Xcloud.id

Tag: Adhy Karyono

  • Pj Gubernur Jatim dan Pj Gubernur DKI Jakarta Bertemu di Surabaya, Bahas Apa?

    Pj Gubernur Jatim dan Pj Gubernur DKI Jakarta Bertemu di Surabaya, Bahas Apa?

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono dan Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi melakukan Penandatanganan Adendum Kesepakatan Bersama Antara Pemprov Jatim dan Pemprov DKI Jakarta di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (31/1/2025).

    Penandatanganan adendum berdasarkan kesepakatan bersama nomor: 100.3.7.1/17/KSB/011.3/2025 tanggal 31 Januari 2025 ini bertujuan untuk memperkuat sinergi di berbagai bidang yang sebelumnya telah terjalin dengan baik.

    “Pertemuan hari ini merupakan bentuk upaya nyata untuk menguatkan sinergi program kerjasama di berbagai bidang antara Pemprov Jatim dan DKI Jakarta,” ujar Adhy.

    “Pada prinsipnya tentu ini sangat penting karena kerja sama antar daerah itulah kunci untuk bisa mengendalikan inflasi dengan baik. Semoga pertemuan ini bisa berdampak positif bagi Jawa Timur maupun DKI Jakarta,” harapnya menambahkan.

    Kerja sama Pemprov Jatim dan DKI Jakarta sendiri telah terjalin sejak tanggal 3 Juni 2021 dan akan berakhir pada 3 Juni 2026. Adhy menyebut, ke depannya kerja sama akan dikembangkan seiring dengan kebutuhan antara kedua daerah. Maka dari itu, diperlukan beberapa penyesuaian dalam kesepakatan bersama tersebut.

    “Di antaranya bidang pangan; pengembangan pertanian, peternakan, dan perdagangan; peluang penanaman modal; pariwisata dan ekonomi kreatif; sdm; kehutanan; koperasi dan umkm; serta bidang lainnya yang terkait urusan pemerintahan,” terang Adhy.

    Adhy menambahkan, Jawa Timur bisa menjadi partner kerja sama lantaran memiliki beberapa kelebihan di berbagai sektor. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tumbuh positif sebesar 4,91 persen pada triwulan III tahun 2024.

    “Jawa Timur juga mampu mengendalikan tingkat inflasi sesuai sasaran nasional 2,5+1 persen. Dimana, pada Desember 2024, inflasi Jatim sebesar 1,51 persen (y-on-y) dan didukung dengan kinerja investasi yang tumbuh signifikan,” terangnya.

    Lebih lanjut, Adhy juga menjelaskan Jawa Timur mampu mempertahankan posisi sebagai produsen padi terbesar di Indonesia selama empat tahun berturut- turut sejak 2020 hingga 2023. Sedangkan berdasarkan angka sementara Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi Jatim tahun 2024 mencapai 9,23 juta ton-gkg atau setara 5,32 juta ton beras,

    “Ini berkontribusi sebesar 17,52 persen terhadap produksi padi nasional,” ucapnya.

    Dalam kesempatan ini, Adhy menyampaikan bahwa Pemprov Jatim juga meluncurkan program korporasi petani. Melalui program tersebut, ia berharap daya tawar terhadap tengkulak dan daya saing petani bisa meningkatkan.

    “Program ini juga sekaligus sebagai alternatif solusi meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mengendalikan inflasi pangan,” katanya.

    Sementara di sektor peternakan, lanjut Adhy, Jawa Timur konsisten menjadi gudang ternak nasional. Sapi perah Jatim berkontribusi 62 persen terhadap populasi sapi perah nasional dan sapi potong Jatim berkontribusi 28 persen terhadap populasi sapi potong nasional.

    “Populasi sapi Jawa Timur pun yang terbanyak di Indonesia,” terangnya.

    Banyaknya populasi sapi yang ada di Jawa Timur ini, kata Adhy, membuat Pemprov Jatim terus berupaya untuk menekan wabah yang sedang mengancam. Seperti halnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD). Vaksinasi pun terus digencarkan.

    “Saat ini telah dilaksanakan vaksinasi PMK sebanyak 14,7 juta dosis atau 95 persen dari target vaksinasi 15,4 juta dosis. Meski begitu secara nasional Jawa Timur tetap menempati peringkat I untuk populasi sapi,” jelasnya.

    Tak berhenti di situ, untuk mempertahankan status tersebut, Jawa Timur menjalankan implementasi rencana aksi road map exit strategy PMK.

    “Hasilnya kejadian penyakit PMK di Jawa Timur telah dapat dikendalikan,” tegasnya.

    Lebih dari itu, Adhy mengungkapkan di tahun anggaran 2025, ia mengimbau agar dinas peternakan mengalokasikan kebutuhan obat, vaksin, semen beku, N2 cair untuk kawin suntik/inseminasi buatan (IB). Saat ini, pemerintah pusat dan provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi vaksinasi, obat, vasilitasi IB.

    “Hanya saja masih belum mencukupi dari kebutuhan,” katanya.

    Adhy menyebut beberapa hal tersebut dapat menjadi gambaran untuk menindaklanjuti kerja sama bidang penguatan dan komoditas pangan. Menurutnya Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional pun membutuhkan pasar agar tidak terjadi over suply.

    “Dan Insya Allah ini akan terjadi kebermanfaatan bagi kedua belah pihak tadi bukan hanya produknya tetapi juga pelayanan peningkatan kapasitas bagaimana kelembagaan bagaimana teknologi yang berkaitan dengan peternakan,” jelasnua.

    Di sisi lain, Adhy menyambut baik kerja sama bisnis yang melibatkan PT. Food Station Tjipinang Jaya (BUMD Jakarta) dengan mitra bisnis jatim yaitu UD. Sahabat Tani; Kontak Tani Nelayan Andalan Jawa Timur dan BUMD Jatim Graha Utama (JGU).

    “Kami optimistis, kerja sama antara Jawa Timur dengan DKI Jakarta mampu semakin harmonis dan potensi kerja sama yang lebih luas dapat digali lebih dalam lagi,” harapnya.

    Sementara itu, Pj. Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi mengatakan, penandatanganan adendum dengan Pemprov Jatim ini penting dilakukannya. Karena sebagian pusat perdagangan dan distribusi, DKI Jakarta membutuhkan suplai yang cukup untuk ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi.

    “Ini memang sangat strategis dalam rangka kita meningkatkan ketahanan pangan, ini juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, dimana kita betul-betul ketahanan pangan harus kita tingkatkan dan kita pertahankan,” ungkapnya.

    “Kita juga harus menuju swasembada pangan dan DKI Jakarta sangat butuh kerja sama ini,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Putusan Sela MK 4-5 Februari, 22 Kada di Jatim Non Sengketa Batal Dilantik 6 Februari

    Putusan Sela MK 4-5 Februari, 22 Kada di Jatim Non Sengketa Batal Dilantik 6 Februari

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian mengatakan, jadwal pelantikan kepala daerah non sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan mundur dari jadwal semula, 6 Februari.

    Tito mengatakan, pelantikan kepala daerah nonsengketa akan digabung dengan kepala daerah hasil putusan sela atau dismissal di MK.

    “Yang 6 Februari karena disatukan dengan non sengketa dengan MK, dismissal, maka otomatis yang 6 Februari kita batalkan, kita secepat mungkin lakukan pelantikan yang lebih besar,” kata Tito di Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025) hari ini.

    Namun, Tito belum bisa memastikan kapan tepatnya pelantikan akan digelar. Dia mengatakan pemerintah akan rapat dengan Komisi II DPR pada Senin (3/2/2025).

    Tito mengatakan mundurnya jadwal itu lantaran adanya putusan dismissal yang dipercepat oleh MK. Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar pelantikan digelar secara efisien.

    “Beliau berprinsip kalau jaraknya nggak jauh, untuk efisiensi sebaiknya satukan saja, yang non sengketa dan dismissal, untuk efisiensi,” ujarnya.

    Sebagai informasi, awalnya pelantikan kepala daerah akan digelar 6 Februari 2025. Sementara itu, MK akan membacakan putusan dismissal pada 4-5 Februari 2025. Pembacaan putusan dismissal juga dipercepat dari jadwal sebelumnya, yakni 11-13 Februari 2025.

    Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono saat dikonfirmasi terkait pemberitahuan resmi atas penundaan pelantikan 22 kepala daerah di Jatim pada 6 Februari, belum mendengarnya. “Belum (dengar), baru dari pemberitaan media saja,” kata Adhy singkat beritajatim.com, Jumat (31/1/2025) petang.

    Berikut daftar 22 kepala daerah terpilih yang sudah ditetapkan oleh KPU dan tidak bersengketa di MK yang batal dilantik 6 Februari 2025:

    1. Pacitan: Indrata Nur Bayuaji dan Gagarin Sumrambah

    2. Trenggalek: Mochamad Nur Arifin dan Syah Muhammad Natanegara

    3. Kabupaten Blitar: Rijanto-Bekky Hardiansyah

    4. Kabupaten Kediri: Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa

    5. Lumajang: Indah Amperawati-Yudha Adji Kusuma

    6. Jember: Gus Fawait-Djoko Santoso

    7. Situbondo: Yusuf Rio Wahyu Prayogo-Ulfiah

    8. Kabupaten Probolinggo: Gus Muhammad Haris-Ra Fahmi AHZ

    9. Kabupaten Pasuruan: Rusdi Sutejo-M Shohib Asrori

    10. Sidoarjo: Subandi-Mimik Idayana

    11. Kabupaten Mojokerto: Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian

    12. Jombang: Warsubi-KH Salmanudin Yazid

    13. Kabupaten Madiun: Hari Wuryanto-Purnomo Hadi

    14. Ngawi: Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko

    15. Bojonegoro: Setyo Wahono-Nurul Azizah

    16. Tuban: Aditya Halindra Faridzky-Joko Sarwono

    17. Kota Kediri: Vinanda Prameswati-KH Qowimmudin Thoha

    18. Kota Pasuruan: Adi Wibowo-M Nawawi

    19. Kota Mojokerto: Ika Puspitasari-Rachman Sidharta Arisandi

    20. Kota Madiun: Maidi-Bagus Panuntun

    21. Kota Surabaya: Eri Cahyadi-Armuji

    22. Kota Batu: Nurrochman-Heli Suyanto

    [tok/beq]

  • Pemprov Jatim Libatkan ITS Dalam Penanganan Kebencanaan Tanah Gerak di Pasuruan

    Pemprov Jatim Libatkan ITS Dalam Penanganan Kebencanaan Tanah Gerak di Pasuruan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Bencana alam yang terjadi di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan semakin menjadi. Hal ini kemudian membuat Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono melakukan peninjauan dilokasi bencana.

    Adhy meninjau beberapa rumah warga yang terdampak bencana pergerakan tanah selama dua hari belakangan. Selain itu, dirinya juga memberikan dukungan moral kepada masyarakat yang terdampak bencana.

    “Dari tinjauan ini kami bekerjasama dengan Dimas PU Cipta Karya Jatim untuk menyimpulkan apakah retakan ini akan berhenti atau malah terus berlangsung. Jadi kita tunggu hasil analisis Tim Khusus dari Geologi ITS Surabaya,” jelasnya, Kamis (30/1/2025).

    Adhy juga mengatakan bahwa retakan yang terjadi ini sangat membahayakan bagi warga. Sehingga dirinya mengusulkan akan adanya relokasi rumah-rumah warga yang terdampak.

    Sebagai alternatif, Pemprov Jatim meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menyediakan lahan. Apabila lahan sudah siap, maka anggaran pembangunan rumah akan ditanggung oleh provinsi.

    Lebih lanjut, Adhy berterima kasih kepada Pemkab Pasuruan yang responsif dalam membantu warga terdampak bencana tanah bergerak di Dusun Sempu, baik dalam hal tempat pengungsian hingga bantuan logistik kedaruratan.

    “Terima kasih kepada Pj Bupati Pasuruan yang sangat responsif membantu logistik sampai pengungsian. Karena saya ingin melihat langsung kondisi bencana alam tanah bergerak di Dusun Sempu ini. Sampai sejauh mana perkembangan retakannya,” tutupnya. (ada/kun)

  • 4 Siswa SMP Mojokerto Terseret Ombak, Pj. Gubernur Jatim Evaluasi Outing Class

    4 Siswa SMP Mojokerto Terseret Ombak, Pj. Gubernur Jatim Evaluasi Outing Class

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono takziah ke masing-masing rumah duka empat pelajar SMP Negeri 7 Kota Mojokerto yang meninggal terseret ombak Pantai Drini, Kabupaten Gunungkidul, Kamis (30/1/2025).

    Mereka yang meninggal adalah Malven Yusuf Adh Dhuqa (13), Alfian Aditya Pratama (13), serta Rifky Yoeda Pratama (13) yang merupakan warga Kota Mojokerto, serta Bayhaki Faqtyansah (13), yang merupakan warga Kabupaten Mojokerto.

    Didampingi Pj. Walikota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah (PD) Provinsi Jatim terkait, Pj. Gubernur Adhy secara langsung menyampaikan duka cita kepada orangtua dan keluarga korban.

    “Pertama-tama, kami atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur ikut prihatin dan turut berduka cita atas musibah ini. Semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” ujarnya.

    Adhy juga berkesempatan mengikuti dzikir dan tahlil untuk mendoakan para korban. Selain dukungan moril, ia juga menyerahkan santunan berupa uang tunai sebesar Rp 10 juta untuk masing-masing korban, paket sembako, serta tambahan Rp 5 juta dari DPRD Jawa Timur.

    Terkait tragedi ini, Adhy akan melakukan evaluasi terhadap program-program seperti study tour, maupun karyawisata atau outing class. Adapun hal yang menjadi perhatian ialah destinasi yang dituju harus dipastikan keamanannya, terlebih kegiatan outing class ini dilakukan di musim penghujan.

    “Pertama, kita pastikan destinasi yang akan dituju betul-betul aman. Apalagi pada musim rawan bencana hidrometeorologi seperti ini yang punya potensi sangat besar, termasuk gelombang tinggi. Sehingga, yang harus dilakukan adalah menghindari tempat-tempat wisata yang berisiko hidrometeorologi yang tinggi,” jelas dia.

    Menurut Adhy, program karyawisata sebenarnya baik untuk perkembangan dan pendidikan siswa-siswi. Meski begitu, keamanan dan keselamatan harus tetap menjadi prioritas utama.

    “Kedua, tentu terkait dengan keamanannya. Bagaimana anak-anak bisa bermain dengan aman di tempat yang memang ada pendampingnya,” tegas Adhy.

    “Harus benar-benar terjadwal dengan kondusif termasuk memperhatikan waktu istirahat siswa. Setiap sekolah tentunya harus memperhatikan keselamatan dan keamanan dari sebuah perjalanan,” imbuh dia.

    Evaluasi program ini, lanjut Adhy, bukan hanya berlaku di Mojokerto saja, namun juga untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Diharapkan, ke depan karyawisata seperti ini akan lebih aman dari segi pengawasan, pendampingan, dan pemilihan destinasi.

    “Tentunya kami minta semua baik Dinas Pendidikan maupun kepala sekolah bisa memperhatikan ini. Termasuk penggunaan kendaraan harus diperhatikan kelayakannya, jangan hanya karena harga murah,” pungkas Adhy.

    Sebagai informasi, sebanyak 13 siswa SMPN 7 Kota Mojokerto terseret ombak di Pantai Drini, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta saat mengikuti program outing class pada Selasa (28/1/2025). Sebanyak sembilan orang berhasil diselamatkan, sedangkan tiga orang lainnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Satu korban terakhir ditemukan juga meninggal dunia, Rabu (29/1/2025). [tok/beq]

  • Tanah Bergerak Pasuruan, Pj. Gubernur Jatim Tunggu Rekomendasi soal Relokasi

    Tanah Bergerak Pasuruan, Pj. Gubernur Jatim Tunggu Rekomendasi soal Relokasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono gerak cepat meninjau bencana tanah bergerak di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Kamis (30/1/2024).

    Fenomena tanah gerak ini mulai dirasakan warga sejak Selasa (28/1/2024) dan masih terus berlanjut hingga Kamis (30/1/2024) pagi. Hal ini menyebabkan banyak rumah warga retak-retak dan sebanyak 47 kepala keluarga dengan total 176 orang diungsikan.

    Setibanya di lokasi, Pj. Gubernur Adhy didampingi Pj. Bupati Pasuruan Nurkholis dan Kepala Perangkat Daerah (PD) Pemprov Jatim terkait melihat kondisi salah satu rumah warga terdampak. Tampak lantai, tembok, dan atapnya retak berat. Rumah tersebut merupakan satu dari 47 rumah yang mengalami kerusakan dengan 16 di antaranya rusak parah.

    Setelahnya, Adhy juga mengunjungi pos pengungsian di SD Negeri 2 Cowek. Di sana, ia menyapa para warga untuk memberikan dukungan moril. Ia juga menyalurkan bantuan berupa sembako serta kebutuhan rumah tangga lain yang di antaranya adalah minyak telon, popok, botol susu, maupun pasta gigi.

    “Saya datang untuk melihat langsung bagaimana kondisi di sini. Sambil menunggu rekomendasi para ahli tentang fenomena tanah bergerak, saya minta agar kebutuhan dasar para pengungsi harus dipenuhi. Kami juga meminta warga senantiasa bersabar dan terus waspada akan bencana susulan,” kata Adhy.

    Sementara terkait bencana, Pj. Gubernur Adhy menjelaskan, pola pergerakan tanah masih terus dipantau. Namun, untuk saat ini masyarakat perlu menyadari besarnya risiko yang berpotensi timbul dari tanah bergerak ini.

    “Untuk sementara diungsikan dulu sambil kita tugaskan Dinas PU Cipta Karya Jatim bekerja sama dengan ahli geologi ITS untuk memetakan dan menganalisis fenomena ini. Apakah permanen terus bergerak atau tidak. Jadi rekomendasinya kita tunggu. Apakah ini masih layak untuk ditinggali atau ditinggalkan,” jelas dia.

    “Kalau nanti keputusannya harus ditinggalkan, maka solusinya adalah relokasi atau pindah lahan ke kawasan aman yang memang bebas dari bencana. Kemudian, akan kita bangun rumah sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai aturan serta kemampuan dari provinsi dan kabupaten/kota,” pungkas Adhy. [tok/beq]

  • Jatim Darurat PMK, 18.581 Ekor Sapi Terjangkit, Kadisnak Bungkam

    Jatim Darurat PMK, 18.581 Ekor Sapi Terjangkit, Kadisnak Bungkam

    Surabaya (beritajatim.com) – Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono telah mengeluarkan Keputusan Gubernur nomor 100.3.3.1/31/013/2025 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Jatim. Surat ini ternyata telah diterbitkan sejak 23 Januari 2025.

    Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim, Indyah Aryani mendadak bungkam saat dikonfirmasi beritajatim.com terkait status keadaan darurat tersebut, yang sudah dikeluarkan seminggu lalu itu.

    Saat ini, kasus hewan ternak khususnya sapi yang terjangkit PMK per 29 Januari 2025 telah mencapai 18.581 ekor. Dari jumlah itu, 980 ekor mati, 443 potong paksa, 11.016 masih sakit, dan 6.142 sembuh.

    Kasus PMK di Jatim ini tersebar merata. Tercatat, hewan ternak di 35 dari 38 kabupaten/kota terdampak. Tiga daerah yang tidak terdampak ialah Kota Surabaya, Kota Mojokerto dan Kota Pasuruan. Ketiganya memang kawasan perkotaan yang notabene tidak ada peternak.

    Sementara itu lima daerah dengan kasus terbanyak, pertama Lamongan sebanyak 1.368 ekor, Jombang 1.332 ekor, Jember 1.267 ekor, Pacitan 1.134 ekor dan Ponorogo 1.060 ekor.

    Dengan status keadaan darurat bencana non alam diakibatkan PMK tersebut, BPBD Jatim ikut bergerak dalam penanganan PMK. “Kami dari BPBD Jawa Timur membantu melakukan penyemprotan desinfektan bersama dengan TNI/Polri dan juga dari Pramuka,” kata Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto, Kamis (30/1/2025).

    Gatot menambahkan, penyemprotan difokuskan di pasar hewan. “Penyemprotan di pasar hewan, ataupun di peternakan sebagaimana permintaan peternak dan juga dari dinas peternakan,” ujarnya.

    Selain itu, upaya penanganan PMK di Jatim, yaitu dengan memberikan pengobatan terhadap hewan ternak yang terlanjur sakit, serta diberikan vaksin bagi hewan ternak sehat.

    Vaksinasi PMK untuk hewan ternak terus dilakukan. Periode 30 Desember 2024-29 Januari 2025, ada sebanyak 165.000 vaksin PMK yang dialokasikan. Namun, distribusinya baru 55 persen atau 91.295 dosis vaksin PMK. Realisasi terbanyak 9342 vaksin berada di Tulungagung. [tok/beq]

  • Jatim Darurat PMK, 18.581 Ekor Sapi Terjangkit, Kadisnak Bungkam

    Jatim Darurat PMK, Puluhan Ekor Sapi di Bangkalan Mendadak Mati

    Bangkalan (beritajatim.com) – Puluhan ekor sapi di wilayah Kabupaten Bangkalan, mati. Diantaranya karena terserang Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Kembung dan Lumpy Skin Desease (LSD).

    Kepala Dinas Peternakan (Disnak) Bangkalan Iskandar Ahadiyat mengatakan, sejauh ini pihaknya mencatat 37 sapi ekor mati selama Januari 2025.

    “Tidak hanya terpapar PMK namun juga terinfeksi penyakit lain,” terangnya, Kamis (30/1/2025).

    Tidak hanya, itu pihaknya mendata sebanyak 193 ekor sapi mengalami PMK. Sapi-sapi yang telah dilaporkan itu langsung mendapat penanganan pengobatan.

    “Yang dilaporkan langsung kami obati dan yang masih sehat kami vaksin,” tambahnya.

    Terpisah, salah satu peternak di Kecamatan Klampis, Ilham mengaku penyakit itu berakibat fatal pada ternaknya. Apalagi, dirinya tak memahami ciri-ciri sapi yang terinfeksi penyakit.

    “Kadang beberapa jam sebelumnya sehat lalu mendadak mati,” pungkasnya.

    Sementara itu, Pemprov Jatim telah menetapkan status keadaan darurat bencana non alam akibat wabah PMK yang telah menyebar luas ke berbagai wilayah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur.

    Status keadaan darurat tersebut ditetapkan oleh Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono melalui Keputusan Gubernur pada tanggal 23 Januari 2025 lalu.

    Berdasarkan data Posko Terpadu Penanganan PMK Jatim, terdapat 18.136 ekor ternak yang terinfeksi PMK di Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, 949 ekor dilaporkan mati, sementara 10.752 ekor lainnya masih dalam proses penyembuhan. [sar/ian]

  • Pj Gubernur Jatim Ingatkan Outing Class Lebih Perhatikan Keselamatan

    Pj Gubernur Jatim Ingatkan Outing Class Lebih Perhatikan Keselamatan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan akan melakukan evaluasi terhadap program outing class agar lebih memperhatikan aspek keselamatan dan destinasi. Hal tersebut disampaikan saat takziah ke rumah duka korban ombak Pantai Srini, Kamis (30/1/2025).

    Orang nomor satu di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur ini didampingi Pj Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro dan Forkompinda Kota Mojokerto. Pj Gubernur menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga empat korban ombak Pantai Srini dan memberikan santunan.

    Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk empati dan kepedulian Pemprov Jawa Timur terhadap keluarga korban yakni siswa SMPN 7 Kota Mojokerto yang menjadi korban ombak Pantai Srini. Rombongan takziah ke keluarga empat korban Pantai Srini pada, Selasa (28/1/2025) kemarin.

    “Kami atas nama Pj Gubernur, pemerintah ikut prihatin, duka cita atas kejadian ini. Ini musibah dari Allah SWT, kita harus terima dulu ini kemudian kita evaluasi faktor-faktornya. Kita akan melakukan evaluasi terhadap program outing class agar lebih memperhatikan aspek keselamatan, terutama dalam menentukan destinasi,” ungkapnya.

    Menurutnya, tidak hanya di Mojokerto saja namun semua kabupaten/kota di Jawa Timur diimbau agar para kepala sekolah untuk bisa memperhatikan hal-hal seperti tersebut. Pj Gubernur juga mengingatkan agar keamanan dan pengawasan terhadap siswa selama kegiatan benar-benar diperhatikan.

    “Terkait dengan security-nya, bagaimana anak-anak bisa bermain dengan aman di tempat yang memang ada pendampingnya dan sebagainya, itu harus dipastikan. Kami tidak hanya sekedar untuk hadir menemui keluarga, kita juga memberikan santunan plus bantuan-bantuan lainnya,” jelasnya.

    Pihaknya berharap santunan dan bantuan yang merupakan bagian dari rasa prihatin Pemprov Jawa Timur untuk meringankan. Lokasi pertama yang dikunjungi rombongan yakni rumah duka Rifky Yoeda Pratama di Perumahan The Suam Residence Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto.

    Lokasi kedua yakni rumah duka Malvein Yusuf Adh Dhuqa di Jalan Al-Azhar, Kelurahan Kedundung dan lokasi ketiga di rumah duka Alfian Aditya Pratama di Jalan Flamboyan, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Serta rumah duka Bayhaki Faqtyansah di Desa Penompo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.

    Turut hadir Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto, Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. [tin/beq]

  • Pasca Banjir Bandang Maesan, Perhutani Bondowoso Tegaskan Nihil Indikasi Alih Fungsi Hutan

    Pasca Banjir Bandang Maesan, Perhutani Bondowoso Tegaskan Nihil Indikasi Alih Fungsi Hutan

    Bondowoso (beritajatim.com) – Banjir bandang di Dusun Peh, Desa Gunungsari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso pada Kamis (9/1/2025) lalu mencuri perhatian publik.

    Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menilai bahwa banjir bandang di lereng Argopuro ada indikasi alih fungsi hutan. Hutan yang seharusnya ditanami tanaman kekayuan akar tunjang, justru berubah jadi perkebunan.

    “Artinya sudah tidak ada lagi akar yang sanggup menahan sehingga mudah terjadi banjir dan longsor,” katanya saat mengunjungi lokasi banjir bandang, Jumat (10/1/2025) lalu.

    Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro mengaku akan segera berkolaborasi dengan Perhutani untuk penataan hutan.

    “Harus dipetakan ulang. Di mana daerah-daerah yang hutannya sudah gundul,” terangnya.

    Sementara Administratur Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bondowoso Misbakhul Munir menegaskan hingga saat ini tidak ditemukan indikasi adanya alih fungsi hutan yang menjadi penyebab banjir bandang di Dusun Peh, Desa Gunungsari, Kecamatan Maesan, pada Kamis (9/1/2025) lalu.

    Menurut Munir, pengawasan terhadap kondisi hutan terus dilakukan secara berjenjang, mulai dari petugas di tingkat kecamatan hingga ke KPH.

    Selain itu, pemantauan juga dilakukan menggunakan potret udara dan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan kondisi tegakan pohon di kawasan tersebut.

    “Ilegal logging memang ada, tapi tidak masif. Kami juga melaporkan kondisi ini secara berjenjang ke pimpinan, termasuk ke Polsek. Begitu juga dengan aktivitas penambangan liar (illegal mining), tetap ada namun dalam skala tertentu,” ujar Munir kepada BeritaJatim.com.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa banjir bandang yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi serta tersumbatnya gorong-gorong, yang menyebabkan air meluap.

    Terlebih, Perhutani Bondowoso juga rutin monitoring dan evaluasi (Monev) setiap semester untuk memastikan kondisi lahan tetap terjaga.

    Munir mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan, karena hutan yang terawat akan memberikan manfaat bagi semua.

    “Hutan kita jaga, maka hutan akan menjaga kita. Kalau hutan rusak, akibatnya saat hujan turun, tidak ada resapan yang baik, sehingga terjadi banjir,” imbau Munir.

    Ia menambahkan, jika lokasi hutan tidak boleh ditebang, maka jangan ditebang. Masyarakat juga diimbau agar memelihara sumber mata air.

    “Mari kita pelihara sumber mata air. Karena kalau tidak, maka akan menjadi air mata. Mau minum pun akan susah,” ajak Munir. (awi/ted)

  • Pemprov Jatim Siapkan Rp25 Miliar untuk 320.000 Dosis Vaksin PMK

    Pemprov Jatim Siapkan Rp25 Miliar untuk 320.000 Dosis Vaksin PMK

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk pengadaan 320.000 dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Langkah ini diambil sebagai upaya penanganan wabah PMK yang telah menyerang ribuan hewan ternak sapi di wilayah tersebut.

    Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menjelaskan bahwa vaksin yang dibeli ini akan menjadi tambahan dari pasokan 1,7 juta dosis vaksin yang telah diberikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

    “Ya, (anggaran Rp25 miliar) itu semuanya untuk beli vaksin. Sebanyak 320.000 vaksin disamping 1,7 juta yang diberikan oleh Kementerian Pertanian,” kata Adhy, Selasa (28/1/2025).

    Menurut data terbaru dari iSIKHNAS, sistem pelaporan real-time berbasis android, per tanggal 13 Januari 2025, sebanyak 12.934 ekor sapi di Jawa Timur telah terinfeksi PMK. Angka ini setara dengan 0,4 persen dari total populasi sapi potong dan sapi perah di Jawa Timur yang mencapai 3,3 juta ekor.

    Dari jumlah tersebut, 8.500 ekor (65 persen) masih dalam proses pengobatan, 3.473 ekor (26 persen) telah sembuh, sementara 689 ekor (5,4 persen) mati akibat infeksi. Selain itu, 272 ekor (2,1 persen) harus dipotong untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.

    Adhy menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah preventif, termasuk memperketat pengawasan lalu lintas ternak antarprovinsi. Hewan ternak yang boleh masuk ke Jawa Timur hanya yang telah divaksin. Selain itu, peternak juga diimbau untuk rutin memberikan vitamin kepada ternak mereka guna menjaga daya tahan tubuh hewan.

    “Pintu-pintu yang harus kita jaga adalah lalu lintas antarprovinsi. Yang boleh masuk hanya yang sudah divaksin. Jadi, ini mohon kesadaran kepada pemilik sapi untuk tetap waspada, ikuti kebijakan pemerintah. Dan, jangan khawatir, kami sudah siapkan vitamin, obat, maupun vaksinnya,” ucap Adhy pada 15 Januari 2025 lalu.

    Langkah ini diharapkan dapat menekan angka penyebaran PMK dan meminimalisir dampaknya terhadap sektor peternakan dan ekonomi di Jawa Timur. [ram/suf]