Xcloud.id

Tag: Adi Prayitno

  • Siapa Raja Kecil yang Disebut Prabowo Lawan Efisiensi Anggaran? Pengamat: Mereka Sering Ugal-ugalan

    Siapa Raja Kecil yang Disebut Prabowo Lawan Efisiensi Anggaran? Pengamat: Mereka Sering Ugal-ugalan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden Prabowo Subianto menyebut adanya pihak yang disebut Raja Kecil melawan kebijakan efisiensi anggaran Kementerian dan Lembaga.

    Prabowo menyinggung Raja Kecil saat berpidato pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

    Pernyataan Presiden Prabowo Subianto itu menjadi sorotan publik.

    Lantas siapa yang dimaksud Presiden Prabowo Subianto mengenai Raja Kecil?

    “Ya saya kira memang kalau mau jujur kalau kita mau menebak ya sebenarnya raja kecil itu mungkin mengacu pada birokrasi-birokrasi yang memang selama ini itu cukup boros anggaran,” kata pengamat politik Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube CNN Indonesia, Rabu (12/2/2025).

    “Mereka itu sering ugal-ugalan kemudian kinerjanya itu tidak bisa diukur dan kemudian yang paling penting selalu berbelit-belit,” sambung Adi.

    Direktur Eksekutif Parameter Indonesia itu mengungkapkan masyarakat kerap mengeluhkan pelayanan birokrasi yang tidak sesuai dengan anggaran.

    Oleh karena itu, kata Adi, birokrasi tersebut terganggu saat Presiden Prabowo melakukan efisiensi atau pemangkasan anggaran. 

    “Mereka yang kemudian selama ini berada di birokrasi yang menurut saya secara prinsip sangat terganggu,” kata Adi.

    Adi lalu menyinggung istilah kerajaan birokrasi yang dipelajari dalam ilmu administrasi publik. Dimana kerajaan birokrasi yakni legal formal diakui secara hukum oleh negara. 

    Terpenting, kata Adi, kerajaan birokrasi memiliki kekuatan politik tersendiri yang tidak terkait siapapun presiden atau pejabat yang ada di sekitarnya.

    “Oleh karena itu wajar kalau kemudian ketika Prabowo Subianto mengatakan ketika ada efisiensi terkait dengan anggaran di semua kementerian itu yang merasa terganggu adalah mereka yang raja-raja kecil,” ujar Adi.

    “Saya menduga raja kecil itu adalah birokrasi yang selama ini menikmati fasilitas berlimpah dan kemewahan yang tidak sesuai dengan harapan kinerja-kinerjanya,” katanya.

    “Oleh karena itu bagi saya ini adalah satu momentum politik sebenarnya ketika Prabowo sudah jadi presiden empat bulan sudah tak ada lagi cerita raja-raja kecil ini yang harus tunduk kepada perintah presiden dan wajib hukumnya mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah khususnya dalam melakukan efisiensi anggaran-anggaran itu,” sambung Adi.

  • Megawati-Jokowi Adu Gengsi di Panggung Internasional

    Megawati-Jokowi Adu Gengsi di Panggung Internasional

    GELORA.CO -Awal Februari 2025 seolah menjadi ajang unjuk eksistensi dua tokoh politik besar Indonesia, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. 

    Pengamat politik Adi Prayitno menilai, meski Megawati dan Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden, namun keduanya seakan berlomba menunjukkan pengaruh mereka di kancah internasional.

    “Setelah pecah kongsi antara Jokowi dan PDIP, setelah perang terbuka antara Megawati dan Joko Widodo, tentu saling menunjukkan siapa yang paling eksis setelah tidak lagi jadi presiden,” kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Senin 10 Februari 2025.

    Megawati diketahui melakukan lawatan ke Roma, Italia dan Vatikan. Di sana, Ketua Umum PDIP itu bertemu dengan Pemimpin Gereja Katolik, Paus Fransiskus. 

    Sementara itu, Jokowi membagikan kegiatannya di Uni Emirat Arab melalui media sosial. Ia menghadiri sebuah pertemuan eksklusif yang mempertemukan mantan pemimpin dunia. 

    Meski Jokowi tak mengungkap isi pertemuan secara detail, publik menangkap sinyal bahwa ia ingin menunjukkan dirinya sebagai pemimpin global yang masih memiliki jaringan dan pengaruh.

    “Jokowi tidak mau kalah dengan Megawati yang hilir mudik sering berkunjung ke luar negeri,” sambung analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

    Adi menambahkan, dalam politik kekuasaan bukan hanya soal siapa yang menang di pemilu, tetapi juga soal bagaimana menjaga pengaruh setelah tak lagi berkuasa. 

    Baik Megawati maupun Jokowi tampaknya sadar akan hal ini. Maka dari itu keduanya terus membangun jejaring, mengukuhkan citra, dan memastikan bahwa nama mereka tetap relevan dalam percaturan politik nasional maupun internasional.

    “Ini seolah menjadi babak lanjut pertarungan Megawati dan Jokowi. Ini pertarungan eksistensi dan pengakuan politik,” tandas Adi.

  • Reshuffle jadi Cara Prabowo Rawat Kepercayaan Publik

    Reshuffle jadi Cara Prabowo Rawat Kepercayaan Publik

    JAKARTA – Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno menilai isyarat reshuffle atau perombakan kabinet merupakan peringatan Presiden Prabowo Subianto kepada para pembantunya yang dianggap tidak becus bekerja untuk kepentingan rakyat.

    Menurutnya, pernyataan Prabowo itu merupakan ancaman serius ke para menteri, apalagi disampaikan secara terbuka.

    Dia yakin, Presiden ke-8 RI itu sudah mengantongi nama-nama menteri yang akan dicopot.

    Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan, Sufmi Dasco Ahmad yang menyatakan ada menteri yang tak seirama dengan presiden.

    “Tinggal ditunggu kira-kira kapan reshuffle itu dilakukan. Saya kira itu ancaman serius dari presiden kepada para menterinya yang tidak bisa bekerja untuk rakyat,” ujar Adi, Minggu 9 Februari 2025.

    Dia melihat, ada kegelisahan presiden berdasarkan kinerja sejumlah menterinya yang dinilai kurang baik, sehingga kegaduhan akibat kebijakan lebih kuat dirasakan dibandingkan manfaat untuk rakyat.

    “Sekadar contoh, kasus kesengsaraan rakyat mendapatkan gas melon gara-gara harus berebut beli di pangkalan,” imbuhnya.

    Karena itu, perombakan kabinet menjadi keharusan sebagai konsekuensi evaluasi terhadap kinerja para menteri.

    Selain itu, perombakan juga diperlukan untuk merawat kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo Subianto, sehingga masa bulan madu pemerintahannya tidak cepat berakhir.

    “Poin inilah yang saya sebut berkejaran dengan waktu. Jika pemerintah terlambat mewujudkan harapan, atau janji yang sudah dilontarkan, maka kepercayaan akan tergerus, dan bukan kabar baik jika pemerintahan kehilangan kepercayaan,” kata Adi.

  • Setop Anggaran IKN, Prabowo Disebut tetap Anggap Jokowi Figur Penting

    Setop Anggaran IKN, Prabowo Disebut tetap Anggap Jokowi Figur Penting

    JAKARTA – Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno menepis anggapan adanya keretakan hubungan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto setelah pemerintah memblokir anggaran pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).

    Menurutnya, pemblokiran anggaran IKN tidak bisa dilihat sebagai indikasi keretakan hubungan kedua tokoh tersebut. Dia mengungkapkan, adanya koreksi terhadap kebijakan-kebijakan yang mencakup proyek strategi nasional, pengelolaan APBN, dan sektor infrastruktur, hal itu sama sekali tidak berarti bahwa Prabowo dan Jokowi mulai bermusuhan.

    “Kalau dilihat dari gestur politiknya Prabowo masih menganggap Jokowi sebagai orang penting yang diperlakukan sama seperti presiden sebelumnya,” ujarnya, Minggu 9 Februari 2025.

    Selain itu, koreksi yang terjadi merupakan bagian dari evaluasi kebijakan dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan Prabowo-Gibran, bukan merupakan cerminan dari konflik personal atau politik antara kedua tokoh. “Hubungan baik antara mereka tetap dijaga dan dirawat,” imbuhnya.

    Karena itu, dia meminta publik tidak mudah menyimpulkan bahwa revisi terhadap kebijakan-kebijakan strategis merupakan bukti adanya keretakan hubungan antara Prabowo dan Jokowi. pasalnya, dalam dunia politik, perbedaan pandangan dan pendekatan merupakan hal yang wajar dan harus dilihat dari konteks upaya mencapai efisiensi serta kemajuan bagi bangsa.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pihaknya masih belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025. Hal itu menyusul adanya efisiensi anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp81,38 triliun, dan hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, (jadi belum bisa) tanya progres,” katanya usai Raker bersama Komisi V DPR RI, Kamis, 6 Februari 2025.

  • Luhut Ungkap Bansos Era Jokowi Rp500 Triliun Hanya Separuh yang Sampai ke Tangan yang Berhak

    Luhut Ungkap Bansos Era Jokowi Rp500 Triliun Hanya Separuh yang Sampai ke Tangan yang Berhak

    GELORA.CO – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap hanya separuh dari total anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp500 triliun yang tepat sasaran. 

    Hal ini diungkap Luhut lewat akun Instagramnya yang dikutip Minggu 9 Februari 2025.

    Luhut menyebut hal ini menjadi salah satu tantangan dalam efektivitas program perlindungan sosial (perlinsos) selama lima tahun terakhir atau di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    “Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” kata Luhut.

    Ketidaktepatan sasaran tersebut, kata Luhut, disebabkan oleh beberapa hal, seperti data penerima yang ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga masyarakat yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

    Menanggapi hal ini, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno memberikan komentarnya dengan nada satir. 

    “Ya ampun, pengawasannya bagaimana selama ini ya? Bisa amsyong begini urusan bansos,” ujarnya seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Minggu 9 Februari 2025.

    Ia juga menyoroti ketimpangan perhatian pemerintah terhadap kebocoran anggaran besar dibandingkan dengan pengawasan ketat terhadap usaha kecil.

    “Ayo MUI mana fatwanya soal begini? Malah yang diuber-uber warung eceran penjualan gas 3 kg yang dituding bikin negara rugi,” tegasnya.

    Jika setengah anggaran bansos tak jelas alirannya, maka pemerintah baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menghadapi tugas berat untuk membenahi sistem perlinsos agar tidak lagi menjadi ladang kebocoran anggaran.

    “Rezim sudah ganti, yang begini mesti diungkap tuntas,” tandas Adi Prayitno.

  • Efisiensi Anggaran Prabowo Imbas Kebijakan Rezim Jokowi

    Efisiensi Anggaran Prabowo Imbas Kebijakan Rezim Jokowi

    GELORA.CO – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto gencar melakukan efisiensi anggaran. Dengan melakukan penghematan, Prabowo sepertinya ingin mengalokasikan dana yang lebih besar untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. 

    Menurut Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno ada dua faktor yang menyebabkan Prabowo terpaksa melakukan efisiensi anggaran.

    “Faktor pertama, saat ini anggaran negara tidak baik-baik saja, mungkin efek kebijakan rezim sebelumnya (Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi),” kata Adi lewat akun X miliknya, Minggu 9 Februari 2025.

    Hal ini kemudian mendorong pemerintahan Prabowo untuk melakukan pengetatan dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

    Faktor kedua, langkah efisiensi ini juga bertujuan untuk memberikan contoh kepada birokrasi yang selama ini dinilai boros, lamban, dan berbelit-belit. Dengan melakukan penghematan, diharapkan birokrasi dapat bekerja lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Kebayang kan, di kantor AC dimatiin?” seloroh Adi Prayitno.

    Langkah-langkah efisiensi ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendanai program-program unggulan Presiden Prabowo, seperti program makan bergizi gratis untuk siswa.

    Secara keseluruhan, kebijakan efisiensi anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola keuangan negara dengan lebih bijaksana, sambil tetap berupaya memenuhi janji-janji kampanye dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Namun, beberapa analis juga mengingatkan bahwa pemotongan anggaran yang terlalu drastis dapat mengganggu layanan publik dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai efisiensi mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat.

  • Prabowo Singgung "Reshuffle" Kabinet, Ancaman buat Menteri yang Tak Kerja Maksimal Nasional 8 Februari 2025

    Prabowo Singgung "Reshuffle" Kabinet, Ancaman buat Menteri yang Tak Kerja Maksimal Nasional 8 Februari 2025

    Prabowo Singgung “Reshuffle” Kabinet, Ancaman buat Menteri yang Tak Kerja Maksimal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, isu reshuffle yang disinggung Presiden Prabowo Subianto merupakan ancaman bagi menteri yang disinyalir tidak bekerja maksimal.
    Masyarakat dinilai tengah menunggu keputusan Prabowo untuk melakukan
    reshuffle
    Kabinet Merah Putih. 
    “Persisnya semacam ancaman bagi menteri. Kalau kinerja tak bagus ya diganti. Tak ada pilihan. Dan itu yang ditunggu publik, Prabowo segera lakukan reshuffle pada menteri yang tak kerja maksimal,” ujar Adi saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat (7/2/2025).
    Adi menilai, jika ada menteri yang tak bekerja maksimal, tak ada alasan bagi mereka tetap berada dalam pemerintahan.
    “Bagi Prabowo, bulan madu politik dengan pembantunya sudah berlalu setelah 100 hari kinerja, setelah itu pembuktian kinerja. Jika tak bisa kerja,
    reshuffle
    jawabannya,” imbuh Adi.
    Sikap Prabowo akhir-akhir ini juga dinilai sangat jelas. Adi menduga, menteri yang membuat kebijakan yang dianggap menyusahkan rakyat akan disingkirkan jika teledor berkepanjangan.
    “Terang benderang presiden intimidasi menteri yang membuat kebijakan yang menyusahkan rakyat. Secara eksplisit presiden sampaikan secara gamblang, kalau bandel tak perbaiki kinerja bakal disingkirkan,” lanjut dia.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengultimatum para menteri Kabinet Merah Putih untuk terus bekerja keras buat rakyat.
    Prabowo mengatakan tidak akan segan untuk menyingkirkan mereka yang tidak sejalan dengan arahannya.
    “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo pada acara Puncak Peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 NU, di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam.
    Pernyataan itu sekaligus menjawab isu
    reshuffle
    usai 100 hari masa pemerintahannya.
    Terkait pernyataan itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa ada menteri dalam Kabinet Merah Putih yang kurang seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.
    “Saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana. Tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja Astacita, dalam pemenuhan janji kampanye, tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
    “Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama,” katanya lagi.
    Dasco mengatakan, jika betul Prabowo menyinggung ada anggota kabinet yang tidak seirama, tinggal menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, dia enggan berasumsi soal
    reshuffle
    kabinet.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, Siapa Menteri yang Tersingkir?

    Prabowo Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, Siapa Menteri yang Tersingkir?

    Bisnis.com, JAKARTA – Lewat 100 hari kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran menduduki kursi kekuasaan, tetapi belum seluruhnya memberikan hasil kerja yang optimal untuk rakyat.

    Masih terdapat sejumlah nilai dengan tinta merah dari kinerja menteri Kabinet Merah Putih yang dibentuk satu hari setelah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik.

    Desakan-desakan publik terkait dengan adanya perombakan pada kabinet nampaknya mulai terdengar ke telinga Presiden Prabowo. Dia mengaku tak segan untuk melakukan reshuffle kabinet apabila terdapat pejabatnya yang bekerja atas kepentingan di luar kemaslahatan masyarakat.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa dirinya ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan benar serta bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyatnya.

    “Saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Jadi, yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat. Saya akan singkirkan. Mau lebih jelas lagi?” kata Prabowo usai menghadiri resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).

    Prabowo menegaskan tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih tidak mampu bekerja dengan baik.

    Presiden Ke-8 RI itu mengatakan bahwa sudah berkali-kali dirinya meminta agar jajarannya berani untuk mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi.

    “Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum itu.

    Lantas, siapa saja menteri dalam Kabinet Merah Putih yang berpotensi terkena reshuffle?

    Center of Economic and Law Studies (Celios) dalam risetnya yang bertajuk ‘100 Hari Dalam Angka: Catatan Evaluasi Kabinet Prabowo-Gibran’ mencatat setidaknya terdapat 5 menteri yang memiliki kinerja buruk.

    Dalam jajaran lima nama tersebut terdapat Menteri HAM Natalius Pigai pada peringkat pertama, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadahlia, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

    Dari kelima nama tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menempati peringkat paling atas sebagai menteri yang perlu di-reshuffle diikuti Menteri Koperasi Budi Arie peringkat kedua, Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto pada peringkat kelima.

    Dalam riset tersebut juga mencatat terdapat lima nama menteri atau kepala lembaga yang tidak terlihat bekerja dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Lagi-lagi nama Menteri Kehutanan menempati peringkat pertama pada kategori tersebut dan diikuti oleh Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, dan Menteri Koperasi Budi Arie.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan bahwa menteri dan wakilnya yang sudah menjabat lebih dari 100 hari dan sampai saat ini tidak bisa menunjukan performa, sudah layak di-reshuffle oleh Prabowo;

    Dia mengingatkan janji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sewaktu kampanye dulu yang ingin langsung tancap gas memakmurkan rakyat jika terpilih. 

    “Menteri dan wakilnya yang tidak bisa kerja untuk kepentingan rakyat, seharusnya itu dievaluasi dan reshuffle,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Adi menyarankan kepada Prabowo Subianto agar memecat menteri dan wakilnya yang sering membuat kegaduhan dan membuat kebijakan tidak pro terhadap rakyat.

    “Bikin kegaduhan, bikin blunder, tidak pro dengan rakyat, tidak bersih, maka ya harus ditindak dan harus diganti oleh Prabowo,” katanya.

    Adi mengatakan sebaiknya Prabowo harus merealisasikan reshuffle tersebut, sehingga para menteri dan wakilnya tidak mencoreng wajah Prabowo dan Gibran di kemudian hari

    “Saya kira ancaman politik dari Prabowo ini jangan hanya menjadi ancaman, tetapi juga harus menjadi nyata agar para menterinya bekerja serius,” ujarnya.

  • Prabowo Dinilai Perlu Reshuffle Menteri yang Tidak Bekerja Optimal

    Prabowo Dinilai Perlu Reshuffle Menteri yang Tidak Bekerja Optimal

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto harus segera mengevaluasi menteri Kabinet Merah Putih dan wakilnya yang tidak dinilai tidak bekerja optimal untuk kepentingan rakyat.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan bahwa menteri dan wakilnya yang sudah menjabat lebih dari 100 hari dan sampai saat ini tidak bisa menunjukan performa, sudah layak dievaluasi atau resuffle oleh Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka

    Dia mengingatkan janji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sewaktu kampanye dulu yang ingin langsung tancap gas memakmurkan rakyat jika terpilih. 

    “Menteri dan wakilnya yang tidak bisa kerja untuk kepentingan rakyat, seharusnya itu dievaluasi dan reshuffle,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Adi menyarankan kepada Prabowo Subianto agar memecat menteri dan wakilnya yang sering membuat kegaduhan dan membuat kebijakan tidak pro terhadap rakyat.

    “Bikin kegaduhan, bikin blunder, tidak pro dengan rakyat, tidak bersih, maka ya harus ditindak dan harus diganti oleh Prabowo,” katanya.

    Adi mengatakan sebaiknya Prabowo harus merealisasikan resuffle tersebut, sehingga para menteri dan wakilnya tidak mencoreng wajah Prabowo dan Gibran di kemudian hari

    “Saya kira ancaman politik dari Prabowo ini jangan hanya menjadi ancaman, tetapi juga harus menjadi nyata agar para menterinya bekerja serius,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku tak segan untuk melakukan perombakan (reshuffle) kabinet apabila terdapat pejabatnya yang bekerja atas kepentingan di luar kemaslahatan masyarakat.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa dirinya ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan benar serta bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyatnya. 

    Hal ini disampaikannya saat memberikan keterangan pers usai menghadiri resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).

    “Saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Jadi, yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat. Saya akan singkirkan. Mau lebih jelas lagi?” kata Prabowo sambil tertawa.

  • Banyak Persoalan, Publik Pertanyakan Peran Gibran

    Banyak Persoalan, Publik Pertanyakan Peran Gibran

    GELORA.CO -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik di tengah berbagai polemik yang terjadi belakangan ini, mulai dari kemunculan pagar laut di Tangerang hingga kelangkaan tabung gas 3 kg. 

    Menurut pengamat politik Adi Prayitno, salah satu alasan yang membuat publik, terutama Warganet, menanti respons Gibran adalah program Lapor Mas Wapres yang sebelumnya diperkenalkan sebagai inovasi dalam mendeteksi dan menangani berbagai persoalan nasional. 

    Program ini digadang-gadang sebagai pendekatan jemput bola yang dapat merespons berbagai keluhan masyarakat. Namun, saat beragam permasalahan itu muncul, publik merasa program ini belum terlihat nyata dalam memberikan solusi.

    “Jadi wajar bila program Lapor Mas Wapres itu ditagih ketika ada kekisruhan,” kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Kamis 6 Februari 2025.

    Selain itu, dalam kampanye Pilpres 2024, Gibran mendapat banyak dukungan dan dikenal dengan citra pemimpin muda yang cepat tanggap dan penuh inovasi. 

    Bahkan, ada slogan yang menyebutnya sebagai “suhu bukan cupu,” menegaskan bahwa ia dianggap memiliki kapasitas untuk menghadapi berbagai tantangan.

    “Kini, dengan berbagai persoalan yang terjadi, pertanyaan besar muncul: di mana peran Wakil Presiden Gibran?” tanya analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

    Publik menunggu langkah konkret dari orang nomor dua di Indonesia ini dalam menghadapi berbagai polemik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

    Respons atas berbagai tantangan ini akan menjadi ujian bagi kepemimpinan Gibran dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden RI