Xcloud.id

Tag: Adhie Massardi

  • Sentil Jokowi, Mantan Jubir Gus Dur: Negara Porak-poranda karena Ijazah dan Janji Palsu

    Sentil Jokowi, Mantan Jubir Gus Dur: Negara Porak-poranda karena Ijazah dan Janji Palsu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Juru Bicara Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi menyoroti derasnya isu kepalsuan yang kini menerpa sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia.

    Hal itu ia sampaikan lewat akun media sosialnya, menanggapi pernyataan Muhammad Said Didu yang menyinggung tentang UGM, UI, dan ITB.

    Dalam cuitannya, Said Didu menyebut bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) tengah babak belur akibat isu ijazah palsu yang menyeret nama Presiden Jokowi.

    Universitas Indonesia (UI) juga disebut terkena sorotan karena dugaan disertasi palsu Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

    Kini, giliran Institut Teknologi Bandung (ITB) disorot karena kesepakatan pembangunan kampus baru di kawasan PIK 2, yang disebut-sebut sebagai sumbangan palsu.

    Menanggapi itu, Adhie Massardi memberikan komentar menohok, “Kerusakannya nyata,” kata Adhie di X @AdhieMassardi (29/6/2025).

    Dikatakan Adhie, isu ijazah palsu dan janji palsu tersebut betul-betul menggentayangi Indonesia.

    “Benar-benar nyata bikin NKRI porak-poranda. Dua periode setara dua bom atom yang dijatuhkan USA di Jepang,” tandasnya.

    Adhie bilang, dampak dari kebohongan dan manipulasi tak hanya merusak pemerintahan, tetapi juga ikut mengguncang institusi pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi benteng moral dan intelektual bangsa.

    “Kini giliran perguruan tinggi dibom kepalsuan. Tapi ITB bisa didakwa lakukan tindak pidana pencucian tanah,” tandasnya.

    Isu ini menyeruak setelah beredar kabar bahwa ITB telah menyepakati pembangunan kampus baru di PIK 2 dengan rencana membuka fakultas kecerdasan buatan (AI).

  • Pemilihan Kepala PCO bisa contoh era Soeharto hingga SBY

    Pemilihan Kepala PCO bisa contoh era Soeharto hingga SBY

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Analis: Pemilihan Kepala PCO bisa contoh era Soeharto hingga SBY
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 02 Mei 2025 – 19:58 WIB

    Elshinta.com – Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai bahwa pemilihan sosok Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office/PCO bisa mencontoh pada era Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto hingga ke Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

    Pada era Soeharto, menurut dia, sosok kepercayaan yang bertindak sebagai juru bicara, mulai dari Moerdiono selaku Menteri Sekretaris Negara hingga Harmoko ketika menjadi Menteri Penerangan, yang keduanya merupakan sosok dekat dengan Soeharto.

    “Kemudian di zaman Gus Dur (Presiden ke-4 Republik Indonesia) ada Wimar Witoelar, Adhie Massardi,” kata Hendri saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa sosok yang bertindak sebagai juru bicara pada era Presiden SBY, mulai dari Julian Aldrin Pasha hingga Andi Mallarangeng.

    “Di zaman Jokowi, ada Johan Budi,” kata dia.

    Menurut dia, sosok-sosok yang menjadi juru bicara untuk presiden-presiden sebelumnya memiliki keahlian di bidang komunikasi.

    Maka, dia menyarankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun mencontoh hal yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto terkait pengunduran diri Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.

    Prasetyo, di Jakarta, Selasa (29/4), menyebut bahwa Presiden telah menerima laporan mengenai permohonan pengunduran diri tersebut, namun masih mempelajarinya secara mendalam sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

    Hasan Nasbi sebelumnya telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office /PCO. Dia pun mengaku sudah tak lagi berkantor sejak Senin pekan lalu, 21 April 2025.

    Sumber : Antara

  • Kejagung Bantah Keterlibatan Erick Thohir di Kasus Pertamina, Eks Jubir Gus Dur: Setelah Ketemuan hingga Malam

    Kejagung Bantah Keterlibatan Erick Thohir di Kasus Pertamina, Eks Jubir Gus Dur: Setelah Ketemuan hingga Malam

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Juru Bicara (Jubir) Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi meminta Erick Thohit bertanggung jawab. Terkait korupsi di Pertamina.

    “Sebagai Menteri BUMN Erick Thohir harus tanggungjawab atas korupsi di BUMN (Pertamina) yang gila-gilaan oplosan,” kata Adhie dikutip dari unggahannya di X, Kamis (6/3/2025).

    Adhie menyoroti pertemuan Erick Thohir bersama dengan Kejaksaan Agung. Pertemuan itu disebut membahas kasus korupsi Pertamina.

    Setelah pertemuan itu, Adhie mengatakan kejaksaan menegaskan Erick tak terlibat dalam kasus tersebut.

    “Tapi Why after ketemuan hingga malam dengan Jaksa Agung, Erick Thohir lekas dinyatakan tak ada bukti,” jelasnya.

    Ia lalu membandingkan dengan Tom Lembong. Meski belum ada bukti ditahan terlebih dulu.

    “Bukan bilang belum nemukan bukti, hingga harus ditahan seperti Tom Lembong?” pungkasnya.

    Adapun pernyataan kejaksaan disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar pada Rabu (5/3).

    Dia memastikan hal itu setelah mendapat informasi dari penyidik. Bahwa, tidak ada informasi dugaan keterlibatan Erick dan Boy Thohir. 

    “Nggak ada informasi fakta soal itu,” ujarnya saat dikonfirmasi. 

    Harli justru mempertanyakan dasar informasi yang beredar berkaitan dengan dugaan keterlibatan Erick dan Boy Thohir dalam kasus tersebut. Sebab, informasi tersebut tidak berbasis pada fakta-fakta penyidikan yang sudah disampaikan oleh penyidik. 

    “Dari mana sebenarnya informasi-informasi seperti itu,” imbuhnya.  

  • Diplomasi Indonesia Era Jokowi Cuma Jalan di Tempat

    Diplomasi Indonesia Era Jokowi Cuma Jalan di Tempat

    GELORA.CO -Mantan Jurubicara Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi, menyoroti arah kebijakan diplomasi Indonesia di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, pengalaman dan wawasan internasional seorang presiden sangat menentukan keberhasilan hubungan luar negeri suatu negara.

    “Pengalaman saya mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid, diplomasi luar negeri sangat dituntun oleh presidennya. Kalau presidennya tidak punya wawasan internasional, hubungan diplomasi kita bisa buntu,” ujar Adhie kepada RMOL, Selasa 18 Februari 2025.

    Ia menilai bahwa di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hubungan internasional Indonesia berjalan dengan baik. Pasalnya, SBY memiliki pemahaman mendalam tentang politik global.

    Namun, menurutnya, situasi berubah drastis dalam sepuluh tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

    “Selama 10 tahun terakhir, diplomasi kita seperti jalan di tempat. Ini karena presiden sebelumnya hanya punya pengalaman sebagai wali kota, sehingga hubungan internasional kita tidak berkembang,” jelasnya.

    Dengan kepemimpinan Prabowo, Adhie melihat adanya perubahan yang signifikan. Ia menilai Prabowo memiliki wawasan internasional yang cukup luas dan mampu membuka kembali jalur diplomasi yang sebelumnya tertutup.

    Namun menurutnya, keberhasilan diplomasi Indonesia di era Prabowo tidak bisa bergantung pada presiden saja.

    “Prabowo ini seperti membuka tabir yang tertutup selama 10 tahun. Tapi ini akan lebih bermakna jika didukung oleh diplomat-diplomat yang memiliki kesadaran dan keberanian sama,” tegas Adhie.

    Aktivis senior ini mengingatkan bahwa selama satu dekade terakhir, banyak diplomat Indonesia yang kurang aktif di kancah internasional. Jika kondisi ini dibiarkan, Prabowo akan terlihat seperti duta besar Indonesia, bukan presiden yang memimpin diplomasi negara.

    “Oleh karena itu, penting bagi Prabowo untuk merekrut diplomat-diplomat yang memahami karakter politik internasional,” pungkasnya

  • Nasib Ubedilah di UNJ Jadi Sorotan Mantan Jubir Gus Dur

    Nasib Ubedilah di UNJ Jadi Sorotan Mantan Jubir Gus Dur

    GELORA.CO -Ubedilah Badrun sebagai akademisi kritis yang pernah melaporkan dugaan KKN dan TPPU keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baru-baru ini dicopot dari jabatan Koordinator Program Studi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

    Hal itu menjadi perhatian mantan Jurubicara Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi terkait betapa besarnya pengaruh Jokowi dalam proses bernegara saat ini.                    

    “KPK SERANG balik UBED ??@KPK_RI yg masih dikendalikan bekas presiden Joko Widodo sukses intervensi UNJ utk nyopot Ubed yg laporkan anak2 Widodo. Caranya? Dng bilang se-olah2 yg dilaporkan sumir, dipetieskan agar terkesan tdak akademis, bikin malu kampus UNJ. ? WEDUS eh modus!” tulis Adhie dalam akun media X pribadinya, Jumat, 31 Januari 2025.

    Dalam postingannya itu, Adhie juga turut melampirkan beberapa link berita atau artikel terkait kiprahnya dalam melaporkan Jokowi dan pencopotan dirinya sebagai koordinator program di UNJ.

    Aktivis senior itu menilai bahwa Ubedilah merupakan akademisi yang lurus dan peduli terhadap nasib NKRI. Ia membandingkan dengan banyak akademisi saat ini yang lebih memprioritaskan proyek lewat proposal ketimbang masalah bangsa.

    “the REAL INTELECTUAL ?? ini @UbedilahB satu dr sedikit intelektual NKRI sisanya akademisi. INTELEKTUAL itu OTAK dekat HATI pikirannya dituntun nurani. AKADEMISI otak dekat perut pikiran dituntun proposal. ? Jk @KPK_RI respon laporan UBEDILAH BADRUN kelak dia layak jadi rektor!” tambahnya menegaskan.

    Kepada RMOL, Kamis, 30 Januari 2025, Ubedilah menyatakan rektor memiliki dominasi terhadap penentuan kepala departemen atau koordinator program di kampus.

    Memang benar sejak menjadi PTNBH, otoritas Rektor begitu power full. Melalui Peraturan Rektor No.1/2025 Rektor UNJ memiliki otoritas penuh, Dekan bisa mengajukan tetapi Rektorlah yang memutuskan. Menurut Pasal 6 Peraturan Rektor tersebut disebutkan bahwa pengangkatan kepala departemen atau koordinator program studi bersifat penugasan oleh Rektor. Proses semacam ini sesungguhnya rawan nepotisme, rawan like and dislike dan sekaligus rawan pembungkaman,” pungkas Ubedilah. 

  • Said Didu Ungkap Biaya Reklamasi-Sogokan PIK-2 Beda Jauh dengan Harga Jual, Eks Jubir Gus Dur: Cabut Kepala Desa dan Lain-lain

    Said Didu Ungkap Biaya Reklamasi-Sogokan PIK-2 Beda Jauh dengan Harga Jual, Eks Jubir Gus Dur: Cabut Kepala Desa dan Lain-lain

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyatakan, pengembang PIK-2 akan menempuh segala cara untuk menguasai laut dan pantai karena mengejar untung selangit.

    Dia membeberkan biaya reklamasi dan sogok sekitar Rp7-10 Miliar per hektar. Khusus nyogok sekitar Rp3-5 Milyar per hektare.

    Pengeluaran itu kata dia tidakkah seberapa dengan hitungan harga jual Rp60 Juta per meter.

    Dengen demikian, pengembang PIK-2 kata Said Didu akan untung senilai Rp50 Milyar per hektare.

    “Biaya reklamasi dan sogok sekitar Rp 7-10 juta per ha (biaya sogok sekitar Rp 3-5 milyar per ha) dengan harga jual Rp 60 juta per meter, akan untung sekitar Rp 50 milyar per ha,” tulis Said Didu dalam akun X, pribadinya, Rabu, (22/1/2025).

    Merespons unggahan Said Didu, Eks Juru Bicara (Jubir) Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur, Adhie Massardi berharap agar kepala desa yang ikut terlibat dapat dicopot.

    Bukan hanya kepala desa, tapi keterlibatan camat, bupati, wali kota hingga pejabat yang terkait harus diusut.

    “Cabut kepala desa. Mumpung TNI masih bersama rakyat (nelayan) ada baiknya mulai identifikasi keterlibatan kepala daerah mulai dari kepala desa hingga ke camat, bupati, walikota, dst dalam skandal pengkaplingan laut,” tuturnya melalui akun X, pribadinya, Kamis, (23/1/2025).

    “Kalau bisa dicabut seperti pagar laut, why not? Siap,” tandas mantan aktivis Komite Bangkit Indonesia dan Gerakan Indonesia Bersih ini. (*)

  • Adhie Massardi Sebut Tom Lembong Sengaja Dikriminalisasi agar Pendukung Anies Cemas

    Adhie Massardi Sebut Tom Lembong Sengaja Dikriminalisasi agar Pendukung Anies Cemas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung telah menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait kebijakan impor gula.

    Tuduhan yang dikenakan kepada Tom Lembong terbilang serius. Dia dituduh memberikan izin impor gula sebanyak 105 ribu ton yang diklaim berpotensi merugikan negara 400 miliar.

    Itu terjadi antara periode 2015-2016 saat Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

    Mantan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di periode pertama pemerintahan Joko Widodo itu iuga ditahan meski tak ada bukti aliran dana mengalir kepadanya.

    Menanggapi penahanan tersebut, mantan Jubir Presiden Gusdur, Adhie Massardi, melalui akun pribadinya di X, @AdhieMassardi, menilai penahanan Tom Lembong adalah kriminalisasi berbau politis.

    “TOM LEMBONG dikriminalisasi agar nimbulkan arus balik yg kuat hingga pendukung Parpol baru Anies cemas, Fufufafa tenggelam dan KOTAK PANDORA Markus MA Zarof Ricar dikubur,” ujar Adhie Massardi dikutip Minggu (3/11/2024).

    Menurutnya, kasus Zarof jika dibuka babyak yang akan terkena dampaknya.

    “Markus MA Zarof jika dibuka tak cuma aib Hakim, tapi Kejaksaan & Putusan MA soal pilkada terkuak otaknya,” lanjut Adhie Massardi.

    Sebelumnya, peneliti ISEAS, Made Supriatma, juga menuliskan pandangannya terkait kasus yang menimpa Tom Lembong.

    “Saya tidak kenal Tom Lembong. Juga mungkin tidak sepakat dengan pandangan-pandangan politiknya. Namun kasus yang menimpa Tom Lembong ini untuk saya terlihat sangat ‘fishy’ atau berbau amis. Ada banyak hal yang patut dipertanyakan dalam kasus ini,” tulisnya di akun media sosial Facebook.