Xcloud.id

Tag: Adi Prayitno

  • Luhut Ungkap Bansos Era Jokowi Rp500 Triliun Hanya Separuh yang Sampai ke Tangan yang Berhak

    Luhut Ungkap Bansos Era Jokowi Rp500 Triliun Hanya Separuh yang Sampai ke Tangan yang Berhak

    GELORA.CO – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap hanya separuh dari total anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp500 triliun yang tepat sasaran. 

    Hal ini diungkap Luhut lewat akun Instagramnya yang dikutip Minggu 9 Februari 2025.

    Luhut menyebut hal ini menjadi salah satu tantangan dalam efektivitas program perlindungan sosial (perlinsos) selama lima tahun terakhir atau di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    “Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” kata Luhut.

    Ketidaktepatan sasaran tersebut, kata Luhut, disebabkan oleh beberapa hal, seperti data penerima yang ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga masyarakat yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

    Menanggapi hal ini, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno memberikan komentarnya dengan nada satir. 

    “Ya ampun, pengawasannya bagaimana selama ini ya? Bisa amsyong begini urusan bansos,” ujarnya seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Minggu 9 Februari 2025.

    Ia juga menyoroti ketimpangan perhatian pemerintah terhadap kebocoran anggaran besar dibandingkan dengan pengawasan ketat terhadap usaha kecil.

    “Ayo MUI mana fatwanya soal begini? Malah yang diuber-uber warung eceran penjualan gas 3 kg yang dituding bikin negara rugi,” tegasnya.

    Jika setengah anggaran bansos tak jelas alirannya, maka pemerintah baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menghadapi tugas berat untuk membenahi sistem perlinsos agar tidak lagi menjadi ladang kebocoran anggaran.

    “Rezim sudah ganti, yang begini mesti diungkap tuntas,” tandas Adi Prayitno.

  • Efisiensi Anggaran Prabowo Imbas Kebijakan Rezim Jokowi

    Efisiensi Anggaran Prabowo Imbas Kebijakan Rezim Jokowi

    GELORA.CO – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto gencar melakukan efisiensi anggaran. Dengan melakukan penghematan, Prabowo sepertinya ingin mengalokasikan dana yang lebih besar untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. 

    Menurut Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno ada dua faktor yang menyebabkan Prabowo terpaksa melakukan efisiensi anggaran.

    “Faktor pertama, saat ini anggaran negara tidak baik-baik saja, mungkin efek kebijakan rezim sebelumnya (Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi),” kata Adi lewat akun X miliknya, Minggu 9 Februari 2025.

    Hal ini kemudian mendorong pemerintahan Prabowo untuk melakukan pengetatan dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

    Faktor kedua, langkah efisiensi ini juga bertujuan untuk memberikan contoh kepada birokrasi yang selama ini dinilai boros, lamban, dan berbelit-belit. Dengan melakukan penghematan, diharapkan birokrasi dapat bekerja lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Kebayang kan, di kantor AC dimatiin?” seloroh Adi Prayitno.

    Langkah-langkah efisiensi ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendanai program-program unggulan Presiden Prabowo, seperti program makan bergizi gratis untuk siswa.

    Secara keseluruhan, kebijakan efisiensi anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola keuangan negara dengan lebih bijaksana, sambil tetap berupaya memenuhi janji-janji kampanye dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Namun, beberapa analis juga mengingatkan bahwa pemotongan anggaran yang terlalu drastis dapat mengganggu layanan publik dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai efisiensi mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat.

  • Prabowo Singgung "Reshuffle" Kabinet, Ancaman buat Menteri yang Tak Kerja Maksimal Nasional 8 Februari 2025

    Prabowo Singgung "Reshuffle" Kabinet, Ancaman buat Menteri yang Tak Kerja Maksimal Nasional 8 Februari 2025

    Prabowo Singgung “Reshuffle” Kabinet, Ancaman buat Menteri yang Tak Kerja Maksimal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, isu reshuffle yang disinggung Presiden Prabowo Subianto merupakan ancaman bagi menteri yang disinyalir tidak bekerja maksimal.
    Masyarakat dinilai tengah menunggu keputusan Prabowo untuk melakukan
    reshuffle
    Kabinet Merah Putih. 
    “Persisnya semacam ancaman bagi menteri. Kalau kinerja tak bagus ya diganti. Tak ada pilihan. Dan itu yang ditunggu publik, Prabowo segera lakukan reshuffle pada menteri yang tak kerja maksimal,” ujar Adi saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat (7/2/2025).
    Adi menilai, jika ada menteri yang tak bekerja maksimal, tak ada alasan bagi mereka tetap berada dalam pemerintahan.
    “Bagi Prabowo, bulan madu politik dengan pembantunya sudah berlalu setelah 100 hari kinerja, setelah itu pembuktian kinerja. Jika tak bisa kerja,
    reshuffle
    jawabannya,” imbuh Adi.
    Sikap Prabowo akhir-akhir ini juga dinilai sangat jelas. Adi menduga, menteri yang membuat kebijakan yang dianggap menyusahkan rakyat akan disingkirkan jika teledor berkepanjangan.
    “Terang benderang presiden intimidasi menteri yang membuat kebijakan yang menyusahkan rakyat. Secara eksplisit presiden sampaikan secara gamblang, kalau bandel tak perbaiki kinerja bakal disingkirkan,” lanjut dia.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengultimatum para menteri Kabinet Merah Putih untuk terus bekerja keras buat rakyat.
    Prabowo mengatakan tidak akan segan untuk menyingkirkan mereka yang tidak sejalan dengan arahannya.
    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo pada acara Puncak Peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 NU, di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam.
    Pernyataan itu sekaligus menjawab isu
    reshuffle
    usai 100 hari masa pemerintahannya.
    Terkait pernyataan itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa ada menteri dalam Kabinet Merah Putih yang kurang seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.
    “Saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana. Tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja Astacita, dalam pemenuhan janji kampanye, tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
    “Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama,” katanya lagi.
    Dasco mengatakan, jika betul Prabowo menyinggung ada anggota kabinet yang tidak seirama, tinggal menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, dia enggan berasumsi soal
    reshuffle
    kabinet.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, Siapa Menteri yang Tersingkir?

    Prabowo Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, Siapa Menteri yang Tersingkir?

    Bisnis.com, JAKARTA – Lewat 100 hari kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran menduduki kursi kekuasaan, tetapi belum seluruhnya memberikan hasil kerja yang optimal untuk rakyat.

    Masih terdapat sejumlah nilai dengan tinta merah dari kinerja menteri Kabinet Merah Putih yang dibentuk satu hari setelah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik.

    Desakan-desakan publik terkait dengan adanya perombakan pada kabinet nampaknya mulai terdengar ke telinga Presiden Prabowo. Dia mengaku tak segan untuk melakukan reshuffle kabinet apabila terdapat pejabatnya yang bekerja atas kepentingan di luar kemaslahatan masyarakat.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa dirinya ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan benar serta bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyatnya.

    “Saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Jadi, yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat. Saya akan singkirkan. Mau lebih jelas lagi?” kata Prabowo usai menghadiri resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).

    Prabowo menegaskan tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih tidak mampu bekerja dengan baik.

    Presiden Ke-8 RI itu mengatakan bahwa sudah berkali-kali dirinya meminta agar jajarannya berani untuk mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi.

    “Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum itu.

    Lantas, siapa saja menteri dalam Kabinet Merah Putih yang berpotensi terkena reshuffle?

    Center of Economic and Law Studies (Celios) dalam risetnya yang bertajuk ‘100 Hari Dalam Angka: Catatan Evaluasi Kabinet Prabowo-Gibran’ mencatat setidaknya terdapat 5 menteri yang memiliki kinerja buruk.

    Dalam jajaran lima nama tersebut terdapat Menteri HAM Natalius Pigai pada peringkat pertama, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadahlia, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

    Dari kelima nama tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menempati peringkat paling atas sebagai menteri yang perlu di-reshuffle diikuti Menteri Koperasi Budi Arie peringkat kedua, Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto pada peringkat kelima.

    Dalam riset tersebut juga mencatat terdapat lima nama menteri atau kepala lembaga yang tidak terlihat bekerja dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Lagi-lagi nama Menteri Kehutanan menempati peringkat pertama pada kategori tersebut dan diikuti oleh Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, dan Menteri Koperasi Budi Arie.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan bahwa menteri dan wakilnya yang sudah menjabat lebih dari 100 hari dan sampai saat ini tidak bisa menunjukan performa, sudah layak di-reshuffle oleh Prabowo;

    Dia mengingatkan janji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sewaktu kampanye dulu yang ingin langsung tancap gas memakmurkan rakyat jika terpilih. 

    “Menteri dan wakilnya yang tidak bisa kerja untuk kepentingan rakyat, seharusnya itu dievaluasi dan reshuffle,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Adi menyarankan kepada Prabowo Subianto agar memecat menteri dan wakilnya yang sering membuat kegaduhan dan membuat kebijakan tidak pro terhadap rakyat.

    “Bikin kegaduhan, bikin blunder, tidak pro dengan rakyat, tidak bersih, maka ya harus ditindak dan harus diganti oleh Prabowo,” katanya.

    Adi mengatakan sebaiknya Prabowo harus merealisasikan reshuffle tersebut, sehingga para menteri dan wakilnya tidak mencoreng wajah Prabowo dan Gibran di kemudian hari

    “Saya kira ancaman politik dari Prabowo ini jangan hanya menjadi ancaman, tetapi juga harus menjadi nyata agar para menterinya bekerja serius,” ujarnya.

  • Prabowo Dinilai Perlu Reshuffle Menteri yang Tidak Bekerja Optimal

    Prabowo Dinilai Perlu Reshuffle Menteri yang Tidak Bekerja Optimal

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto harus segera mengevaluasi menteri Kabinet Merah Putih dan wakilnya yang tidak dinilai tidak bekerja optimal untuk kepentingan rakyat.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan bahwa menteri dan wakilnya yang sudah menjabat lebih dari 100 hari dan sampai saat ini tidak bisa menunjukan performa, sudah layak dievaluasi atau resuffle oleh Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka

    Dia mengingatkan janji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sewaktu kampanye dulu yang ingin langsung tancap gas memakmurkan rakyat jika terpilih. 

    “Menteri dan wakilnya yang tidak bisa kerja untuk kepentingan rakyat, seharusnya itu dievaluasi dan reshuffle,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Adi menyarankan kepada Prabowo Subianto agar memecat menteri dan wakilnya yang sering membuat kegaduhan dan membuat kebijakan tidak pro terhadap rakyat.

    “Bikin kegaduhan, bikin blunder, tidak pro dengan rakyat, tidak bersih, maka ya harus ditindak dan harus diganti oleh Prabowo,” katanya.

    Adi mengatakan sebaiknya Prabowo harus merealisasikan resuffle tersebut, sehingga para menteri dan wakilnya tidak mencoreng wajah Prabowo dan Gibran di kemudian hari

    “Saya kira ancaman politik dari Prabowo ini jangan hanya menjadi ancaman, tetapi juga harus menjadi nyata agar para menterinya bekerja serius,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku tak segan untuk melakukan perombakan (reshuffle) kabinet apabila terdapat pejabatnya yang bekerja atas kepentingan di luar kemaslahatan masyarakat.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa dirinya ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan benar serta bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyatnya. 

    Hal ini disampaikannya saat memberikan keterangan pers usai menghadiri resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).

    “Saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Jadi, yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat. Saya akan singkirkan. Mau lebih jelas lagi?” kata Prabowo sambil tertawa.

  • Banyak Persoalan, Publik Pertanyakan Peran Gibran

    Banyak Persoalan, Publik Pertanyakan Peran Gibran

    GELORA.CO -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik di tengah berbagai polemik yang terjadi belakangan ini, mulai dari kemunculan pagar laut di Tangerang hingga kelangkaan tabung gas 3 kg. 

    Menurut pengamat politik Adi Prayitno, salah satu alasan yang membuat publik, terutama Warganet, menanti respons Gibran adalah program Lapor Mas Wapres yang sebelumnya diperkenalkan sebagai inovasi dalam mendeteksi dan menangani berbagai persoalan nasional. 

    Program ini digadang-gadang sebagai pendekatan jemput bola yang dapat merespons berbagai keluhan masyarakat. Namun, saat beragam permasalahan itu muncul, publik merasa program ini belum terlihat nyata dalam memberikan solusi.

    “Jadi wajar bila program Lapor Mas Wapres itu ditagih ketika ada kekisruhan,” kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Kamis 6 Februari 2025.

    Selain itu, dalam kampanye Pilpres 2024, Gibran mendapat banyak dukungan dan dikenal dengan citra pemimpin muda yang cepat tanggap dan penuh inovasi. 

    Bahkan, ada slogan yang menyebutnya sebagai “suhu bukan cupu,” menegaskan bahwa ia dianggap memiliki kapasitas untuk menghadapi berbagai tantangan.

    “Kini, dengan berbagai persoalan yang terjadi, pertanyaan besar muncul: di mana peran Wakil Presiden Gibran?” tanya analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

    Publik menunggu langkah konkret dari orang nomor dua di Indonesia ini dalam menghadapi berbagai polemik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

    Respons atas berbagai tantangan ini akan menjadi ujian bagi kepemimpinan Gibran dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden RI

  • Bahlil Larang Pengecer Jual LPG 3 Kilogram, Adi Prayitno: Tega Benar ke Rakyat Kecil

    Bahlil Larang Pengecer Jual LPG 3 Kilogram, Adi Prayitno: Tega Benar ke Rakyat Kecil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, mendadak menyemprot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

    Seperti diketahui, orang nomor satu di Kementerian ESDM itu melarang pedagang eceran untuk menjual tabung gas LPG 3 kilogram.

    Dikatakan Adi, kebijakan ini akan memberikan dampak negatif bagi pedagang kecil dan masyarakat bawah yang bergantung pada usaha tersebut.

    “Pedagang eceran diharamkan jual gas 3 kg. Eceran bisa jualan gas 3 KG tapi harus jadi pangkalan,” ujar Adi di X @Adiprayitno_20 (3/2/2024).

    Adi turut menyoroti pedagang eceran yang masih diperbolehkan menjual gas 3 kg jika mereka memiliki pangkalan.

    Namun, untuk mendirikan pangkalan tersebut membutuhkan modal yang besar dan tempat yang luas.

    “Bikin pangkalan susah, butuh modal gede, tempat luas, dan lain-lain,” cetusnya.

    Adi bilang, usaha eceran selama ini menjadi salah satu cara bagi pedagang kecil untuk bertahan hidup dengan modal terbatas.

    “Eceran itu buat modal usaha aja ngutang kanan kiri. Tempatnya juga sempit. Tega bener ke rakyat bawah,” tandasnya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menanggapi keluhan masyarakat terkait kebijakan larangan penjualan elpiji 3 kilogram di pengecer.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan tersebut jika menimbulkan masalah di masyarakat.

    “Kita terus mengevaluasi kalau ada keluhan-keluhan atau ada problem-problem di masyarakat. Terima kasih, sekarang juga oleh media sosial itu juga banyak,” ujar Prasetyo di Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

  • Jokowi Tak Ingin Dilupakan, Pengamat Ungkit Putra Mahkota Hingga Beda Dengan SBY dan Megawati

    Jokowi Tak Ingin Dilupakan, Pengamat Ungkit Putra Mahkota Hingga Beda Dengan SBY dan Megawati

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik Adi Prayitno melihat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mau dilupakan dan terus menunjukkan eksistensi dirinya.

    Hal itu ditunjukkan dengan aktifnya Mantan Gubernur Jakarta merespon berbagai isu publik. 

    Adi mencontohkan Jokowi aktif merespon kemungkinkan putranya Gibran Rakabuming Raka bergabung dengan Partai Golkar.

    Kemudian, Jokowi juga ikut bicara mengenai pagar laut di Kabupaten Tangerang.

    “Bahkan persoalan bola sekalipun persoalan Sin Tae-yong dipecat oleh PSSI sekalipun, Jokowi juga ikut merespon,” kata Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Adi Prayitno Official, Jumat (31/1/2025).

    Menurut Adi, sejumlah hal tersebut memperlihatkan Jokowi ingin terus menunjukkan dirinya eksis serta tidak mau dilupakan sebagai mantan Presiden Republik Indoonesia.

    Bahkan, kata Adi, banyak video viral yang memperlihatkan rumah Jokowi setiap hari didatangi orang yang hanya sekadar ingin berforto bersama Mantan Wali Kota Solo.

    “Satu pesan politik yang ingin dikesankan oleh Jokowi bahwa sekalipun dirinya tak lagi jadi presiden teruslah disukai dan dicintai oleh rakyatnya,” katanya.

    Adi pun menilai Jokowi pandai sekali menciptakan peristiwa politik supaya terus diperbincangkan dan eksis di jagat politik tanah air. 

    Namun, aksi Jokowi itu menuai respon pro dan kontra. Adi menyebut pihak yang pro melihat Jokowi tetap memiliki magnet meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI.

    KLIK SELENGKAPNYA: Prabowo Perintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Efisiensi APBN. Rocky Gerung Menduga Ada Kaitan dengan 10 tahun Era Jokowi.

    “Buktinya bukan hanya di rumahnya yang begitu banyak orang, antre tapi berbagai tempat yang dikunjungi oleh Jokowi banyak sekali masyarakat yang hanya sekedar datang berfoto dan bersalaman dengan Jokowi itu,” katanya.

    Sedangkan pihak kontra, Adi mengungkapkan aksi yang dilakukan Jokowi sebagai bentuk cari perhatian publik. 

    “Karena Jokowi setelah tak lagi jadi presiden tentunya panggung politiknya akan senyap dan pastinya akan gelap gulita,” ujarnya.

    Adi lalu mengungkapkan perbedaan Jokowi dengan Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri.

    Adi menuturkan Jokowi kerap memberikan respon politik karena hanya itulah satu-satunya panggung politik yang dimilikinya.

    Sementara, Presiden ke-6 RI SBY menjabat sebagai elit Partai Demokrat. 
    Sedangkan, Presiden  ke-5 RI Megawati Soekarnoputri masih menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.

    “Itu yang tidak  dimiliki oleh Jokowi maka satu-satunya cara bagi Jokowi membangun panggung politiknya adalah dengan aktif memberikan respon-respon yang terkait dengan isu politik, isu sosial termasuk isu bola,” kata Adi Prayitno.

    Selain itu, Adi Prayitno juga mengungkit putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI.

    Oleh karena itu, ia melihat niat pengkritik yang mengharapkan Jokowi meninggalkan dunia politik adalah perbuatan yang sia-sia.

    “Apalagi kita tahu bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia hari ini Gibran bumiraka adalah putra mahkota dari Jokowi,” ujarnya.

    Ia juga melihat pihak yang menyerang Jokowi begitu aktif merupakan pihak yang dulu juga aktif memberikan dukungan kepada Mantan Gubernur Jakarta.

    Adi menilai hal itu tidak terlepas dari manuver Jokowi di akhir masa jabatan yang dianggap terlalu ekstrim.

    “Jokowi dianggap ya dan dituduh melanggangkan politik dinasti, dituduh soal putusan Mahkamah Konstitusi soal calon presiden dan wakil presiden dan seterusnya dan seterusnya,” katanya.

    Jokowi Touring 

    Sebelumnya diberitakan, Presiden ke-7 RI  Joko Widodo alias Jokowi dijemput belasan pengendara motor yang tergabung dalam klub motor Legend Riders di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo pada Minggu (26/1/2025).

    Tak hanya menemui Jokowi, belasan rider tersebut menjemput mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut untuk ikut serta touring bersama mereka.

    Jokowi nampak mengendarai motor Kawasaki jenis Chopper hijau silver dengan ornamen tulisan RI 1 dan emblem bertuliskan Jokowi serta berplat nomor B 3450 INA.

    Ia juga nampak mengenakan pakaian santai dengan setelah celana hitam, kaos warna coklat serta jaket jeans dengan gambar Indonesia.

    Namun, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tersebut hanya ikut berkendara dari kediaman sampai ke kafe Kelana Kopi yang berada di jalan Menteri Supeno, Manahan Solo.

    Rio Sarwono, Koordinator touring menerangkan bahwa mereka merupakan komunitas motor asal Jakarta yang memang tujuan berkendara ke Kota Bengawan.

    “Dari Jakarta ada 22 (orang) tapi ada yang sakit, tinggal 12. Kita dari Jakarta ke Solo terus besok istirahat. Lusa ke luar kota lagi, terus balik ke Solo lagi,” ujar Rio.

    Rio menambahkan bahwa memang setiap libur Imlek, mereka selalu turing dari Jakarta ke Solo. Dan kebetulan usai Jokowi purna tugas sebagai Presiden, mereka mencoba untuk menemui dan mengajak mantan Wali Kota Solo tersebut untuk ikut Turing keliling kota Bengawan.

    “Nggak ada apa-apa, memang kita suka turing-turing dan memang setiap Imlek kita selalu ke Solo. Iya (mengajak Jokowi). Kebetulan beliau kan hobi juga,” urai Rio.

    “Dalam kota Solo aja kalau ini,” pungkas dia. (TribunJakarta/TribunSolo)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Gemar Koleksi Buku, Prabowo Ingin Berbeda dari Jokowi dan Gibran

    Gemar Koleksi Buku, Prabowo Ingin Berbeda dari Jokowi dan Gibran

    GELORA.CO -Kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke luar negeri selalu menarik perhatian publik. Bukan hanya karena agenda resminya, tetapi juga kebiasaan Prabowo mengoleksi buku dari setiap negara yang ia kunjungi. 

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai bahwa ada pesan politik tersirat dalam kebiasaan Prabowo tersebut. 

    Dengan mengoleksi buku, Prabowo seolah menegaskan bahwa gaya kepemimpinannya jauh berbeda dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Secara perlahan Prabowo ingin menunjukkan dirinya berbeda dengan Jokowi dan berbeda dengan Gibran,” kata Adi seperti dikutip redaksi lewat kanal YouTube miliknya, Jumat 31 Agustus 2025.

    Adi juga menilai bahwa Prabowo ingin menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal merealisasikan visi dan janji politik, tetapi juga didukung oleh wawasan dan ilmu pengetahuan yang terus dipupuk. 

    Dengan menonjolkan kebiasaan membaca, Prabowo ingin membangun citra pemimpin yang berbasis intelektual dan memiliki kedalaman berpikir, seperti halnya Soekarno, Habibie maupun Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

    Selain itu, kebiasaan Prabowo ini juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk menegaskan karakteristiknya yang berbeda dengan Jokowi dan Gibran. 

    “Prabowo ingin menunjukkan kepada publik di tengah kesibukan sebagai seorang pemimpin,  jangan pernah luput dari buku karena buku adalah teman setia yang selalu akan memberikan informasi-informasi yang cukup komprehensif terkait dengan dunia dan apapun untuk kebaikan bangsa dan negara,” pungkasnya.

    Namun, terlepas dari spekulasi politik, kebiasaan Prabowo dalam mengoleksi buku mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi rakyat Indonesia. 

  • Catatan Pengamat di 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Catatan Pengamat di 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Isu kabinet gemuk, beban warisan dari Joko Widodo (Jokowi), hingga aksi pangkas-pangkas anggaran menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

    Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli misalnya, mengatakan bahwa masalah ketersediaan anggaran akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo dan Gibran akan merealisasikan program-programnya.

    “Kemudian, koordinasi di antara menteri, birokrasi yang tidak ramping, beban bayar utang yang besar, kemiskinan, pengangguran, dan kekuatan oligarki,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (28/1/2025).

    Lili menuturkan bahwa struktur dalam Kabinet Merah Putih dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran sangat gemuk dan tidak efisien. Hal itu berimbas kepada tidak efektifnya penuntasan sejumlah program masyarakat.

    Kasus kepailitan Sritex hingga polemik pagar laut tak bertuan di perairan Tangerang menjadi salah satu contoh ketidaksinkronan koordinasi antar Kementerian.  

    Sementara itu, Pengamat Politik Algoritma, Aditya Perdana memandang bahwa tantangan utama untuk Prabowo-Gibran adalah mengenai birokrasi yang belum bisa bergerak lincah.

    “Tantangannya tentu birokrasi yang lincah untuk ikut serta dalam gaya kepemimpinan Prabowo, yang tidak mudah diikuti oleh seluruh birokrasi,” katanya kepada Bisnis, Selasa (28/1/2025).

    Adapun, lengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menekankan bahwa pada 100 hari pertama Prabowo bekerja, sebagian besar dilalui hanya untuk sinkronisasi jabatan di kementerian, sehingga nyaris tidak bekerja secara praktis dan membuang waktu.

    Mengenai Tantangan, Dedi mengungkapkan bahwa hal-hal yang perlu dihadapi oleh Prabowo adalah soal sinergi antar kementerian, efisiensi anggaran, dan kinerja tim yang solid. Sejauh ini, dia merasa tim di Prabowo tidak mengesankan hal itu.

    Sementara itu, pengamat politik dan Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio mengaskan bahwa tantangan paling utama bagi Prabowo adalah berkaitan dengan anggaran.

    “Beberapa kali Pak Prabowo bicara tentang uang kan. Negara ini gak punya duit. Sampai terakhir dia bilang harus ada penghematan, karena tadi program-programnya kebanyakan spending-nya gitu,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (28/1/2025).

    Berbeda dengan pengamat lainnya, pengamat politik Adi Prayitno menilai koordinasi dan birokrasi antar lembaga telah berjalan cukup bagus. Hanya saja dia masih mencatat persoalan dari sisi anggaran.

    “Misalnya soal makan bergizi gratis anggarannya masih diupayakan dari berbagai sumber, termasuk program rumah 3 juta rakyat juga masih diupayakan anggarannya,” pungkasnya.