Tag: Adhy Karyono

  • Kapolri-Panglima TNI pastikan pengamanan gereja di Surabaya

    Kapolri-Panglima TNI pastikan pengamanan gereja di Surabaya

    “Kami ingin memastikan seluruh jemaat dapat merayakan Natal dengan rasa aman dan damai. Personel kami akan bekerja maksimal untuk mendukung hal tersebut,”

    Surabaya (ANTARA) – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meninjau Gereja Bethany Nginden Surabaya, Jawa Timur, Jumat untuk memastikan kesiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2025 di gereja tersebut.

    “Kami ingin memastikan seluruh jemaat dapat merayakan Natal dengan rasa aman dan damai. Personel kami akan bekerja maksimal untuk mendukung hal tersebut,” ucap Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

    Dalam pengecekan itu, Kapolri serta Panglima TNI meninjau fasilitas gereja, alur pengamanan, dan ruang kontrol pengamanan Gereja Bethany.

    Sigit juga memberikan tali kasih kepada petugas gereja, prajurit TNI, anggota Polri, Pramuka, Banser, cleaning service, petugas parkir, sekuriti gereja, tukang kebun dan teknisi gereja.

    Dia meminta seluruh jajaran untuk mempersiapkan pelayanan mudik libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dilakukan sebaik-baiknya, seperti arah dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami mengimbau agar seluruh pelayanan diberikan sebaik-baiknya sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” kata Sigit.

    Sigit mengatakan sejumlah kegiatan menjadi perhatian utama dalam pengamanan libur akhir tahun ini. Diharapkan seluruh masyarakat dapat menjalankan kegiatannya dengan lancar tanpa gangguan.

    Sementara itu, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono berpesan kepada pengurus Gereja Bethany untuk memastikan akses keluar masuk jemaat yang akan beribadah Natal pada 25 Desember mendatang. Mengingat, jumlah daya tampung gereja mencapai 25 ribu orang.

    Tak hanya itu saja, penjagaan dan pengamanan saat ibadah Natal berlangsung juga menjadi perhatian khusus.

    Adhy mengatakan koordinasi dan sinergi yang baik antara TNI, Polri dan relawan akan terus dilakukan untuk memaksimalkan pengamanan ibadah natal.

    “Keamanan saya rasa di sini sangat baik. Ada 74 monitor CCTV, ditambah lagi kita dibantu dari TNI dan Polri sehingga kami yakin ibadah perayaan Natal tahun ini akan berjalan aman, damai dan lancar,” katanya.

    Lebih lanjut, Adhy juga menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Jatim untuk selalu menjaga kerukunan beragama dan saling menghargai satu sama lain.

    “Semoga seluruh kekerabatan, harmoni dan persaudaraan di antara kita satu dengan yang lain bisa terjalin dengan baik dan berseiring karena saya yakin masyarakat Jatim bisa menjaga harmonisasi ini dengan baik,” ungkapnya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kapolri minta pengamanan Natal dan tahun baru dilakukan maksimal

    Kapolri minta pengamanan Natal dan tahun baru dilakukan maksimal

    “Dan saya minta seluruh anggota melaksanakan pengamanan terhadap seluruh rangkaian kegiatan tersebut dengan optimal,”

    Surabaya (ANTARA) – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh jajaran untuk melakukan pengamanan mudik libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dilakukan dengan maksimal sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita mengimbau agar seluruh pelayanan diberikan sebaik-baiknya sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” kata Kapolri usai meninjau Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

    Jenderal Sigit mengatakan sejumlah kegiatan menjadi perhatian utama dalam pengamanan libur akhir tahun ini. Diharapkan seluruh masyarakat dapat menjalankan kegiatannya dengan lancar tanpa gangguan.

    “Tentunya terkait giat-giat lain yang menjadi atensi, yaitu pengamanan arus mudik balik penyeberangan dengan menggunakan kapal, baik kapal laut maupun pesawat udara,” katanya

    Kemudian juga kegiatan di tempat-tempat ibadah dan pada saat kegiatan merayakan tahun baru semuanya dalam kondisi siap siaga.

    “Dan saya minta seluruh anggota melaksanakan pengamanan terhadap seluruh rangkaian kegiatan tersebut dengan optimal,” ungkap Kapolri.

    Terkait dengan transportasi laut, ujar Kapolri, akan diberlakukan diskon 10 persen pada saat Natal dan tahun baru Dengan adanya diskon, diharapkan dapat menjadi daya tarik masyarakat menggunakan transportasi laut.

    Dalam peninjauan ini, Kapolri didampingi Irwasum Polri Komjen. Pol. Dedi Prasetyo, Dankorbrimob Polri Komjen. Pol. Imam Widodo, Kadiv Propam Polri Irjen. Pol. Abdul Karim, Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho, Kakorlantas Irjen. Pol. Aan Suhanan, dan Kapusdokkes Polri Irjen. Pol. Asep Hendradiana.

    Sedangkan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto didampingi Asops Panglima TNI Mayjen Gabriel Lema, Aster Panglima TNI Mayjen Novi Helmy Prasetya, Aslog Panglima TNI Mayjen Jamalulael, danDanpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto.

    Hadir juga Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Pangdam Brawijaya Mayjen Rudy Saladin, Kapolda Jatim Irjen. Pol. Imam Sugianto, dan Kepala KSOP Tanjung Perak Agustinus Maun.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • UMK Surabaya 2025 Naik Jadi Rp 4.961.753, Tertinggi se-Jatim – Halaman all

    UMK Surabaya 2025 Naik Jadi Rp 4.961.753, Tertinggi se-Jatim – Halaman all

    Inilah besaran UMK Surabaya tahun 2025 yang naik menjadi Rp 4.961.753 sekaligus menjadi UMK 2025 tertinggi se-Jatim.

    Tayang: Jumat, 20 Desember 2024 11:44 WIB

    Kolase Tribunnews.com/Canva

    Inilah besaran UMK Surabaya tahun 2025 yang naik menjadi Rp 4.961.753 sekaligus menjadi UMK 2025 tertinggi se-Jatim. 

    TRIBUNNEWS.COM – Segini besaran Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya pada tahun 2025.

    UMK adalah standar minimum upah yang berlaku di setiap kabupaten atau kota. UMK digunakan sebagai standar minimum upah yang harus diberikan pelaku industri kepada para pekerjanya.

    Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono telah menetapkan besaran UMK 2025 se-Jawa Timur pada Rabu (18/12/2024), termasuk UMK Surabaya 2025.

    Hasilnya, UMK Surabaya 2025 naik menjadi Rp 4.961.753.

    Dengan besaran tersebut, UMK Surabaya 2025 menjadi UMK 2025 tertinggi se-Jawa Timur (Jatim).

    Dibandingkan tahun 2024, UMK Surabaya 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 236.274‬.

    Sebelumnya, UMK Surabaya 2024 sebesar Rp 4.725.479.

    Perlu diketahui, UMK Surabaya 2025 yang telah ditetapkan berlaku mulai 1 Januari 2025.

    UMK Surabaya 2025 juga hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.

    Berikut perbandingan UMK Surabaya selama 5 tahun terakhir:

    Selain UMK Surabaya berikut daftar UMK 2025 se-kabupaten dan kota di Jatim sebagai perbandingan:

    UMK Kota Surabaya 2025: Rp 4.961.753
    UMK Kabupaten Gresik 2025: Rp 4.874.133 
    UMK Kabupaten Sidoarjo 2025: Rp 4.870.511 
    UMK Kabupaten Pasuruan 2025: Rp 4.866.890 
    UMK Kabupaten Mojokerto 2025: Rp 4.856.026 
    UMK Kabupaten Malang 2025: Rp 3.553.530 
    UMK Kota Malang 2025: Rp 3.507.693
    UMK Kota Batu 2025: Rp 3.360.466 
    UMK Kota Pasuruan 2025: Rp 3.358.557 
    UMK Kabupaten Jombang 2025: Rp 3.137.004
    UMK Kabupaten Tuban 2025: Rp 3.050.400
    UMK Kota Mojokerto 2025: Rp 3.031.000 
    UMK Kabupaten Lamongan 2025: Rp 3.012.164 
    UMK Kabupaten Probolinggo 2025: Rp 2.989.407 
    UMK Kota Probolinggo 2025: Rp 2.876.657
    UMK Kabupaten Jember 2025: Rp 2.838.642 
    UMK Kabupaten Banyuwangi 2025: Rp 2.810.139 
    UMK Kota Kediri 2025: Rp 2.572.361
    UMK Kabupaten Bojonegoro 2025: Rp 2.525.132 
    UMK Kabupaten Kediri 2025: Rp 2.492.811
    UMK Kota Blitar 2025: Rp 2.481.450
    UMK Kabupaten Tulungagung 2025: Rp 2.470.800 
    UMK Kabupaten Lumajang 2025: Rp 2.429.764 
    UMK Kota Madiun 2025: Rp 2.422.105
    UMK Kabupaten Blitar 2025: Rp 2.413.974 
    UMK Kabupaten Magetan 2025: Rp 2.406.719 
    UMK Kabupaten Sumenep 2025: Rp 2.406.551 
    UMK Kabupaten Nganjuk 2025: Rp 2.405.255 
    UMK Kabupaten Ponorogo 2025: Rp 2.402.959 
    UMK Kabupaten Madiun 2025: Rp 2.400.321 
    UMK Kabupaten Ngawi 2025: Rp 2.397.928
    UMK Kabupaten Bangkalan 2025: Rp 2.397.550 
    UMK Kabupaten Trenggalek 2025: Rp 2.378.784 
    UMK Kabupaten Pamekasan 2025: Rp 2.376.614 
    UMK Kabupaten Pacitan 2025: Rp 2.364.287
    UMK Kabupaten Bondowoso 2025: Rp 2.347.359 
    UMK Kabupaten Sampang 2025: Rp 2.335.661 
    UMK Kabupaten Situbondo 2025: Rp 2.335.209

    (Tribunnews.com/Sri Juliati)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’9′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Pj Gubernur Resmikan Taman Edukasi Bencana BPBD Jatim, Apa Saja Pesannya?

    Pj Gubernur Resmikan Taman Edukasi Bencana BPBD Jatim, Apa Saja Pesannya?

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono meresmikan Taman Edukasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim di Kantor BPBD Jatim, Waru, Sidoarjo, Kamis (19/12/2024).

    Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Pj. Gubernur Adhy didampingi Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi dan Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim Gatot Soebroto.

    Usai meresmikan Taman Edukasi Bencana, Adhy menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPBD Jatim yang telah membentuk taman edukasi bencana bagi masyarakat Jawa Timur.

    Menurutnya, dengan adanya taman ini maka masyarakat akan mendapatkan pelajaran mitigasi yang tepat manakala terjadi bencana seperti gempa bumi, longsor, maupun banjir.

    “Saya sangat bangga, salut dan terima kasih kepada BPBD Jatim. Karena untuk bisa mengurangi risiko terjadinya bencana yang menimbulkan korban, 70 persen kekuatan kita itu adalah bagaimana meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Dan dengan adanya taman edukasi ini, kita berharap itu bisa terwujud,” ujar Adhy.

    Taman Edukasi Bencana BPBD Jatim dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti simulator gempa, virtual reality penanggulangan bencana, ruang hening dan tenda pendidikan bencana baik longsor maupun banjir.

    Adhy menyebutkan, dengan adanya fasilitas seperti simulator tersebut, masyarakat dapat mendapatkan pengalaman sekaligus cara untuk mengurangi risiko terjadinya korban bencana.

    “Sekarang ada simulator gempa. Tentu kalau semakin banyak orang yang mencoba dari mulai anak-anak maka mereka semakin punya kapasitas minimal untuk bisa menolong dirinya sendiri, minimal merasakan ketika gempa atau minimal tahu apa yang harus dilakukan,” katanya.

    Selain itu, Adhy juga menyampaikan terkait posko becana yang dilengkapi dengan data. Selama ini menurutnya, ketika terjadi bencana, bantuan yang dikirim tidak sesuai dengan kebutuhan para korban.

    “Posko itu juga harus diperkuat dengan data, sehingga sinkron dengan apa yang dibutuhkan oleh korban bencana. Jangan sampai masyarakat butuh popok bayi atau pampers yang dikirim pakaian,” katanya.

    Di akhir, Pj. Gubernur Adhy mengimbau, agar setiap kabupaten/ kota memiliki Taman Edukasi Bencana bagi masyarakat. Karena fasilitas semacam ini sangat bermanfaat.

    “Tugas dari kabupaten kota adalah membuat rencana kontingensi. Sehingga kita bisa mengatasi bencana secara holistik dan tentu saja berbasikan data,” ucapnya.

    Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto menyampaikan, hadirnya Taman Edukasi Bencana BPBD Jatim merupakan ikhtiar dari pemerintah dalam memberikan pelajaran mitigasi sejak dini kepada masyarakat.

    Fasilitas seperti simulator gempa dibuat agar masyarakat dapat memahami dan mengerti cara mitigasi yang benar ketika gempa terjadi.

    “Ini menjadi bagian dari pelatihan kebencanaan untuk warga Jawa Timur sehingga mereka memiliki pemahaman yang tepat terkait mitigasi bencana,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Inilah Daftar 10 Wilayah Punya UMK 2025 Terendah di Pulau Jawa, Ada Jawa Tengah dan Jawa Barat

    Inilah Daftar 10 Wilayah Punya UMK 2025 Terendah di Pulau Jawa, Ada Jawa Tengah dan Jawa Barat

    TRIBUNJATIM.COM – Berikut ini 10 UMK terendah tahun 2025 se-Jawa.

    Hasil menunjukkan ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

    Pemerintah telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025.

    Dari UMK yang telah ditetapkan, Kabupaten Banjarnegara menjadi wilayah yang mempunyai UMK 2025 terendah di Pulau Jawa, yakni Rp 2.170.475,32.

    Selain Banjarnegara, Kabupaten Wonogiri juga menempati wilayah dengan UMK terendah kedua di Pulau Jawa, yakni Rp 2.180.587,5.

    Ada pula wilayah dari Jawa Barat yang mempunyai UMK 2025 rendah, yakni Kota Banjar dengan UMK Rp 2.204.754,48.

    Berikut adalah daftar 10 wilayah yang mempunyai UMK 2025 terendah di Pulau Jawa:

    1. UMK Kabupaten Banjarnegara 2025: Rp 2.170.475,32 (Jawa Tengah)

    2. UMK Kabupaten Wonogiri 2025: Rp 2.180.587,5 (Jawa Tengah)

    3. UMK Kabupaten Sragen 2025: Rp 2.182.200 (Jawa Tengah)

    4. UMK Kota Banjar 2025: Rp 2.204.754,48 (Jawa Barat)

    5. UMK Kabupaten Kuningan 2025: Rp 2.209.519,29 (Jawa Barat)

    6. UMK Kabupaten Pangandaran 2025: Rp 2.221.724,19 (Jawa Barat)

    7. UMK Kabupaten Ciamis 2025: Rp 2.225.279,16 (Jawa Barat)

    8. UMK Kabupaten Rembang 2025: Rp 2.236.168,78 (Jawa Tengah)

    9. UMK Kabupaten Blora 2025: Rp 2.238.430,85 (Jawa Tengah)

    10. UMK Kabupaten Brebes 2025: Rp 2.239.801,50 (Jawa Tengah)

    Ini Respons Serikat Pekerja Terkait Besaran UMK Kota Malang 2025

    Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) untuk 38 daerah di Jawa Timur melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024.

    Dalam keputusan itu, UMK Kota Malang 2025 dipatok senilai Rp 3.507.693. Kota Malang berada di urutan ketujuh dari 38 kota atau kabupaten lainnya.

    Merespon ketetapan tersebut, Ketua SPSI Kota Malang, Suhirno mengatakan pihaknya menerima. 

    Kenaikan yang sudah ditetapkan kali ini diharapkan Suhirno bisa diterapkan dengan baik. Pun ia juga berharap perusahaan bisa bertahan di tengah kondisi yang serba sulit saat ini.

    Menurutnya, kenaikan ini sudah diharapkan berdasarkan hasil rapat di Dewan Pengupahan Kota Malang. Kenaikan UMK di Kota Malang berkiras Rp 200 ribu dibanding dengan UMK tahun 2024.

    “Ya kami menerima. Kurang lebih naik sudah Rp 200 ribuan. Bisa diterima SPSI. Risalah kami dari hasil berunding juga tidak jauh dari itu,” katanya, Kamis (19/12/2024).

    Dikatakan Suhirno, pihaknya tidak hanya berpikir kesejahteraan karyawan, tetapi kami berpikir bertahannya perusahaan-perusahaan. Menurut Suhirno, banyak perusahaan loyo karena faktor impor, padahal produksi itu bisa dilakukan di dalam negeri.

    “Akhirnya lapangan kerja terbatas. Yang banyak sekarang PKWT ditunjang PP 35/2021. Itu maksimal lima tahun, padahal PKWT itu hanya untuk pekerjaan sementara dan sekali selesai,” katanya.

    SPSI Kota Malang telah mengimbau kepada perusahaan yang tergabung di dalam keanggotaan untuk bisa beradaptasi dengan kebijakan baru. Dalam waktu dekat, SPSI akan menghadiri undangan sosialisasi dari Pemkot Malang mengenai kebijakan UMK.

    “Perusahaan dan karyawan itu berbeda tujuannya. Kalau perusahaan profit, kalau buruh kesejahteraan. Ya kami berharap perusahaan tidak ada yang melanggar karena ini masalah kehidupan manusia. Masalah pekerjaan sekarang juga sulit, kondisinya sekarang itu ekonomi menurun,” katanya.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Arif Tri Sastyawan mengatakan bahwa Pj Gubernur Jawa Timur menetapkan kenaikan UMK di angka 6,5 persen. Dinas akan memberikan sosialisasi kepada para pekerja dan pelaku usaha awal pekan depan.

    Merespon kenaikan UMK ini, Arif mengimbau agar perusahaan taat aturan. Ia juga mengatakan bahwa pekerja yang tidak mendapatkan hak-haknya bisa mengadu ke dinas di Mal Pelayanan Publik.

    “Kami akan tindak lanjuti laporan tersebut, bisa nanti ke provinsi atau langsung ke kementerian,” katanya.

    Dijelaskan Arif, kenaikan UMK saat ini memilik mekanisme yang berbeda. Usulan kenaikan UMK saat ini ditetapkan oleh pemerintah pusat. Mekanisme sebelumnya, kenaikan diusulkan dari daerah, kota atau kabupaten.

    “Jadi mau tidak mau ya kami harus menerima karena sudah ditetapkan. Kota Malang peringkat tujuh di Jawa Timur. Maksud kami lebih baik dari nilai-nilai yang lain. Kami tidak bisa menyamakan dengan Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo,” katanya.

    Arif juga menjelaskan rencana Pemkot Malang untuk membuka keran investasi sebesar-besarnya pada 2025. Ditargetkan nilai investasi pada 2025 bisa mencapai Rp 2,3 triliun. Investasi sangat dibutuhkan untuk membuka lapangan pekerjaan di Kota Malang.

    Pada 2024 ini, hingga triwulan ketiga, Arif menyatakan nilai investasi yang sudah masuk telah mencapai Rp 2,1 triliun. Kemungkinan nilainya akan bertambah hingga tutup tahun. Pada 2023, secara keseluruhan nilai investasi dalam setahun mencapai Rp 2,1 triliun.

    “Kami segerakan membuka investasi. Maka pada 2025, kami akan menaikan lagi investasi Kota Malang untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Itu langkah yang kami tempuh, termasuk membuka job fair,” ujar Arif. 

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia di Kota Malang telah menyatakan mengikuti keputusan pemerintah yang menaikan upah minimum kota sebanyak minimal 6,5 persen.

    Sekretaris Apindo Kota Malang, Sandy Mario Lanza mengatakan, meskipun kenaikan itu dianggap cukup berat namun pelaku usaha di Kota Malang menerimanya.

    Alasan menerima kenaikan 6,5 persen tersebut karena sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apindo Kota Malang juga meyakini bahwa angka 6,5 persen itu bukan angka gaib.

    “Pasti sudah ada perhitungannya dan kami mengikuti keputusan yang telah ditetapkan oleh presiden meskipun saat ini kondisi usaha cukup berat,” katanya.

    Sandy cukup optimis perekonomian pada 2025 bisa lebih baik dari 2024. Sejumlah kabar positif yang diterima para pengusaha antara lain penundaan PPN 12 persen, lalu rencana pemerintah yang mengejar pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen, dan adanya Satgas PHK.

    “Kami juga optimis melihat pemerintahan baru yang tegas. Kalau pemerintahan Kota Malang masih belum karena memang belum definitif,” ujarnya

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Besaran UMK 2025 di Jawa Timur: Surabaya Rp4.961.753, Gresik Rp4.874.133, Sidoarjo Rp4.870.511

    Besaran UMK 2025 di Jawa Timur: Surabaya Rp4.961.753, Gresik Rp4.874.133, Sidoarjo Rp4.870.511

    TRIBUNJATIM.COM – Kenaikan UMK 2025 di kabupaten/kota se-Jatim ini masing-masing sebesar 6,5 persen.

    Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan, sebelum penetapan UMK, pihaknya telah menggelar rapat bersama unsur pengusaha maupun pekerja, serta menerima usulan dari seluruh kabupaten/kota.

    “Penetapan UMK tahun 2025 diberlakukan di seluruh daerah di Jatim dan berlaku mulai 1 Januari 2025 mendatang,” ujarnya, dilansir dari Kompas TV, Kamis (19/12/2024).

    Kota Surabaya masih menjadi daerah dengan UMK tertinggi di Jawa Timur dengan Rp 4.961.753,00.

    Kabupaten Gresik menempati posisi kedua sebagai UMK tertinggi di Jatim, yakni sebesar Rp 4.874.133,00. 

    Sementara, Kabupaten Bondowoso menjadi daerah dengan UMK terendah se-Jatim, yakni sebesar Rp 2.347.359,00, disusul Kabupaten Sampang sebesar Rp 2.335.661,00, dan Kabupaten Situbondo sebesar Rp 2.335.209,00.

    Daftar lengkap UMK di seluruh Jawa Timur 2025

    Berikut besaran UMK 2025 di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, dikutip dari Kompas.com.

    Kota Surabaya: Rp 4.961.753,00
    Kabupaten Gresik: Rp 4.874.133,00
    Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.870.511,00
    Kabupaten Pasuruan: Rp 4.866.890,00
    Kabupaten Mojokerto: Rp 4.856.026,00
    Kabupaten Malang: Rp 3.553.530,00
    Kota Malang: Rp 3.507.693,00
    Kota Batu: Rp 3.360.466,00
    Kota Pasuruan: Rp 3.358.557,00
    Kabupaten Jombang: Rp 3.137.004,00
    Kabupaten Tuban: Rp 3.050.400,00
    Kota Mojokerto: Rp 3.031.000,00
    Kabupaten Lamongan: Rp 3.012.164,00
    Kabupaten Probolinggo: Rp 2.989.407,00
    Kota Probolinggo: Rp 2.876.657,00
    Kabupaten Jember: Rp 2.838.642,00
    Kabupaten Banyuwangi: Rp 2.810.139,00
    Kota Kediri: Rp 2.572.361,00
    Kabupaten Bojonegoro: Rp 2.525.132,00
    Kabupaten Kediri: Rp 2.492.811,00
    Kota Blitar: Rp 2.481.450,00
    Kabupaten Tulungagung: Rp 2.470.800,00
    Kabupaten Lumajang: Rp 2.429.764,00
    Kota Madiun: Rp 2.422.105,00
    Kabupaten Blitar: Rp 2.413.974,00
    Kabupaten Magetan: Rp 2.406.719,00
    Kabupaten Sumenep: Rp 2.406.551,00
    Kabupaten Nganjuk: Rp 2.405.255,00
    Kabupaten Ponorogo: Rp 2.402.959,00
    Kabupaten Madiun: Rp 2.400.321,00
    Kabupaten Ngawi: Rp 2.397.928,00
    Kabupaten Bangkalan: Rp 2.397.550,00
    Kabupaten Trenggalek: Rp 2.378.784,00
    Kabupaten Pamekasan: Rp 2.376.614,00
    Kabupaten Pacitan: Rp 2.364.287,00
    Kabupaten Bondowoso: Rp 2.347.359,00
    Kabupaten Sampang: Rp 2.335.661,00
    Kabupaten Situbondo: Rp 2.335.209,00.

    Itulah daftar lengkap UMK 2025 di Jawa Timur yang akan mulai diterapkan pada 1 Januari mendatang.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • 370 Bencana Landa Jatim Sejak Awal 2024, 46.505 KK Terdampak

    370 Bencana Landa Jatim Sejak Awal 2024, 46.505 KK Terdampak

    Surabaya, CNN Indonesia

    Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengungkapkan 370 bencana melanda Jawa Timur sejak awal 2024. Bencana-bencana tersebut menewaskan 25 orang dan membuat sedikitnya 64 orang luka-luka.

    Hal tersebut diungkapkan Adhy Karyono dalam Rakor Pengendalian Bencana bersama Pratikno Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (17/12) malam.

    Adhy merincikan peristiwa angin kencang paling mendominasi dengan 119 kejadian, diikuti 93 banjir, 91 kebakaran hutan, 43 kebakaran lahan, 10 angin puting beliung, delapan tanah longsor dan enam kategori lainnya.

    “10.683 unit rumah rusak, dengan total KK (Kepala Keluarga) terdampak 46.505,” ujar Adhy.

    “Hampir semua bencana sepanjang tahun mengintai. Semua jenis bencana ada,” tuturnya.

    Ia kemudian mengungkapkan lebih dari satu bulan terakhir, yakni 1 November hingga 17 Desember 2024, 62 kejadian, seperti banjir dan angin puting beliung melanda 26 kota/kabupaten Jawa Timur.

    Oleh sebab itu, Adhy meminta kepada semua kepala daerah agar meningkatkan kewaspadaan, mitigasi dan penanggulangan bencana, terutama bagi wilayah yang sudah pernah dilanda bencana seperti banjir.

    Hal tersebut menyusul laporan pihak BKMG bahwa curah hujan diprediksi masih tinggi sampai tiga hari mendatang dan berpotensi menimbulkan banjir.

    “Perkiraan 2-3 hari ke depan hujan sangat lebat. Banjir bisa lebih lama,” katanya.

    Adhy turut meminta BPBD bergerak cepat mengevakuasi korban bencana, terutama banjir di kawasan terdampak dan mendistribusikan kebutuhan pokok, seperti di Ponorogo, Trenggalek, Ngawi, Mojokerto, Jombang hingga Sidoarjo.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan pihaknya akan melakukan operasi modifikasi cuaca di wilayah Jatim.

    “Kami akan lakukan operasi modifikasi cuaca siang dan malam. Mudah-mudahan curah hujan cuaca ekstrem bisa dikurangi,” ucap Suharyanto.

    (frd/chri)

  • KPK Petakan Tiga Potensi Korupsi di Jawa Timur, Pengadaan Barang dan Jasa Paling Rawan

    KPK Petakan Tiga Potensi Korupsi di Jawa Timur, Pengadaan Barang dan Jasa Paling Rawan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memetakan tiga jenis kegiatan yang berpotensi tinggi terjadinya korupsi di daerah, termasuk di Jawa Timur, yang mengakibatkan sejumlah kepala daerah tersandung masalah hukum. Pemetaan ini disampaikan dalam Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HARKORDIA) tahun 2024 di Gedung Taman Chandra Wilwatikta Pandaan, Kabupaten Pasuruan, pada Rabu (18/12).

    Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Eli Kusumastuti, mengungkapkan bahwa ketiga kegiatan tersebut adalah pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran, serta perizinan. Dari ketiga area tersebut, pengadaan barang dan jasa tercatat sebagai yang paling banyak memicu kasus korupsi.

    “Ada tiga kegiatan yang rawan korupsi yakni pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran, serta perizinan. Tiga kegiatan ini sangat rawan dan memiliki celah yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan korupsi,” jelasnya.

    Eli menekankan bahwa potensi korupsi di Jawa Timur sangat besar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain luas wilayah yang mencakup 38 kota/kabupaten serta besarnya anggaran yang diterima, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Kombinasi faktor-faktor ini, menurutnya, membuka peluang terjadinya korupsi oleh oknum kepala daerah dan jajaran di bawahnya. Mengingat potensi korupsi yang cukup besar di Jawa Timur, KPK merekomendasikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk memperkuat sistem pengawasan pada seluruh kegiatan administrasi pemerintahan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    KPK menilai bahwa fungsi pengawasan yang ada belum dilaksanakan secara optimal, sehingga masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan untuk korupsi. Sehingga KPK menekankan pentingnya komitmen dan sistem yang transparansi.

    “Kami berharap agar implementasi komitmen ini dilakukan secara sungguh-sungguh, bukan hanya setengah. Meski sekarang Pemprov Jatim telah meningkatkan upaya oengawasan,” tambahnya.

    Menanggapi pemetaan potensi korupsi oleh KPK, Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, menjelaskan bahwa Pemprov Jatim telah melakukan transformasi digital dalam berbagai layanan publik dan pemerintahan. Implementasi sistem digital, seperti e-commerce dan e-catalog, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meminimalisir potensi korupsi.

    “Tidak ada layanan publik yang tidak kita sentuh dengan teknologi dan inovasi dalam rangka efisiensi serta akuntabilitas dan kemudahan untuk rakyat. Semua layanan yang kami berikan by digital,” terangnya.

    Adhy Karyono juga menyinggung kasus korupsi yang menjerat beberapa kepala daerah di Jatim. Ia mengharapkan agar para kepala daerah lainnya dapat memberikan contoh yang baik dan menjadi teladan bagi staf yang dipimpinnya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. (ada/kun)

  • Jelang Akhir Tahun, Pemerintah Petakan Wilayah Potensi Bencana  – Halaman all

    Jelang Akhir Tahun, Pemerintah Petakan Wilayah Potensi Bencana  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memimpin Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. 

    Dalam arahannya, Pratikno menyampaikan bahwa risiko bencana hidrometeorologi diperkirakan cukup tinggi pada Desember, Januari, dan Februari. 

    Pemerintah telah memetakan wilayah-wilayah rawan yang berpotensi mengalami curah hujan ekstrem, angin kencang, gelombang tinggi, banjir, dan tanah longsor. 

    “Kita harus memastikan kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi risiko ini. Infrastruktur, kesiapan masyarakat, dan petugas lapangan harus menjadi perhatian utama,” ujar Pratikno melalui keterangan tertulis, Rabu (18/12/2024).

    Pratikno menegaskan empat langkah utama yang harus segera dilaksanakan, yakni menyiapkan sarana prasarana seperti drainase, tanggul, dan perlengkapan penyelamatan. 

    Lalu sosialisasi risiko bencana serta pengaktifan posko siaga 24 jam. 

    Serta memastikan kesiapan SDM dan peralatan seperti Tagana, KSB, dan lumbung sosial; serta memberi perhatian khusus pada jalur mudik dan arus balik Natal dan Tahun Baru.

    “Langkah-langkah ini harus dijalankan secara sinergis. Infrastruktur di daerah harus dipastikan siap, masyarakat diedukasi, dan petugas di lapangan harus siaga penuh. Kita tidak boleh lengah karena potensi bencana bisa datang kapan saja,” tegasnya.

    Pratikno juga meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. 

    Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan mitigasi bencana. 

    “Kita harus bergerak bersama, respons cepat dan kesiapsiagaan penuh adalah hal yang utama,” katanya.

    Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania, serta jajaran Forkopimda, Bupati/Wali Kota, dan Kepala Pelaksana BPBD se-Jawa Timur.

  • Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Pj Gubernur Jatim Rakor Bersama Menko PMK dan Kepala BNPB

    Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Pj Gubernur Jatim Rakor Bersama Menko PMK dan Kepala BNPB

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2024 Wilayah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (17/12/2024) malam.

    Rakor ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Pratikno, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Kepala Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Kepala Perangkat Daerah, maupun Kalaksa BPBD Kabupaten/Kota.

    Dalam rakor ini turut dilakukan penyerahan bantuan dana siap pakai BNPB kepada Pemprov Jatim, Pangdam V Brawijaya, Polda Jawa Timur oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana RI didampingi Pj. Gubernur Jatim dan Menko PMK.

    Dukungan operasional penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi juga diserahkan kepada Bupati/Walikota di Jawa Timur.

    Secara khusus, Pj. Gubernur Adhy menyampaikan rakor ini merupakan bentuk upaya nyata bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Utamanya pada musim penghujan dan momen libur Natal serta Tahun Baru (Nataru) 2025.

    “Kami berupaya merumuskan langkah-langkah penanganan bencana yang terukur agar bisa membantu masyarakat yang terdampak bencana dengan maksimal sekaligus dapat dilakukan pencegahan bencana,” ujarnya.

    “Pemprov Jatim telah menyiapkan langkah antisipasi bencana hidrometeorologi antara lain rakor bencana hidrometeorologi, surat himbauan Gubernur ke kabupaten/kota se Jatim menetapkan status siaga darurat bencana meteorologi dengan SK Gubernur,” sambung Adhy.

    Adhy menambahkan, Pemprov juga membuat keposkoan siaga bencana hidrometeorologi, apel siaga dan gelar peralatan serta pengecekan Early Warning System (EWS), serta dukungan logistik dan peralatan yang diserahkan kabupaten/ kota.

    “Alhamdulillah telah dilakukan apel siaga bencana hidrometeorologi dan gelar peralatan Kab/Kota se-Jawa Timur yang dilaksanakan masing-masing wilayah dipimpin kepala daerah,” katanya.

    Apel siaga ini, kata Adhy, sangat penting. Karena pada Triwulan Desember, Januari dan Februari wilayah Jatim berpotensi banjir, longsor, abrasi, rob dan gelombang tinggi. Ia pun ingin provinsi maupun kabupaten/kota siap dalam menghadapi risiko yang ada di wilayahnya.

    “Penanganan hidrometeorologi basah (banjir) di Jawa Timur, InsyaAllah siap dengan sistem kesiapsiagaan baik sarana prasarana, peralatan, personel, therapy, logistik bahkan bantuan anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) kita juga sudah siap,” tegasnya.

    Sementara untuk penanganan bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah saat ini, Adhy menyampaikan bahwa sudah mengambil fokus utama untuk evakuasi warga terdampak, utamanya kelompok rentan. Kemudian melakukan manajemen pengungsian baik dari Dinas Sosial, BNPB, BPBD, dan instansi terkait guna penanganan mitigasi bencana khususnya banjir.

    Mitigasi bencana di Jatim, dikelompokkan menjadi delapan klaster. Yakni Metropolitan, Madura, Ijen, Probomajang, Malang Raya, Wilis Selatan, Wilis Utara dan Labanegoro. Serta ada pengelempokan Daerah Aliran Sungai (DAS) diantaranya Wilayah Sungai Bengawan Solo, WS Brantas, WS Madura-Bawean, WS Welirang Rejoso yang mengakibatkan banjir di beberapa wilayah.

    “Wilayah sungai menjadi salah satu penyebab banjir selain karena faktor curah hujan tinggi. Nyatanya, kondisi sungai dan aliran anak sungai mengakibatkan banjir yang terjadi di Mojokerto, Jombang dan Ponorogo,” tandasnya.

    Lebih lanjut, Adhy menyampaikan, total bencana di Jawa Timur per 1 Januari hingga 16 Desember sebanyak 370 bencana. Dan secara khusus, dimulainya hidrometeorologi basah di Jawa Timur per 1 November – 17 Desember 2024 terdapat 62 kejadian dengan kategori sedang berat.

    “Ini berdampak pada 26 Kabupaten/ Kota, 88 Kecamatan dan 197 desa. Serta mengakibatkan 3 korban meninggal, 1 orang luka berat, 6 orang luka ringan dan beberapa infrastruktur rusak,” tuturnya.

    Di akhir, Adhy secara khusus meminta BMKG untuk memberikan informasi prakiraan cuaca di Jawa Timur guna mengantisipasi terjadinya banjir. Dengan data dan informasi dari BMKG ini menjadi sangat penting, lebih detil dan terarah.

    “Sektor mana yang kita lakukan kesiapan untuk penguatan dan kita akan bisa lebih efisien untuk mengatasi hal tersebut,” katanya

    Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) RI Pratikno mengatakan, pertemuan ini meyakinkan bahwa seluruh daerah di Jatim siap menghadapi resiko hidrometeorologi yang cukup tinggi periode Desember – Februari.

    Pemerintah pusat, sudah siap siaga menyiapkan langkah-langkah yang cukup detail bersama Pemda. Intinya, infrastruktur di daerah disiapkan dan petugas serta masyarakat disiapkan untuk menghadapi bencana.

    “Tadi sudah dijelaskan wilayah mana yang berpotensi curah hujan tinggi. Ada angin dan ombak yang harus kita mitigasi bersama,” katanya.

    Dalam kesempatan ini, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati menjelaskan, musim hujan kali ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Menurutnya, kondisi kepulauan Indonesia, data satelit menunjukkan suhu muka air laut yang semakin menghangat dan memanas bahkan suhu naik hingga 2 derajat celcius.

    “Ini kenaikan yang sangat mengkhawatirkan. Dampaknya, maka terjadilah booster, kenaikan pembentukan awan-awan hujan yang intensif. Itulah yang disebut anomali iklim global atau La Nina, levelnya masih lemah,” katanya.

    Dwikorita menambahkan, hal ini memicu peningkatan curah hujan, serta terbentuknya sirkulasi siklonik, muncul bibit-bibit siklom, mengepung wilayah Indonesia dan mengakibatkan angin kencang serta hujan lebat.

    Ia juga memberikan prakiraan cuaca untuk kesiapsiagaan dan mitigasi bencana agar meminimalisir potensi cuaca ekstrem, mencegah korban jiwa dan mengurangi kerugian.

    “Bisa cek untuk kecamatan mana saja di tiap kabupaten yang kiranya akan terjadi cuaca ekstrem. Silakan buka aplikasi INAWIS BMKG, lihat bagaimana fitur cuaca dalam 7 hari kedepan,” tandasnya.

    Di sisi lain, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, dari 38 kabupaten / kota di Jatim sudah terjadi bencana status tanggap darurat ada 11. Kemudian 27 kabupaten kota sudah menetapkan siaga darurat.

    Maka, lanjutnya, pemerintah pusat atas petunjuk Menko PMK menyalurkan bantuan dana operasional maupun perlengkapan dan peralatan sebanyak 16 item. Berupa perahu, sembako, makanan siap saji dan pompa.

    “Kita harapkan 27 daerah yang statusnya siaga darurat ketika terjadi bencana sudah siap membantu masyarakat. Sedangkan 11 kabupaten dan kota yang terkena bencana diberi bantuan untuk memastikan masyarakat terdampak bisa tertangani dan terlayani dengan baik,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, juga dilakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) wilayah di Pulau Jawa. Yang mana Provinsi Jateng dan Jabar sudah dilakukan. Rencananya, Jatim OMC akan dilaksanakan siang malam (24 jam) di dua titik, yakni daerah tapal kuda dan mataraman.

    Nanti, kata dia, akan dilihat OMC-nya. Sebab OMC bukan titik melainkan area pertemuan awan yang berdekatan dengan hujan untuk kemudian dilakukan intervensi. “Kita lihat prediksinya. Mudah-mudahan cuaca ekstrem bisa terkurangi,” pungkasnya. [tok/aje]