Xcloud.id

Tag: Ade Yasin

  • Rp 3,5 M Perbaiki Jalan Cinangneng–Tenjolaya Bogor yang Dikeluhkan Warga Bandung 9 Juni 2025

    Rp 3,5 M Perbaiki Jalan Cinangneng–Tenjolaya Bogor yang Dikeluhkan Warga Bandung 9 Juni 2025

    Rp 3,5 M Perbaiki Jalan Cinangneng–Tenjolaya Bogor yang Dikeluhkan Warga
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten Bogor berencana memperbaiki Jalan Cinangneng-Tenjolaya di Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, pada tahun ini.
    Langkah ini diambil sebagai respons terhadap keluhan warga mengenai kondisi jalan yang rusak parah, terutama di wilayah Barat Kabupaten Bogor.
    Ruas jalan yang dikenal sebagai Jalan Abdul Fatah ini juga merupakan akses utama menuju berbagai destinasi wisata.
    “Kami merespons keluhan warga atas kondisi jalan tersebut karena merupakan akses menuju beberapa lokasi obyek wisata.
    Perbaikan jalan
    ini semula tidak dianggarkan karena terdampak efisiensi, namun akhirnya kami prioritaskan tahun ini,” ujar Bupati Bogor,
    Rudy Susmanto
    , dalam keterangannya pada Senin (9/6/2025).
    Rudy menambahkan, anggaran untuk
    perbaikan jalan
    tersebut ditingkatkan dari Rp 1,2 miliar menjadi Rp 3,5 miliar.
    Kenaikan anggaran ini diperlukan agar perbaikan dapat dilakukan secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah.
    “Awalnya dianggarkan hanya Rp 1,2 miliar, namun karena dirasa kurang dan tidak akan cukup untuk menyelesaikan jalan itu, maka kami tambah secara parsial menjadi Rp 3,5 miliar,” jelasnya.
    Bupati Rudy menegaskan bahwa pengerjaan jalan akan dituntaskan tahun ini dan meminta masyarakat untuk bersabar menanti proses perbaikan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
    “Dimulai dengan memprioritaskan infrastruktur yang sudah lama rusak dan sangat dikeluhkan warga. Namun karena semua ada mekanismenya, mohon agar bersabar,” ucapnya.
    Ruas Jalan Cinangneng-Tenjolaya dikenal sebagai salah satu jalur menuju kawasan wisata alam di kaki Gunung Salak.
    Kawasan ini menawarkan berbagai destinasi, mulai dari wisata edukasi hingga agrowisata, yang banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah, terutama pada akhir pekan.
    Diharapkan, perbaikan jalan ini dapat mendongkrak sektor
    pariwisata
    di wilayah barat Kabupaten Bogor.
    Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan (PJJ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor, Mela Hikmawianti, menambahkan bahwa perbaikan akan dilakukan dengan betonisasi sepanjang 959 meter.
    Saat ini, prosesnya masih dalam tahap penyusunan dokumen karena ada penyesuaian perencanaan anggaran yang kini menjadi Rp 3,5 miliar.
    “Kami dorong agar besok dokumennya bisa diserahkan ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk segera ditenderkan dan targetnya akhir Juni sudah ada pemenangnya agar pengerjaan bisa langsung dimulai,” kata Mela.
    Dia menyebutkan bahwa betonisasi akan dilakukan dengan lebar jalan 5 meter dan ketebalan 25 sentimeter, agar tahan lama dan mendukung akses kendaraan wisatawan dengan lebih baik.
    Pemkab Bogor
    berharap, perbaikan infrastruktur ini dapat menjadi langkah awal untuk mendukung geliat ekonomi lokal melalui sektor pariwisata.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab dan DPRD Bogor setujui Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

    Pemkab dan DPRD Bogor setujui Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

    Wakil Bupati Bogor Jaro Ade bersama Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Soekarno-Hatta, Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Kamis (5/6/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Bogor

    Pemkab dan DPRD Bogor setujui Raperda Pajak dan Retribusi Daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 06 Juni 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten  Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

    Persetujuan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Soekarno-Hatta, Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Kamis.  Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, serta dihadiri para wakil ketua dan anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah, dan jajaran Pemkab Bogor.

    Wakil Bupati Bogor Ade Rohandi alias Jaro Ade menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah memberikan saran dan masukan selama proses pembahasan berlangsung.

    “Semoga dengan ditetapkannya Perda ini dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor,” kata Ade.

    Dalam rapat tersebut, DPRD juga menerima penyampaian Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025–2029. Wakil Bupati menjelaskan bahwa substansi RPJMD mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi pedoman seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis lima tahunan.

    “Kami sangat berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat menyelesaikan pembahasan Raperda RPJMD ini tepat waktu,” ujarnya.

    Setelah disetujui bersama, Raperda tersebut akan dilanjutkan ke tahapan evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat terhadap substansi yang tercantum di dalamnya.

    Sumber : Antara

  • Pemkot dan Pemkab Bogor Kolaborasi Tangani Sampah dengan Dukungan KLH

    Pemkot dan Pemkab Bogor Kolaborasi Tangani Sampah dengan Dukungan KLH

    BOGOR – Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menegaskan pentingnya memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang berguna, seperti energi, produk, atau pupuk yang bermanfaat kembali bagi masyarakat.

    Hal ini disampaikan dalam pertemuan antara Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di Jakarta, Senin, 2. Dalam pertemuan tersebut, kedua daerah mendapat dorongan dan arahan untuk menangani persoalan sampah secara lebih terpadu dan modern.

    “Ke depan, persoalan sampah harus bisa dimanfaatkan. Tapi tentu saja daerah tidak bisa berjalan sendiri, perlu ada pendampingan dari pemerintah pusat agar penanganannya sesuai koridor yang ditetapkan,” kata Dedie.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyambut baik kolaborasi tersebut dan menyatakan siap mendukung langkah-langkah penanganan sampah yang diambil pemerintah daerah.

    “Terima kasih kepada Pak Wali dan Pak Bupati yang hadir untuk berdiskusi. Kami akan berkolaborasi dengan semua sumber daya yang kami miliki untuk mengurai masalah lingkungan,” ujar Hanif.

    Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pembahasan yang sebelumnya telah dilakukan di Balai Kota Bogor. Salah satu fokus utama adalah pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga.

    Bupati Bogor Rudy Susmanto menjelaskan bahwa pertemuan ini memberikan arahan teknis untuk pengelolaan TPA secara lebih ramah lingkungan. Pihaknya juga berencana menjalin kerja sama lanjutan dengan Kota Bogor dalam hal pengelolaan sampah.

    “Ini bukan hanya soal membuang sampah, tapi bagaimana kita mengelola sampah agar tidak mencemari lingkungan,” ujarnya.

    Untuk tahap awal, Kabupaten Bogor akan mulai menerapkan konsep sanitary landfill, mengikuti langkah Kota Bogor. Selain itu, evaluasi terhadap perizinan di wilayah Puncak juga akan dilakukan demi menjaga kelestarian lingkungan.

    “Kita akan tindak lanjuti arahan Pak Menteri, terutama dalam menjaga kelestarian alam,” tambah Rudy.

  • Bupati Rudy Susmanto beberkan tantangan 100 hari memimpin Bogor

    Bupati Rudy Susmanto beberkan tantangan 100 hari memimpin Bogor

    Kebijakan yang kita ambil dalam 100 hari ini mungkin belum membahagiakan semua pihak. Namun kami terus berproses, karena semua ini untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Bupati Bogor Rudy Susmanto membeberkan sejumlah tantangan selama 100 hari kerja memimpin Kabupaten Bogor, Jawa Barat, setelah resmi dilantik pada 20 Februari 2025.

    Beberapa permasalahan tersebut ia sampaikan dalam “Podcast Bicara di Antara Megapolitan” di Rumah Dinas atau Pendopo Bupati Bogor di Cibinong, Minggu.

    Tantangan datang begitu cepat saat ia bersama bupati, wali kota, dan gubernur lain baru selesai menjalani retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, pada akhir Februari 2025. Saat itu, bencana alam berupa banjir bandang dan longsor menerjang Sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

    Bencana dahsyat ini bahkan menarik perhatian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Letjen TNI Suharyanto menemui Rudy Susmanto pada hari pertama berkantor di Kantor Bupati, Cibinong.

    “Bencana datang saat kami baru saja dilantik. Saat itu saya dalam perjalanan pulang dari retret kepala daerah di Magelang. Media sosial dan pemberitaan ramai karena banjir dan longsor melanda beberapa wilayah di Kabupaten Bogor,” beber Rudy.

    Sejumlah rumah terendam, jalan dan jembatan terputus akibat bencana tersebut. Namun dalam waktu 28 hari, Pemkab Bogor berhasil membuka seluruh akses jalan yang tertimbun dan menghubungkan kembali jembatan yang terputus.

    “Kita pastikan masyarakat bisa merayakan Idulfitri dengan suka cita. Semua ini berkat kerja sama seluruh pihak,” tambahnya.

    Selain penanganan bencana, Rudy menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan realokasi anggaran sebesar Rp507 miliar untuk mempercepat perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan di berbagai wilayah seperti Bojonggede, Kemang, Parungpanjang, Rumpin, hingga Gunung Sindur.

    Pemkab juga mulai membangun dan membetonisasi jalan Malasari–Sukabumi, yang menurut Rudy belum pernah dibangun secara layak sejak Indonesia merdeka. Pembangunan dilakukan dengan dukungan TNI.

    Sementara itu, pengerjaan lanjutan Jalan Bojonggede–Kemang (Bomang) ditargetkan tuntas pada 2025 untuk jalan, dan 2026 untuk jembatan penghubung. Proyek ini diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi wilayah.

    Rudy menambahkan bahwa Pemkab Bogor juga telah menyiapkan rencana pembentukan ibu kota Bogor Barat dan Bogor Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah daerah telah menggelar rapat dengan presidium terkait persiapan otonomi daerah baru.

    “Kebijakan yang kita ambil dalam 100 hari ini mungkin belum membahagiakan semua pihak. Namun kami terus berproses, karena semua ini untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor,” ucap Rudy.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bupati Bogor Rudy Susmanto Jadikan Kampung Urug Kawasan Cagar Budaya

    Bupati Bogor Rudy Susmanto Jadikan Kampung Urug Kawasan Cagar Budaya

    KABUPATEN BOGOR – Bupati Bogor Rudy Susmanto menetapkan Kampung Urug di Desa Urug Sukajaya Kabupaten Bogor Jawa Barat sebagai Kawasan heritage atau cagar budaya.

    “Kami menetapkan beberapa titik sebagai kawasan heritage, termasuk Kampung Urug yang merupakan kampung adat. Kami ingin betul-betul melindungi apa yang menjadi peninggalan pendahulu kita, baik berupa benda maupun kearifan lokal masyarakatnya,” kata Rudy di Cibinong, Kamis.

    Ia menegaskan bahwa penetapan kawasan heritage bukan hanya bersifat simbolik, melainkan akan disertai dengan langkah-langkah nyata dari pemerintah untuk mendukung program pelestarian budaya di Kampung Urug.

    Termasuk di dalamnya adalah pengembangan infrastruktur penunjang dan promosi kekayaan budaya ke tingkat nasional hingga internasional.

    “Yang kita pakai hari ini adalah batik bermotif khas Desa Urug. Ini bukan hanya soal simbol, tetapi komitmen nyata kami untuk menjaga dan mengembangkan warisan budaya agar tetap hidup dan dikenal dunia luar. Kabupaten Bogor punya budaya besar yang harus dijaga dan diwariskan,” paparnya.

    Penetapan Kampung Urug sebagai kawasan heritage juga sejalan dengan pembangunan Pendopo Kewedanaan di Jasinga. Menurut Rudy, hal ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh pemerintah daerah untuk mengangkat kembali nilai-nilai lokal dan mengembalikan senyum masyarakat Desa Urug.

    “Kami ingin menjadikan budaya sebagai salah satu pilar pembangunan. Dengan melestarikan budaya, kita tidak hanya menjaga sejarah, tapi juga menciptakan masa depan yang berakar pada identitas kuat masyarakat Bogor,” ucap Rudy.

    Ia memastikan, Pemerintah Kabupaten Bogor terus menggandeng tokoh adat, seniman lokal, serta akademisi untuk memastikan bahwa pengembangan kawasan heritage dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan, serta tetap berpihak pada masyarakat lokal. (KR-MFS)

  • Bupati-Walikota Bogor sepakat selesaikan masalah sampah bersama

    Bupati-Walikota Bogor sepakat selesaikan masalah sampah bersama

    “Kita ingin ada sebuah kebijakan yang kita tetapkan bersama. Tapi kebijakan itu jangan sampai melampaui ketentuan perundang-undangan yang berlaku,”

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Walikota Bogor Dedie A Rachim sepakat untuk menyelesaikan masalah sampah bersama-sama, saat keduanya bertemu di Balai Kota Bogor, Jawa Barat.

    Rudy Susmanto di Cibinong, Selasa, menerangkan, kedatangannya ke Balai Kota Bogor pada Senin (19/5), salah satunya membahas tentang kerja sama penggunaan TPA Galuga yang segera habis kontrak dalam waktu dekat.

    Karena, TPA Galuga yang berada di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, namun kepemilikan asetnya dikuasai Pemerintah Kota Bogor. Sehingga Pemkab Bogor harus selalu memperbaharui kerja sama.

    “Kita ingin ada sebuah kebijakan yang kita tetapkan bersama. Tapi kebijakan itu jangan sampai melampaui ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rudy Susmanto.

    Semantara Walikota Bogor Dedie A Rachim menegaskan bahwa, Pemkot Bogor memiliki lahan TPA Galuga seluas 37,7 hektare yang telah digunakan selama 20 tahun.

    “Alhamdulillah dari total lahan tersebut, sudah ada sekitar 6 hingga 8 hektare yang dibatalkan penggunaannya, sehingga masih tersedia lahan yang dapat dimanfaatkan,” jelasnya.

    Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara Kota dan Kabupaten Bogor dalam mencari solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

    “Kita berkolaborasi dan bersinergi untuk bersama-sama mencari solusi persoalan sampah. Sejarah ini tidak akan pernah terlupakan, dan mudah-mudahan sinergi antara kota dan kabupaten semakin kuat ke depan,” kata Dedie.(KR-MFS)

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Bogor selaraskan arah kebijakan dengan Pemprov Jabar susun RKPD

    Bupati Bogor selaraskan arah kebijakan dengan Pemprov Jabar susun RKPD

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Bupati Bogor Rudy Susmanto menyelaraskan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sama-sama sedang menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

    Penyelarasan itu dilakukan melalui pertemuan antara Rudy Susmanto dengan sembilan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang berangkat dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor, di Pendopo Bupati, Cibinong, Senin.

    “Sehingga kita menyampaikan beberapa program-program prioritas yang tentunya akan kita sinergikan dan kolaborasikan bersama-sama,” jelas Rudy.

    Beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemkab Bogor pada tahun 2026 antara lain pembangunan jalan khusus tambang, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parung.

    Kemudian, penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga, serta pembangunan ruang kelas baru dan perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

    Bupati Rudy juga menyatakan bahwa Pemkab Bogor berharap dapat berkolaborasi dengan Pemprov Jabar dan pemerintah pusat untuk melaksanakan program-program prioritas tersebut.

    “Isya Allah dalam waktu dekat kita akan mengundang anggota DPR RI yang berangkat dari daerah pemilihan Jabar V yaitu Kabupaten Bogor,” ujarnya.

    Namun, Pemkab Bogor tidak akan menunggu dan telah membentuk tim untuk melakukan tahapan-tahapan terkait pengadaan lahan jalan khusus tambang dan jalur barat Rancabungur-Leuwiliang.

    “Kita telah membentuk tim yang diketuai oleh Wakil Bupati untuk melakukan tahapan-tahapan terkait pengadaan lahan,” kata Rudy.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mobil Dinas Suzuki Jimny Disalahgunakan hingga Tuai Sorotan

    Mobil Dinas Suzuki Jimny Disalahgunakan hingga Tuai Sorotan

    Jakarta –

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memiliki mobil SUV off road Suzuki Jimny. Namun belakangan jadi sorotan lantaran mobil itu disalahgunakan ASN Pemkab Bogor.

    Bupati Bogor Rudy mengatakan mobil dinas Suzuki Jimny itu dibeli pada tahun 2023. Mobil itu bukan masuk dalam anggaran baru. Bahkan kendaraan dinas dengan harga pasar Rp400-500 juta itu digunakan tidak semestinya. Beberapa unit diketahui telah diganti pelat nomornya yang seharusnya pakai pelat merah menjadi pelat hitam.

    “Saat apel kendaraan di Pakansari, saya baru tahu ada mobil Jimny. Itu bukan pengadaan baru, pajaknya habis 2028. Maka saya tarik dan jadikan mobil patroli,” ungkap Rudy Susmanto dikutip Antara, Kamis (8/5/2025).

    Enam mobil Jimny tersebut kini dialihfungsikan untuk patroli Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), taman DPKPP, Stadion Pakansari, sosialisasi Command Center 112, serta untuk BPBD atau Damkar.

    “Mobil itu dibeli pakai uang rakyat. Tidak etis kalau hanya digunakan kepala bidang. Harusnya untuk pelayanan publik,” ujar Bupati Rudy.

    Stiker bertuliskan “mobil patroli” pun dipasang untuk menandai peruntukannya. Kebijakan ini juga mengikuti arahan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK agar kendaraan dinas digunakan sesuai tugas dan Surat Keputusan (SK) penempatan.

    “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh peran semua pihak untuk memajukan pelayanan, infrastruktur, dan citra daerah,” kata Bupati Rudy Susmanto.

    Terlihat mobil yang dibeli adalah Suzuki Jimny 3-door. Berdasarkan catatan detikOto harga Suzuki Jimny pada 2023 berkisar Rp 446 juta hingga Rp 460 jutaan.

    Mobil ini begitu ikonik dengan desain yang serba kotak. Terkenal untuk kalangan pecinta off road.

    Secara dimensi Suzuki Jimny memiliki panjang 3.265 mm, lebar 1.645 mm dan tinggi 1.720 mm, berkapasitas 4 penumpang. Dengan ground clearance 210 mm dan ukuran ban 195/80 R15.

    Beberapa fitur off road yang digunakan saat medan menanjak/menurun sudah terbenam seperti Hill Hold Control dan Hill Descent Control bisa digunakan untuk menjaga kendaraan agar tidak meluncur.

    Hadir di pasar Indonesia, Suzuki Jimny 3-door tersedia dalam satu pilihan mesin berkode K15B, 4-Wheel Drive. Namun konsumen dapat memilih transmisi matic 4 percepatan dan manual 6 percepatan. Mesin Jimny berkapasitas 1.462 cc ini mampu memuntahkan tenaga 102 PS di 6.000 rpm serta torsi maksimal 130 Nm di 4.000 rpm.

    (riar/rgr)

  • Pemkab Bogor Beli 6 Unit Mobil Dinas Suzuki Jimny, Bupati Rudy Rusmianto: Akan Jadikan Mobil Patroli – Halaman all

    Pemkab Bogor Beli 6 Unit Mobil Dinas Suzuki Jimny, Bupati Rudy Rusmianto: Akan Jadikan Mobil Patroli – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor membeli enam unit mobil dinas baru bermerek Suzuki Jimny menjadi sorotan publik.

    Pembelian mobil berharga fantastis ini menuai perbincangan di tengah upaya efisiensi anggaran negara yang digaungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Reaksi publik terlihat dalam unggahan Instagram @bogorplusid pada Selasa (6/5/2025).

    Di mana akun tersebut mengunggah video enam unit mobil Suzuki Jimny berjejer dilengkapi dengan nomor polisi pelat merah.

    Menyikapi respons publik, Bupati Bogor Rudy Rusmanto membantah melakukan pemborosan anggaran di tengah upaya efisiensi.

    Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, mobil Suzuki Jimny ini merupakan hasil pengadaan tahun anggaran 2023 untuk beberapa perangkat daerah.

    Rudy mengaku baru mengetahui adanya mobil Suzuki Jimny itu saat menghadiri apel kendaraan di Pakansari beberapa waktu yang lalu.

    “Itu bukan pengadaan baru, pajaknya habis 2028. Maka saya tarik dan jadikan mobil patroli,” kata Rudy di Cibinong, Rabu (7/5/2025).

    Sebagai informasi, Pemkab memiliki enam unit Jimny tiga pintu yang dibeli pada 2023 dan digunakan oleh para kepala bidang di sejumlah SKPD.

    Kendaraan dinas dengan harga pasar berkisar Rp400 juta hingga Rp500 juta itu sempat digunakan tidak pada fungsinya.

    Bahkan, ada beberapa pelat nomor mobil dinas Suzuki Jimny itu yang diganti dengan pelat hitam.

    Rudy menegaskan, enam mobil itu ditarik lalu akan dijadikan sebagai mobil patroli untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

    “Enam unit Jimny tersebut kita tarik dan akan dialihfungsikan untuk patroli Satpol PP, Dishub, taman DPKPP, Stadion Pakansari, sosialisasi Command Center 112, serta untuk BPBD atau Damkar,” ungkap Rudy.

    Senada, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika juga membantah hasil pengadaan tahun anggaran baru.

    “Bukan pengadaan tahun anggaran 2025. Kendaraan Jimny itu merupakan bagian dari pengadaan tahun anggaran 2023, yang kala itu dialokasikan untuk PUPR,” kata Ajat kepada wartawan, Rabu (6/5/2025).

    Dia menegaskan, realokasi dan efisiensi anggaran tetap menjadi komitmen Pemkab Bogor di tahun 2025, dengan total efisiensi sebesar Rp717 miliar.

    Anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan sebagai berikut.

    Penanganan jalan, termasuk ruas Bojonggede-Kemang dan jalan di wilayah timur, barat, dan selatan sebesar Rp392 miliar.

    Sebanyak Rp44 miliar untuk urusan perumahan dan kawasan permukiman.

    Kemudian, Rp62 miliar untuk sektor pendidikan.

    Urusan kesehatan dianggarkan sebesar Rp29 miliar dan Rp190 miliar untuk urusan lain seperti lingkungan hidup.

    “Dengan penataan dan efisiensi ini, Pemkab Bogor berkomitmen mengutamakan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur,” tandas Ajat.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsDepok.com dengan judul Mobil Dinas Pemkab Bogor Suzuki Jimny Seharga Rp 500 Juta Jadi Sorotan Publik.

    (Tribunnews.com/Isti Prasetya, TribunnewsDepok.com/Hironimus Rama)

  • Warga Vila Nusa Indah Desak Percepatan Normalisasi Sungai: Kami Tak Mau Tenggelam Lagi

    Warga Vila Nusa Indah Desak Percepatan Normalisasi Sungai: Kami Tak Mau Tenggelam Lagi

    JABAR EKSPRES – Ribuan warga Perumahan Vila Nusa Indah, Bojongkulur, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, menggelar aksi damai pada Minggu (4/5), menuntut percepatan normalisasi Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas.

    Aksi ini diikuti lebih dari 3.000 orang yang terdampak banjir akibat luapan kedua sungai tersebut. Mereka turun ke jalan melakukan long march dari berbagai titik di lingkungan perumahan, membawa spanduk yang menyuarakan tuntutan mereka. Salah satu spanduk berbunyi, “Kami Tidak Mau Tenggelam Lagi, Kami Meminta PERCEPATAN Normalisasi Sungai Cileungsi-Cikeas.”

    Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C), Puarman, yang mewakili 32.000 warga terdampak banjir dari wilayah sekitar Sungai Cileungsi, Cikeas, dan Kali Bekasi, membuka orasi dengan memberikan apresiasi atas langkah cepat Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dalam penanganan pasca-banjir.

    Namun, Puarman menegaskan bahwa kondisi sungai saat ini semakin memburuk, baik di bagian hulu maupun hilir. Hal ini dinilai berisiko memicu banjir yang lebih besar dan lebih sering ke depannya.

    Ia mengkritisi lambannya tahapan normalisasi yang direncanakan pemerintah. Menurut jadwal yang ada, penyiapan lahan baru akan dimulai pada 2025-2026, lelang proyek pada 2027, dan konstruksi baru dimulai pada 2028. Padahal, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), siklus banjir besar yang sebelumnya lima tahunan kini bisa terjadi setiap tiga tahun, bahkan setiap tahun dengan volume yang sama.

    “Kalau tidak ada upaya percepatan, kami khawatir tahun 2028 kami benar-benar bisa tenggelam,” tegas Puarman.

    Koordinator aksi, Syamsudin, juga menyampaikan bahwa warga Bojongkulur dan sekitarnya sudah terlalu sering menjadi korban banjir.

    Sebagai puncak aksi, warga membacakan Surat Terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Bogor. Syamsudin menyatakan bahwa surat tersebut akan langsung dikirimkan ke masing-masing pemimpin pada keesokan harinya.

    Melalui aksi damai ini, warga berharap pemerintah tidak hanya sigap dalam penanganan bencana, tetapi juga segera merealisasikan proyek normalisasi sungai demi mencegah bencana serupa terulang kembali.