Xcloud.id

Tag: Adi Prayitno

  • 1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Bagaimana Kiprah Gibran Setahun Terakhir? Nasional 20 Oktober 2025

    1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Bagaimana Kiprah Gibran Setahun Terakhir? Nasional 20 Oktober 2025

    1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Bagaimana Kiprah Gibran Setahun Terakhir?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kini telah genap berusia satu tahun sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024.
    Meski kini menjabat Wakil Presiden, Gibran masih tetap mempertahankan gaya blusukan seperti pada saat dirinya menjadi Wali Kota Solo.
    Jabatan tertinggi kedua di Indonesia tidak menyurutkan langkah Gibran untuk berjalan kaki menyusuri gang-gang dan pelosok daerah.
    Blusukan masih sering dilakukan Gibran untuk mengecek program Presiden RI Prabowo Subianto agar terlaksana dengan baik di lapangan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga Sekolah Rakyat.
    Kunjungan terkait program pemerintah dilakukan Gibran di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Bahkan, dalam beberapa blusukan, Gibran kerap didampingi beberapa pejabat, seperti Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto.
    Dari catatan Kompas.com, mereka pernah melakukan kunjungan kerja (kunker) bersama sebanyak dua kali, yakni ke Sleman, Yogyakarta dan Batam, Kepulauan Riau.
    Selain blusukan, Gibran pernah meluncurkan terobosan berupa program Lapor Mas Wapres. Program ini merupakan sarana pengaduan publik yang bisa diakses secara langsung dari Istana Wapres maupun lewat aplikasi WhatsApp.
    Layanan ini dibuka dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sejak pukul 08.00 hingga pukul 14.00 WIB di Istana Wapres. Sementara, aduan online bisa disampaikan warga melalui WhatsApp 08111 704 2207.
    Tidak hanya itu, putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu juga pernah melakukan kunjungan kenegaraan ke Papua Nugini pada 15 September 2025.
    Dalam keterangan Sekretariat Wakil Presiden, Gibran bertemu dengan Perdana Menteri Papua Nugini (PNG) James Marape di Melanesian Haus, Kantor PM, Port Moresby.
    Pertemuan tersebut sekaligus memperingati 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Papua Nugini serta memperkuat kerja sama strategis di kawasan Pasifik.
    Lewat pertemuan ini, sejumlah kesepakatan pun dicapai di antaranya peningkatan kerja sama pertahanan, pengembangan ekonomi perbatasan melalui implementasi SOP MoU on Cross Border Movement of Commercial Buses and Coaches.
    Kemudian, kesepakatan kelanjutan program hibah pembangunan oleh Indonesia, serta penguatan kerja sama regional yang inklusif dalam kerangka Melanesian Spearhead Group dan Pacific Islands Forum.
    Namun, di balik sederet aktivitas tersebut, sejumlah kalangan masih mempertanyakan efektivitas peran Gibran sebagai wapres.
    Pengamat politik, Adi Prayitno menilai peran Gibran sebagai wapres belum signifikan karena cenderung seremonial dan belum menyentuh dalam aspek kebijakan strategis.
    “Peran wapres belum kelihatan signifikan. Hanya terlihat di sejumlah acara seremonial dan beberapa kunjungan. Publik belum melihat peran wapres dalam pengambilan kebijakan strategis,” ujar Adi saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat (17/10/2025).
    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) ini bahkan merasa publik masih bingung dengan peran dan pekerjaan wapres saat ini. Adi lantas membandingkan dengan wapres sebelumnya, yakni Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla dan Wapres ke-13 RI Ma’ruf Amin.
    “Berbeda dengan JK yang misalnya fokus urusan ekonomi. Kiai Ma’ruf Amin yang berkecimpung di ekonomi syariah. Pernah suatu waktu wapres Gibran bicara anak muda dan hilirisasi. Tapi konkretnya seperti apa belum terlihat,” papar Adi.
    Di sisi lain, Adi menilai program Lapor Mas Wapres yang diinisiasi Gibran sangat bagus. Hanya saja, implementasinya masih tidak terlihat dalam satu tahun ini.
    “Implementasinya tak terlihat. Padahal ini janji politik dan ide yang sangat bagus, problemnya pada level kenyataan di lapangan,” tutur Adi.
    Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) Agung Baskoro juga menilai peran Gibran sebatas simbolis saja. Gibran juga dinilai hanya menjadi pelengkap kerja Presiden Prabowo.
    “Saya lihat memang peran Wapres di masa Mas Gibran masih sebatas prosedur ataupun simbolis ya. Belum tampak fungsi-fungsi substantifnya, fungsi-fungsi real dan konkretnya karena memang kita tahu posisi Wapres ini sebagai pelengkap dari kerja-kerja yang dilakukan oleh Presiden,” ucap Agung.
    Namun, menurutnya, banyak publik berekspektasi Gibran akan mengikuti jejak sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Oleh karenanya, sebagai Wapres, seharusnya Gibran lebih maksimal dalam bekerja dan lebih banyak hadir ke masyarakat.
    “Dan melepas bayang-bayang sang ayah untuk bisa berdiri sendiri atas nama pribadi itu tidak mudah. Jadi koreksinya ya kalau saya ke depan Mas Gibran lebih mengoptimalkan kinerjanya, lebih tampil, serba hadir,” kata Agung.
    Blusukan yang dilakukan Gibran selama setahun terakhir dinilai masih identik dengan Jokowi, sehingga tidak ada gebrakan baru dari pria berusia 38 tahun ini.
    Padahal sebagai wapres di usia yang masih muda, Gibran diharapkan memiliki kebaruan dan inovasi.
    Agung menilai Gibran perlu membuat gebrakan yang menjawab tantangan generasi muda, seperti ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
    “Ya karena memang kita tahu blusukan itu sudah
    trademark-
    nya Pak Jokowi. Jadi kalau misalkan dia melakukan hal yang sama, istilahnya tidak ada yang baru, yang beda sebagaimana napas beliau mewakili generasi Z dan milenial yang identik dengan kebaruan, inovasi gitu,” ucap Agung.
    “Jadi selain blusukan, apa lagi yang bisa dilakukan oleh seorang Wapres? Itu kan yang ditunggu dan dinantikan oleh publik hari ini, dan saya kira itu yang harus dijawab oleh Mas Gibran,” lanjut dia.
    Gibran dinilai perlu membuat gebrakan yang menyentuh hal konkret di masyarakat, khususnya anak muda.
    Terlebih, kegiatan blusukan yang rutin dilakukan juga tidak selalu dapat menjangkau anak muda atau masyarakat dari kelas menengah ke atas.
    “Blusukan itu kan mungkin menyapa masyarakat kelas menengah ke bawah ya, tapi masyarakat kelas menengah atas yang itu menjadi pusat populasi gen Z milenial, ini harus ditreatment juga oleh Mas Gibran, nggak bisa dengan blusukan,” terangnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Analisis Bos PSI soal Realistis dan Utopis PSI Targetkan 5 Besar di 2029

    Analisis Bos PSI soal Realistis dan Utopis PSI Targetkan 5 Besar di 2029

    Jakarta –

    PSI menargetkan meraih posisi lima besar di Pemilu 2029. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai target PSI itu realistis, namun ada dua faktor kunci yang harus dipenuhi.

    “Realistis mimpi PSI masuk lima besar. Kuncinya dua hal,” kata Adi saat dihubungi, Minggu (12/10/2025).

    Adi mengatakan faktor kunci pertama PSI harus memajukan calon presiden sendiri di Pemilu 2029. Langkah ini akan membuat PSI mendapatkan efek elektabilitas dari calon presiden yang diusungnya.

    “Pertama, PSI wajib memajukan capres sendiri, bukan cuma follower usung capres partai lain. Dengan cara ini PSI potensial dapat cottal effect besar,” ujar Adi.

    Faktor kedua, kata Adi, terkait dengan sosok Bapak J. Sosok itu diketahui menjabat sebgai Ketua Dewan Pembina dalam kepengurusan terbaru PSI.

    “Kedua, membuktikan kesaktian sosok J yang katanya tak pernah kalah pemilu itu,” ujar Adi.

    Menurut Adi, faktor pertama menjadi krusial jika PSI ingin meraih peringkat lima besar di 2029. Dia menilai sulit PSI meraih suara tinggi jika tidak memiliki calon presiden sendiri di pemilu mendatang.

    “Di antara dua faktor ini, faktor pertama paling dominan, PSI majukan jagoan capres sendiri. Tanpa ini, keinginan PSI lolos lima besar hanyalah utopis,” katanya.

    Adi menambahkan, target lima besar PSI di 2029 juga tergolong berat. PSI, kata Adi, harus memastikan dulu lolos parlemen di Pemilu 2029 dan mulai berhitung ulang untuk menjadi kekuatan partai politik baru di Indonesia.

    “Paling realistis bagi PSI lolos ke parlemen dulu, baru bicara lima besar. Pasca reformasi, belum ada partai yang tak pernah lolos parlemen, sekalinya lolos langsung masuk lima besar. Semuanya bertahap,” jelas Adi.

    Target 5 Besar PSI

    Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, mengatakan sosok ‘Bapak J’ yang menjadi Ketua Dewan Pembina partai akan diumumkan secepatnya oleh Ketua Umum Kaesang Pangarep. Bestari Barus yakin peran dari ‘Bapak J’ akan membawa PSI ke posisi yang lebih tinggi.

    “Insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSI Mas Kaesang ya. PSI di bawah kepemimpinan Ketum Kaesang secara serius sedang berbenah struktur dari tingkat pusat sampai ke akar rumput,” kata Bestari kepada wartawan, Sabtu (11/10).

    Bestari meyakini PSI dapat melenggang ke Senayan di Pemilu 2029. Ia menyebut PSI akan bertekad keras untuk memenangkan kontestasi pemilu mendatang.

    “Tentulah kami semua bertekad bulat untuk menang pada Pemilu 2029 nanti, dan sukses menghantarkan kader untuk melenggang masuk ke Senayan,” ujar Bestari.

    “Harapan besarnya juga bahwa tidak sekadar lolos parlemen, namun kami juga menyemangati diri dengan juga melakukan kerja-kerja politik ke depan agar bisa berada di 5 besar parpol Senayan. Insyaallah,” tambahnya.

    Bestari meyakini sosok ‘Bapak J’ yang akan diumumkan Kaesang nanti akan membawa peran besar ke PSI. Ia berharap PSI masuk ke lima besar urutan partai di Senayan.

    “Sekurangnya berada di posisi 5 besar. Dan apabila Mr.J atau Pak J nanti diumumkan oleh Ketum Kaesang dan ternyata beliau adalah figur seperti yang kami harapkan. Maka tak menutup kemungkinan bahwa Mr.J efek akan membawa PSI terbang semakin tinggi,” ungkapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/idh)

  • 6 Terungkap, Alasan Prabowo Tambah Wamenkes dan Wamendagri Nasional

    6 Terungkap, Alasan Prabowo Tambah Wamenkes dan Wamendagri Nasional

    Terungkap, Alasan Prabowo Tambah Wamenkes dan Wamendagri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto menambah dua posisi wakil menteri (wamen) di Kabinet Merah Putih.
    Dua nama yang baru dilantik yaitu Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus.
    Pelantikan dilakukan Prabowo di Istana, Jakarta, Rabu (8/10/2025), berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Prabowo memiliki alasan untuk menambah wakil menteri.
    Posisi wamendagri ditambah untuk memastikan agar pembinaan dan pembangunan di setiap daerah berjalan baik, apalagi wilayah Indonesia sangat luas, terdiri dari 514 kabupaten/kota di 38 provinsi.
    “Memastikan pembangunan di setiap daerah baik provinsi-provinsi kabupaten kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat satu wakil menteri dalam negeri,” ungkap Prasetyo.
    Sementara penambahan wamenkes, diperlukan mengingat tugas Kemenkes begitu berat.
    Penambahan juga ditujukan untuk menanggulangi berbagai masalah, tidak terkecuali di Badan Gizi Nasional (BGN).
    “Termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah satu Wakil Menteri di Kementerian Kesehatan,” kata Prasetyo.
    Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyebut penambahan wamen ini adalah wujud penguatan pemerintahan era Prabowo Subianto.
    Menurutnya, strategi pemerintah saat ini mengutamakan kekompakan dan banyaknya jumlah pejabat.
    “Sepertinya sebagai bentuk penguatan pemerintahan dengan memperbanyak wamen dan kepala badan. Rumus pemerintah hari ini itu sepertinya semakin banyak pejabat diyakini bakal berdampak pada kekompakan kinerja,” ucap Adi saat dikonfirmasi, Rabu malam.
    Hanya saja, Adi menekankan implementasi dari strategi ini harus bisa menghasilkan kinerja yang memuaskan.
    “Tinggal level implemensinya seperti apa nantinya. Hal baik semacam ini wajib hukumnya dibayar lunas dengan kinerja yang memuaskan,” lanjutnya.
    Benjamin merupakan dokter spesialis paru yang tercatat berpraktik di Rumah Sakit Royal Trauma di Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
    Pria kelahiran 13 September 1963 ini juga diketahui merupakan kader Partai Gerindra.
    Pria yang akrab dipanggil Beni ini pernah tercatat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan bidang Kesehatan.
    Benjamin Paulus pernah membuka praktik di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk serta terdaftar sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.
    Setelah Benjamin dilantik, Menteri Kesehatan (Menkes) pun menyinggung soal atensi Presiden Prabowo yang ingin mempercepat eliminasi tuberkulosis (TBC).
    “Dokter Beni (Benjamin) sudah tahu ya adalah ahli spesialis paru dan salah satu atensinya bapak presiden mengenai percepatan eliminasi tuberkulosis,” ujar Budi usai pelantikan Benjamin di Istana.
    Dengan pelantikan ini, maka ada dua posisi wamenkes yakni Benjamin Paulus dan Dante Saksono.
    Sementara wamendagri baru memiliki latar belakang polisi. Ia adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) pada 1989 dan selalu ditempatkan di bagian reserse.
    Akhmad Wiyagus terakhir menjabat sebagai Kabaintelkam Polri.
    Wiyagus juga pernah menjabat sebagai Kapolda Gorontalo, Kapolda Lampung, serta Kapolda Jawa Barat.
    Dengan dilantiknya Akhmad Wiyagus, kini posisi Wamendagri diisi tiga orang, yakni Bima Arya Sugiarto, Ribka Haluk, dan Akhmad Wiyagus.
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan tugasnya kini jauh lebih ringan karena mempunyai tiga orang wakil.
    “Tugas saya jauh lebih ringan, tinggal bagi-bagi tugas semua, evaluasi,” ujar Tito.
    Tito mengaku akan membagi tugas para wakil menterinya sesuai dengan tiga zona waktu yang ada di Indonesia berkaca dari luasnya wilayah Indonesia.
    Setelah membagi tugas, Tito akan menugaskan mereka untuk mendatangi daerah-daerah sesuai wilayahnya.
    “Jadi saya tinggal bagi tugas saja nanti 3 wamen, ada nanti yang koordinator bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PPP Konflik di Ancol, Padam di Kuningan

    PPP Konflik di Ancol, Padam di Kuningan

    “Tapi, dalam politik, kompromi dan kesepakatan para pihak letaknya di atas peraturan. Karena pada dasarnya peraturan dibuat sebagai titik pijak. Jika para pihak sudah berpijak di titik yang sama, kesepakatan yang dibuat menjadi kebenaran faktual. Apalagi tujuannya mulia, agar perdamaian segera tercapai dan tidak ada pecat-memecat anggota DPRD dan DPW/DPC PPP seluruh Indonesia,” ucapnya melalui pesan singkat pada Selasa, 7 Oktober 2025.

    Dalam kesempatan itu, Rommy juga minta maaf atas nama keluarga besar PPP dengan adanya kegaduhan yang terjadi di perhelatan Muktamar X PPP. Ia sekaligus mengumumkan, setelah kegaduhan tersebut, ia bukan lagi bagian dari kepengurusan PPP yang baru.

    Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno membenarkan perlunya evaluasi para kader hingga Ketua Umum atas preseden buruk tak lolosnya PPP ke Senayan pada 2024. Menurutnya, konflik itu kisah lama. Justru jika dualisme partai dibiarkan terus berlarut-larut tanpa penyelesaian, akan mengancam keberhasilan PPP pada pemilu mendatang. 

    “Untungnya PPP ini cepat recovery, cepat melakukan islah politik. Kalau dualismenya Ini berkepanjangan, apalagi misalnya berlanjut pada gugatan ke pengadilan, itu tidak akan menyelamatkan apa pun di masa mendatang dan itu sangat merugikan PPP,” kata Adi kepada detikX.

    Peluang PPP lolos ke parlemen, kata Adi, masih cukup terbuka. Hal itu didukung dengan potensi turunnya ambang batas parlemen. 

    “Caleg yang diusung kemarin Itu harus dimajukan kembali. Jadi caleg-caleg prioritas, caleg-caleg yang menang itu wajib hukumnya dimajukan kembali pada 2029. Karena kekuatan politik merekalah yang kemudian membuat PPP mendapat suara 3,89 persen,” ucapnya.

    Menurut Adi, hal itu lebih memungkinkan setelah terjadi islah antara Mardiono dan Agus. Masih ada waktu sekitar empat tahun bagi keduanya untuk melakukan kerja-kerja politik ke bawah.

    Pakar komunikasi politik Universitas Islam Bandung Muhammad E Fuady mengatakan dualisme di tubuh PPP sejatinya bukanlah fenomena baru. Ada beberapa faksi yang masing-masing memiliki agenda untuk memenangkan jagoannya. 

  • 9 Pengamat: Eks Waketum Nasdem Ahmad Ali Dekat dengan Jokowi, Wajar Pindah PSI Nasional

    9 Pengamat: Eks Waketum Nasdem Ahmad Ali Dekat dengan Jokowi, Wajar Pindah PSI Nasional

    Pengamat: Eks Waketum Nasdem Ahmad Ali Dekat dengan Jokowi, Wajar Pindah PSI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai kepindahan eks Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sangat wajar.
    Menurut Adi, Ali merupakan politikus yang juga dekat dengan Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, sekaligus ayah dari Ketum PSI, Kaesang Pangarep.
    “Selama ini Ahmad Ali juga dinilai memiliki hubungan dekat dengan Jokowi. Wajar jika pindah ke PSI,” kata Adi saat dikonfirmasi, Jumat (26/9/2025).
    Adi berpandangan bahwa pindahnya Ali ke PSI menguntungkan kedua belah pihak.
    Dari aspek posisi politik strategis, menurutnya, Ali diuntungkan karena mendapat posisi strategis sebagai Ketua Harian PSI.
    “Posisi ketua harian sangat vital dalam partai. Sementara di NasDem sepertinya peran Ahmad Ali mulai tak terlihat,” ucapnya.
    Sementara itu, PSI juga diuntungkan dengan kehadiran Ahmad Ali yang sudah berpengalaman di dunia politik.
    “Tentu menguntungkan bagi PSI. Apa pun judulnya, Ahmad Ali adalah salah satu politisi yang punya pengalaman politik yang bisa jadi tambahan kekuatan bagi PSI,” kata Adi.
    Dia juga menilai pindahnya Ali dengan langsung mendapat jabatan di PSI merupakan wujud dari
    tagline
    Partai Super Tbk.
    “Ini sebagai bukti PSI partai super terbuka. Siapapun boleh join, siapapun bisa dapat posisi strategis yang penting tokoh,” ungkapnya.
    Di sisi lain, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengatakan langkah seorang tokoh pindah partai di Indonesia memang sangat mudah.
    Oleh karenanya, hal ini juga sudah menjadi fenomena biasa.
    “Fenomena biasa karena sekat ideologi dan perjuangan semua partai relatif sama, tak ada yang beda signifikan. Ini cacat bawaan sistem multipartai, siapapun bisa pindah ke partai lain kapan saja,” kata Adi lagi.
    Diberitakan sebelumnya, PSI menunjuk eks Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, sebagai Ketua Harian PSI.
    Pengumuman disampaikan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, saat membacakan Surat Keputusan Ketua Umum dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Pusat partai tersebut untuk periode 2025-2030 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
    “Ketua Umum Kaesang Pangarep. Ketua Harian, Ahmad Ali,” kata Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, saat membacakan nama-nama pengurus DPP PSI, Jumat.
    Ahmad Ali pun hadir dalam acara tersebut dan duduk di deretan kursi paling depan, bersebelahan dengan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.
    Ahmad Ali mengenakan baju putih, sama dengan kader PSI yang lain, tanpa pin bergambar gajah sesuai dengan logo partai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat Heran, Jokowi Perintahkan Relawannya Menangkan Gibran 2029 saat Rakyat Berjuang Atasi Himpitan Ekonomi

    Pengamat Heran, Jokowi Perintahkan Relawannya Menangkan Gibran 2029 saat Rakyat Berjuang Atasi Himpitan Ekonomi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan mantan Presiden Jokowi yang memerintahkan relawannya kembali memenangkan Gibran sebagai Wapres pada 2029 hingga kini masih jadi sorotan tajam publik.

    Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, pernyataan Jokowi tersebut terlalu dini, mengingat Presiden Prabowo belum genap satu tahun memimpin Indonesia.

    “Dibungkus dengan bahasa berkelas, Jokowi minta relawan dukung penuh ‘Prabowo-Gibran 2 periode’ belum menjabat 1 tahun, apa enggak kepagian bicara konteks 2 periode?” ujar Pangi kepada awak media, Kamis (25/9/2025).

    Dia menilai, yang saat ini mendesak adalah bagaimana suksesi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming menunaikan janji-janji politiknya. Terutama program-program prioritas yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

    Pengamat Politik yang juga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini bertanya-tanya maksud Jokowi melontarkan instruksi tersebut. Mengingat, saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang berjuang dan berusaha terlepas dari himpitan ekonomi.

    “Pak Jokowi minta relawan dukung periode Prabowo-Gibran 2 periode, demi rakyat? atau demi Gibran dan kekuasaan keluarga Pak Jokowi?” tanya Pangi.

    Hal senada disampaikan Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Dia melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang khas dalam politik Indonesia.

    “Sejak awal sebenarnya Jokowi sangat mendukung Prabowo–Gibran untuk dua periode,” kata Adi lewat kanal Youtube miliknya.

    Dia menilai, politik di Indonesia sederhana yaitu kekuasaan yang baru saja diraih, segera dilanjutkan dengan strategi mempertahankan kekuasaan di periode berikutnya.

  • Reshuffle Kabinet Tak Berarti Hubungan Jokowi–Prabowo Retak

    Reshuffle Kabinet Tak Berarti Hubungan Jokowi–Prabowo Retak

    GELORA.CO -Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu menyisakan pertanyaan serius soal bagaimana sebenarnya hubungan politiknya dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

    Sejumlah tafsir liar muncul, bahkan ada yang menilai hubungan keduanya sedang tidak baik-baik saja.

    Pengamat politik UIN Jakarta, Adi Prayitno, menilai wajar jika spekulasi berkembang, apalagi beberapa nama yang diganti dalam reshuffle dikenal dekat dengan Jokowi.

    “Kenapa begitu jalan ceritanya, karena ada sejumlah nama menteri yang di-reshuffle beberapa waktu lalu dianggap sebagai orang-orangnya Jokowi atau yang diganti beberapa waktu lalu disebut Jokowi’s Man,” jelas Adi lewat kanal Youtube miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Minggu, 21 September 2025.

    Adi mencontohkan posisi Budi Arie Setiadi yang identik dengan Jokowi karena latar belakangnya sebagai Ketua Umum Projo. Selain itu, nama Sri Mulyani, hingga politikus seperti Dito Ariotedjo dan Abdul Kadir Karding juga sering disebut sebagai menteri yang berasosiasi dengan Jokowi.

    “Dan bahkan ketika Erick Thohir tidak lagi menjadi Menteri BUMN tapi posisinya digeser menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, ini pun dispekulasikan sebagai upaya untuk meminggirkan peran-peran strategis menteri yang selama ini disebut sebagai orang Jokowi,” terangnya.

    Namun demikian, Adi menekankan bahwa isu retaknya hubungan Prabowo–Jokowi terlalu dilebih-lebihkan. Sebab, faktanya masih banyak orang yang dekat dengan Jokowi tetap dipercaya duduk di kabinet Prabowo.

    “Artinya dibandingkan dengan yang diganti, orang-orang yang teridentifikasi sebagai orangnya Jokowi per hari ini di pemerintahan Prabowo masih banyak. Jadi dalam hal itu, sangat mudah sebenarnya untuk membantah bahwa hubungan politik antara Prabowo dengan Jokowi tidak baik-baik saja,” tegasnya.

    Lebih jauh, Adi mengingatkan bahwa dinamika reshuffle bukan hal baru dalam politik. Dulu ada anggapan bahwa jika hubungan Jokowi dengan Prabowo baik, maka relasi Prabowo dengan PDIP tidak mulus, begitu juga sebaliknya. Namun pola semacam itu, menurutnya, kini sudah tidak relevan lagi

  • Belanda Masih Jauh tapi Jokowi Sudah Ngebet Prabowo–Gibran Dua Periode

    Belanda Masih Jauh tapi Jokowi Sudah Ngebet Prabowo–Gibran Dua Periode

    GELORA.CO –  Duet politik Pilpres 2029 mulai mencuat lebih awal usai relawan Bara Jokowi Presiden (Bara JP) mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk kembali mendukung pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka pada periode kedua.

    Pernyataan itu sontak menjadi isu politik yang viral, ramai diperbincangkan, dan memancing perdebatan. Pasalnya, pesta demokrasi 2029 masih menyisakan waktu empat tahun lebih, namun sudah ada proposal politik yang ditegaskan oleh relawan paling dekat dengan Jokowi.

    Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang khas dalam politik Indonesia. 

    “Sejak awal sebenarnya Jokowi sangat mendukung Prabowo–Gibran untuk dua periode,” kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Minggu, 21 September 2025.

    Ia menilai, politik di Indonesia pada dasarnya sederhana yaitu kekuasaan yang baru saja diraih, segera dilanjutkan dengan strategi mempertahankan kekuasaan di periode berikutnya. 

    Bahkan, lanjut pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, bukan hal aneh jika kini perbincangan soal Pilpres 2029 muncul.

    “Jangankan hari ini bicara proposal dua periode, bahkan sejak pelantikan Pilpres 2024, setelah para menteri dilantik, bicara tentang bagaimana menentukan persaingan di 2029 itu dianggap wajar,” urainya.

    Meski begitu, Adi juga mencatat adanya suara keras dari pihak yang kontra. Mereka menilai pembicaraan soal dua periode Prabowo–Gibran terlalu dini. 

    “Kenapa itu terjadi? karena Belanda masih jauh,” sentil Adi Prayitno mengibaratkan bahwa 2029 masih lama sehingga tidak perlu terburu-buru atau terlalu dini membicarakannya.

  • Pengakuan Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode – Page 3

    Pengakuan Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode – Page 3

    Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno mengatakan, pesan politik yang ingin disampaikan Jokowi bahwa dirinya memang selalu dan akan bersama dengan Prabowo.

    “Ini sebagai pesan bahwa Jokowi ingin selalu berkoalisi dengan Prabowo. Di tengah situaasi politik yang dinamis, gonjang ganjing tak berkesudahan, tentu penugasan dukungan seperti itu penting untuk menepis perpecahan,” kata dia kepada Liputan6.com, Jumat (19/9/2025).

    Namun, Adi menuturkan, hal ini bisa menjadi ramai, karena membicarakan pendamping Prabowo untuk periode selanjutnya.

    “Yang jadi ramai adalah jika Gibran yang di-mention (Jokowi) jadi calon pendamping untuk yang kedua kalinya. Disitulah ramainya,” jelas dia.

    Menurut dia, hal ini menjadi ramai, karena banyak yang mengincar kursi disamping Prabowo tersebut untuk periode kedua.

    “Karena yang ngincar posisi wapres untuk dampingi Prabowo banyak,” tutur Adi.

    Terkait sosok, dia menegaskan, hampir semua elit partai ingin mendampingi Prabowo.

    “Saya kira semua elit partai pasti ingin berdampingan dengan Prabowo di 2029. Tapi tak perlu disampaikan terbuka. Ada yang masih menahan diri, cool, dan tak menampakkan ke publik. Tapi saya yakin mereka pasti ingin sekali. Termasuk dari kalangan menteri juga,” pungkasnya.

     

     

  • Pembantu Baru Presiden Jangan Lagi “ABS”

    Pembantu Baru Presiden Jangan Lagi “ABS”

    GELORA.CO -Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyoroti pentingnya komunikasi politik yang sehat di tubuh pemerintahan. Jangan ada lagi gaya komunikasi para menteri kerap kali justru menimbulkan kontroversi dan kegaduhan.

    “Karena ini merugikan citra pemerintah itu sendiri,” ujar Adi lewat kanal Youtube seperti dikutip redaksi di Jakarta, Rabu, 17 September 2025.

    Ia menekankan, kehadiran menteri sejatinya bukan hanya sebagai pembantu presiden, tetapi juga eksekutor dan akselerator dalam mewujudkan visi-misi kepala negara. 

    Karena itu, menteri-menteri baru yang masuk kabinet perlu menunjukkan kemampuan berinovasi dan melakukan manuver yang bermuara pada perbaikan kinerja kementerian masing-masing.

    Lebih jauh, Adi menegaskan bahwa seorang menteri juga dituntut untuk selalu jujur dan terbuka menyampaikan kondisi riil di lapangan. 

    “Kalau pahit katakan pahit, kalau manis katakan manis. Jangan sampai menteri itu hanya menyampaikan yang manis tapi sesuatu yang pahit itu disembunyikan,” tegasnya.

    Analis politik Universitas UIN Syarif Hidayatullah itu pun mengingatkan agar menteri tidak lagi terjebak pada pola lama, yakni hanya sekadar “ABS” alias asal bapak senang. 

    “Makanya menteri itu dulu dikritik jangan ABS. Karena yang terpenting, Presiden harus tahu persis case yang terjadi di lapangan,” pungkasnya.