Xcloud.id

Tag: Adhy Karyono

  • Pemprov Jatim Distribusikan 870 Ribu Dosis Vaksin PMK ke 38 Kab/Kota

    Pemprov Jatim Distribusikan 870 Ribu Dosis Vaksin PMK ke 38 Kab/Kota

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim mendistribusikan bantuan sebanyak 870 ribu dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ke 38 kabupaten/kota se-Jatim di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jatim pada Selasa (11/2/2025).

    Pendistribusian vaksin PMK ini dilakukan sebagai wujud tindak lanjut atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/31/013/2025 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan pada Januari lalu.

    Bantuan Vaksin PMK ini didistribusikan secara simbolis oleh Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono kepada lima daerah yaitu, Kabupaten Pamekasan 14.500 dosis, Kabupaten Kediri 28.750 Dosis, Kabupaten Bojonegoro 25.250 dosis, Kota Probolinggo 1.600 dosis, dan Kabupaten Pasuruan 18 ribu dosis.

    “Alhamdulillah kami mendapat dukungan vaksin sebanyak 1,7 juta dosis dari Kementan RI melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hari ini kami mendistribusikan 520 ribu dosis dan tambahan tahap kedua dari Kementan 350 ribu yang akan dibagikan ke 38 Kab/Kota bagi yang jumlah rentan ternaknya banyak,” ungkap Pj. Gubernur Adhy kepada wartawan.

    Ia mengatakan, hingga saat ini Jatim telah mengantongi total 2,2 Juta dosis. Sementara, kebutuhan vaksin PMK di Jatim setiap tahunnya mencapai 6,6 juta dosis. Sehingga masih diperlukan 4,4 juta dosis vaksin guna menekan laju penyebaran Wabah PMK di Jawa Timur.

    Untuk itu, Pj. Gubernur Adhy Karyono juga menghimbau seluruh Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur agar bisa mengalokasikan APBD-nya sebagai upaya penanggulangan wabah PMK di wilayahnya masing-masing.

    “Kami sudah dapat laporan bahwa beberapa Kab/Kota sudah mengalokasikan berdasarkan surat darurat kami,” ucap Adhy.

    Tidak hanya itu, Adhy juga mengajak masyarakat utamanya peternak untuk bisa melakukan vaksinasi mandiri bagi hewan ternaknya.

    Ia mengatakan, pemerintah pusat melalui Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) di Jawa Timur telah menyediakan vaksin dengan harga terjangkau. Harapannya, peternak yang berbasis perusahaan dan koperasi bisa ikut melakukan vaksinasi secara mandiri.

    “Jadi target kita adalah maayarakat yang memiliki ternak secara mandiri harus kita bantu. Sementara, dari Pusvetma Kementan itu menjual vaksin sangat murah. Daripada melihat nilai jual sapi atau kambing yang mahal lebih bagus alokasikan sedikit untuk menyelesaikan PMK,” tutur Adhy.

    Upaya bersama ini disebut Adhy Karyono juga sebagai bentuk dukungan Pemprov Jatim sebagai Lumbung Ternak dan Lumbung Pangan Nasional. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Peternakan Provinsi Jatim, Jatim menjadi provinsi dengan populasi sapi potong dan perah terbanyak yang mencapai 3,3 juta ekor. Angka tersebut berkontribusi 62 persen untuk sapi perah dan 28% untuk sapi potong dari total populasi nasional.

    Oleh sebab itu, penanganan wabah PMK di Jatim disebut akan sangat berdampak secara nasional. Pasalnya, arus perpindahan ternak lebih banyak dari Jawa Timur dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

    “Kami memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dan disarankan oleh Kementan RI kita lakukan. Kalau ternak di Jatim itu selesai vaksinasinya maka berdampak ke provinsi lain,” ujar Adhy.

    “Walau dengan Inpres No.1 ini anggaran kita berkurang, tapi kami tetap upayakan bahwa ini adalah prioritas utama. Salah satu prioritas utama untuk mengendalikan populasi hewan ternak kita,” pungkas Adhy.

    Senada, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI Dr. Drh. Agung Suganda mengatakan bahwa bantuan vaksin PMK ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk pengendalian wabah PMK di Indonesia.

    Ia mengatakan, dari alokasi vaksin nasional sebanyak 4 juta dosis, 1,7 juta diberikan kepada Jawa Timur. Harapannya agar Jawa Timur bisa segera mengendalikan kasus PMK agar Jatim tetap menjadi lumbung ternak nasional.

    “Tadi kami juga mengapresiasi Pemprov Jatim yang telah mengeuarkan darurat bencana non alam sehingga bisa mengakses anggarannya untuk pengadaan vaksin,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa upaya penanganan wabah PMK merupakan upaya gotong royong dari seluruh pihak. Ditambah dengan strategi pelaksanaan vaksinasi serentak diharapkan bisa mengendalikan laju penyebaran virus PMK.

    Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Dra M Musyafak dalam sambutannya mengaku siap dan mendukung seluruh upaya pemerintah pusat dan daerah guna menekan laju wabah PMK di Jawa Timur. Ia mengatakan, wabah PMK merupakan persoalan bersama yang akan berdampak pada persoalan-persoalan lain di masyarakat.

    “Oleh karena itu kami bersama Pemprov Jatim akan terus menerus memperhatikan apa yang dibutuhkan dalam upaya penanganan PMK, walaupun dalam keadaan APBD yang banyak mendapat pengurangan,” tegasnya.

    Sebagai informasi, tidak hanya vaksin PMK, turut didistribusikan pula obat-obatan untuk penanganan PMK dan Penyakit ikutannya, yaitu 10 ribu botol Analgesik, 11 ribu botol Antihistamin, 11 ribu botol Vitamin ATP dan 8.500 botol Vitamin ADE. [tok/beq]

  • Presiden Prabowo Tiba di Surabaya untuk Buka Kongres XVIII Muslimat NU – Halaman all

    Presiden Prabowo Tiba di Surabaya untuk Buka Kongres XVIII Muslimat NU – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, pada Senin (10/2/2025).

    Presiden tiba di Bandara Udara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sekitar pukul 13.15 WIB.

    Tiba di Bandara Juanda, Presiden Prabowo disambut oleh Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto. 

    Di Surabaya, Presiden dijadwalkan menghadiri sekaligus meresmikan Pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU).

     Kongres yang mengambil tema “Merawat Tradisi, Menguatkan Kemandirian, Meneduhkan Peradaban” ini akan digelar di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya.

    “Hari ini Bapak Presiden Kunjungan Kerja ke Surabaya dalam rangka membuka Kongres Ke-XVIII Muslimat NU. Ini merupakan langkah Presiden untuk mendukung peran serta kontribusi Muslimat NU dalam membangun bangsa,” ucap Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

    Pada Januari lalu, Presiden Prabowo telah menerima audiensi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa di Istana Merdeka, Jakarta.

    Dalam pertemuan tersebut, Khofifah secara langsung mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri pembukaan kongres pada hari ini.

    Presiden bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta sekitar pukul 12.00 WIB.

    Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Jawa Timur yakni Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

     

  • Ini Strategi Pj. Gubernur Tarik PAD dari JGU dan Jamkrida Usai Perseroda

    Ini Strategi Pj. Gubernur Tarik PAD dari JGU dan Jamkrida Usai Perseroda

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jatim Grha Utama (JGU) dan Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Timur di Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Sabtu (8/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan bahwa PT JGU (Perseroda) akan menggunakan beberapa strategi untuk mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sepadan dengan investasi. Di mana, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada PT JGU sampai saat ini sebesar Rp 785,6 miliar.

    “Salah satu strateginya adalah Settlement Asset, yakni pengembalian modal dan bagi hasil dalam bentuk aset persediaan yang kemudian dikembangkan dan dijual kepada konsumen pada proyek properti. Seperti yang telah dilakukan pada Perumahan Graha Puncak Anomsari,” kata Adhy.

    Upaya lain dilakukan melalui pengembangan kerja sama usaha properti, aset, dan land banking guna menciptakan potensi monetisasi aset yang lebih optimal. Selain itu, ada pula pengembangan kerja sama usaha komoditas pangan untuk memperkuat rantai pasok dan meningkatkan stabilitas usaha di sektor perdagangan pangan.

    “Kami juga ingin menyampaikan beberapa aset-aset milik Pemprov Jatim yang saat ini dalam pengelolaan PT JGU merupakan penyertaan modal daerah atau inbreng. Salah satunya adalah Lahan Rusunawa di Siwalankerto, Surabaya seluas 2,2 Ha yang telah bersertifikat atas nama Pemprov Jatim,” jelas dia.

    Di atas lahan ini, Pj. Gubernur Adhy menerangkan, telah berdiri Apartemen Sederhana Sewa yang terdiri dari 5 tower dengan tinggi masing-masing 5 lantai. Terdapat perbedaan luas lahan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2008 luas lahan tercatat 22.000 m², dalam sertifikat tercatat 21.497 m², terdapat selisih 503 m².

    “Sedangkan untuk bagaimana perusahaan akan mengelola potensi dampak terhadap masyarakat dan lingkungan, bentuk tanggung jawab sosial yang akan dilakukan antara lain adalah PT Pratama Jatim Lestari yang merupakan anak perusahaan PT JGU telah dan akan melaksanakan program CSR berupa penyaluran bantuan uang tunai dari hasil penjualan daur ulang pengolahan sampah B3 berupa batako kepada masyarakat,” ungkap Adhy.

    Tak hanya itu, optimalisasi peran perusahaan terhadap masyarakat dilakukan dengan pembangunan rumah sangat sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah kurang lebih sebanyak 1.000 unit.

    Rumah-rumah ini akan tersebar di berbagai wilayah Jawa Timur dan bekerjasama dengan petani nelayan (Gapoktan), BUMN dan BUMD Provinsi lain, serta BUMD kabupaten/kota.

    Sementara itu, terkait Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur, Pj. Gubernur Adhy memastikan bahwa pengelolaannya berada di bawah pengawasan yang ketat.

    “Kami memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selalu berpihak pada kepentingan masyarakat, serta setiap pengelolaan anggaran yang dikelola oleh BUMD, untuk dilakukan dengan prinsip transparan, akuntabel dan dengan pengawasan yang efektif,” ujarnya.

    Lebih jauh, ia mengharapkan juga adanya keseriusan terhadap UMKM sebagai market potensial sekaligus lahan pelayanan, sehingga tidak saja mendapatkan laba yang lebih besar, namun juga dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Mengingat, UMKM tahun 2024 di Jatim telah mencapai 9,78 juta.

    “Adapun strategi yang akan dibangun untuk peningkatan PAD dalam lima tahun ke depan adalah melalui optimalisasi penggunaan teknologi berbasis digital, sinergi BUMD, dan pengembangan marketplace sebagai potensi pasar penjaminan untuk koperasi dan UMKM sehingga dapat menjangkau seluruh koperasi dan UMKM di Jawa Timur,” kata Adhy.

    Ia pun turut menjelaskan bahwa sebagai perusahaan yang berorientasi profit, PT JGU juga ikut berkontribusi terhadap pengembangan dan pemberdayaan. Sehingga sudah sesuai dengan fungsinya untuk menaikan PAD, menciptakan lapangan kerja dan memproduksi barang atau jasa yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraaan bagi masyarakat Jawa Timur.

    Dalam kesempatan yang sama, DPRD Jawa Timur juga resmi mengumumkan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Terpilih. Sebelumnya, keduanya unggul pada Pilkada Serentak 2024 tanggal 27 November 2024 dengan perolehan suara 58,81 persen.

    Pengumuman tersebut diikuti oleh penandatanganan Berita Acara Pengumuman Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Hasil Pilkada Serentak 2024. Berita acara tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jatim Hidayat, Wakil Ketua III Blegur Prijanggono, serta Wakil Ketua IV Sri Wahyuni. (tok/kun)

  • Pj Gubernur Jatim Harap Penetapan Gubernur Terpilih 6 Februari dan Pelantikan 20 Februari

    Pj Gubernur Jatim Harap Penetapan Gubernur Terpilih 6 Februari dan Pelantikan 20 Februari

    Surabaya (beritajatim.com) – Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono menyampaikan pantunnya saat pelantikan empat pejabat eselon II Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (4/2/2025) petang.

    “Ubur ubur ikan lele, Alhamdulillah Pj Gubernur mau selesai le,” kata Adhy dalam sambutannya.

    Dalam sambutannya, Adhy juga berbicara soal putusan sela MK untuk Pilgub Jatim yang akan dibacakan hari ini atau besok sesuai jadwal, 4-5 Februari 2025.

    “Proses demokrasi berjalan dengan baik. Mudah-mudahan hasilnya memang memutuskan bisa ditetapkan (pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih) pada tanggal 6 Februari,” ujarnya.

    Sehingga, lanjut dia, Pemprov Jatim akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Jatim untuk bisa berlanjut dengan sidang paripurna penetapan pengusulan pelantikan. “Insya Allah, ada pelantikan di 20 Februari,” tuturnya. (tok/ted)

  • Lahan Pertanian di Jakarta Terbatas, Pemprov DKI Lanjutkan Contract Farming di Jatim

    Lahan Pertanian di Jakarta Terbatas, Pemprov DKI Lanjutkan Contract Farming di Jatim

    JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menjalankan kerja sama produksi bahan pangan atau contract farming dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim).

    Kerja sama dengan produsen di luar daerah ini telah dijalankan di pemerintahan Anies Baswedan. Pada tahun 2021 Pemprov DKI menjalin kerja sama ketersediaan pangan di Ngawi, Jawa Timur, dan Cilacap, Jawa Tengah.

    Contract farming pada tahun ini dijalankan dengan peresmian penanaman padi oleh Teguh, Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, dan Plt Bupati Sidoarjo Subandi.

    Teguh mengaku, Pemprov DKI masih membutuhkan kerja sama penyediaan pangan. Sebab, 98 persen kebutuhan pangan Jakarta bergantung pada pasokan dari daerah lain karena lahan pertanian di Jakarta terbatas.

    “Saat ini, luas lahan pertanian di Jakarta hanya sekitar 400 hektare, sementara kebutuhan beras masyarakat Jakarta mencapai 2.570 ton per hari atau sekitar 77.000 ton per bulan,” kata Teguh dalam keterangannya, Minggu, 2 Februari.

    Melalui skema ini, Teguh memandang kerja sama yang dijalin bukan hanya sebatas distribusi pangan, namun juga memberikan kepastian harga dan pasar bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

    “Dalam hal ini, petani dan Pemkab Sidoarjo mendapatkan jaminan harga dan jaminan pasar yang akan berdampak baik untuk warga Sidoarjo,” urai Teguh.

    Pemprov DKI Jakarta menyerahkan sarana pertanian kepada Pemkab Sidoarjo untuk membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panennya.

    Teguh menginstruksikan PT Food Station Tjipinang Jaya, salah satu BUMD pangan, agar menawarkan harga beli gabah yang kompetitif bagi para mitra petani dan terus mendampingi mereka dalam penerapan praktik budidaya yang baik.

    “Kami berharap kemitraan ini dapat terus berkembang dengan bentuk kolaborasi yang lebih luas di masa mendatang,” tandasnya.

  • Pemkab Sidoarjo Siap Dukung Program Contract Farming DKI Jakarta dengan Pemprov Jatim

    Pemkab Sidoarjo Siap Dukung Program Contract Farming DKI Jakarta dengan Pemprov Jatim

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur menjalin kerja sama melalui program contract farming untuk mendukung ketahanan pangan di ibu kota. Program ini diresmikan melalui acara tanam padi bersama yang digelar di Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, Sidoarjo, pada Sabtu (1/2/2025).

    Hadir dalam acara tersebut, oleh PJ. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, PJ. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setya Budi dan Plt. Bupati Sidoarjo H.Subandi.

    PJ. Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setya Budi menyatakan bahwasannya Contract Farming ini merupakan salah satu program dari Food Station, salah satu BUMD yang ada di wilayah Jakarta.

    “Tanam padi ini merupakan program Food Station BUMD di wilayah Jakarta yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan beras di Jakarta dengan keterbatasan lahan yang ada di wilayah Jakarta. Nantinya hasil dari panen nantinya akan di jadikan beras premium yang akan disebarkan di Jakarta dengan harga stabil,” ujarnya.

    Ia juga menjelaskan, bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menjalin kerja sama contract farming pada 4 Kabupaten di Jawa Timur, yakni Ngawi, Sidoarjo, Kediri dan Jombang dengan total luas lahan 2.200 ha.

    “Di wilayah Kabupaten Sidoarjo sendiri, kami bekerja sama dengan UD Sahabat Tani untuk program contract farming pada lahan 800 ha dengan estimasi penyerapan 2.100 ton pada periode panen Maret-April 2025,” terang Teguh Setya Budi.

    Sementara itu, PJ. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menjelaskan bahwa program ini akan menimbulkan dampak positif bagi para petani di Jawa Timur dalam harga beli beras dan di Jawa Timur saat ini surplus stok beras.

    “Dengan program ini, kita akan menjamin dalam harga gabah atau beras bisa dibeli dengan harga tinggi sehingga membantu kesejahteraan para petani. Dan juga, di Jawa Timur sekarang ini surplus beras sehingga ini membantu pemasaran market untuk penyerapan beras,” tutur Adhy Karyono.

    Plt. Bupati Sidoarjo, H.Subandi juga menyampaikan bentuk dukungan Pemkab Sidoarjo terhadap program contract farming ini. Kesejahteraan petani akan lebih terjamin dan harga beras menjadi stabil di pasaran.

    “Kami mendukung penuh dan memantau program contract farming yang dilakukan Provinsi Jatim dengan Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya program ini, akan menimbulkan dampak baik bagi para petani dan Sidoarjo sendiri. Semoga kerja sama ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat dikembangkan lagi untuk kerja sama di sektor lainnya,” jelasnya. (isa/ian)

  • Status Darurat PMK di Jawa Timur Tak Akan Dicabut Hingga Kasus Nol

    Status Darurat PMK di Jawa Timur Tak Akan Dicabut Hingga Kasus Nol

    Surabaya (beritajatim.com) – Status keadaan darurat bencana non-alam akibat penyakit mulut dan kuku (PMK) di Jawa Timur tak akan dicabut hingga tidak ada lagi kasus yang terdeteksi. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa kebijakan ini akan tetap berlaku sampai PMK tidak lagi menjadi ancaman bagi kesehatan ternak di kabupaten/kota di Jatim.

    “Atau saat PMK tidak lagi menjadi masalah kesehatan ternak pada wilayah kabupaten/kota di Jatim atau sesuai rekomendasi pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Jawa Timur,” tegas Adhy kepada wartawan, Sabtu (1/2/2025).

    Pemprov Jatim telah menetapkan status keadaan darurat bencana non-alam akibat PMK di seluruh wilayah provinsi. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/31/013/2025 yang dikeluarkan pada 23 Januari 2025.

    Dalam kurun waktu 1 Desember 2024 hingga 30 Januari 2025, total kasus PMK di Jatim mencapai 18.721 kasus. Dari jumlah tersebut, 10.670 ekor ternak (57%) masih sakit, 6.616 ekor (35%) telah sembuh, dan 984 ekor ternak mati (5,1%).

    Secara nasional, kasus PMK juga mengalami peningkatan di delapan provinsi, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Banten, Lampung, Aceh, dan NTB. Adhy menyatakan bahwa peningkatan kasus PMK di Jatim cukup signifikan.

    “Rata-rata peningkatan kasus PMK di Jatim telah mencapai 350 ekor/hari dari sebelumnya hanya 10 kasus/hari. Secara epidemiologi peningkatan kasus telah mencapai dua kali standar deviasi rataan kasus selama satu tahun terakhir,” katanya.

    Sebagai respons, Adhy mengimbau bupati/wali kota di seluruh Jatim untuk segera melakukan langkah pengendalian PMK secara menyeluruh dan berkelanjutan.

    “Kami juga mengimbau kepada bupati/wali kota untuk segera menyediakan sharing anggaran guna mempercepat proses pengendalian PMK berupa penyediaan operasional petugas vaksinasi dan pengobatan,” tegasnya.

    Anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk pembelian peralatan medis pendukung vaksinasi dan pengobatan, serta penyediaan obat dan vaksin bagi ternak yang terkena PMK.

    Untuk mempercepat pengendalian PMK, Pemprov Jatim akan menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang Percepatan Pengendalian PMK di Jawa Timur yang ditujukan kepada bupati/wali kota.

    Langkah-langkah pengendalian dan penanggulangan PMK mencakup isolasi hewan sakit berbasis kandang atau desa, pengobatan ternak yang terinfeksi, serta vaksinasi terhadap ternak sehat. Pemprov juga akan mendata populasi ternak yang berisiko, menutup sementara pasar hewan jika diperlukan, serta menugaskan dokter hewan untuk mengawasi lalu lintas ternak dan produk turunannya.

    Selain itu, peternak diminta untuk segera melaporkan jika menemukan ternak sakit atau mati dengan gejala yang mengarah pada PMK, agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. [tok/beq]

  • KIP Foundation Siap Sukseskan MBG Lewat Pemberdayaan BUMDesa

    KIP Foundation Siap Sukseskan MBG Lewat Pemberdayaan BUMDesa

    Surabaya (beritajatim.com) – Kita Indonesia Penggerak (KIP) Foundation kembali menggulirkan program pemberdayaan desa di Provinsi Jawa Timur. Tahun 2025 ini, KIP Foundation mengangkat tema ‘Penguatan Desa Produktif Berbasis BUMDesa Sebagai Penyokong Ketahanan Pangan Nasional’.

    Program ini bertujuan untuk membangun desa yang mandiri dan produktif, dengan memanfaatkan BUMDesa sebagai elemen kunci dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia.

    Program Penguatan Desa Produktif Berbasis BUMDesa ini akan fokus pada peningkatan kapasitas tata kelola dan produktivitas usaha BUMDesa, untuk mendukung rantai pasok bahan baku guna mendukung kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo.

    Rangkaian program tersebut dimulai dengan melaksanakan audiensi bersama Adhy Karyono, Pj. Gubernur Jawa Timur, pada Jumat, 31 Januari 2025 di kantor Gubernur Jawa Timur.

    Dalam pertemuan tersebut, Ari Kusuma, Founder KIP Foundationmenjelaskan, rencana pemberdayaan BUMDesa berbasis ketahanan pangan yang akan dijalankan sepanjang tahun 2025, sejalan dengan tujuan mendukung program MBG.

    “Seiring dengan arahan Presiden Indonesia, Kementerian Desa, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai pengalokasian 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan, kami dari KIP Foundation siap mendukung program MBG, khususnya melalui pemberdayaan desa produktif,” kata Ari.

    Ari juga menyampaikan, bahwa BUMDesa memiliki potensi besar untuk mendukung program MBG, terutama dalam penyediaan bahan baku yang dibutuhkan. Melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, pemberdayaan, dan bantuan usaha, KIP Foundation bersama Sampoerna Untuk Indonesia siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengembangkan model pengembangan Co-Production yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

    “BUMDesa memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam program MBG, dan kami percaya bahwa kolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat akan menghasilkan dampak yang signifikan,” tambahnya.

    Salah satu strategi utama yang akan diterapkan dalam program ini adalah pemberian bantuan alat pendukung usaha, peningkatan kapasitas manajerial bagi pengelola BUMDesa, serta penguatan kerja sama dengan sektor swasta dan akademisi.

    “Kami percaya bahwa dengan kolaborasi dan sinergi, BUMDesa dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, khususnya dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG),” tambah Ari.

    Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono memberikan apresiasi terhadap inisiatif yang diambil oleh KIP Foundation dan Sampoerna Untuk Indonesia dalam mendukung pemberdayaan desa produktif berbasis BUMDesa pada sektor ketahanan pangan.

    “Pemerintah Jawa Timur sangat mendukung kolaborasi yang melibatkan masyarakat dan sektor swasta, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi desa. Kegiatan penguatan desa produktif yang diinisiasi oleh KIP Foundation akan sangat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan ini,” ujarnya.

    Adhy juga berharap agar seluruh lapisan masyarakat saling mendukung untuk mewujudkan tujuan bersama. “Harapan kami, kolaborasi ini dapat menjadi titik awal dari kegiatan produktif yang akan membawa manfaat besar bagi pemberdayaan masyarakat di Jawa Timur,” pungkasnya. [tok/beq]

  • DKI kunjungi Sidoarjo untuk tanam padi dan dukung ketahanan pangan

    DKI kunjungi Sidoarjo untuk tanam padi dan dukung ketahanan pangan

    Arsip foto – Petani menanam padi di lahan demplot padi yang diinisiasi Kodim 0807/Tulungagung di Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (23/1/2025). ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/YU.

    DKI kunjungi Sidoarjo untuk tanam padi dan dukung ketahanan pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 01 Februari 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Delegasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Sabtu berkunjung ke Dusun Semampir, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, untuk menghadiri penanaman padi bersama dan penyerahan sarana pertanian kepada petani. Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati Eli dalam keterangan resminya menjelaskan, kunjungan ini sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) bermitra dengan pelaku usaha dan BUMD di Jawa Timur. Pemprov DKI Jakarta tahun ini menargetkan “contract farming” di lahan 8.630 hektare dan “on farming” di lahan 800 hektare.

    “Kami sudah melakukan kerja sama dengan UD Sahabat Tani, meliputi ‘contract farming’ di lahan 800 hektar, pendampingan budidaya, dan penyerapan hasil panen dengan harga pasar,” katanya.

    Kemudian, Pemprov DKI akan membangun kemitraan bersama Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur yang meliputi penjajakan kerja sama budidaya, perdagangan beras serta komunikasi publik terkait pangan.

    “Ada pula kerja sama dengan BUMD Jatim Graha Utama, meliputi kemitraan dalam budidaya, perdagangan beras, dan komunikasi publik,” katanya.

    Kepala Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi menjelaskan, kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Timur ini bertujuan menjamin kepastian pasokan beras bagi DKI Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas.

    Sejak 2018, PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) telah bekerjasama dengan UD Sahabat Tani melibatkan 40 gabungan kelompok tani dengan target hasil panen enam ton per hektar. Hasil panen akan dikirimkan ke pabrik PT Food Station di Jawa Timur untuk diproduksi lebih lanjut.

    Sebagai bentuk dukungan bagi petani binaan, PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) juga menyerahkan bantuan alat semprot (sprayer) dan traktor tangan (hand tractor) serta menggandeng Bank Indonesia BI Kantor Perwakilan DKI Jakarta dan Provinsi Jaktim dalam mendukung program ketahanan pangan ini.

    Dengan adanya kerja sama ini diharapkan sinergi antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur semakin kuat serta memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengungkapkan, Jatim merupakan lumbung pangan sehingga perlu pasar untuk memasarkan produk pangan agar tidak “oversupply”. Salah satunya, melalui sinergi dengan BUMD pangan di DKI Jakarta.

    Pada prinsipnya, kata dia, tentu ini sangat penting, kerja sama antardaerah itu adalah kunci untuk bisa mengendalikan inflasi dengan baik.

    “Kita tahu Jawa Timur sebagai lumbung pangan, perlu pasar agar produknya tidak ‘oversupply’ di daerah kita sudah cukup, maka kita perlu kerja sama dengan daerah lain, termasuk Jakarta,” ujar Adhy.

    Sumber : Antara

  • DKI tanam padi di Jawa Timur

    DKI tanam padi di Jawa Timur

    Jakarta (ANTARA) – Delegasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Sabtu berkunjung ke Dusun Semampir, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, untuk menghadiri penanaman padi bersama dan penyerahan sarana pertanian kepada petani.

    Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati Eli dalam keterangan resminya menjelaskan, kunjungan ini sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) bermitra dengan pelaku usaha dan BUMD di Jawa Timur.

    Pemprov DKI Jakarta tahun ini menargetkan “contract farming” di lahan 8.630 hektare dan “on farming” di lahan 800 hektare.

    “Kami sudah melakukan kerja sama dengan UD Sahabat Tani, meliputi ‘contract farming’ di lahan 800 hektar, pendampingan budidaya, dan penyerapan hasil panen dengan harga pasar,” katanya.

    Arsip foto – Petani menanam padi di lahan demplot padi yang diinisiasi Kodim 0807/Tulungagung di Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (23/1/2025). (ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/YU.)

    Kemudian, Pemprov DKI akan membangun kemitraan bersama Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur yang meliputi penjajakan kerja sama budidaya, perdagangan beras serta komunikasi publik terkait pangan.

    “Ada pula kerja sama dengan BUMD Jatim Graha Utama, meliputi kemitraan dalam budidaya, perdagangan beras, dan komunikasi publik,” katanya.

    Kepala Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi menjelaskan, kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Timur ini bertujuan menjamin kepastian pasokan beras bagi DKI Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas.

    Sejak 2018, PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) telah bekerjasama dengan UD Sahabat Tani melibatkan 40 gabungan kelompok tani dengan target hasil panen enam ton per hektar. Hasil panen akan dikirimkan ke pabrik PT Food Station di Jawa Timur untuk diproduksi lebih lanjut.

    Sebagai bentuk dukungan bagi petani binaan, PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) juga menyerahkan bantuan alat semprot (sprayer) dan traktor tangan (hand tractor) serta menggandeng Bank Indonesia BI Kantor Perwakilan DKI Jakarta dan Provinsi Jaktim dalam mendukung program ketahanan pangan ini.

    Ilustrasi – Sejumlah petani beraktivitas di lahan sawah di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. (ANTARA/Louis Rika)

    Dengan adanya kerja sama ini diharapkan sinergi antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur semakin kuat serta memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah.

    Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengungkapkan, Jatim merupakan lumbung pangan sehingga perlu pasar untuk memasarkan produk pangan agar tidak “oversupply”. Salah satunya, melalui sinergi dengan BUMD pangan di DKI Jakarta.

    Pada prinsipnya, kata dia, tentu ini sangat penting, kerja sama antardaerah itu adalah kunci untuk bisa mengendalikan inflasi dengan baik.

    “Kita tahu Jawa Timur sebagai lumbung pangan, perlu pasar agar produknya tidak ‘oversupply’ di daerah kita sudah cukup, maka kita perlu kerja sama dengan daerah lain, termasuk Jakarta,” ujar Adhy.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025