Xcloud.id

Tag: Adi Nugroho

  • Digitalisasi Bansos di Banyuwangi, Bupati Ipuk: Pendaftaran Cepat dan Sederhana

    Digitalisasi Bansos di Banyuwangi, Bupati Ipuk: Pendaftaran Cepat dan Sederhana

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi bansos nasional. Uji coba pendaftaran telah dimulai sejak Kamis (18/9/2025), di dua desa/kelurahan, yakni Desa Kemiren, Kecamatan Glagah dan Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi.

    Proses pendaftaran cepat dan lebih sederhana melalui smartphone untuk satu orang sangat singkat, tak sampai 5 menit langsung selesai.

    Untuk warga yang tidak punya handphone atau tidak familiar dengan teknologi, bisa mendaftarkan diri dengan bantuan operator desa/kelurahan. Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) juga telah terjun membantu warga yang tak memiliki telepon genggam untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima program.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani datang langsung meninjau proses uji coba di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah.

    “Alhamdulillah tidak ada kendala berarti dan berjalan dengan lancar. Pendaftaran cepat dan lebih sederhana. Masyarakat juga sangat antusias dengan pendaftaran digitalisasi bansos ini,” kata Ipuk,

    Uji coba digitalisasi bansos di Desa Kemiren, Kabupaten Banyuwangi.

    Ipuk mengatakan, Pemkab Banyuwangi juga akan terus mengedukasi masyarakat terkait pendaftaran digitalisasi bansos, sehingga masyarakat paham mereka yang nantinya terpilih sebagai penerima bansos merupakan hasil dari verifikasi pemerintah pusat dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan.

    “Kami bersyukur program ini dimulai di Banyuwangi. Ini bagian dari perubahan perilaku di masyarakat, perubahan perilaku juga dalam birokrasi tentunya, menggunakan digital untuk lebih tepat sasaran, dan tepat manfaat,” lanjutnya.

    Hadir dalam ujicoba awal di Banyuwangi tersebut antara lain Dirjen Kependudukan dan Capil, Kemendagri Teguh Setyabudi; Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono; Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas dari Dewan Ekonomi Nasional Tubagus Nugraha. Juga hadir Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto; Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi Yessi Arnaz Ferari; Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital PAN RB, Adi Nugroho.

    Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto, berharap agar masyarakat yang membutuhkan bansos bisa segera mendaftar. “Baik warga yang memang membutuhkan bansos, baik mereka yang sudah pernah mendapat bansos, atau yang belum pernah mendapatkan bansos,” kata Joko.

    Joko mengatakan proses pendaftaran cepat dan mudah.

    Hal ini juga dirasakan Agen Perlinsos yang juga Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kemiren, Ratna Purnamadewi, mengatakan, proses pendaftaran digitalisasi tak sulit.

    Tata cara yang sederhana membuat agen bisa maksimal untuk mendaftarkan sebanyak mungkin warga yang merasa membutuhkan bansos.

    “Saya mulai dengan mendaftarkan warga yang selama ini menerima bantuan. Setelah itu, dilanjutkan ke warga-warga lain,” kata Ratna.

    Dalam beberapa hari ke depan, Ratna akan memaksimalkan waktu untuk menemui kelompok warga, terutama warga yang memang layak dapat bantuan namun belum tersentuh bantuan.

    “Jika tak ada hambatan, ia yakin proses pendataan bisa rampung dalam sekitar sepekan,” kata Ratna.

    Kepala Desa Kemiren M Arifin membenarkan, pendaftaran digitalisasi bansos di desanya berjalan lancar. Warga antusias untuk mendaftarkan diri dengan berbagai metode yang tersedia.

    Menurutnya, pendaftaran digitalisasi bansos juga tak ribet. Warga bisa mendaftar langsung melalui handphone. Sementara yang tak punya handphone, tinggal menyiapkan nomor NIK dan akan dibantu pendamping PKH, TKSK, dan operator desa.

    “Tadi mulai jam 10 pendataftaran di balai desa. Jam 12 siang sudah banyak sekali yang sudah terdaftar,” imbuhnya.

    Arifin menyebut, desanya memiliki 1.147 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, 400 kepala keluarga merupakan penerima bantuan sosial dengan metode pendataan konfensional.

    “Dengan adanya digitalisasi bansos, siapapun warga yang merasa membutuhkan, bisa mendaftarkan diri. Semoga dengan digitalisasi, mereka yang benar-benar membutuhkan dan selama ini belum mendapatkan bantuan, bisa mendapatkan,” pungkasnya. [alr/but]

     

  • Uji Coba Digitalisasi Bansos Mulai Berjalan di Banyuwangi, Sistem Baru Dinilai Lebih Efektif

    Uji Coba Digitalisasi Bansos Mulai Berjalan di Banyuwangi, Sistem Baru Dinilai Lebih Efektif

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk sebagai pilot project nasional digitalisasi bantuan sosial (bansos), sebuah program mandat Presiden Prabowo untuk memastikan ketepatsasaran penerima. Warga Banyuwangi menyambut antusias uji coba ini karena optimis sistem baru lebih mudah diakses dan adil bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bersama Pemkab Banyuwangi memulai uji coba pendaftaran di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, dan Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi. Kepala Desa Kemiren, M Arifin, menyebut warganya bersemangat mendaftarkan diri dengan berbagai metode yang tersedia.

    “Dengan adanya sistem digitalisasi bansos, siapapun warga yang merasa membutuhkan, bisa mendaftarkan diri. Semoga dengan program ini, mereka yang benar-benar membutuhkan dan selama ini belum mendapatkan bantuan, bisa mendapatkan,” kata Arifin yang menyebut desanya memiliki 1.147 kepala keluarga, dengan 400 di antaranya penerima bansos.

    Kepala Desa Olehsari Kecamatan Glagah, Joko Mukhlis, menambahkan program ini akan mempermudah kerja desa sekaligus membantu masyarakat. “Dengan program ini, akan lebih tepat sasaran dan lebih fleksibel. Karena selama ini ada warga yang sudah tidak kami ajukan dari daftar penerima, tapi tetap saja dapat bantuan. Saya optimis dengan program ini, mereka yang telah meningkat taraf hidupnya pasti akan tercoret dari daftar,” ujarnya.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang hadir dalam uji coba menyampaikan optimisme serupa. “Alhamdulillah semua berjalan lancar. Warga terlihat antusias mencoba, ada yang mendaftar mandiri juga ada yang dibantu oleh agen perlinsos. Kita semua berharap cara baru ini akan lebih tepat sasaran, semua warga bisa daftar sehingga tidak ada warga yang tertinggal untuk bisa didaftarkan,” kata Ipuk.

    Dukungan juga datang dari Ketua Badan Musyawarah Keagamaan (Bamag), Pendeta Anang. Menurutnya, digitalisasi akan mengurangi penyimpangan dan kesalahan pendataan. “Kami sangat mengapresiasi karena dengan digitalisasi ini akan menghindari penyimpangan dan kesalahan pendataan. Semoga bisa segera membenahi sehingga penyalurannya tidak meleset,” ungkapnya.

    Maryati (60), buruh tani asal Desa Kemiren, mengaku baru pertama kali berkesempatan mendaftar. “Saya ini kan buruh tani, anak saya juga buruh tani tapi tidak pernah dapat bantuan. Tidak tahu kenapa. Semoga dengan langsung didaftarkan ke pemerintah, saya bisa dapat bansos,” harapnya.

    Dalam uji coba awal ini hadir Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, Kepala Pusdatin Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto, Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi Yessi Arnaz Ferari, dan Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital PANRB Adi Nugroho.

    Masyarakat bisa mendaftar bansos dengan dua cara. Pertama, secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial) dengan syarat memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kedua, melalui agen perlinsos yang telah dilatih, berjumlah sekitar 500 orang di Banyuwangi, terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), serta operator desa dan kelurahan.

    Tubagus Nugraha, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional, menjelaskan pendaftaran digitalisasi bansos di Banyuwangi secara menyeluruh akan dimulai Oktober 2025. Data hasil digitalisasi ini akan dipakai dalam penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun 2026.

    “Selanjutnya, jika sudah ada hasil yang sekiranya dirasa lebih akurat maka warga akan menerima pemberitahuan apakah layak atau tidak menerima disertai sejumlah alasan. Apabila tidak puas dengan hasil verifikasi, di portal tersebut disediakan kolom Sanggahan,” jelas Tubagus. [alr/beq]

  • RI Dorong Kerja Sama Lintas Batas Proyek Penangkapan Karbon

    RI Dorong Kerja Sama Lintas Batas Proyek Penangkapan Karbon

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menekankan pentingnya kerja sama lintas batas, terutama dalam penerapan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau Carbon Capture and Storage (CCS).

    Koordinator Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional Dwi Adi Nugroho menyampaikan bahwa pengaturan transportasi CCS lintas batas di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024.

    Adapun, Perpres ini mensyaratkan perjanjian bilateral antar negara sebagai pedoman bagi pihak terkait untuk mengeluarkan rekomendasi atau izin yang diperlukan, dimana mekanisme transportasi karbon (CO₂) tersebut hanya dapat berjalan melalui koordinasi antar lembaga dari negara pengirim dan penerima.

    “Ketika kita memiliki kolaborasi atau perjanjian dengan negara lain, kita harus tahu siapa yang mengirim CO₂, dan untuk transportasi, permohonan akan diselesaikan oleh agensi dari kedua negara,” ujar Dwi dalam kesempatan diskusi pada Fifth Asia CCUS Network Forum, dikutip Selasa (16/9/2025).

    Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa CO₂ yang masuk ke wilayah Indonesia dikategorikan sebagai Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai PP Nomor 74 Tahun 2021, sehingga wajib diregistrasi dalam sistem nasional.

    “Kami menganggap bahwa CO₂ adalah substansi bahaya, maka setiap impor CO₂ ke Indonesia harus diregistrasi. Bagi setiap segmen atau perusahaan, penting bagi kami untuk melihat spesifikasinya. Ini menjadi dasar bagi pengembangan aspek keselamatan, perubahan, dan identifikasi emitter,” tambah Dwi.

    Dwi juga menekankan bahwa proses CCS harus dilakukan dengan pengukuran CO₂ yang terkalibrasi di setiap tahapan proses, mulai dari titik pengiriman antara produsen dan pemegang izin pengangkutan hingga operator penyimpanan.

    “Kerja sama lintas batas dalam CCS membutuhkan komitmen jangka panjang, kejelasan tanggung jawab, dan penerimaan publik. Yang terpenting, tindakan lintas batas ini harus memberikan manfaat bersama (mutual benefit),” katanya.

    Ia pun berharap bahwa adanya forum diskusi tersebut semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah penyimpanan CO₂, sekaligus mendorong implementasi CCS yang efektif, aman, dan sesuai dengan standar Internasional.

    (ven/wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ini 25 Pati Polri dengan Pangkat Komjen

    Ini 25 Pati Polri dengan Pangkat Komjen

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menaikkan dua pangkat perwira tinggi atau Pati Polri menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) Polri.

    Dua Komjen itu yakni Komjen Pol Karyoto yang menjabat sebagai Kabaharkam Polri dan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kepala BNN.

    Peningkatan pangkat itu sekaligus menambah daftar jenderal bintang tiga di lingkungan kepolisian. Tercatat, setidaknya ada 25 pati polri berpangkat Komjen hingga saat ini.

    Ini daftar Pati Polri berpangkat Komjen dalam penugasan internal maupun eksternal: 

    Internal Polri 

    1. Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo.

    2. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Komjen Wahyu Widada.

    3. Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam), Komjen Karyoto.

    4. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), Komjen Syahar Diantono.

    5. Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam), Komjen Akhmad Wiyagus.

    6. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Kalemdiklat), Komjen Chryshnanda Dwilaksana.

    7. Komandan Korps Brimob Polri, Komjen Imam Widodo.

    8. Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops), Kapolri, Komjen Mohammad Fadil Imran.

    9. Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran Kapolri, Komjen Wahyu Hadiningrat.

    Penugasan Eksternal 

    1. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Komjen Mohammad Iqbal.

    2. Inspektur Jenderal Kementerian UMKM, Komjen Raden Prabowo Argo Yuwono.

    3. Sekretaris Utama Lemhannas, Komjen Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak

    4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Tomsi Tohir Balaw

    5. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Suyudi Ario Seto

    6. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho

    7. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum), Komjen Nico Afinta

    8. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Komjen Makhruzi Rahman

    9. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum), Komjen Reynhard Saut Poltak Silitonga

    10. Inspektur Jenderal Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Komjen I Ketut Suardana

    11. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag), Komjen Putu Jayan Danu Putra

    12. Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komjen Albertus Rachmad Wibowo

    13. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas), Komjen Yan Sultra Indrajaya.

    14. Inspektur Utama Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH), Komjen Winarto.

    15. Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, Komjen Tornagogo Sihombing.

    16. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, Komjen Djoko Poerwanto.

    Isu Pergantian Kapolri

    Adapun, belakangan isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat mencuat ke publik pasca aksi demonstrasi yang berujung ricuh di beberapa titik di Indonesia.

    Isu itu beredar lantaran informasi terkait surat presiden (surpres) mengenai pergantian Kapolri telah beredar di publik. Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh pejabat di lingkungan Istana Presiden.

    Dalam hal ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa belum ada surpres yang dikirimkan ke DPR mengenai isu tersebut.

    “Berkenaan dengan Surpres, pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar. Jadi, belum ada Surpres yang dikirimkan ke DPR mengenai pergantian Kapolri,” ujar Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan teks, Sabtu (13/9/2025).

    Dia juga mengemukakan bahwa informasi tersebut telah selaras dengan pernyataan pimpinan DPR yang sebelumnya telah menyatakan bahwa tidak ada surpres yang masuk terkait pergantian Kapolri.

    Pimpinan DPR itu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad misalnya. Dia menyatakan bahwa pimpinan DPR RI belum menerima surat apapun terkait hal tersebut hingga Jumat (12/9/2025) malam.

    “Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri,” katanya kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).

  • Warga lereng Gunung Sumbing bersama TNI gelar upacara HUT Ke-80 RI

    Warga lereng Gunung Sumbing bersama TNI gelar upacara HUT Ke-80 RI

    Temanggung (ANTARA) – Masyarakat lereng Gunung Sumbing di Desa Banaran, Tembarak, Temanggung bersama prajurit TNI dari Kodim 0706/Temanggung menggelar upacara peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di lapangan desa setempat.

    “Dengan inspektur upacara Komandan Kodim 0706/Temanggung Letkol Inf Hermawan Adi Nugroho, upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI menjadi catatan bersejarah bagi Desa Banaran,” kata Kepala Desa Banaran Salim di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.

    Desa Banaran saat ini menjadi lokasi program TMMD Reguler ke-125 Kodim 0706/Temanggung, dipercaya sebagai tuan rumah pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus 2025.

    Ia menuturkan, pelaksanaan upacara tersebut sebagai momentum penting bagi warganya.

    “Ini sejarah pertama bagi Desa Banaran. Kami merasa sangat bangga sekaligus terhormat karena desa kami dipercaya menjadi lokasi upacara HUT Kemerdekaan RI. Apalagi beriringan dengan adanya program TMMD yang membawa pembangunan nyata, tentu menambah semangat masyarakat untuk terus maju,” katanya.

    Ia menyampaikan sinergi TNI dengan masyarakat melalui TMMD dan momentum peringatan HUT RI di desanya bukan hanya sekadar seremoni, tetapi menjadi sumber inspirasi untuk membangun desa lebih baik.

    “TMMD telah menghadirkan pembangunan jalan dan rumah layak huni bagi warga kami. Sekarang, dengan adanya upacara HUT ke-80 RI di Banaran, masyarakat semakin termotivasi untuk menjaga semangat persatuan, gotong royong, dan kemajuan desa,” katanya

    Sementara Komandan Satgas TMMD Letkol Inf Hermawan Adi Nugroho memimpin jalannya upacara yang diikuti oleh prajurit TNI, aparat desa, pelajar, serta masyarakat Banaran.

    Kehadiran mereka bukan hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai saksi sejarah bahwa perjuangan membangun negeri bisa dimulai dari desa.

    “Peringatan HUT ke-80 RI ni adalah momentum memperkuat semangat kebangsaan dan pengabdian tanpa batas. Tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju bukan sekadar slogan, tetapi arah perjuangan kita bersama,” katanya.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini Dia yang Lolos Seleksi Calon Ketua dan Anggota DK LPS 2025-2030

    Ini Dia yang Lolos Seleksi Calon Ketua dan Anggota DK LPS 2025-2030

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia (BI) telah mengumumkan hasil seleksi administratif pemilihan calon ketua dan anggota dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tahun 2025-2030.

    Panitia Seleksi pemilihan calon Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) Periode 2025-2030 telah menetapkan Calon Ketua dan Anggota DK LPS yang lulus Seleksi Administratif dan dapat mengikuti Seleksi Kelayakan dan Kepatutan. Jumlahnya ada sekitar 26 orang.

    “Dalam rangka Seleksi Kelayakan dan Kepatutan, masyarakat diminta berpartisipasi untuk memberikan masukan dan/atau informasi mengenai integritas, rekam jejak, dan/atau perilaku Calon Ketua dan Anggota DK LPS yang lulus Seleksi Administratif,” tulis Bank Indonesia mengutip website resminya, Sabtu (12/7/2025).

    Penetapan hasil seleksi tersebut dituangkan dalam Pengumuman Nomor PENG-2/PANSEL-DKLPS/2025 tentang Hasil Seleksi Administratif Pemilihan Calon Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Periode 2025-2030.

    “Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat,” sebutnya.

    Seluruh Calon Ketua dan Anggota DK LPS yang telah lulus seleksi administratif wajib mengikuti seleksi kelayakan dan kepatutan periode pertama, yang meliputi penelitian rekam jejak, masukan masyarakat, pemeriksaan kesehatan, dan asesmen makalah.

    “Menyampaikan masukan dan/atau informasi kepada Panitia Seleksi melalui e-mail: [email protected], atau surat yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota DK LPS dengan alamat Ruang Soegito Sastromidjojo, Gedung Djuanda I lantai G, Kementerian Keuangan, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat 10710 (pada hari dan jam kerja),” tulisnya.

    Calon Ketua dan Anggota DK LPS yang dinyatakan lolos Seleksi Administratif namun tidak mengikuti Seleksi Kelayakan dan Kepatutan Periode Pertama sesuai jadwal yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur.

    Adapun peserta yang lolos di antaranya, Agresius R. Kadiaman, Amanlison Sembiring, Anton Daryono, Ary Zulfikar, Bambang Prijambodo, Bobby Hamzar Rafinus, Danu Febrianto, Didi Prakoso, Dwityapoetra Soeyasa Besar, Ferdinan Dwikoraja Purba, Hermawan Setyo Wibowo, Imam Nashirudin, Imansyah, dan Lana Soelistianingsih.

    Selanjutnya, Muhammad Iman Nuril, Hidayat Budi Pinuji, Nugroho Agung Wijoyo, Onny Noyorono, Purbaya Yudhi Sadewa, Robin Indraiid Hattari, Rudi Rahman, Salusra Satria, Samsu Adi Nugroho, Sis Apik Wijayanto, Suwandi, Teguh Supangkat, dan Wahyu Pratomo.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kejadian Berulang, Debt Collector Tipu Damkar Pakai Modus Ular untuk Tagih Pinjol Megapolitan 7 Juli 2025

    Kejadian Berulang, Debt Collector Tipu Damkar Pakai Modus Ular untuk Tagih Pinjol Megapolitan 7 Juli 2025

    Kejadian Berulang, Debt Collector Tipu Damkar Pakai Modus Ular untuk Tagih Pinjol
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Petugas pemadam kebakaran (
    Damkar
    ) dari dua wilayah berbeda,
    Kabupaten Bekasi
    dan Tangerang Selatan, mengalami kejadian serupa yakni ditipu oleh seseorang yang mengaku menemukan ular, tetapi ternyata hanya modus dari
    debt collector
    untuk menagih utang pinjaman online (pinjol).
    Kedua kejadian ini terjadi dalam waktu yang berdekatan dan menunjukkan pola serupa. Laporan palsu dikirimkan ke pos
    damkar
    , lalu saat petugas sampai di lokasi, mereka justru diarahkan untuk menagih utang.
    Di Kabupaten Bekasi, prank ini terjadi pada Sabtu (5/7/2025). Petugas Damkar, Adi Nugroho, menerima laporan adanya ular masuk ke septic tank milik warga di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu.
    “Ada nomor telepon si pelapor yang menyatakan bahwa di lokasi wilayah Setu ada ular,” ujar Adi saat dikonfirmasi, Senin (7/7/2025).
    Adi bersama enam petugas langsung meluncur ke lokasi. Namun, setelah tiba dan menghubungi si pelapor, barulah mereka menyadari bahwa laporan tersebut hanyalah akal-akalan.
    Si penelepon justru meminta petugas untuk menagih utang kepada penghuni rumah yang disebutkan dalam laporan.
    “Si penelepon itu langsung mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas, dan yang paling mengejutkan banyak kata-kata seperti itu berarti fix dia DC pinjol,” ungkap Adi.
    Sadar tengah dikerjai, salah satu petugas berpura-pura menjadi pemilik rumah dan membalas prank pelapor via telepon.
    Hal yang membuat miris, ini bukan kejadian pertama.
    “Setidaknya, ini sudah yang ketiga kalinya kita dikerjai oleh penagih pinjol dengan berbagai modus,” ujar Adi.
    Adi berharap pihak kepolisian bisa menindak pelaku semacam ini.
    “Kita juga minta bantuan dari pihak yang terkait untuk menindaklanjuti lagi, karena ini kita urgensinya untuk kedarutan dan kebahayaan,” tegasnya.
    Modus serupa terjadi di Ciputat, Tangerang Selatan pada Rabu (11/6/2025).
    Komandan Regu Alpha Damkar Tangsel, Darusalam, mengungkapkan, pelapor awalnya menyebut ada ular di rumah, namun tidak bisa mengirimkan dokumentasi karena mengaku sedang tidak di rumah.
    Istrinya, kata pelapor, terlalu takut untuk mengambil gambar.
    “Sementara istrinya di rumah takut, jadi enggak berani foto dan video,” ujar Darus, dikonfirmasi Jumat (20/6/2025).
    Meski ada kecurigaan karena laporan tak disertai bukti visual, tim Alpha tetap meluncur ke lokasi yang diberikan lewat pesan WhatsApp.
    Namun sesampainya di tempat, mereka tidak menemukan rumah sesuai deskripsi. Wilayah itu penuh kontrakan dan indekos.
    Petugas pun meminta bantuan Ketua RT untuk mencari alamat dimaksud. Tak lama, pelapor menghubungi mereka dan mengungkapkan maksud sebenarnya.
    “Terus, enggak lama kemudian dia bilang, ‘Mas, tolong tagihin utang atas nama Doni Iskandar ya dan istrinya’,” jelas Darus.
    Nama Doni Iskandar merupakan nama yang sebelumnya digunakan pelapor dalam laporan palsu.
    Setelah itu, pelapor tak bisa lagi dihubungi. Baik lewat pesan maupun telepon, tidak ada respons.
    Meski belum membuat laporan ke polisi, Darus mengatakan bahwa pihaknya akan bertindak jika kejadian serupa terulang.
    “Kami akan perketat SOP lagi mungkin ke depannya. Kalau gini lagi ya, kami akan akan melapor ke pihak yang berwajib,” tuturnya.
    Modus laporan palsu dengan kedok ular ini kini menjadi pola baru yang dipakai oleh oknum debt collector.
    Bagi petugas damkar, kejadian ini bukan hanya mempermainkan tugas mereka, tapi juga membahayakan warga lain yang mungkin benar-benar membutuhkan bantuan darurat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat: Wakapolri Baru Harus Bisa Terjemahkan Visi Misi Kapolri dan Berkarakter Kuat – Page 3

    Pengamat: Wakapolri Baru Harus Bisa Terjemahkan Visi Misi Kapolri dan Berkarakter Kuat – Page 3

    Saat ini terdapat sejumlah perwira tinggi Polri berpangkat Komjen (jenderal bintang tiga) yang berpotensi menjadi pengganti Wakapolri, baik yang bertugas di struktur internal Polri maupun di lembaga negara lain.

    Mereka adalah lulusan Akpol dari tahun 1990 hingga 1993, berikut daftarnya:

    • Irwasum Polri: Komjen Dedi Prasetyo (Akpol 1990)

    • Kepala Baharkam: Komjen Mohammad Fadil Imran (Akpol 1991)

    • Kepala Bareskrim: Komjen Wahyu Widada (Akpol 1991)

    • Kepala Baintelkam: Komjen Syahardiantono (Akpol 1991)

    • Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran Kapolri: Komjen Wahyu Hadiningrat (Akpol 1992)

    Selain nama-nama di atas, terdapat pula jenderal bintang tiga yang bertugas di luar struktur Polri, seperti di BNN, BNPT, BSSN, Kementerian/Lembaga hingga BIN, diantaranya:

    • Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas): Komjen Panca Putra Simanjuntak (Akpol 1990)

    • Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Komjen Tomsi Tohir Balaw (Akpol 1990)

    • Sekretaris Jenderal DPD RI: Komjen Mohammad Iqbal (Akpol 1991)

    • Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN): Komjen Marthinus Hukom (Akpol 1991)

    • Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Komjen Nico Afinta (Akpol 1992)

    • Sekretaris BNPP RI: Komjen Komjen Makhruzi Rahman (Akpol 1992)

    • Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): Komjen Albertus Rachmad Wibowo (Akpol 1993)

    • Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho (Sekolah Perwira Polri 1993).

  • Industri pertahanan lokal kerja sama dengan Naval perkuat maritim NKRI

    Industri pertahanan lokal kerja sama dengan Naval perkuat maritim NKRI

    Jakarta (ANTARA) – Salah satu industri pertahanan dalam negeri, PT Hariff Dipa Persada bekerja sama dengan perusahaan industri asal Perancis, Naval Group dalam rangka memperkuat pertahanan maritim Indonesia.

    Naval adalah produsen kapal selam Scorpene yang saat ini tengah dipesan pemerintah untuk memperkuat TNI AL.

    Kerja sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam gelaran pameran Indo Defence 2025 yang digelar di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis.

    “Kerja sama ini mencerminkan komitmen kami terhadap pertahanan nasional dan kesiapan industri dalam negeri untuk berperan aktif dalam proyek besar seperti Scorpene,” kata Presiden Direktur Hariff Defense (PT. Hariff Dipa Persada) Adi Nugroho dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta.

    Adi menjelaskan, penandatanganan MoU ini menjadi langkah dapat menjadi langkah awal bagi industri pertahanan lokal Indonesia untuk meningkatkan aktivitas transfer teknologi dengan perusahaan asing demi kemajuan pertahanan dalam negeri.

    Kolaborasi ini juga merupakan bagian dari tindak lanjut kerja sama strategis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Prancis di bidang pertahanan.

    Tidak hanya itu, Adi melanjutkan kerja sama ini juga membuka peluang pengembangan kerja sama di berbagai bidang seperti komunikasi taktis, sistem kontrol, integrasi teknologi, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia Indonesia melalui alih teknologi dan pelatihan.

    Dengan adanya kerja sama ini, Adi berharap eksistensi industri pertahanan dalam negeri bisa semakin eksis di mata internasional.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan gelaran Indo Defence tahun 2025 merupakan kesempatan bagi industri pertahanan dalam negeri untuk menunjukkan eksistensinya di mata dunia.

    Karenanya, dia mendorong beragam perusahaan industri dalam negeri seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

    Tidak ketinggalan beberapa perusahaan produsen alutsista dari luar negeri juga memamerkan produknya seperti kendaraan tempur, pesawat tempur hingga ragam senjata.

    Sjafrie melanjutkan, kegiatan ini dihadiri oleh 1.180 peserta eksibisi dari 42 negara sahabat melalui 659 perusahaan asing dan 521 produsen di dalam negeri.

    Dengan adanya forum bertaraf internasional ini, Sjafrie berharap alutsista buatan anak bangsa bisa semakin dikenal dunia. Dia juga berharap banyak kontrak kerja sama yang terbangun antara produsen alutsista dalam negeri dan luar negeri.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Industri pertahan lokal dan luar negeri berkolaborasi di Indo Defence

    Industri pertahan lokal dan luar negeri berkolaborasi di Indo Defence

    Jakarta (ANTARA) – Indo Defence 2025 yang digelar Kementerian Pertahan memicu terciptanya kolaborasi antara industri pertahanan lokal dan luar negeri, salah satunya Hariff Defense, perusahaan yang pembuat Battlefield Management System (BMS) CY-16 H yang bekerja sama dengan perusahaan asal Turkiye, BMC.

    “Kerja sama ini adalah bentuk kontribusi kami dalam membangun ekosistem pertahanan yang lebih tangguh dan adaptif, serta menunjukkan bahwa produk dalam negeri memiliki kapabilitas dan nilai saing tinggi,” kata President Director Hariff Defense Adi Nugroho dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Adi Nugroho menjelaskan, ke dua perusahaan itu bekerja sama dalam kontrak pengadaan Multipurpose Armoured Vehicle (MPAV).

    Kontrak tersebut, kata dia, merupakan hasil kerja sama antara PT Indonesian Defense and Security Technologies (IDST) dengan BMC.

    Adi Nugroho melanjutkan, IDST sendiri merupakan perusahaan yang telah lama bermitra dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam pengembangan alutsista dan peralatan pertahanan lainnya.

    Adi menilai kerja sama di bidang kendaraan tempur ini merupakan momentum untuk meningkatkan eksistensi industri pertahanan dalam negeri.

    Hal tersebut dikarenakan kerja sama ini menandakan industri pertahanan dalam negeri layak untuk diperhitungkan di mata dunia.

    Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan kualitas produk hasil industri pertahan Indonesia semakin meningkat.

    BMS CY-16H yang diproduksi Harrif Defense adalah teknologi digitalisasi manajemen pertempuran, dimana seluruh data
    perencaan dan dinamika di medan operasi dapat dipantau pada layar BMS lewat tanda-tanda taktis.

    Saat ini BMS CY-16H telah terpasang di beberapa kendaraan tempur (ranpur) TNI AD seperti Leopard, Medium Tank Pindad, Anoa, dan Pandur.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan gelaran Indo Defence tahun 2025 merupakan kesempatan bagi industri pertahanan dalam negeri untuk menunjukkan eksistensinya di mata dunia.

    Karenanya, dia mendorong beragam perusahaan industri dalam negeri seperti PT Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

    Tidak ketinggalan beberapa perusahaan produsen alutsista dari luar negeri juga memamerkan produknya seperti kendaraan tempur, pesawat tempur hingga ragam senjata.

    Sjafrie melanjutkan, kegiatan ini dihadiri oleh 1.180 peserta eksibisi 42 negara sahabat melalui 659 perusahaan asing dan 521 produsen di dalam negeri.

    Dengan adanya forum bertaraf internasional ini, Sjafrie berharap alutsista buatan anak bangsa bisa semakin dikenal dunia. Dia juga berharap banyak kontrak kerja sama yang terbangun antara produsen alutsista dalam negeri dan luar negeri.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.