Xcloud.id

Tag: Ade Yasin

  • MinyaKita Dijual Melebihi HET, Pemkab Bogor Sidak Dua Distributor

    MinyaKita Dijual Melebihi HET, Pemkab Bogor Sidak Dua Distributor

    JABAR EKSPRES – Pemkab Bogor lakukan sidak terhadap distributor minyak kemasan rakyat, MinyaKita, Jumat (24/1/2025). Akibat maraknya penjualan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Sidak dilakukan pada dua tempat distributor yang berbeda, yakni Cibinong dan Sukaraja.

    Pj Bupati Bogor, Bachril Bakri mengatakan, harga saat ini pada angka Rp16.500 hingga Rp17.000 per liter. Harga HET yang telah ditentukan sebesar Rp15.700 per liter.

    BACA JUGA:MinyaKita untuk Rakyat, tapi Mahal? Ternyata Ini Biang Keroknya!

    Menurutnya, Pemkab akan memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku bila terbukti ada pelanggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

    “Jika terbukti ada pelanggaran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tentu akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” kata Bachril, Jumat.

    Pemkab akan menggandeng berbagai pihak untuk menelusuri penyebab melambungnya harga MinyaKita di Kabupaten Bogor.

    BACA JUGA:Jual MinyaKita di Atas HET, Kemendag Sanksi 41 Distributor!

    Pihak yang akan membersamai penelusuran tersebut, seperti kejaksaan dan kepolisian. Nantinya, kata dia, akan melaporkan hasil temuan kepada pemerintah pusat.

    Upaya tersebut, agar masyarakat bisa membeli MinyaKita sesuai harga yang telah ditentukan.

    Lebih lanjut, hasil evaluasi Pemkab bersama Tim Pengendalian Inflansi Daerah (TPID) terdapat kelonjakkan harga melebihi HET di beberapa daerah lain.

    “Kami pantau langsung di dua distributor yang ada di wilayah Kabupaten Bogor, ternyata di dua tempat ini barangnya kosong. Yang jadi pertanyaan kami mengapa barangnya ada di pasar dengan harga yang melebihi harga eceran tertinggi,” tutupnya.

  • DPRD Kabupaten Bogor Siap Gelontorkan APBD Demi Sehatkan Warga Lewat Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

    DPRD Kabupaten Bogor Siap Gelontorkan APBD Demi Sehatkan Warga Lewat Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

    JABAR EKSPRES – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara akan menggelontarkan APBD untuk menyukseskan program Asta Cita keempat yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

    Asta Cita keempat yakni meningkatkan kualitas SDM dan kesehatan masyarakat. Khususnya, program pemeriksaan kesehatan gratis saat masyarakat berulang tahun.

    Program pemeriksaan demikian, akan terselenggara pada Februari 2025 mendatang. Dia menjelaskan, pada Februari nanti dana yang akan digunakan berasal dari pemerintah pusat.

    Kendati begitu, kata Sastra, pemerintah kabupaten bogor (pemkab) akan mendukung penuh program Asta Cita yang dicanangkan Presiden ke-8 RI.

    BACA JUGA: Pemkab Bogor Hadirkan Program Spesial Ulang Tahun, Cek Kesehatan Gratis

    “Hari ini masih pembiayaan dari pemerintah pusat, tapi nanti kedepan pemerintah kabupaten bogor dan dprd akan mensupoort kegiatan tersebut karena kegiatan ini adalah Asta Cita Presiden Prabowo,” kata Sastra di Cibinong, Kamis (23/1).

    Menurutnya, pelayanan pemeriksaan gratis baru pertama kali terjadi pada masa Pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Jadi pelayanan ke masyarakat dari tahun ke tahun, dari dulu belum ada program seperti ini, jadi kami dari DPRD sangat mendukung kegiatan ini,” lanjut dia.

    Meski dia bilang, akan menggunakan dana APBD untuk mendukung program itu. Sastra mengaku masih belum menghitung jumlah yang akan dikeluarkan.

    BACA JUGA: Pemkab Bogor Siap Subsidi Siswa ke Sekolah Swasta, Ini Syaratnya!

    Ia melanjutkan, akan melakukan kajian bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor.

    “Belum dihitung, karena ini baru ada surat edaran dari kemendagri dan dari kesehatan, nanti akan kita kaji bersama sama,” ucap Sastra.

    Sementara itu, Pj Bupati Bogor, Bachril Bakri berharap dengan adanya program itu, dapat meningkatkan angka usia harapan hidup menjadi 75 tahun di Kabupaten Bogor.

    Nantinya, saat warga yang melakukan periksa kesehatan gratis akan diskrining secara keseluruhan.

    BACA JUGA: Targetkan Predikat Utama, Pemkot Bogor Susun RAD Kota Layak Anak Melibatkan Lintas Elemen dan Profesi

    “Apabila ada indikasi sakit, langsung bisa berobat sehingga bisa lebih sehat dan baik,” tutupnya (Reg/SFR)

  • Pemkab Bogor Hadirkan Program Spesial Ulang Tahun, Cek Kesehatan Gratis

    Pemkab Bogor Hadirkan Program Spesial Ulang Tahun, Cek Kesehatan Gratis

    JABAR EKSPRES – Pemkab Bogor berkomitmen untuk mewujudkan Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang ke empat yakni meningkatkan kualitas SDM dan kesehatan masyakrat.

    Pada program kesehatan masyarakat itu khususnya, akan mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis saat hari ulang tahun warga.

    Program pemeriksaan kesehatan tersebut berencana terlaksana pada awal Februari 2025 mendatang.

    BACA JUGA: Pemkab Bogor Siap Subsidi Siswa ke Sekolah Swasta, Ini Syaratnya!

    Pj Bupati Bogor, Bachril Bakri mengatakan, bagi masyarakat yang sedang berulang tahun hanya melampirkan KTP dan datang ke sarana kesehatan setempat untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan secara gratis.

    “Apabila ada indikasi sakit, langsung bisa berobat sehingga bisa lebih sehat dan baik,” kata Bachril di Kantor Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (23/1).

    Adanya program demikian, diharapkan dapat meningkatkan angka usia harapan hidup menjadi 75 tahun di Kabupaten Bogor.

    BACA JUGA: Pengamat Kebijakan Publik Sentil Pemkab Bogor Usai BTS Cibinong-Puncak Gagal Beroperasi

    Nantinya, sambung Bachril Bakri, saat warga yang melakukan periksa kesehatan gratis akan diskrining secara keseluruhan.

    Dia melanjutkan, masyarakat hanya perlu mendaftar secara online lewat aplikasi satusehat mobile.

    Tentunya, pendaftaran lewat cara tersebut sudah teringerasi dengan Dinkes dan Disdukcapil.

    “Serta masyarakat bisa mendaftarkan melalui sistem atau datang langsung ke sarana kesehatan puskesmas,” lanjutnya.

    BACA JUGA: Cegah PMK, Pemkab Bogor Suntikan 2.800 Dosis Vaksin pada Hewan Ternak

    Saat ini, Kabupaten Bogor menjadi yang pertama pada tingkat Jawa Barat dalam mengadakan rapat koordinasi pemeriksaan kesehatan gratis.

    ‘Menindaklanjuti arahan pak menteri kesehatan dan menteri dalam negeri untuk melakukan koordinasi dan kami sekarang melakukan rapat koordinasi kami minta narasumber dari Provinsi Jawa Barat,” pungkasnya. (Reg/SFR)

  • Pemkab Bogor Siap Subsidi Siswa ke Sekolah Swasta, Ini Syaratnya!

    Pemkab Bogor Siap Subsidi Siswa ke Sekolah Swasta, Ini Syaratnya!

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akui siap memberikan subsidi bagi pelajar yang bersekolah di swasta karena tidak tertampung di sekolah negeri.

    Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025 akan mengatur siswa yang tidak diterima di sekolah negeri lalu diarahkan ke sekolah swasta.

    Staf Ahli Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Kemendikdasmen, Biyanto menjelaskan, siswa yang akan bersekolah di swasta, pemerintah daerah bakal menanggung pembiayaan tersebut.

    BACA JUGA: Targetkan Predikat Utama, Pemkot Bogor Susun RAD Kota Layak Anak Melibatkan Lintas Elemen dan Profesi

    Menanggapi hal itu, Pj Bupati Bogor Bachril Bakri mengatakan, selama ini pemerintah daerah memang memberikan subsidi lewat APBD kepada sekolah swasta.

    Kata Bachril Bakri, dalam memberikan subsidi itu, perlu melihat kondisi sekolah swasta yang baik atau tidak.

    “Pemda kan selama ini juga sedang melakukan subsidi pada swasta. Pemda juga wajib memberikan alokasi anggaran APBDnya pada swasta,” kata Bachril, di Kantor Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (23/1).

    BACA JUGA: Cegah PMK, Pemkab Bogor Suntikan 2.800 Dosis Vaksin pada Hewan Ternak

    “Memang dilihat dulu swastanya, swasta yang sudah sangat baik atau tidak,” lanjut dia.

    Ia mengucapkan, pemberian subsidi pendidikan kepada siswa yang masuk ke sekolah swasta merupakan bentuk pelayanan pemerintah daerah untuk masyarakat.

    “Jadi memang kewajiban pemerintah memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor,” tutupnya.

    BACA JUGA: Lestarikan Lingkungan, Pemkab Bogor Bersama KLHK Tanam Pohon di Argowisata Gunung Mas

    Sebagai informasi, Wamendikdasmen Atip Latipulhayat meminta, pemerintah daerah mengulurkan tangan bagi pelajar yang tidak diterima di sekolah negeri.

    Bantuan tersebut, kata Atip, menyesuaikan kemampuan setiap pemerintah daerah.(Reg/SFR)

  • Program Kesehatan Gratis, Bogor Segera Kumpulkan Kepala Puskesmas dan Camat Bandung 20 Januari 2025

    Program Kesehatan Gratis, Bogor Segera Kumpulkan Kepala Puskesmas dan Camat Bandung 20 Januari 2025

    Program Kesehatan Gratis, Bogor Segera Kumpulkan Kepala Puskesmas dan Camat
    Editor
    KOMPAS.com 
    – Penjabat Bupati Bogor,
    Bachril Bakri
    , menegaskan komitmennya untuk mendukung Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang merupakan salah satu prioritas
    Presiden Prabowo Subianto
    .
    Pernyataan tersebut disampaikan setelah ia mengikuti rapat koordinasi nasional mengenai sosialisasi program PKG dan pengendalian inflasi, yang dilaksanakan secara virtual di Sekretariat Daerah, Cibinong, pada hari Senin.
    Dalam rapat tersebut, Bachril beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor menerima arahan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan terkait pelaksanaan program PKG.
     
    “Segera kita tindaklanjuti program tersebut, dengan memberikan arahan dan membuat surat edaran kepada seluruh jajaran perangkat daerah di Kabupaten Bogor untuk pelaksanaannya,” ungkap Bachril.
    Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor akan mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh kepala Puskesmas dan Camat se-Kabupaten Bogor untuk membahas pelaksanaan program ini.
    “Kami juga menerima arahan dari Menteri Dalam Negeri untuk mengendalikan inflasi di daerah, di antaranya melakukan inspeksi mendadak ke pasar guna mengawasi harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat,” tambahnya.
    Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa PKG merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo, yang ditujukan untuk sekitar 280 juta rakyat Indonesia, mulai dari bayi hingga lansia.
    “Sebagian besar kasus kematian akibat penyakit di Indonesia merupakan kasus yang dapat dicegah,” kata Budi Gunadi.
    Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan pentingnya pencegahan penyakit dan pemeriksaan kesehatan gratis ini untuk mengurangi angka kematian akibat penyakit.
     
    “Dengan adanya deteksi dini, skrining kesehatan, dan cek kesehatan gratis untuk seluruh lapisan masyarakat, kesehatan tidak hanya sebatas mengobati orang sakit, melainkan juga menekankan upaya promotif dan preventif yang jauh lebih penting dibandingkan tindakan kuratif,” paparnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekda Panggil Inspektur Sigit terkait Video Viral Eks Bupati Bogor dan Wakil Bupati Terpilih, Bakal Disanksi?

    Sekda Panggil Inspektur Sigit terkait Video Viral Eks Bupati Bogor dan Wakil Bupati Terpilih, Bakal Disanksi?

  • Cawabup dan Cabup Bogor Pecah Kongsi Soal Gugatan, MK: Cuma Seperempat Energinya, Mau Lanjut? Nasional 17 Januari 2025

    Cawabup dan Cabup Bogor Pecah Kongsi Soal Gugatan, MK: Cuma Seperempat Energinya, Mau Lanjut? Nasional 17 Januari 2025

    Cawabup dan Cabup Bogor Pecah Kongsi Soal Gugatan, MK: Cuma Seperempat Energinya, Mau Lanjut?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) Suhartoyo mempertanyakan keseriusan Calon Wakil Bupati Bogor
    Musyafaur Rahman
    untuk melanjutkan perkara nomor 179/PHPU.BUP-XXIII/2025.
    Sebab, calon Bupati Bogor nomor urut 2,
    Bayu Syahjohan
    , telah menyatakan mencabut gugatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor 2024.
    Sementara itu, Musyafaur tetap ingin melanjutkan proses hukum di MK.
    “Ditegaskan sekarang, dilanjutkan atau seperti apa?” ujar Suhartoyo, Jumat (17/1/2025).
    Pertanyaan tersebut dilontarkan Suhartoyo setelah mengingatkan Musyafaur tentang kedudukan hukum atau legal standing.
    Dia menjelaskan bahwa permohonan sengketa harus diajukan oleh pasangan calon, bukan salah satu pihak saja.
    “Ini yang minta dilanjutkan hanya cawabup. Bupatinya minta dicabut. Sebenarnya kan begini, tidak bermaksud menilai permohonan sebelum ada putusan ya. Sebuah permohonan itu harus diajukan oleh pasangan,” ungkap Suhartoyo.
    “Kalau permohonan yang diajukan oleh bukan pasangan, hanya salah satu gubernur atau wakilnya, itu hanya seperempat jadinya. Yang setengah saja belum tentu bisa diberikan legal standing, apalagi yang hanya seperempat. Belum lagi nanti berkaitan dengan ambang batas,” sambungnya.
    Meski begitu, Suhartoyo menyatakan bahwa MK tetap menghargai keputusan Musyafaur jika ingin melanjutkan permohonannya terkait gugatan hasil Pilkada Kabupaten Bogor.
    “Tapi pada akhirnya akan bersikap pengadilan Mahkamah itu, itu loh, Pak. Jadi, Bapak itu hanya seperempat power energinya. Tapi silakan, mau tetap diteruskan atau mau dipertimbangkan kembali?” kata Suhartoyo.
    Merespons pertanyaan Suhartoyo, Musyafaur menegaskan tetap ingin melanjutkan permohonan.
    Dia pun menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada majelis hakim konstitusi.
    “Pada dasarnya sebagai sebuah sikap saya pribadi sebagai pemohon, saya sangat berharap permohonan ini dapat terus dilanjutkan. Tetapi karena saya juga paham majelis memiliki persyaratan dan aturan sebagainya, tetap saya serahkan kepada majelis. Kalau ditanya sebagai konfirmasi, saya tetap akan melanjutkan permohonan,” tegasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Musyafaur menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mencabut gugatannya terkait hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor 2024.
    Kepada majelis hakim konstitusi, Musyafaur menyatakan bahwa pencabutan gugatan nomor 179 dilakukan oleh pasangannya, yakni calon Bupati Bogor Bayu Syahjohan, tanpa sepengetahuan dirinya.
    “Pertama saya Musyafaur Rahman menyatakan bahwa saya berharap permohonan yang kami ajukan, hari ini tetap bisa dilanjutkan karena saya tidak pernah mencabut kuasa dan peristiwa mencabut gugatannya,” ungkap Musyafaur.
    Dia pun menuding Bayu bertemu dengan pihak terkait dalam perkaranya, sampai akhirnya mencabut gugatan terhadap hasil Pilkada Kabupaten Bogor 2024.
    “Dilakukan tanpa sepengetahuan saya dan dilakukan setelah ada pertemuan antara calon bupati saya dengan pihak terkait di tengah jalan. Sehingga saya sangat berharap bahwa majelis yang mulia bisa melanjutkan dan menerima permohonan. Terima kasih,” kata Musyafaur.
    Sebagai informasi, gugatan pilkada pertama yang dicabut di Mahkamah Konstitusi adalah perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilbup Bogor yang diajukan paslon bupati dan wakil bupati Bogor nomor urut 1, Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman.
    Mereka mencabut permohonan melalui kuasa hukumnya, Partumpuan F Sinurat, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Panel I MK yang digelar pada 8 Januari 2025.
    Dalil hukum yang dijabarkan dalam permohonan Bayu-Rahman menyebut adanya ketidaknetralan penyelenggara pemilu dan keterlibatan kepala desa dalam pemenangan pesaingnya, yakni paslon nomor urut 1, Rudi Susmanto-Ade Ruhandi.
    Pemohon yakin dengan dalil tersebut bisa meminta MK membatalkan kemenangan Rudi-Ade dan membalikkan keadaan.
    Namun, permohonan tersebut dicabut dan terhenti di sidang perdananya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertamina Dukung Penanaman Pohon di Hulu Sungai Ciliwung

    Pertamina Dukung Penanaman Pohon di Hulu Sungai Ciliwung

    Bisnis.com, BOGOR – Pertamina sebagai BUMN energi berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya dengan mengutamakan aspek lingkungan. Komitmen tersebut diwujudkan dengan ambil bagian dalam acara Penanaman Pohon di Hulu Sungai Ciliwung yang diselenggarakan di Gunung Mas dan Danau Saat sebagai titik 0 (nol) Sungai Ciliwung pada Kamis, 16 Januari 2025. Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

    Penanaman pohon ini bertujuan untuk menjaga kelestarian Sungai Ciliwung sekaligus menjawab tantangan triple planetary crisis yang meliputi perubahan iklim, polusi, dan keanekaragaman hayati.

    “Kita harus bergandengan tangan untuk menangani hal itu. Penanaman pohon ini merupakan bagian dari upaya menjaga dan memulihkan ekosistem Daerah Aliran Sungai Ciliwung agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

    Daerah Aliran Sungai Ciliwung yang membentang dari Bogor hingga Jakarta memiliki tingkat pencemaran yang cukup tinggi. Menurut Hanif, pelestarian Sungai Ciliwung membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, badan usaha, hingga masyarakat.

    “Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kelestarian Sungai Ciliwung dari hulu hingga hilir. Sungai ini memiliki peran penting dalam kehidupan kita, dan kelestariannya adalah tanggung jawab bersama. Hari ini, kita kembali ke hulu agar kita bisa memulihkan kondisi Sungai Ciliwung, sehingga 11 juta lebih teman-teman yang berada di hilir sungai bisa diselamatkan,” terang Hanif.

    Direktur Infrastruktur dan Logistik Pertamina Alfian Nasution menyampaikan, Pertamina senantiasa berperan aktif menangani isu lingkungan dan insiatif hijau, melalui berbagai kebijakan perusahaan, seperti manajemen gas rumah kaca, pengelolaan limbah, pelestarian keanekaragaman hayati dan sebagainya, termasuk penanaman pohon dari berbagai wilayah Indonesia dan pemulihan ekosistem sungai.

    Perbesar

    “Penanaman pohon ini, memiliki manfaat yang besar, salah satunya adalah sebagai bentuk pemulihan lahan yang rusak. Pohon-pohon yang kita tanam ini akan membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan, menahan dan meningkatkan infiltrasi air,” ungkap Alfian.

    Tidak hanya itu, pohon juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya air dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

    Alfian menyampaikan, namun bahwa Pertamina tidak bisa bergerak sendiri untuk mengelola tantangan ini, dukungan dan kolaborasi aksi dari Kementerian lingkungan hidup dan mitra lainnya menjadi sangat penting untuk memastikan program-program ini dapat berhasil.

    “Kolaborasi adalah kunci dari keberhasilan semua inisiatif hari ini. Saya sangat mengapresiasi kerja sama yang erat antara Pertamina dan Kementerian Lingkungan Hidup serta seluruh pihak yang terlibat bersama-sama kita dapat menciptakan dampak yang lebih besar bagi lingkungan dan masyarakat,” tambah Alfian.

    Menurut Alfian, penanaman pohon ini bukan hanya sebagai tindakan ekologis tetapi juga investasi jangka panjang bagi negara kita mendatang.

    “Yang lebih penting adalah bagaimana kita memastikan pohon-pohon ini tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal. Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak untuk terus menjaga semangat kolaborasi ini dan merawat hasil yang kita tanam hari ini,” tutup Alfian.

    Dalam kesempatan yang sama kegiatan Penanaman Pohon di Hulu Sungai Ciliwung turut hadir Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, Pj. Bupati Bogor Bachril Bakri, dan Direktur Utama PTPN I, Teddy Yunirman Danas.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

  • 10 Ikuti Jejak Dedi Mulyadi, 4 Kepala Daerah Terpilih di Jabar Sepakat Tak Pakai Mobil Dinas Bandung

    10 Ikuti Jejak Dedi Mulyadi, 4 Kepala Daerah Terpilih di Jabar Sepakat Tak Pakai Mobil Dinas Bandung

    Ikuti Jejak Dedi Mulyadi, 4 Kepala Daerah Terpilih di Jabar Sepakat Tak Pakai Mobil Dinas
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Barat terpilih
    ,
    Dedi Mulyadi
    , menyatakan bahwa empat kepala daerah di Jawa Barat sepakat untuk tidak menggunakan fasilitas mobil dinas.
    Keputusan ini merupakan wujud komitmen mereka dalam mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
    “Empat pimpinan daerah, yakni Purwakarta, Subang, Bogor, dan Kota Bekasi, telah menyatakan tidak akan memakai
    mobil dinas baru
    . Mereka memilih menggunakan mobil pribadi,” ujar Dedi Mulyadi kepada
    Kompas.com
    , Kamis (16/1/2025).
    Dalam unggahan video di akun TikTok-nya, Kang Dedi Mulyadi, ia bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi. Ia menanyakan apakah mereka memerlukan mobil dinas baru atau tidak. Rudy menjawab dengan tegas bahwa ia dan wakilnya tidak akan menggunakan fasilitas tersebut.
    “Kami berkomitmen untuk tidak memakai mobil dinas baru. Pendopo Bupati Bogor juga akan kami manfaatkan untuk kepentingan masyarakat Bogor,” kata Rudy.
    Ade Ruhandi menambahkan bahwa anggaran untuk pembelian mobil dinas lebih baik digunakan untuk membangun rumah bagi masyarakat kurang mampu. “Mobil sudah ada, lebih baik fokus pada pembangunan rumah tidak layak huni,” timpalnya.
    Komitmen serupa juga datang dari Wali Kota Bekasi terpilih, Tri Adhianto. Dalam video lain, saat ditanya Dedi apakah akan menggunakan mobil dinas baru, Tri dengan yakin menjawab bahwa mobil pribadinya sudah cukup.
    “Mobil pribadi ada, sudah cukup,” tegas Tri.
    Dedi sendiri mengapresiasi langkah tersebut dan menegaskan bahwa anggaran untuk mobil dinas bisa dialihkan ke sektor yang lebih penting, seperti pembangunan jalan atau bantuan masyarakat miskin.
    Sebelumnya, Dedi juga menyatakan komitmen untuk tidak akan membeli mobil dinas baru bagi Gubernur setelah ia dilantik nanti. Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Gedung Pakuan, Jumat (10/1/2025).
    “Saya minta ke Pak Pj, tolong jangan belikan saya mobil baru, itu saja. Tidak usah, saya juga punya mobil, sudah cukup. Jadi jangan identik setiap pemimpin baru dengan mobil baru,” katanya.
     
    Dedi mengatakan, anggaran mobil dinas baru lebih baik digunakan untuk sektor yang lebih prioritas, seperti pembangunan jalan atau bantuan untuk masyarakat miskin.
    “Belanja mobil barunya kalau sudah dianggarkan (dialihkan) untuk belanja jalan atau rumah rakyat miskin saja, nanti kita ubah di perubahan,” tambahnya.
    Keputusan Dedi dan empat kepala daerah ini menunjukkan komitmen mereka untuk mengedepankan kebutuhan masyarakat di atas fasilitas pribadi, sekaligus menjadi contoh nyata kepemimpinan yang berfokus pada efisiensi dan keberpihakan kepada rakyat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mereka yang Mendadak Cabut Gugatan di MK: Andika Perkasa hingga Imam ‘PKS’

    Mereka yang Mendadak Cabut Gugatan di MK: Andika Perkasa hingga Imam ‘PKS’

    Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) hingga kini masih menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau Pilkada Serentak 2024 yang diajukan oleh hampir 300 pemohon di seluruh Indonesia.

    Dari ratusan pemohon yang mengajukan gugatan sengketa pilkada tersebut, ternyata beberapa paslon di antaranya mendadak mencabut gugatannya tanpa alasan yang jelas.

    Pencabutan gugatan sengketa pemilu itu tidak hanya dilakukan pada tingkat pemilu wali kota saja, tetapi juga pemilihan bupati dan pemilihan gubernur di seluruh wilayah di Indonesia.

    Salah satu pihak yang mencabut gugatan PHPU di MK adalah paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Andika-Hendi). 

    MK mengonfirmasi bahwa Andika-Hendi mencabut gugatan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah 2024 yang teregistrasi dengan Nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025.

    “Dengan konfirmasi ini kami sampaikan bahwa MK telah menerima secara administratif permohonan pencabutan atau penarikan Perkara 263 untuk PHPU (perkara hasil pemilihan umum) gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi Pan Mohamad Faiz dilansir dari Antara, Rabu (15/1/2025).

    Faiz menjelaskan penarikan permohonan merupakan hal yang lumrah dan bisa dilakukan untuk perkara mana pun sebelum permohonan diputus. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

    “Permohonan bisa ditarik, itu secara tertulis ataupun secara lisan di persidangan,” ujarnya.

    Menurut Faiz, Andika-Hendi telah mengajukan surat pencabutan perkara ke Mahkamah pada Senin siang. “Sesuai dengan tanggal permohonan suratnya, itu di tanggal ini,” katanya.

    Pencabutan permohonan Andika-Hendi akan dikonfirmasi lebih lanjut dalam sidang pemeriksaan perkara yang direncanakan digelar pada Senin (20/1). Di dalam sidang pemeriksaan perkara tersebut, MK akan mendengarkan keterangan KPU selaku termohon, pihak terkait, dan Bawaslu.

    “Setiap permohonan pencabutan atau penarikan permohonan akan dikonfirmasi oleh panel hakim yang memeriksanya. Termasuk untuk penarikan permohonan PHPU untuk pilgub di Jawa Tengah, itu akan dikonfirmasi nanti di panel 1 oleh panel hakim yang memeriksa perkara,” imbuhnya.

    Dikonfirmasi terpisah, Hendrar Prihadi alias Hendi membenarkan bahwa pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan (PDIP) itu mencabut gugatan sengketa hasil Pilkada Jawa Tengah 2024. Akan tetapi, Hendi enggan membeberkan alasan gugatannya dicabut.

    “Langsung ke Pak Andika atau DPP PDIP saja. Satu pintu informasinya,” kata Hendi saat dihubungi Antara. 

    Berikut rincian kandidat atau paslon di Pilkada 2024 yang mendadak mencabut gugatan di MK

    Pemilihan Gubernur

    1. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendrar Prihadi pada tanggal 13 Januari 2025 tanpa alasan yang jelas.

    2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 1 Willy Midel Yoseph-Habib Ismail Bin Yahya menarik Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur (PHPU Gub) Kalimantan Tengah pada Kamis 9 Januari 2025.

    3. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan telah mencabut gugatan sengketa pemilu. Sementara Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Tina Nur Alam tetap melanjutkan gugatan di MK.

    4. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Nomor Urut 2 Elly Engelbert Lasut dan Hanny Joost Pajouw mencabut permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 pada 13 Januari 2025.

    Pemilihan Bupati

    1. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 3 Ridwan Yasin dan Muksin Badar mencabut gugatan pada selasa 14 Januari 2025

    2. Calon Bupati Deiyai Papua Tengah Nomor Urut 3 Yan Ukago dan Stefanus Mote menarik gugatan sengketa pemilu pada Rabu 15 Januari 2025 alasannya pertimbangan internal.

    3. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pangandaran Nomor Urut 02 Ujang Endin Indrawan dan Dadang Solihat (Hudang) menarik permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati (PHPU Bupati) pada Rabu 8 Januari 2025.

    4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 Nomor Urut 02 Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman mencabut permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Tahun 2024 (PHPU Bupati) Bogor pada 8 Januari 2025.

    5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lingga Kepulauan Riau Nomor Urut 2, Alias Wello-Muhammad Ishak dibatalkan permohonannya oleh hakim karena pihak kuasa hukum tidak hadir dan dianggap gugur pada 8 Januari 2025.

    6. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Gunawan Hs dan Umar Usman (Gunawan-Usman) mencabut Permohonan Perselisihan Hasil Suara Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024 pada 8 Januari 2025

    7. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Nomor Urut 1 Abdul Ghofur dan Yuhronur Efendi (Ghofur-Firosya) mencabut Permohonan Perselisihan Hasil Suara Bupati dan Wakil Bupat pada 8 Januari 2025.

    8. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Nomor Urut 2 Evi Susanti dan Rico Zaryan Saputra (Evi-Rico) mencabut Perkara Perselisihan Hasil Suara Bupati dan Wakil Bupati (PHPU Bup) Kabupaten Bengkulu Tengah 2024 pada 8 Januari 2025

    9. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Nomor Urut 02 W. Herry Wibowo dan Wahyu Adhi Dermawan mencabut gugatan karena tidak memenuhi syarat persidangan pada 9 Januari 2025.

    10. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Nomor Urut 2 Sahrul Sukardi-Alamsyah Arifin telah mencabut permohonan gugatannya karena kesepakatan antara penasihat hukum dan kliennya tidak tercapai pada tanggal 9 Januari 2025.

    11. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Nomor Urut 1 Andi M. Akbar Mattawang Djuarzah dan Serfianus menarik permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 pada 9 Januari 2025

    12. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 3 Alfian Mawardi dan Agati Sulie Mahyudin mencabut permohonan sengketa pemilu di MK pada Senin 13 Januari 2025

    13. Pemantau Pemilihan Bupati Fakfak yang diwakili Saparuddin mencabut gugatan sengketa pilkada di MK pada Selasa 14 Januari 2025.

    14. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 3 Ridwan Yasin dan Muksin Badar mencabut permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Gorontalo Utara 2024 pada 14 Januari 2025.

    15. Pemantau Pemilihan Bupati Sorong Selatan yaitu Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI) yang diwakili Saparuddin selaku koordinator PPI mencabut gugatan sengketa pemilu di MK pada Selasa 14 Januari 2025.

    16. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Nomor Urut 5 Imanuel Ekadianus Blegur-Lukas Reiner Atabuy mengajukan permohonan pencabutan Perkara Perselisihan Hasil Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor pada Selasa 14 Januari 2025.

    Pemilihan Wali Kota

    1. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Depok Nomor Urut 1 Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi A. Rafiq (Imam-Ririn) mencabut Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PHP Walkot) Depok 2024 pada 8 Januari 2025

    2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Nomor Urut 02 Deri Asta dam Desni Seswinari telah mencabut gugatan sengketa pemilu pada Jumat 10 Januari 2025

    3. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 4 Erna Rasyid Taufan-M Rahmat Sjamsu Alam telah mencabut gugatannya pada 10 Januari 2025.

    4. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Nomor Urut 01 Nofi Candra dan Leo Murphy membatalkan gugatan sengketa pemilu di MK karena tidak hadir.