Tag: Adhy Karyono

  • Diduga Rudapaksa Anak Tiri, Eks Ketua Ormas di Surabaya Diciduk Polisi, Terkuak dari Video Amatir

    Diduga Rudapaksa Anak Tiri, Eks Ketua Ormas di Surabaya Diciduk Polisi, Terkuak dari Video Amatir

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Luhur Pambudi

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Diduga melakukan perbuatan asusila terhadap anak tirinya, seorang ayah berinisial MR yang juga mantan pimpinan sebuah organisasi masyarakat (Ormas) di Kota Surabaya, ditangkap Anggota Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim. 

    Informasinya, penangkapan terhadap MR di kediamannya kawasan Surabaya Selatan dilakukan petugas kepolisian, pada Selasa (11/3/2025) malam. 

    Sempat beredar video amatir berdurasi tak lebih dari 25 detik yang merekam momen eks ketua ormas di Surabaya ditangkap oleh beberapa anggota kepolisian berpakaian sipil pada saat kondisi langit telah gelap. 

    Berdasarkan video tersebut, MR tampak memakai jaket olahraga bermotif tiga garis warna putih pada kedua lengannya, lalu bercelana panjang jeans biru, bersandal selop cokelat, dan bertopi warna cokelat. 

    Ia tampak berjalan menyusuri jalanan gang permukiman rumah warga seraya pundaknya dipegang oleh seorang Polisi berkemeja lengan pendek warna putih. 

    Sepanjang berjalan menyusuri gang tersebut, perangai MR begitu ‘santai’, seraya menundukkan kepala, ia tampak seperti mengapit sebatang rokok pada jemari tangan kanannya, dan sekelebat menghembuskan asap rokok warna putih. 

    Nah, kasus tersebut terbongkar setelah pihak korban menceritakan pengalamannya diperlakukan tak senonoh oleh MR kepada sang ibu kandung. 

    Kabar mengenai perbuatan tercela MR tersebut sudah terlanjur menjadi buah bibir di pihak keluar besar orangtua kandung dari korban. 

    Demi memperoleh kepastian penanganan hukum dan pemulihan kondisi korban yang dirugikan secara fisik, psikis dan material, tak pelak pihak keluarga korban melaporkan perbuatan MR ke pihak Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim. 

    Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Framan membenarkan adanya upaya penyelidikan dan penyidikan atas dugaan kasus tersebut hingga berbuah pada penangkapan terhadap Sosok MR. 

    Namun, ia belum merinci mengenai hasil terbaru proses penyidikan atas kasus yang menyeret MR, termasuk mengenai modus dan siasat MR melancarkan perbuatan asusilanya kepada pihak korban, mengingat proses penyidikan tersebut masih bergulir. 

    “Benar (adanya penangkapan terhadap MR atas kasus asusila terhadap anak di bawah umur), silahkan langsung tanya ke kasubdit,” ujarnya saat dihubungi TribunJatim.com, pada Jumat (14/3/2025). 

    Diberitakan TribunJatim sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jatim terus melakukan berbagai upaya penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

    Selama tiga tahun terakhir, angka kekerasan pada perempuan dan anak berhasil menurun signifikan.

    Penjabat (Pj.) Gubernur Jatim, Adhy Karyono, kala itu, merinci, di tahun 2022, tercatat ada sebanyak 968 kekerasan terhadap perempuan.

    Angka ini kemudian menurun di tahun 2023 menjadi 802 kasus, dan 2024 kembali menurun menjadi 640 kasus. Artinya dalam tiga tahun terakhir menurun sebesar 33,2 persen. 

    Demikian juga dengan angka kekerasan pada anak. Dalam tiga tahun terakhir, penurunan signifikan bisa dicapai sebesar 31,7 persen. 

    Rinciannya, di tahun 2022, angka kekerasan anak terjadi sebanyak 1.561 kasus. Kemudian menurun menjadi 1.386 kasus di tahun 2023, dan kembali menurun di tahun 2022 menjadi 1.065 kasus. 

    Adhy menegaskan, keberhasilan Pemprov Jatim dalam menekan angka kasus kekerasan pada perempuan dan anak dilakukan berkat upaya yang dilakukan secara simultan dengan melibatkan begitu banyak pihak. 

    Diantaranya, melalui pembentukan Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (PMPA). Kemudian Deklarasi 5 Stop yang terdiri dari stop stunting, stop tanpa dokumen kependudukan, stop bullying kekerasan pada perempuan dan anak, stop pekerja anak dan stop perkawinan dini usia.

    Selain itu juga dilakukan advokasi dan sosialisasi terhadap guru BK di sekolah-sekolah baik jenjang SMP maupun SMA. Serta melakukan advokasi dan sosialisasi forum anak Jawa Timur. 

    “Kita juga memiliki sistem pelaporan on call one stop service di call center POS Sayang Perempuan dan Anak (SAPA), yang mana call center ini melayani bullying, perdagangan anak, pernikahan dini usia, eksploitasi seksual dan ekonomi dan juga kekerasan pada perempuan dan anak,” ujar Adhy, pada awak media di Surabaya, Rabu (30/10/2025). 

    Lebih lanjut dijelaskan, Pemprov Jatim juga memiliki Layanan Perempuan dan Anak Dalam Kasus Kekerasan (Lapor Pak), melalui hotline telepon dan whatsapp yang melingkupi mulai pengaduan hingga penanganan. Bahkan, juga bisa datang langsung ke kantor layanan di kantor UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AK Prov. Jatim di Jalan Arjuno No. 88 Surabaya.

    Lapor Pak ini, melayani pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, pendampingan korban, mediasi, layanan rumah anak atau shelter, pemberdayaan perempuan, hingga pemenuhan hak anak. Khusus, bagi perempuan ojek online, Pemprov Jatim memiliki layanan Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (Gaspol).

    Di samping itu, Pemprov Jatim juga memberikan bantuan modal usaha bagi perempuan, dan bantuan spesifik dan biakes maskin kepada perempuan dalam keadaan darurat serta perempuan dan anak korban kekerasan. 

    “Kami juga mendorong kab/kota se-Jatim untuk membentuk UPTD PPA untuk memasifkan upaya pencegahan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak. Juga mendorong kab/kota untuk membentuk RAD Pencegahan Perkawinan Anak (PPA),” tukas Adhy.

    Tidak sampai di sana, Adhy menegaskan bahwa dua tahun terakhir, angka data dispensasi kawin yang dikabulkan menurut pendidikan calon pengantin Jatim juga menurun signifikan.

    Untuk dispensasi kawin Jatim jenjang SD di tahun 2023 mencapai 3.339 orang, di tahun 2024 turun menjadi 1.867 orang. Kemudian untuk dispensasi kawin untuk jenjang SMP di tahun 2023 mencapai 6.103 orang, di tahun 2024 menurun menjadi 3.221 orang. 

    Dan untuk dispensasi kawin jenjang SMA, di tahun 2023 di Jatim ada 3.130 orang, di tahun 2024 menurun menjadi 1.686 orang.

    Ditegaskan Adhy, untuk menghentikan siklus kekerasan, semua pihak perlu bertanggung jawab, termasuk individu, keluarga, dan masyarakat. 

    Bahwa semua harus menciptakan lingkungan yang aman bagi semua orang, melaporkan jika menemukan indikasi kekerasan, dan membantu mengurangi kerentanan anak, serta mencegah keberulangan kasus. 

  • Persiapan Mudik Lebaran di Jatim, Khofifah Ingatkan Penutupan Pelabuhan Ketapang di Hari Raya Nyepi

    Persiapan Mudik Lebaran di Jatim, Khofifah Ingatkan Penutupan Pelabuhan Ketapang di Hari Raya Nyepi

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memantapkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi guna memastikan persiapan jelang mudik dan libur panjang Hari Raya Idulfitri 1446 H di Jatim berjalan dengan aman, lancar dan bahagia.

    Untuk itu, Gubernur Khofifah bersama jajaran Forkopimda Jatim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengamanan Mudik Lebaran 1446 H di Grand City Surabaya, Jumat (14/3/2025). 

    Rakor ini dihadiri Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Karo Ops Polda Jatim, Asops Koarmada II, bupati/wali kota, Danrem, Dandim, kapolres, kadishub dan kabakesbangpol kabupaten/kota se-Jatim.

    Dalam arahannya, Gubernur Khofifah meminta seluruh pihak, baik jajaran Forkopimda Jatim, instansi lintas sektoral, sampai dengan bupati/wali kota untuk melakukan persiapan dan antisipasi soal logistik (BBM, ketersediaan sembako), kewaspadaan cuaca, posko kesehatan, sampai dengan keamanan pemudik.

    “Lebaran kali ini bersamaan dengan liburan panjang. Koordinasi seperti ini menjadi bagian yang sangat penting. Kehati-hatian kita semua, kerja sama kita dalam berkomunikasi, berkoordinasi, berkolaborasi, harus nyambung satu dengan yang lain,” kata Khofifah.

    Khofifah mengatakan, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian.

    Pertama, terkait dengan jadwal buka tutup rute penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ke Pelabuhan Gilimanuk Bali.

    Hal ini berkaitan dengan Hari Raya Nyepi yang bersamaan dengan libur Lebaran.

    “Tanggal 28 Maret 2025 jam 17.00 WIB sampai dengan tanggal 30 Maret jam 06.00 WIB Ketapang ditutup. Sehingga masyarakat yang akan menyeberang dari dan ke Gilimanuk mungkin bisa menghindari waktu itu,” kata dia.

    Selain memperhatikan rute yang akan dilewati, Gubernur Khofifah meminta masyarakat mewaspadai kondisi cuaca.

    Pasalnya, menurut data BMKG, saat libur Lebaran Jatim berada pada musim pancaroba. 

    Di mana, pada pertengahan hingga akhir bulan Maret, masih terdapat beberapa wilayah yang diprakirakan memiliki curah hujan kategori tinggi, yaitu Pacitan, Ngawi, Mojokerto, Magetan, Ponorogo, Nganjuk, Kediri, Blitar, Malang, Batu, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi

    “Dan untuk daerah-daerah wisata, supaya kehati-hatiannya ditingkatkan. Karena dari BMKG juga mengimbau beberapa titik yang perlu diwaspadai. Maka kebijakan-kebijakan ini tolong masyarakat mengikuti aturan yang sudah ditentukan,” terang Khofifah.

    “Tadi BMKG juga meminta untuk mewaspadai tanah longsor, mengingat banyaknya endapan akibat curah hujan di daerah lereng. Selain itu, bencana banjir juga masih perlu diwaspadai bersama,” imbuh dia.

    Lebih lanjut, Khofifah juga meminta kesiapan pos pelayanan kesehatan di titik-titik rawan laka lantas.

    Untuk itu, ia meminta bupati/wali kota dan forkopimda kabupaten/kota untuk bisa memastikan ada puskesmas maupun layanan kesehatan yang buka 24 jam.

    “Fasilitas kesehatan harus dikuatkan. Karena kebanyakan korban kecelakaan meninggal karena terlambatnya pertolongan pertama. Maka puskesmas harus tetap buka untuk memberikan pertolongan pertama,” jelas Gubernur Khofifah.

    Menurutnya, prediksi puncak arus mudik ada pada tanggal 28 hingga 30 Maret 2025.

    Sementara 5 hingga 7 April 2025 diprediksi sebagai puncak arus balik.

  • Gubernur Khofifah Ajak PKK Jatim Bersinergi Turunkan Stunting dan Sukseskan Program MBG

    Gubernur Khofifah Ajak PKK Jatim Bersinergi Turunkan Stunting dan Sukseskan Program MBG

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh jajaran PKK Jatim bersama sama menurunkan stunting dan menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Hal itu ia sampaikan saat pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2025 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (3/3/2025).

    Total sebanyak 36 Ketua TP PKK Kab/Kota dan Ketua TP Posyandu se-Jatim dilantik oleh Ketua TP PKK Jatim yang juga Ketua Pembina Posyandu Jatim, Arumi Bachsin Emil Dardak. Sedangkan dua kabupaten yakni Magetan dan Pamekasan masih menunggu pelantikan Kepala Daerah. 

    Pelantikan ini berdasarkan SK Ketua TP PKK Jatim Nomor:01/KEP/PKK PROV./II/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua TP PKK pada 36 Kab/Kota dan SK Ketua Tim Pembina Posyandu Jatim Nomor:001/KEP/POSYANDU.Prov/II/2025 tentang Pelantikan Ketua TP Posyandu Kab/ Kota di Provinsi Jatim. 

    Khofifah menyampaikan bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penurunan kasus stunting dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi fokus yang harus dikerjakan bersama tahun ini.

    Untuk itu, ia mengajak Ketua TP PKK dan Posyandu kab/kota se-Jatim untuk dapat bersinergi bersama menyukseskan tiga isu yang menjadi fokus Pemprov Jatim tersebut. Menurutnya, sinergitas inilah menjadi kunci mencapai hal tersebut.

    “Bagaimana PKK bisa bersinergi dengan program pemkab/pemkot bagaimana menurunkan stunting dan mendukung program nasional MBG. Tentunya juga harus didukung oleh Bupati/Walikotanya. Sehingga kedua program ini bisa sukses di Jatim,” ujar Khofifah.

    Khofifah mengatakan, baik stunting dan MBG sangat berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas SDM. Sehingga diperlukan sinergi, koordinasi dan keberseiringan antar pihak. Ia berharap baik PKK maupun Bupati/Walikota dapat melakukan koordinasi baik dengan Dinas Kesehatan maupun Badan Gizi Nasional. Termasuk dengan program Kemenkes seperti cek kesehatan gratis.

    Selama ini yang masih menjadi persoalan, ungkap Khofifah, adalah adanya perbedaan data stunting antara Survei Status Gizi Indonesia dan Bulan Timbang. Oleh karena itu, ia berharap perlu adanya diskusi bersama terkait hal ini.

    “Antar bupati walikota dengan PKK dan pembina posyandu bagaimana bulan timbang berseiring dengan format yang mestinya dijadikan referensi oleh Kemenkes. Maka yang harus dilakukan adalah proses evaluasi dan koreksi bersama,” terang Khofifah.

    Lebih lanjut, Khofifah mengatakan bahwa pelantikan Ketua TP PKK dan Pembina Posyandu Kab/Kota ini dilakukan secara serentak karena waktu yang terbatas. Sedangkan masing-masing harus segera memberikan pemenuhan kebutuhan dan memberseiringi percepatan layanan kepada masyarakat.

    “Kepada seluruh Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota yang baru saja dilantik, selamat sukses dalam menjalankan amanah baru yang diemban,” kata Khofifah. 

    Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak mengimbau Ketua Tim PKK kota/Kab untuk peka terhadap kondisi sosial masyarakat. Untuk itu, ia mendorong agar program PKK disetiap kota/kab wajib berfokus pada program prioritas yang memiliki dampak langsung pada masyarakat. 

    Seperti kesehatan mental anak, pengentasan stunting, pendidikan, peningkatan kualitas keluarga, pembentukan karakter, dan ketahanan keluarga.

    “Harapan saya, semua upaya bisa kita maksimalkan dan saya optimis kita bisa memperbaiki semua permasalahan itu,” pungkas Arumi.

    Turut hadir dalam pelantikan ini Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Ketua TP PKK Provinsi Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak, Sekda Provinsi Jatim Adhy Karyono, Kepala Perangkat Daerah (PD) Jatim dan Bupati/Walikota se Jatim.

  • Khofifah ajak gotong royong wujudkan Jatim Gerbang Baru Nusantara

    Khofifah ajak gotong royong wujudkan Jatim Gerbang Baru Nusantara

    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat acara Tasyakuran dan Doa Bersama di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (3/3/2025). (ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim)

    Khofifah ajak gotong royong wujudkan Jatim Gerbang Baru Nusantara
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 03 Maret 2025 – 10:57 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat bergotong-royong dan bersinergi mewujudkan Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara.

    “Saya dan Mas Emil menyampaikan terima kasih kepada panjenengan semua. Yang memilih nomor 1, 2, dan 3, semuanya adalah masyarakat Jawa Timur. Sekarang tidak ada lagi nomor, yang ada adalah masyarakat Jawa Timur,” ujarnya dalam keterangan diterima di Surabaya, Senin.

    Sebelumnya, ribuan masyarakat memadati halaman depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (2/3), dalam acara tasyakuran dan doa bersama yang dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Dalam kesempatan itu, Khofifah mengajak seluruh elemen untuk membangun Jawa Timur dengan kerja keras, kerja produktif, serta energi positif.

    Ia menegaskan bahwa saat ini tidak ada lagi sekat politik, karena semua partai telah bersatu dalam upaya pembangunan daerah.

    “Dulu kami didukung 15 partai, hari ini yang hadir 16 partai. Artinya, partai politik di Jawa Timur telah menjadi pilar demokrasi yang menyatu dengan kepentingan membangun Jawa Timur,” kata Khofifah.

    Sebagai penutup, Khofifah menyampaikan pantun yang menandai awal kepemimpinannya di periode kedua bertepatan dengan Ramadan. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kejayaan bagi Jawa Timur. Sementara itu, Wakil Gubernur Emil Dardak menegaskan komitmen kepemimpinan mereka dalam mewujudkan visi Jatim Gerbang Baru Nusantara, dengan strategi pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional.

    “Kita ingin Jawa Timur maju secara berkeadilan, baik bagi yang muda maupun tua, yang tinggal di pegunungan maupun pesisir, laki-laki maupun perempuan, termasuk saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus,” ujar Emil.

    Usai acara, Gubernur dan Wakil Gubernur bersama masyarakat menggelar buka puasa bersama, dilanjutkan dengan Shalat Maghrib dan Salat Tarawih berjamaah.

    Acara juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni barongsai, Reog Ponorogo, dan alunan musik Tong-Tong khas Sumenep, serta tausyiah dari Imam Besar Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, KH. A Muzakky Alhafidz. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, jajaran Forkopimda Jatim, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, BUMD, serta tokoh agama dan masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Adhy Karyono Jabat Plh. Gubernur Jatim hingga Pelantikan Khofifah-Emil

    Adhy Karyono Jabat Plh. Gubernur Jatim hingga Pelantikan Khofifah-Emil

    Surabaya (beritajatim.com) – Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, per tanggal 16 Februari 2025 telah kembali ke posisi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim. Dengan demikian, ia kini menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Gubernur Jatim hingga pelantikan gubernur dan wakil gubernur definitif.

    “Per tanggal 16 Februari kemarin Hari Minggu, Pak Sekdaprov Jatim menjadi Plh. Gubernur Jatim. Jabatan ini sampai dilakukan pelantikan Gubernur Jatim dan Wakil Gubernur Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak pada 20 Februari,” kata Kepala Bappeda Provinsi Jatim, Mohammad Yasin, kepada beritajatim.com, Selasa (18/2/2025).

    Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Lilik Pudjiastuti, membenarkan bahwa Adhy Karyono akan menjalankan tugas sebagai Plh. Gubernur Jatim hingga pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih.

    “Setelah pelantikan, Bu Gubernur akan menjalani retreat di Akmil Magelang bersama kepala daerah lainnya. Pak Wagub akan menyusul menjelang penutupan retreat. Apakah nanti Pak Wagub menjadi Plh atau Plt Gubernur Jatim, tunggu saja surat dari Mendagri, apakah Plh atau Plt nantinya,” tuturnya. [tok/beq]

  • Pj. Gubernur Jatim Datangi Rumah Duka Bendum Demokrat

    Pj. Gubernur Jatim Datangi Rumah Duka Bendum Demokrat

    Surabaya (beritajatim.com) – Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono melayat ke rumah duka Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Almarhum Renville Antonio di kawasan Jemursari Regency Surabaya, Jumat (14/2/2025) malam.

    Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pj Gubernur Adhy menyampaikan duka cita, serta bela sungkawa atas meninggalnya salah satu politisi muda Jatim tersebut.

    “Tadi pagi memang saya dapat informasi. Tentu atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami mengucapkan duka cita, bela sungkawa atas meninggalnya Pak Renville Antonio,” kata Adhy.

    “Semoga almarhum husnul khotimah, diberikan untuk keluarganya ketabahan, kesabaran, dan semoga amal baiknya menjadi pintu masuk surga dan kesalahan, segala dosa diampuni,” lanjutnya.

    Adhy sendiri, secara pribadi cukup mengenal sosok Renville, dan mengaku kerap kali bertemu. Pj menilai dan mengenang Renville adalah orang yang memiliki pemikiran modern.

    “Memang beliau sangat-sangat modern orangnya, pemikirannya sangat ke depan, dan memang orangnya asik ya. Beliau kalau ada persoalan-persoalan, ada masalah, terus kita mengatakan biar kami yang di depan,” tuturnya mengenang.

    Diberitakan sebelumnya, Renville Antonio diketahui mengalami kecelakaan saat mengendarai motornya dan bertabrakan dengan mobil pick up di Asembagus, Situbondo. (tok/kun)

  • Western Sydney University Indonesia Tambah Prodi Baru, Pemprov Jatim Komitmen Berikan Beasiswa

    Western Sydney University Indonesia Tambah Prodi Baru, Pemprov Jatim Komitmen Berikan Beasiswa

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sulvi Sofiana

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA– Western Sydney University Indonesia (WSUI) membuka lima program baru di kampus yang berlokasi di lantai 35 Pakuwon Tower, Kamis (13/2/2025).

    Program baru ini melengkapi lima program sarjana di bidang STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika) yang sudah menerima mahasiswa sejak September 2024.

    Lima program yang telah berjalan saat ini meliputi Bachelor of Computer Science, Bachelor of Information and Communication Technology, Bachelor of Data Science, Bachelor of Engineering (Electrical), serta Bachelor of Business (Applied Finance).

    Sementara untuk angkatan September 2025, WSUI akan membuka dua spesialisasi baru pada jenjang Bachelor dan tiga program Master. Spesialisasi tersebut adalah Bachelor of Business Analytics dan Bachelor of Computer Science (Cyber Security).

    Kemudian, program Master mencakup Master of Business Administration, Master of Data Engineering, dan Master of Information and Communication Technology.

    Menanggapi diresmikannya WSUI, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi tentang kerja sama ke depan antara Pemprov dan pihak universitas untuk menyalurkan beasiswa.

    “Kami sepakat bahwa kami mendukung proses perkuliahan dengan baik. Kami punya program beasiswa, baik dari kampus maupun Pemprov. Kami juga terbuka menjadi tempat magang, riset, maupun short course,” lanjutnya.

    Pihaknya juga akan membantu sosialisasi dan promosi ke sekolah-sekolah unggulan di Jatim untuk kuliah di WSUI. Apalagi, program studi yang disediakan seperti cyber security, computer analis data, sistem informasi, hingga komunikasi digital sangat relevan dengan program Jatim menuju provinsi yang smart dan lebih maju.

    “Kehadiran perguruan tinggi asal Australia yang pertama di Jatim tidak sekadar mencetak SDM yang unggul dan berdaya saing global, tetapi juga turut meningkatkan industri manufaktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tegasnya.

    Ia menambahkan, penambahan prodi baru yang diberikan WSUI menjadi opsi tambahan bagi mahasiswa untuk memilih program yang relevan dengan kebutuhan saat ini.

    Selain itu, lanjutnya, kehadiran WSUI memberi inspirasi untuk membangun kolaborasi di dunia pendidikan, khususnya dengan universitas-universitas lain di Jatim.

    Sebab, sebelumnya kerja sama juga telah terjalin dengan King’s College London yang akan membuka kampus di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Malang.

    “Kalau di King’s College baru ada dua jurusan. Di WSUI ini sudah ada 10 jurusan. Tentunya, bisa lebih banyak memfasilitasi minat mahasiswa dan mampu mencetak generasi unggul dan berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

    Sementara itu, Chancellor WSU, Profesor Jennifer Westacott AO, menyatakan bahwa kampus di Surabaya ini secara signifikan memperluas jangkauan internasional universitas dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin pendidikan global.

    “Pembukaan resmi kampus di Surabaya memberikan kesempatan bagi mahasiswa lokal dan internasional untuk mendapatkan pendidikan kelas dunia. Kampus ini terletak di Pakuwon Tower di jantung Kota Surabaya, Jawa Timur, sebuah kota yang mendukung kebutuhan ekonomi Indonesia yang berkembang pesat,” ujarnya.

    Dengan penerimaan mahasiswa pertamanya pada bulan September tahun lalu, kampus ini merupakan wujud komitmen penting WSU untuk membangun eksistensi jangka panjang di Indonesia, memperkuat hubungan dengan wilayah Asia Tenggara, dan membawa Western Sydney ke seluruh dunia.

    “Mahasiswa akan mendapatkan pengalaman praktis melalui kemitraan yang menawarkan peluang untuk keunggulan profesional melalui proyek-proyek kerja terpadu, penempatan kerja, dan paparan industri,” tegasnya.

    Mahasiswa juga akan mendapatkan manfaat dari inkubator perusahaan rintisan teknologi Launch Pad yang berlokasi di kampus. Inkubator ini menawarkan pelatihan kewirausahaan, kursus singkat, dan program pengembangan keterampilan yang berkolaborasi dengan industri untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi.

    “Kampus baru di Indonesia ini dibangun atas kemitraan yang telah lama terjalin dengan UEH University di Vietnam, bersamaan dengan rencana untuk mendirikan kampus di India,” pungkasnya.

  • Mojokerto Jadi Pilot Project Pembangunan SPPG Polda Jatim

    Mojokerto Jadi Pilot Project Pembangunan SPPG Polda Jatim

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kabupaten Mojokerto menjadi pilot project pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jawa Timur. Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto, telah melakukan ground breaking pembangunan SPPG di Lapangan Aspol Blok E Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jatim di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto.

    “Kita hadir di sini semangatnya satu, bagaimana segera bisa mewujudkan dan mendukung MBG yang diperintahkan oleh Bapak Presiden segera terwujud. Pertama kali ini, kita peletakan batu pertama pembangunan SPPG di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto ini,” ungkap Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto, Kamis (14/2/2025).

    Pemilihan Mojokerto sebagai lokasi pertama pembangunan SPPG di Jawa Timur bukan tanpa alasan. Lokasinya yang strategis di sekitar SPN Polda Jatim diharapkan dapat memudahkan koordinasi dan distribusi makanan. Kapolda Jatim menargetkan SPPG ini dapat beroperasi dalam waktu kurang dari dua bulan.

    “Bangunan ini insya Allah sudah berdiri tidak kurang dari dua bulan, mudah-mudahan di bulan Maret atau April kita bisa running. Dengan adanya SPPG yang pertama ini, akan bisa menyiapkan makanan langsung kurang lebih 3.000 sampai 3.500 porsi. Dan itu nanti akan kita saluran untuk radius kurang lebih 1/2 jam perjalanan,” katanya.

    Untuk mendukung distribusi makanan, Polda Jatim juga menyiapkan kendaraan khusus. Kapolda menjelaskan, ada 13 Sekolah Dasar (SD) dan tiga desa di Kecamatan Bangsal yang akan menerima manfaat dari program ini, dengan total lebih dari 3.000 penerima.

    “Ini nanti akan berkembang ke desa-desa yang lain dan di tempat-tempat yang lain, insya Allah di bulan Maret itu kita akan bangun kembali di Jawa Timur sesuai arahan dari Mabes Polri, 9 SPPG lagi. Nanti akan kita tetapkan tempatnya, tentunya yang pertama di rayon-rayon. Seperti Rayon Tapalkuda, Mataraman, Madura, Malang Raya, Kediri,” jelasnya.

    Pihaknya berharap program ini dapat berjalan masif dengan target 90 juta anak-anak dan masyarakat kurang mampu di Jawa Timur menerima manfaat pada akhir tahun 2025. SPPG Bangsal sendiri dibangun di atas lahan seluas 20×20 meter persegi dan akan dioperasikan oleh 47 tenaga.

    “Satu SPPG ini, maksimal 47 tenaga tapi itu dengan asumsi menyiapkan makanan 3.000 sampai 3.500 porsi. Tapi kalau nanti tempatnya betul-betul representatif dan mampu dilipatduakan maka tinggal melipatduakan pekerja yang akan mengelola SPPG ini. Program MBG harus kita dukung dan menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.

    Kapolda Jatim menekankan bahwa program MBG bertujuan untuk meningkatkan daya saing, aspek kehidupan, karakter, dan kecerdasan anak. Ia berharap semua pihak terkait, baik TNI/Polri, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dapat bersinergi untuk memastikan program ini berjalan lancar dan tepat sasaran.

    Kepala Bakorwil Bojonegoro, Agung Subagio, yang mewakili Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, mengatakan bahwa program makan gratis merupakan salah satu program prioritas utama untuk meningkatkan konsumsi pangan, kesehatan, kualitas, prestasi, dan daya saing masyarakat.

    “Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya pada kesehatan fisik tapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku. Harapannya program ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat serta untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Waka Polda Jatim Brigjen Pol Pasma Royce, Kepala SPN Polda Jatim Kombes Pol Sugeng Harianto, Danrem 082 Citra Panca Yudha Jaya (CPYJ) Kolonel Inf Batara Alex Bulo, Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf Rully Noriza, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel Somanonasa Marunduri, Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Mojokerto Bambang Purwanto, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuhro, dan Dandenpom V/2 Mojokerto Letkol Cpm Sigit Prabowo. [tin/beq]

  • Saat Gubernur dan Bupati Bebaskan ODGJ yang Sudah 2 Tahun Terpasung
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        11 Februari 2025

    Saat Gubernur dan Bupati Bebaskan ODGJ yang Sudah 2 Tahun Terpasung Surabaya 11 Februari 2025

    Saat Gubernur dan Bupati Bebaskan ODGJ yang Sudah 2 Tahun Terpasung
    Tim Redaksi
    NGANJUK, KOMPAS.com
    – Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono membebaskan MD (30), orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) asal Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dari pasungan yang sudah dua tahun mengikatnya, Selasa (11/2/2025).
    Adhy terlihat membuka langsung gembok ruangan yang mengurung MD, sekaligus memakaikan pakaian pada lelaki itu.
    Setelah itu, Adhy bersama Pj Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, memberangkatkan MD ke RS Jiwa Menur, Surabaya.
    Prosesi pemberangkatan berlangsung di Pendopo KRT Sosrokoesoemo Pemkab Nganjuk.
    Selain MD, ada empat ODGJ lainnya asal Nganjuk yang turut dievakuasi ke RS Jiwa Menur, Surabaya.
    Mereka yakni MA (39) warga Desa Juwet Kecamatan Ngronggot, R (49) warga Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom, E (33) warga Desa Bangsri Kecamatan Kertosono, dan P (44) warga Gondangkulon Kecamatan Gondang.
    “Setelah dibebaskan, pasien (kelima ODGJ ini) akan mendapatkan perawatan medis di RS Menur hingga kondisinya membaik,” kata Adhy kepada wartawan di Nganjuk.
    MD adalah anak bungsu dari tiga bersaudara, dan tinggal bersama kedua orang tua, kakak, serta keponakannya.
    Berdasarkan keterangan pihak keluarga, MD sudah mengalami gangguan jiwa sejak berusia 17 tahun.
    Sudah dua tahun ini MD dipasung di dalam kamarnya. Hal itu dilakukan pihak keluarga karena yang bersangkutan beberapa kali pergi tanpa pamit, bahkan pernah membawa kendaraan milik orang lain.
    Selain itu, alasan pemasungan karena MD juga menunjukkan perilaku agresif, seperti merusak barang di sekitarnya.
    Kemudian, ODGJ laki-laki ini juga kerap membuka pakaian di depan umum.
    Sebenarnya, MD pernah mendapatkan pengobatan di RS Jiwa Menur, Surabaya, sebanyak dua kali, serta menjalani perawatan di Poli Jiwa Puskesmas Nganjuk sebanyak tiga kali. Namun, ia tidak mengonsumsi obatnya secara teratur.
    Adhy menuturkan, nantinya setelah menjalani pengobatan MD dan ODGJ lainnya akan menjalani
    rehabilitasi sosial
    di Balai Pelayanan dan
    Rehabilitasi Sosial
    Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Sidoarjo.
    Kepala Dinas (Dinsos) Jawa Timur, Restu Novi Widiani mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya, masih ada 253 ODGJ yang masih dipasung pada tahun 2025 ini.
    Untuk tahun ini, kata Novi, Dinsos Jawa Timur menargetkan pembebasan sebanyak 30 ODGJ.
    “Agar Jatim mampu mewujudkan zero pasung, masyarakat harus sadar terlebih dahulu. ODGJ itu butuh pelayanan, bukan dipasung, alih-alih sampai menyebabkan kematian,” ucap Novi.
    Sementara, Sri Handoko Taruna menjelaskan, kegiatan
    pembebasan ODGJ
    dari pemasungan ini merupakan penanganan kolaboratif antara pemerintah provinsi, kabupaten, masyarakat, dan keluarga korban pasung.
    “Diharapkan sinergi antara berbagai pihak ini dapat memberikan dampak positif bagi penanganan ODGJ, dan pencegahan pemasungan di wilayah Jawa Timur,” kata Sri Handoko.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pj Gubernur Jatim Bebaskan ODGJ Nganjuk 2 Tahun Dipasung di Kamar

    Pj Gubernur Jatim Bebaskan ODGJ Nganjuk 2 Tahun Dipasung di Kamar

    Nganjuk (beritajatim.com) – Pj. Gubernur Jatim membebaskan seorang korban pasung di Desa Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk pada Selasa (11/2/2025) siang. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berinisial MD (29) ini telah mengalami pemasungan dalam kamar selama dua tahun akibat gangguan jiwa yang dideritanya sejak usia 17 tahun.

    MD, anak bungsu dari tiga bersaudara dan tinggal bersama kedua orang tua, kakak, serta keponakannya. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

    MD dipasung karena ia beberapa kali pergi tanpa pamit hingga berbulan-bulan, bahkan pernah membawa kendaraan milik orang lain. MD juga menunjukkan perilaku agresif, seperti merusak barang di sekitarnya. Selain itu, laki-laki ini sering membuka pakaian di depan umum.

    Selama pemasungan, MD bergantung pada perawatan keluarganya. Ibunya yang memberi makan dan mencuci pakaian, sementara ayahnya membantu memandikan dan membersihkan ruangan. MD pernah mendapatkan pengobatan di RS Menur Surabaya sebanyak dua kali, serta menjalani perawatan di poli jiwa Puskesmas Nganjuk sebanyak tiga kali, namun ia tak mengonsumsi obatnya secara teratur.

    Bersama Kepala Dinas (Dinsos) Jatim, Dra. Restu Novi Widiani MM dan Direktur RS Menur Surabaya, drg. Vitria Dewi MSi, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono AKs MAP melakukan pembebasan pada MD. Adhy tampak membuka langsung gembok ruangan yang mengurung MD sekaligus memakaikan pakaian padanya.

    Ia mengatakan, setelah pembebasan ini, korban pasung akan mendapat rehabilitasi medis di RS Menur dan rehabilitasi sosial di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PRS PMKS) Sidoarjo naungan Dinsos Jatim. Seluruh biaya juga akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.

    “Setelah dibebaskan, pasien akan mendapatkan perawatan medis di RS Menur hingga kondisinya membaik. Selanjutnya, dia akan direhabilitasi di balai agar bisa kembali bersosialisasi,” ujarnya.

    Selain MD, Tim Jatim Social Care (JSC) Dinsos Jatim bersama tim dari RS Menur juga membebaskan dan mengevakuasi empat korban pasung lainnya di wilayah Nganjuk. Mereka adalah MA (39) dari Desa Juwet, R (49) dari Desa Sumberkepuh, E (33) dari Desa Bangsri, dan Purwanto (44) dari Gondangkulon. Dari keempat korban pasung ini, terdapat yang korban dipasung kamar dan pasung rantai.

    MD dan keempat korban pasung diberangkatkan secara bersamaan dari Pendopo KRT. Sosrokoesoemo Pemerintah Kabupaten Nganjuk ke RS Menur. Pemprov Jatim terus menggencarkan program Jatim Zero Pasung untuk memastikan tidak ada lagi ODGJ yang mengalami pemasungan.

    Kepala Dinas (Dinsos) Jatim, Restu Novi Widiani menegaskan, menuju Jatim bebas pasung, sebanyak 253 ODGJ masih dipasung di awal 2025. Dinsos Jatim menargetkan pembebasan 30 ODGJ pada tahun ini.

    “Agar Jatim mampu mewujudkan Zero Pasung, masyarakat harus sadar terlebih dahulu. ODGJ itu butuh pelayanan bukan dipasung. Alih-alih sampai menyebabkan kematian,” pungkas Novi didampingi Kabid Rehabilitasi Sosial (Rehsos), Muchammad Arif Ardiansyah SSTP MSi. [tok/beq]