Tag: Adhy Karyono

  • Gubernur Khofifah Datangi Syukuran RS KORPRI Pura Raharja

    Gubernur Khofifah Datangi Syukuran RS KORPRI Pura Raharja

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri acara tasyakuran Rumah Sakit (RS) KORPRI Jatim Pura Raharja, Jalan Pucang Adi Surabaya, Jumat (9/1/2026) sore.

    Acara tasyakuran ditandai dengan pemotongan tumpeng yang diserahkan Khofifah kepada CEO RS Pura Raharja, Prof. Dr. dr. Joni Wahyuhadi, Sp.BS (K), MARS. Kemudian, tumpeng juga diserahkan kepada mantan Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi, yang juga merupakan pengurus Perkumpulan Abdi Negara Jatim.

    Dalam sambutannya, Khofifah menekankan bahwa momentum ini merupakan wujud syukur sekaligus ikhtiar untuk menghadirkan layanan medis yang lebih integratif dan terorganisir bagi masyarakat.

    ​Khofifah secara khusus memberikan apresiasi tinggi kepada para pendiri rumah sakit ini, yang tidak lain adalah para anggota KORPRI Jawa Timur di masa lalu.

    ​”Pendiri rumah sakit ini adalah para anggota KORPRI. RS ini didedikasikan untuk masyarakat dan menjadi bagian dari ikhtiar KORPRI untuk menanam amal jariah. Insya Allah, jariah KORPRI yang dulu sempat urunan hingga berdirinya RS ini akan terus mengalir manfaatnya,” ujar Khofifah.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri acara tasyakuran Rumah Sakit (RS) KORPRI Jatim Pura Raharja, Surabaya.

    ​Sebagai langkah profesionalitas dan transparansi ke depan, Khofifah memastikan akan dilakukan proses audit menyeluruh terhadap rumah sakit tersebut. Audit ini mencakup audit bangunan dengan memastikan kelaikan fisik fasilitas. Kemudian, ​audit peralatan dengan engevaluasi kesiapan teknologi medis. Lalu, audit Keuangan dengan menjamin tata kelola yang bersih dan akuntabel.

    ​”Proses audit ini adalah untuk kebaikan kita semua, agar keberlanjutan rumah sakit ini terjaga dengan standar yang benar,” tegasnya.

    ​Dalam kesempatan tersebut, Khofifah mengaku terkesan dengan suasana dan penyambutan yang diberikan oleh tenaga medis. Ia optimistis bahwa RS Pura Raharja mampu bersaing dengan rumah sakit kelas dunia.

    ​”Tadi suasananya seolah-olah International Hospital. Kalau hari ini ‘seolah-olah’, maka berikutnya Insya Allah benar-benar terwujud. Bukan hanya karena besarnya bangunan, tetapi karena kualitas layanan dan kualitas tenaga medisnya,” lanjut Khofifah.

    ​Menutup arahannya, Khofifah memohon dukungan dan sinergi dari seluruh pihak agar RS Pura Raharja dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Jawa Timur.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri acara tasyakuran Rumah Sakit (RS) KORPRI Jatim Pura Raharja, Surabaya.

    Sekdaprov Jatim sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim dan Ketua Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Jatim, Adhy Karyono menambahkan, bahwa tasyakuran ini dilakukan karena pihaknya bisa mendudukkan kembali status RS Pura Raharja sebagai Rumah Sakit milik KORPRI Jatim, dimana dikelola oleh Perkumpulan Abdi Negara Jatim.

    ​”Dan, kita sudah melakukan audit ya, kita sudah menunjuk CEO dan Direktur yang baru. Kita akan melakukan audit bangunan dulu, peralatan, kemudian besok audit keuangan. Dan, berikutnya akan menjadi pengembangan. Pertama, dari sisi bangunan akan kita kembangkan, termasuk pengadaan tanah yang akan dijadikan gedung rawat jalan dan akan menambah bednya,” imbuhnya.

    ​”Kemudian untuk peralatan kita akan perbaiki, kembangkan, ditingkatkan, dan juga layanan untuk home care-nya ya, tadi yang belum ada home care-nya. Kemudian untuk berikutnya adalah kita meningkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Umum Tipe C, tetapi dengan program unggulan karena memang dari dulu untuk kesehatan layanan kesehatan ibu dan bayi ya, dan beberapa spesialisasi tertentu akan masuk semua,” pungkasnya. (tok/but)

  • CEO RS Pura Raharja Laporkan Balik Rasiyo ke Polda Jatim

    CEO RS Pura Raharja Laporkan Balik Rasiyo ke Polda Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – CEO RS Pura Raharja, Dr. Muh Ishaq Jayabrata, resmi mengambil langkah hukum laporkan balik Rasiyo ke Polda Jatim. Laporan balik ini teregistrasi dengan nomor LP/B/15/1/2026/SPKT/POLDA JAWA TIMUR.

    Laporan ini merupakan respon dari laporan sebelumnya yang dilayangkan oleh Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim Adhy Karyono (Sekdaprov Jatim).

    Melalui kuasa hukumnya Syaiful Ma’arif, Adhy melaporkan Ishaaq melakukan pemalsuan surat pengangkatan Dr. Muh Ishaq Jayabrata sebagai CEO RS Pura Raharja.

    Dasar yang digunakan Adhy Karyono untuk melaporkan adalah surat pernyataan Rasiyo yang menyatakan tak pernah mengangkat Ishaaq sebagai CEO RS Pura Raharja.

    Turmudzi, kuasa hukum Dr. Muh Ishaq, menyayangkan sikap para pelapor yang merupakan kolega sekaligus mantan pimpinan di perkumpulan tersebut.

    Menurutnya, sejak awal mereka mengedepankan jalan mufakat demi menjaga marwah institusi.

    “Kami ingin semua selesai secara kekeluargaan karena kita semua saudara. Tapi situasi justru liar, bergeser ke ranah politik hingga menyeret Badan Kehormatan Dewan,” ujar Turmudzi saat ditemui di Surabaya, Kamis (8/1/2026).

    Turmudzi meragukan klaim sepihak mengenai ketidakaslian SK tersebut. Ia menilai, sah atau tidaknya sebuah dokumen negara harus melalui uji laboratorium forensik, bukan sekadar pernyataan lisan.

    Ia bahkan mencium adanya tekanan atau ancaman yang memaksa munculnya pernyataan bahwa tanda tangan tersebut palsu.

    “Kenapa baru sekarang dipersoalkan? Ada indikasi upaya paksa agar muncul pengakuan palsu terkait ijazah dan dokumen jabatan. Ini sangat janggal,” tegasnya.

    Langkah ini diambil sebagai respons atas ultimatum 24 jam yang sebelumnya dilayangkan pihak lawan agar Ishaq segera menanggalkan jabatannya.

    Senada dengan Turmudzi, Abdul Salam yang juga memperkuat tim hukum Ishaq, menyebut ada kekeliruan fatal dalam memahami aturan internal perkumpulan.

    Ia menduga pihak pelapor tidak memahami secara utuh anggaran dasar yang menjadi pondasi pengelolaan RS Pura Raharja.

    Ketua DPC Peradi SAI Surabaya dan Ketua Korwil AAI Surabaya ini juga menyoroti keterlibatan elemen politik dalam kasus ini. Ia mengingatkan bahwa partai politik seharusnya menjunjung prinsip hukum dan tidak mencampuradukkan urusan internal organisasi dengan manuver di legislatif.

    “Kami fokus pada perbuatan melawan hukumnya. Ada dugaan persekongkolan untuk menyatakan SK itu tidak benar tanpa dasar ilmiah. Ini menyangkut etika profesi dan nama baik yang dirusak secara sengaja,” kata Abdul Salam.

    Di sisi lain, pihak pelapor melalui kuasa hukum Syaiful Ma’arif tetap pada pendiriannya bahwa Ishaq tidak memiliki dasar hukum kuat untuk memimpin rumah sakit.

    Rasiyo yang juga mantan Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim yang kini duduk di Komisi E DPRD Jatim mengakui jasa besar Ishaq dalam memajukan RS Pura Raharja, secara tegas menyatakan tidak pernah menandatangani SK perpanjangan jabatan tersebut.

    Meski jalur hukum terus melaju, tim hukum Dr. Muh Ishaq mengaku masih membuka pintu damai. Namun, jika kebuntuan terus berlanjut, mereka memastikan bakal melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk menguji keabsahan badan hukum perkumpulan tersebut. [uci/ted]

  • Perkumpulan Abdi Negara Jatim Laporkan Eks CEO RS Pura Raharja ke Kejati Jatim

    Perkumpulan Abdi Negara Jatim Laporkan Eks CEO RS Pura Raharja ke Kejati Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Kuasa Hukum Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim Adhy Karyono (Sekdaprov Jatim), Syaiful Ma’arif melaporkan mantan CEO RS Pura Raharja Surabaya, Ishaq Jayabrata ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

    Sebelumnya, pihaknya telah melaporkan ke Polda Jatim terkait dugaan pemalsuan tanda tangan Rasiyo (Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim saat itu) di suratnya yang dijadikan dasar perpanjangan jabatan Ishaq Jayabrata sebagai CEO mulai tahun 2021 hingga 2026.

    “Saya tadi pagi sudah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Ini sudah diterima oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Nah, yang saya laporkan tentu semua berangkat, yang pertama, kita memulai sejak adanya surat pernyataan dari Pak Rasiyo yang menyatakan bahwa ada dugaan pemalsuan tanda tangan pada surat perpanjangan Pak Ishaq selaku CEO dari 2021 sampai dengan 2026,” kata Syaiful didampingi pengurus KORPRI Jatim sekaligus Perkumpulan Abdi Negara Jatim, Himawan Estu Bagijo di kantornya kawasan Juwingan Surabaya, Selasa (6/1/2026).

    “Akibatnya ini yang saya laporkan, bahwa dengan adanya perpanjangan yang secara hukum tidak sah (karena pemalsuan tanda tangan), kami menganggap telah ada dugaan tindak pidana korupsi sejak masa 2021 sampai dengan 2026. Apa itu? Dia tidak memiliki legalitas sebagai pejabat CEO dari RS Pura Raharja,” imbuhnya.

    ​Dia menjelaskan bahwa dokumen yang sudah dilampirkan adalah ​SK perpanjangan CEO dari 2021 sampai 2026 yang ternyata tidak sah (karena tanda tangan Rasiyo diduga palsu), dan ​surat pernyataan dukungan dari Rasiyo bahwa RS Pura Raharja adalah benar aset milik KORPRI Jatim.

    ​”Di situlah nanti kami berharap agar Kejaksaan Tinggi Jatim segera melakukan penyelidikan dan bisa naik ke penyidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi,” tukasnya

    ​Pihaknya juga menyampaikan adanya pemberian dana hibah dari Pemprov Jatim kepada RS Pura Raharja milik KORPRI Jatim ini yang diperkirakan nilainya mencapapi hampir Rp 70 miliar.

    “Apakah itu digunakan untuk membangun gedung RS atau apa, semua akan ditelusuri. Yang kedua, ada beberapa fasilitas yang selama ini digunakan, saya minta untuk bisa diselidiki. Yang jelas saat itu, Saudara Ishaq tidak memiliki kewenangan menduduki jabatan CEO tersebut, sehingga seluruh hal yang menggunakan kewenangan-kewenangan yang secara hukum tidak sah, kami minta untuk diselidiki. Direktur RS yang baru juga akan melakukan audit keuangan,” tegasnya.

    Diberitakan sebelumnya, konflik di RS Pura Raharja Surabaya telah memasuki babak baru. Perkumpulan Abdi Negara Jatim yang mengelola RS milik KORPRI Jatim beralamat di Jalan Pucang Adi Surabaya telah menunjuk CEO dan Direktur baru.

    CEO sebelumnya Ishaq Jayabrata digantikan oleh Prof. Dr. dr. Joni Wahyuhadi, Sp.BS (K), MARS (mantan Direktur RSUD Dr Soetomo Surabaya). Sedangkan, Direktur sebelumnya dr Ary Sylviati M.Kes digantikan dr. Makhyan Jibril Al Farabi (mantan Jubir Satgas COVID-19 Jatim).

    Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Jatim sekaligus Sekretaris Perkumpulan Abdi Negara Jatim, Indah Wahyuni mengatakan, bahwa per Senin (5/1/2026) hari ini CEO dan Direktur baru RS Pura Raharja Surabaya telah menduduki jabatannya.

    “Dengan tidak diakuinya oleh Pak Rasiyo (saat itu Ketum Perkumpulan Abdi Negara Jatim) bahwa Saudara Ishaq Jayabrata diperpanjang sebagai CEO RS Pura Raharja periode 2021-2026, dan beliau juga tidak pernah memberikan persetujuan, selesai sudah. Apalagi kami perkumpulan telah mengangkat Prof. Joni sebagai CEO yang baru sejak 2024, itu sudah sesuai dengan prosedur. Ini karena pada tahun 2023 seharusnya Saudara Ishaq sudah selesai, sudah habis, jadi nggak ada masalah,” tegas Indah Wahyuni yang juga menjabat Kepala BKD Provinsi Jatim ini di RS Pura Raharja Surabaya saat konferensi pers. [tok/beq]

  • Perkumpulan Abdi Negara Jatim Tunjuk CEO dan Direktur Baru RS Pura Raharja Surabaya

    Perkumpulan Abdi Negara Jatim Tunjuk CEO dan Direktur Baru RS Pura Raharja Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Konflik di RS Pura Raharja Surabaya telah memasuki babak baru. Perkumpulan Abdi Negara Jatim yang mengelola RS milik KORPRI Jatim beralamat di Jalan Pucang Adi Surabaya telah menunjuk CEO dan Direktur baru.

    CEO sebelumnya Ishaq Jayabrata digantikan oleh Prof. Dr. dr. Joni Wahyuhadi, Sp.BS (K), MARS (mantan Direktur RSUD Dr Soetomo Surabaya). Sedangkan, Direktur sebelumnya dr Ary Sylviati M.Kes digantikan dr. Makhyan Jibril Al Farabi (mantan Jubir Satgas COVID-19 Jatim).

    Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Jatim sekaligus Sekretaris Perkumpulan Abdi Negara Jatim, Indah Wahyuni mengatakan, bahwa per Senin (5/1/2026) hari ini CEO dan Direktur baru RS Pura Raharja Surabaya telah menduduki jabatannya.

    “Dengan tidak diakuinya oleh Pak Rasiyo (saat itu Ketum Perkumpulan Abdi Negara Jatim) bahwa Saudara Ishaq Jayabrata diperpanjang sebagai CEO RS Pura Raharja periode 2021-2026, dan beliau juga tidak pernah memberikan persetujuan, selesai sudah. Apalagi kami perkumpulan telah mengangkat Prof. Joni sebagai CEO yang baru sejak 2024, itu sudah sesuai dengan prosedur. Ini karena pada tahun 2023 seharusnya Saudara Ishaq sudah selesai, sudah habis, jadi nggak ada masalah,” tegas Indah Wahyuni yang juga menjabat Kepala BKD Provinsi Jatim ini di RS Pura Raharja Surabaya saat konferensi pers.

    ​”Nah, Prof. Joni, di tengah kesibukan beliau tetap komitmen dengan pengelolaan rumah sakit ini, dan beliau menunjuk dr. Jibril sebagai Direktur. Mengapa beliau ditunjuk sebagai Direktur? Karena dr. Ary pada Februari 2026 sudah selesai jabatannya. Sehingga, biar tidak terputus, itulah beliau ditunjuk,” imbuhnya.

    ​Kehadiran seluruh pengurus perkumpulan hadir ke RS Pura Raharja Surabaya ini, menurut dia, untuk mengantarkan dr. Jibril sebagai direktur baru.

    “Yang pertama kami inginkan adalah pergantian pimpinan ini tidak mengganggu layanan di rumah sakit. Jadi, kami sangat komitmen dengan layanan rumah sakit. Dan, kami minta kepada seluruh karyawan, tadi kami minta sudah kepada seluruh kabag tetap tenang. Kebetulan empat orang yang hadir adalah kabag layanan medis, kabag keuangan, kabag umum, dan kabag sarana prasarana. Jadi, kami tidak akan memberhentikan karyawan siapa pun yang bekerja di sini, sepanjang yang bersangkutan bisa bekerja sama dengan kami, dengan pengurus manajemen yang baru,” tukas pejabat perempuan yang akrab disapa Yuyun ini.

    Menurut Yuyun, ​pada Rabu (7/1/2026) lusa Sekdaprov Jatim Adhy Karyono selaku Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim akan mendatangi RS Pura Raharja Surabaya.

    “Beliau akan melihat rumah sakit ini, apakah layanannya tetap berjalan dengan baik. Hari Jumatnya, Ibu Gubernur akan datang ke sini. Ibu Gubernur datang bersama dengan Komisi A DPRD Jatim. Karena ini juga menjadi komitmen bersama dari kami semua bahwa layanan dasar, kami harus bisa memberikan layanan dasar kepada seluruh warga masyarakat Jawa Timur dengan baik. Salah satunya dengan Rumah Sakit Pura Raharja yang merupakan milik KORPRI Jatim ya,” pungkasnya. (tok/but)

  • Diduga Gunakan SK Tak Sah, CEO RS Pura Raharja Dilaporkan ke Polda Jatim

    Diduga Gunakan SK Tak Sah, CEO RS Pura Raharja Dilaporkan ke Polda Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim, Adhy Karyono (Sekdaprov Jatim), melalui kuasa hukumnya Syaiful Ma’arif, resmi melaporkan CEO RS Pura Raharja Surabaya, Ishaq Jayabrata, ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim, Rabu (31/12/2025) petang.

    Laporan ini dilayangkan Syaiful Ma’arif setelah sebelumnya Ishaq Jayabrata diberikan peringatan terakhir untuk meninggalkan rumah sakit pada Rabu (31/12/2025).

    “Kami berikan waktu 1 x 24 jam, tapi ternyata yang bersangkutan tidak mengindahkan, sehingga kami melaporkan Pak Ishaq ke Polda Jatim,” ujar Syaiful Ma’arif.

    Bukti yang dibawa Syaiful Ma’arif dalam pelaporan tersebut adalah surat pernyataan Rasiyo bahwa saat dia menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim tidak pernah menandatangani surat perpanjangan jabatan Ishaq sebagai CEO Rumah Sakit Pura Raharja.

    “Artinya, Surat Keputusan Nomor 006/AN-JATIM/X/2021 tentang Penunjukan Pelimpahan Tugas dan Tanggung Jawab Pengelolaan Rumah Sakit, yang menjadi dasar perpanjangan Saudara Ishaq Jayabrata sebagai CEO dalam kurun waktu 2021–2026 tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum,” kata Syaiful.

    Menurut Syaiful, Rasiyo yang saat ini menjabat Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat telah memberikan dua surat pernyataan kepada pihaknya. Surat pertama berisi pernyataan bahwa benar adanya tanda tangannya diduga dipalsukan oleh pihak lain. Surat kedua berisi pernyataan Rasiyo bahwa RS Pura Raharja merupakan aset milik KORPRI Jatim, yang pengelolaannya berada di bawah naungan Perkumpulan Abdi Negara Jatim.

    “Jadi, kami membawa 24 alat bukti dalam laporan ini, mulai akta pendirian sampai surat yang dijadikan dasar Pak Ishaq untuk tetap menjadi CEO RS Pura Raharja,” ujarnya.

    Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim, Rasiyo, yang dikonfirmasi beritajatim.com secara terpisah mengakui bahwa tanda tangannya benar diduga dipalsukan.

    “Kelihatannya begitu (dipalsukan, red). Saya juga tidak tahu siapa yang memalsukan. Saya berharap bisa kondusif untuk permasalahan RS Pura Raharja ini. Saya pastikan yang berwenang saat ini adalah Sekdaprov Pak Adhy Karyono sebagai Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim. Saya harap Pak Adhy bisa bertemu dengan Pak Imam Utomo sebagai penasihat perkumpulan. Pak Ishaq Jayabrata juga jangan asal dipecat sebagai CEO. Beliau berjasa membesarkan RS Pura Raharja. Mungkin bisa diberi posisi sebagai Wakil CEO atau Koordinator Pengawas RS,” tutur Rasiyo. [uci/kun]

  • Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Pengangkatan CEO RS Pura Raharja, Kuasa Hukum Lapor Polda Jatim

    Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Pengangkatan CEO RS Pura Raharja, Kuasa Hukum Lapor Polda Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Kuasa Hukum Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim Adhy Karyono (Sekdaprov Jatim), Syaiful Ma’arif akan melaporkan kasus ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim, Rabu (31/12/2025).

    “Rencana sore ini kita akan laporkan, Iki kita sedang susun draft pelaporannya,” ujar Syaiful Ma’arif.

    Saat ditanya siapa yang akan dilaporkan? Syaiful mengatakan akan diungkapkan ketika dia sudah ada di Polda Jatim.

    Diberitakan sebelumnya, Syaiful Ma’arif memberikan peringatan terakhir kepada CEO RS Pura Raharja Surabaya, Ishaq Jayabrata untuk meninggalkan RS pada Rabu (31/12/2025).

    “Ini karena kami dapat bukti bahwa Saudara Rasiyo yang saat itu Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim, tanda tangannya diduga dipalsukan. Artinya, Surat Keputusan Nomor 006/AN-JATIM/X/2021 tentang Penunjukan Pelimpahan Tugas dan Tanggung Jawab Pengelolaan Rumah Sakit, yang menjadi dasar perpanjangan Saudara Ishaq Jayabrata sebagai CEO dalam kurun waktu 2021-2026 tidak sah, dan tidak memiliki dasar hukum yang sah secara hukum,” kata Syaiful kepada wartawan di kantornya, Selasa (30/12/2025).

    Menurut Syaiful, Rasiyo yang saat ini menjabat Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat telah memberikan dua surat pernyataan kepada pihaknya.

    Surat pertama berisi pernyataan bahwa benar adanya tanda tangannya diduga dipalsukan oleh pihak lain. Dan, surat kedua berisi pernyataan Rasiyo bahwa RS Pura Raharja merupakan aset milik KORPRI Jatim, dalam hal ini pengelolaannya di bawah naungan Perkumpulan Abdi Negara Jatim.

    Anggota Komisi E DPRD Jatim, Rasiyo yang dikonfirmasi beritajatim.com terpisah mengakui bahwa tanda tangannya benar diduga dipalsukan.

    “Kelihatannya begitu (dipalsukan, red). Saya juga nggak tahu siapa yang memalsukan. Saya berharap bisa kondusif untuk permasalahan RS Pura Raharja ini. Saya pastikan yang berwenang saat ini adalah Sekdaprov Pak Adhy Karyono sebagai Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim. Saya harap Pak Adhy bisa bertemu dengan Pak Imam Utomo sebagai penasihat perkumpulan. Pak Ishaq Jayabrata juga jangan asal dipecat sebagai CEO. Beliau berjasa membesarkan RS Pura Raharja. Mungkin bisa dikasih posisi sebagai Wakil CEO atau Koordinator Pengawas RS,” tutur Rasiyo. [uci/ted]

  • Sambut 2026, Khofifah-Emil, Habib Syech dan Ribuan Masyarakat Larut Dalam Sholawat dan Doa Bersama

    Sambut 2026, Khofifah-Emil, Habib Syech dan Ribuan Masyarakat Larut Dalam Sholawat dan Doa Bersama

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mengikuti gelaran Dzikir, Doa dan Sholawat Akhir Tahun 2025 bersama Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf bersama ribuan masyarakat pada Selasa (30/12/2025) malam, di halaman Masjid Raya Islamic Center Surabaya.

    Ini sekaligus bertepatan dengan 10 Rajab 1447 H, yang menjadi ruang syukur kolektif dan ikhtiar doa bagi keselamatan Jawa Timur dan Indonesia di momen pergantian tahun.

    Di momen spesial tersebut, Khofifah mengajak warga Jatim mengakhiri tahun 2025 dengan penuh syukur serta memohon keberkahan dan keselamatan bagi Jawa Timur dan Indonesia di tahun 2026 lewat lantunan doa serta shalawat.

    “Area ini wilayah Surabaya Barat, mudah-mudahan rawuhnya Habib Syech mengajak bersholawat di wilayah ini menjadi bagian penguat harmoni kehidupan masyarakat tidak hanya Surabaya, Jatim bahkan resonansinya se Indonesia, Aamiin,” kata Gubernur Khofifah yang diamini ribuan syekher mania.

    Khofifah juga mengajak segenap yang hadir untuk ikut mendoakan saudara sebangsa setanah air yang mengalami musibah bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat agar mereka sabar, kuat, segera pulih dan juga bangkit.

    “Dengan dzikir, doa dan shalawat mohon kepada kita semua nanti dipimpin Al Mukarram Habib Syech, saudara kita yang ada di Aceh, Sumut dan Sumbar karena masa tanggap darurat belum selesai, ada banjir bandang susulan bahkan di Agam ada gempa semoga mereia sabar, kuat dan segera pulih dan bangkit,” tuturnya.

    “Mudah-mudahan mereka mendapatkan kekuatan dari Allah, mereka sabar dan segera bangkit kembali melanjutkan kehidupan. Yang dipanggil keharibaan semoga dipanggil dalam keadaan husnul khotimah,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan bahwa hujan di Jawa Timur bulan Desember baru 20 persen. Yang mana angka tersebut karena dibantu lewat modifikasi cuaca supaya intensitas hujan tidak terlampau deras.

    “Sesungguhnya hujan di Jawa Timur bulan Desember baru 20 persen, di bulan Januari diperkirakan 58 persen, berarti diperkirakan tiga kali lipat dibanding bulan sebelumnya menurut BMKG,” imbuhnya.

    “Kemudian di bulan Februari kira-kira 22 persen. Yang 20 persen Desember ini sudah dengan modifikasi cuaca jadi ada pesawat yang menabur garam diatas laut dan menabur kapur kalau sudah masuk ke darat,” tambahnya.

    Khofifah menilai, hujan bisa dikendalikan lewat pendekatan scientific supaya hujan tidak terlalu deras di satu titik yang disebut OMC (Operasi Modifikasi Cuaca). Namun ada hal yang tidak bisa dimodifikasi adalah angin, puting beliung hingga gempa, bahkan belum ada teknologi yang bisa dilakukan saat ini.

    “Kemarin pagi kami ke Banyuwangi bersama Kepala Basarnas, BNPB dan BMKG. Sampai hari ini teknologi untuk modifikasi angin belum ditemukan,” terangnya.

    “Ada lagi yang bahkan tidak bisa diprediksi yakni gempa. Ada angin, puting beliung belum ada teknologi untuk modifikasi. Maka setelah melalui pendekatan secara scientific dan profesional, ikhtiar yang harus dilakukan adalah doa,” tegasnya.

    Khofifah menambahkan, dirinya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Marsekal Madya Kepala Basarnas menyebutkan tentang bagaimana pentingnya diberseiringi dengan doa untuk memohon keselamatan kepada Allah.

    “Jadi memang harus diikuti dengan doa. Diberseiringi dengan doa, diawali dan diakhiri juga dengan doa. Beliau menyampaikan hanya doa inilah yang tembus dan Allah akan menganugerahkan keselamatan kepada kita semua,” lanjutnya.

    “Maka kita akhiri 2025 dan menyambut 2026 dengan doa, dzikir, istighotsah dan shalawat. Mudah mudahan ini cara kita menjemput ridha dan barakah Allah untuk kita semua, barakah Jatim, barakah Indonesia, barakah bulan Rajab,” jelasnya.

    Sementara itu, Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf mengatakan Dzikir, Doa dan Shalawat akhir tahun 2025 dan menyambut Tahun Baru 2026 adalah momentum silaturahmi dan saling rukun antara masyarakat Surabaya, Jawa Timur dan Indonesia.

    “Kita tutup akhir tahun 2025 dan tahun baru 2026 dengan dzikir, istighotsah, shalawat, tilawatil quran saling berjumpa, silaturahmi antara kita. Saling menyayangi, saling rukun ini yang diharapkan oleh Jawa Timur,” kata Habib Syech.

    “Ibu Gubernur tadi mengatakan banyak ikhtiar yang dilakukan untuk meminimalisir hujan. Angin dan gempa belum bisa, namun ikhtiar yang paling pokok adalah doa. Doa adalah senjata orang mukmin. Insya Allah , Allah yang bantu menyelesaikan semuanya,” tambahnya.

    Dirinya berharap, lewat Jawa Timur berdoa, seluruh Syekher Mania menjadikan kekuatan doa sebagai alat utama seorang Muslim untuk memohon pertolongan, perlindungan, dan keberkahan dari Allah SWT supaya Jatim dan Indonesia selalu dalam lindungan Allah tetap aman, selamat, bala terangkat, dan yang ada hanya keberkahan.

    “Jangan ada satu sama lain yang saling menyakiti satu dengan lain. Itu penting. Jangan menebar fitnah, menebar benci,” lanjutnya.

    “Indonesia kedepan harus rukun, damai, saling mendoakan, mendukung satu sama lain, bekerja sama antara umara dan ulama serta aghniya dan fuqara. Kalau bisa bekerja sama dengan bagus hidup itu tenang dan damai,” tukasnya.

    Khofifah, Habib Syech dan Forkopimda juga berkesempatan melakukan undian 14 paket tabungan umroh bagi wajib patuh pajak.

    Sebagai informasi, turut hadir Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Habib Abu Bakar, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono beserta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur. [tok/beq]

  • Apel Akhir 2025, Gubernur Khofifah: Realisasi Pendapatan Daerah Tembus Rp28,55 T

    Apel Akhir 2025, Gubernur Khofifah: Realisasi Pendapatan Daerah Tembus Rp28,55 T

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memimpin apel akhir tahun 2025 bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Selasa (30/12/2025).

    Turut hadir dalam apel tersebut Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, dan para kepala perangkat daerah Pemprov Jatim.

    Khofifah menyebut, per 29 Desember 2025, realisasi pendapatan daerah berhasil melampaui target, mencapai Rp28,55 triliun atau sebesar 100,88 persen. Realisasi PAD komponen pajak daerah dan retribusi yang dipungut Bapenda mencapai Rp13,56 triliun atau 104,39 persen dari target.

    Dari sisi realisasi belanja, per 29 Desember 2025 mencapai 92,32 persen atau sebesar Rp30,70 triliun. “Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan simbol bahwa roda pemerintahan Jawa Timur bergerak cepat, responsif, dan akuntabel dalam melayani rakyat,” tegasnya.

    Khofifah mengatakan, apel akhir tahun juga menjadi ruang refleksi bersama, sekaligus penguatan komitmen sebagai aparatur pemerintah dalam mengemban amanah pelayanan kepada masyarakat Jawa Timur.

    “Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh super tim ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena sepanjang tahun 2025 ASN telah menunjukkan kemampuan luar biasa, sehingga dapat disimpulkan Pemprov Jatim terdepan di antara seluruh provinsi yang ada di Indonesia,” ungkapnya.

    Kerja kolektif yang dilakukan ASN Pemprov Jatim dalam kurun waktu satu tahun memberikan dampak positif dari berbagai sektor, mulai dari sektor ekonomi, pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah.

    Sejalan dengan kinerja fiskal yang sehat, kinerja pembangunan makro Jawa Timur juga menunjukkan tren positif. Khofifah mengatakan, pada triwulan III-2025, ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 5,22 persen (y-on-y), lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,04 persen.

    Capaian pertumbuhan ekonomi juga diikuti pengendalian inflasi yang pada November 2025 berada di angka 2,63 persen (y-on-y). Selain itu, dari sisi perdagangan luar negeri, nilai ekspor meningkat 20,23 persen dengan neraca perdagangan surplus.

    Prestasi kian lengkap setelah diraihnya berbagai penghargaan, salah satunya Innovative Government Award (IGA) 2025 sebagai provinsi terinovatif sekaligus provinsi dengan Indeks Inovasi Daerah tertinggi se-regional Pulau Jawa.

    “Insya Allah inovasi-inovasi yang luar biasa yang sudah dilakukan ASN Pemprov Jawa Timur didedikasikan untuk masyarakat, bangsa, dan negara,” ungkapnya.

    Seluruh daerah di Indonesia mengalami efisiensi RAPBD, tak terkecuali Provinsi Jawa Timur. RAPBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2026 menurun dibanding TA 2025. Hal ini karena adanya penyesuaian anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,8 triliun.

    Khofifah mengatakan, yang terjadi bukan pemotongan, tetapi penyesuaian anggaran TKD. Skemanya, anggaran yang biasanya diserahkan ke daerah dialihkan ke kementerian/lembaga untuk membiayai program kegiatan yang sasarannya tetap kembali ke daerah.

    “Dengan penyesuaian anggaran TKD sebesar Rp2,8 triliun sangat berdampak bagi APBD Provinsi Jawa Timur,” ungkapnya.

    Mencari solusi dari efisiensi, Khofifah mengajak seluruh ASN proaktif menjemput program yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Pusat.

    Menyambut tahun 2026, Khofifah berharap seluruh kepala perangkat daerah harus lebih baik dalam mengelola anggaran. Bukan soal berapa besar anggaran yang dikelola, tetapi seberapa besar manfaat yang dihasilkan untuk rakyat dengan menyusun program efisiensi dan inovasi yang konkret dan terukur.

    “Saya minta tolong semangat tetap terbawa dan terkuatkan di 2026 meski kondisi anggaran memang harus dilakukan penyesuaian. Saya mohon kita semua bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian dan jangan mengurangi kinerja dan produktivitas dari semua tim, semua sektor, dan dinas apa pun. Saya minta tolong dijaga,” pungkasnya. (tok/kun)

  • Tanda Tangan Rasiyo Diduga Dipalsukan, Kuasa Hukum Adhy: Pengangkatan CEO RS Pura Raharja Tidak Sah

    Tanda Tangan Rasiyo Diduga Dipalsukan, Kuasa Hukum Adhy: Pengangkatan CEO RS Pura Raharja Tidak Sah

    Surabaya (beritajatim.com) – Kuasa Hukum Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim Adhy Karyono (Sekdaprov Jatim), Syaiful Ma’arif memberikan peringatan terakhir kepada CEO RS Pura Raharja Surabaya, Ishaq Jayabrata untuk meninggalkan RS pada Rabu (31/12/2025).

    “Ini karena kami dapat bukti bahwa Saudara Rasiyo yang saat itu Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim, tanda tangannya diduga dipalsukan. Artinya, Surat Keputusan Nomor 006/AN-JATIM/X/2021 tentang Penunjukan Pelimpahan Tugas dan Tanggung Jawab Pengelolaan Rumah Sakit, yang menjadi dasar perpanjangan Saudara Ishaq Jayabrata sebagai CEO dalam kurun waktu 2021-2026 tidak sah, dan tidak memiliki dasar hukum yang sah secara hukum,” kata Syaiful kepada wartawan di kantornya, Selasa (30/12/2025).

    Menurut Syaiful, Rasiyo yang saat ini menjabat Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat telah memberikan dua surat pernyataan kepada pihaknya. Surat pertama berisi pernyataan bahwa benar adanya tanda tangannya diduga dipalsukan oleh pihak lain. Dan, surat kedua berisi pernyataan Rasiyo bahwa RS Pura Raharja merupakan aset milik KORPRI Jatim, dalam hal ini pengelolaannya di bawah naungan Perkumpulan Abdi Negara Jatim.

    Anggota Komisi E DPRD Jatim, Rasiyo yang dikonfirmasi beritajatim.com terpisah mengakui bahwa tanda tangannya benar diduga dipalsukan.

    “Kelihatannya begitu (dipalsukan, red). Saya juga nggak tahu siapa yang memalsukan. Saya berharap bisa kondusif untuk permasalahan RS Pura Raharja ini. Saya pastikan yang berwenang saat ini adalah Sekdaprov Pak Adhy Karyono sebagai Ketua Umum Perkumpulan Abdi Negara Jatim. Saya harap Pak Adhy bisa bertemu dengan Pak Imam Utomo sebagai penasihat perkumpulan. Pak Ishaq Jayabrata juga jangan asal dipecat sebagai CEO. Beliau berjasa membesarkan RS Pura Raharja. Mungkin bisa dikasih posisi sebagai Wakil CEO atau Koordinator Pengawas RS,” tutur Rasiyo. [tok/beq]

  • Penetapan UMP dan UMK 2026 di Jatim Tinggal Selangkah Lagi, Berapa Besarannya?

    Penetapan UMP dan UMK 2026 di Jatim Tinggal Selangkah Lagi, Berapa Besarannya?

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim mulai mematangkan proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 dengan mengacu pada formula resmi dari pemerintah pusat.

    Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono, menyebut rumus UMP menggunakan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan koefisien alfa di rentang 0,5 hingga 0,9.

    Menurut Adhy, jika dihitung berdasarkan kondisi ekonomi Jawa Timur saat ini, besaran kenaikan UMP berada pada kisaran 5,2 hingga 7 persen. “Inflasi kita sebenarnya di bawah 2,5 persen. Kalau dipersentasekan dengan pertumbuhan ekonomi, hitungannya sekitar 5,2 sampai 7 persen. Ini formula UMP yang nanti harus diterjemahkan lagi ke UMK,” ujarnya, Selasa (23/12/2025).

    Untuk penetapan UMK, Pemprov Jatim masih menunggu usulan dari masing-masing kabupaten dan kota. Selain itu, pemerintah provinsi juga akan mendengarkan masukan dari serikat pekerja, termasuk SPSI, serta kalangan pengusaha yang diwakili Apindo.

    Pertemuan dengan kedua belah pihak dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat sebelum rumusan final UMK ditetapkan. Adhy menegaskan, prinsip utama dalam penetapan UMK adalah keadilan dan proporsionalitas, terutama dalam menjaga disparitas upah antara wilayah ring 1 dan daerah di luar ring 1 yang upah minimumnya relatif lebih kecil.

    “Kami ingin tetap ada kenaikan, tetapi proporsional. Jangan sampai disparitas antara ring 1 dan di luar ring 1 semakin lebar,” katanya.

    Ia juga menyoroti ketimpangan upah di wilayah yang secara geografis berdekatan, seperti Kota dan Kabupaten Mojokerto, Kota dan Kabupaten Kediri, serta Kota dan Kabupaten Pasuruan. Menurutnya, disparitas yang terlalu jauh perlu ditekan agar lebih berkeadilan.

    Terkait jadwal, Adhy menyebut batas akhir penetapan UMP dan UMK adalah 24 Desember. Pembahasan internal Pemprov Jatim akan dimulai lebih dulu, kemudian dilanjutkan dengan rapat bersama organisasi buruh dan pengusaha, serta Dewan Pengupahan.

    “UMP itu sifatnya pedoman. UMK nanti akan sangat bergantung pada usulan Dewan Pengupahan kabupaten/kota yang disampaikan ke bupati dan wali kota, lalu kami rumuskan di tingkat provinsi,” jelasnya.

    Pemprov Jatim berharap penetapan upah minimum tahun ini tidak hanya menjamin kenaikan bagi pekerja, tetapi juga tetap menjaga iklim usaha dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. [tok/aje]