Xcloud.id

Tag: Adhy Karyono

  • HUT ke-53, Pj. Gubernur Jatim: KORPRI Motor Penggerak Pelayanan Publik Berkualitas

    HUT ke-53, Pj. Gubernur Jatim: KORPRI Motor Penggerak Pelayanan Publik Berkualitas

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2024 di Halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Jumat (29/11/2024).

    Dihadiri 1.510 undangan, upacara ini tak hanya diikuti jajaran Forkopimda Jatim, Kepala Perangkat Daerah dan ASN di lingkungan Pemprov Jatim, tapi juga undangan dari masyarakat umum.

    Pj. Gubernur Adhy mengatakan, peringatan Hari Jadi KORPRI yang ke-53 ini merupakan momentum untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga besar KORPRI di Jawa Timur yang telah memberikan pengabdian terbaik, dengan loyalitas dan dedikasi tinggi kepada bangsa dan negara.

    “Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-53 KORPRI RI. Dimana lebih dari 5 dekade, KORPRI telah membuktikan diri sebagai pilar penting,” kata Adhy.

    “KOPRI juga menjaga roda pemerintahan tetap berjalan dan menjadi motor penggerak pelayanan publik berkualitas sekaligus sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

    Merujuk tema peringatan KORPRI tahun ini yang mengusung ‘KORPRI untuk Indonesia’ dinilai sangat tepat menggambarkan peran KORPRI dalam perjalanan bangsa Indonesia.

    “Dengan mengusung tema KORPRI untuk Indonesia, saya optimis bersama-sama kita mampu menjawab tantangan, terus melayani masyarakat, memperkuat profesionalisme dan menjaga integritas dalam setiap langkah pengabdian,” lanjutnya.

    Menurutnya, KORPRI merupakan bagian integral dari pemerintahan dan harus terus diperkuat. Sebagai komponen strategis bangsa, KORPRI berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

    “Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa KORPRI bukan hanya organisasi, melainkan semangat dan jiwa terekat persatuan dan kesatuan bangsa, pengabdian bagi negara dan rakyat Indonesia,” sambungnya.

    “KORPRI sebagai simbol persatuan dan kolaborasi melalui kerjasama dengan seluruh komponen bangsa guna mewujudkan Indonesia dan Jawa Timur yang maju, berkelanjutan dan mendunia,” tambahnya.

    Adhy kemudian melanjutkan, anggota KORPRI yang ada diseluruh Indonesia menjadi potensi bagi Pemerintah untuk mendukung program-program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

    “Dengan diterbitkannya UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, KORPRI akan bertransformasi menjadi Korps Pegawai ASN RI,” imbuhnya.

    “Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pengurus KORPRI untuk mengaktifkan kembali seluruh program dan kegiatan KORPRI. Mari kita dukung kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat” lanjutnya.

    Adhy menyebut, KORPRI mendukung semua kebijakan program, strategi, kegiatan yang nantinya akan menjadi hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak sehingga siapapun pemimpinnya, karena programnya akan selaras dengan program Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Selain itu juga diserahkan penghargaan berupa piagam oleh Pj. Gubernur Jawa Timur kepada 8 orang pemenang lomba secara simbolis. Lomba tersebut diantaranya adalah Turnamen Badminton HUT Ke 53 KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2024, KORPRI RUN dalam rangka HUT Ke 53 KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2024, dan MTQ VII KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2024.

    Tak hanya itu, Adhy juga menyerahkan santunan kepada 10 Anak Yatim serta bantuan Tali Asih kepada Purna Tugas Korpri sejumlah 3 orang dan Yang Meninggal Dunia kepada Ahli Waris Anggota KORPRI Provinsi Jatim sejumlah 3 orang.

    Di akhir acara, turut diramaikan dengan penampilan Tarian Tamtama Jayaningrat. Dilanjutkan dengan penampilan Artis Happy Asmara. [tok/beq]

  • Kenaikan PPN tunggu keputusan Presiden Prabowo

    Kenaikan PPN tunggu keputusan Presiden Prabowo

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DPR RI: Kenaikan PPN tunggu keputusan Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 28 November 2024 – 23:25 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto menyatakan jadi atau tidaknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinaikkan dari 11 persen menjadi 12 persen pada awal 2025 menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.

    “Semuanya kita akan menunggu keputusan Presiden, karena itu kewenangan eksekutif. Kami sendiri sebagai legislatif menunggu keputusan eksekutif,” katanya dalam kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), di Surabaya, Kamis (28/11).

    Selain itu, Wihadi mengatakan keputusan dinaikkannya PPN menjadi 12 persen yang nantinya akan diikuti dengan pemberian bantuan sosial (bansos) juga menunggu keputusan Presiden Prabowo.

    Meski demikian, ia memastikan beberapa sektor tidak akan dikenakan kenaikan PPN tersebut, yakni di antaranya kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, jasa perhotelan, jasa kesenian dan hiburan, serta jasa keagamaan.

    “Pengenaan PPN itu ada bidang-bidang yang tidak dikenakan PPN, seperti bidang kesehatan, bahan pokok, pendidikan,” ujarnya pula.

    Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono memastikan pihaknya mengikuti keputusan pemerintah pusat, karena hal tersebut juga akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Pada prinsipnya kami menunggu dari pimpinan di pusat, Kementerian keuangan, apa pun yang telah diinstruksikan dan sudah berdasarkan analisis tentu akan kami lakukan,” katanya lagi.

    Kepala Kanwil DJP I sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu Jatim Sigit Danang Joyo menuturkan kenaikan PPN sudah dibahas sejak 2018 dengan melibatkan hampir semua stakeholder.

    “Kemudian 2021 sudah diketok menjadi undang-undang (UU), jadi kita mengikuti amanah UU yaitu per 1 Januari 2025,” katanya pula.

    Di sisi lain, ia menjelaskan mayoritas stakeholder seperti asosiasi dan pengusaha saat ini meminta untuk menunda kenaikan PPN lantaran kondisi perekonomian sedang berat.

    “Tapi penundaan itu kan harus dengan DPR ya dan leveling-nya UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Kita lihat saja respons dari pusat, apa pun yang ada kita sampaikan,” kata Sigit.

    Sumber : Antara

  • Rapat Bareng Banggar DPR RI, Pj Gubernur Jatim: Momen Strategis Salurkan Aspirasi Peningkatan Pembangunan

    Rapat Bareng Banggar DPR RI, Pj Gubernur Jatim: Momen Strategis Salurkan Aspirasi Peningkatan Pembangunan

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menerima kunjungan kerja (Kunker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Pemprov Jatim dan Pemerintah Daerah (Pemda) se-Jawa Timur membahas terkait dengan perekonomian dan fiskal Jatim tahun 2024 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (28/11/2024).

    Dalam Kunker dan RDP Tim Banggar DPR-RI ini, turut hadir pula dari Kementerian Keuangan RI beserta jajarannya serta Bank Indonesia (BI) pusat maupun perwakilan BI di Jawa Timur.

    Pada kesempatan itu, Pj Gubernur Adhy mengatakan, bahwa Rapat dengan Tim Banggar DPR-RI ini menjadi momen dan kesempatan yang strategis untuk menyuarakan berbagai aspirasi dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah, khususnya terkait dana transfer pusat.

    “Kunjungan kerja Banggar kesini bagi kami kesempatan, tentunya bagi para Bupati/Walikota untuk bisa menyuarakan bagaimana pelaksanaan dari dukungan pusat terkait dengan dana-dana transfer ke daerah,” katanya.

    Lebih lanjut, jika dilihat dari perkembangan dana transfer tahun 2024, kata Adhy, terdapat adanya kecenderungan peningkatan, namun demikian masih ada hal-hal yang harus diperhatikan agar dapatnya ke depan bisa tersalur dan tersebar lebih merata antardaerah.

    “Pertama terkait dengan Mandatory Spendingnya atau Earmarknya yang memang kurang fleksibel, dan juga ada beberapa komoditas kita yang menghasilkan pajak yang cukup besar, namun alokasinya masih belum seperti yang diinginkan,” tuturnya.

    “Terutama karena terbatasi dengan penghasil seperti DBHCHT, untuk kota-kota penghasil memang cukup sekali, tetapi bagi yang tidak penghasil dirasakan cukup kurang,” imbuhnya.

    Oleh karenanya, Pj Gubernur Adhy menyampaikan agar kiranya bagi Kementerian Keuangan RI untuk bisa mengevaluasi kembali dana transfer pusat ke daerah supaya lebih fleksibel dan komprehensif, sehingga terjadi pemerataan yang proporsional.

    “Pada pelaksanaannya di lapangan ternyata untuk daerah-daerah tertentu bisa mempertebal pendapatan mereka, tapi disisi lain banyak sekali yang terdampak masih berkurang, jadi tidak merata,” katanya

    “Nah ini ada dari Kementerian Keuangan untuk bisa mengevaluasi kembali, dengan kondisi Jawa Timur yang disparitasnya sangat tinggi untuk pendapatan yang rendah agar bisa mendapatkan yang lebih baik lagi dan merata,” tambahnya.

    Disisi lain, Adhy sapaan akrabnya menyampaikan terkait isu kenaikan pajak pertambahan nilai (Ppn) dari yang semula 11% menjadi 12% pada awal Januari 2025, pihaknya pada prinsipnya akan mengikuti apa yang telah menjadi keputusan pemerintah pusat, karena hal tersebut juga akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Pada prinsipnya kami menunggu dari pimpinan di pusat, Kementerian keuangan, apa pun yang telah di instruksikan dan sudah berdasarkan analisis tentu akan kami lakukan. Jawa Timur Insya Allah kondisi ekonominya sangat bagus,” ungkapnya.

    Pertumbuhan Perekonomian Jawa Timur sendiri, kata Adhy, tetap terjaga dengan baik dengan tumbuh sebesar 4,91 persen sampai dengan triwulan III tahun 2024. meskipun sedikit terdapat perlambatan, hal tersebut memang menjadi siklus pertumbuhan ekonomi secara nasional.

    “Alhamdulillah ekonomi Jawa Timur masih menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di pulau Jawa dengan 25,55 persen, dan berkontribusi sebesar 14,52 persen terhadap perekonomian secara nasional,” ujarnya.

    Untuk terus menjaga perekonomian tetap stabil di tahun 2024 dan bahkan meningkat pada tahun 2025, kata Adhy, pihaknya akan terus berupaya maksimal dengan berbagai upaya dan langkah strategis serta dengan terus meningkatkan kolaborasi dan sinergitas baik dengan jajaran vertikal maupun horizontal.

    “Pemberdayaan UMKM, pengembangan dan nilai tambah sektor agro, pengembangan sektor pariwisata, akselerasi investasi dan peningkatan akses infrastruktur adalah bagian langkah strategis kami untuk peningkatan ekonomi Jawa Timur,” urainya.

    “Semoga dengan slogan ‘Jawa Timur Bersatu Bersama Untuk Maju’ dan ‘Jawa Timur Gerbang Nusantara Baru’ menjadikan Jawa Timur semakin terdepan dalam upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya

    Sementara itu, ketua tim Banggar DPR-RI Wihadi Wiyanto menyampaikan bahwa kunjungan kerja di Jawa Timur ini, untuk melihat dan mendengar secara langsung aspirasi kepala daerah terkait dengan pembangunan daerah yang bersumber dari dana APBN atau dana transfer pusat.

    Selain itu juga, Ia juga menyampaikan terkait hal yang menjadi isu publik mengenai rencana pemerintah menaikkan PPn yang semula 11% menjadi 12% pada awal tahun 2025.

    “Perlu kami sampaikan bahwa PPn 12% ini nantinya memang sesuai dengan undang-undang, namun segala keputusan daripada pelaksanaan undang-undang itu, menunggu keputusan Presiden,” katanya

    “Apa yang disampaikan terkait apakah ditunda ataukah hal-hal yang mungkin akan dilakukan kita akan menunggu dari keputusan Presiden, jadi ini hal yang perlu kami sampaikan, kami sebagai legislatif menunggu daripada keputusan dari eksekutif,” tandasnya. (tok/ian)

  • Pj. Gubernur pastikan Pilkada 2024 di Jatim berjalan baik dan lancar

    Pj. Gubernur pastikan Pilkada 2024 di Jatim berjalan baik dan lancar

    Surabaya (ANTARA) – Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentaj 2024 di Jatim berjalan baik dan lancar.

    “Hari ini saya memantau beberapa lokasi TPS untuk menghimpun informasi. Alhamdulillah hingga saat ini di Jatim tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Proses pemungutan suara berjalan dengan baik,” ujar Adhy saat meninjau pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di UPT Dinas Sosial Provinsi Jatim, Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (PRS) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Sidoarjo, Rabu.

    Adhy memastikan bahwa proses pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2024 di Jawa Timur berjalan baik dan lancar di semua jenis TPS. Tidak hanya TPS Umum, namun juga di TPS khusus, seperti di UPT Balai PMKS Sidoarjo ini.

    “Ini salah satu contoh bahwa pesta demokrasi betul-betul berjalan sesuai dengan aturan, masyarakat juga terlihat antusias, semoga tingkat partisipasi politiknya semakin naik,” katanya.

    Ia menambahkan khusus pelaksanaan pemungutan suara di UPT Balai PMKS Sidoarjo ini merupakan upaya pemenuhan hak pilih bagi seluruh lapisan masyarakat oleh Pemprov Jawa Timur.

    “Jadi, tujuannya adalah tetap kita berikan kesempatan hak suaranya dan sudah selesai, disegel dan dibawa ke TPS 9 untuk dihitung,” tuturnya.

    Tercatat 59 orang penerima manfaat yang dinyatakan bisa dan harus dilayani pemungutan suara secara khusus. Para pemilih khusus ini merupakan penghuni Balai PMKS Sidoarjo yang memiliki masalah kesejahteraan sosial dan harus didampingi saat proses pemungutan suara, demi alasan keselamatan.

    Pada kesempatan itu, Penjabat Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah ikut berpartisipasi memberikan kontribusi dalam pembangunan, baik melalui pemilihan gubernur, bupati maupun wali kota.

    Selain itu, Adhy juga berpesan agar seusai pelaksanaan pilkada ini, masyarakat bisa menyaksikan proses perhitungan suara secara langsung di wilayahnya masing-masing.

    “Hal ini supaya proses perhitungan suara itu betul-betul berlangsung jujur, adil, akuntabel dan disaksikan masyarakat,” katanya.

    Adhy juga mengimbau masyarakat bersikap bijak dalam menanggapi hasil penghitungan suara yang nantinya diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Apa pun yang terjadi dengan hasil penghitungan maka sudah selesai. Proses politik pesta demokrasi selesai dan siapa pun yang menang tentu harus kita dukung,” kata Adhy.

    Yang terpenting, kata Adhy, adalah konsentrasi lima tahun berikutnya, kita dukung baik gubernur, bupati maupun wali kota yang terpilih untuk bisa bekerja demi menyejahterakan masyarakatnya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pj Gubernur Jatim di Lumajang: Insya Allah Pilkada Aman dan Kondusif

    Pj Gubernur Jatim di Lumajang: Insya Allah Pilkada Aman dan Kondusif

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono melakukan peninjauan langsung kesiapan logistik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Balai Desa Tempeh Lor, Kabupaten Lumajang pada Selasa (26/11/2024).

    Tinjauan tersebut bertujuan memastikan kesiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran hari pemungutan suara atau pencoblosan yang digelar pada Rabu (27/11/2024) besok.

    Dalam kesempatan ini, Adhy meninjau dua gudang logistik di Kecamatan Tempeh sekaligus berkoordinasi dan memastikan alur distribusi berjalan lancar H-1 pemungutan suara calon Kepala Daerah.

    “Alhamdulilah, tadi seusai berkoordinasi dengan Pj. Bupati Lumajang, Ketua KPU Kabupaten Lumajang dan jajaran Forkopimda, situasi jelang Pilkada serentak secara keseluruhan aman dan kondusif,” ujar Adhy.

    “Kabupaten Lumajang berbentuk seperti mangkok karena dikelilingi Pegunungan. Oleh karena itu, kendala seperti geografis dan cuaca bisa menjadi hambatan,” imbuhnya.

    Adhy menyebut, kendala ini bukan menjadi penghalang terselenggaranya Pilkada serentak 2024. Namun ini menjadi motivasi agar seluruh proses pemungutan suara berlangsung aman dan kondusif.

    “Insya Allah dengan sinergi dari seluruh elemen pendukung Pilkada, Kabupaten Lumajang siap menyelenggarakan pemilu serentak,” katanya.

    Elemen pendukung ini, lanjut Adhy, tidak lepas dari peran penyelenggara Pilkada seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemerintah Pusat dan Daerah maupun Aparat Keamanan (TNI/Polri dan Satpol PP).

    “Berbagai instansi elemen pendukung bekerja sesuai dengan tugas masing-masing,” ucapnya.

    “KPU dan Bawaslu memastikan kesiapan logistik agar didistribusikan ke seluruh TPS bahkan ke pelosok. Sedangkan aparat keamanan menjaga kondisi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Sinergi inilah kunci penentu suksesnya Pilkada,” kata Adhy.

    Senada dengan Pj. Gubernur Adhy, Pj. Bupati Lumajang, Indah Wahyuni mengingatkan sinergi dan dan kolaborasi dalam menjaga keamanan Pilkada serentak.

    “Sinergi dan kolaborasi amat penting guna mendukung keberhasilan Pilkada serentak tahun ini,” tutur Indah, yang akrab disapa Bunda Yuyun.

    “Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Lumajang sebanyak 838.595 pemilih di 21 Kecamatan dan 205 Desa. Kemudian untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 1650. Personel kepolisian 420 personel, dibantu Kodim dan Batalyon 100 personel serta Brimob,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Lumajang Henariza Febriadmaja memastikan pendistribusian seluruh logistik untuk Pemilihan serentak sudah di gudang TPS masing-masing.

    “Kami bahkan melakukan distribusi logistik ke titik lokasi PPK yang paling jauh yaitu pegunungan. Alhamdulillah tidak ada kendala, tidak ada longsor dan banjir meskipun cuaca ekstrim,” kata Henariza.

    “Kendala lainnya aman dan kondusif. Kami komitmen, KPU Kabupaten Lumajang siap untuk menyelenggarakan Pemilihan Serentak tahun 2024,” tegasnya.

    Adhy beserta rombongan juga melakukan peninjauan ke TPS 04 Bidan Evi Dusun Darungan Desa Besuk Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Ia juga memberikan bingkisan untuk Panitia Pengawas Pemilu (PPS) dan Sekretariat PPS. (tok/ted)

  • Ketua KPU RI Tinjau Kesiapan TPS di Lumajang

    Ketua KPU RI Tinjau Kesiapan TPS di Lumajang

    Lumajang (beritajatim.com) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifudin, melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, untuk memastikan kesiapan menjelang Pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung besok.

    Afifudin menyempatkan diri meninjau TPS 2 di Desa Tempeh Lor dan TPS 4 di Desa Besuk, Kecamatan Tempeh. Dalam kunjungannya, ia memastikan bahwa persiapan Pilkada di wilayah Lumajang berjalan lancar tanpa kendala berarti.

    “Kami bersama pihak terkait telah memeriksa gudang logistik dan TPS untuk memastikan semua kebutuhan sudah terpenuhi untuk proses pemilihan besok,” ujar Afifudin, Rabu (27/11/2024).

    Ia didampingi oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kapolda Jawa Timur Imam Sugianto, Pangdam V Brawijaya Mayjen Rudi Saladin, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, serta Penjabat Bupati Lumajang Indah Wahyuni.

    Setelah memastikan kesiapan logistik dan TPS di wilayah Tempeh, Afifudin melanjutkan perjalanan menuju Surabaya menggunakan helikopter dari lapangan Desa Tempeh.

    “Insyaallah, semua telah siap. Logistik sudah didistribusikan ke seluruh desa dan TPS. Kami optimis proses Pilkada di Lumajang, Jawa Timur, hingga di seluruh Indonesia dapat berlangsung lancar,” tegasnya.

    Sementara itu, Kapolres Lumajang, AKBP Mohammad Zainur Rofik, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan pengamanan di 1.650 TPS yang tersebar di wilayah Kabupaten Lumajang. Sebanyak 420 personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Brimob akan dikerahkan untuk menjaga kelancaran proses pemungutan suara.

    “Kami mengerahkan petugas dari berbagai elemen untuk memastikan keamanan Pilkada serentak 2024. Koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi akan terus kami jaga selama proses berlangsung,” jelas Rofik.

    Pilkada serentak 2024 menjadi momentum penting dalam demokrasi di Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan pengamanan yang ketat, diharapkan seluruh proses dapat berjalan kondusif. (ted)

  • BPBD Jatim Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem Jelang Pilkada 2024

    BPBD Jatim Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem Jelang Pilkada 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur meningkatkan kesiapsiagaan personel dan peralatan menjelang Pilkada Serentak pada Rabu (27/11/2024), merespons peringatan potensi cuaca ekstrem dari BMKG.

    Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Soebroto, menegaskan pentingnya kesiapan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam menghadapi kemungkinan kendala akibat bencana alam selama proses pencoblosan. Hal ini disampaikan Gatot saat apel pagi bersama seluruh pegawai BPBD Jatim, Selasa (26/11/2024).

    “Pastikan semua personel dan peralatan TRC dalam kondisi siap. Jika ada permintaan bantuan dari KPU terkait kendala bencana saat Pilkada, kita harus respons dengan cepat dan tepat,” ujar Gatot.

    Selain memprioritaskan kesiapsiagaan, Gatot mengimbau para pegawai BPBD Jatim untuk menggunakan hak pilih mereka di TPS masing-masing.

    “Sebagai ASN, kita wajib menyukseskan Pilkada serentak. Jangan golput, karena suara kita menentukan masa depan Jawa Timur lima tahun mendatang,” tegasnya.

    Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi pemilih, sebagaimana disampaikan oleh Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono.

    “Kami berharap tingkat partisipasi pemilih besok bisa mencapai 90 persen lebih. Ajak keluarga, kerabat, dan semua orang di sekitar kita untuk datang ke TPS,” katanya.

    Peringatan cuaca ekstrem dari BMKG mencakup potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Jawa Timur. Gatot menegaskan bahwa BPBD Jatim siap memberikan dukungan, terutama jika terjadi bencana yang mengganggu pelaksanaan Pilkada.

    “Ini adalah tugas kita bersama untuk memastikan kelancaran Pilkada, sekaligus menjaga keselamatan masyarakat di tengah ancaman cuaca ekstrem,” imbuhnya. [tok/beq]

  • Jelang Hari KORPRI, Pj Gubernur Pimpin Ziarah Makam Tiga Pemimpin Jatim

    Jelang Hari KORPRI, Pj Gubernur Pimpin Ziarah Makam Tiga Pemimpin Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono memimpin ziarah dan tabur bunga dalam rangka jelang Peringatan Hari Jadi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Ke-53 Tahun 2024 di Taman Makam Pahlawan 10 November, Jalan Mayjend Sungkono Surabaya pada Senin (25/11/2024).

    Dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur Adhy melakukan prosesi tabur bunga di tiga makam pahlawan yang dimakamkan di TMP 10 November. Ketiganya adalah Imam Munandar yang merupakan Mantan Gubernur Riau Periode 1980-1988.

    Kemudian menabur bunga di makam Soenarto Soemoprawiro yang merupakan Mantan Walikota Surabaya 1994-2002, serta juga menabur bunga di pusara Soetran yang merupakan Mantan Gubernur Papua periode 1975-1981.

    Bersama Asisten I Sekdaprov Jatim Benny Sampirwanto, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jatim Ramliyanto, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim Restu Novi Widiani, beserta jajaran Forkopimda, Pj. Gubernur Jatim melakukan tradisi ini sebagai rangkaian dari peringatan Hari Jadi KORPRI Tahun 2024.

    “Kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka peringatan hari KORPRI ke-53, salah satu rangkaiannya adalah ziarah. Karena kita tahu bersama bahwa negara ini merdeka karena para pahlawan pejuang perintis kemerdekaan yang salah satunya dimakamkan di sini,” tuturnya.

    “Ketiga pahlawan tersebut yang merupakan mantan Gubernur dan Walikota telah memberikan banyak kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Memiliki jiwa semangat gotong royong, kebersamaan dan patriotisme. Ini merupakan bentuk penghormatan dan doa tulus untuk para pejuang,” tegasnya.

    Adhy menyebut, ziarah ini juga merupakan wujud rasa syukur utamanya dalam menghormati dan menghargai perjuangan para pahlawan. Maka, Adhy secara khusus menyampaikan kepada anggota KORPRI untuk tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa yang sudah melahirkan bangsa Indonesia.

    “Momentum rasa syukur ini karena berkat perjuangan dan kontribusi para pahlawan terdahulu, Indonesia bisa maju dan berkembang menjadi seperti sekarang ini,” ujarnya.

    “Kami juga ingin bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk negara dimulai dari rasa bersyukur dulu sehingga akan termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi,” tambahnya.

    Adhy menambahkan, dengan mengenang perjuangan pahlawan ini pada akhirnya akan menjadi momen pengingat sekaligus penggerak semangat para anggota KOPRI, untuk berjuang melalui bekerja dan mengabdi di instansi masing-masing dengan semangat dan tekad yang baru.

    “Kami di jajaran pemerintah, forkopimda, dan anggota KORPRI juga mengajak seluruh masyarakat untuk mengenang dan meneladani perjuangan dan pengorbanan tiga pahlawan tersebut. Semoga dengan semangat dan dedikasi para pahlawan, kita bisa meneladani sosok pejuang pemberani yang memimpin Indonesia,” ujarnya.

    “Semoga kita bisa merenungkan nilai semangat, kebajikan dan perjuangan sehingga membawa keberkahan bagi kita semua,” harapnya.

    Adhy menyebut, nilai-nilai tersebut juga harus di salurkan kepada generasi muda kekinian. Ini tidak terlepas dari peran generasi muda sebagai generasi emas sekaligus ujung tombak kemajuan bangsa Indonesia kedepannya.

    “Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Maka, generasi muda harus melek sejarah. Tanpa sejarah yang terjadi di masa lalu kita tidak akan menjadi seperti hari ini,” sambungnya.

    “Itulah yang kemudian memotivasi kami untuk melakukan rangkaian kegiatan seperti ziarah dan tabur bunga dalam setiap peringatan khusus di Pemprov Jatim. Tidak hanya peringatan kemerdekaan RI, tapi juga Hari Jadi Pemprov Jatim, hari ini pun jelang peringatan Hari KORPRI. Semangat inilah yang ingin kami sebarluaskan ke masyarakat,” pungkasnya. [tok/aje]

  • APBD Jatim 2025 Disahkan, Pendidikan dan Kesehatan Hingga Makan Bergizi Gratis Jadi Prioritas

    APBD Jatim 2025 Disahkan, Pendidikan dan Kesehatan Hingga Makan Bergizi Gratis Jadi Prioritas

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pemprov bersama DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim 2025 dalam rapat paripurna, Kamis (21/11/2024) sore. Sejumlah sektor jadi prioritas diantaranya soal pendidikan, kesehatan hingga anggaran persiapan makan bergizi gratis. 

    Penetapan APBD Jatim 2025 ini dilakukan oleh Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dan tiga orang Wakil Ketua bersama Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono. Penandatangan itu disaksikan langsung oleh anggota DPRD Jatim dan jajaran OPD Pemprov. 

    Berdasarkan pembahasan, APBD Jatim 2025 dari sisi pendapatan adalah Rp 28,448 Triliun sedangkan untuk belanja dialokasikan sebesar Rp 29,658 Triliun. Adapun defisit sebesar Rp 1,533 Triliun akan ditutup dengan pembiayaan daerah netto. 

    Sebelum dilakukan penetapan, seluruh fraksi lebih dulu menyampaikan pandangan akhir tentang Raperda APBD Jatim 2025. “Semua fraksi menerima dan menyetujui,” kata Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dalam rapat paripurna. 

    Dalam Raperda APBD Jatim 2025 yang telah disetujui ini, pendidikan menjadi prioritas utama. Bahkan pembiayaannya di angka 32 persen. Persentase itu melebihi dari aturan yang berlaku untuk sektor pendidikan yakni 20 persen. 

    Selain pendidikan, bidang kesehatan juga menjadi prioritas. Secara persentase, pembiayaan yang diberikan ini juga mengalami kenaikan dari 10 persen menjadi 19,4 persen.Anggaran kesehatan itu ditujukan untuk membiayai operasional rumah sakit dan gaji para nakes.  

    Termasuk UHC BPJS Kesehatan serta pembangunan rumah sakit di beberapa wilayah seperti di Pamekasan dan Jember. Sementara Infrastruktur saat ini memang sedikit terpangkas dari 40 persen menjadi 33 persen lantaran tersedot ke pendidikan.

    Selain beberapa sektor itu, anggaran untuk program makan bergizi gratis turut dimasukkan dalam APBD Jatim 2025. Nilainya sekitar Rp 600 M. Bentuknya adalah dana cadangan mengingat saat ini belum ada aturan teknis mengenai program dari pemerintah pusat tersebut. 

    Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran DPRD Jatim mulai Pimpinan DPRD, Fraksi hingga Anggota Banggar. 

    “Kita bersyukur seluruh proses penyusunan Raperda APBD 2025 dari mulai awal hingga kesepakatan hari ini berjalan dengan smooth dan sesuai dengan apa yang ditetapkan. Bahkan ada beberapa pendapatan yang bertambah,” ujar Adhy.

    Dari segi pendapatan, APBD Jatim tahun 2025 sebetulnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). 

    Hal ini berpengaruh besar terhadap pendapatan di provinsi. “Adanya pemberlakuan UU HKPD potensi pendapatan kita dari pajak kendaraan bermotor berkurang. Namun demikian, kita sudah menyusun secara cermat, pengalokasian anggaran ini untuk kesejahteraan masyarakat,” terang Adhy.

  • Pengangguran di Jatim Turun dalam 4 Tahun Terakhir, Capai 4,19% di Agustus

    Pengangguran di Jatim Turun dalam 4 Tahun Terakhir, Capai 4,19% di Agustus

    Jakarta –

    Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur secara konsisten terus mengalami penurunan selama 4 tahun terakhir. Saat ini angka TPT Jawa Timur lebih rendah daripada TPT nasional.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang rilis 5 November 2024, TPT Jawa Timur pada Agustus 2024 berada di angka 4,19% atau 1,02 juta karena terjadi penurunan sebesar 0,69% poin. Angka ini kecil jika dibandingkan TPT Agustus 2023 yaitu 4,88% atau 1,17 juta.

    Secara year on year, TPT Jatim juga mengalami penurunan yang signifikan yakni mencapai 1,55% poin. Pada Agustus 2021 TPT Jatim sebesar 5,74%, Agustus 2022 sebesar 5,49%, dan Agustus 2023 turun menjadi 4,88%.

    Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono menyampaikan rasa syukurnya terkait penurunan tersebut. Menurutnya, penurunan angka TPT ini menjadi salah satu pertanda perekonomian Jatim terus membaik.

    “Alhamdulillah, penurunan TPT tahun ini cukup signifikan. Tentunya ini semua berkat upaya kita bersama, salah satunya dalam meningkatkan kualitas angkatan kerja sehingga angka TPT di Jatim terus menurun,” kata Adhy Karyono dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

    Adhy menjelaskan secara year-on-year, Jatim berhasil menurunkan TPT lebih banyak dibandingkan rata-rata nasional. Tercatat, TPT nasional pada Agustus 2024 sebesar 4,91% atau hanya turun 0,41% poin dibanding Agustus 2023.

    Adhy mengatakan bahwa sejumlah upaya telah dilakukan untuk menurunkan TPT di Jatim. Salah satunya adalah dengan menggelar job fair yang dilaksanakan di Surabaya dan beberapa UPT BLK di Jatim oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim.

    Selain membuka job fair, Pemprov Jatim juga melakukan program pelatihan bagi tenaga kerja usia muda, khususnya bagi generasi milenial dan gen z. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dan skill mereka.

    Disamping itu juga, Pemprov Jatim terus mendorong fungsi penempatan tenaga kerja melalui fasilitas pembinaan dan penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Penyampaian informasi pasar kerja, bursa kerja, penyuluhan, bimbingan, dan pengembangan tenaga kerja mandiri juga terus dilakukan oleh pemprov Jatim kepada para pencari kerja.

    “Kabar baiknya, dengan apa yang sudah kita lakukan ini berdampak pada tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang naik 0,89 persen atau 73,43 persen dibanding Agustus 2023” katanya.

    “Komposisi penduduk yang bekerja pada sektor formal juga naik menjadi 38,51 persen atau naik 1,62 persen poin dibandingkan tahun lalu,” tambahnya.

    (prf/ega)