Xcloud.id

Tag: Adhi Lukman

  • Kesehatan vs Ekonomi, Pengusaha Senang Purbaya Batalkan Cukai Minuman Manis

    Kesehatan vs Ekonomi, Pengusaha Senang Purbaya Batalkan Cukai Minuman Manis

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha menyambut baik keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang batal menerapkan cukai minuman manis dalam kemasan (MBDK) pada tahun depan atau 2026. 

    Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo ) Adhi Lukman mengapresiasi keputusan Purbaya, karena menyadari hal tersebut akan berdampak terhadap ekonomi. 

    Meski demikian, Adhi tetap mendukung langkah pemerintah dalam mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak. Namun, dirinya meyakini bahwa cukai MBDK bukan solusi dari mengurangi penyakit tidak menular (PTM). 

    “Kami sangat sepakat bahwa MBDK itu bukan cara untuk mengurangi PTM tersebut,” tuturnya dalam Konferensi Pers Apindo Economic Outlook 2026, Senin (8/12/2025).

    Dari sisi dunia usaha, Adhi menegaskan dukungannya untuk terus melakukan upaya pengurangan PTM, baik dari sisi formulasi produk hingga edukasi kepada konsumen. Namun, Adhi tidak memerinci terkait upaya edukasi apa yang dilakukan untuk menjaga kesehatan konsumen yang terdampak minuman manis.

    Dilansir dari situs resmi Kemenkeu, cukai bertujuan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat, khususnya terhadap barang-barang yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. 

    Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan bahwa pihaknya belum akan menerapkan cukai MBDK, meski sudah masuk dalam asumsi penerimaan APBN tahun depan. 

    Hal tersebut dirinya sampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025). Purbaya mengaku cukai MBDK belum akan dijalankan lantaran kondisi ekonomi belum membaik. 

    “Kami mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah lebih baik dari sekarang. Saya pikir ketika ekonomi sudah tumbuh 6% lebih saya akan datang ke sini diskusikan cukai apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” tuturnya di hadapan anggota Komisi XI DPR.

    Adapun untuk menambal kurangnya penerimaan dari cukai MBDK, Purbaya akan mengenakan bea keluar untuk ekspor emas dan batu bara. Keduanya direncanakan mulai berlaku 2026. 

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menerangkan, pihaknya memasukkan target penerimaan total Rp23 triliun dari setoran tarif ekspor emas dan batu bara. 

    “[Bea keluar emas] Rp3 triliun setahun, batu bara Rp20 triliun. Yang emas sudah [masuk target APBN], yang batu bara belum karena tarifnya masih didiskusikan,” ungkapnya.

  • Puluhan Pabrik China-Vietnam Siap Migrasi ke Jawa Imbas Tarif Trump

    Puluhan Pabrik China-Vietnam Siap Migrasi ke Jawa Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkap ada 27 perusahaan asal China dan Vietnam di sektor padat karya, khususnya alas kaki dan garmen, yang akan memindahkan pabriknya ke Pulau Jawa. 

    Anggota DEN Mochammad Firman Hidayat mengungkapkan, relokasi perusahaan tersebut disebabkan oleh perbedaan tarif yang diberikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke China dan Vietnam dengan Indonesia.

    Dia menuturkan, jika rencana relokasi tersebut terealisasi, akan ada sekitar 120.000 lapangan kerja baru yang tercipta di Indonesia

    Perlu diketahui, di saat Gedung Putih memukul Indonesia dengan tarif resiprokal sebesar 19%, China dan Vietnam mendapatkan tarif lebih tinggi, masing-masing 47% dan 20%.

    “Ini adalah relokasi di labour-intensive sector, alas kaki dan garmen. Ada 27 pabrik yang berencana untuk pindah ke daerah Jawa, terutama Jawa Tengah karena perbedaan tarif tadi. Ini bisa membuat 120.000 tenaga kerja,” kata Firman dalam acara Indonesia Economic Outlook 2025 di Universitas Indonesia, Depok pada Senin (24/11/2025).

    Meski demikian, Firman mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut membutuhkan percepatan perizinan dan reformasi birokrasi untuk memastikan kemudahan bisnis (ease of doing business) dapat ditingkatkan. 

    Selain itu, para pemilik usaha juga menginginkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal. Firman menuturkan, perusahaan China dan Vietnam tersebut membutuhkan tenaga-tenaga penjahit. Namun, rata-rata profesi masyarakat di Jawa Tengah adalah petani.

    “Jadi, mereka butuh waktu untuk melatih para tenaga kerja di Jawa sehingga produktivitasnya bisa meningkat, at least [setidaknya] setara dengan Vietnam,” tambah Firman.

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan alasan di balik gelombang relokasi pabrik alas kaki dan garmen dari kawasan Banten dan Jawa Barat ke Jawa Tengah. 

    Adhi Lukman selaku Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo memandang bahwa dinamika itu telah terlihat dalam beberapa tahun terakhir, yang dipicu oleh kombinasi faktor biaya, efisiensi produksi, serta kondisi pasar global yang semakin kompetitif.  

    “Di banyak sektor padat karya, terutama alas kaki dan garmen, struktur biaya tenaga kerja menjadi faktor paling menentukan. Sebab, kenaikan sekecil apapun akan menjadi beban yang besar bagi industri padat karya,” kata Adhi. 

    Dia memaparkan, Jawa Tengah masih menawarkan tingkat upah yang lebih moderat dibandingkan wilayah industri tradisional seperti Jawa Barat dan Banten. 

    Banyak perusahaan memutuskan untuk memindahkan sebagian atau seluruh kegiatan produksinya ke wilayah yang lebih kompetitif tersebut, agar tetap mampu bersaing di pasar.

  • Perang Dagang AS vs China Bikin Pengusaha RI Ketar-ketir

    Perang Dagang AS vs China Bikin Pengusaha RI Ketar-ketir

    Jakarta –

    Pengusaha khawatir dengan perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan China. Kedua negara itu saling serang dengan menaikkan tarif impor.

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut jika perang dagang terus berlangsung dampak panjangnya dapat mengganggu alur logistik dan ketersediaan kontainer global.

    “Perdagangan China dengan Amerika itu kan cukup besar. Yang kita khawatir adalah mengganggu logistik sehingga keseimbangan ketersediaan kontainer akan terganggu. Misalnya China tidak ekspor ke Amerika, otomatis di Amerika akan kosong kontainer dan ini akan berpengaruh terhadap ketersediaan kontainer secara global,” kata Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo Adhi Lukman, ditulis Rabu (16/4/2025).

    Adhi menyebut kondisi serupa pernah terjadi pada saat COVID-19. Terganggunya alur logistik dan kontainer pun membuat biaya transportasi melonjak tajam.

    “Nah ini pernah kejadian pada saat COVID-19, di mana pada saat COVID-19 dulu beberapa kontainer terhambat di satu negara sehingga negara lain akan kekosongan. Itu akan menyebabkan waktu itu biaya logistik naik luar biasa,” terangnya.

    Tidak hanya itu, kebijakan tarif impor dari AS akan menyebabkan produk China menumpuk. Kondisi itu dikhawatirkan karena Indonesia dapat menjadi sasaran ekspor produk China.

    “Kalau dari China tidak bisa ekspor ke Amerika, otomatis produksi mereka akan menumpuk selalu. Dan kita khawatir akan meluber atau merembes masuk ke negara-negara tujuan lain termasuk ke Indonesia. Oleh sebab itu kita harus waspada,” jelas dia.

    Sebagai informasi, perang tarif antara AS dan China terus berlangsung. Terakhir, China tidak tinggal diam melawan perang tarif impor dengan Amerika Serikat (AS). China kini mengumumkan tarif sebesar 125% terhadap barang-barang AS. Sementara AS menetapkan tarif 145% untuk semua produk dari China.

    (ada/kil)

  • Menteri UMKM Sebut Bakal Awasi Ketat E-Commerce di RI, Mengapa?

    Menteri UMKM Sebut Bakal Awasi Ketat E-Commerce di RI, Mengapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) mengeklaim telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mencegah banjir barang impor China ke Indonesia di tengah adanya tarif tarif timbal balik atau tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump. Langkah ini dilakukan agar produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk China.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi banjir impor barang China, salah satunya melalui pemantauan ketat (monitoring) pada setiap perusahaan e-commerce.

    “Salah satunya adalah melakukan monitoring e-commerce kita agar lebih mengedepankan marketing penjualan produk-produk lokal,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Selain itu, Maman menyatakan Kementerian UMKM juga membangun beberapa ekosistem usaha untuk meningkatkan para pelaku UMKM hingga menekan biaya produksi UMKM.

    Menurut Maman, biaya produksi yang ditekan ini akan membuat produk UMKM mampu bersaing dengan produk impor, termasuk China.

    “[Kami] mendorong ongkos biaya produksi UMKM itu kita tekan bagaimana caranya dengan adanya ekosistem usaha itu semakin turun, agar harga dan barang yang dijual pun bisa bersaing dengan produk-produk dari luar,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Adhi Lukman mengkhawatirkan perang dagang AS-China ini akan mengganggu perdagangan dan menimbulkan efek domino secara global.

    Bahkan, efek dari perang dagang AS-China dikhawatirkan membuat barang impor China bisa membanjiri pasar Indonesia.

    “Yang kami khawatirkan adalah dampak perang dagang China dengan Amerika. Kalau asumsi saya, China bea masuk ke Amerika naik menjadi 125%, sementara negara-negara lain dibebaskan, tentunya perdagangan China dengan Amerika itu kan cukup besar,” kata Adhi saat ditemui seusai acara Halal Bihalal Apindo di MidPlaza, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Dunia usaha khawatir dampak dari perang dagang tersebut bisa mengganggu pengiriman barang. “Yang kita khawatir adalah mengganggu logistik, sehingga keseimbangan ketersediaan kontainer akan terganggu,” imbuhnya.

    Misalnya, lanjut Adi, jika China tidak mengekspor barang ke AS, maka secara otomatis barang di AS akan kosong. Imbasnya, kondisi ini akan berpengaruh terhadap ketersediaan kontainer secara global.

    Adhi menyebut kondisi seperti itu pernah terjadi pada saat Covid-19 menghantam. Kala itu, ungkapnya, beberapa kontainer terhambat di satu negara, sehingga negara lain akan kekosongan.

    “Itu menyebabkan waktu itu biaya logistik naik luar biasa ke negara-negara Amerika, negara Amerika Latin, bahkan sampai 3-4 kali lipat. Nah ini yang kita tidak berharap [terjadi perang AS-China],” ujarnya.

    Adhi juga mengkhawatirkan jika dari China tidak bisa mengekspor produk ke AS, maka stok dari produksi di China akan menumpuk. Imbasnya, sejumlah barang dari China akan membanjiri Indonesia.

    “Dan kita khawatir akan meluber atau merembes masuk ke negara-negara tujuan lain, termasuk ke Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus waspada,” tutupnya.

  • Pengusaha Sebut Impor Garam Industri untuk Pangan Sulit Disetop, Ini Alasannya

    Pengusaha Sebut Impor Garam Industri untuk Pangan Sulit Disetop, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Adhi Lukman menyebut impor garam untuk industri sulit untuk disetop. Ia mengatakan produksi dalam negeri belum mencukupi, sehingga tetap memerlukan impor.

    Hal ini menanggapi Presiden Prabowo Subianto yang mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 17 Tahun Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

    “Tapi kami sudah melakukan koordinasi dengan PT Garam, dengan yang lain, ketersediaannya belum mencukupi. Apa yang dibutuhkan, spesifikasi apa yang dibutuhkan oleh industri makanan dan minuman,” kata dia ditemui di Ayana Midplaza Jakarta, Senin (14/4/2025) malam.

    Meski begitu, pada dasarnya pengusaha mendukung upaya pemerintah untuk mendorong produksi garam dalam negeri. Namun, pemerintah disebut perlu menghitung berapa kebutuhan dan produksi dalam negeri.

    “Kalau yang misalnya untuk bikin penggaraman ikan asin, untuk kecap mungkin masih bisa. Tapi untuk produk-produk yang bubuk, yang kering itu masih belum bisa,” lanjutnya.

    Pihaknya berharap pemerintah tetap dapat mengeluarkan izin impor sebagai bentuk relaksasi jika memang produksi dalam negeri belum mencukupi. Ia juga mengingatkan bahwa produksi garam rawan tergantung pada cuaca.

    “Pernah satu tahun itu produksi tidak sampai 100 ribu ton itu pernah. Padahal kebutuhan kita garam itu termasuk alkali, klorida, semua itu hampir 4 jutaan kan. Kalau cuma produksi tidak sampai 100 ribu ton, kita mau bagaimana? Kalau misalnya tidak boleh impor,” terangnya.

    Pihaknya mengaku telah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebagai langkah menindaklanjuti aturan tersebut. Dalam pembicaraan itu, pengusaha meminta adanya relaksasi impor untuk kondisi tertentu.

    “Relaksasi apabila dengan kondisi tertentu, tidak dimungkinkan ketersediaan dalam negeri. Pemerintah bisa memutuskan untuk memberikan izin,” ucapnya.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto ingin agar Indonesia bisa melakukan swasembada garam. Hal ini ditegaskan Prabowo dengan meneken Perpres nomor 17 tahun 2025 soal Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang diteken pada 27 Maret 2025 yang lalu.

    Beleid ini menitikberatkan untuk meningkatkan usaha pergaraman dalam negeri dan melanjutkan pembangunan usaha pergaraman nasional secara terpadu dan berkesinambungan. Prabowo juga memasang target ambisius agar swasembada garam bisa direngkuh Indonesia paling lambat tahun 2027.

    “Pembangunan Pergaraman Nasional bertujuan untuk mewujudkan Swasembada Garam Nasional pada tahun 2027,” tulis pasal 2 ayat 1.

    Adapun kebutuhan garam nasional yang ditetapkan dalam beleid ini terdiri dari total 13 kebutuhan yang ditetapkan dalam pasal 3 beleid tersebut. Mulai dari garam konsumsi, garam untuk industri aneka pangan, garam untuk industri penyamakan kulit, garam untuk water treatment, garam untuk industri pakan ternak, garam untuk industri pengasinan ikan, garam untuk peternakan dan perkebunan, hingga garam untuk industri sabun dan deterjen.

    Selain itu ada juga garam untuk industri tekstil, garam untuk pengeboran minyak, garam untuk industri kosmetik, garam untuk industri farmasi dan alat kesehatan, dan terakhir garam untuk industri kimia atau chlor alkali.

    (kil/kil)

  • Gubernur Bali Larang Kemasan Air di Bawah 1 Liter, Pengusaha Bakal Audiensi

    Gubernur Bali Larang Kemasan Air di Bawah 1 Liter, Pengusaha Bakal Audiensi

    Jakarta –

    Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) merespons aturan dari Gubernur Bali Wayan Koster yang melarang produsen air menjual kemasan di bawah satu liter.

    Ketua Umum Gapmmi Adhi Lukman mengatakan pengusaha akan mengajukan permohonan audiensi dengan Koster. Hal ini dilakukan untuk memberikan penjelasan bahwa adanya kebutuhan penjualan kemasan air di bawah satu liter.

    “Kami sedang mempersiapkan diri untuk audiensi dengan Pak Gubernur ya dan kami juga komunikasi dengan staffnya dan diharapkan mungkin secepatnya akan berkomunikasi dan beraudiensi ke sana. Karena kita ingin menjelaskan sebenarnya posisinya seperti apa,” kata Adhi ditemui di Ayana Midplaza Jakarta, Senin (14/4/2025) malam.

    Adhi menjelaskan pada dasarnya konsumen butuh kemasan air di bawah satu liter, terutama untuk kebutuhan perjalanan. Selain itu kemasan di bawah satu liter juga mengantisipasi kerusakan dari kualitas air atau sejenisnya.

    “Bayangkan kalau beli susu 1 liter terus nggak habis. Masa mau disimpan? Kita perjalanan nggak punya kulkas. Susu kan pasti rusak. Nanti akan food waste-nya akan tinggi.Kita berharap ada saling pengertian,” terangnya.

    Adhi mengatakan pengusaha memahami maksud dan tujuan aturan yang dibuat oleh Koster. Namun, pihaknya ingin mendapatkan titik tengah dan tetap mendukung pemerintah bali menangani sampah plastik.

    “Kita juga pernah melihat laporan bahwa ternyata sampah plastik di Bali itu bukan berasal dari Bali saja, dari laut itu datang menepi ke pantai-pantai di Bali. Tapi kita perlu berkomunikasi dengan Pak Gubernur untuk mendukung upaya pemerintah Provinsi Bali menangani sampah plastiknya,” jelas dia.

    Sebagai informasi, Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Aturan itu salah satunya mengatur produsen air mineral yang tidak boleh memproduksi air kemasan di bawah satu liter.

    Koster pun mengancam bahwa bagi pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut akan dicabut izin usahanya.

    “Pertama, peninjauan kembali dan atau pencabutan izin usaha dan pengumuman kepada publik melalui berbagai platform media sosial bahwa pelaku usaha dimaksud tidak ramah lingkungan dan tidak layak dikunjungi,” kata Koster saat konferensi pers di Jayasabha, Minggu (6/4/2025).

    Koster menepis kebijakan tersebut dapat mematikan pelaku usaha terutama UMKM. “Nggak, bukan soal mematikan tapi jaga lingkungan. Silakan berproduksi tapi jangan merusak lingkungan,” jelas

    (ada/kil)

  • Harga Makanan dan Minuman RI Bakal Naik Buntut Tarif Trump

    Harga Makanan dan Minuman RI Bakal Naik Buntut Tarif Trump

    Jakarta –

    Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) mengungkap deretan dampak yang akan terjadi dari pengenaan tarif impor resiprokal dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebesar 32%.

    Ketua Umum Gapmmi, Adhi Lukman, mengungkap salah satu dampak yang akan dirasakan atas kebijakan Trump, kenaikan harga produk makanan dan minuman. Hal ini terjadi karena banyak bahan baku yang diimpor dari AS.

    AS merupakan pasar ekspor prioritas untuk beberapa produk unggulan makanan dan minuman dari Indonesia seperti produk kopi, kelapa, kakao, minyak sawit, lemak nabati, produk perikanan dan turunannya.

    “Di sisi lain, industri makanan dan minuman Indonesia mengimpor berbagai bahan baku industri dari Amerika, beberapa diantaranya gandum, kedelai dan susu,” kata Adhi dalam keterangannya, Sabtu (5/4/2025).

    Ia menjelaskan kenaikan harga makanan dan minuman terjadi karena tarif impor akan meningkatkan biaya produksi industri nasional yang menggunakan bahan baku dari AS. Selain itu, kondisi tersebut juga diyakini akan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional, serta meningkatkan harga jual produk di Indonesia.

    Dampak kedua penurunan nilai ekspor. Adhy mengatakan tarif yang tinggi dapat menyebabkan penurunan volume ekspor produk makanan dan minuman Indonesia ke Amerika serta negara tujuan ekspor lainnya, yang berdampak negatif pada kinerja dan pertumbuhan industri nasional

    Lebih lanjut, penurunan ekspor dapat mengancam lapangan kerja di sektor makanan dan minuman di Indonesia, di saat situasi ekonomi yang sedang lesu. Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah strategis.

    Pertama, melakukan negosiasi diplomatik. Hal itu perlu dilakukan untuk mencari solusi yang lebih baik dan mengurangi dampak negatif tarif. Ditekankan bahwa Indonesia dan Amerika saling membutuhkan dan melengkapi.

    Kedua, menganalisa dampak penerapan tarif secara menyeluruh dan memberikan dukungan kebijakan kepada industri makanan dan minuman untuk mengatasi kenaikan biaya produksi dan menjaga daya saing. Ketiga, menciptakan stabilitas perekonomian nasional dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

    Keempat, mendorong hilirisasi industri sektor agrobisnis dan substitusi impor bahan baku dengan bahan baku nasional pada jenis komoditas yang dimungkinkan. Kelima, mempertahankan kebijakan TKDN sebagai respon kenaikan BMI Amerika.

    Kebijakan ini telah terbukti meningkatkan permintaan produk manufaktur dalam negeri terutama dari belanja pemerintah. Kebijakan ini juga memberi jaminan kepastian investasi dan dapat menarik investasi baru ke Indonesia. Dengan regulasi itu, tenaga kerja Indonesia bekerja pada industri yang produknya dibeli setiap tahun oleh pemerintah karena kebijakan ini.

    “Pelonggaran kebijakan ini akan berakibat hilangnya lapangan kerja dan berkurangnya jaminan investasi di Indonesia,” ucapnya.

    Keenam, mendorong diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat.

    (ada/ara)

  • GAPMMI Desak Pemerintah Ambil Langkah Strategis Atasi Tarif Impor Trump: Pertahankan Kebijakan TKDN – Halaman all

    GAPMMI Desak Pemerintah Ambil Langkah Strategis Atasi Tarif Impor Trump: Pertahankan Kebijakan TKDN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) mendesak pemerintah mengambil langkah strategis menyikapi kebijakan Amerika Serikat terkait tarif impor resiprokal 32 persen atau dikenal tarif impor Trump terhadap komoditas asal Indonesia. 

    Ketua Umum GAPMMI, Adhi Lukman, menyatakan, selama ini Indonesia dan Amerika telah menjalin kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan dan melengkapi kedua belah pihak.

    “Amerika merupakan pasar ekspor prioritas untuk beberapa produk unggulan makanan dan minuman dari Indonesia seperti produk kopi, kelapa, kakao, minyak sawit, lemak nabati, produk perikanan dan turunannya,” ujar Adhi dalam keterangannya, Sabtu (5/4/2025).

    “Di sisi lain, industri makanan dan minuman Indonesia mengimpor berbagai bahan baku industri dari Amerika, beberapa diantaranya gandum, kedelai dan susu,” sambungnya.

    Adhi menyebut, hubungan perdagangan ini mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara. 

    “Oleh karena itu, menjaga stabilitas dan kelancaran hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika adalah hal yang sangat penting bagi kedua negara,” paparnya.

    Adapun langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah saat ini, GAPMMI menyodorkan beberapa hal.

    Pertama, negosiasi diplomatik.

    Melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika untuk mencari solusi yang lebih baik dan mengurangi dampak negatif tarif. Ditekankan bahwa Indonesia dan Amerika saling membutuhkan dan melengkapi

    Kedua, Analisa Dampak Menyeluruh dan Dukungan Kebijakan.

    Menganalisa dampak penerapan tarif secara menyeluruh dan memberikan dukungan kebijakan kepada industri makanan dan minuman untuk mengatasi kenaikan biaya produksi dan menjaga
    daya saing.

    Ketiga, Stabilitas Nilai Tukar Rupiah.

    Menciptakan stabilitas perekonomian nasional dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

    Keempat, Penguatan Industri Nasional.

    Mendorong hilirisasi industri sektor agrobisnis dan substitusi impor bahan baku dengan bahan baku nasional pada jenis komoditas yang dimungkinkan.

    Kelima, Kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

    Mempertahankan kebijakan TKDN sebagai respon kenaikan BMI Amerika. Kebijakan ini telah terbukti meningkatkan permintaan produk manufaktur dalam negeri terutama dari belanja pemerintah. 

    Kebijakan ini juga memberi jaminan kepastian investasi dan dapat menarik investasi baru ke Indonesia. Banyak tenaga kerja Indonesia bekerja pada industri yang produknya dibeli setiap tahun oleh pemerintah karena kebijakan ini.

    Pelonggaran kebijakan ini akan berakibat hilangnya lapangan kerja dan berkurangnya jaminan investasi di Indonesia.

    Keenam, Diversifikasi Pasar.

    Mendorong diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat.

    “GAPMMI berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menghadapi tantangan ini dan memastikan keberlanjutan industri makanan dan
    minuman Indonesia,” ujarnya.

    Sedangkan dampak dari tarif impor Trump saat ini ke produk Indonesia, yaitu: 

    • Kenaikan Biaya Produksi

    Tarif impor akan meningkatkan biaya produksi industri nasional yang menggunakan bahan baku dari Amerika dan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional, serta meningkatkan harga jual produk di Indonesia

    • Penurunan Ekspor

    Tarif yang tinggi dapat menyebabkan penurunan volume ekspor produk makanan dan minuman Indonesia ke Amerika serta negara tujuan ekspor lainnya, yang berdampak negatif pada kinerja dan pertumbuhan industri nasional

    • Dampak pada Pekerja

    Penurunan ekspor dapat mengancam lapangan kerja di sektor makanan dan minuman di Indonesia, di saat situasi ekonomi yang sedang lesu.

     

     

     

  • GAPMMI Desak Pemerintah Ambil Langkah Strategis Atasi Tarif Impor Trump: Pertahankan Kebijakan TKDN – Halaman all

    Gapmmi Waspadai Kenaikan Biaya Produksi Efek Kebijakan Tarif Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) mewaspadai kenaikan biaya produksi dan penurunan ekspor dampak dari kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Ketua Umum GAPMMI, Adhi Lukman, menyatakan, Indonesia dan Amerika telah menjalin kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan dan melengkapi kedua belah pihak.

    Amerika merupakan pasar ekspor prioritas untuk beberapa produk unggulan makanan dan minuman dari Indonesia seperti produk kopi, kelapa, kakao, minyak sawit, lemak nabati, produk perikanan dan turunannya.

    “Di sisi lain, industri makanan dan minuman Indonesia mengimpor berbagai bahan baku industri dari Amerika, beberapa diantaranya gandum, kedelai dan susu,” ujar Adhi saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (5/4/2025).

    Adhi menambahkan hubungan perdagangan ini mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara. Oleh karena itu, menjaga stabilitas dan kelancaran hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika adalah hal yang sangat penting bagi kedua negara.

    Adhi memaparkan, bahwa Gapmmi mengidentifikasi beberapa dampak utama dari tarif ini.

    “Tarif impor akan meningkatkan biaya produksi industri nasional yang menggunakan bahan baku dari Amerika dan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional, serta meningkatkan harga jual produk di Indonesia,” tuturnya.

    Selain itu, diperkirakan tarif yang tinggi dapat menyebabkan penurunan volume ekspor produk makanan dan minuman Indonesia ke Amerika serta negara tujuan ekspor lainnya,  yang berdampak negatif pada kinerja dan pertumbuhan industri nasional.

    Kemudian, penurunan ekspor dapat mengancam lapangan kerja di sektor makanan dan minuman di Indonesia, di saat situasi ekonomi yang sedang lesu.

    Pemerintah diminta melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika. Termasuk, menganalisa dampak penerapan tarif secara menyeluruh.

    Adhi berujar, pemerintah harus menciptakan stabilitas perekonomian nasional dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melakukan penguatan industri nasional, serta mempertahankan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri.

    “Kami mendorong diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat,” ucap Adhi.

    Sebelumnya, besaran tarif yang dikenakan Trump terhadap Indonesia hanya berbeda 2 persen dari China, “lawan berat” AS, yaitu 34 persen. Dua negara ASEAN, yakni Thailand dan Vietnam, juga mendapat “tekanan” tarif yang cukup besar, masing-masing 36 persen dan 46 persen.

    Merujuk laman resmi Kementerian Perdagangan RI, AS memang merupakan penyumbang surplus perdagangan nonmigas nasional tahun 2024. Angka surplus perdagangan Indonesia-AS sebesar 16,08 miliar dollar AS dari total surplus perdagangan nonmigas 2024, yaitu sebesar 31,04 miliar dollar AS. Ekspor nonmigas Indonesia ke AS antara lain berupa garmen, peralatan listrik, alas kaki, dan minyak nabati.

  • Pengusaha Makanan Minuman Waswas Ekspor Anjlok hingga PHK Imbas Tarif Trump

    Pengusaha Makanan Minuman Waswas Ekspor Anjlok hingga PHK Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) tengah bersiap menghadapi risiko kebijakan tarif impor resiprokal yang diterapkan pemerintah Amerika Serikat (AS) kepada produk-produk asal Indonesia sebesar 32%. 

    Ketua Umum Gapmmi Adhi Lukman mengatakan, pihaknya prihatin atas langkah pemerintah AS tersebut. Padahal, selama ini Indonesia dan AS telah menjalin kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan dan melengkapi antara kedua belah pihak.

    “Amerika merupakan pasar ekspor prioritas untuk beberapa produk unggulan makanan dan minuman dari Indonesia seperti produk kopi, kelapa, kakao, minyak sawit, lemak nabati, produk perikanan dan turunannya,” ujar Adhi dalam keterangan resminya, Sabtu (5/4/2025). 

    Sementara itu, industri makanan dan minuman Indonesia mengimpor berbagai bahan baku industri dari Amerika, beberapa di antaranya gandum, kedelai dan susu. 

    Menurut Adhi, hubungan perdagangan tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara. Untuk itu, menjaga stabilitas dan kelancaran hubungan perdagangan antara Indonesia dan AS menjadi krusial. 

    Apalagi, pihaknya telah mengidentifikasi beberapa dampak utama dari tarif bea masuk ke AS yang akan berpengaruh pada kenaikan biaya produksi, penurunan ekspor hingga hilangnya lapangan pekerjaan. 

    “Tarif yang tinggi dapat menyebabkan penurunan volume ekspor produk makanan dan minuman Indonesia ke Amerika serta negara tujuan ekspor lainnya, yang berdampak negatif pada kinerja dan pertumbuhan industri nasional,” ujarnya. 

    Kondisi penurunan ekspor akan mengancam lapangan kerja di sektor makanan dan minuman di Indonesia, di saat situasi ekonomi yang sedang lesu. 

    Di samping itu, Adhi juga cemas akan kenaikan biaya produksi yang disebabkan kenaikan tarif impor bahan baku dari AS. Hal ini dapat mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional, serta meningkatkan harga jual produk di Indonesia. 

    Dalam hal ini, pihaknya mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah stretegis seperti negosiasi diplomatik, analisa dampak menyeluruh dan dukungan kebijakan, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, penguatan industri, memperkuat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga diversifikasi pasar. 

    “Kami mendesak pemerintah melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika untuk mencari solusi yang lebih baik dan mengurangi dampak negatif tarif,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, pemerintah juga diminta untuk menganalisa dampak penerapan tarif secara menyeluruh dan memberikan dukungan kebijakan kepada industri makanan dan minuman untuk mengatasi kenaikan biaya produksi dan menjaga daya saing.

    Adhi juga menyoroti pentingnya menciptakan stabilitas perekonomian nasional dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mendorong hilirisasi industri sektor agrobisnis dan substitusi impor bahan baku dengan bahan baku nasional pada jenis komoditas yang dimungkinkan.

    Tak hanya itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk mempertahankan kebijakan TKDN sebagai respons kenaikan BMI Amerika. Kebijakan ini telah terbukti meningkatkan permintaan produk manufaktur dalam negeri terutama dari belanja pemerintah. 

    Upaya lain yang dibutuhkan yakni mendorong diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat.