDI Perjuangan posisi lebih memilih seperti saat ini, tidak ada menteri di kabinet, tetapi di DPR kerja sama.
Namun, dia mengingatkan bahwa oposisi yang sehat tetap dibutuhkan dalam pembangunan demokrasi di Tanah Air. Oleh karena itu, DPR RI sebagai lembaga legislatif harus mampu bersuara kritis apabila terdapat kebijakan politik pemerintah yang dianggap kontroversial.
“Tentu setelah semua kekuatan politik menjadi bagian kekuasaan, bisa dipastikan pembangunan demokrasi dalam konteks adanya oposisi yang sehat nasibnya wasalam,” kata dia.
Diketahui bahwa presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam.
Pertemuan di kediaman Megawati pada malam itu dalam rangka silaturahmi setelah Lebaran 2025.
Sejumlah tokoh yang turut hadir di kediaman Megawati tersebut, mulai dari Ketua MPR RI yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.
Pada hari Rabu, Ahmad Muzani mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dari luar koalisi.
“Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif, untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Oleh karena itu, lanjut Muzani, jika dianggap perlu, dipersilakan gunakan PDI Perjuangan sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk perkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi koalisi.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
Pertemuan Senyap dengan Megawati, Presiden Prabowo Jaga Perasaan Jokowi – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan menggelar pertemuan tertutup di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (7/4) malam.
Hingga kemarin baik dari kubu Partai Gerindra maupun PDIP tak memberikan keterangan resmi mengenai pertemuan tersebut.
Termasuk Prabowo yang menolak berkomentar ketika ditanya mengenai pertemuan senyapnya dengan Ketua Umum PDIP itu.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menduga pertemuan senyap itu bisa jadi sebagai bentuk usaha Prabowo menjaga perasaan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).
“Pertemuan tertutup itu juga bisa jadi dimaknai sebagai upaya menjaga perasaan Joko Widodo. Prabowo tak ingin dinilai menjauhi Jokowi,” kata Jamiluddin, Selasa (8/4).
Dia menilai pertemuan tertutup itu bisa untuk menjaga keseimbangan antara Jokowi dan Megawati.
Politik seperti ini, lanjut Jamiluddin, dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi hubungan Prabowo dengan Jokowi dan Megawati.
“Hal itu dilakukan karena Prabowo penganut politik akomodatif. Prabowo ingin menjaga harmoni dengan merangkul semua tokoh nasional, termasuk Megawati dan Jokowi,” ucap Jamiluddin.
Pertemuan Prabowo dan Megawati disebut terkesan disembunyikan dan lebih politis.
Padahal, kata dia, pertemuan dua tokoh nasional itu seharusnya terbuka sebagaimana lazimnya di era demokrasi.
“Karena itu, pertemuan tersebut sebagai ajang bargaining. Megawati bisa saja menginginkan kader PDIP tidak di oyok-oyok, seperti yang dialami Sekjennya Hasto,” kata Jamiluddin.
Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.
Ia menilai bila kabar pertemuan antara Prabowo dan Megawati benar terjadi, itu menunjukkan adanya kerja sama politik antara PDIP dan Partai Gerindra.
Menurut Adi, pertemuan keduanya itu juga mempertegas hubungan antara Megawati dan Prabowo sebagai sahabat lama yang kini dapat bekerja sama secara politik.
Ia juga menyoroti pertemuan itu yang diduga dilakukan secara tertutup. Langkah itu mungkin diambil untuk menjaga perasaan pendukung Prabowo yang belum sepenuhnya menerima PDIP bergabung dalam pemerintahan.
Adi juga menyebut ada pihak yang tidak happy, yaitu pihak Solo. Pihak Solo yang dimaksud adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
“Ya banyak pihak yang mengatakan bahwa salah satu pihak yang mungkin tidak happy dan tidak menerima jika PDIP menjadi bagian dari Prabowo adalah pihak Solo,” ujar Adi.
“Jadi wajar kalau kemudian dilakukan secara tertutup dan kemudian tidak ada yang memastikan bahwa tadi malam itu sudah terjadi pertemuan antara Prabowo dan Megawati,” imbuhnya.
PRABOWO DAN MEGAWATI – Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, pada Senin (7/4/2025) malam, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Harian Gerindra sekaligus, Sufmi Dasco, menyatakan pertemuan kedua tokoh ini adalah silaturahmi Hari Raya Idul Fitri. (Istimewa)
Adi menjelaskan dukungan PDIP terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo menjadi indikator kuat adanya kerja sama tersebut.
Ia mencontohkan dukungan terhadap kebijakan makan bergizi gratis (MBG), penundaan kenaikan tarif pajak, serta revisi Undang-Undang TNI.
“Saya kira PDIP menjadi partai politik paling terdepan yang memberikan dukungan politiknya ke Prabowo,” ujarnya.(tribun network/mam/dod)