Tag: Adi Prayitno

  • Menag Nasaruddin Umar Berduka Paus Wafat, Sosok Ini dengan Berani Cium Kening Pemimpin Umat Katolik

    Menag Nasaruddin Umar Berduka Paus Wafat, Sosok Ini dengan Berani Cium Kening Pemimpin Umat Katolik

    TRIBUNJAKARTA.COM – Kabar duka meninggalnya Pemimpin Umat Katolik Puas Fransiskus turut dirasakan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Puas Fransiskus meninggal dunia pada Senin (21/4/2025) dalam usia 88 tahun di kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan.

    “Saya mengucapkan duka sedalam-dalamnya atas wafatnya Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan,” ujar Nasaruddin Umar dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/4/2025).

    “Tentu doa kita semoga yang mulia mendapat tempat yang layak di sisi-Nya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya,” sambungnya.

    Menag Nasaruddin dan Paus Fransiskus dikenal sebagai dua tokoh yang memiliki jalinan persahabatan. 

    Keduanya mempunyai kenangan serta persahabatan yang cukup dekat, bahkan ada momen spesial ketika bertemu di Jakarta.

    “Baru saja (Paus Fransiskus) telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal,” sebutnya.

    “Semoga kerja sama kita, Indonesia dan Vatikan, serta wasiat yang telah dirintis Paus Fransiskus dapat kita tindaklanjuti sebagaimana yang telah disepakati,” sambungnya. 

    KLIK SELENGKAPNYA: Pengamat Politik Adi Prayitno Ungkit sikap Jokowi Membuat Kisruh Persoalan Ijazah Tidak Pernah Selesai. Ini Analisanya.

    Diketahui, momen kedekatan Paus Fransiskus dan Nasaruddin Umar sudah terlihat saat keduanya bertemu di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Saat itu, Paus dan Nasaruddin Umar saling bersalaman saat hendak berpisah usai acara bersama tokoh-tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Kamis (5/9/2024).

    Tak berhenti sampai di situ, Nasaruddin Umar tampak mengecup dahi Paus Fransiskus.

    Paus Fransiskus membalasnya dengan mencium tangan Imam Masjid Istiqlal itu.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar saat hadir dan meresmikan Masjid Pendidikan Al-Muhajirin di komplek Sekolah Al-Azhar, Jakapermai, Kota Bekasi, Jumat (20/12/2024). (TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar)

    Keakraban dua pemuka agama itu diabadikan dalam foto dan tersiar di banyak media nasional maupun internasional.

    Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Joanes Joko merinding menyaksikan momen yang luar biasa ditunjukkan Paus Fransiskus dan Nasaruddin Umar.

    “Kalau saya melihat foto itu, mau berkaca-kaca ini, speechless,” ujar Joko saat wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra, Jumat (6/9/2024).

    Paus Fransiskus juga sempat menyampaikan pidato di hadapan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, Jakarta setelah meneken Deklarasi Istiqlal. 

    Dalam pidatonya yang puitis dan penuh pesan ini, Paus menyatakan kekagumannya terhadap toleransi beragama yang berlangsung di Indonesia dan bagiamana toleransi itu disimbolkan dalam Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Gereja Katedral dengan Istiqlal.

    Paus juga secara langsung menyebut “Bhinneka Tunggal Ika” yang sontak disambut senyum dan riuh tepuk tangan hadirin.

    Paus berpesan supaya keragaman ini tidak dinodai dengan paksaan atas dogma satu sama lain dan berharap agar penghargaan terhadap keyakinan masing-masing tidak jatuh dalam fundamentalisme yang keras.

    Kedatangan Paus disambut dengan irama Marawis dan diberi penjelasan oleh Nasaruddin Umar mengenai terowongan yang dibangun pada tahun 2022.

    “Terowongan Silaturahim ini menghubungkan dua rumah ibadah. Di dalamnya terdapat banyak simbol-simbol artistik dan indah yang melambangkan toleransi beragama,” kata Nasaruddin Umar.

    Sepanjang jalan, Paus Fransiskus pun terkesan dengan keberadaan terowongan itu, hingga ia menegaskan pentingnya peran umat beragama dalam membangun toleransi.

    “Kita kaum beriman yang berasal dari tradisi keagamaan yang berbeda, memiliki sebuah tugas membantu semua orang melewati terowongan ini dengan pandangan yang diarahkan menuju terang,” ujar Paus.

    “Di akhir perjalanan kita akan mampu mengenal dalam diri mereka yang berjalan di samping kita, seorang saudara-seorang saudari yang dengannya kita dapat saling mendukung dalam kehidupan satu sama lain,” sambung Paus.

    Paus Fransiskus kemudian mengakhiri pidatonya dengan harapan agar komunitas di Indonesia semakin terbuka terhadap dialog antar umat beragama dan menjadi simbol perdamaian.

    (TribunJakarta/Tribunnews)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pertemuan Lanjutan Prabowo-Megawati Buka Jalan Kader PDIP Masuk Kabinet – Halaman all

    Pertemuan Lanjutan Prabowo-Megawati Buka Jalan Kader PDIP Masuk Kabinet – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wacana pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dinilai sebagai sinyal kuat terbangunnya kerja sama politik yang lebih intens di masa pemerintahan mendatang. Tak hanya soal komunikasi elite, pertemuan itu diyakini membuka peluang nyata bagi kader PDIP untuk bergabung ke dalam kabinet Prabowo.

    Pengamat politik Adi Prayitno menilai, kehangatan antara Prabowo dan Megawati bukan sekadar simbol politik pasca-pemilu.

    Pertemuan lanjutan kedua tokoh jika teralisasi maka hal itu bukan hanya silaturahmi politik biasa, namun itu menandakan ada niatan serius membangun kerja sama yang lebih konkret. 

    Menurutnya, arah relasi yang terjalin bisa menjadi batu loncatan bagi PDI Perjuangan untuk kembali masuk dalam lingkaran kekuasaan, meski sebelumnya memilih berada di luar pemerintahan.

    “Tentu ini menegaskan bahwa Prabowo dan Megawati serius menjajaki kerja sama politik kedepan. Entah seperti apa model koalisinya,” kata Adi, saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (20/4/2025).

    “Muncul juga spekulasi soal kemungkinan kader PDIP masuk kabinet, itu sangat mungkin terjadi,” tambahnya.

    Adi juga menyoroti bahwa meskipun secara formal PDIP belum menjadi bagian koalisi pemerintahan, namun dalam praktiknya partai berlambang banteng tersebut sudah menunjukkan dukungan terhadap berbagai kebijakan strategis Prabowo. Mulai dari kenaikan PPN 12 persen, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga revisi UU TNI.

    “PDI Perjuangan itu judulnya saja di luar kekuasaan atau jadi oposisi, tapi secara praktik PDI Perjuangan sudah mendukung penuh kebijakan prabowo seperti kenaikan PPN 12 persen, makan bergizi gratis (MBG), revisi UU TNI dan lain sebagainya,” imbuh Adi.

    Sinyal kerja sama juga disampaikan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

    Ia menyebut, Presiden Prabowo membuka ruang untuk berdialog dan mendengarkan pandangan berbagai tokoh bangsa, termasuk Megawati sebagai Presiden RI ke-5.

    “Bahwa pertemuan antara kedua pemimpin saya kira baik, karena Presiden Prabowo perlu pandangan dari berbagai macam tokoh untuk memberikan literasi bagi kepemimpinan beliau. Apalagi Bu Megawati pernah menjadi Presiden Republik Indonesia yang kelima,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Namun begitu, Muzani belum bisa memastikan kapan pertemuan lanjutan itu akan berlangsung. Ia mengaku belum mendapat informasi resmi mengenai rencana tersebut.

    Di sisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sebelumnya menyebut bahwa silaturahmi antara Prabowo dan Megawati masih akan berlanjut.

    Menurutnya, pertemuan pertama mereka pada 7 April lalu hanya menjadi awalan dari komunikasi yang lebih intens.

    PRABOWO MEGAWATI BERTEMU – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, saat ditemui seusai acara open house di kediaman Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025). (Tribunnews.com/Fersianus Waku)

    Puan menegaskan, PDIP siap bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo demi menjalankan tugas-tugas kenegaraan secara kolektif.

    “Akan ada silaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Meski begitu, Puan mengaku belum mengikuti perkembangan terbaru pasca-pertemuan pertama kedua tokoh ini.

    “Saya belum tahu apa, tentang pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo dengan Bu Megawati,” ucapnya.

    Jika komunikasi ini terus menguat, bukan tidak mungkin kabinet Prabowo-Gibran ke depan akan semakin inklusif dengan masuknya tokoh-tokoh dari PDIP — sebuah manuver politik yang bisa memperkuat stabilitas pemerintahan sekaligus menjembatani kepentingan lintas partai pasca pemilu.

  • Kasus Lampu Berkamera di Toilet Siswi Gegerkan SMA Magetan, Ini Penjelasan Pihak Dinas

    Kasus Lampu Berkamera di Toilet Siswi Gegerkan SMA Magetan, Ini Penjelasan Pihak Dinas

    Magetan (beritajatim.com) – Isu terkait penemuan lampu berkamera di toilet siswi salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di wilayah Magetan sempat ramai diperbincangkan di media sosial dan menimbulkan kekhawatiran akan dugaan pelecehan seksual. Menyikapi polemik tersebut, Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo-Magetan, Adi Prayitno, pada Rabu (17/4/2205), turun langsung ke sekolah yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi.

    “Hal ini karena adanya pemberitaan kurang baik di Medsos, saya langsung turun mengunjungi sekolah untuk memastikan pemberitaan di Medsos benar atau tidak,” ujarnya, Minggu (20/4/2025)

    Dalam kunjungannya, Adi melakukan klarifikasi langsung bersama pihak-pihak terkait di lingkungan sekolah.

    “InsyaAllah, hal yang beredar itu kurang benar. Saya pastikan proses pembelajaran sangat kondusif, insyaAllah tidak ada sesuatu yang diributkan di Medsos,” tambahnya.

    Menurut penjelasannya, isu bermula dari laporan siswi yang merasa curiga dengan keberadaan lampu CCTV di dalam toilet. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa lampu tersebut dipasang untuk mengganti lampu toilet yang sebelumnya mati. Namun, jenis lampu yang dipasang ternyata menyerupai lampu berkamera.

    “Yang memasang infonya, salah satu tenaga kebersihan di sekolah itu. Karena dipandang lampu sebelumnya mati maka dipasanglah bola lampu baru, tetapi ternyata ada indikasi terpasang lampu ada kamera dan pihak sekolah sudah mengecek ternyata kamera di lampu sudah tidak berfungsi lagi. Dari hasil koordinasi pihak terkait semua sudah aman, tidak ada yang dikhawatirkan lagi,” paparnya.

    Kepala sekolah setempat, Idha Rakhmawati, juga menegaskan bahwa inisiatif pemasangan lampu tersebut berasal dari petugas kebersihan. Pemasangan dilakukan karena lampu di toilet mati, dan petugas tersebut memasang lampu yang ditemukan di tempat sampah dan masih menyala.

    “Langkah penyelesaian telah dilakukan koordinasi dengan fungsional, rapat razia handphone semua siswa lalu dicocokan dengan aplikasi di handphone dan CCTV itu ternyata tidak diketemukan kecocokan,” katanya.

    “Yang memasang itu petugas kebersihan kami saat itu, namun saat ini CCTV lampu itu sudah diamankan oleh Polres Magetan,” tambahnya.

    Pihak sekolah pun melakukan langkah lanjut berupa razia handphone seluruh siswa untuk mengecek kemungkinan adanya koneksi WiFi atau aplikasi yang terhubung ke perangkat tersebut. Hasilnya, tidak ditemukan indikasi konektivitas dengan perangkat manapun. “Harapannya ada teknologi canggih, yang bisa memastikan kalau CCTV di lampu itu memang bersih tidak merekam apapun,” paparnya.

    Kasat Reskrim Polres Magetan, AKP Joko Santoso, juga membenarkan bahwa dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan unsur pidana ataupun dugaan pelecehan seksual. “Intinya dugaan adanya kasus pelecehan seksual itu tidak benar,” katanya.

    Ia menjelaskan bahwa petugas kebersihan yang memasang lampu tersebut tidak mengetahui bahwa lampu itu memiliki kamera. “Dugaan yang beredar saat ini tidak bisa dibuktikan, karena tidak didukung dengan bukti nyata lainnya yang kuat. CCTV di lampu itu setelah diperiksa juga tidak berfungsi. Sehingga terkait ini tidak ada tindak lanjut lagi, semua dipastikan tidak ada dugaan pelecehan seksual itu,” pungkasnya.

    Dengan klarifikasi ini, pihak sekolah dan kepolisian berharap masyarakat tidak lagi menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi agar tidak menimbulkan keresahan lebih lanjut, terutama di lingkungan pendidikan. [fiq/aje]

    ,

  • Isu Ijazah Jokowi, Upaya Jatuhkan Nama Baik Mantan Presiden?

    Isu Ijazah Jokowi, Upaya Jatuhkan Nama Baik Mantan Presiden?

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan publik belakangan ini.

    Bahkan, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) sampai mendatangi kediaman Jokowi yang berlokasi di Jalan Kutai Utara No 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, untuk mengonfirmasi keaslian ijazah mantan orang nomor satu di Indonesia tersebut pada Rabu (16/4/2025).

    Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menduga bahwa ada pihak-pihak tertentu yang berupaya merusak citra Jokowi melalui tuduhan ijazah palsu.

    “Entah siapa yang memulai polemik ijazah Jokowi ini, tetapi yang jelas ada indikasi untuk mendowngrade dan menghancurkan nama baik Jokowi sebagai mantan presiden yang dinilai sukses selama menjabat,” kata Adi Prayitno saat dihubungi Beritasatu.com, Minggu (20/4/2025).

    Menurut dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut, polemik ijazah Jokowi tidak akan mengubah fakta sejarah.

    “Jokowi secara faktual tetap pernah menjabat sebagai wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan presiden Republik Indonesia,” tegasnya.

    Sebelumnya, mantan wali kota Solo itu telah menunjukkan seluruh ijazah yang dimilikinya, termasuk ijazah dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, kepada awak media.

    Namun, Jokowi meminta agar media tidak mengambil foto dari ijazah-ijazah tersebut.

  • 6
                    
                        Monolog Gibran: Dari Bonus Demografi hingga Film Jumbo
                        Nasional

    6 Monolog Gibran: Dari Bonus Demografi hingga Film Jumbo Nasional

    Monolog Gibran: Dari Bonus Demografi hingga Film Jumbo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres)
    Gibran Rakabuming Raka
    tiba-tiba berbicara mengenai bonus demografi yang sedang terjadi di Indonesia.
    Gibran berpandangan, Indonesia saat ini berada dalam momen yang sangat menentukan di tengah tantangan global, baik itu perang dagang, geopolitik, hingga perubahan iklim.
    Menurutnya, Indonesia sebagai negara besar tetap harus tumbuh, lincah, dan adaptif.
    “Teman-teman, tantangan ini memang ada. Bahkan begitu besar, tapi yakinlah peluang kita juga jauh lebih besar,” kata Gibran dalam video yang diunggah di kanal Youtube pribadinya, Sabtu (19/4/2025).
    Gibran mengatakan, lebih dari separuh atau sebanyak 208 juta penduduk Indonesia pada kurun 2030-2045 akan berada pada usia produktif.
    “Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang, di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif,” kata Gibran.
    Menurutnya, ini merupakan peluang besar dan kesempatan emas untuk mengelola bonus demografi.
    “Agar bukan menjadi sekadar bonus, bukan menjadi sekadar angka statistik yang fantastis, tapi sebagai jawaban untuk masa depan Indonesia,” sambungnya.
    Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu mendorong generasi muda untuk menyiapkan diri, memiliki mimpi besar, dan keberanian membuat terobosan.
    Ia juga mengingatkan generasi muda untuk beradaptasi dan menjadi tonggak kemajuan.
    “Karena penentu di era kompetisi saat ini bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat memanfaatkan peluang,” ujar Gibran.
    Gibran pun menyinggung keberhasilan film Jumbo sebagai tanda era baru industri film animasi Indonesia.
    Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, jumlah penonton film Jumbo di bioskop yang dibuat animator muda Indonesia saat ini sudah menembus 4 juta.
    “Akan ditayangkan di 17 negara Asia dan Eropa. Ini menjadi era baru industri animasi Indonesia,” ujar Gibran.
    Gibran mengatakan, pencapaian film Jumbo menjadi bukti kemampuan anak muda Indonesia.
    Selain film Jumbo, menurutnya, kemampuan generasi muda juga terlihat dari keberhasilan Timnas Indonesia usia 17 tahun (Timnas U-17) yang lolos kualifikasi Piala Dunia.
    Oleh karenanya, kata dia, generasi muda yang jumlahnya akan mencapai puncak pada 2030-2045 bukan sekadar bonus demografi, melainkan jawaban masa depan.
    “Kita lihat sendiri saat ini banyak anak-anak muda kita yang sudah tampil di garis depan,” ujar Gibran.
    Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai, Gibran tengah mencoba untuk menciptakan momentum dengan berbicara monolog mengenai bonus demografi.
    Adi mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir, eksposur atau sorotan publik kepada Gibran kurang signifikan.
    Meski sempat meluncurkan program Lapor Mas Wapres hingga blusukan ke berbagai tempat, namun efeknya tidak berlangsung lama.
    “Praktis setelah itu, ya, sudah berbulan-bulan, publik tidak pernah melihat Gibran yang bisa dilihat oleh publik dari seorang Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Adi saat dihubungi
    Kompas.com
    melalui sambungan telepon, Sabtu (19/4/2025).
    Menurut Adi, secara normatif data yang disampaikan Gibran seperti puncak bonus demografi pada 2030 hingga 2040 tidak terbantahkan.
    Secara alamiah, meskipun tidak dilemparkan menjadi isu kepada publik, tonggak kepemimpinan pada masa mendatang akan dipegang pemuda hari ini.
    “Jadi, bagi saya sih sebenarnya ini bagian dari upaya untuk menciptakan momentum politik, wakil presiden itu mampu membangun satu jurus diskursus,” ujar Adi.
    Namun, kata Adi, perbincangan mengenai bonus demografi menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah menyiapkan anak muda untuk masa mendatang.
    Ia berpendapat, pemerintah belum serius dan menyeluruh dalam menyiapkan anak muda.
    Banyak anak muda hari ini justru tidak bisa melanjutkan sekolah di bangku SMA atau kuliah. Di antaranya karena masalah biaya pendidikan yang mahal.
    Adi pun mengamini persoalan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri yang naik beberapa waktu terakhir.
    “Replika anak-anak muda hari ini, anggaplah yang umur 18 tahun sampai 30-35 tahun, adalah mereka yang memang
    mostly
    kesulitan untuk mencari kerjaan,” tutur Adi.
    “Kebanyakan mereka yang sulit untuk menyelesaikan sekolah SMA dan S1-nya,” tambahnya.
    Berkaca dari kondisi ini, Adi melihat bonus demografi sudah lama menjadi komoditas yang digoreng elite politik.
    Isu demografi dan anak muda menjadi pemanis dalam banyak pembicaraan bahwa anak muda merupakan generasi emas yang harus disiapkan pada masa mendatang.
    “Artinya apa? Bonus demografi itu sudah sejak lama menjadi dagangan politik elite,” kata Adi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Gibran Bicara Bonus Demografi, Pengamat: Banyak Sarjana Pengangguran
                        Nasional

    5 Gibran Bicara Bonus Demografi, Pengamat: Banyak Sarjana Pengangguran Nasional

    Gibran Bicara Bonus Demografi, Pengamat: Banyak Sarjana Pengangguran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai, pemerintah masih belum serius dalam menyiapkan generasi muda berkualitas untuk menghadapi
    bonus demografi
    .
    Banyak pemuda, bahkan yang memiliki gelar sarjana pun, yang hingga saat ini masih menganggur.  
    “Banyak juga pengangguran dari kalangan sarjana. Problemnya apa? Kalau mau jujur, problem pemerintah yang tidak sanggup menyediakan lahan pekerjaan,” kata Adi saat dihubungi
    Kompas.com
    , Sabtu (19/4/2025).
    Ia menyampaikan itu menanggapi video Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming
    Raka yang menyebut bonus demografi dengan anak muda sebagai jawaban atas tantangan di masa depan.
    Menurut Adi, jika pemerintah mau menyiapkan diri menghadapi bonus demografi, anak-anak muda hari ini seharusnya memiliki kesempatan mengakses
    pendidikan strata satu
    atau sarjana.
    Jenjang pendidikan tersebut, kata dia, menjadi ukuran seseorang memiliki kapasitas, potensi, dan wawasan yang memadai.
    Namun, saat ini banyak anak muda yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi.
    “Bahkan banyak di antara mereka tidak bisa S1 itu gara-gara tidak punya uang, tidak punya kesempatan,” tutur Adi.
    Menurut Adi, perlu intervensi dari pemerintah agar Indonesia memiliki generasi muda yang cakap dan kompeten pada 2030-2045.
    Anak muda harus mendapat kesempatan dan dukungan untuk berkembang di berbagai bidang, terutama mereka yang tumbuh di desa.
    “Anak muda kita ini kan banyak di desa. Ya sudah kembangkan desanya sekarang supaya anak muda desa itu berdaya, hidupnya mapan, sekolahnya mapan, melek teknologi, melek politik, melek ekonomi, selesai,” ujar Adi.
    Sebelumnya, melalui video yang diunggah di channel YouTube pribadinya, Gibran menyebut Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030-2045.
    Pada kurun waktu tersebut, kata dia, terdapat 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif.
    Menurutnya, momentum tersebut bersejarah dan hanya terjadi satu kali.
    “Sebuah kondisi yang terjadi dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif,” kata Gibran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prasetyo Hadi Jadi Jubir Presiden, Prabowo Dinilai Kecewa dengan Hasan Nasbi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        18 April 2025

    Prasetyo Hadi Jadi Jubir Presiden, Prabowo Dinilai Kecewa dengan Hasan Nasbi Nasional 18 April 2025

    Prasetyo Hadi Jadi Jubir Presiden, Prabowo Dinilai Kecewa dengan Hasan Nasbi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, tugas baru Menteri Sekretaris Negara Praseyo Hadi sebagai
    juru bicara presiden
    menandakan kekecewaan Presiden
    Prabowo Subianto
    terhadap Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi (PCO).
    Adi menilai, langkah Prabowo menunjuk
    Prasetyo Hadi
    sebagai juru bicara merupakan upaya Prabowo untuk memperbaiki komunikasi politik pemerintah dan istana kepada masyarakat.

    For all
    ini sebagai bentuk bagaimana kekecewaan Presiden sebenarnya kepada PCO yang memang kinerjanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi,” ujar Adi kepada
    Kompas.com
    , Jumat (18/4/2025).
    Menurut Adi, kekecewaan terlihat ketika Prabowo mengakui bahwa komunikasi politik anak buahnya tidak baik-baik saja saat wawancara dengan sejumlah pemimpin redaksi.
    “Beberapa waktu yang lalu, Prabowo Subianto secara terbuka memang sempat mengakui bahwa komunikasi politik Istana itu memang sangat mengecewakan dan tidak sesuai dengan harapan, itu yang pertama,” kata dia.
    Ia mencontohkan komentar Hasan Nasbi mengenai teror pengiriman kepala babi ke jurnalis Tempo yang dianggap meremehkan teror terhadap jurnalis.
    “Yang teranyar tentu ketika ada pernyataan terkait dengan teror kepada jurnalis Tempo, misalnya terkait dengan kepala babi, alih-alih memberikan pernyataan yang sifatnya simpatik, PCO justru menganggap bahwa persoalan kepala babi itu ya sebaiknya dimasak saja,” kata Adi.
    “Sebelumnya juga ada status di
    X
    yang dibuat oleh PCO bahwa pihak-pihak yang melakukan protes dan aksi demonstrasi terkait dengan Revisi Undang-Undang TNI itu adalah sifat yang provokatif dan seterusnya,” imbuh dia.
    Oleh sebab itu, Adi menilai wajar Prabowo akhirnya menempatkan orang dekatnya sebagai juru bicara.
    Seperti diketahui, Prasetyo Hadi adalah orang lingkaran terdalam dari Prabowo, kader Gerindra, dan sudah memiliki hubungan panjang dengan Prabowo.
    Prasetyo Hadi pun dinilai bisa menerjemahkan apa yang Prabowo maksud dari gestur dan bahasanya saja, tanpa perlu menunggu kepala negara berbicara.
    “Jadi dalam konteks inilah menjadi penting sebenarnya Prabowo Subianto ingin menaruh orang kepercayaannya untuk menjadi Jubir Istana, menjadi Jubir Presiden, supaya di kemudian hari tidak ada lagi kontroversi, tidak ada lagi hal-hal yang kemudian menimbulkan efek buruk terkait dengan komunikasi pemerintah,” kata Adi.
    Diberitakan sebelumnya, Prasetyo mengungkap bahwa ia ditunjuk sebagai juru bicara presiden.
    Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai Jubir berkaitan dengan pernyataan blunder dari Hasan Nasbi, tak terkecuali saat menanggapi teror kepala babi kepada wartawan Tempo.
    Ia menyatakan, penunjukan ini hanya untuk memperkuat komunikasi pemerintah yang belum berjalan baik.
    “Ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita. Kalau kemudian dianggap ada yang kurang, itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki,” ujar Prasetyo, Kamis (17/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Geger CCTV di Kamar Mandi Siswi SMA, Sekolah Periksa HP Siswa

    Geger CCTV di Kamar Mandi Siswi SMA, Sekolah Periksa HP Siswa

    TRIBUNJATENG.COM, MAGETAN – Terkuak lampu redup di kamar mandi wanita yang ditemukan siswi di lingkungan sekolah SMA ternyata kamera CCTV.

    Dari pengakuan ketiga siswi tersebut, mereka curiga karena lampunya redup. 

    Ketika diperhatikan, mereka melihat bahwa lampu tersebut seperti ada kamera di bagian tengahnya. 

    Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan Ponorogo, Jawa Timur, Adi Prayitno, turun langsung mengecek toilet siswi di salah SMA di Magetan yang di dalamnya terpasang CCTV berbentuk bola lampu.

    Adi, yang juga merupakan Kacabdindik Kediri, langsung menemui tiga siswi yang menemukan CCTV berbentuk bola lampu di kamar kecil.

    “Curiga dengan lampu yang redup, kok kayak CCTV. Kita kemudian flash, semakin kelihatan kalau itu kamera,” ujar siswi itu di hadapan Plt Kacabdindik Ponorogo saat sidak, Rabu (17/4/2025). 

    Ketiga siswa kemudian mengaku mengambil CCTV berbentuk bola lampu tersebut bersama sepuluh siswi perempuan yang ada di kelas mereka.

    “Kami ambil, baru kami lapor ke bagian sarpras. Kami serahkan ke Pak Ali di ruang kelas,” imbuh mereka.

    Dari keterangan Ali, sebagai guru sarpras, CCTV berbentuk lampu dipasang oleh tukang kebersihan yang sudah bekerja di sekolah selama 20 tahun.

    Dari pengakuannya, CCTV berbentuk lampu tersebut kemudian dia pasang di kamar kecil siswi perempuan karena ada keluhan dari siswi lampunya mati. 

    “Tukang kebersihan nemunya di samping tempat sampah, lampu itu kotor, sempat dibersihkan saat dicoba hidup. Ketika ada siswi yang mengeluhkan lampu kamar kecil mati, tidak koordinasi dengan kami, kemudian dipasang lampu yang ternyata itu CCTV,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Sekolah Idha Rachmawati mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh guru, kondisi CCTV berbentuk bola lampu tersebut sudah rusak dan tidak ada microchipnya.

    Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak sekolah kemudian melakukan pemeriksaan terhadap HP siswa. 

    “Dari pemeriksaan HP siswa, kita cocokkan aplikasi yang ada di HP dengan CCTV tersebut, ternyata tidak ditemukan,” katanya.

    Untuk memastikan apakah CCTV berbentuk bola lampu tersebut masih berfungsi saat dipasang di kamar kecil siswi, pihak sekolah menyerahkan ke Kepolisian Resor Magetan untuk diteliti. 

    “Sudah diamankan Polres, harapan kami mudah-mudahan bisa dipastikan CCTV itu tidak ada apa-apanya, karena dari pemeriksaan terhadap HP siswa yang kita cocokkan aplikasinya dengan CCTV tidak ada yang kita temukan,” ucapnya. 

    Sementara itu, Plt Cabang Dinas Pendidikan Ponorogo, Adi Prayitno, mengatakan CCTV berbentuk bola lampu tersebut dipastikan dipasang oleh tenaga kebersihan yang tidak tahu jika bola lampu yang ditemukan di tempat sampah tersebut adalah CCTV. 

    “Sekolah sudah berkoordinasi dengan pihak yang berwenang yang memang tahu teknologi terkait hal itu. Dari keyakinan guru di sini, CCTV tersebut tidak berfungsi, tetapi mari kita tunggu hasilnya,” ujarnya. (*)

     

  • Operasi Senyap Diduga Sudah Dilakukan, Iman Politik Aktivis 98 Dipertanyakan

    Operasi Senyap Diduga Sudah Dilakukan, Iman Politik Aktivis 98 Dipertanyakan

    GELORA.CO – Buntut pertemuan antara Sufmi Dasco Ahmad selaku politisi Partai Gerindra dengan sejumlah Aktivis 98 beberapa hari lalu membuahkan pertanyaan.

    Publik kemudian beranggapan, pertemuan politisi Partai Gerindra dengan para Aktivis 98 merupakan cara pemerintah membungkam kelompok oposisi.

    Sebagaimana diketahui publik, beberapa Aktivis 98 telah berulang kali menyampaikan kritik pedas terhadap pemerintah yang banyak didominasi Partai Gerindra.

    Selain Rocky Gerung, sederet Aktivis yang juga sempat ditemui politisi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad antara lain Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat serta Ferry Juliantono.

    Adanya pertemuan antara elite Gerindra dengan sejumlah Aktivis yang gencar menghujani kritik, juga digadang-gadang sebagian kalangan sebagai bentuk Operasi Senyap.

    Terkait dengan adanya pandangan Operasi Senyap yang dilakukan Sufmi Dasco, Pengamat asal Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memberi tanggapan.

    Menurut Adi, Operasi Senyap yang dilakukan Sufmi Dasco sebagai bagian dari pemerintah merupakan hal wajar dan biasa dilakukan oleh kekuasaan terhadap kelompok kritis.

    Sebagaimana dengan sikap pemerintah di era sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai RI 1, hal serupa juga kerap dilakukan oleh pemimpin negara.

    Membungkam para pengkritik melalui operasi senyap, menurut Adi merupakan strategi lunak kekuasaan yang bertujuan untuk menyerap aspirasi.

    Memastikan tidak adanya hiruk-pikuk dan kicauan pedas yang bisa mendatangkan polemik, menurut Adi sangat penting bagi pemerintah.

    Bukan hanya sebagai jaminan kekuasaan, tetapi juga memastikan agar situasi sosial, ekonomi hingga politik tidak bergejolak ataupun terdampak.

    Selain untuk menyerap aspirasi, dialog yang diistilahkan sebagai operasi senyap merupakan ujian keimanan politik bagi para pengkritik ataupun kelompok oposisi.

    “Tinggal kita uji apakah orang-orang ini iman politiknya goyang, kalau berubah dan tidak lagi kritis ya berarti betul ada upaya melemahkan,” jelas Adi.

    Berbeda dengan Feri Juliantono yang juga merupakan kader Gerindra dan menjabat Wakil Menteri, publik menurut Adi perlu menelusuri ketiga tokoh lainnya.

    Sosok semisal Rocky Gerung, Syahganda serta Jumhur merupakan orang-orang yang oleh pemerintah dianggap cukup kritik.

    Untuk mengetahui ada atau tidaknya Operasi Senyap yang menjadi anggapan, perubahan ketiga tokoh tersebut akan menjadi jawaban.

    “Kita lihat saja apakah Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat akan berubah sikap kritisnya,” imbuh Adi.

    Adanya perubahan sikap dari ketiga sosok Aktivis non pemerintah serta buruh yang dikenal kritis, menurut Adi merupakan jawaban atas iman dan keberhasilan operasi senyap.

    Jika para Aktivis berhenti bersikap kritis, dapat dipastikan Operasi Senyap pemerintah berjalan sesuai dengan harapan.***

  • Dua Menteri Sebut Jokowi Bos, Pengamat: Offside! Sekarang Presidennya Prabowo

    Dua Menteri Sebut Jokowi Bos, Pengamat: Offside! Sekarang Presidennya Prabowo

    GELORA.CO – Pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan dua menteri di Kabinet Merah Putih yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan sebutan bos bisa dianggap tidak elok.

    Sebab, kepala negara yang saat ini adalah Presiden RI Prabowo Subianto, bukan Jokowi.

    “Ya, di mata publik dinilai offside dan bahkan juga bisa dinilai kurang elok karena saat ini ya presidennya itu adalah Pak Prabowo Subianto, bukan yang lain,” kata Adi saat dihubungi, Jumat (11/4/2025).

    Adapun dua menteri yang dimaksud adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Adi menilai Trenggono dan Budi memang bisa menyebut Jokowi sebagai bosnya sebagai bentuk terima kasih.

    Apalagi, dua orang ini pertama kali menjadi menteri di era Jokowi dan dilanjutkan di saat Prabowo memimpin Indonesia.

    Menurutnya, sebutan bos itu adalah ungkapan syukur dan terima kasih meskipun Jokowi tak lagi jadi presiden.

    “Sebenarnya sah saja kedua menteri itu bilang Pak Jokowi adalah bosnya ya sebagai ekspresi bentuk terima kasih, karena keduanya memang di era Pak Jokowi mendapatkan posisi yang cukup strategis, itu tidak ada bantahan,” ucap dia.

    Akan tetapi, pemerintahan saat ini sudah berganti dengan era Presiden Prabowo.

    Sementara menteri adalah pembantu dari presiden.

    Dosen dari UIN ini pun khawatir pernyataan Trenggono dan Budi menimbulkan polemik adanya matahari kembar.

    “Karena sampai hari ini kan publik masih tak berhenti berspekulasi soal adanya matahari kembar, itu dikhawatirkan dengan adanya pernyataan bos selain Pak Prabowo justru makin mempertebal bahwa sebenarnya ya menteri-menteri di kabinet saat ini punya bos lain selain Pak Prabowo,” kata Adi.

    Oleh karenanya, ia mengimbau para menteri di Kabinet Presiden Prabowo untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan ke publik.

    “Mestinya hati-hati, pejabat publik itu statement-statementnya kerap dinilai oleh publik,” ucap Adi.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Jokowi sebagai bos saat mengunjungi Presiden ke-7 RI itu di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (11/4/2025) siang.

    Kunjungan dilakukan secara bergantian, dimulai dengan Trenggono yang terlebih dahulu bertemu dengan Jokowi.

    “Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” kata Trenggono.

    Dalam pertemuan tersebut, menurut Trenggono, salah satu arahan yang diberikan berkaitan dengan kemajuan dalam memimpin KKP.

    Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi.

    “Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama Ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat karena sudah masih jadi menteri kesehatan kan,” ungkap Budi setelah pertemuan.