Tag: Adhy Karyono

  • Silaturahmi Lebaran, Emil Bersyukur Warga Dukung Khofifah-Emil Jilid 2

    Silaturahmi Lebaran, Emil Bersyukur Warga Dukung Khofifah-Emil Jilid 2

    Surabaya (beritajatim.com) – Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak memanfaatkan momentum Lebaran Ketupat/Kupatan untuk bersilaturahmi dengan berbagai simpul warga Trenggalek.

    Diawali sowan ke tokoh agama keturunan Mbah Mesir di Durenan serta mantan Wabup Trenggalek Mahsun Ismail, Emil mengunjungi Rois Syuriah PCNU Kabupaten Trenggalek, Kyai Mastur Ali.

    Emil turut melaksanakan amanah keluarga besar Bani Dardak untuk bersilaturahmi dengan warga di sekitar Masjid Bani Dardak, Kecamatan Suruh dan warga di sekitar kediaman almarhum Kiai Dardak di Kelurahan Ngantru.

    Ratusan warga terlihat memadati di masing-masing dari kedua titik silaturahmi di Suruh dan Ngantru. Emil menekankan dirinya fokus bersilaturahmi, namun tokoh masyarakat di kedua lokasi yaitu Catur di Suruh dan Munib di Ngantru, turut mendoakan agar Khofifah-Emil kembali bersama memimpin Jatim di periode berikutnya.

    Emil menyampaikan, bahwa acara ini tak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga untuk mengenang masa kecil dan menegaskan tradisi keluarga Bani Dardak.

    “Atas nama keluarga Bani Dardak, juga atas nama pribadi dan keluarga Mbak Arumi, mengucapkan selamat hari raya minal aidzin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin,” kata Emil saat membuka acara di kediaman Jalan Wahid Hasyim.

    Emil menekankan, bahwa acara ini intinya sekadar kumpul-kumpul untuk melepas rindu dengan saudara, tetangga, dan warga Trenggalek. “Ini kumpul-kumpul kangen saudara, tetangga-tetangga dengan saya,” ujar mantan Bupati Trenggalek ini.

    Momen ini juga menjadi kesempatan bagi Emil untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Trenggalek atas dukungannya selama dirinya menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Khofifah Indar Parawansa. “Saya sudah selesai tugas sebagai Wagub Jatim mendampingi Ibu Khofifah pada tanggal 13 Februari 2024,” ungkapnya.

    Saat ini, lanjut dia, Jawa Timur dipimpin sementara oleh Penjabat (Pj) Gubernur Adhy Karyono yang juga mantan Sekda Provinsi Jawa Timur. “Nanti baru ada pilihan bulan November 2024. Tapi urusan politik nanti saja, mangke mawon, yang paling penting silaturahmi,” kata Emil.

    Namun, Emil turut menyampaikan dirinya dititipi amanah oleh Khofifah untuk mengirimkan salam kepada segenap tokoh dan warga yang ditemui di Trenggalek. Atas dukungan tokoh dan warga untuk Khofifah-Emil jilid 2, Emil menyampaikan rasa syukurnya.

    Emil mengungkapkan, bahwa dirinya berusaha untuk rutin kembali ke Trenggalek selama menjabat sebagai Wakil Gubernur. Meskipun terkadang kesibukan dinas membuatnya tidak dapat hadir. “Mungkin saya berusaha selama menjadi wagub tetap rutin untuk ke Trenggalek. Kadang-kadang kalau ada jadwal kedinasan yang tidak memungkinkan, ya tidak bisa hadir,” ungkap Emil.

    Emil menambahkan, bahwa tahun lalu dia sempat mampir ke Trenggalek, meskipun tidak lama. Dia selalu berusaha untuk menjaga tradisi silaturahmi dan kangen dengan Trenggalek. “Sepertinya tahun lalu ya bisa mampir ke Trenggalek. Jadi gak bisa lama-lama tapi selalu kita tradisikan. Karena apa? Karena memang kalau tidak ada trenggalek ya tidak ada bani dardak,” kata Emil.

    “Bani Dardak itu ya asalnya dari Trenggalek, khususnya dari Ngantru disebutnya Kauman, karena belakang masjid,” imbuhnya.

    Emil berharap tradisi silaturahmi ini dapat terus dilestarikan oleh keluarga Bani Dardak dan masyarakat Trenggalek. “Semoga tradisi ini bisa terus kita jaga, dan kita bisa terus menjaga tali persaudaraan dengan seluruh masyarakat Trenggalek,” pungkasnya.

    Acara Halalbihalal dan nostalgia Emil Dardak disambut dengan antusias oleh warga Trenggalek. Banyak warga yang ingin bertemu dan bersalaman dengan Emil. “Senang sekali bisa bertemu Pak Emil. Beliau adalah sosok yang ramah dan mudah bergaul,” celetuk salah seorang warga.

    Warga lainnya berharap agar Emil Dardak dapat terus menjalin silaturahmi dengan warga Trenggalek. “Semoga Pak Emil tetap peduli dengan Trenggalek,” kata warga lainnya. (tok/kun)

  • Viral Bocah 4 Tahun Tunangan di Sampang, Ini Kata Pj Gubernur dan BKKBN Jatim

    Viral Bocah 4 Tahun Tunangan di Sampang, Ini Kata Pj Gubernur dan BKKBN Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Akhir-akhir ini beredar video viral yang memperlihatkan bocah usia 4 tahun di Sampang melakukan tunangan, sebagai ikatan sebelum pernikahan.

    Mengetahui hal itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur terus berupaya mencegah perkawinan anak.

    Hal itu dilakukan dengan turun langsung melakukan sosialisasi secara masif terkait pendewasaan usia perkawinan kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan secara simultan oleh semua pihak terutama dengan menekankan bahaya dan dampak yang ditimbulkan jika pernikahan anak masih dilakukan.

    “Kami terus masif menyosialisasikan tentang bahaya pernikahan anak. Karena pada dasarnya pernikahan anak itu lebih banyak menimbulkan masalah mulai kesehatan hingga sosial,” kata Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, Sabtu (20/4/2024).

    Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dikatakan Adhy juga memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang maju, mandiri serta berdaya saing. Sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

    “Maka sosialisasi pada orang tua menjadi penting. Agar sebisa mungkin pernikahan anak, pernikahan usia dini harus dihindari. Pernikahan sebaiknya dilakukan di usia yang memang sudah cukup sesuai aturan yang berlaku,” imbuh Adhy.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), mengenai Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi pada tahun 2021-2023, Jawa Timur terus mengalami penurunan. Di tahun 2021 ada di angka 10,44. Kemudian turun ke angka 9,46 di tahun 2022, dan turun lagi ke angka 8,86 di tahun 2023.

    Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mencatat data Dispensasi Kawin di Jawa Timur terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021 sebanyak 17.151, kemudian turun11,99 persen pada tahun 2022 menjadi 15.095. Pada tahun 2023, turun lagi sebesar 18,29 persen menjadi 12.334.

    “Dispensasi kawin adalah pemberian hak kepada seseorang untuk melangsungkan perkawinan, meski belum mencapai batas minimum usia perkawinan yaitu 19 tahun. Adanya penurunan dispensasi ini sejalan dengan pencegahan perkawinan anak yang terus kita lakukan,” tuturnya.

    Berbagai sinergi program juga dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur (DP3AK Jatim), BKKBN Jatim, dan seluruh pihak terkait untuk meningkatkan perlindungan anak, memenuhi hak anak, mengendalikan kuantitas dan meningkatkan kualitas penduduk atau SDM, serta meningkatkan kualitas kesehatan anak.

    Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur bernomor 474.14/810/109.5/2021 tentang pencegahan perkawinan anak ditandatangani pada 18 Januari 2021.

    Selain itu, Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 85 tahun 2023 juga mengatur tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak Tahun 2023-2024 yang ditandatangani pada 5 Desember 2023.

    “RAD ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, dan anak di Jawa Timur dalam rangka mencapai tujuan pencegahan perkawinan anak. Untuk itu, Pemprov Jatim melalui DP3AK juga terus mendorong kabupaten/kota untuk segera menyusun RAD,” terangnya.

    “Awal Mei nanti, kami juga akan melaunching Dashboard PPA (SIAPA PEKA) sebagai sarana transparansi data. Untuk mendorong multistakeholder agar peka dan peduli melaksanakan kolaborasi program pencegahan perkawinan anak (RAD PPA). Sehingga, mempercepat penurunan kasus perkawinan anak di Jatim,” lanjutnya.

    Terkait video viral balita usia empat tahun di Kabupaten Sampang pun, Pemprov bersama BKKBN Jawa Timur juga sudah melakukan beberapa langkah. Salah satunya, berkunjung ke rumah orang tua balita yang viral tengah melakukan pertunangan pada 16 April 2024 lalu, yaitu H. Zahri. Guna mendapatkan konfirmasi perihal viralnya postingan video pertunangan sang anak yang masih balita.

    Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati mengatakan, terkait isu pernikahan anak di Sampang setelah dikonfirmasi memang di Madura ada budaya untuk melakukan pertunangan untuk mempererat tali silaturahmi dan tali kekeluargaan.

    “Meskipun pertunangan dilakukan sekarang saat anak masih kecil, namun pernikahannya akan dilaksanakan saat anak-anak sudah lulus kuliah. Menanggapi fenomena ini, kami berharap kepada Pemerintah Daerah untuk terus menerus memberikan satu sosialisasi tentang bahaya menikah muda atau pernikahan anak,” paparnya.

    Erna menambahkan bahaya baik dari sisi kesehatan, dari sisi ekonominya dan terkait dengan stunting. Perlu diketahui bahwa faktor terbesar terjadi anak stunting karena kehamilan yang tidak diinginkan dari pernikahan anak tersebut. Dari pernikahan anak, tentu saja si ibu belum terlalu matang baik dari sisi kesehatan reproduksi maupun sisi kesiapan mental.

    Didampingi sang istri dan besan serta tokoh agama dan Muspika Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, H. Zahri mengatakan bahwa usia sudah 7 tahun dan sudah sekolah kelas 1 SD bukan berusia 4 tahun seperti yang tengah viral.

    “Pertunangan tersebut mewujudkan ucapan kami saat di tanah suci Mekkah enak tahun yang lalu. Waktu itu, di depan Kabbah istri saya hamil dan istri besan juga sedang hamil. Kemudian terucap kesepakatan untuk saling menikahkan bila yang lahir laki-laki dan perempuan. Jadi pertunangan kemarin merupakan bentuk ikatan tali silaturahmi agar tidak terputus,” papar H. Zahri.

    Meskipun sudah bertunangan, H. Zahri menegaskan bahwa kedua belah keluarga telah sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut setelah mereka sama-sama lulus kuliah.

    “Jadi, tidak langsung dinikahkan saat masih kecil. Kami sebagai orang tua juga ingin melihat anak-anak kami menjadi orang sukses dan melihat mereka bisa mewujudkan cita-citanya, “tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang, Nasrukha mengatakan Pemerintah Kabupaten Sampang langsung melakukan kunjungan dan memberikan sosialisasi agar tidak menikahkan anak dibawah usia yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan.

    “Kami memberikan pendampingan dan perlindungan anak. Jadi hak-hak anak harus dipenuhi. Pemkab Sampang akan selalu memantau dan memberikan konseling terhadap anak dan keluarga,” terangnya.

    Salah satu Tim Pendampingan Keluarga (TPK), Samatun mengatakan pihaknya langsung mendatangi rumah H. Zahri setelah mengetahui viralnya video pertunangan tersebut.

    “Tentunya kami tim pendamping keluarga akan terus melakukan pendampingan agar tumbuh kembang anak tersebut tidak terganggu dan memberikan sosialisasi tentang program pendewasaan usia pernikahan kepada keluarga agar anak-anak menikah di usia yang sudah dewasa,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah, Pj. Gubernur: Langkah Strategis

    Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah, Pj. Gubernur: Langkah Strategis

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri perayaan paskah bersama umat Nasrani sekaligus menyerahkan sertipikat tanah untuk tempat atau rumah peribadatan di Hall Ciputra, Surabaya, Jumat (19/4/2024). Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono ikut mendampingi.

    Dalam kesempatan ini, ada sebanyak 10 sertipikat bidang tanah di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kota Surabaya, 5 sertipikat bidang Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) di Kabupaten Ngawi dan satu sertipikat bidang tanah di Gereja Katolik Mater Dei Kota Madiun.

    Pj. Gubernur Adhy mengatakan, serah terima sertipikat tempat ibadah ini merupakan langkah strategis untuk mendapatkan kepastian hukum tanah. Hal ini sangat berguna dalam mencegah timbulnya permasalahan aset organisasi keagamaan di kemudian hari, sehingga seluruh umat dapat beribadah dengan nyaman dan tenang.

    “Tata ruang dan sertifikasi tanah menjadi pintu masuk bagi masyarakat agar bisa bergerak secara ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat dimulai dari legalitas tanah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN,” ujar Adhy.

    Adhy menambahkan, capaian pelaksanaan redistribusi tanah di Jatim tahun 2023 dari target 6.000 bidang telah mencapai 5.994 bidang atau 99,90 persen. Sedangkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023 dari target 1.209.780 bidang telah terealisasi sebanyak 1.210.335 bidang atau mencapai 100,1 persen. “Target maupun capaian realisasi sertifikat PTSL Jatim tertinggi di Indonesia,” kata dia

    Pada tahun 2024 ini, lanjut Adhy, Provinsi Jawa Timur memiliki target pelaksanaan redistribusi tanah sebanyak 14.129 bidang. Sementara realisasi pelaksanaan redistribusi tanah sampai dengan April 2024 10.323 bidang. Artinya, realisasi redistribusi tanah saat ini 73,06 persen.

    Pj Gubernur Jatim menyambut kedatangan Menteri AHY

    “Khusus target pelaksanaan PTSL tahun 2024 sebanyak 973.337 bidang dan realisasi sampai April 2024 sebanyak 9.925 bidang atau 1,02 persen,” ungkap dia.

    Sementara terkait realisasi sertipikat wakaf pada tahun 2023 sebanyak 11.159 bidang dan realisasi sertipikat tempat ibadah lainnya di tahun 2023 sebanyak 71 bidang. “Pertanahan dan tata ruang memegang peran penting dalam pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Meskipun redistribusi tanah, PTSL dan wakaf tempat ibadah menunjukkan capaian yang baik, Pj. Gubernur Adhy menegaskan percepatan sertifikasi tanah harus terus dilakukan di Jatim.

    Dalam rangka percepatan capaian target PTSL, Pemprov Jatim mengeluarkan surat edaran Gubernur Jawa Timur nomor: 593/33896/011.1/2021 tentang permohonan dukungan percepatan PTSL dan mewujudkan peta Jatim lengkap kepada seluruh Bupati dan Walikota se Jatim.

    “Selain itu, kami juga membentuk tim gugus tugas reformasi agraria melalui Surat Keputusan Gubernur Jatim nomor 100.3.3.1/154/KPTS/013/2024 tentang tim gugus tugas reformasi agraria Provinsi Jatim,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, peringatan hari paskah sekaligus penyerahan sertipikat tanah untuk rumah ibadah dilakukan agar seluruh agama yang ada di Indonesia dapat beribadah dengan aman, nyaman dan tenang.

    “Kementerian ATR/BPN menjadi bagian dari solusi dengan menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah termasuk rumah ibadah,” katanya.

    Menurut AHY, sertipikat tanah rumah peribadatan sangat penting mengingat urusan tanah sangat mendasar. Ia tidak ingin, rumah ibadah belum bersertipikat. Sebab, akan menimbulkan masalah dari ahli waris maupun dari para mafia tanah.

    AHY pun mengajak seluruh masyarakat agar mengurus sertipikat tanah rumah peribadatan. Mengingat, kepengurusan sertipikat tanah sangat sederhana di kantor Kanwil dan tidak dipungut biaya. “Kami dukung sehingga para jamaah apapun agamanya bisa menjalankan ibadah dengan baik dan tenang,” tutupnya.

    Dalam kesempatan ini, turut mendampingi ada Plt. Dirjen Tata Ruang Gabriel Triwibawa, staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan Budi Situmorang dan Staf Ahli Menteri Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah daerah Yulia Jaya Nirmawati. [tok/*]

  • Pj Gubernur Adhy Karyono Halal Bihalal Bareng Kepala Daerah se-Jatim

    Pj Gubernur Adhy Karyono Halal Bihalal Bareng Kepala Daerah se-Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono menggelar halal bihalal di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (18/4/2024). Acara dihadiri oleh Bupati/Wali Kota se-Jatim, Pj Bupati, Pj Wali Kota, jajaran Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), instansi vertikal lainnya serta organisasi masyarakat.

    Para undangan yang hadir tampak rapi berbaris menunggu giliran untuk bersalaman dengan Pj. Gubernur Adhy yang didampingi Pj. Ketua TP PKK Prov. Jatim Isye Sri Rahyu dan Plt. Ketua Dharma Wanita Persatuan Prov. Jatim Firtri Bobby Soemiarsono.

    Adhy mengatakan, halal bihalal ini merupakan kegiatan untuk menjalin silaturahmi antarbupati/wali kota, instansi vertikal, dan organisasi masyarakat, sekaligus untuk merawat tradisi dan menjaga keharmonisan.

    “Ini memang tradisi tahunan yang selalu dilakukan. Rasanya tidak afdol, jika tidak melangsungkan halal bihalal. Tentunya ini juga untuk menjaga keharmonisan antarbupati/wali kota dan semua yang hadir,” ujarnya.

    Kepada para kepala daerah, Adhy juga menyampaikan terima kasih dan apresiasinya karena telah menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran perayaan Idul Fitri 1445 H di daerah masing-masing.

    Tak hanya itu, Adhy juga mengapresiasi peran mereka dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok selama Bulan Suci Ramadan.

    “Terima kasih kepada seluruh kepala daerah yang telah membantu menjaga stabilitas harga bahan pokok. Kalau kita perhatikan, jika dibandingkan dengan provinsi lain, harga bahan pokok di Jawa Timur masih jauh lebih rendah,” katanya.

    “Saya berharap ini dipertahankan dan terus dilakukan monitoring, serta evaluasi. Sehingga, tidak ada kenaikan harga atau ketidaktersediaan pasokan,” tambah Adhy.

    Adhy kembali mengucapkan, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H kepada seluruh masyarakat Jawa Timur. Ia berharap semuanya bisa saling memaafkan satu sama lain untuk kembali fitri alias bersih.

    “Selamat merayakan Idul Fitri 1445 H, semoga kita semua kembali menjadi sosok yang fitri dan tulus ikhlas memaafkan kesalahan satu sama lainnya,” pungkasnya. [tok/but]

  • Halal Bihalal, Pj Gubernur Jatim: Maksimalkan Pelayanan Masyarakat

    Halal Bihalal, Pj Gubernur Jatim: Maksimalkan Pelayanan Masyarakat

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono memimpin apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Selasa (16/4/2024).

    Apel yang digelar di hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran dan cuti bersama ini dikemas hangat. Karena juga sekaligus menjadi momen halal bihalal antara pejabat di lingkungan Pemprov Jatim dan seluruh ASN lintas OPD.

    Secara khusus, Adhy mengucapkan selamat Idul Fitri pada seluruh jajaran. Tidak hanya itu, ia juga mengajak seluruh ASN Pemprov Jatim untuk kembali semangat bekerja, memaksimalkan layanan untuk masyarakat.

    “Sebelumnya, atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. semoga segala amal ibadah kita di bulan ramadhan tahun ini diterima dan kita bisa dipertemukan kembali dengan ramadan tahun depan. Kini saatnya kita semua kembali bekerja efektif dan produktif,” ucapnya.

    “Untuk itu, kepada seluruh pimpinan perangkat daerah termasuk yang di UPT maupun cabang dinas saya minta untuk mengecek secara detail seluruh staf sudah aktif masuk kecuali yang cuti. Sehingga, seluruh layanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal,” sambung Adhy.

    Tak lupa, Adhy memberikan motivasi kepada jajaran Pemprov Jatim yang baru sampai di Surabaya pagi ini dan langsung melaksanakan apel. Ia mengatakan di balik rasa lelah dari perjalanan ada kebahagiaan batin yang bisa memberikan suntikan semangat luar biasa bagi kinerja ke depan.

    “Dengan demikian, seluruh program kerja Pemprov Jatim bisa memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat di Jawa Timur. Dan melalui halal bihalal ini, semoga bisa menjadi ajang untuk memperkuat silaturahmi dan komitmen kita untuk terus berkarya sebaik mungkin demi membangun provinsi kita,” ujarnya.

    Adhy pun menyampaikan apresiasi terhadap segenap perangkat daerah dan staf atas kesigapannya dalam mengatasi tantangan sepanjang hari besar keagamaan. Yang pertama, menjaga ketersediaan dan kewajaran harga bahan baku selama Bulan Ramadan dan menjelang lebaran.

    “Monitoring seputar sembako berjalan dengan baik, semua sudah memastikan tidak ada persoalan harga bahan sembako khususnya beras. Kalau diperbandingkan dengan provinsi di luar Jawa Timur, khususnya provinsi di Jawa, selalu Jawa Timur harganya masih lebih rendah,” katanya.

    Ia juga menyoroti bagaimana kebutuhan BBM dan elpiji meningkat 17 persen di masa hari besar keagamaan. Serta arus mudik dan arus balik yang mencapai 31,2 juta pemudik.

    “Itu juga bisa teratasi, tersedia dengan baik, tidak ada persoalan dengan kebutuhan yang melonjak tersebut dan puncaknya adalah bagaimana kita mengendalikan arus mudik dan arus balik walaupun kenaikannya 16,2 persen atau 31,2 juta orang mudik,” katanya.

    Dilanjutkan olehnya, dalam kurun waktu 10 hari tidak ada laporan atas persoalan-persoalan krusial. Dipastikan olehnya bahwa Jawa Timur terkendali aman lancar.

    “Dan, itu berkat kerja keras kita semua, baik dinas dan instansi yang langsung bekerja di lapangan maupun dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Semua bersama-sama berkoordinasi dengan baik dengan mitra-mitra kita dari kepolisian, Kodam, Perhubungan dan pemerintahan pusat serta kabupaten dan kota,” tegasnya.

    Adhy berharap agar momen mudik yang dilanjutkan halal bihalal ini dapat menjadi waktu bagi para ASN untuk me-refresh tubuh dan pikiran sebelum kembali memberikan kinerja terbaiknya.

    “Sebentar lagi kita sedang proses evaluasi kinerja, kemudian laporan pertanggungjawaban keuangan dan juga mengejarketertinggalan dari target yang harus kita lakukan di triwulan kedua Mudah-mudahan dengan hari ini kita bisa bersilaturahmi terutama keikhlasannya untuk memaafkan dan saling mengingatkan,” ucapnya.

    “Mudah-mudahan segala prestasi yang sudah kita raih tahun sebelumnya juga dapat diraih ke tahun berikutnya dan ini adalah ujian kita tahun 2024,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Bupati Sidoarjo Jadi Tersangka, Ini Tanggapan Pj Gubernur Jatim

    Bupati Sidoarjo Jadi Tersangka, Ini Tanggapan Pj Gubernur Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemotongan insentif Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo.

    Apa tanggapan Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono?

    “Saya baru tahu ini, kapan itu. Kita serahkan proses hukum yang berlaku. Belum tentu kita menentukan dia salah atau tidak. Kita ikuti bersama-sama prosesnya,” ujar Adhy usai Halal Bihalal Pemprov Jatim, Selasa (16/4/2024).

    Diberitakan sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menjelaskan, sebelum menetapkan tersangka, pihaknya telah menganalisa dari keterangan para pihak yang diperiksa sebagai saksi termasuk keterangan para tersangka dan juga alat bukti lainnya.

    “Tim Penyidik kemudian menemukan peran dan keterlibatan pihak lain yang turut serta dalam terjadinya dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo,” kata Ali Fikri. [tok/beq]

  • 29 Ribu Kendaraan Masuk Jatim, 50 Ribu Keluar di Puncak Mudik

    29 Ribu Kendaraan Masuk Jatim, 50 Ribu Keluar di Puncak Mudik

    Surabaya (beritajatim.com) – Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono bersama Forkopimda Jatim melakukan peninjauan arus mudik di Pos Terpadu Mantingan dan Pos Pelayanan Mudik di Rest Area 575 A Kabupaten Ngawi.

    Titik ini sengaja dipilih untuk memastikan bahwa pintu masuk arus mudik ke Jatim bagi para pemudik dalam kondisi yang terkendali dan tidak ada hal-hal yang mengganggu kelancaran arus mudik.

    Bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto, Pangdam V/Brawijaya Mayjen Rafael Granada Baay, Panglima Koarmada II Surabaya Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo, serta juga didampingi Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dan Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, Pj Gubernur ingin menyampaikan bahwa pemerintah menjamin keamanan dan kenyamanan para pemudik.

    “Keamanan tersebut diwujudkan dengan adanya Pos Pelayanan Mudik di berbagai titik yang personelnya merupakan gabungan dari elemen strategis di Jatim,” katanya.

    Untuk diketahui, Pos Terpadu Mantingan yang berada di daerah ujung perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Mulai layanan kesehatan, mushola, area parkir yang luas, ruang laktasi atau menyusui, ruang istirahat, sampai adanya petugas terapis dan refleksi.

    Petugas yang berjaga di Pos Mantingan Ngawi ini merupakan gabungan dari beberapa instansi yang memberikan layanan sesuai tupoksi masing-masing. Dengan jumlah personel yang bertugas sebanyak 58 personel yang terdiri dari Polri, TNI, Dishub, Satpol PP, Dinkes, dan BPBD.

    Keberadaan Pos Terpadu Mantingan di perbatasan Jatim-Jateng ini sangat strategis dalam memberikan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat. Pos terpadu ini memberikan pengamanan dan pelayanan di jalur arteri pintu masuk ke Jatim dari Jateng, jalur poros tengah yang menghubungkan Jateng-Jatim, serta gerbang memasuki wilayah Jatim.

    Secara keseluruhan jumlah pospam, posyan dan pos terpadu di Ngawi total ada sembilan pos. Terpantau, di Pos Terpadu Mantingan ini mayoritas atau sebagian besar pemudik yang mampir adalah pemudik yang menggunakan roda dua atau sepeda motor yang tidak melalui jalan tol. Sehingga, ketika banyak pemudik yang mengantuk, bisa beristirahat di Pos Terpadu Mantingan ini.

    “Dengan lengkapnya fasilitas bagi pemudik di pos pelayanan ini, harapannya kalau memang sudah mulai lelah dan merasa ngantuk harus beristirahat. Jika sudah terasa segar badannya, bisa melanjutkan perjalanan kembali,” ujarnya.

    Tidak hanya meninjau pos terpadu di Mantingan, dalam kesempatan ini, Adhy bersama seluruh rombongan juga melanjutkan tinjauan ke Pos Pelayanan Mudik di Rest Area 575 A Ngawi.

    Titik ini merupakan titik temu wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur bagi pengendara yang melintas tol Trans Jawa. Titik ini juga diprediksi menjadi titik lelah para pemudik yang melakukan perjalanan dari barat ke timur.

    Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tim Dirlantas Polres Ngawi, di sekitar ruas Solo-Ngawi penting untuk ditambah speed reduce/rumble strip dan lampu strobo guna mencegah pengendara yang sudah lelah dan mengantuk.

    Juga disiapkan pula banner imbauan di overpass dan di jalur arteri Mantingan untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas.

    Selain pos pelayanan mudik, Adhy juga mengatakan pentingnya antisipasi titik-titik yang sering ramai saat masyarakat merayakan libur lebaran.

    Terkait cuaca, ia menuturkan, bahwa saat ini curah hujan sudah melewati masa klimaksnya. Ia berharap cuaca tidak menjadi kendala pada waktu mudik ini.

    Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan, bahwa berdasarkan data Puncak Mudik Lebaran tahun 2024 tercatat sebanyak 29.520 kendaraan masuk ke Jawa Timur melalui jalur darat, laut maupun udara.

    Ia juga memaparkan bahwa saat ini berdasarkan update data kendaraan yang masuk ke Jatim per 7 April tercatat sebanyak 22.522 unit. Sedangkan, kendaraan keluar tercatat sebanyak 50.054 unit.

    “Alhamdulillah di Jatim tidak ada simbol-simbol kepadatan. Karena memang lebih banyak kendaraan yang keluar dibanding masuk,” kata Imam.

    Sementara untuk masyarakat yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak tercatat ada 46.000 dan yang keluar ada 4.000 orang. Sedangkan jumlah masyarakat yang masuk melalui Pelabuhan Jangkar Situbondo tercatat ada 1.411 dan yang keluar tercatat sebanyak 1.086. Kemudian, jumlah masyarakat yang masuk melalui Pelabuhan Ketapang tercatat sebanyak 195.813 orang dan keluar sebanyak 90.684 orang.

    “Selain itu, pada tahun ini tren kecelakaan lalu lintas berkurang 42 persen dari tahun 2023,” tuturnya.

    Lebih lanjut, ia mengatakan ruas Tol Solo-Ngawi ini memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Sebab, beberapa hari yang lalu telah terjadi kecelakaan di KM 572 dan 574 dari arah Jawa Tengah.

    “Kami telah lakukan upaya-upaya pencegahan seperti usulan penambahan speed reduce, pita kejut dan lampu strobo agar yang pengendara yang pada fase microsleeping bisa beristirahat terlebih dahulu,” pungkasnya. [tok/beq]

  • BPJS Ketenagakerjaan Turut Bantu Mudik Gratis Pemprov Jatim

    BPJS Ketenagakerjaan Turut Bantu Mudik Gratis Pemprov Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) turut berpartisipasi dalam program mudik bareng gratis yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan Jawa Timur (Dishub Jatim).

    Dari 96 bus yang diberangkatkan pada Minggu (7/4/2024) pagi, 3 bus di antaranya atas partisipasi BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menjamin perlindungan jaminan sosial seluruh sopir beserta awak bus. Sebelum keberangkatan para pemudik bareng ini dilepas di depan Kantor Dishub Jatim terlebih dulu dilakukan penyerahan simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono kepada perwakilan awak bus.

    Adhy Karyono mengatakan, mudik bareng gratis ini merupakan agenda tahunan yang rutin digelar dengan tujuan untuk mencegah peningkatan kecelakaan lalu lintas selama masa mudik lebaran.

    Tidak hanya menekan angka kecelakaan, program mudik gratis ini juga menjadi strategi mengurai titik kemacetan. Sebab, para pemudik yang biasanya memakai kendaraan pribadi, kini beralih ke transportasi gratis yang disediakan Dishub Jatim.

    Disebutkan, kali ini total ada 3.840 peserta mudik gratis dengan tujuan 17 kabupaten/kota se-Jatim, yakni Banyuwangi lewat Jember, Banyuwangi lewat Situbondo, Blitar lewat Malang, Blitar lewat Pare Kediri, Nganjuk dan tujuan Trenggalek, Tulungagung, Magetan, Madiun, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Jember, Tuban, Sumenep, Bojonegoro, serta Bondowoso.

    Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Hadi Purnomo mengatakan, peran BPJS Ketenagakerjaan dalam mudik bareng gratis yang diselenggarakan Pemprov Jatim ini tak lain sebagai bentuk sinergitas antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemprov Jatim yang sudah terjalin selama ini.

    “Selama ini kami (BPJS Ketenagakerjaan dan Pemprov Jatim) telah bekerja sama untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan masyarakat pekerja Jawa Timur, dan kali ini kami bekerja sama untuk mensukseskan program mudik bareng gratis ini,” ujarnya.

    Dijelaskannya, bentuk support BPJS Ketenagakerjaan dalam mensukseskan mudik gratis bersama Pemprov Jatim ini diantaranya memberi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap seluruh awak bus yang terdiri dari sopir, kernet, dan kondektur.

    “Perlindungan ini untuk jaga-jaga, kalau terjadi resiko mereka juga dapat jaminan sosial dari negara,” ucap Hadi.

    Dia berharap kedepan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga untuk seluruh peserta mudik bareng, karena menurutnya mereka adalah para pekerja baik sektor penerima upah (PU) maupun bukan penerima upah (BPU). [but]

  • Pj Gubernur Jatim Adhy Berangkatkan 96 Bus Mudik Bareng Gratis

    Pj Gubernur Jatim Adhy Berangkatkan 96 Bus Mudik Bareng Gratis

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono memberangkatkan secara langsung 96 unit bus dengan total 3.840 orang penumpang dalam acara Mudik Bareng Gratis 1445 Hijriah di depan Kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, Jalan A. Yani Surabaya, Minggu (7/4/2024).

    Pemberangkatan bus dilakukan dengan pengibasan bendera oleh Pj. Gubernur Adhy didampingi Pj.Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono, Kepala Dinas Perhubungan Prov. Jatim Nyono, serta Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Timur Tamrin Silalahi.

    Pj. Gubernur Adhy mengatakan, program Mudik dan Balik Gratis ini merupakan sesuatu yang membanggakan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Masyarakat antusias dengan program ini, sehingga membuat pemerintah ingin terus meningkatkan jumlah armada bus yang ada.

    “Kami bangga bisa menyelenggarakan mudik gratis ini, semoga bermanfaat bagi masyarakat. Meski demikian kami merasa kurang karena animo masyarakat sangat tinggi. Seperti mudik gratis diberangkatkan dari Jakarta yang awalnya 23 bus, ternyata tambah lagi 27,” ujarnya.

    Hal ini, lanjut Pj. Gubernur Adhy, akan menjadi evaluasi untuk tahun depan. Maka, ia pun berharap akan ada partisipasi dan sinergitas dari lapisan masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

    “Mudah-mudahan tahun depan akan lebih banyak lagi dan ada partisipasi dari dunia usaha atau masyarakat yang mampu. Harus ada juga kolaborasi dari Pemda baik kabupaten / kota yang menyumbangkan busnya. Karena ini sebenarnya masyarakat bupati/walikota juga,” katanya.

    Tingginya animo masyarakat dalam mudik kali ini, kata Adhy, disebabkan liburan kali ini merupakan liburan yang istimewa karena panjangnya durasi. Sehingga waktu berkumpul bersama keluarga menjadi lebih banyak.

    “Makanya yang pulang kampung itu melonjak tinggi sampai 16,2 persen. Jadi dari 40 juta warga Jatim, orang yang mudik 31,2 juta orang, lebih dari tiga perempatnya. Ini perlu ada antisipasi secara umum dan infrastruktur dengan semua kewenangan,” katanya.

     

    Lebih jauh, Pj. Gubernur Adhy mengingatkan untuk mengantisipasi banyaknya kecelakaan kendaraan bermotor yang didominasi oleh kendaraan roda dua atau sepera motor. Mudik Gratis ini, sebutnya, dapat menjadi salah satu solusi meminimalisir probabilitas kecelakaan.

    “Mereka yang ikut mudik ini kemarin motornya diangkut dengan truk dan hari ini orangnya yang berangkat. Jadi kebutuhan berkendara di kampung halaman dengan motornya tetap terpenuhi. Yang paling penting keamanan dan kenyamanan,” katanya.

    Selain itu, pusat kemacetan untuk sektor wisata diprediksi akan terjadi di Malang, Batu, kawasan Bromo Tengger Semeru, dan Banyuwangi. Sehingga, Adhy meminta para pemilik wisata menyiapkan mitigasi dan meningkatkan kewaspadaan.

    “Yang paling penting tentu peralatan keamanannya. Yang kedua perbanyak pelayanan kesehatan. Dari pemerintah pasti memang menyediakan. Tapi kami mohon pemilik wisata juga mengadakan,” pesannya.

    Di akhir, Pj. Gubernur Adhy memberikan apresiasi mendalam bagi mereka yang telah berpartisipasi dan mendukung mudik di Jawa Timur. Mulai dari mereka yang membantu menyediakan bus, hingga yang menyediakan Mudik Gratis sendiri.

    “Terima kasih semua mitra-mitra yang juga sudah melaksanakan secara mandiri. Ada dari Suara Surabaya Muslim, PWNU, Radar Surabaya, ITS, dan juga BUMD. Ini penting karena masih banyak orang yang kesulitan mudik entah sebabnya finansial ataupun kesusahan mencari tiket,” pungkas Adhy.

    Sebagai informasi, rute Mudik Gratis kali ini meliputi Surabaya – Madiun dengan 8 bus, Surabaya – Magetan 10 bus, Surabaya – Ponorogo 17 bus, Surabaya – Nganjuk (via arteri) 3 bus, Surabaya – Tulungagung 3 bus, Surabaya – Blitar (via Pare) 1 bus, Surabaya – Trenggalek 8 bus, Surabaya – Pacitan 13 bus, Surabaya – Jember 5 bus, Surabaya – Malang – Blitar 2 bus, dan Surabaya – Banyuwangi (via Jember) 8 bus.

    Kemudian, Surabaya – Banyuwangi (via Situbondo) sehanyak 4 bus, Surabaya – Ngawi 8 bus, Surabaya – Tuban 1 bus, Surabaya – Sumenep 2 bus, serta Surabaya – Bojonegoro 2 bus.

    Dalam kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Adhy turut menyerahan BPJS Ketenagakerjaan untuk para sopir dan kernet Mudik Bareng Gratis. Ia berpesan untuk berhati-hati dan mengutamakan keselamatan daripada buru-buru sampai di tempat tujuan. [tok/aje]

  • Menko PMK Minta Bantuan TNI AL Urai Arus Mudik di Pelabuhan Jangkar Situbondo

    Menko PMK Minta Bantuan TNI AL Urai Arus Mudik di Pelabuhan Jangkar Situbondo

    Situbondo (beritajatim.com) – Menko (Menteri Koordinator) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (PMK-RI) Muhadjir Efendi, meninjau kondisi arus mudik di Kabupaten Situbondo. Salah satunya menuju ke penyeberangan antar pulau di Pelabuhan Jangkar.

    Muhadjir tiba menggunakan Helikopter BNPB tiba di Helypad Pantai Banongan TNI-AL, Kecamatan Asembagus. Rombongan kemudian langsung menuju ke Pelabuhan Jangkar, Sabtu (6/4/2024).

    Menko Muhadjir Effendy mengatakan kedatangannya ke Situbondo dalam rangka meninjau langsung kesiapan arus mudik 2024 di Pelabuhan Jangkar.

    Pihaknya menyebut, penyebrangan arus mudik ke daerah kepulauan sejauh ini menggunakan akses Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Akan tetapi, saat ini telah dibuka akses penyebrangan Jangkar Lembar.

    “Namun masih perlu perbaikan infrastruktur misalnya jalan menuju Pelabuhan Jangkar. Harapannya tahun depan akan diaktifkan dermaga tempat sandar untuk armada kapal sehingga pada momentum lebaran yang akan datang tidak terjadi kendala,” katanya.

    Menko Muhadjir melihat kondisi langsung adanya penumpukan penumpang di pelabuhan ini. Namun, pihaknya segera mencari solusi untuk mengurainya.

    “Kami sudah menghubungi KASAL untuk perbantuan angkut penumpang bersama Kementerian Perhubungan untuk mengurai terjadinya penumpukan penumpang di Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo ini,” terangnya.

    Dalam kunjungannya meninjau Arus Mudik Lebaran tahun 2024 di Kabupaten Situbondo, Menko PMK-RI didampingi Sestama BNPB dan Pj.Gubenur Jatim Adhy Karyono. Selain itu juga ada segenap jajaran Forkopimda Situbondo. [rin/suf]