Tag: Adi Prayitno

Soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pengamat: Belum Tentu Selera Rakyat

Soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pengamat: Belum Tentu Selera Rakyat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, usulan Presiden
Prabowo
Subianto mengenai kepala daerah dipilih
DPRD
agar lebih efisien, dapat mengebiri hak politik rakyat.
Adi menyebut, rakyat jadi tidak bisa memilih kepala daerah berdasarkan seleranya, melainkan hanya selera elite politik.
“Jelas ini mengebiri hak politik rakyat. Karena rakyat tak bisa memilih gubernur, bupati, dan wali kota sesuai selera mereka. Bisa jadi yang terpilih jadi kepala daerah hanya selera elite, bukan selera rakyat,” ujar Adi kepada
Kompas.com
, Minggu (15/12/2024).
Adi menjelaskan, meski
kepala daerah dipilih DPRD
, bukan berarti politik uang sirna.
Dia menegaskan politik uang akan terus terjadi, hanya saja bergeser ke sejumlah elite kunci, bukan ke rakyat.
“Pertama ke elite partai. Untuk mencalonkan diri pasti harus keluar modal untuk dapat rekomendasi partai. Kedua, untuk dipilih oleh DPRD, sang calon pastinya persiapkan logistik yang juga fantastik,” tuturnya.
Menurut Adi, jika yang dikhawatirkan adalah biaya penyelenggaraan pilkada mahal, maka DPR dan pemerintah tinggal membuat aturan untuk menekan biaya pilkada rendah.
Apalagi, kata dia, pemerintah dan DPR memang memiliki wewenang.
“Kalau perlu penyelenggara
pemilu

ad hoc
saja, toh kerjaan penyelenggara cuma 5 tahun sekali. Yang mahal kan fasilitas penyelenggara semacam ini. Padahal kerjaannya 5 tahun sekali saja,” jelas Adi.
“Pilkada oleh DPRD pastinya hanya menguntungkan partai yang menang pilpres. Siapapun pemenang pilpresnya. Atas nama soliditas koalisi nasional, partai koalisi bisa dikondisikan supaya tak ajukan calon. Buktinya sekarang koalisi KIM Plus terjadi di mana-mana yang hanya melawan jagoan dari 1 partai non koalisi,” sambungnya.
Sementara itu, Adi meyakini akan ada banyak calon boneka, karena kandidasi pencalonan bisa diatur-atur.
Dia yakin pemilihan oleh DPRD akan diatur seolah ada kompetisi, padahal pemenangnya sudah dikondisikan, sudah diatur siapa yang harus jadi calon pemenang, dan siapa yang jadi calon boneka.
“Elite tak takut pada rakyat. Karena untuk jadi kepala daerah tak perlu turun langsung ke rakyat. Cukup yakinkan segelintir elite partai yang punya kuasa atur-atur suara DPRD,” imbuh Adi.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara seperti Malaysia, Singapura, dan India jauh lebih efisien pemilihannya.
Menurutnya, negara tetangga hanya melaksanakan pemilihan sebanyak satu kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD lah yang memilih bupati hingga gubernur.
Prabowo lantas membandingkan dengan sistem pemilihan di Indonesia yang bisa menghabiskan anggaran triliunan rupiah dalam 1-2 hari saja.
Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menghadiri HUT Golkar di Sentul, Kamis (12/12/2024) malam.
“Ketum Partai Golkar salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDI-P, kawan-kawan partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur, yang milih bupati,” sambungnya.
Prabowo mengatakan, sistem seperti di negara tetangga itu jauh lebih hemat ketimbang pemilihan di Indonesia.
Padahal, uang yang dikeluarkan untuk pemilihan bisa dimanfaatkan untuk makanan anak-anak, perbaikan sekolah, hingga perbaikan irigasi.
“Ini sebetulnya begitu banyak ketum partai di sini sebenarnya bisa kita putuskan malam hari ini juga, gimana?” tanya Prabowo disambut tawa.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2024 19:24
Menerka Jalan Politik Ridwan Kamil Selanjutnya Usai Kalah di Pilgub Jakarta

Jakarta –

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), menyatakan telah menerima hasil Pilkada Jakarta 2024 yang dimenangkan oleh Pramono Anung-Rano Karno. Lalu, bagaimana posisi RK selanjutnya dalam pentas politik nasional usai kalah di Jakarta?

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan karir politik RK ke depan akan bergantung dengan jabatan politik yang kelak diembannya. Jika RK mendapatkan jabatan politik strategis, kata Adi, jalan politik RK ke depan masih bisa bersinar.

“Tergantung jabatan politik RK ke depan seperti apa dan bisa memanfaatkannya dengan baik sebagai nilai tawar politik. Jika tak begitu sulit RK ke depan bersinar,” kata Adi saat dihubungi, Jumat (13/13/2024).

Adi mencontohkan jika RK mendapatkan posisi menteri di kabinet Prabowo. Dia menilai jabatan itu bisa menjadi medium RK untuk tetap diperhitungkan dalam politik nasional.

“Karena apa pun, jabatan politik seperti menteri misalnya, bisa menjadi galah bagi RK untuk melompok tinggi di masa mendatang,” jelas Adi.

Dia menilai keinginan RK untuk kembali menjadi dosen akan sulit mendompleng elektabilitasnya jika mantan Gubernur Jawa Barat itu masih ingin bersaing dalam kontestasi politik nasional ke depan.

RK Ucapkan Selamat ke Pramono-Rano

RK sendiri tidak mengajukan gugatan apapun ke MK terkait hasil Pilkada Jakarta 2024. Dia menerima kekalahan dan mengucapkan selamat kepada Pramono Anung-Rano Karno.

“Pasangan RIDO memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Dengan begitu kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan,” kata Ridwan Kamil dalam konferensi pers di kantor DPD Golkar Jakarta, Jumat (13/12).

“Saya dan Pak Suswono setelah ini tentu akan beristirahat sejenak ya, dengan tensi kemarin yang luar biasa tinggi, kita akan kembali ke keluarga masing-masing,” ujar RK.

RK mengaku sangat sibuk sebelum terjun ke dunia politik. RK mengatakan saat ini dirinya juga masih merupakan dosen, arsitek hingga kurator Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Sebelum masuk politik saya orang yang sangat sibuk, setelah tidak ada mungkin sifatnya pintu itu mungkin tetaplah saya adalah sosok yang sangat sibuk memberikan kebermanfaat ke masyarakat,” kata RK.

“Saya adalah dosen, saya adalah arsitek, saya juga masih kurator IKN. Jadi mencintai bangsa ini banyak tidak harus disederhanakan seolah-olah ada hal hal yang sifatnya politik praktis,” lanjut mantan Gubernur Jawa Barat ini.

(ygs/dnu)

14/12/2024 05:19
Ridwan Kamil-Suswono Siap Gugat ke MK tapi Dihentikan Pimpinan, Kenapa? Megapolitan 13 Desember 2024

Ridwan Kamil-Suswono Siap Gugat ke MK tapi Dihentikan Pimpinan, Kenapa?
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Rencana dari tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1,
Ridwan Kamil
(RK)-
Suswono
, untuk menggugat hasil
Pilkada Jakarta
2024 ke
Mahkamah Konstitusi
(MK), batal.
Tim RK-Suswono tiba-tiba membatalkan langkah untuk menempuh jalur hukum setelah disebutkan bahwa keputusan tersebut dihentikan oleh pimpinan, meskipun mereka sebelumnya sudah mempersiapkan materi gugatan.
Ketua Tim Sukses (Timses) RK-Suswono, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan bahwa keputusan untuk tidak melanjutkan gugatan sepenuhnya berasal dari arahan pimpinan. Namun, Riza enggan menyebutkan siapa sosok pimpinan yang dimaksud.
“Ya, pokoknya perintahnya demikian. Pokoknya saya mengikuti apa yang menjadi perintah, instruksi dari pimpinan,” ujar Riza saat diwawancarai di Kantor Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis (12/12/2024).
Riza mengaku dirinya hanya menjalankan kebijakan dan arahan dari pimpinan koalisi, mengingat jabatan sebagai ketua timses pun didapatkan atas penunjukan dari pimpinan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
Meski gugatan ke MK sudah disiapkan, keputusan pimpinan membuat langkah itu dihentikan.
Riza menjelaskan, instruksi untuk tidak melayangkan gugatan dikeluarkan oleh pimpinan di tingkat koalisi.
“Memang sebelumnya kami telah mempersiapkan materi gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun, dari pimpinan di atas, pimpinan koalisi, meminta bahwa tidak melakukan atau mendaftarkan gugatan ke MK terkait Pilkada di DKI Jakarta,” katanya.
Sebelum keputusan itu diambil, tim hukum RK-Suswono sempat menghadiri konsultasi di MK pada Senin (9/12/2024) untuk mempersiapkan gugatan terkait dugaan kecurangan Pilkada Jakarta.
Anggota tim pemenangan, Ali Lubis bahkan sebelumnya menyatakan tekad untuk membawa sengketa ini ke MK.
“Apa pun hasil dari rekapitulasi sore ini terkait penghitungan tingkat provinsi kami tegas akan mendaftarkan gugatan PHPU terkait hasil ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Ali pada Sabtu (7/12/2024).
Pengamat politik Adi Prayitno menilai keputusan RK-Suswono untuk tidak menggugat ke MK bisa dilihat sebagai langkah realistis.
Ia menyebut peluang gugatan berhasil sangat kecil mengingat aturan dalam Undang-Undang Pilkada yang membatasi ruang lingkup sengketa hasil pemilu.
“Sepertinya tim Rido realistis membuktikan tuduhan kecurangan pilkada sulit. Apalagi tuduhan kecurangan yang sifatnya kualitatif seperti KPU Jakarta tak profesional tak dikenal dalam sengketa hasil pilkada,” kata Adi.
“Termasuk tuduhan kecurangan TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) sangat sulit dibuktikan selama ini,” ucap Adi melanjutkan.
Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur batasan selisih suara yang bisa disengketakan di MK.
Untuk provinsi dengan jumlah penduduk 6-12 juta, seperti Jakarta, gugatan dianggap hanya dapat diajukan jika selisih suara maksimal 1 persen.
“Sementara Rido kalahnya kurang lebih 9-10 persen. Tim Rido terlihat pesimis buktikan dugaan kecurangan ke MK,” jelasnya.
Dengan tidak adanya gugatan dari RK-Suswono, memberi jalan bagi pasangan Pramono Anung-Rano Karno untuk menang, menduduki kuri orang nomor satu dan dua di Jakarta.
KPUD Jakarta sebelumnya telah menetapkan pasangan calon nomor urut 3 itu sebagai pemenang
Pilkada Jakarta 2024
dalam satu putaran.
Pasangan Pramono-Rano meraih suara sebesar 50,07 persen atau 2.183.239 suara, mengungguli RK-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Dari hasil rekapitulasi, Ridwan Kamil-Suswono memperoleh 1.718.160 suara, Dharma Pongrekun-Kun Wardana 459.230 suara.
Keputusan pimpinan koalisi untuk menghentikan langkah hukum RK-Suswono menjadi tanda tanya besar.
Apakah ini strategi politik untuk menjaga harmoni, atau memang langkah realistis menghadapi kenyataan hukum?.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2024 06:53
Musuhi Jakmania Penyebab Kekalahan RK-Suswono

GELORA.CO -Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menelan kekalahan di Pilkada Jakarta 2024.

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno ada sejumlah faktor yang menyebab perolehan suara pasangan ini di bawah paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno.

Salah satu alasan utama adalah isu yang muncul terkait pernyataan Suswono pada 26 Oktober 2014 tentang kartu janda.

Pernyataan tersebut dianggap sebagian pihak sebagai penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW, yang berujung pada akumulasi ketidaksukaan masyarakat terhadap pasangan ini.

“Di samping itu popularitas Suswono yang masih rendah juga memicu keengganan untuk memilih pasangan RK-Suswono,” kata Adi kepada RMOL, Senin 9 Desember 2024.

RK-Suswono juga dianggap tidak memiliki kedekatan emosional dengan Jakarta dan warganya. Beberapa persepsi negatif seperti bukan asli Jakarta dan tidak cocok memimpin Jakarta melekat ke jagoan KIM Plus ini.

“RK-Suwono dianggap outsider karena pernah menghujat dan musuh Jakmania,” pungkasnya.

Pasangan Cagub-cawagub nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono hanya mendapat suara sebesar 1.718.160 atau 39,40 persen. Kalah dari pasangan Pramono-Rano yang memperoleh 2.183.239 suara atau setara dengan 50,07 persen.

Sedangkan posisi buncit diraih oleh pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana. Pasangan independen ini mendapat perolehan 459.230 suara atau 10,53 persen.

KPU DKI juga mengungkap total pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pilkada DKI Jakarta berjumlah 4.724.393 orang dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 8.214.007

Dari jumlah itu, surat suara sah sebanyak 4.360.629 dan surat suara tidak sah sebanyak 363.764.

09/12/2024 11:36
Partai Golkar Banyak Kehilangan ‘Akar’ di Pilkada 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Keberadaan Koalisi Indonesia Maju alias KIM Plus dilematis bagi Golkar dalam Pilkada 2024. Pasalnya, partai berlambang beringin itu banyak kehilangan akarnya di daerah-daerah yang menjadi basis atau penopang suara dalam setiap Pemilu.

Namun demikian, Wakil Ketua Umun Partai Golkar Adies Kadir membantah bahwa KIM Plus menjadi beban bagi Golkar dalam pelaksanaan Pilkada 2024 lalu. Dia mengakui Golkar kehilangan daerah-daerah strategis seperti Banten dan Riau. Namun demikian, kekalahan itu telah dikompensasi oleh tambahan kemenangan di berbagai gelaran Pilkada.

“Langkah kami sudah tepat, karena Golkar dapat menambah banyak Kemenangan baik di Pilgub, Pilbup dan Pilwakot,” ujar Adies kepada Bisnis, dikutip Senin (9/12/2024).

Dalam catatan Bisnis, drama pencalonan kepala daerah di Golkar terjadi sejak proses pengusungan calon kepala daerah Agustus lalu. Golkar banyak ‘membuang’ kader-kader potensialnya demi mengusung calon gubernur atau calon kepala daerah dadi KIM Plus.

Di Jawa Barat misalnya, kendati meraup banyak kursi pada pemilihan legislatif alias Pileg 2024 lalu, Golkar harus merelakan kursi Gubernur Jawa Barat kepada bekas politisinya, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi saat ini berstatus sebagai kader Gerindra. Dia hampir dipastikan memenangkan kontestasi Pilgub Jawa Barat dengan suara yang mutlak.

Selain di Jawa Barat, Golkar juga berpotensi kehilangan kursi Gubernur Banten. Calon dari partai Golkar Airin Rachmy Diani, kalah melawan politikus Gerindra Andra Soni. Airin hanya memperoleh suara di angka 40-an persen jauh tertinggal dari Andra Soni yang berpasangan dengan Dimyati Natakusumah.

Golkar juga kehilangan momentum di Pilgub Jakarta. Calon dari partai Golkar Ridwan Kamil saat ini jauh tertinggal dengan perolehan suara calon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.

Data KPU Jakarta setidaknya menunjukkan bahwa Pramono-Rano memenangkan Pilkada Jakarta 1 putaran dengan perolehan suara 5,07%. Sedangkan, Ridwan Kamil jauh tertinggal dengan perolehan suara di kisaran 39%.

Adapun Ridwan Kamil sejatinya akan dicalonkan oleh Golkar di Pilkada Jawa Barat. Namun demikian, karena komitmen di koalisi, Golkar akhirnya menggeser Ridwan Kamil di Jakarta. Semula Ridwan Kamil alias Kang Emil yang berpasangan dengan politkus PKS Suswono berada di atas angin. Survei masih menempatkan Emil di atas 50%.

Selain itu, sebelum putusan MK tentang RUU Pilkada, ada potensi Emil melawan kotak kosong. Sayangnya skenario itu pecah ketika MK melonggarkan syarat threshold alias ambang batas pencalonan Pilkada 2024. Hasilnya, PDIP yang semula tidak bisa mencalonkan sendiri mengusung Pramono Anung dan Rano Karno.

Nasib Golkar juga kian tidak menentu di Pilkada Riau dan Kalimantan Barat. Riau telah lama dikenal sebagai basis suara Partai Golkar. Sejak reformasi bergulir, nyaris tidak ada satupun partai politik yang berhasil menguasai kursi Gubernur Riau selain Golkar.

Namun demikian, pada Pilkada 2024, calon yang diusung Golkar Syamsuar yang notabene petahana berpotensi kalah melawan pasangan yang diusung oleh PKB, PDIP dan Nasdem yakni Abdul Wahid – Haryanto. “Kami akan mengevaluasi kekalahan di hampir seluruh wilayah di Riau,” imbuh Kadier.

Sementara itu di Kalimantan Barat alias Kalbar, drama politik bahkan terjadi sebelum proses kontestasi berlangsung. Semula, Golkar telah mengusung salah satu kadernya Ria Norsan sebagai calon gubernur Kalimantan Barat.

Namun ketika terjadi perubahan konstelasi politik di pusat ditandai dengan pergantian ketua umum dari Airlangga Hartarto ke Bahlil Lahadalia, Golkar kemudian memecat kadernya sendiri Ria Norsan. Mereka memilih mengusung kader partai lain, Sutarmidji bersama KIM Plus.

Ironisnya, dalam kontestasi Pilkada 2024 lalu, calon yang diusung oleh KIM Plus yakni Sutarmidji gagal terpilih. Pilkada Kalbar 2024 dimenangkan oleh kader yang dipecat Golkar, Ria Norsan dann Krisantus Kurniawan. Keduanya diusung PDIP.

Kendati demikian, Golkar masih memiliki harapan di Sumatra Utara meskipun kursinya bukan gubernur melainkan wakil gubernur. Padahal di Sumut status Golkar adalah partai pemenang pemilihan umum alias Pemilu. Kursi gubernur berada di tangan Gerindra.

Golkar juga hanya sebatas menjadi partai pengusung tanpa mewakilkan calon di Pilkada Jawa Tengah alias Pilkada Jateng. Ketua DPP Golkar, Dave Laksono, hasil Pilkada 2024 akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah partai ke depan.

“Tentu akan ada evaluasi secara menyeluruh akan hasil Pilkada. Agar dapat mulai membuat strategi jangka panjang menuju Pemilu 2029.”

Golkar Kehilangan Momentum

Sementara itu, pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan bahwa Golkar telah kehilangan momentum dalam Pilkada 2024. Menurutnya, Golkar telah kehilangan banyak basisnya mulai dari Banten, Jawa Barat, hingga Lampung.

Menurut Adi, banyak faktor kenapa golkar kehilangan basis, salah satunya faktor figur. Golkar dalam Pilkada 2024 kelihatan tidak punya daya tawar politik seperti di Jawa Barat dan Banten. “Banten jagoan Golkar tak diusung KIM plus,” ujarnya.

Faktor daya tawar itu pula juga yang membuat Golkar merelakan tidak mengusung calon atau kadernya dalam Pilkada 2024 seperti di Jawa Barat atau di Lampung. “Apapun judulnya, Golkar mesti berkompromi dengan keinginan KIM yang dalam bangak hal membuat golkar rugi secara politik.”

Di sisi lain, peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati menuturkan bahwa kekalahan di Banten dan Riau yang selama ini jadi basis tradisional Golkar cukup mengejutkan. Hal ini terjadi dikarenakan pergeseran preferensi pemilih yang cenderung ke calon alternatif daripada petahana.

Pergeseran itu, kata dia, salah satunya tampak dari animo publik untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja petahana selama ini sehingga hal itu mendorong pemilih untuk mewujudkan kebaruan baik dari sisi kepemimpinan maupun kebijakan.

Meski demikian, Wasisto menganggap bahwa apa yang diperoleh Golkar pada Pilkada 2024 sudah maksimal. “Saya pikir Golkar tentu sudah maksimal, di banyak daerah lain, partai ini memenangkan kursi gubenur dan bupati dan wali kota.”

09/12/2024 05:42
Biar Tak Digebuk Melulu oleh PDIP, Jokowi dan Gibran Disarankan Masuk Golkar

ERA.id – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tak bisa bermanuver banyak bila bergabung ke Partai Gerindra.

Di Partai Gerindra, kata dia, sudah ada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjadi Presiden RI.

“Posisi Gibran tak signifikan, tak bisa bermanuver banyak, karena ada Prabowo yang jadi presiden,” kata Adi Prayitno, Jumat kemarin.

Adi lantas berkata, “Auranya (Gibran) ketutup Prabowo.”

Sebaliknya, dia menilai sangat bagus bagi Gibran masuk ke Partai Golkar, karena dapat lebih berakselerasi, ketimbang bergabung ke Partai Gerindra.

“Di Golkar relatif masih bisa berakselerasi karena Golkar tak punya presiden atau wakil presiden. Dengan Gibran jadi anggota kehormatan Golkar, itu artinya Golkar punya wapres saat ini,” ujarnya.

Selain itu, dia memandang baik pula jika mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Golkar lantaran dapat menjadi tempat bernaung bila mendapat serangan dari PDI Perjuangan.

“Bagi Jokowi, setidaknya ada back up jika terus-terusan digebuk PDI Perjuangan. Bisa jadi ke depan tensi bakal memanas PDI Perjuangan versus Golkar, dua partai yang sebenarnya sejak lama jadi musuh bebuyutan,” katanya.

Termasuk, lanjut dia, bergabungnya Jokowi dan Gibran ke Partai Golkar dapat mendinamisasi hubungan politik yang terjalin dengan Partai Gerindra.

“Karena apa pun Jokowi dan Gibran tentunya tak mau dipandang subordinat di bawah bayang-bayang Gerindra,” kata dia.

Adi menambahkan bahwa Jokowi dan Gibran sendiri disebut-sebut sudah menjadi anggota kehormatan Partai Golkar, yang seolah mengonfirmasi gosip lama bahwa keduanya akan merapat ke partai berlambang pohon beringin tersebut.

Ia memandang posisi Jokowi dan Gibran menguat secara politik atas keanggotaan tersebut.

“Meski publik tak pernah tahu apa kewenangan anggota kehormatan itu nantinya, secara politik Jokowi dan Gibran sudah punya partai yang perolehan pileg-nya runner up,” ucap dia.

Sebelumnya, Rabu (4/12), Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Joko Widodo dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih.

Hasto menjelaskan bahwa Jokowi dan keluarga tidak lagi selaras dengan cita-cita partai yang diperjuangkan sejak zaman presiden pertama RI Soekarno berada di Partai Nasional Indonesia (PNI).

08/12/2024 09:32
Utusan Khusus Presiden Dianggap Lebih Banyak Kontroversinya – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Kinerja utusan khusus presiden menjadi sorotan publik setelah viralnya peristiwa Miftah Maulana Habiburrohman yang mengolok-olok penjual es teh.

Usai mendapat kritik tajam dari publik tanah air, Miftah akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, sejauh ini memang publik tidak pernah tahu apa yang sudah dilakukan oleh utusan khusus presiden. Bahkan, publik tidak bisa mendeteksi kerja mereka, terutama bagi kepentingan publik.

“Selama ini memang menjadi tanda tanya apa fungsi tugas utama dari utusan khusus presiden itu. Sampai hari ini tentu tak ada satu pun yang bisa dideteksi apa yang sudah dilakukan oleh mereka,” ucap Adi saat dihubungi, Jumat (6/12/2024).

Padahal, kata Adi, pada diri utusan khusus presiden melekat sebagai pejabat publik. Mereka juga memakai fasilitas negara, yang uangnya dari rakyat.

“Jadi wajar kalau publik bertanya apa yang sudah dilakukan, ya minimal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban secara umum,” ujar Adi.

Adi menyebut, yang mengemuka dari utusan khusus presiden justru hal-hal polemik dan problematik ketimbang kerja positif. Seperti masalah Miftah Maulana Habiburrahman yang mengolok-olok penjual es teh, hingga ada utusan khusus presiden yang malah sibuk meng-endorse pasangan calon di Pilkada 2024.

“Misalnya itu, kan tentu semakin membuat orang bertanya-tanya, apa sebenarnya tugas utusan khusus presiden itu, kok lebih banyak menimbulkan kontroversi, lebih banyak menimbulkan polemik,” tuturnya.

“Dan justru kelihatan sibuk meng-endrose palson-paslon tertentu di pilkada. Itu kan yang lebih mengemuka,” sambungnya.

Utusan Khusus Presiden Harus Dievaluasi

Maka dari itu, Adi mengatakan, perlu ada evaluasi yang ditunjukkan kepada publik apa sebenarnya yang sudah dilakukan utusan khusus presiden.

“Apalagi di era medsos yang berkembang cukup pesat. Hampir tiap saat dan tiap hari, termasuk utusan khusus presiden itu pasti akan dibantu dan ditanya apa yang sudah mereka lakukan,” ujar Adi.

“Jangan justru sibuk melakukan hal-hal yang sifatnya enggak ada hubungannya dengan bagaimana ikut berkontribusi membangun bangsa dan negara ke depan,” tutup Adi.

Baca juga Miftah Diamuk Netizen Lagi, Gegara Video Lawas Menghina Seniman Senior Yati Pesek Viral

Pedagang es teh yang jadi perbincangan karena diolok-olok Miftah Maulana datang ke Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, DIY untuk menemui Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembina Sarana Keagamaan itu.

06/12/2024 16:30
Partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta dinilai sangat rendah

Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik Adi Prayitno berpendapat partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024 yang mencapai 57 persen merupakan partisipasi yang sangat rendah.

“Hitung cepat atau ‘Quick Count’ Parameter Politik Indonesia (IPI) Pilkada Jakarta hanya 57,2 persen partisipasi pemilih. Itu sangat rendah,” kata Adi ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, ada beberapa hal yang menyebabkan partisipasi pemilih di pilkada Jakarta sangat rendah di antaranya jenuh karena baru saja memilih presiden, wakil presiden dan anggota DPR beberapa bulan lalu.

Selain itu, masa kampanye Pilkada Jakarta tidak cukup untuk para kandidat gubernur dan wakil gubernur meyakinkan masyarakat.

Selanjutnya ada kemungkinan pemilih di Jakarta merasa kecewa karena masalah fundamental di Jakarta tidak kunjung tuntas meski kota besar tersebut sudah berulang kali berganti pemimpin.

“Silih berganti gubernur. Tapi, persoalan krusial seperti banjir dan macet termasuk soal akses terhadap pekerjaan belum tuntas,” kata Adi.

Tidak hanya itu, Adi menyoroti kinerja penyelenggara Pilkada di Jakarta. Dia menilai mereka kurang maksimal dalam bekerja, termasuk menyosialisasikan pelaksanaan pilkada.

“Penyelenggara kurang maksimal melakukan sosialisasi terkait pilkada. Padahal anggarannya besar. Jika pun ada sosialisasi, paling bentuknya cuma seminar-seminar di kampus atau di hotel,” katanya.

Buntutnya, partisipasi pilkada Jakarta jadi yang terendah. Berdasarkan data ada puluhan TPS di Jakarta dengan tingkat partisipasi pemilih tidak sampai 35 persen.

Bahkan, TPS dengan jumlah DPT sebanyak 586 orang seperti di TPS 023 Petojo Selatan hanya didatangi 93 pemilih. Artinya, hanya 15,87 persen pemilik hak suara datang mencoblos. Serta masih banyak TPS lain di Jakarta dengan partisipasi pemilih yang sangat rendah.

Sehingga, kata dia, tidak heran bila kini muncul anggapan legitimasi pemenang Pilkada Jakarta berkurang dan dipertanyakan.

“Iya, secara teori legitimasi politik berkurang jika yang datang ke TPS rendah. Demokrasi itu kuncinya di legitimasi rakyat,” katanya.

Pemerhati Pilkada Jakarta dari kalangan aktivis muda Muhammadiyah, Wiryandinata mengatakan bahwa legitimasi Pilkada Jakarta yang rendah menunjukkan bahwa pemenang Pilkada tidak mendapat mandat dari masyarakat Jakarta secara total.

Sehingga, lanjut dia, bisa dikatakan bahwa pemenangan Pilkada dengan partisipasi pemilih rendah bukan representasi masyarakat.

“Bicara soal legitimasi, kemenangan ini tidak bisa dianggap representatif. Bagaimana mungkin pemimpin yang hanya dipilih oleh sebagian kecil masyarakat dapat mengklaim sebagai perwakilan rakyat Jakarta,” kata Wiryandinata.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan paslon Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta,l yang digelar 27 November 2024.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

05/12/2024 22:35
Partisipasi Pemilih Sangat Rendah, Legitimasi Pemenang Pilkada Jakarta Dipertanyakan

loading…

Pilkada Jakarta 2024 memasuki tahap penghitungan suara manual. Namun, masalah yang belum jelas juntrungannya, terutama jika bicara soal partisipasi publik dalam Pilkada Jakarta. Foto: Dok SINDOnews

JAKARTA – Pilkada Jakarta 2024 sudah memasuki tahap penghitungan suara manual. Namun, masalah yang belum jelas juntrungannya, terutama jika bicara soal partisipasi publik dalam Pilkada Jakarta.

Dengan partisipasi pemilih hanya 57 persen, pesta demokrasi di Jakarta dinobatkan menjadi pilkada dengan tingkat partisipasi paling rendah sepanjang sejarah. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya membuat legitimasi hasil Pilkada menjadi abu-abu.

Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta. Menurut dia, angka 57 persen partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta sangat rendah.

”Quick Count Parameter Politik Indonesia Pilkada Jakarta hanya 57,2 persen partisipasi pemilih, itu sangat rendah,” ujarnya di Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024.

Adi menilai ada beberapa hal yang menyebabkan partisipasi pemilih sangat rendah. Selain jenuh karena baru saja memilih presiden, wakil presiden, dan anggota DPR beberapa bulan lalu, dia menyatakan masa kampanye Pilkada Jakarta tidak cukup untuk para kandidat gubernur dan wakil gubernur meyakinkan masyarakat.

Selain itu, ada kemungkinan pemilih di Jakarta merasa kecewa. Sebab, masalah fundamental di Jakarta tidak kunjung tuntas meski kota besar tersebut sudah berulang kali berganti pemimpin.

”Silih berganti gubernur, tapi persoalan krusial seperti banjir dan macet termasuk soal akses terhadap pekerjaan belum tuntas,” kata Adi.

Dia juga menyoroti kinerja penyelenggara pilkada di Jakarta. Dia menilai mereka kurang maksimal dalam bekerja, termasuk menyosialisasikan pelaksanaan pilkada.

”Padahal, anggarannya besar. Jika pun ada sosialisasi, paling bentuknya cuma seminar-seminar di kampus atau hotel,” ucapnya.

05/12/2024 21:18
Bantuan Dengan Dana Pribadi, Boleh Atas Nama Pemberi

GELORA.CO -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai sorotan usai membagikan bantuan sosial kepada warga terdampak banjir di Jakarta Timur. Bantuan tersebut dikemas dalam tas bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran” dan “Istana Wakil Presiden”.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno mengkritik langkah tersebut. Ia menegaskan bahwa bantuan yang menggunakan anggaran negara harus disebut sebagai bantuan negara, bukan atas nama pribadi pejabat.

“Sebaliknya, bantuan dengan dana pribadi boleh disebut atas nama pemberi bantuan,” kata Adi kepada RMOL, Rabu 4 Desember 2024.

Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga menyampaikan bahwa sekadar membagikan bantuan bukan ukuran kinerja yang substansial.

“Segala sesuatu untuk bantuan sudah tersedia. Yang perlu ditonjolkan adalah langkah terukur seperti mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan masalah mendasar lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, Wapres Gibran sebaiknya memanfaatkan forum besar untuk menyampaikan gagasan strategis yang akan dijalankan dalam lima tahun ke depan.

“Hal ini dinilai lebih penting untuk memperlihatkan arah kebijakan pemerintah secara komprehensif, ketimbang bagi-bagi bantuan yang sebenarnya bisa dilakukan Kementerian Sosial,” pungkasnya

04/12/2024 11:06

Tag: Adi Prayitno

RK Ucapkan Selamat ke Pramono-Rano