Tag: Adhy Karyono

Politisi Demokrat Rasiyo Diadukan ke Badan Kehormatan DPRD Jatim, Soal Apa?

Surabaya (beritajatim.com) – Kuasa hukum dari Ketua Perkumpulan Abdi Negara Jatim Adhy Karyono, Syaiful Ma’arif mengadukan Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi Partai Demokrat, Rasiyo ke Badan Kehormatan (BK) pada Kamis (4/12/2025).

Surat pengaduan itu dilayangkan ke BK karena menduga Rasiyo melakukan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan jabatan yang dimiliki, serta dugaan perbuatan pidana pemalsuan dalam jabatan. Surat pengaduan juga ditembuskan ke Kejati Jatim, Ketua DPRD Jatim, Ketua Fraksi Partai Demokrat, dan Ketua Partai Demokrat Jatim.

“Saya selaku kuasa dari Pak Adhy Karyono, selaku Sekdaprov Jatim yang juga Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim. Hal ini terkait bahwa sudah ada keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Abdi Negara dengan agenda minta pertanggung jawaban Sdr. Muh. Ishaq Jayabrata, MARS selaku CEO RS Pura Raharja pada tanggal 4 September 2024. Namun, yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan. Saat itu, diputuskan untuk dilakukan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan CEO RS Pura Raharja. Saya juga minta beliau untuk segera meninggalkan tempat,” kata Syaiful Ma’arif kepada wartawan saat konferensi pers di kantornya kawasan Juwingan Surabaya.

Namun, menurut pengacara senior ini, dari fakta dan dokumen yang ditelusuri, Rasiyo diduga melindungi dan mendukung keberadaan Ishaq sebagai CEO RS Pura Raharja. “Padahal Pak Ishaq itu sudah diberhentikan. Pendapat Pak Rasiyo bahwa Adhy Karyono bukanlah ketua perkumpulan abdi negara, itu tidak benar. Pak Adhy adalah ketua umum perkumpulan abdi negara. Dia bisa membuat keputusan untuk memutus apapun. Salah satunya adalah memberhentikan Pak Ishaq sebagai CEO RS Pura Raharja,” tukasnya.

Tapi, ternyata Ishaq berkeberatan untuk diberhentikan dari CEO RS Pura Raharja. Dasarnya adalah periode jabatan yang seharusnya berakhir pada 1 Oktober 2026. Ini mengacu pada Keputusan Perkumpulan Abdi Negara Jatim No. 006/AN-JATIM/X/2021 yang ditandatangani Rasiyo dengan titel Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim. Padahal, saat itu Rasiyo sebagai Teradu belum diangkat sebagai pengurus Perkumpulan Abdi Negara Jatim. Pengangkatan Teradu baru tertuang di Akta Notaris pada 15 Oktober 2021 dan dilaporkan pada AHU-0001465.AH.01.08.Tahun 2021 pada tanggal 21 Oktober 2021. Artinya, keputusan pengangkatan Ishaq hingga 1 Oktober 2026 oleh Rasiyo adalah tidak sah.

“Saya minta Pak Rasiyo agar menarik diri dari RS Pura Raharja. Kalau tidak, kami menganggap Pak Rasiyo memberikan legitimasi dan perlindungan pada orang yang sudah diberhentikan untuk tetap jadi CEO RS Pura Raharja. Perbuatan ini menurut kami sudah melanggar etik. Surat ini akan saya sampaikan pada BK DPRD Jatim dan Ketua DPRD Jatim, serta tembusan ke pihak Demokrat Jatim. Ini karena yang dilakukan sudah menyimpang dari tugas anggota DPRD Jatim,” tuturnya.

Menurut Syaiful, pihaknya juga mendapat telaah hukum yang dilakukan bagian hukum Kejati Jatim sebagai pengacara negara. Mereka sudah berpendapat bahwa Ishaq itu sudah diberhentikan lewat rapat anggota perkumpulan abdi negara. Lalu, diminta meninggalkan tempat, diminta untuk tidak menggunakan fasilitas dan operasional RS serta tidak boleh menggunakan dana.

“Sementara yang beredar, dia masih melakukan itu terus menerus. Maka saya melihat Pak Rasiyo masih memback up. Ini bagi saya tidak baik. Padahal Pak Rasiyo juga tidak hadir saat rapat anggota perhimpunan abdi negara. Sudah saya cantumkan di aduan, pertama, saya meminta agar dilakukan pemeriksaan pada Pak Rasiyo selaku anggota DPRD Jatim untuk diperiksa pelanggaran kode etik. Yang kedua, kalau dia mengatakan apa yang dilakukan tidak salah, saya akan laporkan ke kepolisian Polda Jatim. Ini karena orang yang sudah diberhentikan, malah didukung untuk pakai fasilitas menggunakan tempat dan dana. Ini perbuatan melanggar kode etik,” jelasnya.

Anggota DPRD Jatim, Rasiyo yang dikonfirmasi beritajatim.com di nomor ponsel 0811317*** hingga berita ini diturunkan belum membalas pesan yang dikirimkan. (tok)

04/12/2025 15:20
Pantau Bencana, Wagub Emil dan Sekdaprov Adhy Kunjungi Pusdalops PB BPBD Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Maraknya kejadian bencana di Jatim dalam beberapa waktu terakhir, menarik perhatian jajaran pejabat di lingkungan Pemprov Jatim untuk mengikuti perkembangannya secara real time melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Jatim.

Salah satunya, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak yang berkunjung ke Kantor BPBD Jatim, Minggu (23/11/2025) malam, sekitar pukul 22.00 WIB.

Tanpa pengawalan, mantan Bupati Trenggalek ini mengunjungi Kantor BPBD Jatim dan langsung menuju ruang Pusdalops PB untuk memantau update kejadian bencana di sejumlah daerah. Di antaranya, kejadian banjir di Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Jombang dan Kota Surabaya.

Khusus di Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya, Wagub Emil Elestianto Dardak langsung melakukan koordinasi dengan Kalaksa BPBD setempat melalui telpon seluler, guna mengetahui update penanganan di masing-masing daerah.

Wagub Emil juga memantau update penanganan dampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, tepatnya di Kecamatan Pronojiwo.

Kabid KL BPBD Jatim Satriyo Nurseno yang turut menyambut kedatangan Wagub Emil bersama Kabid RR Dhany Aribowo pun menjelaskan, jika hari ini, Senin (24/11/2025), Tim BPBD Jatim akan menambah alat berat untuk percepatan pembersihan material vulkanik.

Selain itu, bersama relawan dan elemen lain, Tim BPBD Jatim juga tetap melakukan pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi, seperti, dapur umum, air bersih dan kesehatan.

Sementara, dalam kaitan yang sama, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono juga telah mengunjungi Pusdalops PB BPBD, Senin (17/11/2025) malam.

Dalam kunjungan itu, ia juga telah mengimbau kepada BPBD Kabupaten/Kota se-Jatim untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mengingat maraknya bencana hidrometeorologi di musim penghujan ini.

“Bencana bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Saya minta BPBD se-Jatim, terus semangat meningkatkan kesiapsiagaannya,” pesan Sekdaprov dengan didampingi Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto. [tok/beq]

24/11/2025 12:35
Mendikdasmen Saksikan Penganugerahan Jatim Berkinerja Pendidikan Terbaik, Khofifah: Barometer Pendidikan Nasional

Surabaya (beritajatim.com) – Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan kategori Daerah dengan Kinerja Pendidikan Terbaik Nasional dari Dewan Pendidikan Provinsi se-Indonesia 2025.

Penganugerahan penghargaan tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti pada Rakernas V Dewan Pendidikan dan Seminar Dewan Pendidikan Provinsi se-Indonesia di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Kamis (20/11/2025).

Penghargaan tersebut diserahkan Ketua Forum Dewan Pendidikan se-Indonesia Prof. Junaidi kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang diwakili oleh Sekda Prov. Jatim Adhy Karyono.

Selain diikuti Para Kepala Balai Kementerian, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, Rakernas V Dewan Pendidikan Indonesia tersebut juga turut dihadiri anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Dr. Rasiyo, Ketua MKKS SMA, SMK, SLB negeri dan swasta, Ketua PGRI Jawa Timur dan IGI Jawa Timur.

Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi pengakuan nasional atas upaya berkelanjutan Pemprov Jatim dalam menjaga mutu dan pemerataan pendidikan di bumi Majapahit.

“Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja bersama seluruh ekosistem pendidikan Jawa Timur yang terus berkomitmen memperkuat layanan pendidikan dari kota hingga pelosok. Inilah yang menjadikan Jatim konsisten menjadi barometer pendidikan nasional,” kata Khofifah.

Komitmen Jatim dibidang pendidikan lanjut Khofifah, dibuktikan dengan anggaran pendidikan yang jauh melampaui aturan nasional yakni mencapai 32% atau lebih besar 12% dari mandatory spending.

“Mandatory spending nasional mewajibkan alokasi 20 persen untuk pendidikan, tetapi di Jawa Timur kita aokasikan 32 persen dari APBD. Ini adalah bentuk komitmen kami bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama. Karena hanya dengan penguatan kualitas layanan pendidikan, kita bisa memastikan tidak ada satu pun anak Jatim yang tertinggal,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, ekosistem pendidikan Jatim terus menunjukkan penguatan dari tahun ke tahun. Setiap program pendidikan berdampak pada mutu dan kualitas siswa maupun guru. Hal ini terlihat dari banyaknya siswa yang diterima di universitas negeri melalui jalur prestasi.

Data SNBP 2025 menunjukan, sebanyak 27.994 siswa Jatim dinyatakan lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 dan diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Bahkan Jatim menempati peringkat pertama secara nasional dengan persentase 26,35 persen dari total siswa yang diterima masuk PTN.

Di sisi lain, Jatim juga mencatat jumlah inovasi pendidikan terbanyak di Indonesia, termasuk pada tahun 2025 yang mencapai 27.464 inovasi dari para insan pendidikan.

Tak hanya itu, Jatim juga memperluas kerja sama internasional termasuk kolaborasi dengan National Institute of Education (NIE)-NTU dan ITE College West Singapura, yang memperkuat kapasitas pendidikan guru maupun institusi sekolah.

“Kemitraan internasional ini menjadi penguat ekosistem pendidikan kita agar semakin berdaya saing global,” ujarnya.

Untuk jenjang SMA, Pemprov Jatim juga menjalankan program Double Track yang memberikan keterampilan tambahan bagi siswa. Hingga kini, program tersebut telah melahirkan ribuan pelaku usaha muda, lebih dari 1.200 produk entrepreneurship, serta omzet penjualan siswa yang mencapai miliaran rupiah.

“Double Track membuktikan bahwa siswa SMA juga bisa menjadi pelaku usaha muda yang kreatif dan mandiri,” katanya

Sementara untuk jenjang SMK, Jatim memperkuat transformasi pendidikan melalui penerapan teaching factory, pengembangan BLUD SMK, sertifikasi global, serta perluasan kemitraan industri baik di dalam maupun luar negeri. Upaya tersebut bertujuan menjadikan SMK di Jatim berstandar kelas dunia.

Pemprov Jatim juga terus meningkatkan kapasitas guru melalui program PROTEG yang dikembangkan bersama ITS. Program ini mempersiapkan guru menghadapi era ekonomi digital, pemasaran modern, hingga inovasi pembelajaran.

Selain itu, Jatim mengedepankan prinsip pendidikan inklusif melalui perluasan sekolah inklusi, penguatan SLB, dukungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta optimalisasi pendataan anak tidak sekolah secara real-time.

Program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan (SIKAP) juga digerakkan untuk memperkuat pembelajaran berbasis hidroponik, aquaponik, urban farming, hingga wirausaha pangan di sekolah.

Khofifah menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut berpijak pada komitmen utama bahwa tidak boleh ada satu pun anak di Jawa Timur yang tertinggal.

“Segala ikhtiar ini adalah bagian dari perjalanan panjang menyiapkan generasi muda Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045. Penghargaan ini menjadi penguat komitmen kita untuk terus bergerak lebih baik, menuju gerbang baru Nusantara,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti menyampaikan, penghargaan yang diberikan oleh Forum Dewan Pendidikan se-Indonesia kepada Jatim sangat tepat.

Secara kinerja, Jatim dinilainya terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk dalam pelaksanaan TKA di mana Jatim menjadi yang terbaik secara nasional.

Lebih lanjut disampaikannya, program-program pendidikan Jatim sangat berdampak terhadap kualitas dan mutu pendidikan sehingga banyak prestasi yang diraih Jatim baik dari sekolah, guru dan siswa. Hal ini konsisten di setiap tahunnya meraih peringkat terbaik nasional.

“Apa yang dilakukan Jawa Timur ini bukan hanya memenuhi standar nasional, tetapi melampauinya. Data, inovasi, dan capaian siswa semuanya menunjukkan bahwa Jatim adalah benchmark pendidikan nasional saat ini. Karena itu apresiasi dari Forum Dewan Pendidikan se-Indonesia ini sangat layak diberikan,” katanya. [tok/beq]

21/11/2025 14:20
Pemprov Jatim Dorong Lompatan Digital Lewat E-Purchasing Awards 2025

Surabaya (beritajatim.com) – Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat modernisasi sistem pengadaan barang/jasa kembali ditegaskan melalui gelaran E-Purchasing Awards 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Gedung Setda Provinsi Jatim.

Acara tahunan ini menjadi ajang apresiasi bagi pemerintah daerah, perangkat daerah, hingga pelaku UMKM yang dinilai berhasil mengoptimalkan transaksi lewat platform pengadaan elektronik.

Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan merupakan pintu masuk penting untuk memperkuat transparansi, efisiensi, sekaligus membuka ruang lebih luas bagi UMKM lokal.

“Penghargaan ini mengafirmasi komitmen kita bersama memperkuat reformasi digital. Katalog Versi 6 yang telah terintegrasi dengan berbagai lokapasar kini memberi peluang besar bagi percepatan layanan publik,” ujarnya.

Melalui program Jatim Bejo (Jawa Timur Belanja Online), daerah-daerah di Jatim didorong aktif memaksimalkan Toko Daring sebagai sarana transaksi pemerintah dengan UMKM.

Dalam kategori pemerintah kota/kabupaten dengan total transaksi tertinggi menggunakan Jatim Bejo, Kota Surabaya keluar sebagai juara pertama, disusul Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Sidoarjo.

Kategori perangkat daerah dengan pemesanan terbesar juga mencatat dominasi OPD provinsi. Dinas Pendidikan Jatim berada di posisi pertama, diikuti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya.

Sementara itu, kategori transaksi terbanyak diraih Kota Kediri, disusul Kota Malang dan Kabupaten Pasuruan. Adapun BPBD Jatim menjadi OPD dengan pemerataan penyedia paling luas.

Dukungan penuh datang dari LKPP RI yang menilai Jatim sebagai daerah dengan ekosistem digital paling progresif dalam e-purchasing.

Deputi Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Patria Susantosa, menyebut integrasi marketplace seperti Jatim Bejo mampu mempercepat proses pengadaan yang selama ini rumit.

“Pendekatan ini membuat pengadaan lebih cepat, kompetitif, dan terstandarisasi. Inovasi marketplace menjembatani kebutuhan spesifik daerah yang menuntut adaptasi cepat,” tegasnya.

Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setdaprov Jatim, Arif Endro Utomo, menegaskan bahwa pihaknya terus memperluas sosialisasi Katalog Elektronik Versi 6.

“Target kami jelas: seluruh pengadaan di Jatim dilakukan secara elektronik. Ketika UMKM ikut dalam pengadaan, ekonomi daerah ikut tumbuh,” ujarnya.

Sebagai salah satu marketplace terintegrasi dalam Katalog Elektronik V6, Mbizmarket menilai Jatim sebagai motor penting dalam digitalisasi pengadaan nasional.

CEO Mbizmarket Ryn MR Hermawan menyoroti inovasi pembayaran Virtual Account berbasis BI SNAP yang pertama dijalankan Pemprov Jatim bersama Bank Jatim.

“Komitmen Jatim memberi dorongan besar bagi percepatan transformasi e-purchasing di Indonesia,” katanya.

Program E-Purchasing Award Jatim Bejo 2025 dinilai tidak hanya memperkuat ekosistem digital daerah, tetapi juga memberi standar baru bagi percepatan transformasi pengadaan di tingkat nasional. (tok/ian)

21/11/2025 00:02
Sekdaprov Jatim Ajak Perkuat Sinergi dan Optimalkan Tata Kelola Anggaran Hadapi Bencana

Surabaya (beritajatim.com) – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah di Jawa Timur untuk memperkuat sinergi lintas sektor, membangun budaya antisipatif, serta mengoptimalkan tata kelola anggaran kebencanaan secara efektif dan efisien dalam menghadapi potensi bencana tahun 2026.

Ajakan tersebut disampaikan Sekda Adhy dalam kegiatan Rapat Koordinasi Kedaruratan dan Logistik bertema “Sinergi Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Kedaruratan Bencana melalui Optimalisasi Anggaran 2026 untuk Penanggulangan Bencana yang Efektif dan Efisien”, yang digelar di Hotel Movenpick Surabaya.

“Forum ini bukan sekadar ajang diskusi, tetapi momentum untuk menyusun orkestrasi kerja kebencanaan Jawa Timur tahun 2026 yang lebih presisi, kolaboratif, dan berdampak nyata,” ujar Adhy.

Dalam arahannya, Sekda Adhy menegaskan bahwa Jawa Timur tengah menghadapi puncak musim penghujan yang berpotensi disertai fenomena cuaca ekstrem sebagaimana peringatan BMKG. Kondisi ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, angin puting beliung, dan banjir rob di wilayah pesisir.

“Dampak yang ditimbulkan tidak hanya kerugian material, tetapi juga immaterial. Karena itu, sesuai arahan Ibu Gubernur, kita tidak boleh hanya wait and see. Kita harus selalu dalam kondisi siap siaga, bergerak cepat, terkoordinasi, dan terukur,” tegasnya.

Adhy menekankan bahwa kesiapsiagaan harus menjadi budaya bersama di seluruh tingkatan pemerintahan. Antisipasi adalah kunci, kesiapsiagaan harus dibiasakan, dan respons cepat merupakan kewajiban bagi semua pihak.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Adhy memberikan sejumlah instruksi operasional kepada seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota agar langkah kesiapsiagaan berjalan konkret dan terukur.

Pertama, seluruh kabupaten/kota diminta segera mengaktifkan posko kesiapsiagaan 24 jam serta memastikan sistem pelaporan cepat yang terhubung langsung ke posko provinsi. Kedua, Dinas Pekerjaan Umum diminta melakukan inspeksi drainase, normalisasi sungai, dan pengecekan tanggul-tanggul kritis agar tidak terjadi sumbatan yang memperparah banjir.

Ketiga, Dinas Sosial dan BPBD diinstruksikan memastikan ketersediaan buffer stock logistik dasar di titik-titik strategis, termasuk di gudang logistik regional. Selain itu, para Sekda Kabupaten/Kota juga diminta memimpin langsung koordinasi kesiapsiagaan di wilayah masing-masing.

“Pastikan aparatur di semua tingkatan mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota memahami rencana kontinjensi, memetakan jalur evakuasi, dan menyiapkan titik pengungsian yang layak sesuai protokol kesehatan,” tegasnya.

Sekda Adhy juga menyoroti pentingnya memastikan sistem peringatan dini (Early Warning System) berfungsi optimal serta dipahami oleh masyarakat. “Masyarakat harus tahu langkah apa yang harus diambil saat alarm berbunyi. Libatkan relawan seperti TAGANA dan DESTANA untuk terus melakukan sosialisasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adhy menekankan pentingnya memperkuat sinergi pentahelix antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat sebagai pendekatan strategis dalam mitigasi dan respons kebencanaan.

Ia menyebut, berkat kolaborasi tersebut, Indeks Risiko Bencana (IRB) Jawa Timur terus menurun hingga mencapai 95,75 pada tahun 2024 dan masuk kategori sedang. Meski demikian, sebagai provinsi dengan risiko bencana tinggi, Jawa Timur tetap harus unggul dalam perencanaan, cepat merespons, dan tepat dalam mengelola anggaran.

“Kita harus mampu mengorkestrasi anggaran, sumber daya, dan kebijakan dalam sistem kerja yang solid dan terpadu. Terlebih tahun depan kita menghadapi tantangan berkurangnya dana transfer dari pusat, tentu ini berpengaruh pada alokasi anggaran penanggulangan bencana,” jelasnya.

Untuk itu, Adhy mendorong penerapan collaborative governance dengan memperkuat perencanaan lintas sektor melalui joint budgeting, berbagi data secara real time, serta memanfaatkan sumber daya bersama melalui resource pooling.

“Ini bukan tentang siapa yang paling berwenang, tetapi siapa yang paling cepat memberi solusi dan berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan jiwa,” tegas Adhy.

Ia pun mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi dan menumbuhkan semangat kebersamaan menghadapi potensi bencana.

“Mari rapatkan barisan, hilangkan ego sektoral, dan buktikan bahwa Jawa Timur tangguh, sigap, dan resilien menghadapi bencana,” pungkasnya. (tok)

13/11/2025 19:02
Buka OPOP Expo 2025, Sekdaprov Jatim Dorong Digitalisasi untuk Produk Pesantren

Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim melalui Dinas Koperasi dan UKM terus mendorong penerapan digitalisasi bagi produk-produk pesantren atau OPOP.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim (Sekdaprov Jatim), Adhy Karyono, saat membuka OPOP Expo 2025 di Atrium Royal Plaza Surabaya.

“Bagaimana OPOP itu melangkah untuk sampai kepada digitalisasi, menggunakan platform digital dalam pemasaran. Ini sudah mulai mereka menggunakan online shop-nya, menggunakan marketplace-nya, dan juga pembayarannya sudah digital,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).

OPOP merupakan program yang diinisiasi Pemprov Jatim, untuk meningkatkan perekonomian dan kemandirian pesantren. Program ini sudah berjalan selama 7 tahun, dan dinilai berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Terbukti dari tahun ketahun, jumlahnya pesantren yang memiliki usaha terus meningkat dan berkembang.

“Baik yang didukung pendanaannya, pembinaannya oleh Pemprov, maupun oleh secara mandiri, stakeholdernya. Yang kedua, jumlah produk unggulannya bertambah. Yang ketiga, transaksinya bertambah, dan juga ada jangkauan untuk penjualnya untuk pemasarannya sampai ekspor,” katanya.

Sekdaprov mengatakan, bahwa hal ini membuktikan program OPOP terbukti menggerakkan ekonomi pesantren, sehingga diharapkan menumbuhkan entrepreneurship. Pesantren bukan hanya sekedar tempat pendidikan, tetapi juga pemberdayakan ekonomi kemandirian pesantren.

“Dan akhirnya bisa juga, bukan hanya memenuhi captive market di pesantrennya saja, tetapi juga masyarakat sekitar dan juga pasar,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endy Alim Abdi Nusa menjelaskan, program OPOP terbukti menumbuhkan kemandirian pesantren melalui sektor ekonomi. Tidak hanya di dalam pesantrennya, tapi seputar pesantren, hingga alumninya.

“Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu care terhadap ekosistem perasantren. Jadi temen-temen di pesantren itu tidak hanya belajar saja terkait ilmu agama, tapi juga diajarkan ilmu yang lain yaitu ilmu ekonomi, bagaimana bisa memberdayakan semua santrinya, terus ada alumninya,” terangnya.

Endy menceritakan, ada pesantren yang pemasarannya menembus luar Jatim. Ternyata hal itu didukung oleh jaringan alumni pesantren tersebut. Oleh karena itu, program OPOP terbukti tidak hanya meningkatkan ekonomi pesantren, tetapi juga santrinya dan alumninya.

“Artinya itu yang kita dorong, supaya temen-temen Pesantren itu bisa berdaya dan mandiri,” tuturnya.

Pada OPOP Expo 2025 ini, diikuti sekitar 40 pesantren dengan berbagai produk unggulan. Mulai dari makanan, minuman, kria atau kerajinan, hingga fashion. Bahkan, Bank Jatim turut memberikan dukungan terkait dengan pembiayaan atau modal. [tok/beq]

13/11/2025 18:52
Renovasi Grahadi Tertunda, Pemprov Jatim Tunggu Kayu Jati Perhutani dan Cat Jerman

Surabaya (beritajatim.com) – Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono, memberikan kabar terbaru mengenai rencana pembangunan kembali Gedung Negara Grahadi sisi Barat. Ini setelah dibakar massa perusuh pada 30 Agustus 2025.

Pembangunan tersebut saat ini menghadapi kendala pasokan bahan baku, yang harus memenuhi standar originalitas cagar budaya.

Adhy menjelaskan bahwa pembangunan, yang dialokasikan anggarannya melalui Bantuan Tak Terduga (BTT), terhambat oleh kebutuhan akan material khusus.

”Pihak cagar budaya memutuskan bahwa harus kembali dibangun dengan originalitas, terutama adalah bahan bangunan kayu jati yang diameter dan panjangnya di luar yang ada di pasaran,” kata Adhy kepada wartawan saat acara BPBD Jatim di Surabaya, Rabu (12/11/2025).

Menurut dia, pengadaan kayu jati yang disyaratkan membutuhkan waktu lama. Kayu tersebut harus diperoleh dari Perhutani, melalui proses penebangan pohon khusus, dan kemudian melalui proses pengeringan yang memakan waktu berbulan-bulan.

Selain kayu jati, kendala lain adalah material pengecatan. Cat pemutih yang digunakan di Grahadi sisi Barat adalah cat khusus dari Jerman yang bersifat anti-luntur dan tahan kelembaban, diyakini dibawa oleh Belanda di masa lampau.

Adhy mengaku ingin mempercepat pembangunan. Namun, ia harus mematuhi masukan dari Tim Cagar Budaya. ”Kami dihadapkan dengan kondisi harus kembali membangun originalitas dengan hitungan-hitungannya dan itu memerlukan waktu,” tegasnya.

Karena keterbatasan waktu pengadaan bahan, proses penunjukan langsung atau pengadaan baru bisa dilakukan pada Januari 2026. Anggaran yang dialokasikan sebelumnya sekitar Rp9 miliar, kini diperkirakan akan membengkak karena hitungan ulang biaya material khusus tersebut. [tok/suf]

12/11/2025 20:16
Program Prioritas Gubernur Jatim Tetap Berjalan Meski Pendapatan 2026 Turun

Surabaya (beritajatim.com) — Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa meski pendapatan daerah tahun 2026 mengalami penurunan cukup besar, seluruh target pembangunan dan program prioritas Gubernur tetap akan dijalankan. Dia memastikan kebijakan anggaran tetap diarahkan untuk menjaga pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Alhamdulillah, pembahasan anggaran RAPBD 2026 sudah selesai dan disepakati bersama. Meskipun ada pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp2,8 triliun dibanding tahun lalu, kami masih bisa meningkatkan pendapatan hingga Rp215 miliar,” ujar Adhy usai sidang paripurna di DPRD Jatim, Rabu (12/11/2025).

Dalam rapat paripurna pembahasan RAPBD 2026, Banggar DPRD Jatim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp26,3 triliun dan belanja Rp27 triliun. Kebutuhan defisit akan ditutup dengan penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp911 miliar.

Adhy menjelaskan, tambahan pendapatan akan digunakan untuk kebutuhan wajib seperti belanja pegawai dan layanan dasar. Sisanya dialokasikan untuk mendukung program prioritas dan proyek nasional yang selaras dengan visi pembangunan daerah.

“Kita sepakat, target program prioritas Gubernur tetap bisa dilaksanakan, terutama di bidang kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Infrastruktur memang sedikit berkurang, tapi pelayanan publik harus tetap berjalan maksimal,” jelasnya.

Dia juga menilai perlu ada langkah kreatif untuk menutup penurunan pendapatan dengan memperkuat sumber PAD baru. Pemerintah akan mempercepat revitalisasi aset daerah dan mendorong BUMD menjadi lebih produktif.

“Pengurangan pendapatan daerah otomatis membuat kita harus kreatif. Salah satunya dengan memberdayakan lahan-lahan aset pemerintah dan mendorong BUMD lebih produktif. Kedua sektor ini akan menjadi tumpuan peningkatan PAD ke depan,” ujarnya.

Selain pembahasan fiskal, Adhy juga menyinggung isu kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang saat ini masih dalam kajian. Dia menegaskan, penetapan upah harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan buruh dan daya saing dunia usaha.

“Kami sedang mengkaji proporsionalitasnya. Jangan sampai daerah dengan UMK kecil semakin tertinggal. Fokus kami adalah membantu sektor UMK kecil agar bisa naik kelas dan buruhnya mendapat pendapatan yang layak,” kata Adhy.

Dia menambahkan, keputusan akhir soal UMP 2026 akan mengutamakan prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi daerah. “Pemerintah ingin keputusan upah nanti tetap adil, realistis, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Dengan selesainya pembahasan RAPBD 2026, Pemprov Jatim kini tinggal menunggu satu tahapan lagi, yaitu penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRD sebelum rancangan anggaran diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk disahkan. [asg/but]

12/11/2025 17:55
Antisipasi Dampak Pengurangan TKD Rp2,8 Triliun, Sekdaprov Adhy Usulkan Program Rp10 Triliun ke Pusat

Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan program pembangunan senilai Rp 10 triliun kepada pemerintah pusat atau kementerian.

Langkah ini diusulkan untuk mengantisipasi dampak kebijakan pengurangan atau pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) Jatim sebesar Rp 2,8 triliun pada tahun anggaran 2026.

Hal itu disampaikan Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono saat Rapat Koordinasi Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda se-Indonesia hari ketiga di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

“Usulan ini menindaklanjuti permintaan Kemendagri dan Provinsi Jawa Timur menyampaikan beberapa usulan yang menjadi prioritas di tahun 2026 tetapi tidak mampu dibiayai melalui APBD karena keterbatasan fiskal daerah dampak pengalihan dana transfer daerah, dimana Jawa Timur ada pengurangan senilai Rp 2,8 triliun,” jelas Adhy.

Adhy menyampaikan, dalam rangka penyelarasan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, setiap daerah diwajibkan menyampaikan daftar usulan program/kegiatan Pemerintah Daerah TA 2026 yang ditujukan kepada Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan beberapa usulan program strategis lintas Kementerian senilai Rp 10,047 triliun. Usulan tersebut mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kebencanaan, dan penguatan kapasitas aparatur daerah hasil Musrenbang 2025 dan Program Strategis Nasional di Perpres 80 Tahun 2019 yang belum terealisasi.

“Usulan tersebut juga masuk kategori program prioritas daerah yang sudah direncanakan dan akan dibiayai melalui dana TKD, tetapi akibat adanya pengalihan maka tidak dapat teralokasikan,” ujarnya.

Dari total usulan program senilai Rp 10 triliun, Adhy menjelaskan sektor infrastruktur memiliki porsi terbesar melalui Kementerian PUPR senilai Rp 6,986 triliun. Dana tersebut untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, penyelesaian jalan Pansela, pengendalian banjir, pengelolaan sampah serta penyediaan air bersih.

Kemudian usulan untuk Kementerian Kesehatan senilai Rp 426,37 miliar meliputi pembangunan rumah sakit, layanan kesehatan bergerak, rumah sakit terapung, dan dukungan bahan medis habis pakai. Usulan sektor pendidikan sebesar Rp 720,6 miliar untuk perbaikan ruang kelas yang rusak, perbaikan ruang laboratorium, toilet, peningkatan kualitas pendidikan menengah, serta program kejar paket bagi anak tidak sekolah.

Lalu, usulan pada Kementerian Perhubungan senilai Rp 861,1 miliar untuk pembangunan dermaga di Situbondo dan kepulauan Sumenep. Usulan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp 216,7 miliar untuk pengembangan destinasi wisata sejarah, budaya dan religi, termasuk revitalisasi kawasan Telaga Sarangan dan Situs Trowulan.

Lebih lanjut, usulan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp 125,18 miliar untuk rehabilitasi mangrove dan pembangunan hutan rakyat. Usulan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp 151,63 miliar untuk pengembangan industri garam dan pelabuhan perikanan di empat kabupaten.

Usulan pada Kementerian Dalam Negeri senilai Rp24,73 miliar untuk peningkatan kapasitas aparatur daerah melalui pelatihan dan uji kompetensi. Usulan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana senilai Rp 31,5 miliar untuk penguatan kesiapsiagaan bencana seperti sarana prasarana penanganan bencana, pengadaan kendaraan operasional, logistik, dan penguatan kapasitas SAR.

Usulan pada Kementerian Perdagangan senilai Rp 21,83 miliar untuk revitalisasi pasar rakyat. Usulan pada Kementerian Pertanian senilai Rp 13,4 miliar untuk program swasembada pangan, pengembangan pangan lokal dan pembibitan. Usulan pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp 425 miliar untuk penyediaan perumahan terintegrasi dengan sarana umum.

Usulan terakhir pada Kementerian Sosial sebesar Rp 43 miliar untuk memperluas penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya menekan angka stunting.

Adhy berharap, usulan dapat dibiayai melalui APBN, kementerian dan lembaga terkait. Sebab berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan per tanggal 23 September 2025 No S-62/PK/2025, dana transfer ke daerah untuk Provinsi Jawa Timur berkurang Rp 2,815 triliun di tahun 2026.

“Dana transfer untuk Pemprov Jatim di tahun 2026 akan dicairkan senilai Rp 8,8 trilliun atau berkurang 24,21 persen dibanding tahun 2025, yakni senilai Rp 11,4 trilliun. Sedangkan total pengurangan dari 38 kabupaten dan kota di Jatim senilai Rp 17,5 triliun,” tuturnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Koperasi Ferry Juliantono serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus. [tok/aje]

29/10/2025 20:11
TransJatim Program Prioritas Gubernur, Sekdaprov: Kekurangan Anggaran Pasti Kami Penuhi

Surabaya (beritajatim.com) – Anggaran operasional layanan transportasi publik, TransJatim, terancam hanya mampu bertahan hingga pertengahan tahun 2026.

Ini karena ada keterbatasan pagu anggaran di tengah kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat.

Berdasarkan data yang diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim bahwa kebutuhan total untuk operasional TransJatim selama setahun penuh di 2026 mencapai Rp 260 miliar. Namun, pagu anggaran yang tersedia saat ini baru mencapai Rp 160 miliar. Selisih Rp 100 miliar tersebut berpotensi menghentikan layanan Bus Trans Jatim hanya sampai Juni atau Juli 2026.

Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono kepada beritajatim.com, Senin (27/10/2025) menegaskan, kalau untuk program prioritas gubernur dan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti TransJatim, akan dipenuhi jika ada kekurangan anggaran.

Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono

“Itu program prioritas gubernur dan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat, pasti akan kami penuhi,” tegas Adhy kepada beritajatim.com.

Sekadar diketahui, pemerintah pusat akan memangkas alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2026 mendatang sebesar Rp 2,1 triliun. Kebijakan efisiensi ini berpotensi berdampak luas terhadap sejumlah sektor, termasuk layanan transportasi publik TransJatim yang selama ini menjadi andalan mobilitas warga.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur Nyono membenarkan adanya pengurangan pagu anggaran untuk tahun 2026. Ia menyebutkan bahwa pihaknya sudah melaporkan kondisi tersebut kepada Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, dan Kepala Bappeda Jatim agar kekurangan anggaran dapat segera diantisipasi.

“Memang ada pengurangan. Tapi kami sudah matur ke Ibu Gubernur, ke Pak Sekda, dan ke Pak Kepala Bappeda agar kekurangan anggaran tersebut bisa dipenuhi,” ujar Nyono.

Nyono mengungkapkan, jika tidak ada tambahan anggaran, operasional TransJatim diperkirakan hanya akan mampu berjalan hingga bulan Juli 2026. “Sekarang ada 20.000 orang pengguna Transjatim setiap hari, tentu mereka akan menagih layanan itu sampai akhir tahun,” tukasnya.

Dishub Jatim berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat mencari solusi untuk menutup kekurangan tersebut. Nyono menyebut, dalam jangka panjang, pemerintah provinsi berencana membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus sektor transportasi. Namun, untuk saat ini, pengelolaan TransJatim masih akan ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dishub.

“Kalau ke depan memang ada BUMD yang mengurus transportasi, silakan saja. Tapi untuk sekarang lebih baik tetap ditangani dari UPT atau nantinya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) . Itu yang paling realistis,” pungkasnya. [tok/aje]

27/10/2025 09:50