Xcloud.id

Tag: Adi Prayitno

  • TNI Aktif Isi Jabatan Publik, Pengamat: Demokrasi Harus Taat Aturan

    TNI Aktif Isi Jabatan Publik, Pengamat: Demokrasi Harus Taat Aturan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat politik Adi Prayitno, memberikan komentar terkait pengangkatan prajurit TNI aktif ke Pemerintahan.

    Yang paling disorot tentunya pengangkatan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekertaris Kabinet (Sekab).

    Presiden Prabowo kemudian dianggap melanggar sumpah dan jabatannya.

    Pengangkatan ini juga dianggap bertetangan dengan UU 34/2004.

    Adi Prayitno kemudian melalui cuitan di akun X pribadi memberikan sindiran keras.

    Menurutnya, Demokrasi berprinsip dasar yaitu taat kepada aturan.

    “Waktu kuliah dulu, dikasi rumus bgini: Demokrasi prinsip dasarnya taat aturan,” tulisnya dikutip Jumat (14/3/2025).

    “Hukum jd panglima, apapun harus tunduk di situ,” tuturnya.

    Ia pun menegaskan aturan dalam hal ini tidak bisa menyesuaikan diri dengan politik.

    Jika terjadi hal seperti ini, menurut itu bisa menjadi sesuati yang berbahaya dan jatuhnya tidak ada kepastian hukum.

    “Bukan aturan yg menyesuaikan keinginan politik. Serem klo bgini,” sebutnya.

    “Apapun bs diubah sesuai selera. Tak ada kepastian hukum jadinya,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Indonesia Airlines Pilih Berkantor di Singapura, Adi Prayitno: Apakah ini Definisi Kabur Aja Dulu?

    Indonesia Airlines Pilih Berkantor di Singapura, Adi Prayitno: Apakah ini Definisi Kabur Aja Dulu?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti tajam kehadiran Indonesia Airlines yang memilih berkantor di Singapura.

    Padahal, pemilik dari Indonesia Airlines sendiri merupakan warga negara Indonesia (WNI).

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Adi Prayitno menyebut ini sebagai salah satu definisi kabur aja dulu.

    “Kog bisa? Yang punya Indonesia Airline kan orang Indonesia,” tulisnya dikutip Kamis (13/3/2025)

    “Apakah ini definisi lain kabur aja dulu?,” tambah Adi Priyatno..

    Alasan memilih Singapura juga dipertanyakannya. Karena menurutnya pertumbuhan Ekonomi Indonesia masih lebih tinggi.

    “Padahal pertumbuhan ekonomi kita masih di atas Singapur,” sebutnya.

    “Jangan-jangan ada faktor nonekonomi yang bikin orang Indonesia lebih milih berbisnis di sebelah,” tuturnya

    Sebelumnya, Indonesia segera kedatangan maskapai penerbangan baru, Indonesia Airlines yang didirikan oleh Calypte Holding Pte. Ltd., perusahaan yang berbasis di Singapura.

    Maskapai penerbangan yang akan beroperasi di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten ini fokus pada penerbangan internasional.

    Indonesia Airlines yang mengusung layanan premium ini didirikan oleh orang Indonesia asal Aceh, Iskandar.

    Namun, pria yang pernah bekerja sebagai karyawan PLN itu memilih mendaftarkan perusahaannya secara hukum di Singapura.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Adi Prayitno: Anies Baswedan Bukan Siapa-siapa Lagi

    Adi Prayitno: Anies Baswedan Bukan Siapa-siapa Lagi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Adi Prayitno menilai bahwa pasca-Pilpres 2024, posisi Anies Baswedan dalam dinamika politik nasional telah berubah secara besar.

    “Per hari ini tentu, terlepas dari apapun, Anies itu bukan siapa-siapa. Bukan lagi Gubernur, sudah kalah Pilpres, tidak dapat tiket maju Pilkada Jakarta,” ujar Adi dalam sebuah video yang dikutip pada Senin (10/3/2025).

    Namun, meski Anies tidak lagi memegang jabatan politik, Adi menilai kehadirannya di ruang publik tetap menarik perhatian.

    “Bagi saya, secara prinsip, orang-orang seperti Anies Baswedan harus sering-sering tampil ke permukaan,” ucapnya.

    Alasannya, setiap apapun yang dibicarakan Anies akan menjadi pergunjingan publik.

    “Selalu menjadi amunisi bagaimana untuk memberikan opini pembanding,” lanjutnya.

    Adi juga menambahkan bahwa, terlepas dari statusnya saat ini, Anies masih dianggap sebagai sosok yang mampu menyuarakan wacana-wacana kritis terhadap berbagai kebijakan.

    “Ya, suka tidak suka, sekalipun Anies bukan siapa-siapa lagi, Anies dinilai sebagai orang yang mampu memberikan wacana-wacana kritis terkait kebijakan apapun,” tandasnya.

    Sebelumnya, Anies Baswedan, merespons komentar Menteri Kehutanan Indonesia, Raja Juli Antoni beberapa waktu lalu.

    Seperti diketahui, Raja Juli melalui cuitannya di X, menyinggung Anies kala berceramah di Masjid Universitas Gajah Mada (UGM).

    Kali ini, Anies juga hadir di Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung (ITB), pada Sabtu (8/3/2025).

    Ceramah yang berlangsung setelah salat tarawih ini menarik perhatian ratusan jamaah, termasuk mahasiswa ITB, yang antusias menyimak gagasan yang disampaikannya.

  • PSI, Partai Jokowi? Pengamat: Pernyataan Jokowi Jadi Kode Keras

    PSI, Partai Jokowi? Pengamat: Pernyataan Jokowi Jadi Kode Keras

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Adi Prayitno berpandangan, pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) soal gagasan partai super Tbk diadopsi PSI untuk membesarkan partai PSI di masa yang akan datang. 

    “Ketika Jokowi mengatakan partai perorangan itu diserobot atau diadopsi oleh PSI itu semacam kode keras sebenarnya bahwa Jokowi kelihatan ingin membesarkan PSI untuk di masa-masa yang akan datang,” kata Adi, saat dikonfirmasi, Minggu (9/3). 

    Adi menilai, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang juga anak bungsu Jokowi akan menerapkan kemampuan Jokowi untuk partainya. 

    Sehingga, partai yang dipimpinnya akan tumbuh berkembang di masa yang akan datang. 

    “Karena apapun ketum PSI adalah Kaesang kemudian mengadopsi pikiran Jokowi soal partai perseorangan dan research kemampuan Jokowi di masa-masa yang akan datang untuk mensupport bagaimana PSI tumbuh berkembang menjadi partai yang besar,” ujarnya. 

    Namun, Adi juga memprediksi bahwa pernyataan tersebut menunjukan bahwa PSI merupakan partai Jokowi. 

    “Apalagi partai perseorangan dinilai identik dengan memiliki irisan dengan partai super tbk itu jelas kode keras sebenarnya partai nya Jokowi perhari ini secara tidak formal ya PSI sebenarnya,” imbuh Adi. 

  • Pengamat Blak-blakan Ungkap Makna Pertemuan Jokowi dan Hashim Djojohadikusumo

    Pengamat Blak-blakan Ungkap Makna Pertemuan Jokowi dan Hashim Djojohadikusumo

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno memandang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki hubungan yang cukup dekat dan sangat spesial dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Terlebih, katanya, ada pertemuan antara Jokowi dengan adik Presiden Prabowo Subianto sekaligus Utusan Khusus untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo yang baru saja bergulir di Solo kemarin, Jumat (7/3/2025).

    “Apapun judulnya Hashim ini kan dianggap mewakili kubu pemerintah. Orang tahu Pak Hashim adalah adiknya Pak Prabowo Subianto. Saya kira publik sudah tahu bagaimana hubungan dekat antara Prabowo dan Jokowi itu memang tak bisa dipisahkan satu sama yang lain,” ungkapnya kepada Bisnis, Minggu (9/3/2025).

    Menurutnya, pertemuan tersebut kemungkinan membicarakan banyak hal mulai dari agenda-agenda politik hingga agenda-agenda ekonomi, yang bisa menjadi input bagi pemerintahan Prabowo saat ini. 

    Supaya, lanjutnya, Prabowo bisa memutuskan kebijakan ekonomi dan politik yang tujuannya adalah membuat kehidupan bangsa dan negara semakin makmur dan sejahtera. 

    Sebab itu, dia memandang wajar bilamana publik berkesimpulan pertemuan Hashim dan Jokowi adalah pertemuan politik. Hashim mewakili Prabowo atau pemerintah, sedangan Jokowi mewakili mantan presiden. Inilah yang membuat publik akan selalu mengatakan pemerintah kali ini tak bisa lepas dari Jokowi.

    “Pada saat yang bersamaan tak ada pertemuan dengan mantan-mantan presiden yang lain, tak ada pertemuan dengan SBY, apalagi pertemuan dengan Mega, Gelap Gulita dengan Mega. Artinya apa? Di pemerintahan kali ini sangat kelihatan sekali bahwa Jokowi itu sangat istimewa ya. Itu enggak bisa dibantah,” jelas Adi.

    Dia melanjutkan hal ini pun terbukti dari banyaknya instrumen-instrumen yang mewakili pemerintah suka berkomunikasi dan bertemu dengan Jokowi. Selain Hashim, ada Menteri Kehutanan Raja Juli yang melakukan panggilan video call dan juga Menteri Koperasi Budi Arie.

    Tak sampai di situ, imbuhnya, bahkan dalam acara Gerindra pun Prabowo acap kali memuji Jokowi setinggi langit hingga menyerukan ‘Hidup Jokowi’.

    “Ini kan menegaskan bahwa pemerintahan kali ini menempatkan Jokowi dalam posisi yang sangat istimewa dibandingkan dengan mantan-mantan presiden yang lainnya,” pungkas Adi.

  • Pengamat Nilai Jokowi Punya Mesin Politik untuk Dirikan Partai Super Tbk

    Pengamat Nilai Jokowi Punya Mesin Politik untuk Dirikan Partai Super Tbk

    Pengamat Nilai Jokowi Punya Mesin Politik untuk Dirikan Partai Super Tbk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI)
    Adi Prayitno
    menilai Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    (
    Jokowi
    ) memiliki mesin politik yang cukup untuk mendirikan
    Partai Super Tbk
    .
    Hal ini menanggapi rencana dibentuknya Partai Super Tbk yang disebut-sebut oleh Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo)
    Budi Arie Setiadi
    usai bertemu dengan Jokowi, beberapa waktu lalu.
    “Artinya apa? Partai Super Tbk ini dibaca soal kemungkinan Jokowi akan mendirikan partai politik baru. Karena harus diakui Jokowi itu sebenarnya punya segala-galanya untuk mendirikan partai politik baru,” kata Adi kepada Kompas.com, Sabtu (8/3/2025).
    Adi menuturkan, mesin politik itu didapat Jokowi dari sejumlah pengalamannya memimpin Indonesia.
    Bagaimanapun, Jokowi merupakan Wali Kota Solo, kemudian menduduki jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
    Tak cukup sampai situ, ia bahkan menjadi Presiden selama dua periode.
    Menurut Adi, pengalaman atau karier politiknya pun tidak pernah kalah.
    “Punya jejaring relawan, tim sukses, dan kaki-kaki di bawah yang cukup kuat. Itu kan yang dibaca di permukaan, ya tinggal kalau serius misalnya Jokowi ingin mendirikan partai politik tinggal dideklarasikan,” ucap Adi.
    Di sisi lain, Adi tidak memungkiri pembentukan Partai Super Tbk hanya sebatas wacana.
    Menurut Adi, wacana itu mungkin disampaikan untuk mengkritik kondisi partai-partai politik di Indonesia.
    Salah satu yang bisa dikritik adalah banyaknya ketua umum yang dipilih secara aklamasi, sehingga tidak ada perubahan selama bertahun-tahun.
    Diketahui banyak partai politik yang menempatkan orang tertentu di kursi ketua umum dalam waktu yang lama.
    Sebut saja Megawati Soekarnoputri di kursi Ketum PDI-P, Prabowo Subianto di kursi Ketum Gerindra, hingga Muhaimin Iskandar di kursi Ketum PKB sejak sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
    “Seakan-akan tidak ada orang lagi. Partai-partai yang sudah saya sebutkan tadi misalnya, ketua umumnya cukup lama. Kan regenerasinya seakan-akan tidak pernah berjalan,” tutur Adi.
    Atau bisa saja, lanjutnya, kritik disampaikan untuk praktik keputusan politik yang kebanyakan dikuasai oleh orang tertentu di level tinggi, alias bukan kader secara keseluruhan.
    Biasanya, keputusan politik hanya berkelindan di kursi ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara partai, maupun elite-elite lainnya.
    “Ketua umum partai gitu ya, sekjen partai, bendahara partai. Mungkin saja niatnya hanya untuk mengkritik itu, wacana-wacana hanya sebatas wacana untuk mengkritik bagaimana praktik partai selama ini memang hanya dipenuhi oleh elite tertentu,” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, Budi Arie awalnya mengungkapkan, pertemuannya dengan Jokowi membahas banyak persoalan.
    Budi Arie menyinggung rencana pembentukan partai baru, dengan nama Partai Super Tbk.
    Namun, Budi Arie tidak memerinci apakah isu ini sempat dibahas. Dia mengaku tidak ingin memberikan informasi lebih detail.
    “Partai Super Tbk, ya sudah terjemahin saja. Partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” ujar Budi Arie.
    “Tunggu saja, kita tunggu. Tunggu saja kamu mau tahu saja, kepo. Segitu dulu, jangan banyak-banyak,” katanya lagi.
    Beberapa pekan kemudian, Jokowi mengungkapkan bahwa gagasannya mengenai Partai Super Tbk telah diakomodasi oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    “Dan ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodasi oleh PSI,” ujar Jokowi, Kamis (6/3/2025).
    Menurut dia, konsep Partai Super Tbk memiliki kemiripan dengan sistem yang kini diterapkan oleh PSI, meskipun telah mengalami sedikit modifikasi.
    “Yang kurang lebih menurut saya, konsepnya hampir-hampir mirip, tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI. Partai yang terbuka, super terbuka,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wali Kota Bekasi Dikritik karena Menginap di Hotel Saat Banjir, Pengamat: Pejabat Harus Sensitif Megapolitan 6 Maret 2025

    Wali Kota Bekasi Dikritik karena Menginap di Hotel Saat Banjir, Pengamat: Pejabat Harus Sensitif Megapolitan 6 Maret 2025

    Wali Kota Bekasi Dikritik karena Menginap di Hotel Saat Banjir, Pengamat: Pejabat Harus Sensitif
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Keputusan
    Wali Kota Bekasi

    Tri Adhianto
    yang menginap di hotel saat wilayahnya dilanda banjir menuai kritik.
    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, pejabat publik harus lebih sensitif terhadap perilaku mereka di media sosial.
    “Pejabat publik plus keluarga besarnya mesti sensitif dengan perilaku di media sosial,” ujar Adi saat dihubungi
    Kompas.com,
    Rabu (5/3/2025).
    Meskipun menginap di hotel untuk memudahkan koordinasi merupakan urusan pribadi, ucap Adi, hal tersebut tidak perlu dipublikasikan di media sosial.
    Adi menyatakan, video yang menunjukkan istri Tri Adhianto berada di hotel diunggah pada momen yang tidak tepat, terutama saat banyak titik di Kota Bekasi mengalami banjir parah.
    “Jangan semua hal di-
    upload
    karena di sinilah pentingnya memahami secara komprehensif berperilaku di media sosial,” tegasnya.
    Sebelumnya, video yang diunggah oleh akun TikTok @rakyatbekasi.com menunjukkan Tri beserta istri dan keluarganya sedang berada di sebuah hotel karena rumahnya kebanjiran.
    Tri Adhianto mengklarifikasi bahwa ia dan istrinya, Wiwiek Hargono, menginap di hotel berbintang di Bekasi pada Selasa (4/3/2025) hanya untuk tidur.
    “Hotel cuma sementara, buat tidur doang,” kata Tri saat diwawancara di Kantor BNPB Pondok Gede, Bekasi, Rabu (5/3/2025).
    Ia menjelaskan, keputusan untuk menginap di hotel diambil agar tidak terjebak banjir dan bisa meninjau lokasi banjir keesokan harinya.
    “Kalau saya kan melihatnya dari sisi waktu itu ingin berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Kalau saya di dalam rumah kena banjir, enggak bisa keluar,” ungkapnya.
    Tri juga menegaskan bahwa ia tidak lama menginap di hotel. Pada Rabu (5/3/2025) dini hari, ia dan istrinya sudah mulai bekerja untuk menangani banjir di Kota Bekasi.
    “Istri saya saja jam 04.00 WIB sudah bantu-bantu masak buat makanan korban banjir. Jadi, saya enggak
    stay
    selamanya di hotel,” tuturnya.
    “Lalu, saya dan istri jam 06.00 WIB sudah meninggalkan hotel,” tambah politikus PDI Perjuangan itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Adi Prayitno Sindir Mega Korupsi Pertamina: yang Beli Rakyat, tapi yang Rugi Negara

    Adi Prayitno Sindir Mega Korupsi Pertamina: yang Beli Rakyat, tapi yang Rugi Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pengamat politik Adi Prayitno ikut menyoroti polemik terkait dugaan pengoplosan BBM oleh oknum di Pertamina.

    Melalui akun Instagram pribadinya @adiprayitno.official, ia mengunggah sebuah meme bernada sindiran yang ramai dibahas di media sosial.

    Dalam unggahannya, Adi menampilkan tiga poin utama yang menggambarkan ironi situasi tersebut.

    “Yang Oplos Pertamina. Yang Beli Rakyat. Tapi yang Rugi Negara,” tertulis pada unggahannya (5/3/2025).

    Adi merespons berbagai perbincangan publik soal dugaan penyimpangan dalam distribusi BBM di Indonesia.

    “Awak termasuk penikmat yang lucu-lucu di medsos, model logika begini. Meme begini bawa rileks,” imbuhnya.

    Meski demikian, Adi menegaskan bahwa postingannya hanya sebatas hiburan.

    “Buat hore-hore aja. Tak perlu bawa ke hati,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patra Niaga, yang menyebabkan negara merugi hingga Rp193,7 triliun.

    Sejauh ini, sembilan tersangka telah ditetapkan, termasuk dua nama terbaru, yaitu Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, serta Edward Corne (EC) yang menjabat sebagai VP Trading Operations.

    Keduanya diduga melakukan kejahatan bersama tujuh tersangka lain yang telah lebih dulu ditetapkan Kejagung.

    Modus yang digunakan adalah pengoplosan minyak mentah RON 92 alias Pertamax dengan minyak berkualitas lebih rendah, yang terjadi dalam lingkup PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018-2023.

  • Adi Prayitno Sindir Mega Korupsi Pertamina: yang Beli Rakyat, tapi yang Rugi Negara

    Adi Prayitno: Korupsi Tak Kunjung Hilang, Padahal Berkali-kali Ganti Rezim

    Kelima tersangka terdiri dari dua pejabat LPEI serta tiga lainnya diketahui terafiliasi dengan PT Petro Energy.

    Dari pihak LPEI, tersangka pertama berinisial DW yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana, serta AS yang juga memiliki jabatan serupa.

    Sementara itu, dari PT Petro Energy, tersangka masing-masing berinisial JM selaku pemilik perusahaan, NN sebagai Direktur Utama, dan SMD yang menjabat sebagai Direktur Keuangan.

    Budi mengungkapkan bahwa kasus ini bermula dari pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur, salah satunya adalah PT Petro Energy.

    Dalam kasus ini, dugaan kerugian negara akibat fasilitas kredit yang diberikan kepada PT Petro Energy mencapai 60 juta dolar AS.

    Tak hanya itu, Budi juga menjelaskan bahwa jika mengacu pada keseluruhan kredit bermasalah yang disalurkan ke 11 debitur, potensi kerugian negara bisa mencapai angka fantastis, yakni Rp11,7 triliun.

    “Adapun total kredit yang diberikan, dan juga potensi kerugian keuangan negara akibat pemberian kredit tersebut adalah kurang lebih Rp11,7 triliun,” tegasnya.

    Sementara itu, di sisi lain Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patra Niaga, yang menyebabkan negara merugi hingga Rp193,7 triliun.

    Sejauh ini, sembilan tersangka telah ditetapkan, termasuk dua nama terbaru, yaitu Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, serta Edward Corne (EC) yang menjabat sebagai VP Trading Operations.

    Keduanya diduga melakukan kejahatan bersama tujuh tersangka lain yang telah lebih dulu ditetapkan Kejagung.

  • Peta Politik Pilpres 2029 setelah Gerakan Rakyat Dideklarasikan

    Peta Politik Pilpres 2029 setelah Gerakan Rakyat Dideklarasikan

    loading…

    Setelah Gerakan Rakyat dideklarasikan, peta politik menuju Pilpres 2029 mulai tergambarkan. Sosok seperti Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, dan Anies Baswedan punya peluang bertarung di Pilpres 2029.

    JAKARTA – Setelah Gerakan Rakyat dideklarasikan di hadapan Capres 2024 Anies Rasyid Baswedan , peta politik menuju Pilpres 2029 tampaknya mulai tergambarkan. Sosok seperti Prabowo Subianto , Gibran Rakabuming Raka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, dan Anies Baswedan punya peluang bertarung di Pilpres 2029.

    “Peta politik menuju 2029 rasa-rasanya sudah mulai tergambarkan. Prabowo Subianto sudah diusung oleh Gerindra. Kemudian Prabowo Subianto menyebut AHY itu akan menjadi the next president seperti SBY,” kata pengamat politik Adi Prayitno, dikutip dari YouTube Adi Prayitno Official, Sabtu (1/3/2025).

    Adi juga menyebut nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang layak diperhitungkan dalam kompetisi politik di masa mendatang. “Juga ada Puan Maharani, ketua DPR dan trah politik Megawati, bukan tidak mungkin juga akan maju melalui PDIP,” ujarnya.

    Sementara, kata Adi, Anies Baswedan yang sampai saat ini tidak punya partai politik, konon menurut pengikutnya, masih memiliki magnet, pesona, dan daya jual. “Karenanya, Gerakan Rakyat yang merupakan akumulasi dari konsolidasi para pendukung Anies, menjadi momen sebenarnya bagi Anies untuk mulai melakukan kerja-kerja politiknya, menyusun batu bata kekuatan pertarungan pilpres di 2029,” kata Adi.

    Apalagi, kata Adi, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghilangkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), setiap parpol peserta pemilu bisa mencalonkan presiden. “Kalau Gerakan Rakyat itu bisa jadi partai politik dan lulus verifikasi faktual sebagai partai peserta pemilu, ini juga jadi kesempatan bagaimana Gerakan Rakyat ini adalah alat bagi Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2029,” katanya.

    Diketahui, ormas Gerakan Rakyat resmi dideklarasikan di hadapan Capres 2024 Anies Baswedan, Kamis (27/2/2025). Namun, Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid mengatakan pihaknya belum terpikir menjadikan Gerakan Rakyat sebagai partai politik (parpol). “Belum (kepikiran jadi partai politik), kita baru menjadi organisasi kemasyarakatan, kita fokus membangun organisasi masyarakat ini,” ujar Sahrin Hamid seusai deklarasi dan pengukuhan pengurus Gerakan Rakyat di Jakarta Inisiatif, Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

    Menurut Sahrin yang juga Juru Bicara Anies Baswedan, pihaknya masih fokus perkumpulan berbadan hukum. “Kita masih konsolidasi Gerakan Rakyat sebagai organisasi kemasyarakatan,” ujarnya. Sahrin menjelaskan posisi Anies yang tidak masuk dalam struktur DPP Gerakan Rakyat.

    Menurutnya, sosok Anies sebagai tokoh panutan dan inspirasi yang tidak terpisahkan dengan semangat perubahan. Baca Juga Anies Baswedan Saksikan Sahrin Hamid Deklarasi Ormas Gerakan Rakyat, Ini Susunan Pengurusnya “Pak Anies adalah tokoh panutan, tokoh inspirasi, dan kita tahu semangat perubahan ada di Pak Anies. Gerakan Rakyat adalah gerakan perubahan, sehingga harus ada Pak Anies bagian yang tidak terpisahkan dari Gerakan Rakyat dan semangatnya,” ucapnya. Lebih lanjut,