Xcloud.id

Tag: Adi Prayitno

  • Prabowo Reshuffle Kabinet, Pengamat: Ini yang Ditunggu Publik!

    Prabowo Reshuffle Kabinet, Pengamat: Ini yang Ditunggu Publik!

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi masyarakat karena berani melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih setelah 100 hari masa pemerintahannya.

    Pakar Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subiantosudah tepat.

    Jika ada menteri atau kepala lembaga yang tidak bisa kerja tancap gas mengikuti ritme kerja Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, maka pejabat tersebut harus dipecat.

    “Sudah pas perombakan [reshuffle kabinet] itu. Inilah yang ditunggu-tunggu publik, karena kabinet kan sudah 4 bulan,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Rabu (19/2).

    Dia menilai bahwa kedepannya jika ada menteri yang tidak mampu bekerja maksimal memberikan dampak positif ke masyarakat lagi, maka disarankan untuk segera dicopot dari jabatan

    “Karenanya kalau ada pembantu presiden yang tak perform, kinerjanya amburadul, kontroversial kebijakannya harus diganti,” katanya.

    Dia juga mengatakan bahwa perombakan menteri kali ini merupakan pengingat para pejabat agar tidak main-main saat bekerja untuk rakyat.

    “Reshuffle ini jadi momen penting di masa mendatang menteri-menteri yang lain tak beres kerjanya harus diganti,” ujarnya.

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Dikti Saintek), Rabu (19/2/2025). Brian menggantikan Satryo Soemantri Brodjenegoro.

    Selain itu, Prabowo juga melantik pejabat di lembaga tinggi negara, yaitu Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) , Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

  • TRAGEDI Mengerikan Pasuti Gara-gara Uang Rp 5.000, Sosok Ini Bak Seperti ‘Kerasukan’ Berani Menikam

    TRAGEDI Mengerikan Pasuti Gara-gara Uang Rp 5.000, Sosok Ini Bak Seperti ‘Kerasukan’ Berani Menikam

    TRIBUNJAKARTA.COM – Seorang istri bernama Nirpan Dulambuti (40) harus meregang nyawa gara-gara permasalahan sepele tak memberikan uang kepada sang suami bernama Ronald Entengo alias Onal.

    Onal bertindak bak kerasukan dengan tega menghabisi nyawa sang istri lantaran tak diberikan uang Rp.5.000.

    Permintaan uang dari Onal tersebut kepada sang istri untuk digunakan membeli rokok.

    Namun sang istri Nirpan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut dan langsung kena akibatnya dari sang suami.

    Onal seperti kerasukan bertindak kriminal dengan menikam sang istri menggunakan pisau dapur.

    Peristiwa nahas tersebut terjadi di kediaman keduanya di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Senin (17/2/2025).

    Kejadian berlangsung pada pukul 10.00 WITA di rumah pasangan tersebut yang terletak di Dusun 2, Desa Patoameme.

    Kasat Reskrim Polres Boalemo, IPTU Saifful, menjelaskan ketegangan antara keduanya meningkat setelah Onal menampar Nirpan.

    KLIK SELENGKAPNYA: Wamenaker Immanuel Ebenezer Merespon Seruan Tagar Kabur Aja Dulu. Pengamat Politik Adi Prayitno Minta Mereka Jangan Dicap Anti Nasionalis.

    Permasalahan ini dilandasi dari permintaan Onal yang tak bisa diwujudkan oleh Nirpan.

    Onal meminta uang sebesar Rp 5.000 untuk dipakai membeli rokok.

    “Onal meminta uang Rp 5.000 untuk membeli rokok tetapi tidak ada,” ujar IPTU Saifful dikutip dari TribunGorontalo.com, Selasa (18/2/2025).

    “Lalu Onal langsung menampar Nirpan yang berujung pada adu mulut,” tambahnya.

    ilustrasi pembunuhan. (TribunJakarta)

    Sikap Onal tak mengenal ampun dan bak kerasukan kepada sang istri.

    Ia berani mengambil pisau dari dapur untuk digunakan menikam Nirpan.

    Akibat luka tusukan tersebut, Nirpan jatuh ke lantai dan tidak mampu bergerak.

    Saksi mata segera melarikan Nirpan yang terluka ke Rumah Sakit Tani dan Nelayan di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta.

    Sayangnya, meski mendapatkan perawatan intensif, Nirpan menghembuskan napas terakhirnya sekira pukul 21.00 WITA pada hari yang sama.

    Setelah kejadian, Onal melarikan diri ke rumah orang tuanya di Desa Hungayonaa dan memberitahukan ayahnya tentang insiden tersebut.

    “Dia memberi tahu kepada ayahnya bahwa dia telah menikam istrinya,” jelas Kasat Reskrim.

    Polisi segera melakukan penyelidikan dan menemukan Nirpan sebelumnya pernah menjadi korban kekerasan fisik oleh suaminya.

    Pada Jumat (14/2/2025), Nirpan sempat mengunjungi rumah kakak iparnya dan menangis menceritakan kekerasan yang dialaminya selama ini.

    Saat ini, Polres Boalemo sedang memeriksa Onal dan beberapa saksi yang ada di tempat kejadian.

    “Masih diperiksa semuanya dari saksi-saksi yang terdapat di tempat kejadian tersebut,” pungkas IPTU Saifful.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Prabowo Ingin Kunci Parpol Tak Bermanuver

    Prabowo Ingin Kunci Parpol Tak Bermanuver

    GELORA.CO -Wacana pembentukan koalisi permanen yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto menarik perhatian publik. 

    Prabowo seolah ingin memastikan partai pendukungnya di Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk tetap solid dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. 

    Ajakan ini semakin menarik perhatian karena kini beberapa partai di luar KIM, termasuk PKS, Nasdem, dan PKB, juga telah bergabung dalam barisan pemerintah, membentuk apa yang disebut sebagai “KIM Plus”.

    Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai ajakan  Prabowo membentuk koalisi permanen untuk memperkuat stabilitas nasional dalam jangka panjang.

    “Prabowo Subianto ingin menstabilkan partai-partai politik pendukungnya itu agar tidak bermanuver,” kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Senin 17 Februari 2025.

    Dengan solidnya dukungan, pemerintahan Prabowo nantinya dapat lebih leluasa menjalankan berbagai program strategis, seperti makan bergizi gratis, kesehatan gratis, serta program pembangunan perumahan rakyat.

    “Kalau koalisi ini permanen, maka kebijakan pemerintah bisa berjalan lancar,” sambungnya.

    Namun, wacana ini juga menuai pro dan kontra. Beberapa pihak menilai bahwa koalisi permanen bisa mengurangi dinamika politik dan fungsi check and balance dalam pemerintahan. 

     Jika koalisi permanen benar-benar terwujud, lanskap politik Indonesia dalam lima tahun ke depan bisa mengalami perubahan besar

  • Teriakan “Adili Jokowi” Jadi Riak Kecil di Panggung Politik

    Teriakan “Adili Jokowi” Jadi Riak Kecil di Panggung Politik

    GELORA.CO -Gerakan “Adili Jokowi” yang muncul di berbagai daerah mustahil kejadian dikarenakan Presiden Prabowo Subianto tidak terlihat ingin pisah dengan Presiden ke-7 RI tersebut.

    Bahkan puncak ulang tahun Partai Gerindra yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 15 Februari 2025 seolah menjadi panggung bagi ayahanda dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.

    Di tengah pidato Presiden Prabowo Subianto, seluruh kader Partai Gerindra berdiri dan menyanyikan “terima kasih Pak Jokowi”. Menurut Prabowo, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini tidak lepas dari dukungan Jokowi.

    Menanggapi kedekatan ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyebut bahwa harapan sebagian pihak untuk melihat Prabowo dan Jokowi berseberangan akan sulit terjadi.

    “Prabowo dan Jokowi makin mesra. Yang ingin keduanya pisah, pada patah hati ya,” ujar Adi lewat akun X miliknya, Minggu 16 Februari 2025.

    Namun, analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga mengingatkan bahwa dalam politik, tidak ada yang abadi. 

    “Sabar aja, tak ada pesta yang tak berakhir. Entah itu kapan,” tambahnya.

    Dengan solidnya hubungan Prabowo dan Jokowi, wacana “Adili Jokowi” tampaknya hanya akan menjadi riak kecil di tengah panggung politik yang masih dikuasai keduanya

  • SBY Bilang Tak Boleh Ada Matahari Kembar ke Presiden Prabowo, Adi Prayitno: Siapa Tuh?

    SBY Bilang Tak Boleh Ada Matahari Kembar ke Presiden Prabowo, Adi Prayitno: Siapa Tuh?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menyoroti pesan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Prabowo Subianto.

    Ada satu pesan sekaligus prinsip yang disampaikan oleh SBY ke Presiden Prabowo yang menjabat saat ini.

    SBY menegaskan, pada prinsipnya, dirinya menghormati posisi Prabowo sebagai presiden dan sebaliknya.

    Namun pada intinya, SBY menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan di Indonesia.

    “Saya menghormati beliau, dan beliau hormati saya, dan falsafah saya, di Indonesia hanya ada satu matahari, pak prabowo tak boleh ada matahari kembar,” tegas SBY dalam pesannya itu.

    Pesan inilah yang kemudian disorot oleh Adi Prayitno dicuitan akun media sosial X pribadinya.

    Ia mempertanyakan terkait siapa yang dimaksud dengan matahari kembar dalam pesan SBY itu.

    “Wah..siapakah itu yang mau jadi matahari kembar ya Pak?,” tulisnya dikutip Kamis (13/2/2025).

    “Kita-kita yang awam politik begini gelap gulita ndak tau apa-apa soal politik tingkat tinggi begitu,” ujarnya.

    Dari pesan tersebut, banyak yang menghubungkan matahari kembar yang dimaksud mengarah ke mantan Presiden sebelumnya, Jokowi Widodo.

    Jokowi disebut-sebut masih memberikan andil di Pemerintah Presiden Prabowo Subianto saat ini.

    Adi Prayitno pun kembali menyindir terkait hal ini, dengan menyebut Presiden yang terpilih adalah satu-satunya matahari.

    “Bukannya dalam sistem presidensil itu, presiden terpilih adalah satu-satunya matahari republik ya :),” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Kelompok Ini Ingin Prabowo-Jokowi Pisah

    Kelompok Ini Ingin Prabowo-Jokowi Pisah

    GELORA.CO – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut ada pihak mencoba memisahkannya dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dikomentari pengamat politik Adi Prayitno.

    Menurutnya, secara eksplisit tidak ada satu pun partai politik atau tokoh yang secara terbuka menyatakan keinginan agar Prabowo berjarak dari Jokowi. 

    Namun, secara spekulatif, isu ini kerap dimunculkan di ruang publik, terutama oleh pendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. 

    “Kelompok ini tampak aktif di media sosial, mengamplifikasi narasi bahwa Prabowo harus berdiri sebagai presiden yang independen,” kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Kamis 13 Februari 2025.

    Pendukung Anies dan Ganjar berharap Prabowo mampu menunjukkan jati dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia yang menerima mandat langsung dari rakyat. 

    Orkestrasi politik dan kebijakan yang dibuat diharapkan benar-benar mencerminkan kepemimpinannya sendiri, bukan sekadar melanjutkan pengaruh dari pemerintahan sebelumnya.

    Dalam perdebatan 100 hari kepemimpinan Prabowo, pertanyaan soal apakah ia masih berada dalam bayang-bayang Jokowi menjadi salah satu sorotan utama. Seorang presiden tidak boleh terlihat tunduk pada mantan pemimpin.

    “Karenanya tidak mengherankan kalau kemudian tuduhan-tuduhan, siapa kira-kira pihak yang punya keinginan memisahkan Prabowo dengan Jokowi adalah para pendukung pendukung Anies dan pendukung Ganjar,  mereka yang kalah dalam Pilpres,” pungkas Adi.

  • Siapa Raja Kecil yang Disebut Prabowo Lawan Efisiensi Anggaran? Pengamat: Mereka Sering Ugal-ugalan

    Siapa Raja Kecil yang Disebut Prabowo Lawan Efisiensi Anggaran? Pengamat: Mereka Sering Ugal-ugalan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden Prabowo Subianto menyebut adanya pihak yang disebut Raja Kecil melawan kebijakan efisiensi anggaran Kementerian dan Lembaga.

    Prabowo menyinggung Raja Kecil saat berpidato pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

    Pernyataan Presiden Prabowo Subianto itu menjadi sorotan publik.

    Lantas siapa yang dimaksud Presiden Prabowo Subianto mengenai Raja Kecil?

    “Ya saya kira memang kalau mau jujur kalau kita mau menebak ya sebenarnya raja kecil itu mungkin mengacu pada birokrasi-birokrasi yang memang selama ini itu cukup boros anggaran,” kata pengamat politik Adi Prayitno dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube CNN Indonesia, Rabu (12/2/2025).

    “Mereka itu sering ugal-ugalan kemudian kinerjanya itu tidak bisa diukur dan kemudian yang paling penting selalu berbelit-belit,” sambung Adi.

    Direktur Eksekutif Parameter Indonesia itu mengungkapkan masyarakat kerap mengeluhkan pelayanan birokrasi yang tidak sesuai dengan anggaran.

    Oleh karena itu, kata Adi, birokrasi tersebut terganggu saat Presiden Prabowo melakukan efisiensi atau pemangkasan anggaran. 

    “Mereka yang kemudian selama ini berada di birokrasi yang menurut saya secara prinsip sangat terganggu,” kata Adi.

    Adi lalu menyinggung istilah kerajaan birokrasi yang dipelajari dalam ilmu administrasi publik. Dimana kerajaan birokrasi yakni legal formal diakui secara hukum oleh negara. 

    Terpenting, kata Adi, kerajaan birokrasi memiliki kekuatan politik tersendiri yang tidak terkait siapapun presiden atau pejabat yang ada di sekitarnya.

    “Oleh karena itu wajar kalau kemudian ketika Prabowo Subianto mengatakan ketika ada efisiensi terkait dengan anggaran di semua kementerian itu yang merasa terganggu adalah mereka yang raja-raja kecil,” ujar Adi.

    “Saya menduga raja kecil itu adalah birokrasi yang selama ini menikmati fasilitas berlimpah dan kemewahan yang tidak sesuai dengan harapan kinerja-kinerjanya,” katanya.

    “Oleh karena itu bagi saya ini adalah satu momentum politik sebenarnya ketika Prabowo sudah jadi presiden empat bulan sudah tak ada lagi cerita raja-raja kecil ini yang harus tunduk kepada perintah presiden dan wajib hukumnya mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah khususnya dalam melakukan efisiensi anggaran-anggaran itu,” sambung Adi.

  • Megawati-Jokowi Adu Gengsi di Panggung Internasional

    Megawati-Jokowi Adu Gengsi di Panggung Internasional

    GELORA.CO -Awal Februari 2025 seolah menjadi ajang unjuk eksistensi dua tokoh politik besar Indonesia, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. 

    Pengamat politik Adi Prayitno menilai, meski Megawati dan Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden, namun keduanya seakan berlomba menunjukkan pengaruh mereka di kancah internasional.

    “Setelah pecah kongsi antara Jokowi dan PDIP, setelah perang terbuka antara Megawati dan Joko Widodo, tentu saling menunjukkan siapa yang paling eksis setelah tidak lagi jadi presiden,” kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Senin 10 Februari 2025.

    Megawati diketahui melakukan lawatan ke Roma, Italia dan Vatikan. Di sana, Ketua Umum PDIP itu bertemu dengan Pemimpin Gereja Katolik, Paus Fransiskus. 

    Sementara itu, Jokowi membagikan kegiatannya di Uni Emirat Arab melalui media sosial. Ia menghadiri sebuah pertemuan eksklusif yang mempertemukan mantan pemimpin dunia. 

    Meski Jokowi tak mengungkap isi pertemuan secara detail, publik menangkap sinyal bahwa ia ingin menunjukkan dirinya sebagai pemimpin global yang masih memiliki jaringan dan pengaruh.

    “Jokowi tidak mau kalah dengan Megawati yang hilir mudik sering berkunjung ke luar negeri,” sambung analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

    Adi menambahkan, dalam politik kekuasaan bukan hanya soal siapa yang menang di pemilu, tetapi juga soal bagaimana menjaga pengaruh setelah tak lagi berkuasa. 

    Baik Megawati maupun Jokowi tampaknya sadar akan hal ini. Maka dari itu keduanya terus membangun jejaring, mengukuhkan citra, dan memastikan bahwa nama mereka tetap relevan dalam percaturan politik nasional maupun internasional.

    “Ini seolah menjadi babak lanjut pertarungan Megawati dan Jokowi. Ini pertarungan eksistensi dan pengakuan politik,” tandas Adi.

  • Reshuffle jadi Cara Prabowo Rawat Kepercayaan Publik

    Reshuffle jadi Cara Prabowo Rawat Kepercayaan Publik

    JAKARTA – Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno menilai isyarat reshuffle atau perombakan kabinet merupakan peringatan Presiden Prabowo Subianto kepada para pembantunya yang dianggap tidak becus bekerja untuk kepentingan rakyat.

    Menurutnya, pernyataan Prabowo itu merupakan ancaman serius ke para menteri, apalagi disampaikan secara terbuka.

    Dia yakin, Presiden ke-8 RI itu sudah mengantongi nama-nama menteri yang akan dicopot.

    Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan, Sufmi Dasco Ahmad yang menyatakan ada menteri yang tak seirama dengan presiden.

    “Tinggal ditunggu kira-kira kapan reshuffle itu dilakukan. Saya kira itu ancaman serius dari presiden kepada para menterinya yang tidak bisa bekerja untuk rakyat,” ujar Adi, Minggu 9 Februari 2025.

    Dia melihat, ada kegelisahan presiden berdasarkan kinerja sejumlah menterinya yang dinilai kurang baik, sehingga kegaduhan akibat kebijakan lebih kuat dirasakan dibandingkan manfaat untuk rakyat.

    “Sekadar contoh, kasus kesengsaraan rakyat mendapatkan gas melon gara-gara harus berebut beli di pangkalan,” imbuhnya.

    Karena itu, perombakan kabinet menjadi keharusan sebagai konsekuensi evaluasi terhadap kinerja para menteri.

    Selain itu, perombakan juga diperlukan untuk merawat kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo Subianto, sehingga masa bulan madu pemerintahannya tidak cepat berakhir.

    “Poin inilah yang saya sebut berkejaran dengan waktu. Jika pemerintah terlambat mewujudkan harapan, atau janji yang sudah dilontarkan, maka kepercayaan akan tergerus, dan bukan kabar baik jika pemerintahan kehilangan kepercayaan,” kata Adi.

  • Setop Anggaran IKN, Prabowo Disebut tetap Anggap Jokowi Figur Penting

    Setop Anggaran IKN, Prabowo Disebut tetap Anggap Jokowi Figur Penting

    JAKARTA – Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno menepis anggapan adanya keretakan hubungan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto setelah pemerintah memblokir anggaran pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).

    Menurutnya, pemblokiran anggaran IKN tidak bisa dilihat sebagai indikasi keretakan hubungan kedua tokoh tersebut. Dia mengungkapkan, adanya koreksi terhadap kebijakan-kebijakan yang mencakup proyek strategi nasional, pengelolaan APBN, dan sektor infrastruktur, hal itu sama sekali tidak berarti bahwa Prabowo dan Jokowi mulai bermusuhan.

    “Kalau dilihat dari gestur politiknya Prabowo masih menganggap Jokowi sebagai orang penting yang diperlakukan sama seperti presiden sebelumnya,” ujarnya, Minggu 9 Februari 2025.

    Selain itu, koreksi yang terjadi merupakan bagian dari evaluasi kebijakan dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan Prabowo-Gibran, bukan merupakan cerminan dari konflik personal atau politik antara kedua tokoh. “Hubungan baik antara mereka tetap dijaga dan dirawat,” imbuhnya.

    Karena itu, dia meminta publik tidak mudah menyimpulkan bahwa revisi terhadap kebijakan-kebijakan strategis merupakan bukti adanya keretakan hubungan antara Prabowo dan Jokowi. pasalnya, dalam dunia politik, perbedaan pandangan dan pendekatan merupakan hal yang wajar dan harus dilihat dari konteks upaya mencapai efisiensi serta kemajuan bagi bangsa.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pihaknya masih belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025. Hal itu menyusul adanya efisiensi anggaran Kementerian PU yang mencapai Rp81,38 triliun, dan hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kan tadi saya bilang, anggaran kita diblokir semua, (jadi belum bisa) tanya progres,” katanya usai Raker bersama Komisi V DPR RI, Kamis, 6 Februari 2025.