Xcloud.id

Tag: Adi Prayitno

  • Pengamat Blak-blakan Ungkap Makna Pertemuan Jokowi dan Hashim Djojohadikusumo

    Pengamat Blak-blakan Ungkap Makna Pertemuan Jokowi dan Hashim Djojohadikusumo

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno memandang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki hubungan yang cukup dekat dan sangat spesial dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Terlebih, katanya, ada pertemuan antara Jokowi dengan adik Presiden Prabowo Subianto sekaligus Utusan Khusus untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo yang baru saja bergulir di Solo kemarin, Jumat (7/3/2025).

    “Apapun judulnya Hashim ini kan dianggap mewakili kubu pemerintah. Orang tahu Pak Hashim adalah adiknya Pak Prabowo Subianto. Saya kira publik sudah tahu bagaimana hubungan dekat antara Prabowo dan Jokowi itu memang tak bisa dipisahkan satu sama yang lain,” ungkapnya kepada Bisnis, Minggu (9/3/2025).

    Menurutnya, pertemuan tersebut kemungkinan membicarakan banyak hal mulai dari agenda-agenda politik hingga agenda-agenda ekonomi, yang bisa menjadi input bagi pemerintahan Prabowo saat ini. 

    Supaya, lanjutnya, Prabowo bisa memutuskan kebijakan ekonomi dan politik yang tujuannya adalah membuat kehidupan bangsa dan negara semakin makmur dan sejahtera. 

    Sebab itu, dia memandang wajar bilamana publik berkesimpulan pertemuan Hashim dan Jokowi adalah pertemuan politik. Hashim mewakili Prabowo atau pemerintah, sedangan Jokowi mewakili mantan presiden. Inilah yang membuat publik akan selalu mengatakan pemerintah kali ini tak bisa lepas dari Jokowi.

    “Pada saat yang bersamaan tak ada pertemuan dengan mantan-mantan presiden yang lain, tak ada pertemuan dengan SBY, apalagi pertemuan dengan Mega, Gelap Gulita dengan Mega. Artinya apa? Di pemerintahan kali ini sangat kelihatan sekali bahwa Jokowi itu sangat istimewa ya. Itu enggak bisa dibantah,” jelas Adi.

    Dia melanjutkan hal ini pun terbukti dari banyaknya instrumen-instrumen yang mewakili pemerintah suka berkomunikasi dan bertemu dengan Jokowi. Selain Hashim, ada Menteri Kehutanan Raja Juli yang melakukan panggilan video call dan juga Menteri Koperasi Budi Arie.

    Tak sampai di situ, imbuhnya, bahkan dalam acara Gerindra pun Prabowo acap kali memuji Jokowi setinggi langit hingga menyerukan ‘Hidup Jokowi’.

    “Ini kan menegaskan bahwa pemerintahan kali ini menempatkan Jokowi dalam posisi yang sangat istimewa dibandingkan dengan mantan-mantan presiden yang lainnya,” pungkas Adi.

  • Pengamat Nilai Jokowi Punya Mesin Politik untuk Dirikan Partai Super Tbk

    Pengamat Nilai Jokowi Punya Mesin Politik untuk Dirikan Partai Super Tbk

    Pengamat Nilai Jokowi Punya Mesin Politik untuk Dirikan Partai Super Tbk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI)
    Adi Prayitno
    menilai Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    (
    Jokowi
    ) memiliki mesin politik yang cukup untuk mendirikan
    Partai Super Tbk
    .
    Hal ini menanggapi rencana dibentuknya Partai Super Tbk yang disebut-sebut oleh Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo)
    Budi Arie Setiadi
    usai bertemu dengan Jokowi, beberapa waktu lalu.
    “Artinya apa? Partai Super Tbk ini dibaca soal kemungkinan Jokowi akan mendirikan partai politik baru. Karena harus diakui Jokowi itu sebenarnya punya segala-galanya untuk mendirikan partai politik baru,” kata Adi kepada Kompas.com, Sabtu (8/3/2025).
    Adi menuturkan, mesin politik itu didapat Jokowi dari sejumlah pengalamannya memimpin Indonesia.
    Bagaimanapun, Jokowi merupakan Wali Kota Solo, kemudian menduduki jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
    Tak cukup sampai situ, ia bahkan menjadi Presiden selama dua periode.
    Menurut Adi, pengalaman atau karier politiknya pun tidak pernah kalah.
    “Punya jejaring relawan, tim sukses, dan kaki-kaki di bawah yang cukup kuat. Itu kan yang dibaca di permukaan, ya tinggal kalau serius misalnya Jokowi ingin mendirikan partai politik tinggal dideklarasikan,” ucap Adi.
    Di sisi lain, Adi tidak memungkiri pembentukan Partai Super Tbk hanya sebatas wacana.
    Menurut Adi, wacana itu mungkin disampaikan untuk mengkritik kondisi partai-partai politik di Indonesia.
    Salah satu yang bisa dikritik adalah banyaknya ketua umum yang dipilih secara aklamasi, sehingga tidak ada perubahan selama bertahun-tahun.
    Diketahui banyak partai politik yang menempatkan orang tertentu di kursi ketua umum dalam waktu yang lama.
    Sebut saja Megawati Soekarnoputri di kursi Ketum PDI-P, Prabowo Subianto di kursi Ketum Gerindra, hingga Muhaimin Iskandar di kursi Ketum PKB sejak sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
    “Seakan-akan tidak ada orang lagi. Partai-partai yang sudah saya sebutkan tadi misalnya, ketua umumnya cukup lama. Kan regenerasinya seakan-akan tidak pernah berjalan,” tutur Adi.
    Atau bisa saja, lanjutnya, kritik disampaikan untuk praktik keputusan politik yang kebanyakan dikuasai oleh orang tertentu di level tinggi, alias bukan kader secara keseluruhan.
    Biasanya, keputusan politik hanya berkelindan di kursi ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara partai, maupun elite-elite lainnya.
    “Ketua umum partai gitu ya, sekjen partai, bendahara partai. Mungkin saja niatnya hanya untuk mengkritik itu, wacana-wacana hanya sebatas wacana untuk mengkritik bagaimana praktik partai selama ini memang hanya dipenuhi oleh elite tertentu,” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, Budi Arie awalnya mengungkapkan, pertemuannya dengan Jokowi membahas banyak persoalan.
    Budi Arie menyinggung rencana pembentukan partai baru, dengan nama Partai Super Tbk.
    Namun, Budi Arie tidak memerinci apakah isu ini sempat dibahas. Dia mengaku tidak ingin memberikan informasi lebih detail.
    “Partai Super Tbk, ya sudah terjemahin saja. Partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” ujar Budi Arie.
    “Tunggu saja, kita tunggu. Tunggu saja kamu mau tahu saja, kepo. Segitu dulu, jangan banyak-banyak,” katanya lagi.
    Beberapa pekan kemudian, Jokowi mengungkapkan bahwa gagasannya mengenai Partai Super Tbk telah diakomodasi oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    “Dan ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodasi oleh PSI,” ujar Jokowi, Kamis (6/3/2025).
    Menurut dia, konsep Partai Super Tbk memiliki kemiripan dengan sistem yang kini diterapkan oleh PSI, meskipun telah mengalami sedikit modifikasi.
    “Yang kurang lebih menurut saya, konsepnya hampir-hampir mirip, tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI. Partai yang terbuka, super terbuka,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wali Kota Bekasi Dikritik karena Menginap di Hotel Saat Banjir, Pengamat: Pejabat Harus Sensitif Megapolitan 6 Maret 2025

    Wali Kota Bekasi Dikritik karena Menginap di Hotel Saat Banjir, Pengamat: Pejabat Harus Sensitif Megapolitan 6 Maret 2025

    Wali Kota Bekasi Dikritik karena Menginap di Hotel Saat Banjir, Pengamat: Pejabat Harus Sensitif
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Keputusan
    Wali Kota Bekasi

    Tri Adhianto
    yang menginap di hotel saat wilayahnya dilanda banjir menuai kritik.
    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, pejabat publik harus lebih sensitif terhadap perilaku mereka di media sosial.
    “Pejabat publik plus keluarga besarnya mesti sensitif dengan perilaku di media sosial,” ujar Adi saat dihubungi
    Kompas.com,
    Rabu (5/3/2025).
    Meskipun menginap di hotel untuk memudahkan koordinasi merupakan urusan pribadi, ucap Adi, hal tersebut tidak perlu dipublikasikan di media sosial.
    Adi menyatakan, video yang menunjukkan istri Tri Adhianto berada di hotel diunggah pada momen yang tidak tepat, terutama saat banyak titik di Kota Bekasi mengalami banjir parah.
    “Jangan semua hal di-
    upload
    karena di sinilah pentingnya memahami secara komprehensif berperilaku di media sosial,” tegasnya.
    Sebelumnya, video yang diunggah oleh akun TikTok @rakyatbekasi.com menunjukkan Tri beserta istri dan keluarganya sedang berada di sebuah hotel karena rumahnya kebanjiran.
    Tri Adhianto mengklarifikasi bahwa ia dan istrinya, Wiwiek Hargono, menginap di hotel berbintang di Bekasi pada Selasa (4/3/2025) hanya untuk tidur.
    “Hotel cuma sementara, buat tidur doang,” kata Tri saat diwawancara di Kantor BNPB Pondok Gede, Bekasi, Rabu (5/3/2025).
    Ia menjelaskan, keputusan untuk menginap di hotel diambil agar tidak terjebak banjir dan bisa meninjau lokasi banjir keesokan harinya.
    “Kalau saya kan melihatnya dari sisi waktu itu ingin berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Kalau saya di dalam rumah kena banjir, enggak bisa keluar,” ungkapnya.
    Tri juga menegaskan bahwa ia tidak lama menginap di hotel. Pada Rabu (5/3/2025) dini hari, ia dan istrinya sudah mulai bekerja untuk menangani banjir di Kota Bekasi.
    “Istri saya saja jam 04.00 WIB sudah bantu-bantu masak buat makanan korban banjir. Jadi, saya enggak
    stay
    selamanya di hotel,” tuturnya.
    “Lalu, saya dan istri jam 06.00 WIB sudah meninggalkan hotel,” tambah politikus PDI Perjuangan itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Adi Prayitno Sindir Mega Korupsi Pertamina: yang Beli Rakyat, tapi yang Rugi Negara

    Adi Prayitno Sindir Mega Korupsi Pertamina: yang Beli Rakyat, tapi yang Rugi Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengamat politik Adi Prayitno ikut menyoroti polemik terkait dugaan pengoplosan BBM oleh oknum di Pertamina.

    Melalui akun Instagram pribadinya @adiprayitno.official, ia mengunggah sebuah meme bernada sindiran yang ramai dibahas di media sosial.

    Dalam unggahannya, Adi menampilkan tiga poin utama yang menggambarkan ironi situasi tersebut.

    “Yang Oplos Pertamina. Yang Beli Rakyat. Tapi yang Rugi Negara,” tertulis pada unggahannya (5/3/2025).

    Adi merespons berbagai perbincangan publik soal dugaan penyimpangan dalam distribusi BBM di Indonesia.

    “Awak termasuk penikmat yang lucu-lucu di medsos, model logika begini. Meme begini bawa rileks,” imbuhnya.

    Meski demikian, Adi menegaskan bahwa postingannya hanya sebatas hiburan.

    “Buat hore-hore aja. Tak perlu bawa ke hati,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patra Niaga, yang menyebabkan negara merugi hingga Rp193,7 triliun.

    Sejauh ini, sembilan tersangka telah ditetapkan, termasuk dua nama terbaru, yaitu Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, serta Edward Corne (EC) yang menjabat sebagai VP Trading Operations.

    Keduanya diduga melakukan kejahatan bersama tujuh tersangka lain yang telah lebih dulu ditetapkan Kejagung.

    Modus yang digunakan adalah pengoplosan minyak mentah RON 92 alias Pertamax dengan minyak berkualitas lebih rendah, yang terjadi dalam lingkup PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018-2023.

  • Adi Prayitno Sindir Mega Korupsi Pertamina: yang Beli Rakyat, tapi yang Rugi Negara

    Adi Prayitno: Korupsi Tak Kunjung Hilang, Padahal Berkali-kali Ganti Rezim

    Kelima tersangka terdiri dari dua pejabat LPEI serta tiga lainnya diketahui terafiliasi dengan PT Petro Energy.

    Dari pihak LPEI, tersangka pertama berinisial DW yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana, serta AS yang juga memiliki jabatan serupa.

    Sementara itu, dari PT Petro Energy, tersangka masing-masing berinisial JM selaku pemilik perusahaan, NN sebagai Direktur Utama, dan SMD yang menjabat sebagai Direktur Keuangan.

    Budi mengungkapkan bahwa kasus ini bermula dari pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur, salah satunya adalah PT Petro Energy.

    Dalam kasus ini, dugaan kerugian negara akibat fasilitas kredit yang diberikan kepada PT Petro Energy mencapai 60 juta dolar AS.

    Tak hanya itu, Budi juga menjelaskan bahwa jika mengacu pada keseluruhan kredit bermasalah yang disalurkan ke 11 debitur, potensi kerugian negara bisa mencapai angka fantastis, yakni Rp11,7 triliun.

    “Adapun total kredit yang diberikan, dan juga potensi kerugian keuangan negara akibat pemberian kredit tersebut adalah kurang lebih Rp11,7 triliun,” tegasnya.

    Sementara itu, di sisi lain Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patra Niaga, yang menyebabkan negara merugi hingga Rp193,7 triliun.

    Sejauh ini, sembilan tersangka telah ditetapkan, termasuk dua nama terbaru, yaitu Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, serta Edward Corne (EC) yang menjabat sebagai VP Trading Operations.

    Keduanya diduga melakukan kejahatan bersama tujuh tersangka lain yang telah lebih dulu ditetapkan Kejagung.

  • Peta Politik Pilpres 2029 setelah Gerakan Rakyat Dideklarasikan

    Peta Politik Pilpres 2029 setelah Gerakan Rakyat Dideklarasikan

    loading…

    Setelah Gerakan Rakyat dideklarasikan, peta politik menuju Pilpres 2029 mulai tergambarkan. Sosok seperti Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, dan Anies Baswedan punya peluang bertarung di Pilpres 2029.

    JAKARTA – Setelah Gerakan Rakyat dideklarasikan di hadapan Capres 2024 Anies Rasyid Baswedan , peta politik menuju Pilpres 2029 tampaknya mulai tergambarkan. Sosok seperti Prabowo Subianto , Gibran Rakabuming Raka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, dan Anies Baswedan punya peluang bertarung di Pilpres 2029.

    “Peta politik menuju 2029 rasa-rasanya sudah mulai tergambarkan. Prabowo Subianto sudah diusung oleh Gerindra. Kemudian Prabowo Subianto menyebut AHY itu akan menjadi the next president seperti SBY,” kata pengamat politik Adi Prayitno, dikutip dari YouTube Adi Prayitno Official, Sabtu (1/3/2025).

    Adi juga menyebut nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang layak diperhitungkan dalam kompetisi politik di masa mendatang. “Juga ada Puan Maharani, ketua DPR dan trah politik Megawati, bukan tidak mungkin juga akan maju melalui PDIP,” ujarnya.

    Sementara, kata Adi, Anies Baswedan yang sampai saat ini tidak punya partai politik, konon menurut pengikutnya, masih memiliki magnet, pesona, dan daya jual. “Karenanya, Gerakan Rakyat yang merupakan akumulasi dari konsolidasi para pendukung Anies, menjadi momen sebenarnya bagi Anies untuk mulai melakukan kerja-kerja politiknya, menyusun batu bata kekuatan pertarungan pilpres di 2029,” kata Adi.

    Apalagi, kata Adi, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghilangkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), setiap parpol peserta pemilu bisa mencalonkan presiden. “Kalau Gerakan Rakyat itu bisa jadi partai politik dan lulus verifikasi faktual sebagai partai peserta pemilu, ini juga jadi kesempatan bagaimana Gerakan Rakyat ini adalah alat bagi Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2029,” katanya.

    Diketahui, ormas Gerakan Rakyat resmi dideklarasikan di hadapan Capres 2024 Anies Baswedan, Kamis (27/2/2025). Namun, Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid mengatakan pihaknya belum terpikir menjadikan Gerakan Rakyat sebagai partai politik (parpol). “Belum (kepikiran jadi partai politik), kita baru menjadi organisasi kemasyarakatan, kita fokus membangun organisasi masyarakat ini,” ujar Sahrin Hamid seusai deklarasi dan pengukuhan pengurus Gerakan Rakyat di Jakarta Inisiatif, Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

    Menurut Sahrin yang juga Juru Bicara Anies Baswedan, pihaknya masih fokus perkumpulan berbadan hukum. “Kita masih konsolidasi Gerakan Rakyat sebagai organisasi kemasyarakatan,” ujarnya. Sahrin menjelaskan posisi Anies yang tidak masuk dalam struktur DPP Gerakan Rakyat.

    Menurutnya, sosok Anies sebagai tokoh panutan dan inspirasi yang tidak terpisahkan dengan semangat perubahan. Baca Juga Anies Baswedan Saksikan Sahrin Hamid Deklarasi Ormas Gerakan Rakyat, Ini Susunan Pengurusnya “Pak Anies adalah tokoh panutan, tokoh inspirasi, dan kita tahu semangat perubahan ada di Pak Anies. Gerakan Rakyat adalah gerakan perubahan, sehingga harus ada Pak Anies bagian yang tidak terpisahkan dari Gerakan Rakyat dan semangatnya,” ucapnya. Lebih lanjut,

  • Bos PPI: Prabowo Lempar Kode Gibran-AHY Bersaing Jadi Cawapresnya di 2029

    Bos PPI: Prabowo Lempar Kode Gibran-AHY Bersaing Jadi Cawapresnya di 2029

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto sempat berkelakar Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kini duduk berdampingan bisa saja bersaing di masa depan. Ucapan Prabowo itu dianggap sebagai kode.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai pernyataan Prabowo bisa menjadi kode bahwa Gibran dan AHY bisa saja bersaing di Pilpres 2029. Adi menilai pernyataan Prabowo bermakna dalam meski dikemas guyonan.

    “Kode keras yang mengindikasikan bahwa Gibran dan AHY saling bersaing di 2029 nanti. Kesannya memang guyonan, tapi makna pidato politik Prabowo itu cukup mendalam,” kata Adi kepada wartawan, Rabu (26/2/2025).

    Foto: Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno (dok. pribadi)

    Adi menilai Prabowo membuka kemungkinan Gibran dan AHY bakal bersaing menjadi Wapresnya. Dia menyinggung, baik Gibran maupun AHY, keduanya memiliki karier politik yang masih panjang.

    “Pertama, di 2029, Gibran dan AHY dinilai publik bakal maju, kemungkinan terbesarnya saling berebut posisi sebagai calon wakil Prabowo. Di situlah bakal terjadi kompetisi. Kedua, secara praktik politik di negara ini tak ada perkawanan dan permusuhan abadi, yang abadi kepentingan itu sendiri. Saat ini Gibran dan AHY akur, tapi di masa mendatang keduanya bisa saling bersaing mengingat keduanya karier politiknya masih panjang,” ujarnya.

    Adi juga menganalisis hitung-hitungan politik jika keduanya bersaing di 2029. Menurutnya, Gibran dan AHY akan mempersiapkan matang-matang modal politik menjelang Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya.

    “Ya pastinya kedua sosok ini mempersiapkan segala sesuatu dengan matang menyongsong pemilu 2029 dan pemilu-pemilu selanjutnya. Gibran posisinya sebagai wapres, dukungan Jokowi tentu jadi modal besar. Begitupun AHY ketum Demokrat, Menko, dan dukungan penuh SBY jadi bekal maju,” kata Adi.

    Sebelumnya, Prabowo menyinggung AHY dan Gibran yang duduk berdampingan saat acara penutupan Kongres Demokrat, Selasa (25/2). Prabowo mengatakan AHY dan Gibran berpotensi bersaing di masa yang akan datang.

    “Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang ini,” kata Prabowo kepada AHY dan Gibran yang disambut riuh para kader.

    “Nggak apa-apa, bersaing itu baik, siapa nomor 1 ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan?” lanjut Prabowo.

    (fca/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Prabowo tak main-main wujudkan program untuk pendidikan

    Prabowo tak main-main wujudkan program untuk pendidikan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendiktisaintek diganti, Pengamat: Prabowo tak main-main wujudkan program untuk pendidikan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 19:07 WIB

    Elshinta.com – Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai sikap Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle terhadap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro adalah bukti Presiden tidak main-main untuk sektor pendidikan.

    “Ini yang sepertinya sebagai bentuk pembuktian bahwa Prabowo itu tidak pernah main-main dengan keinginannya untuk mewujudkan bagaimana program-program untuk kepentingan masyarakat, termasuk yang terkait dengan pendidikan,” ujarnya, Rabu (19/2) dalam sebuah wawancara.

    Adi menyebut pergantian ini bagian dari respon dan keinginan publik setelah Prabowo genap 100 hari kinerja pemerintahan.

    “Maka tidak ada cerita. Kalau ada menteri-menteri yang kinerjanya tidak perform, kemudian kontroversial dan merugikan masyarakat secara umum. Tidak ada cerita,” ujarnya.

    Ia juga menyebut bahwa momentum reshuffle kali ini semacam ultimatum politik kepada menteri-menteri yang lain untuk bekerja dengan baik.

    “Kalau ke depan kinerjanya tidak oke, kinerjanya selalu merugikan, bukan tidak mungkin mereka ini tinggal menghitung waktu juga,” kata Adi. 

    Sementara itu di acara yang sama, juru bicara Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Ujang Komaruddin mengatakan pemotongan anggaran pendidikan dan beasiswa bagi mahasiswa UKT itu tidak benar adanya. 

    “Kita tahu bahwa beasiswa, bagi mahasiswa UKT itu tidak ada yang diefesiensikan, tidak ada yang dikurangi, semuanya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada,” jelas Ujang. 

    Lebih lanjut ia mengatakan selama ini yang disampaikan Mendiktisaintek menimbulkan salah penafsiran dan menimbulkan kekuatiran banyak kalangan, terutama kalangan adik-adik mahasiswa.

    “Tidak sama sekali pemotongan itu. Jadi sekali lagi kami perlu jelaskan kepada teman-teman mahasiswa, itu tidak ada pemotongan. Ini kan berbahaya penafsiran seperti itu. Oleh karena itu kami dari pemerintah ingin memastikan bahwa sejatinya beasiswa terkait dengan UKT itu sama sekali tidak naik. Dan itu sudah dijelaskan oleh Ibu Menkeu ketika di DPR,” tegas Ujang.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Gibran Unggah Video Akrab dengan Masinton Saat Pelantikan

    Gibran Unggah Video Akrab dengan Masinton Saat Pelantikan

    Jakarta –

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunggah video saat dirinya bersalaman dan cipika-cipiki dengan Bupati Tapanuli Tengah yang juga politikus PDIP, Masinton Pasaribu. Momen itu terjadi saat pelantikan 931 kepala daerah di Istana Presiden, Jakarta.

    Seperti dilihat detikcom dalam akun Instagram Gibran @gibran_rakabuming, Kamis (20/2/2025), video tersebut diawali dengan cuplikan pantun dari Masinton. Masinton tampak kegirangan melompat-lompat.

    “Jaka sembung bawa pacul, nggak nyambung samsul,” kata Masinton dalam cuplikan video itu.

    Istilah ‘samsul’ dikaitkan dengan Gibran. Saat masa kampanye Pilpres 2024, Gibran sempat salah ucap, yang seharusnya ‘asam folat’ malah diucap ‘asam sulfat’. Samsul adalah singkatan dari asam sulfat.

    Kembali ke video yang diunggah Gibran, setelahnya cuplikan salah satu podcast. Di sana, Masinton ditanya apakah akan bersalaman dengan Gibran.

    “Ya sebagai petugas pemerintahan ya wajib,” kata Masinton sambil memeragakan sikap hormat.

    Kemudian, ada pula tangkapan layar postingan akun Instagram dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno. Adi menanti-nanti pertemuan antara Masinton dan Gibran.

    “Masinton orang pertama yang menyebut Wapres dengan panggilan samsul,” tulis Adi.

    Selanjutnya, dalam video tersebut menampilkan foto Gibran bersalaman dengan Masinton. Keduanya terlihat saling menatap.

    Gibran dan Masinton juga sempat cipika cipiki. Gibran mengucapkan sesuatu kepada Masinton, namun tak jelas apa yang diucapkan. Masinton lalu menunduk, kemudian diikuti Gibran yang juga menunduk.

    “Selamat bertugas untuk seluruh kepala daerah yang telah dilantik oleh Bapak Presiden. Semoga dapat memimpin daerahnya sehingga bisa lebih baik dan lebih maju,” tulis Gibran dalam akun Instagramnya.

    (isa/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • “Reshuffle” Pertama Prabowo Dinilai Mulai Menjawab Gundah Gulana Rakyat

    “Reshuffle” Pertama Prabowo Dinilai Mulai Menjawab Gundah Gulana Rakyat

    “Reshuffle” Pertama Prabowo Dinilai Mulai Menjawab Gundah Gulana Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Reshuffle
    atau perombakan kabinet pertama yang dilakukan oleh Presiden
    Prabowo
    Subianto dinilai mulai menjawab kegundahan masyarakat. Terutama, mereka yang khawatir akan dampak dari kebijakan menteri yang akhirnya diganti.
    “Sedikit banyak sudah memberikan jawaban atas keresahan dan gundah gulana masyarakat. Ya, soal informasi yang disampaikan oleh sang menteri yang diganti. Soal UKT (uang kuliah tunggal) naik, SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) naik gitu ya akibat efisiensi,” ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno saat dihubungi
    Kompas.com
    , Rabu (19/2/2025).
    Adi mengatakan, saat
    Satryo Soemantri Brodjonegoro
    masih menjabat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), ada sejumlah informasi yang disampaikannya menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Padahal, kebijakan yang disebutkan belum sepenuhnya valid.
    Pergantian menteri ini diharapkan menjadi garansi agar ketakutan masyarakat terjawab dan menjaga kondusifitas.
    “Dengan dipecatnya menteri ini tentu ada garansi, SPP dan UKT terkait perguruan tinggi, itu dijamin tidak naik. Apalagi, salah satu tuntutan demo Indonesia Gelap itu adalah supaya SPP tidak naik,” kata Adi.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Rabu (19/2/2025), dengan melantik enam orang pejabat.
    Dari enam orang pejabat itu, ada satu orang menteri yang dilantik yakni
    Brian Yuliarto
    sebagai Mendikti Saintek menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.
    Brian Yuliarto dilantik Keputusan Presiden Nomor 26b Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.
    Kemudian, Prabowo juga melantik kepala dan wakil kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yakni Muhamamd Yusuf Ateh dan Agustina Arumsari.
    Sebelumnya, Ateh menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) kepala BPKP, sedangkan Agustina adalah Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi.
    Mereka dilantik berdasarkan Keppres Nomor 27b Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
    Kemudian, Prabowo juga melantik kepala dan wakil kepala Badan Pusat Statistik, yaitu Amalia Adininggar Widyasanti dan Sonny Harry Budiutomo Harmadi.
    Amalia sebelumnya merupakan plt kepala BPS, sedangkan Sonny adalah pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
    Amalia dan Sonny dilantik berdasarkan Keppres Nomor 28b Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).
    Lalu, Prabowo juga melantik Letjen Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Sandi dan Siber Negara berdasarkan Keppres Nomor 29b Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.