Xcloud.id

Tag: Adi Prayitno

  • Belanda Masih Jauh tapi Jokowi Sudah Ngebet Prabowo–Gibran Dua Periode

    Belanda Masih Jauh tapi Jokowi Sudah Ngebet Prabowo–Gibran Dua Periode

    GELORA.CO –  Duet politik Pilpres 2029 mulai mencuat lebih awal usai relawan Bara Jokowi Presiden (Bara JP) mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk kembali mendukung pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka pada periode kedua.

    Pernyataan itu sontak menjadi isu politik yang viral, ramai diperbincangkan, dan memancing perdebatan. Pasalnya, pesta demokrasi 2029 masih menyisakan waktu empat tahun lebih, namun sudah ada proposal politik yang ditegaskan oleh relawan paling dekat dengan Jokowi.

    Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang khas dalam politik Indonesia. 

    “Sejak awal sebenarnya Jokowi sangat mendukung Prabowo–Gibran untuk dua periode,” kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Minggu, 21 September 2025.

    Ia menilai, politik di Indonesia pada dasarnya sederhana yaitu kekuasaan yang baru saja diraih, segera dilanjutkan dengan strategi mempertahankan kekuasaan di periode berikutnya. 

    Bahkan, lanjut pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, bukan hal aneh jika kini perbincangan soal Pilpres 2029 muncul.

    “Jangankan hari ini bicara proposal dua periode, bahkan sejak pelantikan Pilpres 2024, setelah para menteri dilantik, bicara tentang bagaimana menentukan persaingan di 2029 itu dianggap wajar,” urainya.

    Meski begitu, Adi juga mencatat adanya suara keras dari pihak yang kontra. Mereka menilai pembicaraan soal dua periode Prabowo–Gibran terlalu dini. 

    “Kenapa itu terjadi? karena Belanda masih jauh,” sentil Adi Prayitno mengibaratkan bahwa 2029 masih lama sehingga tidak perlu terburu-buru atau terlalu dini membicarakannya.

  • Pengakuan Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode – Page 3

    Pengakuan Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode – Page 3

    Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno mengatakan, pesan politik yang ingin disampaikan Jokowi bahwa dirinya memang selalu dan akan bersama dengan Prabowo.

    “Ini sebagai pesan bahwa Jokowi ingin selalu berkoalisi dengan Prabowo. Di tengah situaasi politik yang dinamis, gonjang ganjing tak berkesudahan, tentu penugasan dukungan seperti itu penting untuk menepis perpecahan,” kata dia kepada Liputan6.com, Jumat (19/9/2025).

    Namun, Adi menuturkan, hal ini bisa menjadi ramai, karena membicarakan pendamping Prabowo untuk periode selanjutnya.

    “Yang jadi ramai adalah jika Gibran yang di-mention (Jokowi) jadi calon pendamping untuk yang kedua kalinya. Disitulah ramainya,” jelas dia.

    Menurut dia, hal ini menjadi ramai, karena banyak yang mengincar kursi disamping Prabowo tersebut untuk periode kedua.

    “Karena yang ngincar posisi wapres untuk dampingi Prabowo banyak,” tutur Adi.

    Terkait sosok, dia menegaskan, hampir semua elit partai ingin mendampingi Prabowo.

    “Saya kira semua elit partai pasti ingin berdampingan dengan Prabowo di 2029. Tapi tak perlu disampaikan terbuka. Ada yang masih menahan diri, cool, dan tak menampakkan ke publik. Tapi saya yakin mereka pasti ingin sekali. Termasuk dari kalangan menteri juga,” pungkasnya.

     

     

  • Pembantu Baru Presiden Jangan Lagi “ABS”

    Pembantu Baru Presiden Jangan Lagi “ABS”

    GELORA.CO -Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyoroti pentingnya komunikasi politik yang sehat di tubuh pemerintahan. Jangan ada lagi gaya komunikasi para menteri kerap kali justru menimbulkan kontroversi dan kegaduhan.

    “Karena ini merugikan citra pemerintah itu sendiri,” ujar Adi lewat kanal Youtube seperti dikutip redaksi di Jakarta, Rabu, 17 September 2025.

    Ia menekankan, kehadiran menteri sejatinya bukan hanya sebagai pembantu presiden, tetapi juga eksekutor dan akselerator dalam mewujudkan visi-misi kepala negara. 

    Karena itu, menteri-menteri baru yang masuk kabinet perlu menunjukkan kemampuan berinovasi dan melakukan manuver yang bermuara pada perbaikan kinerja kementerian masing-masing.

    Lebih jauh, Adi menegaskan bahwa seorang menteri juga dituntut untuk selalu jujur dan terbuka menyampaikan kondisi riil di lapangan. 

    “Kalau pahit katakan pahit, kalau manis katakan manis. Jangan sampai menteri itu hanya menyampaikan yang manis tapi sesuatu yang pahit itu disembunyikan,” tegasnya.

    Analis politik Universitas UIN Syarif Hidayatullah itu pun mengingatkan agar menteri tidak lagi terjebak pada pola lama, yakni hanya sekadar “ABS” alias asal bapak senang. 

    “Makanya menteri itu dulu dikritik jangan ABS. Karena yang terpenting, Presiden harus tahu persis case yang terjadi di lapangan,” pungkasnya.

  • Pejabat RI Jangan Ulangi Kesalahan yang Picu Demo

    Pejabat RI Jangan Ulangi Kesalahan yang Picu Demo

    GELORA.CO -Aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan di Nepal rupanya menjadi sorotan para pengamat politik tanah air. 

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai peristiwa itu harus dijadikan bahan renungan bagi pejabat publik di Indonesia.

    “Itu adalah peristiwa yang sepertinya membuat para pejabat publik kita tidak mau ada hal-hal semacam itu terjadi di Indonesia,” kata Adi lewat kanal Youtube miliknya seperti dikutip redaksi di Jakarta, Minggu, 14 September 2025.

    Menurutnya, protes rakyat di berbagai negara, mulai dari Prancis hingga Nepal, memiliki benang merah yang sama, yakni adanya jarak cukup jauh antara rakyat dengan elite. Kesenjangan itulah yang sering memantik amarah publik hingga melahirkan gelombang demonstrasi.

    Adi menekankan, pejabat RI seharusnya bisa menarik hikmah dari berbagai peristiwa tersebut. Jangan sampai sikap dan ucapan elite politik justru menambah kontroversi, kegaduhan, bahkan melukai perasaan publik.

    “Ini menyisakan hikmah bagi pejabat RI untuk tidak lagi memunculkan peristiwa-peristiwa yang berujung pada gelombang protes dan demonstrasi hanya karena masyarakat kecewa akibat elit,” ujarnya.

    Ia mencatat, pasca demonstrasi besar Agustus lalu, iklim demokrasi di Indonesia mulai mengalami perubahan. Istana maupun DPR kini lebih terbuka menerima aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat.

    “Bagi saya ini adalah salah satu hikmah, lesson learn yang saya sebut pelangi di setiap badai usai. Harapannya supaya semua elemen bangsa duduk bersama,” pungkasnya.

  • Reshuffle yang Bikin Pucat

    Reshuffle yang Bikin Pucat

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet kemarin. Tak ada angin tak ada hujan, bak petir di siang bolong yang menyambar beberapa menteri. Mereka kaget, mereka bingung, tapi keputusan Presiden tak bisa diganggu gugat. Dan menteri yang terkejut pucat seketika.

    Salah satu orang menteri yang terkena reshuffle kabinet berbagi kegelisahan dengan detikcom. Menteri itu tidak diberi kabar akan adanya reshuffle kabinet, tidak juga dipanggil Presiden, tapi benar-benar baru tahu pada hari di mana reshuffle.

    “Nggak ada info nggak ada kode, nggak dipanggil Presiden, di Istana juga nggak ada informasi,” demikian ujar sumber detikcom, Selasa (9/9/2025).

    Reshuffle kabinet yang mengejutkan ini langsung menjadi obrolan panas. Berhentinya menteri tentu saja juga bakal berimbas pada gerbong-gerbongnya. Santer terdengar isu ada sebutan sebuah geng dari Solo yang mulai dikurangi kekuatannya. Tapi ini bisa jadi baru sekedar lontaran kekecewaan orang yang kehilangan kursi menteri.

    Namun memang ada isu soal janji politik yang dilengkapi dengan periodisasi kerja sama. Ada yang setahun, dua tahun, tiga tahun dan seterusnya. Apakah reshuffle ini adalah periode pertama? Lagi-lagi itu adalah prerogatif Presiden.

    Kembali kepada reshuffle yang mengejutkan. detikcom pada malam sebelum reshuffle dilakukan sebetulnya sudah mendapatkan kabar akan adanya pengumuman reshuffle kabinet. Nama yang muncul kala itu baru dua menteri, Menkop dengan Menkeu. Bersama itu detikcom juga mendapat informasi Presiden sempat menegaskan empat kali mempersilakan apabila ada menteri mau mengundurkan diri.

    Kemudian dalam rapat tersebut Sri Mulyani yang masih menjabat Menkeu menegaskan akan tetap mengikuti perintah Presiden. Siapa sangka Sri Mulyani pun ikut di-reshuffle.

    Desas-desus santer, reshuffle ini terkait evaluasi Presiden terhadap kinerja menteri juga terkait isu aktual terkini. Ada yang menyebut isu kasus hukum sampai perkara main domino bersama sejumlah orang berperkara, tapi dari Istana tidak ada penjelasan sama sekali terkait pertimbangan reshuffle kabinet. Memang sebenarnya reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Jika ada yang penasaran, berikut jawaban Istana:

    “Atas berbagai pertimbangan, masukan dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh Bapak Presiden maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet merah putih,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9).

    Pada reshuffle kabinet kali ini, Prabowo melakukan reshuffle kabinet sekaligus untuk 5 kursi menteri. Mereka yang diganti, yakni Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

    Prabowo baru melantik Menkeu, Menteri P2MI dan Menteri Koperasi. Ialah Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjabat Menkeu, Menteri P2MI dijabat Mukhtarudin dan Menteri Koperasi dijabat Ferry Juliantono. Sementara, kursi Menko Polkam dan Menpora masih belum ada penggantinya.

    Presiden juga melantik menteri baru yakni Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Pelantikan mereka dilakukan setelah Badan Penyelenggara (BP) Haji resmi menjadi setingkat kementerian.

    Apa Triggernya?

    Seperti yang dibahas sebelumnya, reshuffle yang menyambar tanpa suara menimbulkan banyak spekulasi soal penyebab utamanya. Beberapa pihak pun menghubung-hubungkan isu terakhir dengan keputusan Presiden mengumumkan reshuffle kabinet.

    Apakah karena Sri Mulyani diusulkan mau mundur? Isu ini memang santer terdengar. Isu mundur Menkeu tentu bukan isu remeh temeh karena kursi Menkeu sangatlah strategis. Presiden bahkan sempat menegaskan empat kali mempersilakan menteri yang mau mundur, dan Sri Mulyani menegaskan kepada Presiden akan terap ikut arahan. Namun hasilnya tetap ada reshuffle kabinet.

    Apakah perkara efek domino? Ini benar-benar domino permainan ya bukan kiasan. Seperti diketahui, mantan Menteri P2MI Karding memang sempat ramai disorot publik karena bermain domino dengan Azis Wellang pada Senin (1/9) yang lalu. Meskipun sudah diklarifikasi Karding, tapi Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai pergantian Karding berkaitan dengan persoalan tersebut.

    “Ya harus diakui reshuffle kali ini adalah efek domino dari desakan publik dan kebutuhan untuk melakukan perbaikan kinerja menteri,” kata Adi saat dihubungi, Senin (8/9/2025).

    Selain itu ada desas desus yang menyebar reshuffle kali ini belum selesai. Hal yang sangat wajar ada isu politik panas dibarengi dengan spekulasi para petualang politik. Isu itu muncul karena kursi Menko Polhukam dan Menpora belum jelas akan diisi siapa. Namun demikian sekencang apapun isunya tetap saja reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Lalu akankah Presiden membuat kejutan lagi?

    Halaman 2 dari 2

    (van/ygs)

  • Pakar Ungkap Alasan Prabowo Reshuffle Menteri, Termasuk Sri Mulyani dan Budi Arie

    Pakar Ungkap Alasan Prabowo Reshuffle Menteri, Termasuk Sri Mulyani dan Budi Arie

    Bisnis.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto telah melakukan perombakan atau reshuffle serta melantik menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025). 

    Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai bahwa selama ini beberapa menteri kerap membuat masalah yang telah mencoreng wajah Presiden Prabowo.

    “Misalnya ada menteri yang ketika dikait-kaitkan dengan kasus tertentu kan muncul desakan untuk diganti gitu ya, atau mundur,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Senin (8/9).

    Kemudian, kata Adi, ada juga pernyataan blunder dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding yang mendesak warga bekerja ke luar negeri untuk atas pengangguran di Indonesia.

    “Foto yang terbaru dia misalnya juga main domino viral, itu kan mengonfirmasi ada beberapa catatan-catatan kritis terkait dengan menteri tertentu dan itu akhirnya terkonfirmasi dengan reshuffle ini,” katanya.

    Sementara itu, dia menilai Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo di-reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto karena dinilai tidak mampu mendorong atlet olahraga bulutangkis agar memiliki prestasi di dunia internasional.

    “Kalau Pak Dito misalnya kinerja di bidang olahraga kan dinilai tidak terlalu perform, misalnya ada olahraga unggulan seperti bulutangkis yang selama ini telah menjadi anggaran Indonesia di dunia internasional kan tidak bisa bicara banyak beberapa tahun belakangan ini,” ujarnya.

    Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani dicopot karena tidak memiliki solusi atas berbagai persoalan ekonomi nasional, di mana angka pengangguran, kemiskinan terus merangkak naik.

    Ditambah lagi ada pernyataan Sri Mulyani yang menyebut bahwa guru dianggap jadi beban negara selama ini. 

    “Sri Mulyani tidak punya mitigasi atau solusi di tengah struggle ekonomi di Indonesia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi, PHK, pengangguran, kemiskinan, dan dikaitkan dengan bagaimana kemarin misalnya ada pernyataan yang mengatakan bahwa guru itu dianggap sebagai beban negara, meski pernyataannya tidak eksplisit semacam itu,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai pergantian atau reshuffle Menteri Keuangan di kabinet Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar rotasi teknokrat, melainkan sarat dengan kepentingan politik.

    “Pasar membaca sinyal politik lebih kuat ketimbang figur personal. Kita lihat IHSG hanya terkoreksi tipis dan rupiah bergerak melemah terbatas, artinya investor tidak panik. Tetapi jelas menunggu bukti: apakah Purbaya mampu menjaga konsistensi fiskal atau justru menjadi eksekutor agenda belanja besar yang berisiko menggerus kredibilitas?” ujar Rizal kepada Bisnis, Senin (8/9/2025).

    Menurutnya, pasar saat ini sangat sensitif terhadap arah kebijakan fiskal, terutama di tengah beban bunga utang yang sudah menembus Rp550 triliun serta potensi pelebaran defisit. 

    Dia melanjutkan bahwa jika Menteri Keuangan baru dianggap hanya menjalankan kehendak politik tanpa memperhatikan kapasitas fiskal, maka risiko capital outflow bisa meningkat. 

    “Investor asing akan cepat menghukum, baik lewat pelepasan SBN maupun tekanan di pasar valas. Jadi, efek ke pasar pada tahap awal memang tenang, tetapi underlying risk-nya besar. Bila langkah Menkeu baru tidak segera memberi sinyal disiplin dan transparansi, koreksi pasar bisa berubah menjadi eksodus modal,” tegasnya.

    Rizal menambahkan, secara teknis tidak ada kondisi darurat fiskal yang menuntut pergantian Menkeu dilakukan mendesak. Defisit APBN masih terkendali, rasio utang relatif aman, dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

    Namun jika dari perspektif politik-ekonomi, langkah ini lebih untuk menyelaraskan strategi fiskal dengan visi politik Presiden Prabowo.

    “Bu Sri Mulyani dikenal ketat dalam disiplin anggaran, sementara Presiden menginginkan percepatan belanja negara untuk program prioritas. Dalam konteks inilah pergantian dilakukan, agar ada figur yang dianggap mampu menjalankan belanja ekspansif tanpa terlalu menghambat agenda politik pemerintah,” jelasnya. 

  • Hadiri Doa Bersama, Gus Qowim Tekankan Teladan Nabi untuk Jaga Kedamaian Kota Kediri

    Hadiri Doa Bersama, Gus Qowim Tekankan Teladan Nabi untuk Jaga Kedamaian Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin menghadiri Doa Bersama bertajuk ‘Damai Negeriku, Jaga Kediri, Jaga Jawa Timur dan Jaga Indonesia’. Acara berlangsung di SMA Negeri 1 Kediri, Kamis (04/09/2025). Dengan khidmat, seluruh siswa-siswi dan tamu undangan mengikuti doa bersama.

    Gus Qowim mengungkapkan di tengah situasi saat ini, semua pihak harus turut menjaga keamanan dan ketentraman di Kota Kediri. Dimana hal itu adalah fondasi untuk Kota Kediri menjadi kota yang nyaman ditinggali. Apa yang terjadi beberapa hari lalu, menimbulkan banyak kerugian. Tidak hanya materi namun juga mental.

    “Beberapa hari lalu terjadi peristiwa yang memprihatinkan dan menimbulkan banyak kerugian. Semoga melalui acara ini kita semua semakin solid dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan ketentraman Kota Kediri,” ungkapnya.

    Bertepatan dengan Rabiul Awal, Gus Qowim mengajak seluruh pihak termasuk pelajar untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pesan dari Nabi Muhammad SAW harus dijadikan rujukan ataupun pegangan dalam situasi saat ini. Yakni, untuk tidak menyakiti atau mendzolimi diri sendiri dan orang lain.

    “Di momen ini mari kita semua meneladani Nabi Muhammad SAW. Kita harus menengok apakah selama ini kita sudah meneladani,” ujarnya.

    Kepala Cabang Dinas Pendidikan Adi Prayitno menjelaskan kegiatan ini merupakan pemantapan nilai sehari-hari di sekolah. Yakni menanamkan dan menumbuhkan akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Lalu setiap hari pengetahuan kognitifnya terus digali oleh guru. Sehingga menjadi manusia yang cerdas.

    “Hari ini menurut data yang melaksanakan doa bersama saya hitung 77.000 dari sekolah-sekolah Kediri. Dari unsur siswa 73.000 dan guru 4.000. Mari kita semua berdoa bersungguh-sungguh agar kota ini selalu damai,” jelasnya.

    Turut hadir, Plt Kepala SMAN 1 Kota Kediri Arif Syah Putra, jajaran Cabang Dinas Pendidikan, dan tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Imbauan untuk Anggota DPR Agar Jaga Kata-kata Tak Melukai Rakyat

    Imbauan untuk Anggota DPR Agar Jaga Kata-kata Tak Melukai Rakyat

    Jakarta –

    Gelombang demonstrasi terjadi di Ibu Kota hingga daerah dalam beberapa hari terakhir. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno meminta anggota DPR agar menjaga kata-kata tak melukai rakyat.

    Dirangkum detikcom, Minggu (31/8/2025), seperti diketahui, beberapa hari terakhir masyarakat menggelar demonstrasi terkait gaji dan tunjangan DPR. Terakhir, pada Jumat (29/8) masyarakat menggelar aksi di sejumlah titik, seperti Polda Metro Jaya, gedung DPR, hingga Markas Brimob di Kwitang.

    Adi menilai demonstrasi ini akumulasi kemarahan rakyat terhadap pemerintah dan DPR. Kata Adi, unjuk rasa di mana mana terjadi karena tunjangan anggota DPR naik di saat rakyat susah mencari pekerjaan.

    “Ini akumulasi dari kemarahan rakyat terhadap situasi saat ini. Di saat rakyat susah nyari kerja, tunjangan Dewan dinaikkan. Di saat rakyat berkelahi dengan hidupnya, malah banyak yang rangkap jabatan dan pajak rakyat naik,” kata Adi kepada wartawan.

    Adi pun mengingatkan anggota DPR untuk menjaga cara bicaranya di depan publik. Adi mengatakan seharusnya, saat rakyat marah, anggota DPR dapat menenangkannya.

    “Dewan wajib jaga omongan dan perilakunya. Saat rakyat susah, malah ada yang joget-joget. Ketika rakyat protes, dituding dengan bahasa kasar. Itu tak mencerminkan perilaku yang baik,” tegasnya.

    Adi lantas menyoroti pernyataan sejumlah anggota DPR yang merasa kurang dengan tunjangan yang diberikan. Seharusnya, kata dia, anggota DPR sebagai wakil rakyat lebih peduli terhadap rakyat dan lingkungan.

    “Salah satunya itu (bahasa kasar kepada rakyat) pemantiknya. Termasuk pernyataan Dewan yang merasa kurang dengan tunjangan Rp 50 juta untuk sewa rumah. Juga pernyataan Dewan jarak tempuh Bintaro-Senayan macet, makanya butuh tunjangan rumah,” tuturnya.

    “Dewan itu pejabat publik. Kata-katanya mesti dijaga. Jangan melukai rakyat, jangan nantang rakyat,” imbuh dia.

    Halaman 2 dari 2

    (whn/whn)

  • Publik Pertanyakan Jasa Letkol Teddy sehingga Terima Tanda Kehormatan dari Prabowo

    Publik Pertanyakan Jasa Letkol Teddy sehingga Terima Tanda Kehormatan dari Prabowo

    GELORA.CO – Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menerima Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Prabowo Subianto dalam acara penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8). Teddy termasuk ke dalam 141 tokoh nasional yang mendapat penghargaan tersebut.

    Dalam prosesi itu, Presiden Prabowo mengalungkan selempang tanda kehormatan ke bahu Teddy. Penghargaan diberikan karena dinilai berjasa luar biasa dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik. 

    “Beliau dikenal sebagai sosok penuh disiplin, tegas, dan loyal, aktif memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan cepat, serta efisien,” demikian pembacaan tanda jasa oleh pembawa acara.

    Namun, pemberian Tanda Jasa dan dan Tanda Kehormatan dari Presiden Prabowo kepada Seskab Teddy Indra Wijaya menimbulkan beragam spekulasi publik. Pasalnya, publik mempertanyakan apa jasa Teddy Indra Wijaya terhadap bangsa dan negara, sehingga mendapatkan tanda penghormatan.

    Sebagian masyarakat menganggap keputusan itu sarat muatan politis, sementara pemerintah menilai pemberian penghargaan dilakukan berdasarkan jasa dan kontribusi terhadap negara.

    Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai dinamika semacam ini merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Ia meyakini, pemerintah mempunyai pertimbangan yang matang, sehingga sebanyak 141 tokoh menerima tanda kehormatan dari negara.

    “Tentu pemerintah punya penilaian sendiri untuk memberikan bintang tanda jasa semacam itu. Pasti yang dapat bintang tanda kehormatan itu adalah mereka yang dinilai sudah berjasa, berkontribusi untuk bangsa dan negara. Itu ukuran pemerintah. Meski harus diakui, kadang publik punya ukuran tersendiri yang mungkin berbeda dengan pemerintah, ini perkara biasa dalam demokrasi,” kata Adi Prayitno kepada JawaPos.com, Senin (25/8).

    Adi menambahkan, polemik pemberian tanda kehormatan sejatinya bukan fenomena baru di Indonesia. Hal itu pernah terjadi saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanda penghormatan ke Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

    “Dari dulu, pemberian bintang tanda kehormatan selalu saja memunculkan tanda tanya publik. Itu alamiah dalam demokrasi. Misalnya, ketika Fahri Hamzah dan Fadli Zon dapat penghargaan semacam ini, publik kritis dan heboh. Atas dasar apa pemberian tanda kehormatan ini,” jelasnya.

    Menurutnya, perbedaan persepsi antara pemerintah dan publik merupakan bagian dari iklim demokrasi yang sehat. Bahkan, kritik publik dianggap sah sebagai kontrol sosial agar kebijakan yang diambil tidak terlepas dari perhatian rakyat. 

    “Bahkan dalam banyak hal, pemberian bintang kehormatan ke Fadli Zon dan Fahri dinilai sebagai upaya membungkam suara kritis ke Jokowi. Begitulah dalam demokrasi, pasti muncul tuduhan ini dan itu,” urai Adi.

    Kendati demikian, Adi menegaskan pemerintah tentu memiliki standar dan ukuran tersendiri yang menjadi dasar keputusan penganugerahan tanda jasa. Ia menyebut, kriteria tersebut tidak selalu bisa dipahami masyarakat luas, sehingga menimbulkan spekulasi. 

    “Tapi yang jelas pemerintah punya ukuran dan standar untuk berikan tanda jasa. Itu hak mereka yang berwenang,” pungkasnya.

  • Nasib Bupati Pati Sudewo Belum Berakhir – Page 3

    Nasib Bupati Pati Sudewo Belum Berakhir – Page 3

    Pengamat politik Adi Prayitno menyatakan, ini tak hanya bergantung pada DPRD Kabupaten Pati, tapi juga keputusan Mahkamah Agung (MA) nanti.

    “(Soal pemakzulan) tergantung kesepakatan DPRD. Proses politiknya dua tingkat, pertama tingkat DPRD. Kalau DPRD sepakat dimakzulan, maka proses selanjutnya diajukan ke MA. Kalau DPRD tak sepakat makzulkan, ya wassalam soal pemakzulan tak terjadi,” kata dia kepada Liputan6.com, Rabu 13 Agustus 2025.

    “Kedua, pada level MA. Jika pemakzulan disetujui DPRD, selanjutnya akan diproses di MA. Apakah pemakzulan ditolak atau diterima. Kalau MA menolak, maka pemakzulan DPRD batal,” sambungnya.

    Adi Prayitno pun mengingatkan akan kejadian pada 2019, di mana Bupati Jember, Faida, juga dimakzulkan atas keputusan fraksi-fraksi di DPRD. Namun, akhirnya kandas di tangan MA, lantaran yang bersangkutan kesalahan yang diperbuat bupati telah diperbaiki.

    “Fenomena ini pernah terjadi pada Bupati Jember 2019 lalu. DPRD sepakat memakzulkan dan melayangkan surat ke MA, tapi MA menolak pemakzulan DPRD dengan alasan bupati memperbaiki kesalahannya secara perlahan,” pungkas dia.