“Untuk Jokowi yang Punya Elektabilitas dan Popularitas Tinggi, Cocoknya ke Partai Besar”
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, berpandangan bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (
Jokowi
), kurang cocok jika harus memimpin Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
).
Diketahui, Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan, mengungkapkan bahwa ada usulan dari internal PPP menjadikan Jokowi sebagai figur yang layak ditawarkan untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) PPP.
“Cuma problemnya PPP ini kurang cocok dengan Jokowi. Pertama, PPP ini partai Islam. Sementara Pak Jokowi ini kan dinilai sebagai sosok yang sangat nasionalis,” kata Adi kepada
Kompas.com
, Jumat (30/5/2025).
Kedua, menurut Adi, Jokowi memiliki elektabilitas dan popularitas yang tinggi, sedangkan PPP merupakan partai yang tidak lolos ke parlemen pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Oleh karena itu, Adi menyebutkan, figur Jokowi dengan kelebihannya lebih cocok jika bergabung dengan partai besar ketimbang PPP.
“PPP ini enggak lolos ke parlemen. Untuk Jokowi yang punya nama besar, punya elektablitas dan popularitas yang tinggi, ya cocoknya Pak Jokowi itu adalah partai-partai besar, bukan partai yang enggak lolos ke parlemen,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, ada usulan dari internal PPP menjadikan Jokowi sebagai figur yang layak ditawarkan untuk memimpin PPP. Hal itu diungkapkan Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan.
“Ada juga wacana-wacana berkembang, kenapa enggak kita tawarkan saja kepada Pak Jokowi?” kata Irfan saat berbincang dengan
Kompas.com
pada Selasa, 27 Mei 2025.
Irfan menyebut bahwa sejumlah nama figur untuk menjadi ketua umum PPP sudah muncul ke permukaan. Mereka di antaranya adalah Anies Baswedan, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Saifullah Yusuf, Marzukie Ali, dan Agus Suparmanto.
Namun, Ketua Mahkamah Partai ini mengatakan, nama Jokowi paling sempurna untuk memimpin PPP. Dia menilai, Presiden ke-7 RI itu punya pengalaman politik yang panjang.
Menurut Irfan, Jokowi adalah sosok dengan rekam jejak politik yang lengkap dan kepiawaian dalam membangun komunikasi politik di berbagai level, dari pengalaman sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI dua periode.
“Kalau saya melihat, sosok Pak Jokowi ini sangat piawai dalam melakukan komunikasi politik. Dia sosok yang saya rasa mampu untuk menjadikan sebuah partai itu bisa berkembang. Pengalamannya dari wali kota dua periode, gubernur, lalu presiden dua periode. Pasti dia sudah khatam, paripurna melihat kondisi riil bagaimana peta politik dan bagaimana cara komunikasi politik yang ada,” kata Irfan.
Irfan menyatakan, jika wacana ini benar-benar mendapat respons positif dari Jokowi, hal itu bisa menjadi momentum kebangkitan bagi PPP. Bahkan, partai berlambang Kabah itu diyakini bisa dapat kursi pimpian DPR jika dipimpin oleh Jokowi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Adi Prayitno
-
/data/photo/2018/09/27/157992789.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 “Untuk Jokowi yang Punya Elektabilitas dan Popularitas Tinggi, Cocoknya ke Partai Besar" Nasional
-
/data/photo/2025/05/28/68369adf96167.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sebelum Bahas Jokowi, PPP Diminta Sepakati Dulu Isu Figur Eksternal Jadi Ketum Nasional 29 Mei 2025
Sebelum Bahas Jokowi, PPP Diminta Sepakati Dulu Isu Figur Eksternal Jadi Ketum
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai Partai Persatuan Pembangunan (
PPP
) harus bersepakat dulu sebelum memutuskan terkait pencalonan ketua umum dari tokoh eksternal.
“Ada yang berpendapat siapa pun boleh jadi ketum asalkan bisa bawa PPP lolos ke Parlemen, dan ada pihak-pihak lain di PPP yang mengatakan bahwa siapa yang mau jadi ketum PPP harus sesuai AD/ART di mana
calon ketum PPP
minimal 1 tahun jadi pengurus di PPP,” kata Adi Prayitno saat dihubungi wartawan, Kamis (29/5/2025).
“Itulah yang sampai hari ini tidak
clear
apakah PPP boleh mencalonkan non-kader sebagai ketua umum,” sambungnya.
Jika perdebatan di internal selesai, PPP baru bisa mendiskusikan nama-nama eksternal yang selama ini digadang-gadang menjadi ketum. Salah satunya adalah mantan Presiden
Jokowi
.
Adi mengatakan, langkah PPP yang melirik Jokowi sebagai calon ketum cukup masuk akal. Nama besar Jokowi diyakini dapat memenuhi kebutuhan partai untuk kembali lolos ke parlemen pada Pemilu 2029.
“Saya kira wajar kalau PPP juga merilik Jokowi untuk dinominasikan sebagai calon ketua umum PPP karena PPP itu berharap betul di 2029 lolos lagi ke Parlemen,” kata dia.
Adi mengatakan, PPP pasti tengah mencari figur yang bisa menjadi daya dorong elektoral partai, salah satunya melalui Jokowi yang bukan kader PPP.
Namun, Adi mengingatkan keputusan tetap ada di tangan Presiden ke-7 tersebut.
“Kalau misalnya Jokowi masuk nominasi dan PPP mempersilakan Jokowi, mau atau tidak itu saja, karena kuncinya ada di Jokowi,” ucap dia.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ade Irfan Pulungan menilai Joko Widodo (Jokowi) dapat mengantarkan partai berlambang Ka’bah itu kembali ke DPR pada 2029.
Menurutnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia itu merupakan sosok yang layak memimpin PPP untuk periode berikutnya.
“Kalau ada yang menawarkan beliau menjadi Ketua Umum PPP, itu sangat luar biasa. Dan kalau dia merespons itu, menurut saya sebuah anugerah bagi PPP,” ujar Irfan saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (27/5/2025).
“Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah bertiga dan kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR,” sambungnya.
Sebagai informasi, PPP untuk pertama kalinya gagal mendapatkan kursi di DPR sejak mengikuti pemilihan umum (pemilu) sejak 1977.
Dalam Pemilu 2024, partai berlambang Ka’bah itu mendapatkan 5.878.777 suara atau 3,87 persen suara.
Angka tersebut tidak mencapai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen.
Menurut Irfan, Jokowi merupakan sosok yang tepat untuk memimpin PPP.
Pengalamannya di bidang politik dan pemerintahan tentu menjadi sangat tepat untuk memimpin partai berlambang Ka’bah itu.
Apalagi, Irfan melihat Jokowi sebagai sosok yang mengerti sejarah dan perkembangan PPP selama ini.
“Tentu sosok-sosok yang seperti itu saya pikir cukup capable jika PPP itu dipimpin oleh orang yang sudah memiliki pengalaman politik yang cukup panjang, ya, dan cukup lama pengalaman dari pemerintahannya untuk bisa memimpin sebuah partai,” ujar Irfan.
Irfan mengatakan, PPP saat ini membutuhkan pembenahan dan orang yang tepat melakukan hal tersebut adalah Jokowi.
“Saya pikir figur Pak Jokowi yang cocok untuk memimpin PPP supaya ada pembenahan, ya, ada semacam pembaruan, ya, transformasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi,” ujar eks Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) itu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/10/20/671480c708abf.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ketika Prabowo Tegaskan Bukan Boneka Jokowi
Ketika Prabowo Tegaskan Bukan Boneka Jokowi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI
Prabowo Subianto
membantah dirinya adalah “presiden boneka” yang dikendalikan oleh Presiden ke-7
Joko Widodo
.
Penegasan ini disampaikannya di tengah kemunculan isu
matahari kembar
antara Jokowi dan Prabowo dalam pemerintahan, beberapa waktu belakangan.
“Saya dibilang, apa itu, presiden boneka. Saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya, saya katakan itu tidak benar,” tegas Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Dalam sidang kabinet, Prabowo memang mengakui sering berkonsultasi dengan Jokowi untuk meminta pendapat dan saran.
Hal itu lantaran ayah dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sudah punya pengalaman selama 10 tahun memimpin Indonesia.
Akan tetapi, Prabowo tidak hanya berkonsultasi dengan Jokowi saja.
Ia mengaku juga meminta saran dan pendapat kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.
Menurut Prabowo, pertemuan dan komunikasinya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan.
“Saya menghadap beliau enggak ada masalah, saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah,” kata Prabowo.
Eks Menteri Pertahanan ini lantas mengatakan jika bisa bertemu mantan presiden lainnya seperti Soekarno, Soeharto, hingga Abdurrahman Wahid, tentu Prabowo akan menemui mereka juga.
“Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” imbuh dia.
Di sisi lain, Prabowo juga memuji kinerja dan prestasi Jokowi ketika masih menjabat sebagai kepala negara.
Pujian kepada Jokowi juga disampaikan Prabowo di rapat kabinet kemarin.
Ia memuji Jokowi yang mampu menjaga inflasi di Indonesia selama ini.
Prabowo mengaku menyampaikan hal tersebut bukan karena ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, yang sedang duduk di sebelahnya.
“Ini prestasi. Dan saya harus katakan. Jujur ini. Bukan karena Mas Gibran ada di sebelah saya, bukan. Ini objektif. Ini salah satu hasil daripada kepemimpinan dan manajemen Pak Jokowi,” ujar Prabowo.
Prabowo berpandangan, kesuksesan Jokowi dalam menjaga inflasi karena pengalamannya sebagai Wali Kota Solo.
Lebih lanjut, Prabowo menyebut Jokowi bisa memahami bagaimana cara menghadapi inflasi tanpa perlu belajar di Harvard University.
“Mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota membuat beliau ngerti bagaimana memanage inflasi. Yang mungkin enggak ada di buku. Enggak diajarkan di Harvard atau di MIT (Massachusetts Institute of Technology),” jelasnya.
Dihubungi terpisah, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, memandang bantahan Prabowo sudah tepat.
Sebab, langkah Prabowo berkomunikasi dan memuji presiden terdahulu, termasuk Jokowi, dinilai sebagai ungkapan terima kasih.
“Prabowo hanya ingin tegaskan ucapkan terima kasih ke presiden terdahulu. Itu bagus sebagai bentuk pengakuan bahwa presiden sebelumnya berjasa untuk bangsa. Tapi jangan artikan itu diatur-diatur atau lainnya,” ujar Adi, saat dihubungi kemarin malam.
Dalam kesempatan berbeda, Jokowi pernah menegaskan kembali bahwa tidak ada “matahari kembar” dalam pemerintahan di Indonesia saat ini.
Sebab, Indonesia saat ini hanya dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, menurut Jokowi, hanya ada satu “matahari” atau pemimpin negara saat ini.
“Kan sudah saya sampaikan bolak-balik, tidak ada matahari kembar, matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto,” kata Jokowi, saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, 22 April 2025.
Sehari sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Jubir Presiden Prabowo, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa tidak ada matahari kembar dalam pemerintahan Prabowo.
“Jadi tolong juga lah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada matahari kembar, jangan begitu,” ujar Prasetyo, di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Menurutnya, momen adanya menteri bersilaturahmi Lebaran ke kediaman Jokowi hanya silaturahmi saja. “Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini enggak seperti itu,” sambung dia.
Adapun isu matahari kembar hingga presiden boneka ini mencuat berselang usai sejumlah menteri
Kabinet Merah Putih
berkunjung di momen Lebaran ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
Bahkan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono menyebut Jokowi dengan sebutan “bos”.
Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga kerap mengundang Jokowi dan SBY dalam acara peresmian proyek pemerintah.
Contohnya, saat peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari lalu, turut dihadiri SBY dan Jokowi.
Selain itu, Prabowo pernah meminta Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengundang Joko Widodo setiap kali dirinya meresmikan proyek-proyek warisan Jokowi.
Hal ini dikatakan Prabowo saat meresmikan bank emas atau bullion bank di The Gade Tower, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025) lalu.
“Harusnya, tolong Seskab, (kalau) ada program yang jasanya sebelumnya banyak, presiden sebelumnya harus dihadirkan,” tutur Prabowo dalam peresmian.
Adapun salah satu proyek warisan Jokowi yang ia resmikan adalah bank emas.
Diketahui, persiapan bank emas sudah dilakukan sejak empat tahun lalu, tepat di periode kedua Jokowi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Pengamat Ragu DPR Bakal ‘Eksekusi’ RUU Perampasan Aset
Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah ragu DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA).
Menurutnya, jika memang DPR ada iktikad membahas RUU PA, seharusnya sudah dimulai sejak pertama kali Presiden RI Prabowo Subianto ber-statement (memberikan pernyataan). Hingga kini, dia melihat belum ada tindakan dari pernyataan itu.
Terlebih, lanjutnya, mudah saja bagi Prabowo bila ingin ada perampasan aset koruptor melalui RUU PA. Mengingat di Parlemen alias DPR, kekuatan presiden sudah mayoritas.
“Parpol [partai politik] yang kadernya ada di Parlemen masih malas merespons isu perampasan aset ini, bahkan cenderung akan menghalang-halangi,” ungkapnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (2/5/2025).
Dedi khawatir pernyataan yang disampaikan Prabowo saat acara Hari Buruh kemarin soal mendukung Undang-Undang Perampasan Aset hanya berupa lip service (basa-basi) saja.
“Terlebih sebelumnya juga ada keraguan soal belas kasih ke keluarga koruptor, ini semakin menguatkan jika belum ada komitmen pemberantasan korupsi di era Prabowo ini yang bisa dibanggakan,” tegasnya.
Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno memandang seharusnya pernyataan Prabowo ini segera dibahas di Parlemen, karena semua kekuatan politik menyatu dan solid.
“Kecuali memang para elit di DPR menganggap perampasan aset tak prioritas. Itu beda cerita. Tapi publik bertanya, apa yg membuat RUU tak prioritas bagi DPR? Padahal presiden sudah gaspol,” ujarnya.
Senada, pakar ilmu politik BRIN, Siti Zuhro beranggapan pernyataan eksplisit Prabowo mendukung UU Perampasan Aset merupakan pertanda Prabowo menyetujui dan berharap UU ini bisa segera dibahas dan diselesaikan.
Terlebih, karena Indonesia menganut sistem presidensial, ungkapan Prabowo itu bisa diterjemahkan sebagai “peraturan” yang perlu ditindaklanjuti.
“Apalagi keberadaan RUU Perampasan Aset ini sudah lama ditungu-tunggu untuk disahkan menjadi UU. Saat ini timing sudah tepat untuk mendorong pengesahan RUU tersebut,” tutupnya.
Komitmen Prabowo
Sebelumnya, Prabowo akhirnya memberi ‘lampu hijau’ bagi eksekutif dan legislatif untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. Komitmen tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Menurutnya, pembahasan RUU Perampasan Aset yang sempat mandek di parlemen ini agar kembali dilanjutkan demi memberantas praktik korupsi di Tanah Air.
“Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu [rampas aset],” tegas Prabowo yang langsung disambut riuh ribuan buruh yang mengikuti aksi May Day hari itu.
Meski begitu, Prabowo juga menyayangkan adanya fenomena aksi demonstrasi yang justru mendukung pelaku tindak pidana korupsi.
Demo tersebut, kata dia, dilakukan segelintir pihak yang justru terlihat dalam kasus korupsi atau suap yang merugikan negara.
“Saya heran, di Indonesia bisa ada demo dukung koruptor. Gue heran,” imbuhnya.
-

Data Kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia Beda Jauh dengan BPS, Adi Prayitno: Rada Nggak Percaya
FAJAR.COID, JAKARTA – Bank Dunia (World Bank) kembali menyoroti tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam laporannya, lembaga keuangan internasional ini menyebut bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih tergolong miskin.
Berdasarkan data tahun 2024, sekitar 60,3% dari total populasi Indonesia yang mencapai 285,1 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan versi negara berpendapatan menengah ke atas.
Angka tersebut berarti sekitar 171,91 juta jiwa belum mencapai ambang batas pengeluaran minimum yang ditetapkan, yakni sebesar US$6,85 per kapita per hari, atau setara dengan Rp115.080 per orang per hari menggunakan kurs Rp16.800 per dolar AS.
Laporan ini pun memicu respons dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik Adi Prayitno. Melalui akun media sosial pribadinya di X (sebelumnya Twitter), ia mengungkapkan keraguannya terhadap data yang dipaparkan Bank Dunia.
“Masak sih, angka kemiskinan Indonesia sebanyak ini? Sepertinya sangat jauh dengan data BPS. Rada ndak percaya. Semoga Indonesia baik-baik saja. Soalnya dari dulu banyak sekali laporan, mirip sebuah klaim, kemiskinan selalu turun. Kau, percaya data yang mana? 🙂”, tulis Adi dalam unggahan di akun @Adiprayitno_20 pada Rabu, (30/4/2025).
Perbedaan standar pengukuran kemiskinan antara lembaga internasional seperti Bank Dunia dan lembaga nasional seperti BPS memang kerap menimbulkan diskusi publik. Sementara BPS menggunakan garis kemiskinan nasional yang lebih rendah dibanding acuan internasional, Bank Dunia menggunakan standar global yang bertujuan menilai daya beli dan kesejahteraan masyarakat secara universal.
-

Kisi-Kisi Alasan Hasan Nasbi Mundur dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ucapkan Maaf ke Prabowo
TRIBUNJAKARTA.COM – Hasan Nasbi belum menyebutkan secara jelas alasan dirinya mundur dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Kendati demikian, ia menyampaikan kisi-kisi pada video hari terakhirnya bekerja sebagai kepala corong Istana.
Hasan menyampaikan pengunduran dirinya melalui akun Instagram (@totalpolitik).
“Hari Senin tangal 1 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan,” kata Hasan pada narasi video yang diunggah instagram @totalpolitik, Selasa (29/4/2025).
Hasan mengatakan, keputusan mundur bukan diambil secara tiba-tiba.
Semua melalui pertimbangan yang alasan pastinya tidak diungkapkan.
Namun, ia menyebutkan kisi-kisi yang melatari sikapnya setiap mengambil langkah mundur.
“Kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kitapun harus tahu diri, dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi,” jelasnya.
Surat resign sudah ditandatangani dan disampaikan ke Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
“Saat itu sudah tiba, surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” jelasnya.
Pria yang menjadi konsultan politik dan memenangkan Jokowi-Ahok pada Pilakda Jakarta 2012 itu merasa keputusannya mundur juga sekaligus membuka peluang untuk talenta lain mengisi posisi penting komunikasi Istana.
Hasan berterima kasih kepada Prabowo atas kesempatannya berada di kabinet.
Ia juga meminta maaf, sebab merasa belum bisa memenuhi harapan sang RI 1.
“Saya juga harus meminta maaf kepada beliau jika selama memberikan pelayanan kepada Presiden masih jauh dari apa yang beliau harapkan,” ujarnya.
Kekecewaan Prabowo
Sebelumnya, Pengamat politik Adi Prayitno tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya kepada kinerja Hasan Nasbi sebagai Head of Presidential Communication Office (PCO).
Adi membaca isi hati Prabowo saat mengangkat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menjadi juru bicara (jubir).
Jabatan itu semestinya diemban Hasan.
“Ini sebagai bentuk bagaimana kekecewaan Presiden sebenarnya kepada PCO yang memang kinerjanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi,” ujar Adi kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).
Kekecewaan Prabowo terlihat dari pengakuannya sendiri ketika diwawancara enam pemimpin redaksi di kediamannya beberapa waktu lali.
“Beberapa waktu yang lalu, Prabowo Subianto secara terbuka memang sempat mengakui bahwa komunikasi politik Istana itu memang sangat mengecewakan dan tidak sesuai dengan harapan, itu yang pertama,” kata dia.
Adi menggarisbawahi ketika Hasan mendapat sorotan negatif setelah menanggapi teror kepala babi yang menimpa kantor berita Tempo.
“Yang teranyar tentu ketika ada pernyataan terkait dengan teror kepada jurnalis Tempo, misalnya terkait dengan kepala babi, alih-alih memberikan pernyataan yang sifatnya simpatik, PCO justru menganggap bahwa persoalan kepala babi itu ya sebaiknya dimasak saja,” kata Adi.
Selain soal teror kepala babi, Hasan juga sempat ramai dikritik karena cuitannya di X yang menanggapi sinis demo revisi Undang-Undang TNI.
“Sebelumnya juga ada status di X yang dibuat oleh PCO bahwa pihak-pihak yang melakukan protes dan aksi demonstrasi terkait dengan Revisi Undang-Undang TNI itu adalah sifat yang provokatif dan seterusnya,” imbuh dia.
Seperti diketahui, Prasetyo Hadi adalah orang lingkaran terdalam dari Prabowo, kader Gerindra, dan sudah memiliki hubungan panjang dengan Prabowo.
Prasetyo Hadi pun dinilai bisa menerjemahkan apa yang Prabowo maksud dari gestur dan bahasanya saja, tanpa perlu menunggu kepala negara berbicara.
“Jadi dalam konteks inilah menjadi penting sebenarnya Prabowo Subianto ingin menaruh orang kepercayaannya untuk menjadi Jubir Istana, menjadi Jubir Presiden, supaya di kemudian hari tidak ada lagi kontroversi, tidak ada lagi hal-hal yang kemudian menimbulkan efek buruk terkait dengan komunikasi pemerintah,” kata Adi.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-
/data/photo/2025/04/24/680a050ca755a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
PPP Nilai Video Monolog Gibran Tak Terkait Pilpres, Kabinet Merah Putih Solid ke Visi Prabowo Nasional 24 April 2025
PPP Nilai Video Monolog Gibran Tak Terkait Pilpres, Kabinet Merah Putih Solid ke Visi Prabowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Plt Ketua Umum PPP
Muhamad Mardiono
menilai, video monolog yang diunggah Wakil Presiden RI
Gibran Rakabuming Raka
dalam beberapa waktu ini bukan ancang-ancang menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2025.
Adapun ada dua video yang telah diunggah Gibran pada kanal YouTube GibranTV, kanal resmi miliknya.
Video pertama mengangkat isu bonus demografi, sedangkan yang kedua mengangkat keberhasilan Timnas U-17 yang lolos Piala Dunia.
“Kalau soal politik sih menurut saya enggak lah ya,” kata Mardiono, di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ini menilai
Kabinet Merah Putih
sangat solid menjalankan visi Presiden RI Prabowo Subianto.
“Karena jujur saya sampaikan bahwa Kabinet Merah Putih saat ini sangat solid sekali ya. Tidak ada, semuanya dalam menjalankan visi-visinya Pak Presiden,” tegas dia.
Menurut Mardiono,
video monolog Gibran
tersebut merupakan cara putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan pesan dan kerja pemerintah ke publik.
Oleh karena Gibran merupakan anak muda, kata Mardiono, Wapres RI memilih cara lewat video monolog di media sosial.
“Ya mungkin yang dimaksud oleh Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, itu adalah menyampaikan ya kerja-kerjanya itu untuk disampaikan kepada rakyat. Nah, karena beliau adalah termasuk masih milenial ya, mungkin ya komunitas itulah cara untuk menyampaikannya,” ungkap dia.
Dilihat dari akun YouTube @GibranTV, setidaknya Gibran sudah dua kali membuat video monolog.
Video pertama membahas soal bonus demografi dan tantangan Indonesia dalam memanfaatkan potensi generasi muda, serta menyinggung keberhasilan film Jumbo karya anak bangsa.
Dalam video yang diunggah pada Sabtu (19/4/2025) itu, Gibran berpandangan bahwa Indonesia saat ini berada dalam momen yang sangat menentukan di tengah tantangan global, baik itu perang dagang, geopolitik, hingga perubahan iklim.
Dia juga menyinggung, lebih dari separuh atau sebanyak 208 juta penduduk Indonesia pada kurun 2030-2045 akan berada pada usia produktif.
Menurut Gibran, ini merupakan peluang besar dan kesempatan emas untuk mengelola bonus demografi.
Tiga hari berselang, pada Selasa (22/4/2025), Gibran mengunggah video monolog keduanya yang mengangkat soal kebanggaan atas pencapaian Timnas Indonesia yang berhasil lolos Piala Dunia U-17.
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno berpandangan, video monolog yang dibuat Gibran ini merupakan salah satu alat agar Gibran tetap eksis di panggung politik, khususnya dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2029.
“Tentu ini sebagai upaya dari Gibran supaya tetap berada di
spotlight
yang selalu menjadi arus utama pembicaraan bahwa dia itu adalah seorang pemimpin yang memang sangat layak untuk diperhitungkan, terutama untuk di 2029,” kata Adi, saat dihubungi, Selasa (2/4/2025) lalu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/03/12/67d129187c7bc.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
9 Demokrat: Muatan Politik atau Tidak, Mas Wapres yang Tahu Nasional
Demokrat: Muatan Politik atau Tidak, Mas Wapres yang Tahu
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat
Syahrial Nasution
mengatakan, yang tahu apakah ada unsur politik dari Wapres
Gibran Rakabuming Raka
yang tiba-tiba muncul dengan
video monolog
hanyalah Gibran itu sendiri.
Meski begitu, Syahrial berpandangan terlalu dini jika menyimpulkan aksi Gibran itu demi membangun citra menuju
Pilpres 2029
.
“Soal apakah kegiatan tersebut punya muatan politik, hanya Mas Gibran yang tahu pasti. Tidak ada larangan juga jika politisi atau pengamat menilai sebagai upaya mempersiapkan diri membangun citra menuju Pilpres 2029. Meskipun masih terlalu dini analisanya,” ujar Syahrial kepada
Kompas.com
, Rabu (23/4/2025).
Syahrial mengatakan, apa yang dilakukan oleh Gibran melalui video monolog itu adalah upaya menyampaikan pandangan dan harapan terciptanya generasi emas pada 2045 mendatang.
Menurut Syahrial, sebagai sebuah pandangan, apalagi dengan posisi Wapres, maka Gibran berhak memanfaatkan berbagai saluran informasi agar dapat dijangkau oleh publik.
“Termasuk dengan gayanya yang monolog. Artinya gagasan tersebut disampaikan satu arah. Konsekuensinya, karena memanfaatkan ruang publik, maka bisa saja terjadi pro-kontra. Dan sebaiknya hal itu dipandang sebagai dinamika demokrasi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjadi perbincangan publik setelah mengunggah video monolog yang membahas isu kekinian lewat akun media sosial YouTube pribadinya.
Dilihat dari akun YouTube @GibranTV, setidaknya Gibran sudah dua kali membuat video monolog.
Video pertama membahas soal bonus demografi dan tantangan Indonesia dalam memanfaatkan potensi generasi muda serta menyinggung keberhasilan film Jumbo karya anak bangsa.
Dalam video yang diunggah pada Sabtu (19/4/2025) itu, Gibran berpandangan bahwa Indonesia saat ini berada dalam momen yang sangat menentukan di tengah tantangan global, baik itu perang dagang, geopolitik, hingga perubahan iklim.
Dia juga menyinggung, lebih dari separuh atau sebanyak 208 juta penduduk Indonesia pada kurun 2030-2045 akan berada pada usia produktif.
Menurut Gibran, ini merupakan peluang besar dan kesempatan emas untuk mengelola bonus demografi.
“Teman-teman, tantangan ini memang ada. Bahkan begitu besar, tapi yakinlah peluang kita juga jauh lebih besar,” kata Gibran dalam video tersebut.
Tiga hari berselang, pada Selasa (22/4/2025), Gibran mengunggah video monolog keduanya yang mengangkat soal kebanggaan atas pencapaian Timnas Indonesia yang berhasil lolos Piala Dunia U17.
Langkah Gibran yang tiba-tiba membuat dua video dengan tema populis lantas mengundang pertanyaan, terlebih Gibran merupakan sosok yang jarang tampil dan berbicara di muka publik meski sudah 6 bulan menjabat wakil presiden.
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno berpandangan, video monolog yang dibuat Gibran ini merupakan salah satu alat agar Gibran tetap eksis di panggung politik, khususnya dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2029.
“Tentu ini sebagai upaya dari Gibran supaya tetap berada di spotlight yang selalu menjadi arus utama pembicaraan bahwa dia itu adalah seorang pemimpin yang memang sangat layak untuk diperhitungkan, terutama untuk di 2029,” kata Adi saat dihubungi, Selasa (2/4/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

