Xcloud.id

Tag: Adi Prayitno

  • Sepanjang Anies Tak Deklarasi Terbuka, Pemilihnya Tak Bisa Diklaim

    Sepanjang Anies Tak Deklarasi Terbuka, Pemilihnya Tak Bisa Diklaim

    Jakarta –

    Kubu cagub-cawagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno dan kubu pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono saling klaim mendapat dukungan dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan sepanjang Anies belum turun memenangkan pasangan tertentu, maka belum bisa diartikan Anies mendukung.

    Adi mulanya mengatakan saling klaim antara dua kubu ini merupakan persoalan siapa yang mendapat berkah pendukung Anies di Pilkada 2024. Sementara, kata Adi, masing-masing kubu, baik itu kubu Pramono maupun Ridwan Kamil ini tengah saling mengklaim mendapat dukungan.

    “Pertama, Ini soal klaim siapa yang mendapat berkah pendukung Anies di Pilkada Jakarta 2024. Kubu Pramono-Rano mengklaim tim pemenangan Anies dukung paslon nomor 3 itu. Sementara bagi PKS, tim pemenangan Anies itu ya PKS ya Gerindra di Pilgub Jakarta 2017 lalu. Itu artinya, mesin politik yang menangkan Anies di Jakarta 6 tahun silam di Jakarta kini di barisan RIDO khususnya PKS dan Gerindra,” kata Adi Prayitno kepada wartawan, Minggu (17/11/2024).

    Adi mengatakan masing-masing kubu tidak bisa hanya saling klaim saja untuk mendapatkan simpati pemilih Anies. Akan tetapi, katanya, masing-masing kubu harus juga bekerja keras.

    “Sekali lagi, ini soal klaim dan berebut pemilih Anies di Jakarta. Siapa yang benar, siapa yang bisa dapatkan simpati pemilih Anies tentu butuh kerja keras, bukan semata klaim,” imbuhnya.

    Adi menerangkan masing-masing kubu banyak yang lupa bahwa sejatinya yang dibutuhkan adalah endorsement terbuka dari Anies, bukan tim atau jubir. Adi menyebut sepanjang Anies belum turun memenangkan pasangan tertentu, maka belum bisa diartikan Anies mendukung paslon tertentu.

    PKS Bilang Dukungan Anies ke Pramono-Anung Untungkan RIDO

    PDIP sebelumnya mengungkapkan tim Anies Baswedan kini turun mendukung Pramono Anung-Rano Karno. PKS santai kini Anies mendukung yang dicalonkan oleh PDIP.

    “Saya kira bagus ya Anies mendukung Pramono-Rano Karno. Kalau Pilgub Jakarta 2017 lalu Anies melawan calon dari partai PDIP. Sekarang Anies dukung calon PDIP ya biasa saja. Pilihan kan bisa berubah,” kata juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, kepada wartawan, Sabtu (16/11).

    “Positioning ini sebenarnya menguntungkan buat RIDO. Kalangan keumatan yang pilkada 2017 lalu berseberangan dengan PDIP tentunya sekarang bakal mendukung RIDO. Simpul tokoh keumatan semakin terkonsolidasi untuk memenangkan RIDO,” imbuhnya.

    PDIP Klaim Tim Anies Dukung Pramono

    Pramono Anung serta wakilnya Rano Karno sebelumnya menemui Anies Baswedan. Juru bicara Pramono-Rano, Chico Hakim mengatakan bahwa Anies menitipkan beberapa program kerjanya yang belum rampung untuk dilanjutkan.

    “Ya rasa-rasanya begitu, pembicaraannya terkait dengan masa depan Jakarta, Mas Anies menitipkan program-program yang dulu dia laksanakan dan belum tertuntaskan yang bisa dilanjutkan Mas Pram, begitu juga legacy yang sudah ditinggalkan seperti JIS dan lain-lain disempurnakan,” kata Chico kepada wartawan, Jumat (15/11).

    Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa tim Anies sudah bergerak memenangkan Pramono-Rano. “Yang paling penting itu sekarang 100 persen saya rasa tim dari Mas Anies sudah merapat dan bergabung bersama kami untuk memenangkan Mas Pram dan Bang Doel,” ungkapnya.

    (whn/gbr)

  • Politik Menjadi Pendamai Anies dan PDI-P Nasional 16 November 2024

    Politik Menjadi Pendamai Anies dan PDI-P Nasional 16 November 2024

    Politik Menjadi Pendamai Anies dan PDI-P
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Gubernur DKI Jakarta
    Anies Baswedan
    menerima kunjungan dari calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno.
    Momen itu berlangsung di kediaman Anies, Lebak Bulus, Jakarta, Jumat (15/11/2024) pagi.
    Pengamat
    politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengungkapkan, Anies dan PDI-P tampak bersatu setelah bertahun-tahun selalu menjadi seteru.
    “Kita tahu bahwa ya PDI-P selama ini dengan Anies bermusuhan secara politik. Bahkan yang paling terdepan, konsisten menyerang Anies selama ini adalah PDI-P,” ujar Adi pada
    Kompas.com,
    Sabtu (16/11/2024).
    Ia mengatakan, keakraban yang ditunjukkan Anies dan Pramono sangat mungkin menjadi sinyal bahwa saat ini Anies dan PDI-P telah memperbaiki hubungan.
    “Tapi, politik lah yang kemudian mendamaikan Anies dan Pram yang notabene adalah kader PDI-P,” sebut dia.
    Adi menganggap, kepentingan politik akhirnya menjadi pemersatu PDI-P dan Anies karena urusan elektoral di Pilkada DKI Jakarta 2024.
    Ia melihat, Pramono dan Rano berharap mendapatkan dukungan dari Anies untuk mengkapitalisasi pemilih loyalnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
    “Misalnya Pram, kenapa datang ke Anies? Ya tentu harapan terbesarnya Anies mendukung dan menggerakkan mesin politik pendukungnya agar mendukung Pram,” tuturnya.
    “Atau secara gestur politik kalau Pram menunjukkan kemesraan dengan Anies harapan terbesarnya pendukung Anies mendukung Pram. Kan begitu jalan ceritanya,” imbuh dia.
    Diketahui hubungan antara PDI-P dan Anies nampak membaik sejak sebelum Pilpres 2024.
    Kala itu, keduanya sama-sama berada di kubu yang berseberangan dengan pemerintah karena Presiden ke 7 RI Joko Widodo yang memberikan dukungan pada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
    Kemudian, Anies sendiri sempat menjajaki upaya untuk maju di Pilkada DKI Jakarta melalui PDI-P.
    Secara terbuka, ia mengungkapkan bahwa komunikasinya dengan partai banteng berjalan dengan baik.
    Namun, sampai waktu pendaftaran habis, PDI-P dan Anies tidak menemukan kesepakatan. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu memilih menduetkan kadernya sendiri, Pramono-Rano.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setelah Poltracking, Lembaga Survei PPI Keluar dari Persepi Megapolitan 8 November 2024

    Setelah Poltracking, Lembaga Survei PPI Keluar dari Persepi Megapolitan 8 November 2024

    Setelah Poltracking, Lembaga Survei PPI Keluar dari Persepi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Lembaga survei Parameter Politik Indonesia (PPI) memutuskan keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (
    Persepi
    ).
    Peneliti senior PPI Adi Prayitno mengatakan, PPI keluar bukan karena
    skandal Poltracking
    Indonesia, melainkan karena urusan internal organisasi.
    “Alasan internal organisasi,” ucap Adi saat dikonfirmasi
    Kompas.com,
    Kamis malam, (7/11/2024).
    Kepada
    Kompas.com,
    Adi juga menunjukan surat pengunduran diri PPI dari Persepi.
    Dalam surat itu tertulis dua alasan internal yang membuat PPI bulat untuk mundur dari Persepi.
    Pertama, karena restrukturisasi kepengurusan PPI. Kedua, evaluasi dan konsolidasi internal arah kebijakan PPI ke depan.
    Adi juga memastikan, hengkangnya PPI dari Persepi tak ada sangkut pautnya dengan Poltracking yang dikenakan sanksi dan memutuskan untuk keluar.
    “Jadi, PPI undur diri dari Persepi murni urusan internal organisasi. Tak ada kaitannya dengan yang lain,” tambah Adi.
    Menurut dia, keluarnya PPI dari keanggotaan Persepi bukan hal yang aneh.
    Pasalnya, bergabung dengan asosiasi lembaga survei seperti Persepi merupakan sukarela bukan kewajiban.
    “Mestinya biasa saja, klo ada lembaga survei mau ikut atau tak ikut asosiasi lembaga survei. Intinya, bergabung asosiasi lembaga survei itu sifatnya sukarela, bukan kewajiban,” ungkap Adi.
    Untuk diketahui, Poltracking dikenakan sanksi oleh Dewan etik Persepsi karena merilis hasil survei elektabilitas calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) yang jauh berbeda dengan lembaga survei lainnya.
    Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Rabu (23/10/2024), pasangan Pramono-Rano memperoleh angka sebesar 41,6 persen. Sementara pasangan RK-Suswono memperoleh angka sebesar 37,4 persen.
    Sementara itu, satu hari berselang setelah survei LSI, Kamis (24/10/2024), lembaga survei Poltracking menelurkan hasil survei.
    Hasilnya, pasangan Pramono-Rano memperoleh elektabilitas sebesar 36,4 persen. Sementara pasangan RK-Suswono memperoleh angka sebesar 51,6 persen.
    Survei LSI dilakukan dalam rentang waktu 10-17 Oktober 2024 dengan 1200 responden. Sementara survei Poltracking dilakukan pada rentang waktu 10-16 Oktober 2024 dengan 2000 responden.
    Di tengah ramainya isu kemuduran Poltracking, dua lembaga survei yakni PPI dan Voxpol Center Research & Consulting, juga ikut keluar dari Persepi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Fakta Lembaga Survei Ramai-ramai Hengkang dari Persepi

    7 Fakta Lembaga Survei Ramai-ramai Hengkang dari Persepi

    Jakarta: Fenomena keluarnya beberapa lembaga survei dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memunculkan pertanyaan besar di kalangan publik. Diawali oleh Poltracking Indonesia yang menyatakan hengkang pada awal November 2024, beberapa lembaga lain, seperti Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Voxpol Center Research and Consulting, turut menyusul. 

    Keputusan beberapa lembaga survei ini untuk keluar dari Persepi memperlihatkan adanya ketegangan dan perbedaan pandangan yang mendalam terkait standar dan transparansi organisasi dalam menangani isu-isu etika penelitian.

    Berikut tujuh fakta menarik tentang hengkangnya lembaga-lembaga ini dari Persepi:
    1. Poltracking Indonesia Menyatakan Keberatan atas Sanksi Persepi
    Poltracking Indonesia menyampaikan keberatannya terhadap sanksi yang diberikan Dewan Etik Persepi terkait perbedaan hasil survei Pilgub Jakarta 2024. Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, mengungkapkan, Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas.

    “Pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas,” ujar Masduri, Selasa 5 November 2024.

    Masduri menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena persepsi ketidakadilan dalam perlakuan yang diterima Poltracking dari Dewan Etik.

    Baca juga: Panggil LSI dan Poltracking Terkait Pilkada Jakarta, Dewan Etik Persepi: Kami Netral

    2. Sejarah Panjang Poltracking Bersama Persepi
    Bergabung sejak 2014, Poltracking telah terlibat dalam berbagai survei politik penting, seperti Pilpres 2014 dan 2019, serta sejumlah pilkada. Namun, setelah sepuluh tahun, Poltracking menyatakan keluar dari Persepi sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap Dewan Etik Persepi. Masduri mengkritik keputusan Dewan Etik yang dianggap tidak adil, tidak proporsional, dan tidak akuntabel.

    3. Poltracking Tuding Dewan Etik Persepi Tidak Transparan
    Poltracking menyatakan bahwa Dewan Etik Persepi tidak transparan dalam menjelaskan perbedaan hasil survei antara LSI dan Poltracking, yang menjadi dasar pemberian sanksi. 

    “Dewan Etik tidak menjelaskan bagaimana metode dan implementasi survei LSI dapat dianalisis dengan baik dan tidak mempublikasikan hasil analisis tersebut ke publik,” kata Masduri.
    4. Parameter Politik Indonesia (PPI) Menyusul 
    Beberapa hari setelah Poltracking mengundurkan diri, PPI juga resmi menyatakan keluar dari Persepi secara sukarela. Dalam surat pengunduran diri yang dikonfirmasi oleh Direktur PPI, Adi Prayitno, disebutkan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi internal PPI.

    5. Voxpol Center Research and Consulting Ikut Hengkang
    Setelah Poltracking dan PPI, Voxpol Center Research and Consulting juga mengumumkan pengunduran diri dari Persepi. Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak Voxpol, langkah ini menambah panjang daftar lembaga survei yang meninggalkan asosiasi tersebut dalam waktu berdekatan.

    6. Kritik Terhadap Persepsi Ketidakadilan dalam Sidang Dewan Etik
    Masduri menyebutkan bahwa Dewan Etik Persepi hanya memeriksa dua lembaga, yakni Poltracking dan LSI, tanpa melibatkan lembaga survei lain yang juga melakukan survei dalam periode berdekatan. 

    “Mestinya semua disidang untuk dilihat secara adil siapa yang bermasalah di dalam survei ini,” ujarnya.
    7. Fenomena yang Mungkin Terus Berlanjut
    Hingga saat ini, tiga lembaga survei telah resmi menyatakan keluar dari Persepi, dan tidak menutup kemungkinan lembaga lain akan mengikuti jejak mereka. Fenomena ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan tanda tanya mengenai masa depan Persepi sebagai asosiasi yang seharusnya menjaga integritas dan kredibilitas lembaga survei di Indonesia.

    Jakarta: Fenomena keluarnya beberapa lembaga survei dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memunculkan pertanyaan besar di kalangan publik. Diawali oleh Poltracking Indonesia yang menyatakan hengkang pada awal November 2024, beberapa lembaga lain, seperti Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Voxpol Center Research and Consulting, turut menyusul. 
     
    Keputusan beberapa lembaga survei ini untuk keluar dari Persepi memperlihatkan adanya ketegangan dan perbedaan pandangan yang mendalam terkait standar dan transparansi organisasi dalam menangani isu-isu etika penelitian.
     
    Berikut tujuh fakta menarik tentang hengkangnya lembaga-lembaga ini dari Persepi:

    1. Poltracking Indonesia Menyatakan Keberatan atas Sanksi Persepi

    Poltracking Indonesia menyampaikan keberatannya terhadap sanksi yang diberikan Dewan Etik Persepi terkait perbedaan hasil survei Pilgub Jakarta 2024. Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, mengungkapkan, Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas.
    “Pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas,” ujar Masduri, Selasa 5 November 2024.
     
    Masduri menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena persepsi ketidakadilan dalam perlakuan yang diterima Poltracking dari Dewan Etik.
     
    Baca juga: Panggil LSI dan Poltracking Terkait Pilkada Jakarta, Dewan Etik Persepi: Kami Netral

    2. Sejarah Panjang Poltracking Bersama Persepi

    Bergabung sejak 2014, Poltracking telah terlibat dalam berbagai survei politik penting, seperti Pilpres 2014 dan 2019, serta sejumlah pilkada. Namun, setelah sepuluh tahun, Poltracking menyatakan keluar dari Persepi sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap Dewan Etik Persepi. Masduri mengkritik keputusan Dewan Etik yang dianggap tidak adil, tidak proporsional, dan tidak akuntabel.

    3. Poltracking Tuding Dewan Etik Persepi Tidak Transparan

    Poltracking menyatakan bahwa Dewan Etik Persepi tidak transparan dalam menjelaskan perbedaan hasil survei antara LSI dan Poltracking, yang menjadi dasar pemberian sanksi. 
     
    “Dewan Etik tidak menjelaskan bagaimana metode dan implementasi survei LSI dapat dianalisis dengan baik dan tidak mempublikasikan hasil analisis tersebut ke publik,” kata Masduri.

    4. Parameter Politik Indonesia (PPI) Menyusul 

    Beberapa hari setelah Poltracking mengundurkan diri, PPI juga resmi menyatakan keluar dari Persepi secara sukarela. Dalam surat pengunduran diri yang dikonfirmasi oleh Direktur PPI, Adi Prayitno, disebutkan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi internal PPI.

    5. Voxpol Center Research and Consulting Ikut Hengkang

    Setelah Poltracking dan PPI, Voxpol Center Research and Consulting juga mengumumkan pengunduran diri dari Persepi. Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak Voxpol, langkah ini menambah panjang daftar lembaga survei yang meninggalkan asosiasi tersebut dalam waktu berdekatan.

    6. Kritik Terhadap Persepsi Ketidakadilan dalam Sidang Dewan Etik

    Masduri menyebutkan bahwa Dewan Etik Persepi hanya memeriksa dua lembaga, yakni Poltracking dan LSI, tanpa melibatkan lembaga survei lain yang juga melakukan survei dalam periode berdekatan. 
     
    “Mestinya semua disidang untuk dilihat secara adil siapa yang bermasalah di dalam survei ini,” ujarnya.

    7. Fenomena yang Mungkin Terus Berlanjut

    Hingga saat ini, tiga lembaga survei telah resmi menyatakan keluar dari Persepi, dan tidak menutup kemungkinan lembaga lain akan mengikuti jejak mereka. Fenomena ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan tanda tanya mengenai masa depan Persepi sebagai asosiasi yang seharusnya menjaga integritas dan kredibilitas lembaga survei di Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Pramono atau RK Lebih Dekat dengan Prabowo-Jokowi? Ini Analisis Bos PPI

    Pramono atau RK Lebih Dekat dengan Prabowo-Jokowi? Ini Analisis Bos PPI

    Jakarta –

    Kubu Ridwan Kamil (RK) dan Pramono Anung mengaku jagoan mereka dekat dengan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam pertarungan Pilgub Jakarta. RK atau Pramono yang lebih dekat dengan Prabowo dan Jokowi?

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai tak ada yang tahu secara pas siapa yang lebih dekat dengan Prabowo dan Jokowi. Namun, Adi menganalisisnya dalam kerangka personal dan politik.

    “Persisnya tak ada yang pernah tahu siapa yang paling dekat dengan Prabowo dan Jokowi, apakah RK ataukah Pram. Secara personal mungkin Pram mungkin dekat dengan Prabowo karena pernah sama-sama menteri Jokowi. Begitupun Pram juga pasti dekat dengan Jokowi karena pernah jadi menterinya 2 periode. Secara pribadional Pram memang dekat dengan siapapun, termasuk dengan Prabowo dan Jokowi,” kata Adi kepada wartawan, Minggu (3/11/2024).

    “Tapi secara politik, banyak yang melihat Prabowo dan Jokowi dinilai lebih ke RK. Publik taunya RK itu orangnya Prabowo dan Jokowi,” imbuhnya.

    Kedekatan Prabowo dan Jokowi condong ke RK, menurut Adi, ada dua alasan. Pertama, RK sudah bertemu dengan Prabowo dan Jokowi selang sehari, Adi menilai ada kesamaan jalan politik.

    “Dari gestur politik, Prabowo dan Jokowi lebih kelihatan meng-endorse RK di Pilgub Jakarta. Pertemuan RK dan Prabowo baru-baru ini jadi bukti sahih. Sesuatu yang tak terjadi pada Pram. Prabowo dan Jokowi tentu selektif terima figur cagub dan pastinya yang diterima adalah figur yang seiman secara politik. Sampai saat ini, Prabowo dan Jokowi belum ada foto jumpa Pram,” ujarnya.

    “Argumen kedua, secara politik Prabowo dan Jokowi lebih terlihat satu tarikan politik dengan RK. RK-Suswono diusung KIM plus yang salah satu lem perekatnya tentu figur Prabowo dan Jokowi,” ucapnya.

    Selain itu, Adi menilai mustahil Prabowo dan Jokowi mendukung Pramono di Pilgub Jakarta. Apa lagi, kata Adi, terkait hubungan Jokowi dengan PDIP partai Pramono.

    Terkait klaim kedekatan ini berawal dari RK bertemu dengan Jokowi di Solo. Jubir PDIP, Chico Hakim mengatakan tak ada masalah dengan pertemuan itu.

    “Orang berhak meminta dukungan ke siapapun, dan semua orang juga berhak untuk memberi dukungan kepada siapapun. Apalagi Pak Jokowi ini adalah bagian dari masyarakat sipil, dan menurut kami sah-sah saja,” kata Chico kepada wartawan, Sabtu (2/11).

    “Kami di tim pemenangan Pramono-Rano tidak terlalu memikirkan langkah-langkah yang diambil oleh kompetitor kita, kita lebih fokus dengan apa yang kita kerjakan, strategi-strategi kita, dan kita cukup puas dengan apa yang sudah kita lakukan dan kita capai,” tambahnya.

    Chico menyebut bahwa hubungan Pramono dengan Jokowi maupun Presiden Prabowo Subianto lebih dekat dibandingkan Ridwan Kamil. “Jadi kami tidak terlalu ambil pusing, namun kalau mau dibicarakan soal hubungan baik dengan Mas Pram dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi saya rasa semua orang juga paham, bahwa hubungannya sangat dekat, dan pastinya lebih dekat daripada hubungan Ridwan Kamil dengan kedua tokoh tersebut,” tambahnya.

    (rfs/gbr)

  • RK bertemu Prabowo dan Jokowi jadi sinyal dukungan di Pilkada

    RK bertemu Prabowo dan Jokowi jadi sinyal dukungan di Pilkada

    Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (kiri) dan Suswono (kanan). ANTARA FOTO/Fauzan/tom.

    RK bertemu Prabowo dan Jokowi jadi sinyal dukungan di Pilkada
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Sabtu, 02 November 2024 – 09:03 WIB

    Elshinta.com – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai pertemuan calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil dengan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai sinyal dukungan 100 persen bagi pasangan Ridwan-Suswono (RIDO) di Pilkada Jakarta 2024.

    “Pesan politik yang gamblang terlihat adalah ketiganya tidak bisa dipisahkan dalam konstelasi politik hari ini. Artinya Prabowo, Jokowi, Ridwan Kamil, dan KIM Plus ini adalah satu kesatuan kekuatan politik yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain,” kata Adi di Jakarta, Jumat.

    Dalam dua hari berturut-turut, Ridwan Kamil bertemu Presiden Prabowo dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

    Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dengan Ridwan Kamil berlangsung di rumah makan Padang di Kawasan Sabang, Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

    ​Sementara pertemuan Ridwan Kamil dengan Jokowi berlangsung di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat siang.

    Pesan itu tergambar bukan hanya pada pertemuan yang dilakukan oleh para tokoh tersebut di tengah-tengah Pilkada serentak 2024, melainkan lewat keterangan yang disampaikan oleh pihak Istana.

    Istana menyampaikan bahwa pertemuan antara Prabowo dengan Ridwan Kamil di salah satu rumah makan di Jakarta Pusat murni dilandasi kedekatan di antara kedua tokoh tersebut. Istana juga menyatakan tidak ada unsur lainnya.

    “Tentu itu yang sebenarnya ingin disampaikan secara politik. Bahwa secara personal, secara politik, tentu saja Prabowo lebih kepada Ridwan Kamil. Bahkan, bisa disebut seratus persen dukungannya ke Ridwan Kamil,” paparnya.

    Melalui pertemuan tersebut, baik Prabowo maupun Jokowi sama-sama menegaskan sikap politik mereka.

    Adi pun membaca pertemuan itu dapat menebalkan dukungan terhadap pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta.

    “Bahwa partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM), pemilih-pemilih KIM dan KIM Plus, semua tegak lurus kepada Ridwan Kamil-Suswono. Pesan itu yang sepertinya ingin disampaikan dalam pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo Subianto,” ungkapnya.

    Pesan lain yang terbaca oleh Adi dari pertemuan Ridwan Kamil dan Jokowi adalah penegasan bahwa KIM Plus di Jakarta bekerja total.

    Bersama relawan-relawan yang sudah menyatakan dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono, mereka akan berusaha memenangkan pasangan tersebut.

    Hal itu juga sekaligus menangkis isu dan narasi berkenaan dengan dukungan KIM Plus yang belum total untuk pasangan tersebut.

    “Ini sebagai penegasan bahwa KIM Plus atau KIM secara umum itu solid dukungan politiknya, tidak ada ceritanya KIM Plus itu tidak total dan tidak penuh mendukung Ridwan Kamil,” katanya. 

    Adi juga menyebut pertemuan-pertemuan dengan Prabowo dan Jokowi sekaligus menegaskan bahwa siapa pun yang mengklaim mengatasnamakan KIM dan KIM Plus mestinya solid mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. 

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta, yang berlangsung 27 November 2024.

    Sumber : Antara

  • 8 Politik "Makan Siang" ala Prabowo Megapolitan

    8 Politik "Makan Siang" ala Prabowo Megapolitan

    Politik “Makan Siang” ala Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto mengundang ketua umum dan sekretaris jenderal (sekjen) partai-partai politik untuk makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (1/11/2024) siang.
    Pertemuan ini diadakan sehari setelah Prabowo bertemu calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, di sebuah restoran Padang di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).
    Pertemuan makan siang tersebut berlangsung selama lebih dari 2,5 jam, dimulai pukul 13.00 WIB.
    Pada saat yang sama, Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di kediaman Jokowi di Solo, usai bertemu Prabowo pada malam sebelumnya.
    Gaya politik makan siang ini pernah diterapkan oleh Jokowi dalam beberapa kesempatan, termasuk saat mengumpulkan tiga bakal calon presiden pada 2023 di Istana Merdeka.
    Pada makan siang 30 Oktober 2024 tersebut, ketiga capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, hadir lengkap.
    Jokowi sudah menggunakan cara ini sejak menjabat sebagai wali kota Solo. Pada 2014, ia berhasil membujuk 989 pedagang kaki lima di Taman Banjarsari untuk pindah ke Pasar Klitikan tanpa menimbulkan aksi massa atau bentrokan.
    Menurut informasi, sebelum pemindahan itu, Jokowi mengundang para pedagang dari paguyuban PKL Monumen 45 Taman Banjarsari untuk makan siang sebanyak 54 kali, yang diikuti dengan perundingan yang akhirnya membuat para pedagang setuju untuk pindah.
    Ketika menjadi gubernur DKI Jakarta, Jokowi menggunakan cara serupa untuk menyelesaikan masalah dengan warga, seperti saat melakukan penataan Pasar Tanah Abang dan mengajak warga Petukangan, Jakarta Selatan, yang bersengketa terkait proyek jalan tol lingkar luar Jakarta (JORR) W2.
    Seolah mengikuti langkah Jokowi, Prabowo mengajak elite partai politik makan siang bersama di Istana Merdeka.
    Dalam pertemuan makan siang tersebut, tujuh perwakilan partai hadir, termasuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
    Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi hadir mewakili Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
    Prabowo, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para petinggi Partai Gerindra, memimpin pertemuan tersebut yang berlangsung selama hampir dua jam, dari pukul 13.00 WIB hingga para ketua umum meninggalkan Istana sekitar pukul 14.50 WIB.
    Usai makan siang, para ketua umum dan sekjen partai menyatakan bahwa tidak ada pembahasan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
    Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyebut bahwa pertemuan tersebut hanya membahas kerja sama antara partai politik dengan pemerintah untuk mendukung pemerintahan Prabowo.
    Prabowo juga menawarkan pertemuan rutin untuk membicarakan berbagai kebijakan dan ide pemerintah.
    “Beliau menawarkan mungkin akan ada pertemuan rutin antara seluruh ketua umum parpol koalisi untuk membahas kebijakan-kebijakan yang masih perlu digodok oleh presiden untuk bisa dilaksanakan sebagai kebijakan pemerintah,” kata Paloh, Jumat.
    Paloh membantah bahwa pertemuan ini membahas Pilkada maupun dukungan sejumlah kader Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang berpihak pada pasangan calon lain di Pilkada Jakarta, yaitu Pramono Anung-Rano Karno.
    Pramono Anung dan Rano Karno diusung oleh PDI-P, sementara PKB berkoalisi dengan KIM Plus untuk mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta.
    Senada, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa setiap partai KIM Plus memiliki perhatian yang sama untuk memenangkan kandidat mereka masing-masing.
    “Saya pikir masing-masing partai punya
    concern
    untuk memenangkan pasangannya,” ujarnya.
    Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menambahkan bahwa Prabowo ingin mendengar masukan dari para ketum parpol dalam diskusi yang berlangsung santai dan penuh canda.
    Ia menyebut tidak ada pembahasan terkait Pilkada atau pertemuan Prabowo dengan Ridwan Kamil pada malam sebelumnya.
    Prabowo berencana mengadakan pertemuan rutin dengan ketua umum partai politik setiap Jumat, sesuai dengan jadwal yang memungkinkan.
    “Harapannya ini bisa menjadi pertemuan rutin setiap Jumat bagi yang berkesempatan hadir,” ujar Muzani.
    Prabowo diketahui memiliki agenda kunjungan ke luar negeri selama 15-16 hari pada November, sehingga pertemuan akan disesuaikan dengan kesibukannya.
    Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menuturkan, politik makan siang yang dilakukan Prabowo bukan serta merta mengikuti Presiden Jokowi.
    Ia beranggapan, politik makan siang sudah menjadi budaya atau kultur politik secara umum orang Indonesia. Biasanya, pembicaraan apapun termasuk pembicaraan politik dibicarakan dalam sebuah jamuan makan.
    “Memang pembicaraan-pembicaraan apapun gitu ya termasuk pembicaraan politik itu biasanya dibicarakan dalam sebuah jamuan makan, bisa makan malam, bisa makan siang atau sarapan pagi,” ucap Adi, Sabtu (2/11/2024).
    Menurut Adi, para pemimpin sejak dahulu sudah membicarakan hal-hal yang serius di tempat makan.
    Bukan hanya oleh Jokowi saat bertemu ketua umum partai atau Prabowo, tapi juga saat figur-figur kunci ketika bertemu presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.
    “Itu juga dalam suasana perjamuan makan. Ataupun, misalnya, pemimpin-pemimpin yang lain juga melakukan hal yang serupa. Itu artinya memang bahwa politik itu tidak melulu dibicarakan dalam ruang-ruang yang formal dan serius seperti forum-forum besar, seperti auditorium,” jelas Adi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Survei sebut elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono capai 47,8 persen 

    Survei sebut elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono capai 47,8 persen 

    ada 9,9 persen pemilih yang ragu-ragu menentukan pilihannyaJakarta (ANTARA) –

    Hasil survei oleh Parameter Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2024 nomor urut satu (1), Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) unggul dibandingkan pasangan calon lainnya dengan angka 47,8 persen.

     

    Sementara pasangan calon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno mendapat elektabilitas sebesar 38 persen, dan pasangan calon nomor urut 2 dari jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana elektabilitasnya mencapai 4,3 persen.

    “Namun, ada 9,9 persen pemilih yang ragu-ragu menentukan pilihannya,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan, tingkat elektabilitas tiga pasangan calon masih bisa berubah hingga hari pencoblosan pada 27 November 2024.

     

    Berdasarkan survei itu, elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono tampak turun 5,6 persen dibandingkan data elektabilitas perorangan Ridwan Kamil yang relatif kuat sebagai cagub, yakni 53,4 persen.

    Begitu pun elektabilitas pasangan Pramono Anung-Rano Karno yang juga turun 14 persen dibandingkan elektabilitas perorangan Rano Karno yang signifikan sebagai cawagub, yakni 52 persen.

     

    “Hal ini menunjukkan bahwa kedua tokoh, baik Ridwan Kamil maupun Rano Karno memiliki kesamaan masalah, yakni memiliki pasangan yang belum mampu mengimbangi kekuatan mereka,” kata Adi.

    Dalam kesempatan itu, Adi menyebutkan bahwa pemilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 cenderung lebih dominan memilih Ridwan Kamil-Suswono dengan persentase mencapai 61 persen.

    Baca juga: Suswono dilaporkan ke Polda Metro Jaya

    Survei itu juga memotret para pemilih Anies Baswedan di Pilpres 2024 paling dominan menjatuhkan pilihan kepada Ridwan Kamil-Suswono dengan angka 44,5 persen.

     

    Di luar itu, hanya pemilih Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang dominan menjatuhkan pilihan kepada Pramono Anung-Rano Karno.

    “Pemilih yang mengaku mendukung Anies Baswedan dan Prabowo Subianto sementara ini cenderung lebih dekat ke pasangan nomor urut 1 dibandingkan pasangan nomor urut 2 dan 3. Sementara pendukung Ganjar lebih dekat ke pasangan nomor urut 3,” ucapnya.

     

    Survei itu dilakukan pada 21-25 Oktober 2024 yang melibatkan 1.200 responden yang telah memihak suara di Jakarta.

    Survei itu menggunakan metode multistage random sampling dengan teknik pengumpulan data wawancara tatap muka, dengan tingkat kepercayaan survei tersebut mencapai 95 persen pada margin of error sebesar 2,8 persen.

    Baca juga: Jubir: Tidak pantas calon pemimpin DKI jadikan perempuan objek lelucon

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengadakan debat kedua calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta Utara, Minggu malam (27/10).

    Tema yang diangkat dalam debat kedua yakni “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. Tema ini terbagi atas enam subtema, yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan.

    Kemudian penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, lalu, pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok.

    Peserta debat tersebut adalah pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Sebelumnya, debat pertama digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10) malam dengan tema “Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global”.

    Baca juga: KI DKI awasi akses informasi publik di debat Pilkada DKI Jakarta

    Adapun debat tahap ketiga Pilkada Jakarta dijadwalkan kembali pada 17 November 2024.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jokowi Persilahkan Projo Jadi Partai, Adi Prayitno: Nah, Gitu Dong Kanda

    Jokowi Persilahkan Projo Jadi Partai, Adi Prayitno: Nah, Gitu Dong Kanda

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Muncul wacana relawan Pro Jokowi (Projo) akan jadi partai. Rencana itu diaminkan Jokowi.

    Pengamat Politik itu mengapresiasi langkah tersebut. Ia mendorong organisasi masyarakat itu menjadi partai politik.

    “Nah, gitu dong kanda, bikin partai Projo,” kata Adi dikutip dari unggahannya di X, Selasa (29/10/2024).

    Apalagi, kata dia, ambang batas parlemen saat ini sudah turun. Potensi melenggang ke Senayan terbuka.

    “Treshold parlemen dah turun pasca putusan MK. Potensi lolos parlemen terbuka,” ucap Adi.

    Selain itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu juga menyebut dengan berubahnya Projo menjadi partai politik akan menjadi ajang pembuktian. Apakah memang Projo punya banyak massa.

    “Ayo buktikan projo banyak pasukannya,” ujarnya.

    Adapun lampu hijau Jokowi itu disampaikan di sela waktu sarapannya di Soto Triwindu Solo, Minggu, 27 Oktober 2024. Ia mengaku menyerahkan keputusan pada Projo.

    Ia membebaskan Projo untuk tetap menjadi relawan atau membentuk parpol.

    “Ya terserah Projo saja,” ujar Jokowi sambil tersenyum di Solo, Minggu, 27 Oktobet 2024.

    Jokowi tidak banyak menjelaskan alasannya membebaskan Projo memilih arah politik dan langsung meninggalkan lokasi sarapan. Jokowi terlihat didampingi istrinya Iriana Jokowi.
    (Arya/Fajar)