Tag: Adhy Karyono

Pj Bupati Magetan Ajukan Tambahan Anggaran Rp10 M Bangun Fasilitas Sirkuit

Magetan (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Bupati Magetan, Nizhamul, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, hadir dalam audiensi dengan Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Kamis (09/01/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Pj Bupati memaparkan progres pembangunan fisik tahap pertama Sirkuit Parang yang telah rampung.

Menurut Pj Bupati Nizhamul, sirkuit ini diharapkan menjadi ikon baru Kabupaten Magetan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Parang. Dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi kunci keberhasilan penyelesaian proyek ini.

“Ya banyak hal diskusi dengan Pak Pj Gubernur perihal Sirkuit Magetan. Insyaallah akan ditambah oleh Pemprop nanti dan nilainya sudah kami ajukan penambahan Rp10 miliar,” terang Nizhamul.

“Kami berharap keberadaan Sirkuit di Parang tidak hanya menjadi sarana olahraga, tetapi juga mampu memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM di sekitar kawasan sirkuit,” tambahnya.

Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyambut positif laporan tersebut dan menekankan pentingnya penyelesaian pembangunan secara menyeluruh agar sirkuit dapat segera digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk menarik sponsor besar yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magetan.

Kehadiran Sirkuit Parang di Kabupaten Magetan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung perkembangan sektor olahraga dan ekonomi.

Dengan infrastruktur yang dirancang memadai, sirkuit ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, baik dalam bidang hiburan, peningkatan prestasi olahraga, hingga menciptakan peluang usaha bagi masyarakat. [fiq/beq]

09/01/2025 16:23
Pj Gubernur Apresiasi Komitmen Pusat Perbaiki Saluran Irigasi Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono mengapresiasi komitmen pemerintah pusat yang memberikan atensi khusus terhadap perbaikan saluran irigasi di Jawa Timur. Sebab, irigasi menjadi komponen utama dalam mempertahankan status lumbung pangan di Jatim.

“Perbaikan saluran irigasi yang rusak sangat penting karena menjadi kunci keberhasilan usaha tani dan pengembangan sektor pertanian,” kata Adhy setelah mendampingi Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meninjau Bendungan Lengkong Sidoarjo.

Menurut Adi,, atensi yang diberikan untuk perbaikan saluran irigasi meningkatkan produksi padi atau beras dan komoditas lainnya yang posisinya ada di daerah irigasi. Salah satunya, melalui pendekatan melalui Climate Smart Agriculture (CSA).

“Implementasi teknologi yang inputnya rendah tetapi dapat mendongkrak produktivitas dan risiko lingkungannya sangat minimal,” tuturnya.

Sejauh ini, kata Adhy, Provinsi Jatim melalui Dinas PU SDA hadir dengan berbagai inisiatif dan proyek yang telah diimplementasikan untuk mengatasi tantangan pengelolaan air, penanggulangan banjir, pemeliharaan kualitas air, serta pengelolaan sungai berkelanjutan.

“Sudah banyak sungai yang berhasil kami revitalisasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Adhy menyebut, jaringan Irigasi ini berfungsi untuk memenuhi dan meningkatkan ketersediaan air pada lahan sawah dengan pembangunan Infrastruktur irigasi yang berdampak pada peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas pangan.

Kegiatan irigasi pertanian untuk percepatan tanam dan peningkatan indeks pertanaman di antaranya irigasi perpompaan yaitu sistem irigasi dengan menggunakan pompa air yang pendistribusiannya melalui saluran terbuka maupun tertutup.

“Pastinya bukan hanya menjadi tugas petani. Namun juga peran seluruh petugas irigasi yang menjaga kelancaran pengairan lahan pertanian. Tujuannya agar kedaulatan pangan bisa terjaga,” kata Adhy.

Sementara itu, Menko Pangan Zulhas yang sempat berdialog dengan beberapa petani menyampaikan bahwa akan mengoptimalkan saluran irigasi yang mengalami kerusakan.

“Sabar dan tenang tahun ini akan dioptimalkan karena irigasi menjadi program prioritas utama pemerintah,” ucapnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur Adhy bersama Menko PMK meninjau Bendungan Lengkong yang jebol beberapa Minggu lalu di Desa Mliriprowo, Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. [tok/aje]

09/01/2025 09:39
Komisi E DPRD Jatim usul program MBG libatkan sekolah

Surabaya (ANTARA) – Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Untari Bisowarno mengusulkan agar anggaran program makan bergizi gratis (MBG) bisa diserahkan pihak sekolah untuk memasak makanannya.

“Menurut saya kenapa anggarannya tidak diserahkan ke sekolah saja, kemudian biar mereka masak, tetapi dikasih standarnya,” ujar Sri Untari di Surabaya, Rabu.

Menurutnya, langkah ini bisa menghidupkan perekonomian masyarakat dan memberdayakan ibu-ibu yang memiliki keahlian memasak.

“Ini bisa menghidupkan (ekonomi) ibu-ibu yang punya keahlian masak. Pemerataan rejekilah,” ujarnya.

Meski begitu, pihaknya belum mengetahui teknis pelaksanaan program MBG ini ke depannya.

“Kami belum menerima juknisnya (petunjuk teknis), tetapi Pemprov Jatim telah menyiapkan anggarannya. Sampai sekarang juga belum tahu siapa saja yang dilibatkan,” katanya.

Untari sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) mengaku hingga saat ini belum dilibatkan atau diajak bicara terkait masalah program pemerintah ini.

“Saya sebagai ketua koperasi juga belum dilibatkan. Nunggu pemprov koordinasi dengan pusat dulu, baru tahu seperti apa,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov Jatim menyatakan telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program makan bergizi gratis. Namun, dana ini sementara disimpan sebagai dana cadangan sambil menunggu pedoman teknis dari pemerintah pusat.

“Karena belum ada regulasi dan petunjuk teknis yang jelas, anggaran tersebut masih dalam bentuk dana cadangan. Kami juga belum mengetahui secara rinci penempatannya. Saat ini, untuk tahap awal (kick-off), semua anggaran berasal dari pusat,” kata Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono pada kesempatan sebelumnya.

Walau demikian, Adhy mengungkapkan bahwa persiapan sudah dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program makan siang gratis berjalan lancar di Jawa Timur.

Ia menyebut bahwa pemprov telah berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional, meskipun peran pemerintah daerah dalam program ini masih menunggu kejelasan dari regulasi pusat.

“Saya belum mendapat informasi lengkap terkait posisi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya, karena pedoman yang diterima masih terbatas,” ujarnya.

Sambil menunggu arahan lebih lanjut, Pemprov Jawa Timur telah mengambil sejumlah langkah, termasuk bekerja sama dengan Pramuka untuk menyelenggarakan kegiatan memasak gratis yang akan mendistribusikan makanan kepada 10 ribu orang di berbagai sekolah.

Adhy menjelaskan langkah ini juga merupakan upaya untuk menyosialisasikan program makan bergizi gratis kepada masyarakat sebelum implementasi berskala besar dilakukan.

Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

08/01/2025 15:29
Pj Gubernur Pertegas Komitmen Jatim Dukung Swasembada Pangan

Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, memastikan bahwa Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional dan mendukung penuh program swasembada pangan nasional. Pernyataan ini disampaikan Adhy dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan dan sejumlah lembaga negara di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

“Mudah-mudahan dengan rakor ini Jawa Timur mendapatkan perhatian khusus dan kami pastikan bahwa Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional,” kata Adhy dalam paparannya.

Adhy menjelaskan, posisi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional didukung oleh berbagai capaian signifikan di sektor pangan. Di tahun 2024, luas lahan baku sawah (LBS) mencapai 1,2 juta hektare yang terdiri dari sawah beririgasi seluas 719.598,29 hektare dan sawah non-irigasi seluas 488.379,09 hektare.

Program pompanisasi Kementerian Pertanian untuk mendukung pertambahan areal tanam (PAT) juga telah terealisasi hingga 175.279,83 hektare atau 102,71 persen dari target awal.

“Potensi luas sawah tadah hujan yang menjadi target seluas 170.654,37 hektare dan telah terealisasi 175.279,83 hektare atau setara 102,71 persen,” ujarnya.

Produksi pangan di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan. Realisasi tanam padi di tahun 2024 mencapai 2,35 juta hektare, naik 522.439 hektare dibandingkan tahun 2023. Sementara itu, realisasi tanam jagung mencapai 1,25 juta hektare, meningkat 510.608 hektare dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Realisasi tanam jagung naik sebesar 510.608 hektare dibandingkan periode yang sama di tahun 2023 yaitu 1,19 juta hektare,” terangnya.

Adhy juga menyampaikan alokasi pupuk bersubsidi di Jawa Timur sebesar 1,94 juta ton yang terdiri dari pupuk Urea, NPK, NPK formula khusus, dan pupuk organik. Hingga akhir 2024, 1,67 juta ton pupuk telah disalurkan, setara dengan 85,69 persen dari total alokasi.

Di sisi sumber daya manusia, Jawa Timur memiliki 3.673 penyuluh pertanian yang terdiri dari 1.705 PNS, 1.953 PPPK, dan 15 tenaga harian lepas. Namun, jumlah ini masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan jumlah petani di Jatim yang mencapai 5,5 juta orang.

“Ini banyaknya jumlah penyuluh pertanian tidak sebanding dengan banyaknya atau jumlah petani di Jawa Timur, artinya jumlah penyuluh pertanian di Jawa Timur ini masih kurang, dan ini jauh dari kata ideal,” tuturnya.

Kontribusi Jawa Timur tidak hanya pada sektor pangan, tetapi juga sektor peternakan dan perikanan. Produksi susu mencapai 456,3 ribu ton, telur 1,7 juta ton, dan daging 102,7 ribu ton. Sementara itu, populasi hewan ternak seperti sapi potong mencapai 3,07 juta ekor, sapi perah 266 ribu ekor, dan kambing 4,95 juta ekor.

Produksi perikanan tangkap di Jawa Timur mencapai 621.437,28 ton, sementara produksi perikanan budidaya mencapai 1,36 juta ton. Selain itu, produksi garam mencapai 1,009 juta ton pada tahun 2024, angka tertinggi secara nasional.

Namun, Adhy juga mencatat sejumlah tantangan seperti meningkatnya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK), kebutuhan vaksin yang belum mencukupi, perubahan iklim, dan kurangnya regenerasi petani yang dapat memengaruhi produktivitas di masa depan.

“Ketersediaan vaksin saat ini yaitu dari bantuan kementan 12.500 dosis, belanja Pemprov Jatim 320 ribu dosis yang saat ini dalam proses pembelian. Sementara rencana bantuan tambahan kementan 1,4 juta dosis. Sehingga total kekurangan vaksin 5,4 juta dosis,” ungkapnya. [tok/beq]

08/01/2025 13:05
Menteri Zulhas Semangati Petani Tarik Sidoarjo yang Keluhkan Pasokan Air

Sidoarjo (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan mengunjungi Desa Mliriprowo Kec Tarik. Zulkifli Hasan datang menemui petani Sidoarjo di Desa Mlirip Rowo Kecamatan Tarik Selasa (7/1/2025).

Ikut mendampingi Zulhas sapaan akrap Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, dan Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono. Plt. Kedatangan mereka disambut Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing.

Di desa tersebut Zulkifli Hasan juga menyempatkan diri melihat perbaikan tanggul Dam Rolak Songo sisi Timur yang longsor. Kehadiran Zulhas juga disambut gembira para petani Sidoarjo yang sudah menunggunya di saluran irigasi sekunder Kemlaten Desa Mliriprowo.

Para petani juga antusias menyampaikan uneg-unegnya saat Zulhas datang. Menko itu sengaja meminta para petani untuk menyampaikan keluh kesahnya sebagai petani, saah satunya keluhan pasokan air persawahan.

“Kalau kendalanya masalah pasokan air, mulai hari ini pasokan air untuk kebutuhan mengairi sawah akan dimaksimalkan,” ucap Zulkifli.

Zulhas juga menyemangati para petani untuk ikut mewujudkan swasembada pangan nasional. Lanjut dia program swasembada pangan nasional menjadi program Presiden Prabowo saat ini.

Dikatakannya pemerintah tengah melakukan perbaikan-perbaikan saluran irigasi pertanian. Bahkan pembangunan saluran irigasi baru juga akan dilakukan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Termasuk saluran irigasi di Kabupaten Sidoarjo. “Tahun ini akan optimalisasi atau direhabilitasi atau dibangun baru irigasi kita,” imbubnya.

Dalam kesempatan itu Zulkifli Hasan mengungkapkan tahun ini tidak ada impor beras yang dilakukan pemerintah. Pemerintah akan menyerap seluruh hasil gabah maupun beras petani tanah air. Untuk itu para petani diharapkan terus menghasilkan komoditas pertanian yang bagus. Pemerintah juga akan membeli hasil pertanian dari para petani dengan harga yang bagus. (isa/ted)

08/01/2025 06:54
9,2 Juta Ekor Ternak di Jatim Rentan Terserang PMK Surabaya 7 Januari 2025

9,2 Juta Ekor Ternak di Jatim Rentan Terserang PMK
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Jumlah hewan ternak di
Jawa Timur
yang rentan terkena penyakit mulut dan kuku (
PMK
) tercatat mencapai 9,2 juta ekor.
Dari jumlah tersebut, sapi menjadi jenis hewan ternak yang paling banyak terancam. Jumlahnya mencapai 3,4 juta ekor.
Data menunjukkan bahwa untuk jenis kambing, terdapat 5 juta ekor, domba 610.000, kerbau 10.000 dan babi 107.000.
“Hewan ternak rentan terkena PMK paling banyak adalah sapi. Sekitar 3,4 juta ekor,” ungkap Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono saat rapat koordinasi swasembada pangan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (7/1/2025).
Adhy Karyono juga mencatat bahwa kasus PMK mengalami peningkatan menjelang akhir 2024, dengan rata-rata lebih dari 250 kasus per hari.
Dia memperkirakan total kebutuhan vaksin di Jawa Timur pada 2024 mencapai 7,2 juta dosis, yang setara dengan 70-80 persen dari total hewan yang rentan.
Pada akhir 2024, Kementerian Pertanian mengirimkan 12.500 dosis vaksin untuk memenuhi kebutuhan di Jawa Timur, dengan rencana total bantuan vaksin mencapai 1,4 juta dosis.
“Sementara itu, belanja Pemprov Jatim untuk vaksin saat ini mencapai 320 ribu dosis dan dalam proses pembelian,” ujar Adhy Karyono.
Untuk mengatasi kekurangan dosis vaksin PMK, pihaknya berencana menggunakan skema pendanaan dari pos anggaran Bantuan Tak Terduga (BTT) Pemprov Jatim serta Kabupaten/Kota.
Sebelumnya, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur melaporkan adanya peningkatan kasus PMK yang menyerang ternak sapi dalam dua bulan terakhir.
Dari November hingga Desember 2024, terdapat 6.072 kasus PMK di Jawa Timur, yang menyebabkan 282 ekor ternak sapi mati.
“Kasus PMK dilaporkan terjadi di 30 daerah di Jatim,” kata Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Indyah Aryani, saat dikonfirmasi pada Senin (6/1/2025).
Indyah menjelaskan gejala klinis yang dilaporkan pada hewan ternak antara lain kondisi lemah, kepincangan, dan adanya air liur berlebihan yang menggantung dan berbusa.
“Hewan ternak juga tampak lemas dan lebih banyak berbaring, sehingga terjadi penurunan produksi susu pada sapi perah,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/01/2025 22:07
Dukung Program Prioritas Presiden, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun Dana Desa untuk Swasembada Pangan

Dukung Program Prioritas Presiden, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun Dana Desa untuk Swasembada Pangan
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT)
Yandri Susanto
menegaskan bahwa program
swasembada pangan
yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto menjadi salah satu fokus prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Dari 12 aksi prioritas yang telah ditetapkan, swasembada pangan atau
ketahanan pangan
lokal desa berada di urutan kedua setelah revitalisasi badan usaha milik desa (
BUMDes
) dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“(Di antara) 12 aksi yang sudah kami cantumkan, swasembada pangan menjadi aksi kedua, dengan ketahanan pangan di tingkat desa atau lumbung desa. Hal ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional,” jelas Yandri dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Gedung Negara Grahadi, Jawa Timur (Jatim), Selasa (7/1/2025).
Untuk mendukung program tersebut, lanjut dia, Kemendes PDT telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2025 yang mengalokasikan minimal 20 persen dari
dana desa
(DD) atau sekitar Rp 16 triliun dari total Rp 71 triliun, untuk program ketahanan pangan.
Yandri menekankan pentingnya penggunaan potensi lokal desa dan peran BUMDes dalam mendukung perputaran
ekonomi desa
, sehingga penggunaan dana desa menjadi produktif dan tepat sasaran.
Ia menambahkan bahwa peraturan tersebut akan dijabarkan lebih lanjut melalui petunjuk teknis agar penggunaan 20 persen dana desa dapat tepat sasaran, produktif, dan dirasakan langsung oleh warga desa.
“Petunjuknya jelas, tidak ada celah bagi kepala desa untuk menyalahgunakan dana ini. Kami akan terus memantau dan evaluasi agar dana desa untuk ketahanan pangan sebesar Rp 16 triliun ini digunakan secara produktif,” ujar Yandri.
Selain itu, Yandri juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung realisasi program swasembada pangan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan)
Zulkifli Hasan
(Zulhas) mengatakan bahwa sinergitas antarkementerian dan lembaga menjadi kunci kesuksesan program swasembada pangan yang ditargetkan terwujud pada 2027.
Ia mengungkapkan, swasembada pangan merupakan program prioritas yang langsung dipimpin oleh
Presiden Prabowo
Subianto.
Oleh karena itu, sebut Zulhas, diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang intens antara kementerian dan lembaga untuk mendukung dan mempercepat terwujudnya program swasembada pangan.
“Kita rapat koordinasi ini yang paling penting adalah menyadari bahwa kita adalah satu tim. Kepentingan merah putih harus berada di atas segalanya. Ibarat tim sepak bola, jika ada satu pemain yang mencetak gol bunuh diri, kita semua kalah. Karena pekerjaan ini adalah satu kesatuan,” katanya.
Sebagai informasi, beberapa isu yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut termasuk jaringan irigasi di Jatim, distribusi pupuk bersubsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, pemberdayaan peternak lokal untuk program Makan Bergizi Gratis,
Kemudian, membahas isu mengenai perbaikan budi daya ikan, ketersediaan dan harga pangan, penyediaan bibit unggul, ekonomi sirkular dari sampah dan limbah, serta rehabilitasi
mangrove
dan
silvofishery
.
Rapat terbatas tersebut bertujuan untuk menyatukan visi seluruh kementerian dan lembaga terkait, serta pemimpin daerah dalam mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan tercapai pada 2027.
Dengan kerja sama dan kolaborasi yang kuat, diharapkan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan penuh tanpa impor bahan pangan apa pun.
Dalam rapat tersebut, Mendes PDT Yandri Susanto didampingi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Samsul Widodo, Staf Khusus Menteri Khoirul Huda, dan Muhammad Afif Zamroni.
Selain itu, juga hadir sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Wahyu Sakti Trenggono, dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso.
Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kehutanan Mahfudz, Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono, serta bupati se-Jawa Timur.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/01/2025 18:27
Perda Bank Perekonomian Rakyat Jatim Resmi Ditetapkan, Dorong UMKM Naik Kelas

Surabaya (beritajatim.com) – Peraturan Daerah (Perda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Jawa Timur akhirnya resmi disahkan. Keputusan ini diumumkan oleh Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam Sidang Paripurna DPRD Jatim pada Senin (6/1/2025). Penetapan Perda ini ditandai dengan penandatanganan bersama antara Pj. Gubernur Adhy dan Ketua DPRD Jatim, M. Musyafak, disaksikan oleh jajaran legislatif lainnya.

Pj. Gubernur Adhy optimistis bahwa BPR Jatim akan menjadi katalisator bagi perekonomian daerah, khususnya untuk mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur, atau yang selanjutnya disingkat menjadi PT BPR Jatim ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujarnya.

Transformasi Menuju PT BPR Jatim

Perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi PT BPR Jatim (Perseroda) sejalan dengan Pasal 314 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Pj. Gubernur Adhy menjelaskan bahwa transformasi ini memungkinkan BPR Jatim untuk berekspansi seperti bank umum lainnya.

“Dengan peralihan status ini, BPR Jatim bisa berekspansi seperti bank umum lainnya untuk mencari profit melalui produk perbankan, akses permodalan, tabungan, deposito, hingga kerja sama produktif dengan pihak lain,” terangnya.

Selain itu, perubahan ini diharapkan dapat memperluas peran BPR Jatim dalam meningkatkan daya saing sektor perbankan, memperkuat layanan berbasis digital, serta mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan.

Komitmen pada UMKM dan Koperasi

Perekonomian Jawa Timur, yang berbasis kerakyatan, menjadikan koperasi dan UMKM sebagai tulang punggungnya. Data menunjukkan bahwa sektor ini menyumbang 58,36 persen terhadap PDRB Jawa Timur. Karena itu, Pj. Gubernur Adhy menegaskan pentingnya peran BPR Jatim dalam memperkuat sektor UMKM.

“Lebih dari 50 persen ekonomi Jatim disumbang oleh koperasi dan UMKM dengan kontribusi sebesar 58,36 persen terhadap PDRB Jawa Timur,” katanya.

Saat ini, 92 persen dari total portofolio kredit BPR Jatim disalurkan kepada sektor UMKM produktif. Pj. Gubernur memastikan bahwa perubahan menjadi Perseroda tidak akan memengaruhi fokus BPR Jatim dalam mendukung sektor ini.

“Dapat dipastikan dengan perubahan nomenklatur menjadi PT BPR Jatim (Perseroda) dimaksud tidak akan memengaruhi besaran penyaluran kredit kepada sektor UMKM, sesuai visi dan misinya adalah fokus pada pengembangan usaha UMKM, terutama di sektor pertanian skala mikro dan nelayan,” tegasnya.

Ketentuan Baru untuk Penguatan Operasional

Transformasi BPR Jatim juga menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024. Ketentuan ini mencakup penyederhanaan jenis jaringan kantor, perluasan wilayah operasional, hingga pembentukan kantor wilayah dan sentra keuangan khusus. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 7 dalam Raperda tentang PT BPR Jatim.

Modal dasar PT BPR Jatim (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp1,6 triliun, yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham. Pemenuhan modal ini dilakukan melalui penyertaan modal sebagai modal disetor.

Pj. Gubernur Adhy berharap keberadaan PT BPR Jatim (Perseroda) mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian Jawa Timur.

“Semoga dengan ditetapkannya Perda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur ini, dapat memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, memperluas akses keuangan, mendorong pembiayaan UMKM yang efektif dan efisien, serta mampu berkontribusi dalam penerimaan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim,” pungkasnya. [tok/beq]

06/01/2025 14:59
Menkomdigi Ajak Perajin Keramik Dinoyo Adopsi Teknologi Agar Tidak Tertinggal

Jakarta –

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendorong perajin keramik Dinoyo, Kota Malang, memanfaatkan teknologi dalam memperluas pemasaran produk. Harapannya, produk keramik Dinoyo juga bisa bersaing di pasar internasional.

Hal itu disampaikan Meutya saat mengunjungi Kampung Wisata Keramik Dinoyo, Kota Malang, sekaligus berdialog dengan puluhan pelaku UMKM.

Meutya didampingi Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono dan Sekda Kota Malang Erik Setyo.

“Saya salut dan bangga, di sini ternyata pelaku UMKM dan perajin sudah menggunakan teknologi digital untuk memasarkan produk keramik,” ujar Meutya saat berdialog dengan pelaku UMKM di sentra keramik Dinoyo, Kota Malang, Sabtu (4/1/2025).

Meutya mengungkapkan, pemanfaatan teknologi digital menjadi hal paling utama untuk dimanfaatkan pelaku UMKM saat ini. Jika tidak mau tertinggal, usaha bisnisnya akan tergilas zaman.

“Kata Bill Gates bisnis tanpa digital akan tergilas oleh zaman. Bapak-ibu kalau bisnis ke depan tidak digital, maka akan tertinggal. Kita maunya upgrade ya bukan men-downgrade. Jadi caranya upgrade itu dengan digital,” ungkap Meutya.

Meutya juga diminta pelaku UMKM tak segan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam mengembangkan pemasaran usaha. Misalnya untuk mengetahui model atau desain tengah menjadi tren.

“Kita bisa pelajari juga melalui kecerdasan artificial, tinggal tanya, bagaimana caranya model-model yang sedang tren di dunia yang seperti apa,” ungkapnya.

Meutya mengaku, kunjungan kali ini adalah upaya Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mendorong digitalisasi UMKM di beberapa daerah Indonesia.

Langkah itu demi mengejar pertumbuhan ekonomi ke arah 8 persen, sesuai target Presiden Prabowo Subianto.

“Itu yang sekarang kita lihat adalah kota-kota yang non ibu kota provinsi. Nah bagaimana dorong tumbuh (ekonomi) dengan lebih cepatnya. Salah satunya dengan digitalisasi,” pungkasnya.

(vmp/vmp)

04/01/2025 15:45
UMK 2025 Resmi Berlaku, Simak 5 Upah Terendah dan Tertinggi Kota dan Kabupaten di Jawa Timur

TRIBUNJATIM.COM – Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK 2025 sudah berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Simak besaran UMK 2025 di masing-masing kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen.

Cek juga urutan UMK 2025 dari 5 tertinggi dan 5 terendah.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan, sebelum penetapan UMK, pihaknya telah menggelar rapat bersama unsur pengusaha maupun pekerja, serta menerima usulan dari seluruh kabupaten/kota.

“Penetapan UMK tahun 2025 diberlakukan di seluruh daerah di Jatim dan berlaku mulai 1 Januari 2025 mendatang,” ujarnya, dilansir dari Kompas TV, Kamis (19/12/2024).

Kota Surabaya masih menjadi daerah dengan UMK tertinggi di Jawa Timur dengan Rp 4.961.753,00.

Kabupaten Gresik menempati posisi kedua sebagai UMK tertinggi di Jatim, yakni sebesar Rp 4.874.133,00.

Sementara, Kabupaten Bondowoso menjadi daerah dengan UMK terendah se-Jatim, yakni sebesar Rp 2.347.359,00, disusul Kabupaten Sampang sebesar Rp 2.335.661,00, dan Kabupaten Situbondo sebesar Rp 2.335.209,00.

5 UMK Terendah di Jawa Timur:

Kabupaten Situbondo: Rp 2.335.209,00

Kabupaten Sampang: Rp 2.335.661,00

Kabupaten Bondowoso: Rp 2.347.359,00

Kabupaten Pacitan: Rp 2.364.287,00

Kabupaten Pamekasan: Rp 2.376.614,00

5 UMK Tertinggi di Jawa Timur:

Kota Surabaya: Rp 4.961.753,00

Kabupaten Gresik: Rp 4.874.133,00

Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.870.511,00

Kabupaten Pasuruan: Rp 4.866.890,00

Kabupaten Mojokerto: Rp 4.856.026,00

Daftar lengkap UMK di seluruh Jawa Timur 2025

Berikut besaran UMK 2025 di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, dikutip dari Kompas.com.

Kota Surabaya: Rp 4.961.753,00
Kabupaten Gresik: Rp 4.874.133,00
Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.870.511,00
Kabupaten Pasuruan: Rp 4.866.890,00
Kabupaten Mojokerto: Rp 4.856.026,00
Kabupaten Malang: Rp 3.553.530,00
Kota Malang: Rp 3.507.693,00
Kota Batu: Rp 3.360.466,00
Kota Pasuruan: Rp 3.358.557,00
Kabupaten Jombang: Rp 3.137.004,00
Kabupaten Tuban: Rp 3.050.400,00
Kota Mojokerto: Rp 3.031.000,00
Kabupaten Lamongan: Rp 3.012.164,00
Kabupaten Probolinggo: Rp 2.989.407,00
Kota Probolinggo: Rp 2.876.657,00
Kabupaten Jember: Rp 2.838.642,00
Kabupaten Banyuwangi: Rp 2.810.139,00
Kota Kediri: Rp 2.572.361,00
Kabupaten Bojonegoro: Rp 2.525.132,00
Kabupaten Kediri: Rp 2.492.811,00
Kota Blitar: Rp 2.481.450,00
Kabupaten Tulungagung: Rp 2.470.800,00
Kabupaten Lumajang: Rp 2.429.764,00
Kota Madiun: Rp 2.422.105,00
Kabupaten Blitar: Rp 2.413.974,00
Kabupaten Magetan: Rp 2.406.719,00
Kabupaten Sumenep: Rp 2.406.551,00
Kabupaten Nganjuk: Rp 2.405.255,00
Kabupaten Ponorogo: Rp 2.402.959,00
Kabupaten Madiun: Rp 2.400.321,00
Kabupaten Ngawi: Rp 2.397.928,00
Kabupaten Bangkalan: Rp 2.397.550,00
Kabupaten Trenggalek: Rp 2.378.784,00
Kabupaten Pamekasan: Rp 2.376.614,00
Kabupaten Pacitan: Rp 2.364.287,00
Kabupaten Bondowoso: Rp 2.347.359,00
Kabupaten Sampang: Rp 2.335.661,00
Kabupaten Situbondo: Rp 2.335.209,00.

Itulah daftar lengkap UMK 2025 di Jawa Timur yang akan mulai diterapkan pada 1 Januari mendatang.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

02/01/2025 18:25