Tag: Adi Prayitno

  • Salah Besar Prabowo Terus Dikaitkan dengan Jokowi

    Salah Besar Prabowo Terus Dikaitkan dengan Jokowi

    GELORA.CO – Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak dapat disamakan atau dikaitkan dengan gaya pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) alias Jokowi.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, sejak dilantik, Prabowo telah menunjukkan jati diri sebagai presiden yang independen dan tidak berada di bawah bayang-bayang siapa pun.

    “Adalah sebuah kesalahan besar jika masih ada pihak yang mengaitkan Prabowo dengan Jokowi dalam hal kepemimpinan,” ujar Adi Prayitno kepada RMOL, Selasa 28 Januari 2025.

    Prabowo tidak hanya meneruskan program-program yang baik dari era Jokowi, tetapi juga membawa banyak perubahan baru yang lebih sesuai dengan gaya dan visinya sendiri. 

    Hal ini menandakan bahwa Prabowo benar-benar presiden yang berdiri di atas kaki sendiri. Prabowo menjadi presiden dengan gaya kepemimpinan yang mandiri. 

    “Jokowi itu sudah menjadi masa lalu dan tidak ada relevansinya lagi dengan Prabowo,” tegas analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

    Adi menggarisbawahi, setiap presiden memiliki karakteristik dan pendekatan tersendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Tidak ada ruang untuk membanding-bandingkan, karena tantangan yang dihadapi pun berbeda.

  • Bayang-bayang Jokowi Sudah Tak Ada

    Bayang-bayang Jokowi Sudah Tak Ada

    GELORA.CO  – Wacana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tengah menjadi perbincangan publik.

    Pasalnya, rencana pertemuan putri Presiden Soekarno dan Prabowo tersebut dikaitkan sejumlah pihak dengan Presiden RI ketujuh Joko Widodo (Jokowi).

    Hal itu dikarenakan hubungan Jokowi dengan Megawati sedang tidak baik. Ditambah, langkah PDIP yang juga telah memecat Jokowi sebagai kader.

    Sementara itu, Jokowi memiliki hubungan yang baik dengan Prabowo, dimana diduga berkat dukungan Jokowi, Prabowo berhasil menjadi presiden di Pilpres 2024.

    Merespons hal tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, seharusnya saat ini isu pertemuan Megawati dengan Prabowo tersebut tidak ada kaitannya dengan Jokowi.

    Menurutnya, dengan jabatan Presiden RI, tidak ada seorang pun yang dapat mengatur-atur Prabowo. Termasuk soal pertemuannya dengan Megawati.

    “Mestinya tak ada kaitannya. Karena prabowo bebas mau bertemu dengan semua orang termasuk bertemu Mega. Prabowo presiden, tak bisa diatur-atur siapapun. Prabowo mazhabnya zero enemi,” kata Adi, saat dihubungi, pada Selasa (28/1/2025).

    Selanjutnya, Adi mengatakan, Jokowi memang memiliki andil dalam kesuksesan Prabowo memenangkan Pilpres 2024.

    Namun, lanjutnya, Prabowo juga memiliki andil dalam menentukan wakil presiden pendampingnya, yakni Gibran Rakabumingraka.

    “Pilpres sudah usai. Prabowo sudah presiden. Jadi bebas mau bertemu siapapun,” ucapnya.

    “Jokowi memang punya andil Prabowo jadi presiden, tapi Prabowo punya andil gibran jadi wapres. Jadi, sama-sama punya andil menang pilpres,” lanjut Adi.

    Alasan tersebut, menurut Adi, membuktikan tidak adanya politik balas budi Prabowo kepada Jokowi.

    Terlebih, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memutuskan keputusan politik strategis apapun.

    Lebih lanjut, kata Adi, kini tidak ada lagi bayang-bayang Jokowi atas Prabowo.

    “Prabowo sudah presiden yang punya hak prerogatif untuk memutuskan keputusan politik strategis apapun. Jangan lagi ada isu, gosip, dan wacana Prabowo berada di bawah bayang-bayang Jokowi,” tutur Adi.

    “Bagi saya, Prabowo sudah menunjukkan dirinya sebagai Presiden. Bayang-bayang Jokowi sudah tak ada sama sekali terutama setelah Jokowi tak lagi Presiden,” imbuhnya.

    Diketahui, rencana pertemuan Megawati dan Prabowo belakangan kembali mencuat. Bahkan, pada hari ulang tahun Megawati ke-78, Prabowo mengirimkan bunga anggrek.

    Sebelum mengirimkan bunga anggrek itu, Megawati juga sempat mengirimkan minyak urut untuk Prabowo.

    Ketua DPP PDIP sekaligus putri Megawati, Puan Maharani mengatakan bahwa ibunya sering juga memberikan vitamin untuk Prabowo.

    Pernyataan ini dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.

    Menurut Muzani, Prabowo memang terbiasa memberi vitamin kepada orang-orang yang dia anggap penting. 

    “Kalau itu iya, Pak Prabowo itu punya kebiasaan, kalau beliau ke luar negeri atau ke beberapa tempat, selalu mencari vitamin yang baik dan beliau suatu hari membeli vitamin di suatu negara,” kata Muzani ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

  • Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, Pengamat: Bayang-bayang Jokowi Sudah Tak Ada – Halaman all

    Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, Pengamat: Bayang-bayang Jokowi Sudah Tak Ada – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wacana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tengah menjadi perbincangan publik.

    Pasalnya, rencana pertemuan putri Presiden Soekarno dan Prabowo tersebut dikaitkan sejumlah pihak dengan Presiden RI ketujuh Joko Widodo (Jokowi).

    Hal itu dikarenakan hubungan Jokowi dengan Megawati sedang tidak baik. Ditambah, langkah PDIP yang juga telah memecat Jokowi sebagai kader.

    Sementara itu, Jokowi memiliki hubungan yang baik dengan Prabowo, dimana diduga berkat dukungan Jokowi, Prabowo berhasil menjadi presiden di Pilpres 2024.

    Merespons hal tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, seharusnya saat ini isu pertemuan Megawati dengan Prabowo tersebut tidak ada kaitannya dengan Jokowi.

    Menurutnya, dengan jabatan Presiden RI, tidak ada seorang pun yang dapat mengatur-atur Prabowo. Termasuk soal pertemuannya dengan Megawati.

    “Mestinya tak ada kaitannya. Karena prabowo bebas mau bertemu dengan semua orang termasuk bertemu Mega. Prabowo presiden, tak bisa diatur-atur siapapun. Prabowo mazhabnya zero enemi,” kata Adi, saat dihubungi, pada Selasa (28/1/2025).

    Selanjutnya, Adi mengatakan, Jokowi memang memiliki andil dalam kesuksesan Prabowo memenangkan Pilpres 2024.

    Namun, lanjutnya, Prabowo juga memiliki andil dalam menentukan wakil presiden pendampingnya, yakni Gibran Rakabumingraka.

    “Pilpres sudah usai. Prabowo sudah presiden. Jadi bebas mau bertemu siapapun,” ucapnya.

    “Jokowi memang punya andil Prabowo jadi presiden, tapi Prabowo punya andil gibran jadi wapres. Jadi, sama-sama punya andil menang pilpres,” lanjut Adi.

    Alasan tersebut, menurut Adi, membuktikan tidak adanya politik balas budi Prabowo kepada Jokowi.

    Terlebih, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memutuskan keputusan politik strategis apapun.

    Lebih lanjut, kata Adi, kini tidak ada lagi bayang-bayang Jokowi atas Prabowo.

    “Prabowo sudah presiden yang punya hak prerogatif untuk memutuskan keputusan politik strategis apapun. Jangan lagi ada isu, gosip, dan wacana Prabowo berada di bawah bayang-bayang Jokowi,” tutur Adi.

    “Bagi saya, Prabowo sudah menunjukkan dirinya sebagai Presiden. Bayang-bayang Jokowi sudah tak ada sama sekali terutama setelah Jokowi tak lagi Presiden,” imbuhnya.

    Diketahui, rencana pertemuan Megawati dan Prabowo belakangan kembali mencuat. Bahkan, pada hari ulang tahun Megawati ke-78, Prabowo mengirimkan bunga anggrek.

    Sebelum mengirimkan bunga anggrek itu, Megawati juga sempat mengirimkan minyak urut untuk Prabowo.

    Ketua DPP PDIP sekaligus putri Megawati, Puan Maharani mengatakan bahwa ibunya sering juga memberikan vitamin untuk Prabowo.

    Pernyataan ini dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.

    Menurut Muzani, Prabowo memang terbiasa memberi vitamin kepada orang-orang yang dia anggap penting. 

    “Kalau itu iya, Pak Prabowo itu punya kebiasaan, kalau beliau ke luar negeri atau ke beberapa tempat, selalu mencari vitamin yang baik dan beliau suatu hari membeli vitamin di suatu negara,” kata Muzani ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

     

     

  • Persiapkan Jadi Pelatih Kompeten dan Bersertifikasi, 47 Pendekar Silat PSHT Ikut TOT di Kulon Progo – Halaman all

    Persiapkan Jadi Pelatih Kompeten dan Bersertifikasi, 47 Pendekar Silat PSHT Ikut TOT di Kulon Progo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), menggelar kegiatan Training of Trainers (TOT) bagi 47 pendekar silat.

    Kegiatan ini dipusatkan di Kantor Kapanewon Pengasih/GOR Sendangsari Pengasih, Kulon Progo, DI Yogyakarta.

    Ketua Lemdiklat PSHT, Aji Antoko mengatakan acara ini berlangsung pada tanggal 11, 18, 25 Januari serta tanggal 1 Februari 2025.

    Temanya adalah, “Warga PSHT berani, ulet, cerdik, bisa mengendalikan diri dan yakin berkat gerak senam serta jurus yang benar dan terus dilatih”.

    Ketua Panitia, Arif Widayat mengatakan, TOT ini diberikan sebagai pelatihan dasar menjadi pelatih profesional di tubuh organisasi PSHT.

    Yakni untuk mempersiapkan seseorang menjadi pelatih yang kompeten dan bersertifikasi.

    TOT diikuti oleh 47 pendekar silat PSHT dari sejumlah daerah. Yakni dari delapan Ranting di Cabang Kulon Progo ditambah koordinator kepelatihan cabang.

    Kemudian lima Ranting di Cabang Kota Yogyakarta ditambah lima koordinator kepelatihan Cabang Kota Yogyakarta.

    “TOT ini digelar dalam rangka menyeragamkan materi ajaran ( senam, jurus, metode melatih dan kerohanian)  sekaligus meningkatkan kualitas para pelatih di PSHT. Mereka nantinya akan mendapatkan sertifikat pelatih pratama usai mengikuti TOT,” ujar Arif yang juga menjabat Koordinator Kepelatihan Cabang Kulonprogo, Senin (26/1/2025).

    Peserta pelatihan TOT nantinya selain mendapatkan sertifikat pelatih tingkat pratama, juga mendapatkan buku panduan pelatih pratama, kartu pelatih pratama, buku saku pelatih dan buku saku siswa.

    Sementara, Ketua Cabang Kulon Progo, Arif Rahmadi, saat memberikan arahan kepada peserta TOT  pelatih tingkat pratama, ia lebih banyak menyampaikan soal pentingnya menyamakan gerakan senam dan jurus PSHT di seluruh nusantara maupun yang ada di luar negeri. Sebab faktanya saat ini di tempat latihan masih ada perbedaan dalam menggerakan senam dan jurus.

    “TOT ini juga untuk melaksanakan program yang sudah ditentukan oleh Pengurus Pusat PSHT. Bahwa  perlunya menambah wawasan kepelatihan kepada para pelatih, agar latihan yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Majelis Ajar dan Majelis Luhur PSHT,” kata Rahmat, sapaan Arif Rahmadi.

    TOT sangat diperlukan agar para pelatih mampu lebih memaknai ajaran dalam melatih dan menyampaikn materi kepada siswa. Kemudian menghindari latihan yang tidak prosedural, tidak sesuai ketentuan yang telah di gariskan Organisasi .

    Warga PSHT sebagai pelatih yang lebih memaknai ajaran, diharapkan mampu melatih siswa dan membina siswa sesuai ajaran.

    Ke depan warga PSHT menjadi pribadi yang arif, bijaksana, matang, penuh kedewasaan, tepat dalam mengambil keputusan-keputusan, menjadi “Jago” yang baik dan membanggakan di masyarakat.

    Tentunya ini sekaligus untuk menepis citra buruk PSHT.

    Yakni dengan perbaikan-perbaikan internalnya, mulai dari akhlak, adab dan sopan santun warga PSHT yang sesuai ajaran dan filosofi yang terkandung dalam jurus-jurus di PSHT yang merupakan marwah kehidupan.

    “Jika semua warga PSHT berakhlak mulia maka masyarakat akan mengenal PSHT sebagai Perguruan Pencak Silat yang bercitra positif,” kata Rahmat.

    Menurutnya, kegiatan dihadiri banyak tokoh dan sesepuh PSHT. Seperti Ketua Majelis Ajar PSHT, RB Wiyono, anggota Majelis Luhur PSHT Adi Prayitno.

    Kemudian sesepuh DI Yogyakarta, Lardjo, Ketua Pengprof PSHT DI Yogyakarta, Ahmad Utomo, Ketua Cabang Yogjakarta, Sutopan Basuki. Selain itu Sekertaris Pusat dan DPC PSHT Kulonprogo, Sri Harijanto serta pengurus Lemdiklat PSHT, Armansyah.

    Sementara, Ketua Lemdiklat PSHT, Aji Antoko menambahkan, sebenarnya para pelatih di PSHT sudah memiliki sertifikat. Hanya saja yang mengeluarkannya dari cabang masing-masing. Sehingga ada perbedaan dan kali ini akan diseragamkan secara Nasional seluruhnya melalui sertifikat yang dikeluarkan dari pengurus pusat PSHT.

    “Kami berharap nantinya ada standarisasi dalam pelatihan pada siswanya mulai dari sabuk polos, jambon, hijau hingga putih kecil dan menjadi warga PSHT. Sehingga ditargetkan nantinya materi senam dan jurus serta materi ajaran  yang lain akan  sama di seluruh Indonesia maupun luar negeri,” papar Koko, sapaan akrab Aji Antoko.

    Disebutkan, target TOT pencak silat ajaran ini adalah menyeragamkan materi ajaran dengan memperbaiki metode pelatihan. Dengan sasaran agar para pelatih mulai dari tingkat rayon hingga tingkat pusat memiliki kemampuan dan penguasaan materi melatih  terstadarisasi sesuai ketentuan Organisasi.

  • PKS Dinilai Gagal Move On Buntut Minta Anies Tak Bentuk Parpol, Berkaca Pilkada Jakarta dan Depok

    PKS Dinilai Gagal Move On Buntut Minta Anies Tak Bentuk Parpol, Berkaca Pilkada Jakarta dan Depok

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat Politik Adi Prayitno menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) gagal ‘move on’ dari Anies Baswedan.

    Hal itu menyikapi pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang berharap Anies Baswedan tidak mendirikan partai politik (parpol) sendiri pada Pemilu 2029.

    Mardani meminta Anies Baswedan tidak khawatir untuk tidak bisa maju pada Pilpres 2029.

    “Menarik bagi saya itu dari Mardani yang mengatakan kalau bisa Anies itu jangan bikin partai politik kalau ormas boleh,” kata Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Adi Prayitno Official, Jumat (24/1/2025).

    Meskipun terkesan bercanda, kata Adi Prayitno, Mardani merupakan orang penting di PKS. 

    Ia pun melihat PKS susah move on dari Anies Baswedan. Pasalnya, Anies Baswedan sudah bersama PKS sejak Pilkada Jakarta 2017.

    Kebersamaan itu membuat PKS menjadi partai politik yang cukup diperhitungkan.

    “Karena Anies Baswedan dan PKS itu seringkali dianggap identik. Kita ingat persis dulu ketika Anies menang sebagai Gubernur Jakarta ketika dikritik oleh berbagai pihak khususnya dikritik PSI, dikritik PDIP ataupun kelompok-kelompok moderat maka PKS adalah partai yang paling terdepan memberikan dukungan politik pasang badan kepada Anies,” tuturnya.

    Bahkan, ujar Adi, secara personifikasi politik Anies Baswedan memang cukup identik. Sehingga, tidak mengheran bila publik menilai Anies Baswedan sama dengan PKS.

    “Mardani Ali sera yang kemudian mengatakan Anies jangan ya bikin partai itu adalah sebagai salah satu bentuk kegagalan move on,” katanya.

    Hal lainnya, Adi Prayitno membeberkan hasil Pileg 2024, PKS naik secara signifikan karena identik dengan Anies Baswedan. Dampak lainnya, jagoan PKS dalam Pilkada 2024 babak belur dan kalah setelah berpisah dengan Anies Baswedan.

    KLIK SELENGKAPNYA: Ormas Bentukan Anies Baswedan Bisa Menjadi Tiket Lawan Prabowo dan Gibran di Pilpres 2029. Pengamat Ungkap Sehebat Apa Anies Baswedan Tanpa Partai Politik.

    Adi mencontohkan Pilkada Depok, Pilkada Jawa Barat dan Pilkada Jakarta. 

    Padahal, kata Adi, Kota Depok seringkali disebut sebagai kandang PKS.

    “Jadi orang-orang yang selama ini merasa puas dengan Anies, merasa dekat dan memilih Anies ya dalam pilpres 2024 yang lalu itu merasa kecewa ketika PKS tidak mencalonkan Anies di Pilkada Jakarta jadi orang yang merasa dekat dengan Anies sejak lama tiba-tiba kecewa dengan PKS. Mereka kemudian berpaling tidak memilih jagoan PKS yang ada di Depok,” imbuhnya.

    Contoh lainnya Pilkada Jawa Barat, dimana suara jagoan PKS yakni Ahmad Syaikhu terjun bebas.

    Adi menuturkan para pemilih PKS yang selama ini dekat dengan Anies secara perlahan mundur dan tak lagi memilih jagoan PKS.

    “Yang paling nyata tentu yang ada di Jakarta. Jadi pemilih-pemilih Anies itu memang digiring oleh Anies tidak mendukung Ridwan Kamil dan Suswono tapi justru lebih berkongsi dengan Pram dan Doel,” ungkapnya.

    Adi menegaskan dukungan dan deklarasi Anies Baswedan secara terbuka membuat pasangan Pramono Anung-Rano Karno memenangkan Pilkada Jakarta 2024 satu putaran.

    Selain itu, Adi menduga alasan lain Mardani Ali Sera menyarankan Anies Baswedan tidak mendirikan partai politik. 

    Pasalnya, tidak gampang untuk membentuk partai politik yang bertujuan lolos verifikasi faktual sebagai peserta pemilu.

    “Kalaupun toh lolos, dia jadi peserta pemilu belum tentu dia lolos ambang batas parlemen,” ujarnya.

    “Mungkin Mardani Ali Sera ini ingin menyelamatkan Anies Baswedan karena kalau Anies bikin partai enggak bisa ikut pemilu atau bisa ikut pemilu tapi enggak lolos ke parlemen ini partainya ini kan justru akan mempermalukan Anis secara berlipat ganda pasti banyak suara bising di mana-mana tuh,” jelasnya.

    Pernyataan PKS

    Sebelumnya, Mardani Ali Sera bertemu Anies Baswedan di kediaman Mantan Gubernur Jakarta di Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Senin (20/1/2025). 
    Mulanya, Mardani bercerita Anies meminta izin untuk membuat suatu perkumpulan di bawah naungannya.

    Namun, perkumpulan bentukan Anies tersebut tidak berbentuk organisasi masyarakat (ormas) ataupun parpol. Nantinya, perkumpulan itu akan berbentuk sebuah aksi bersama.

    “Kalau saya titip jangan bentuk parpol ya mas,” ujar Mardani meniru ucapannya kepada Anies dalam pertemuan itu saat berbincang dengan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Mardani menuturkan dirinya memang berharap agar Anies tidak membuat partai politik (parpol) sendiri. Meskipun, ia menyadari adanya kekhawatiran Anies tidak bisa mendapatkan tiket pencapresan.

    Mardani pun meminta Anies tidak khawatir dengan kemungkinan tersebut. Dia mengingatkan saat ini sudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

    Dengan begitu, kata Mardani, semua parpol bisa memajukkan calon sendiri di pilpres 2029. Dia pun meyakini banyak parpol yang nantinya akan melirik untuk mengusung Anies menjadi capres.

    “Kan sudah ada, keputusan MK semua parpol peserta pemilu yang lolos peserta pemilu bisa mengajukan dan akan banyak yang mengajak mas Anies karena mutualiasme simbiosis partai kecilnya atau partai yang belum itu pingin dapat tokoh, pastinya pengin dapat tiket,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Mardani pun menjawab apakah PKS sudah sempat menyarankan Anies untuk bisa bergabung menjadi kader PKS. Terkait hal ini, dia menyerahkan semua keputusan kepada Anies.

    “Kalau PKS kayaknya udah deket. Kalau itu kita bebaskan Mas Anies. Bebas, mas Anies mau ke mana boleh,” jelasnya. (TribunJakarta/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Bambang DH dan Marhaen Bakal Dilantik Ketum dan Ketua Harian PP IKA Unesa 2025-2030

    Bambang DH dan Marhaen Bakal Dilantik Ketum dan Ketua Harian PP IKA Unesa 2025-2030

    Surabaya (beritajatim.com) – Mantan Wali Kota Surabaya, Bambang DH bakal dilantik menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Surabaya (PP IKA Unesa) periode 2025-2030. Bambang DH bakal didampingi Marhaen Djumadi sebagai Ketua Harian PP IKA Unesa.

    Acara pelantikan rencananya akan digelar di Hotel Shangrila Surabaya, Sabtu (25/1/2025). Selain pelantikan, dalam momen istimewa tersebut juga akan digelar acara talkshow dengan tema ‘The Next Indonesia’. Talkshow ini akan menghadirkan sejumlah tokoh nasional dari berbagai kalangan.

    Mereka yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof Dr Abdul Mu’ti MEd; Rektor Unesa, Prof Dr Nurhasan MKes; Direktur Utama PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Didik Prasetiyono; dan akademisi sekaligus pengamat politik, Dr Adi Prayitno MSi.

    Ketua Harian PP IKA Unesa sekaligus ketua panitia acara pelantikan dan talkshow, Marhaen Djumadi menjelaskan, acara talkshow sengaja digelar sebagai agenda positif dari IKA Unesa untuk wahana bertukar pikiran dan diskusi mengenai hal-hal makro masalah kebangsaan. Topik yang bakal dibahas adalah soal Pendidikan, politik dan ekonomi.

    “Mumpung sekarang presiden Indonesia masih baru atau era pemerintahan baru, IKA Unesa ingin mengupas tuntas masalah nasional. Paling tidak kami ingin ikut berkontribusi ke pemerintah mengenai hal-hal mendasar yakni Pendidikan, ekonomi dan politik,” ujar Marhaen, Jumat (24/1/2025).

    Para narasumber dalam talkshow nantinya, kata Marhaen, akan membahas isu strategis terkait masa depan Indonesia sesuai dengan latar belakangnya. Untuk Rektor Unesa, akan menyampaikan perkembangan kampus Unesa termasuk prestasi-prestasinya untuk supporting alumni. Sedangkan untuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, akan menyampaikan kebijakan-kebijakan Pendidikan ke depan untuk menyongsong generasi emas Indonesia.

    Untuk Adi Prayitno, bakal menyampaikan sisi politik masa lalu, kini dan akan dating sesuai proyeksi ke depan. Sementara Didik Prasetiyono, akan memaparkan perkembangan ekonomi makro termasuk siasat BUMN untuk terus eksis dan berkembang di tengah tekanan global.

    “Pak Didik Prasetiyono sengaja kami undang karena beliau termasuk tokoh muda, sudah menjadi aktivis sejak mahasiswa, orangnya cerdas, pengetahuannya luas, komunikasnya luar biasa dan memiliki komitmen tinggi,” ungkapnya.

    Acara pelantikan dan talkshow ini, rencananya akan dihadiri sebanyak 500 orang terdiri dari atas pengurus IKA Unesa, pejabat pemerintahan, structural kampus, BEM, masyarakat umum dan media massa.

    Terpisah, Didik Prasetiyono mengucapkan selamat kepada mantan Wali Kota Surabaya, Bambang DH, yang akan dilantik menjadi Ketua Umum PP IKA Unesa periode 2025-2030. Didik optimis IKA Unesa di bawah komando Bambang DH akan membawa dampak positif pada organisasi dan kampus Unesa.

    “Pelantikan IKA Unesa ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran alumni dalam mendukung kemajuan bangsa. Saya melihat potensi besar yang dimiliki alumni Unesa untuk memberikan kontribusi nyata di berbagai sektor. Jejaring yang solid, pemikiran yang inovatif, dan semangat kebersamaan adalah modal utama untuk menjawab tantangan zaman,” kata Didik.

    Terkait acara talkshow, Didik mengatakan, di tengah tekanan global yang semakin kompleks, perkembangan ekonomi makro menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk memperkuat daya saingnya. Situasi geopolitik yang dinamis, inflasi global, hingga disrupsi rantai pasok menuntut kita untuk terus berinovasi dan beradaptasi.

    “Di sinilah peran strategis BUMN menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai entitas yang berada di garis depan pembangunan ekonomi, PT SIER berkomitmen untuk terus eksis dan berkembang dengan mengedepankan kolaborasi, efisiensi, dan keberlanjutan,” katanya. [tok/aje]

  • Deddy Corbuzier Tak Perlu Menghardik Anak-anak

    Deddy Corbuzier Tak Perlu Menghardik Anak-anak

    GELORA.CO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan publik.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengapresiasi inisiatif ini, tetapi juga mengingatkan pentingnya mendengar masukan terkait kualitas makanan yang disediakan.

    “Kita happy dengan program makanan bergizi gratis. Namun, kalau ada adik-adik kita yang bilang lauknya tidak enak atau rasanya kurang, jangan dihardik,” ujar Adi Prayitno kepada RMOL, Minggu 19 Januari 2025.

    Penyataan Adi ini seolah sedang menyentil artis Deddy Corbuzier yang tengah jadi sorotan karena menyinggung seorang siswa yang mengomentari menu ayam dalam MBG kurang enak. Deddy yang kini berpangkat Letkol Tituler lantas melontarkan umpatan yang dinilai tidak pantas. 

    Menanggapi hal ini, Adi Prayitno menceritakan  pengalaman pribadinya yang sejak kecil tidak menyukai daging, meskipun diolah dengan berbagai cara. 

    Ia justru lebih menikmati makanan sederhana seperti kerupuk. Menurutnya, preferensi makanan setiap orang berbeda, dan hal tersebut perlu dipertimbangkan dalam menyediakan menu makanan bergizi.

    “Jadi, tidak perlu mempermasalahkan selera makanan anak-anak,” imbuhnya.

    Pemerintah diimbau untuk tidak anti kritik dan diharapkan dapat memastikan kualitas makanan, baik dari segi gizi maupun rasa, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh generasi penerus bangsa.

  • Nomor Urut Paslon Kerap Jadi Modus Kampanye Terselubung

    Nomor Urut Paslon Kerap Jadi Modus Kampanye Terselubung

    Jakarta

    KPU diminta oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra untuk tidak memakai lagi nomor urut dalam Pilkada berikutnya. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, minta nomor urut di Pilpres juga perlu dihapus.

    Mulanya, Adi setuju dengan usulan Saldi Isra. Bahwa nomor urut kerap jadi ajang kampanye terselubung oleh aparatur sipil negara (ASN), yang semestinya harus netral.

    “Selama ini nomor urut paslon kerap dijadikan ajang kampanye dan dukungan terselubung bagi penyelenggara, ASN, dan pihak lain yang seharusnya menjaga netralitasnya dalam pilkada,” ujar Adi lewat pesan Whatsapp kepada detikcom, Jumat (17/1/2025).

    “Banyak oknum nakal selalu mencuri celah untuk mendukung paslon tertentu. Termasuk di pilpres seharusnya nomor urut dihapuskan saja,” katanya.

    Menurut Adi, di kertas suara cukup ada dua hal saja. Yakni foto dan nama saja.

    “Soal apakah di pinggir samping, di tengah, pinggir kanan itu teknis dan tak ada kaitannya dengan kemenangan,” lanjutnya.

    Iklan itu ditayangkan di salah satu stasiun TV pada 21 November 2024 saat debat pasangan calon. Pada 22 November 2024, KPU Tangsel telah melakukan evaluasi dan meminta stasiun TV itu untuk menghapus iklan tersebut.

    “Di tanggal 23 November, stasiun TV telah melakukan take down terhadap iklan layanan masyarakat tersebut. Kemudian di tanggal 24 November 2024 menerima surat dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang intinya meminta kepada kami termohon untuk melakukan perbaikan terhadap iklan layanan masyarakat, take down,” jelasnya

    “Ke depan, ini kalau paslon dua, tiga, nggak usah dikasih nomor lagi. Yang penting gambarnya dicoblos gitu. Ini soal angka ini, itu memang repot, karena kadang-kadang orang sudah kebiasaan begini (menunjuk satu jari), lalu tiba-tiba dianggap berpihak,” ujar Saldi.

    (isa/aud)

  • PDIP Dinilai Jalankan Politik Dua Kaki Era Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Main Aman

    PDIP Dinilai Jalankan Politik Dua Kaki Era Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Main Aman

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik Adi Prayitno melihat PDI Perjuangan menjalankan politik dua kaki di era pemerintahan Prabowo Subianto.

    Adi Prayitno pun melihat partai berlambang banteng itu sedang bermain buruk.

    Menurutnya keputusan PDI Perjuangan yang siap bekerja sama dengan Prabowo Subianti menjadi kabar buruk bagi demokrasi Indonesia. 

    Apalagi, PDI Perjuangan memilih tidak akan menjadi partai oposisi saat pemerintahan Prabowo Subianto.

    “Satu hal yang pasti bahwa oposisi di masa-masa yang akan datang ini akan mati dan wasalam jadi ke depan kita Jangan pernah berharap ada partai politik yang galak, ada partai politik yang siap menjadi check and balances dan menjadi kelompok-kelompok kritis untuk mengadvokasi keinginan-keinginan masyarakat,” kata Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Adi Prayitno Official, Selasa (14/1/2025).

    Adi menyayangkan sikap PDIP yang akhirnya memilih tidak menjadi oposisi dan bekerjasama dengan pemerintah. Padahal, kata Adi, banyak yang berharap PDIP setelah kalah dalam Pilpres 2024 bersikap seperti era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Dimana, PDIP saat itu bersikap oposisi berada di luar pemerintahan selama 10 tahun. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu pun bermitra dengan kelompok-kelompok kritis.

    Adu mengatakan PDIP mendapatkan buah manis setelah menjadi oposisi selama pemerintahan SBY dengan memenangkan pertarungan Pilpres dan Pileg 2014.

    “Oleh karena itu sebenarnya kalau mau jujur cukup disayangkan kesempatan politik yang mestinya dimiliki oleh PDIP untuk merekrut dan memaksimalkan kelompok-kelompok di luar kekuasaan, kelompok-kelompok kritis dan kelompok tidak puas dengan pemerintah ini, bisa saja akan menganggap PDIP itu bukan menjadi partai politik yang kemudian harus dipilih untuk di masa-masa yang akan datang,” kata Adi.

    Menurut Adi, keputusan PDIP saat ini secara demokrasi menjadi tidak sehat karena check and balances tak ada.

    KLIK SELENGKAPNYA: Hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri Dinilai Cukup Rumit. Pengamat sebut Prabowo Masih Lengket dengan Jokowi.

    Oleh karena itu, Adi meminta publik tidak heran bila nantinya tak ada anggota dewan yang bersuara lantang dan bersebarangan dengan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

    “Padahal kita tahu anggota dewan yang ada di parlemen tugasnya itu adalah ngomong-ngomong, tugas mereka itu adalah berdialog dan berdiskusi
    untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dan kepentingan politik rakyat,” katanya.

    Adi pun menanggapi keputusan PDIP yang tidak menjadi oposisi dan siap bekerjasama dengan Prabowo Subianto. Meskipun, PDIP tidak menempatkan kadernya sebagai menteri dalam Kabinet Merah Putih.

    “Ini menegaskan PDIP sedang cari aman PDIP, sedang bermain politik dua kaki,” imbuhnya.

    Satu sisi, kata Adi, PDIP ingin merawat hubungan politik dengan Prabowo Subianto.

    Apalagi, Prabowo Subianto bagi PDIP merupakan tewan sekalipun lawan di saat yang bersamaan.

    “Kita tahu Megawati bergandengan dengan Prabowo Subianto kalah di pilpres saat itu melawan SBY,” ujarnya.

    Namun, saat yang bersamaan PDIP masih ingin meyakinkan kelompok-kelompok ekstra parlementer, kritis dan anti Prabowo Subianto-Gibran Rakabumin Raka yang akan dicobar direbut untuk kepentingan elektoral.

    “Main dua kaki ini tentu ingin ditunjukkan bagi PDIP bahwa memang suasana kebatinan politik masyarakat saat ini memang relatif terbelah satu sisi ada yang pro dengan Prabowo Subianto tentu dengan maksudnya PDIP di situ pro pemerintah ini juga sebagian besar ada yang ingin diharapkan bergabung dengan PDIP sebagai bagian dukungan politik mungkin di lima tahun yang akan datang,” katanya.

    Pernyataan Ahmad Basarah

    Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak menganut sistem oposisi dalam pemerintahan presidensial. Menurut Basarah, dalam negara Pancasila yang berdasarkan UUD 1945, istilah dan praktik oposisi tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia.

    “Istilah oposisi, apalagi praktik oposisi, biasanya diterapkan dalam sistem demokrasi liberal dengan pemerintahan parlementer. Hal ini tidak relevan dalam konteks pemerintahan presidensial kita,” ujar Basarah.

    Terkait pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Basarah menyatakan bahwa PDI Perjuangan tidak mengambil sikap oposisi. 

    Sebagai partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, PDI Perjuangan tetap mendukung kerja sama dengan pemerintah meskipun tidak menempatkan kadernya dalam kabinet Presiden Prabowo.

    Hubungan baik antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo, lanjut Basarah, menjadi jembatan untuk memastikan koordinasi efektif demi kepentingan rakyat. 

    “Hubungan panjang antara Ibu Megawati, Presiden kelima RI, dan Presiden Prabowo, Presiden kedelapan RI, akan menjadi dasar silaturahmi yang kokoh untuk mengawal bangsa menghadapi tantangan besar, seperti krisis lingkungan dan pangan akibat konflik global serta pemanasan global,” jelasnya.

    Basarah juga menyoroti perhatian Megawati terhadap potensi krisis lingkungan dan pangan. Ia berharap Presiden Prabowo mampu memimpin Indonesia dengan baik dalam menghadapi ancaman tersebut demi keselamatan rakyat dan kepentingan bangsa.

    Sikap politik resmi PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo akan diputuskan dalam Kongres PDI Perjuangan ke-6 yang direncanakan pada tahun 2025. Hasil kongres ini nantinya akan dijabarkan melalui keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

    “PDI Perjuangan berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa, sesuai dengan prinsip gotong royong yang menjadi inti falsafah Pancasila,” tutup Basarah. (TribunJakarta.com/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Ormas Bisa Jadi Tiket Lawan Prabowo dan Gibran, Pengamat: Uji Sehebat Apa Anies Tanpa Partai Politik

    Ormas Bisa Jadi Tiket Lawan Prabowo dan Gibran, Pengamat: Uji Sehebat Apa Anies Tanpa Partai Politik

    TRIBUNJAKARTA.COM –  Capres di Pilpres 2024, Anies Baswedan dikabarkan segera membentuk organisasi kemasyarakatan (ormas).

    Pengamat Politik Adi Prayitno mengungkapkan pembentukan ormas itu bisa menjadi tiket untuk Anies Baswedan melawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029.

    Selain itu, pembentukan ormas itu untuk menguji sehebat apa Anies Baswedan tanpa partai politik.

    Pasalnya, selama ini Anies Baswedan berkontestasi politik melalui parpol.  Semisal, Anies Baswedan maju dalam Pilkada Jakarta 2017  diusung PKS dan Gerindra.

    Kemudian, Anies Baswedan maju bersama Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 diusung NasDem,PKS, PKB dan Partai Ummat.

    Adi mengungkapan desakan publik agar Anies Baswedan segera  mendeklarasikan ormas barunya itu semakin berhembus kencang.

    “Bukan hanya muncul dari para pengikut, kalangan publik secara umum tapi misalnya ada sejumlah politisi dari NasDem misalnya yang mencoba untuk memberikan dukungan kepada Anies untuk segera mengumumkan ormas baru,” kata Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Adi Prayitno Official, Selasa (14/1/2025).

    Pasalnya, Anies Baswedan dinilai masih punya potensi untuk berkontestasi pada Pilpres 2029.

    Ia pun melihat tiga faktor Anies Baswedan membentuk ormas.

    Faktor pertama, Adi mengungkapkan Anies Baswedan membentuk ormas untuk merawat stamina politik. 

    Apalagi, hampir seluruh rakyat cukup mengenao Anies Baswedan. Sehingga, ormas menjadi bagian investasi politik yang sudah dilakukan Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

    KLIK SELENGKAPNYA: Hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri Dinilai Cukup Rumit. Pengamat sebut Prabowo Masih Lengket dengan Jokowi.

    “Jadi bagaimana memori publik yang ingat dan suka kepada Anies ini terus dirawat tentu dengan adanya ormas Anies  juga bisa membangun jaringan-jaringan politik yang tersebar di seluruh Indonesia di seluruh provinsi di seluruh kabupaten di seluruh kota kecamatan,” katanya.

    Adi mengingatkan pentingnya pembentukan ormas. Ia menuturkan Mantan Gubernur Jakarta itu tidak bisa hanya mengandalkan undangan seminar untuk menjaga eksistensi politik.

    Selain itu, Anies juga tidak bisa mengandalkan eksposur pemberitan media serta status di media sosial.

    “Jadi dalam konteks itulah kemudian ormas itu menjadi penting sebagai instrumen bagaimana Anies Itu membangun jejaring politik menyampaikan gagasan dan visi besarnya terkait dengan bagaimana Anies itu punya style membangun Indonesia itu semakin mantap di masa-masa yang akan datang,” kata Adi Prayitno.

    Faktor kedua, Adi mengatakan ormas menjadi uji materi kepada Anies Baswedan yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi.  Terlebih, pasangan Anies-Muhaimin menduduki peringkat kedua pada Pilpres 2024.

    “Artinya ormas ini kan secara automatically akan membentuk organ-organ politik yang kemudian dia berjejaring dan selanjutnya akan dijadikan sebagai kaki-kaki politik Anies untuk merangkul untuk meyakinkan dan mengonsolidasi pihak-pihak yang selama ini merasa memberikan dukungan politiknya kepada Anies,” ujar Adi.

    Ormas, kata Adi, juga menjadi tolok ukur bagi Anies mengenai dukungan politik serta publik. “Karena memang kehebatan Anies selama ini karena ada partai-partai politik yang menyokong di belakangnya misalnya Anies Itu bisa jadi Gubernur Jakarta tentu karena sokongan politik PKS dan Gerindra,” ujarnya.

    “Jangan-jangan ketika Anies bikin ormas baru tak lagi bersama PKS tak lama tak lagi bersama dengan Gerindra ya orang yang mau bergabung dengan Anies Baswedan di ormas barunya itu tidak ada kan. Ini kan untuk menguji sehebat apa sebenarnya Anies Itu tanpa partai politik,” imbuhnya.

    Adi menyebutkan ormas yang dibentuk Anies Baswedan bisa menjadi embrio partai politik pada Pemilu 2029. 

    Dimana, Anies tinggak mengumpulkan mesin politik untuk mendaftar partai politik ke Kementerian Hukum. Lalu, partai politik itu mendaftar ke KPU sebagai partai peserta pemilu pada Pemilu 2029.

    “Ini adalah tiket yang mantap bagi Anies untuk bertanding dengan siapapun di Pilpres nantinya bisa bertanding melawan Prabowo, bisa bertanding melawan Gibran, AHY, Puan Maharani atau siapapun nantinya yang bertanding di Pilpres,” kata Adi.

    Adi melihat sikap Anies Baswedan membentuk ormas sebagai pilihan rasional untuk mengukur kekuatan politik yang bisa bertransformasi sebagai kendaraan maju di Pilpres.

    “Ormas baru ini Anies terus dijadikan sebagai tempat menunjukkan eksistensi dan kekuatan politiknya jejaring-jejaring politiknya terus dibina di mana-mana dan ini tentu bisa sebagai bargaining kepada partai politik yang tidak punya figur di Pilpres sebagai pintu bagi Anies untuk mendapatkan dukungan dari partai,” katanya.

    “Ormas baru ini sebagai potret bagaimana Anies itu tidak berhenti dan tidak melulu dituduh sebagai orang yang sebenarnya hanya numpang keren dan numpang hebat melalui partai politik,” sambung Adi.

    Luncurkan Ormas

    Diketahui, Anies Baswedan bakal meluncurkan organisasi kemasyarakatan (ormas) baru dalam waktu dekat.

    Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, menyatakan, Ormas yang bakal diluncurkan Anies bakal bergerak dalam kegiatan sosial.

    “Organisasi yang bergerak di bidang sosial. Kegiatan sosial. Itu nanti diluncurkan Mas Anies. Mungkin insyaallah bulan ini kelihatannya,” kata Sahrin saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (9/1/2025).

    Sahrin mengungkapkan, Ormas tersebut sebagai wadah para pendukung Anies berkumpul untuk melakukan kegiatan sosial.

    “Kalau ormas ini yang dilaunching itu memang diharapkan sebagai wadah berkumpulnya seluruh pendukung Anies baik di Pilgub 2017 maupun di Pilpres 2024,” ujarnya.

    “Nah makanya supaya bisa menampung seluruh spektrum, maka perkumpulan ini berorientasi kegiatan sosial,” lanjut dia.

    Lantas, apakah ormas tersebut bakal bertransformasi menjadi partai politik (paprol) ke depannya? Sahrin menegaskan ormas tersebut untuk kegiatan sosial.
    Namun, dia tak menampik bakal ada ormas khusus yang bergerak di bidang politik.

    “Kalau misalnya yang kegiatan sosial politiknya itu mungkin yang lain lagi,” ucapnya. (TribunJakarta.com/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya