Tag: Adi Prayitno

  • 2
                    
                        GASPOL! Hari Ini: Partai Baru, Pembuktian Jokowi Tanpa PDI-P
                        Nasional

    2 GASPOL! Hari Ini: Partai Baru, Pembuktian Jokowi Tanpa PDI-P Nasional

    GASPOL! Hari Ini: Partai Baru, Pembuktian Jokowi Tanpa PDI-P
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kiprah politik Presiden ketujuh Republik Indonesia
    Joko Widodo
    dinilai masih belum akan berakhir setelah dipecat oleh
    PDI Perjuangan
    .
    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia
    Adi Prayitno
    berpandangan,
    Jokowi
    masih punya ambisi untuk mengalahkan
    PDI-P
    , partai yang telah membesarkannya sejak menjadi wali kota Solo.
    Menurut Adi, ada dua opsi yang bisa ditempuh oleh Jokowi, bergabung dengan partai politik yang sudah ada, atau membentuk partai politik yang baru berbekal besarnya dukungan yang ia peroleh.
    Namun, membentuk partai politik baru dinilai dapat menjadi pembuktian bahwa Jokowi bisa besar dan hebat tanpa partai banteng.
    Simak diskusinya bersama dalam Adi Prayitno di
    Gaspol! Kompas.com
    .
    LIVE PREMIER
    Rabu, 18 Desember 2024
    Pukul 20.00 WIB
    di Youtube Kompas.com
    Klik link video di bawah ini untuk menyaksikan. Selamat menonton!

    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Dipecat PDI-P, Saatnya Buktikan Kekuatan dengan Buat Partai Baru?

    Jokowi Dipecat PDI-P, Saatnya Buktikan Kekuatan dengan Buat Partai Baru?

    Jokowi Dipecat PDI-P, Saatnya Buktikan Kekuatan dengan Buat Partai Baru?
    Penulis
     
    KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), pada Senin (9/12/2024).JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) resmi memecat Joko Widodo (
    Jokowi
    ) dari keanggotaan partai. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, ini saatnya Presiden ke-7 RI itu membuktikan bahwa dirinya hebat tanpa PDI-P.
    Menurut Adi, salah satu cara pembuktiannya adalah dengan tidak bergabung dengan partai lain, tetapi mendirikan partai baru.
    “Sebaiknya Jokowi buat partai sendiri, tak perlu bergabung dengan partai yang sudah mapan. Ini untuk membuktikan bahwa Jokowi hebat tanpa PDI-P,” kata Adi melalui pesan singkat, Senin (16/12/2024).
    “Karena selama ini, ada klaim dari PDI-P bahwa Jokowi jadi presiden, gubernur, dan Wali Kota Solo karena PDI-P,” ujarnya melanjutkan.
    Oleh karena itu, Adi kembali mengatakan bahwa pemecatan ini adalah momen pembuktian bagi Jokowi bahwa dirinya hebat tanpa PDI-P.
    Apalagi, Adi mengungkapkan, Jokowi sudah memiliki modal politik. Antara lain, pernah menjabat sebagai Presiden RI dengan tingkat kepuasan yang tinggi.
    Kemudian, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI. Lalu, menantunya Bobby Nasution selangkah lagi menjadi Gubernur Sumatera Utara (Sumut).
    Selanjutnya, menurut Adi, Jokowi juga memiliki dukungan dari Ahmad Luthfi di Jawa Tengah (Jateng).
    “Klaim bahwa Jokowi lebih besar dari PDI-P perlu diuji dengan bikin partai baru. Kalau bergabung dengan partai yang sudah mapan, kebesaran Jokowi tak bisa diukur karena partai yang mapan itu sudah besar tanpa Jokowi selama ini,” kata Adi.
    Sebagaimana diberitakan, PDI-P resmi memecat Presiden ke-7 RI Jokowi, putranya Gibran Rakabuming Raka dan Calon Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dari keanggotaan partai.
    Pemecatan ketiganya diumumkan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun pada Senin (16/12/2024).
    “Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, satu memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P,” ujar Komarudin, Senin.
    Komarudin mengatakan, pemecatan Jokowi tertuang dalam dalam Surat Keputusan (SK) nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.
    Jokowi dinilai telah melakukan pelanggaran berat karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) Partai Tahun 2019 serta Kode Etik dan Disiplin Partai.
    Sebab, melawan terang-terangan terhadap keputusan DPP Partai terkait dukungan Calon Presiden dan Wakil Presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDI-P pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, dan mendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik lain (Koalisi Indonesia Maju).
    Kemudian, Jokowi juga disebut telah menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin Partai.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDI-P Pecat Jokowi, Pengamat: Hanya Formalitas

    PDI-P Pecat Jokowi, Pengamat: Hanya Formalitas

    PDI-P Pecat Jokowi, Pengamat: Hanya Formalitas
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno berpandangan bahwa pemecatan Joko Widodo (
    Jokowi
    ) dan putra sulungnya
    Gibran
    Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) hanya formalitas.
    Pasalnya, Jokowi dan Gibran memang sudah tidak dianggap menjadi bagian dari PDI-P buntut dari Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
    “Selama ini Jokowi dan Gibran sudah dianggap tak penting lagi bagi PDI-P. Jadi, pemecatan ini hanya sebatas formalitas bahwa PDI-P sudah
    wassalam
    dengan Jokowi dan Gibran,” kata Adi melalui pesan singkat, Senin (16/12/2024).
    Menurut Adi, pemecatan Jokowi dan Gibran tersebut juga tidak menurunkan daya tawar keduanya ketika nanti ingin bergabung dengan partai politik (parpol) lainnya.
    Dia pun mengatakan, Jokowi dan Gibran sebenarnya bisa dengan mudah berpindah partai meskipun belum dipecat lantaran sudah tidak dianggap menjadi bagian dari PDI-P.
    “Tidak ada pengaruhnya terhadap daya tawar Jokowi dan Gibran setelah dipecat PDI-P. Toh partai lain juga tahu bahwa Jokowi-Gibran sudah tak lagi jadi bagian PDI-P,” ujar Adi.
    Selain itu, Adi menyebut, partai lain dengan mudah menerima Jokowi-Gibran bergabung. Sebab, Jokowi pernah menjadi Presiden RI dan memiliki pengikut loyal.
    Sementara itu, Gibran saat ini berstatus sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI hingga lima tahun ke depan.
    Diberitakan sebelumnya, PDI-P resmi memecat Presiden ke-7 RI Jokowi, putranya Gibran Rakabuming Raka dan Calon Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dari keanggotaan partai.
    Pemecatan ketiganya diumumkan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun pada Senin (16/12/2024).
    “Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, satu memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan PDI-P,” ujar Komarudin, Senin.
    Komarudin mengatakan, pemecatan Jokowi tertuang dalam dalam Surat Keputusan (SK) nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.
    Dalam SK nomor 1649 tersebut Jokowi dinilai telah melakukan pelanggaran berat karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) Partai Tahun 2019 serta Kode Etik dan Disiplin Partai.
    Sebab, melawan terang-terangan terhadap keputusan DPP Partai terkait dukungan Calon Presiden dan Wakil Presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDI-P pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, dan mendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik lain (Koalisi Indonesia Maju).
    Kemudian, Jokowi juga disebut telah menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin Partai.
    Sementara itu, pemecatan Gibran dan Bobby Nasution tertuang dalam SK nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan 1651/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 4 Desember 2024.
    SK pemecatan keduanya tersebut juga ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.
    Dalam SK tersebut dikatakan bahwa Gibran dipecat karena tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD pada Pilpres 2024.
    Sebaliknya, Gibran malah mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dari partai politik lain, yaitu Koalisi Indonesia Maju.
    PDI-P lalu menilai pencalonan ini sebagai hasil dari intervensi kekuasaan.
    “Dengan mencalonkan diri sebagai cawapres dari partai politik lain (Koalisi Indonesia Maju) hasil intervensi kekuasaan terhadap Mahkamah Konstitusi merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat,” demikian isi surat keputusan tersebut.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bos PPI Nilai Politik Uang Tak Akan Sirna dengan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Bos PPI Nilai Politik Uang Tak Akan Sirna dengan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta

    Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno tak setuju dengan usulan calon kepala daerah dipilih DPRD. Adi menilai wacana itu sama saja mengebiri hak masyarakat untuk berpolitik.

    Adi lantas menyinggung masa ketika aturan pilkada langsung diubah menjadi dipilih DPRD pada 2014 silam. Meskipun wacana itu kembali dihembuskan elite politik pada pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo, sikap Adi tetap menolak keras.

    “Jelas saya menolak. Karena mengebiri hak politik rakyat. Di akhir-akhir masa SBY ada peraturan pillkada dipilih DPRD juga saya tolak. Waktu sejumlah elite di era Jokowi bicara pilkada oleh DPRD saya menolak keras,” kata Adi kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).

    Dengan sistem itu, Adi menilai kepala daerah yang terpilih bukan sesuai selera rakyat, tapi selera elite. Selain itu, Adi meyakini politik uang tak akan sirna hanya karena kepala daerah dipilih DPRD.

    “Meski kepala daerah dipilih DPRD, bukan berarti politik uang sirna. Politik uang akan terus terjadi tapi bergeser ke sejumlah elite kunci,” jelasnya.

    “Pertama ke elite partai. Untuk mencalonkan diri pasti harus keluar modal untuk dapat rekom partai. Kedua, untuk dipilih oleh DPRD sang calon pastinya persiapkan logistik yang juga fantastik,” sambungnya.

    “⁠Kalau biaya penyelenggaraan pilkada mahal, tinggal DPR dan pemerintah bikin aturan menekan biaya pilkada rendah. Mereka yang punya kewenangan. Kalau perlu penyelenggara pemilu adhoc saja, toh kerjaan penyelenggara cuma 5 tahun sekali, yang mahal kan fasilitas penyelenggara semacam ini. Padahal kerjaannya 5 tahun sekali,” jelasnya.

    Adi memandang wacana tersebut hanya akan menguntungkan parpol pemenang pilpres. Ia juga meyakini wacana itu dapat memunculkan banyak calon boneka pada kontestasi pilkada mendatang.

    “Dikesankan seolah ada kompetisi tapi pemenangnya sudah dikondisikan. Sudah diatur siapa yang harus jadi calon pemenang dan siapa yang jadi calon boneka. ⁠Elite tak lagi takut pada rakyat karena untuk jadi kepala daerah tak perlu turun langsung ke rakyat. Cukup yakinkan segelintir elite partai yang punya kuasa atur-atur suara DPRD,” tambahnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berbicara mengenai perbaikan sistem Pilkada. Prabowo mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD.

    Hal itu diungkap Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-60 Golkar yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Sentul, Bogor, Kamis (12/12). Prabowo mengaku tertarik dengan pemikiran Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang menyatakan perlu adanya perbaikan sistem demokrasi.

    (taa/gbr)

  • Soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pengamat: Belum Tentu Selera Rakyat

    Soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pengamat: Belum Tentu Selera Rakyat

    Soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pengamat: Belum Tentu Selera Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, usulan Presiden
    Prabowo
    Subianto mengenai kepala daerah dipilih
    DPRD
    agar lebih efisien, dapat mengebiri hak politik rakyat.
    Adi menyebut, rakyat jadi tidak bisa memilih kepala daerah berdasarkan seleranya, melainkan hanya selera elite politik.
    “Jelas ini mengebiri hak politik rakyat. Karena rakyat tak bisa memilih gubernur, bupati, dan wali kota sesuai selera mereka. Bisa jadi yang terpilih jadi kepala daerah hanya selera elite, bukan selera rakyat,” ujar Adi kepada
    Kompas.com
    , Minggu (15/12/2024).
    Adi menjelaskan, meski
    kepala daerah dipilih DPRD
    , bukan berarti politik uang sirna.
    Dia menegaskan politik uang akan terus terjadi, hanya saja bergeser ke sejumlah elite kunci, bukan ke rakyat.
    “Pertama ke elite partai. Untuk mencalonkan diri pasti harus keluar modal untuk dapat rekomendasi partai. Kedua, untuk dipilih oleh DPRD, sang calon pastinya persiapkan logistik yang juga fantastik,” tuturnya.
    Menurut Adi, jika yang dikhawatirkan adalah biaya penyelenggaraan pilkada mahal, maka DPR dan pemerintah tinggal membuat aturan untuk menekan biaya pilkada rendah.
    Apalagi, kata dia, pemerintah dan DPR memang memiliki wewenang.
    “Kalau perlu penyelenggara
    pemilu

    ad hoc
    saja, toh kerjaan penyelenggara cuma 5 tahun sekali. Yang mahal kan fasilitas penyelenggara semacam ini. Padahal kerjaannya 5 tahun sekali saja,” jelas Adi.
    “Pilkada oleh DPRD pastinya hanya menguntungkan partai yang menang pilpres. Siapapun pemenang pilpresnya. Atas nama soliditas koalisi nasional, partai koalisi bisa dikondisikan supaya tak ajukan calon. Buktinya sekarang koalisi KIM Plus terjadi di mana-mana yang hanya melawan jagoan dari 1 partai non koalisi,” sambungnya.
    Sementara itu, Adi meyakini akan ada banyak calon boneka, karena kandidasi pencalonan bisa diatur-atur.
    Dia yakin pemilihan oleh DPRD akan diatur seolah ada kompetisi, padahal pemenangnya sudah dikondisikan, sudah diatur siapa yang harus jadi calon pemenang, dan siapa yang jadi calon boneka.
    “Elite tak takut pada rakyat. Karena untuk jadi kepala daerah tak perlu turun langsung ke rakyat. Cukup yakinkan segelintir elite partai yang punya kuasa atur-atur suara DPRD,” imbuh Adi.
    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara tetangga, di mana negara seperti Malaysia, Singapura, dan India jauh lebih efisien pemilihannya.
    Menurutnya, negara tetangga hanya melaksanakan pemilihan sebanyak satu kali, yakni untuk anggota DPRD-nya saja. Selebihnya, DPRD lah yang memilih bupati hingga gubernur.
    Prabowo lantas membandingkan dengan sistem pemilihan di Indonesia yang bisa menghabiskan anggaran triliunan rupiah dalam 1-2 hari saja.
    Hal tersebut Prabowo sampaikan saat menghadiri HUT Golkar di Sentul, Kamis (12/12/2024) malam.
    “Ketum Partai Golkar salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDI-P, kawan-kawan partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo.
    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur, yang milih bupati,” sambungnya.
    Prabowo mengatakan, sistem seperti di negara tetangga itu jauh lebih hemat ketimbang pemilihan di Indonesia.
    Padahal, uang yang dikeluarkan untuk pemilihan bisa dimanfaatkan untuk makanan anak-anak, perbaikan sekolah, hingga perbaikan irigasi.
    “Ini sebetulnya begitu banyak ketum partai di sini sebenarnya bisa kita putuskan malam hari ini juga, gimana?” tanya Prabowo disambut tawa.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menerka Jalan Politik Ridwan Kamil Selanjutnya Usai Kalah di Pilgub Jakarta

    Menerka Jalan Politik Ridwan Kamil Selanjutnya Usai Kalah di Pilgub Jakarta

    Jakarta

    Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), menyatakan telah menerima hasil Pilkada Jakarta 2024 yang dimenangkan oleh Pramono Anung-Rano Karno. Lalu, bagaimana posisi RK selanjutnya dalam pentas politik nasional usai kalah di Jakarta?

    Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan karir politik RK ke depan akan bergantung dengan jabatan politik yang kelak diembannya. Jika RK mendapatkan jabatan politik strategis, kata Adi, jalan politik RK ke depan masih bisa bersinar.

    “Tergantung jabatan politik RK ke depan seperti apa dan bisa memanfaatkannya dengan baik sebagai nilai tawar politik. Jika tak begitu sulit RK ke depan bersinar,” kata Adi saat dihubungi, Jumat (13/13/2024).

    Adi mencontohkan jika RK mendapatkan posisi menteri di kabinet Prabowo. Dia menilai jabatan itu bisa menjadi medium RK untuk tetap diperhitungkan dalam politik nasional.

    “Karena apa pun, jabatan politik seperti menteri misalnya, bisa menjadi galah bagi RK untuk melompok tinggi di masa mendatang,” jelas Adi.

    Dia menilai keinginan RK untuk kembali menjadi dosen akan sulit mendompleng elektabilitasnya jika mantan Gubernur Jawa Barat itu masih ingin bersaing dalam kontestasi politik nasional ke depan.

    RK Ucapkan Selamat ke Pramono-Rano

    RK sendiri tidak mengajukan gugatan apapun ke MK terkait hasil Pilkada Jakarta 2024. Dia menerima kekalahan dan mengucapkan selamat kepada Pramono Anung-Rano Karno.

    “Pasangan RIDO memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD. Dengan begitu kami mengucapkan selamat kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang akan memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan,” kata Ridwan Kamil dalam konferensi pers di kantor DPD Golkar Jakarta, Jumat (13/12).

    “Saya dan Pak Suswono setelah ini tentu akan beristirahat sejenak ya, dengan tensi kemarin yang luar biasa tinggi, kita akan kembali ke keluarga masing-masing,” ujar RK.

    RK mengaku sangat sibuk sebelum terjun ke dunia politik. RK mengatakan saat ini dirinya juga masih merupakan dosen, arsitek hingga kurator Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    “Sebelum masuk politik saya orang yang sangat sibuk, setelah tidak ada mungkin sifatnya pintu itu mungkin tetaplah saya adalah sosok yang sangat sibuk memberikan kebermanfaat ke masyarakat,” kata RK.

    “Saya adalah dosen, saya adalah arsitek, saya juga masih kurator IKN. Jadi mencintai bangsa ini banyak tidak harus disederhanakan seolah-olah ada hal hal yang sifatnya politik praktis,” lanjut mantan Gubernur Jawa Barat ini.

    (ygs/dnu)

  • Ridwan Kamil-Suswono Siap Gugat ke MK tapi Dihentikan Pimpinan, Kenapa?
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        13 Desember 2024

    Ridwan Kamil-Suswono Siap Gugat ke MK tapi Dihentikan Pimpinan, Kenapa? Megapolitan 13 Desember 2024

    Ridwan Kamil-Suswono Siap Gugat ke MK tapi Dihentikan Pimpinan, Kenapa?
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Rencana dari tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1,
    Ridwan Kamil
    (RK)-
    Suswono
    , untuk menggugat hasil
    Pilkada Jakarta
    2024 ke
    Mahkamah Konstitusi
    (MK), batal.
    Tim RK-Suswono tiba-tiba membatalkan langkah untuk menempuh jalur hukum setelah disebutkan bahwa keputusan tersebut dihentikan oleh pimpinan, meskipun mereka sebelumnya sudah mempersiapkan materi gugatan.
    Ketua Tim Sukses (Timses) RK-Suswono, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan bahwa keputusan untuk tidak melanjutkan gugatan sepenuhnya berasal dari arahan pimpinan. Namun, Riza enggan menyebutkan siapa sosok pimpinan yang dimaksud.
    “Ya, pokoknya perintahnya demikian. Pokoknya saya mengikuti apa yang menjadi perintah, instruksi dari pimpinan,” ujar Riza saat diwawancarai di Kantor Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis (12/12/2024).
    Riza mengaku dirinya hanya menjalankan kebijakan dan arahan dari pimpinan koalisi, mengingat jabatan sebagai ketua timses pun didapatkan atas penunjukan dari pimpinan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
    Meski gugatan ke MK sudah disiapkan, keputusan pimpinan membuat langkah itu dihentikan.
    Riza menjelaskan, instruksi untuk tidak melayangkan gugatan dikeluarkan oleh pimpinan di tingkat koalisi.
    “Memang sebelumnya kami telah mempersiapkan materi gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun, dari pimpinan di atas, pimpinan koalisi, meminta bahwa tidak melakukan atau mendaftarkan gugatan ke MK terkait Pilkada di DKI Jakarta,” katanya.
    Sebelum keputusan itu diambil, tim hukum RK-Suswono sempat menghadiri konsultasi di MK pada Senin (9/12/2024) untuk mempersiapkan gugatan terkait dugaan kecurangan Pilkada Jakarta.
    Anggota tim pemenangan, Ali Lubis bahkan sebelumnya menyatakan tekad untuk membawa sengketa ini ke MK.
    “Apa pun hasil dari rekapitulasi sore ini terkait penghitungan tingkat provinsi kami tegas akan mendaftarkan gugatan PHPU terkait hasil ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Ali pada Sabtu (7/12/2024).
    Pengamat politik Adi Prayitno menilai keputusan RK-Suswono untuk tidak menggugat ke MK bisa dilihat sebagai langkah realistis.
    Ia menyebut peluang gugatan berhasil sangat kecil mengingat aturan dalam Undang-Undang Pilkada yang membatasi ruang lingkup sengketa hasil pemilu.
    “Sepertinya tim Rido realistis membuktikan tuduhan kecurangan pilkada sulit. Apalagi tuduhan kecurangan yang sifatnya kualitatif seperti KPU Jakarta tak profesional tak dikenal dalam sengketa hasil pilkada,” kata Adi.
    “Termasuk tuduhan kecurangan TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) sangat sulit dibuktikan selama ini,” ucap Adi melanjutkan.
    Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur batasan selisih suara yang bisa disengketakan di MK.
    Untuk provinsi dengan jumlah penduduk 6-12 juta, seperti Jakarta, gugatan dianggap hanya dapat diajukan jika selisih suara maksimal 1 persen.
    “Sementara Rido kalahnya kurang lebih 9-10 persen. Tim Rido terlihat pesimis buktikan dugaan kecurangan ke MK,” jelasnya.
    Dengan tidak adanya gugatan dari RK-Suswono, memberi jalan bagi pasangan Pramono Anung-Rano Karno untuk menang, menduduki kuri orang nomor satu dan dua di Jakarta.
    KPUD Jakarta sebelumnya telah menetapkan pasangan calon nomor urut 3 itu sebagai pemenang
    Pilkada Jakarta 2024
    dalam satu putaran.
    Pasangan Pramono-Rano meraih suara sebesar 50,07 persen atau 2.183.239 suara, mengungguli RK-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
    Dari hasil rekapitulasi, Ridwan Kamil-Suswono memperoleh 1.718.160 suara, Dharma Pongrekun-Kun Wardana 459.230 suara.
    Keputusan pimpinan koalisi untuk menghentikan langkah hukum RK-Suswono menjadi tanda tanya besar.
    Apakah ini strategi politik untuk menjaga harmoni, atau memang langkah realistis menghadapi kenyataan hukum?.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Musuhi Jakmania Penyebab Kekalahan RK-Suswono

    Musuhi Jakmania Penyebab Kekalahan RK-Suswono

    GELORA.CO -Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menelan kekalahan di Pilkada Jakarta 2024.

    Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno ada sejumlah faktor yang menyebab perolehan suara pasangan ini di bawah paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno.

    Salah satu alasan utama adalah isu yang muncul terkait pernyataan Suswono pada 26 Oktober 2014 tentang kartu janda. 

    Pernyataan tersebut dianggap sebagian pihak sebagai penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW, yang berujung pada akumulasi ketidaksukaan masyarakat terhadap pasangan ini.

    “Di samping itu popularitas Suswono yang masih rendah juga memicu keengganan untuk memilih pasangan RK-Suswono,” kata Adi kepada RMOL, Senin 9 Desember 2024.

    RK-Suswono juga dianggap tidak memiliki kedekatan emosional dengan Jakarta dan warganya. Beberapa persepsi negatif seperti bukan asli Jakarta dan tidak cocok memimpin Jakarta melekat ke jagoan KIM Plus ini.

    “RK-Suwono dianggap outsider karena pernah menghujat dan musuh Jakmania,” pungkasnya.

    Pasangan Cagub-cawagub nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono hanya mendapat suara sebesar 1.718.160 atau 39,40 persen. Kalah dari pasangan Pramono-Rano yang memperoleh 2.183.239 suara atau setara dengan 50,07 persen. 

    Sedangkan posisi buncit diraih oleh pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana. Pasangan independen ini mendapat perolehan 459.230 suara atau 10,53 persen.

    KPU DKI juga mengungkap total pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pilkada DKI Jakarta berjumlah 4.724.393 orang dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 8.214.007

    Dari jumlah itu, surat suara sah sebanyak 4.360.629 dan surat suara tidak sah sebanyak 363.764.

  • Partai Golkar Banyak Kehilangan ‘Akar’ di Pilkada 2024

    Partai Golkar Banyak Kehilangan ‘Akar’ di Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Keberadaan Koalisi Indonesia Maju alias KIM Plus dilematis bagi Golkar dalam Pilkada 2024. Pasalnya, partai berlambang beringin itu banyak kehilangan akarnya di daerah-daerah yang menjadi basis atau penopang suara dalam setiap Pemilu.

    Namun demikian, Wakil Ketua Umun Partai Golkar Adies Kadir membantah bahwa KIM Plus menjadi beban bagi Golkar dalam pelaksanaan Pilkada 2024 lalu. Dia mengakui Golkar kehilangan daerah-daerah strategis seperti Banten dan Riau. Namun demikian, kekalahan itu telah dikompensasi oleh tambahan kemenangan di berbagai gelaran Pilkada.

    “Langkah kami sudah tepat, karena Golkar dapat menambah banyak Kemenangan baik di Pilgub, Pilbup dan Pilwakot,” ujar Adies kepada Bisnis, dikutip Senin (9/12/2024).

    Dalam catatan Bisnis, drama pencalonan kepala daerah di Golkar terjadi sejak proses pengusungan calon kepala daerah Agustus lalu. Golkar banyak ‘membuang’ kader-kader potensialnya demi mengusung calon gubernur atau calon kepala daerah dadi KIM Plus.

    Di Jawa Barat misalnya, kendati meraup banyak kursi pada pemilihan legislatif alias Pileg 2024 lalu, Golkar harus merelakan kursi Gubernur Jawa Barat kepada bekas politisinya, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi saat ini berstatus sebagai kader Gerindra. Dia hampir dipastikan memenangkan kontestasi Pilgub Jawa Barat dengan suara yang mutlak.

    Selain di Jawa Barat, Golkar juga berpotensi kehilangan kursi Gubernur Banten. Calon dari partai Golkar Airin Rachmy Diani, kalah melawan politikus Gerindra Andra Soni. Airin hanya memperoleh suara di angka 40-an persen jauh tertinggal dari Andra Soni yang berpasangan dengan Dimyati Natakusumah.

    Golkar juga kehilangan momentum di Pilgub Jakarta. Calon dari partai Golkar Ridwan Kamil saat ini jauh tertinggal dengan perolehan suara calon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.

    Data KPU Jakarta setidaknya menunjukkan bahwa Pramono-Rano memenangkan Pilkada Jakarta 1 putaran dengan perolehan suara 5,07%. Sedangkan, Ridwan Kamil jauh tertinggal dengan perolehan suara di kisaran 39%.

    Adapun Ridwan Kamil sejatinya akan dicalonkan oleh Golkar di Pilkada Jawa Barat. Namun demikian, karena komitmen di koalisi, Golkar akhirnya menggeser Ridwan Kamil di Jakarta. Semula Ridwan Kamil alias Kang Emil yang berpasangan dengan politkus PKS Suswono berada di atas angin. Survei masih menempatkan Emil di atas 50%. 

    Selain itu, sebelum putusan MK tentang RUU Pilkada, ada potensi Emil melawan kotak kosong. Sayangnya skenario itu pecah ketika MK melonggarkan syarat threshold alias ambang batas pencalonan Pilkada 2024. Hasilnya, PDIP yang semula tidak bisa mencalonkan sendiri mengusung Pramono Anung dan Rano Karno. 

    Nasib Golkar juga kian tidak menentu di Pilkada Riau dan Kalimantan Barat. Riau telah lama dikenal sebagai basis suara Partai Golkar. Sejak reformasi bergulir, nyaris tidak ada satupun partai politik yang berhasil menguasai kursi Gubernur Riau selain Golkar. 

    Namun demikian, pada Pilkada 2024, calon yang diusung Golkar Syamsuar yang notabene petahana berpotensi kalah melawan pasangan yang diusung oleh PKB, PDIP dan Nasdem yakni Abdul Wahid – Haryanto. “Kami akan mengevaluasi kekalahan di hampir seluruh wilayah di Riau,” imbuh Kadier.

    Sementara itu di Kalimantan Barat alias Kalbar, drama politik bahkan terjadi sebelum proses kontestasi berlangsung. Semula, Golkar telah mengusung salah satu kadernya Ria Norsan sebagai calon gubernur Kalimantan Barat. 

    Namun ketika terjadi perubahan konstelasi politik di pusat ditandai dengan pergantian ketua umum dari Airlangga Hartarto ke Bahlil Lahadalia, Golkar kemudian memecat kadernya sendiri Ria Norsan. Mereka memilih mengusung kader partai lain, Sutarmidji bersama KIM Plus.

    Ironisnya, dalam kontestasi Pilkada 2024 lalu, calon yang diusung oleh KIM Plus yakni Sutarmidji gagal terpilih. Pilkada Kalbar 2024 dimenangkan oleh kader yang dipecat Golkar, Ria Norsan dann Krisantus Kurniawan. Keduanya diusung PDIP.

    Kendati demikian, Golkar masih memiliki harapan di Sumatra Utara meskipun kursinya bukan gubernur melainkan wakil gubernur. Padahal di Sumut status Golkar adalah partai pemenang pemilihan umum alias Pemilu. Kursi gubernur berada di tangan Gerindra.

    Golkar juga hanya sebatas menjadi partai pengusung tanpa mewakilkan calon di Pilkada Jawa Tengah alias Pilkada Jateng. Ketua DPP Golkar, Dave Laksono, hasil Pilkada 2024 akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah partai ke depan.

    “Tentu akan ada evaluasi secara menyeluruh akan hasil Pilkada. Agar dapat mulai membuat strategi jangka panjang menuju Pemilu 2029.”

    Golkar Kehilangan Momentum 

    Sementara itu, pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan bahwa Golkar telah kehilangan momentum dalam Pilkada 2024. Menurutnya, Golkar telah kehilangan banyak basisnya mulai dari Banten, Jawa Barat, hingga Lampung.

    Menurut Adi, banyak faktor kenapa golkar kehilangan basis, salah satunya faktor figur. Golkar dalam Pilkada 2024 kelihatan tidak punya daya tawar politik seperti di Jawa Barat dan Banten. “Banten jagoan Golkar tak diusung KIM plus,” ujarnya.

    Faktor daya tawar itu pula juga yang membuat Golkar merelakan tidak mengusung calon atau kadernya dalam Pilkada 2024 seperti di Jawa Barat atau di Lampung. “Apapun judulnya, Golkar mesti berkompromi dengan keinginan KIM yang dalam bangak hal membuat golkar rugi secara politik.”

    Di sisi lain, peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati menuturkan bahwa kekalahan di Banten dan Riau yang selama ini jadi basis tradisional Golkar cukup mengejutkan. Hal ini terjadi dikarenakan pergeseran preferensi pemilih yang cenderung ke calon alternatif daripada petahana.

    Pergeseran itu, kata dia, salah satunya tampak dari animo publik untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja petahana selama ini sehingga hal itu mendorong pemilih untuk mewujudkan kebaruan baik dari sisi kepemimpinan maupun kebijakan.

    Meski demikian, Wasisto menganggap bahwa apa yang diperoleh Golkar pada Pilkada 2024 sudah maksimal. “Saya pikir Golkar tentu sudah maksimal, di banyak daerah lain, partai ini memenangkan kursi gubenur dan bupati dan wali kota.”

  • Biar Tak Digebuk Melulu oleh PDIP, Jokowi dan Gibran Disarankan Masuk Golkar

    Biar Tak Digebuk Melulu oleh PDIP, Jokowi dan Gibran Disarankan Masuk Golkar

    ERA.id – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tak bisa bermanuver banyak bila bergabung ke Partai Gerindra.

    Di Partai Gerindra, kata dia, sudah ada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjadi Presiden RI.

    “Posisi Gibran tak signifikan, tak bisa bermanuver banyak, karena ada Prabowo yang jadi presiden,” kata Adi Prayitno, Jumat kemarin.

    Adi lantas berkata, “Auranya (Gibran) ketutup Prabowo.”

    Sebaliknya, dia menilai sangat bagus bagi Gibran masuk ke Partai Golkar, karena dapat lebih berakselerasi, ketimbang bergabung ke Partai Gerindra.

    “Di Golkar relatif masih bisa berakselerasi karena Golkar tak punya presiden atau wakil presiden. Dengan Gibran jadi anggota kehormatan Golkar, itu artinya Golkar punya wapres saat ini,” ujarnya.

    Selain itu, dia memandang baik pula jika mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Golkar lantaran dapat menjadi tempat bernaung bila mendapat serangan dari PDI Perjuangan.

    “Bagi Jokowi, setidaknya ada back up jika terus-terusan digebuk PDI Perjuangan. Bisa jadi ke depan tensi bakal memanas PDI Perjuangan versus Golkar, dua partai yang sebenarnya sejak lama jadi musuh bebuyutan,” katanya.

    Termasuk, lanjut dia, bergabungnya Jokowi dan Gibran ke Partai Golkar dapat mendinamisasi hubungan politik yang terjalin dengan Partai Gerindra.

    “Karena apa pun Jokowi dan Gibran tentunya tak mau dipandang subordinat di bawah bayang-bayang Gerindra,” kata dia.

    Adi menambahkan bahwa Jokowi dan Gibran sendiri disebut-sebut sudah menjadi anggota kehormatan Partai Golkar, yang seolah mengonfirmasi gosip lama bahwa keduanya akan merapat ke partai berlambang pohon beringin tersebut.

    Ia memandang posisi Jokowi dan Gibran menguat secara politik atas keanggotaan tersebut.

    “Meski publik tak pernah tahu apa kewenangan anggota kehormatan itu nantinya, secara politik Jokowi dan Gibran sudah punya partai yang perolehan pileg-nya runner up,” ucap dia.

    Sebelumnya, Rabu (4/12), Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Joko Widodo dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih.

    Hasto menjelaskan bahwa Jokowi dan keluarga tidak lagi selaras dengan cita-cita partai yang diperjuangkan sejak zaman presiden pertama RI Soekarno berada di Partai Nasional Indonesia (PNI).