Xcloud.id

Tag: Ade Yasin

  • Antusias Nantikan Retreat Kepala Daerah, Rudy Susmanto: Udah Gak Sabar!

    Antusias Nantikan Retreat Kepala Daerah, Rudy Susmanto: Udah Gak Sabar!

    JABAR EKSPRES – Bupati Bogor terpilih Rudy Susmanto mengungkapkan, ketidaksabarannya untuk berangkat kegiatan retreat kepala daerah.

    Rudy mengatakan, kegiatan retreat tersebut nantinya akan diberikan wawasan kebangsaan bagi para kepala daerah yang akan hadir bersamanya.

    “Kami cukup semangat, udah ga sabar pengen berangkat retreat bareng gubernur jawa barat (terpilih) karena disitulah kita diberikan wawasan kebangsaan yang tentunya ini sebagai kalau handphone dicas ulang,” kata Rudy kepada awak media, pada Rabu (12/2).

    BACA JUGA:Jelang Retreat Kepala Daerah, Gubernur Jawa Barat Terpilih Sebut Tak Perlu Siapkan Apapun

    Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan perjuangan, pembangunan, dan kebijakan dengan pemerintah pusat.

    “Sebab nanti kita memimpin wilayah kabupaten, kota, provinsi porsi perjuangannya, arah pembangunanya, kebijakannya selaras dengan pemerintah pusat,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, kegiatan retreat akan berlangsung pada 21 hingga 28 Februari mendatang di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    BACA JUGA:Jelang Retreat Kepala Daerah, Gubernur Jawa Barat Terpilih Sebut Tak Perlu Siapkan Apapun

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan mengadakan retreat kepala daerah di Akmil Magelang tepat satu hari setelah pelantikan berlangsung.

    Akmil Magelang dipilih sebagai lokasi retreat karena dinilai memiliki fasilitas yang memadai untuk kegiatan pembekalan bagi kepala daerah.

    Adapun Wamendagri Bima Arya menyampaikan, materi yang akan diterima oleh para kepala daerah meliputi tugas pokok dan fungsi, program Asta Cita, dan pembekalan dari Lemhanas.

  • Ini Kata Bupati Bogor Terpilih Soal Larangan dari Pemerintah Pusat Angkat Staf Khusus

    Ini Kata Bupati Bogor Terpilih Soal Larangan dari Pemerintah Pusat Angkat Staf Khusus

    JABAR EKSPRES – Bupati Bogor terpilih Rudy Susmanto mengungkapkan, akan menaati kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah pusat.

    Kebijakan tersebut salah satunya, larangan bagi kepala daerah periode 2025-2030 untuk mengangkat staf khsus.

    “Tentunya kita akan ikuti segala kebijakan yg diputuskan oleh pemerintah pusat,” kata Rudy di The Hotel Alana, pada Rabu (12/2).

    BACA JUGA:Jelang Retreat Kepala Daerah, Gubernur Jawa Barat Terpilih Sebut Tak Perlu Siapkan Apapun

    Diketahui, seusai pelantikan kepala daerah terpilih pada 20 Februari mendatang, kepala daerah dilarang mengangkat stafsus maupun tenaga ahli.

    Kepala BKN Zudan Arif Fakhrullah menegaskan, jika masih ada kepala daerah yang tetap melanggar aturan yang telah disampaikan akan dikenakan sanksi oleh pemerintah pusat.

    Ia melanjutkan, keputusan itu diambil karena jumlah pegawai di daerah, terutama tenaga administrasi sudah banyak dan anggaran daerah juga terbatas.

    Selain itu, kata dia, tenaga ahli sudah tersedia pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

  • Cek Kesehatan Gratis, Warga Kabupaten Bogor Senang

    Cek Kesehatan Gratis, Warga Kabupaten Bogor Senang

    JABAR EKSPRES  – Ida Farida (55), salah satu warga Cijujung, mengungkapkan kebahagiaannya dengan adanya program pemeriksaan kesehatan gratis yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Program ini dilaksanakan di Puskesmas Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Cibinong, Kabupaten Bogor.

    Ida mengaku sangat terkesan karena selain mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, ia juga menerima perayaan sederhana dari Pj Bupati Bogor, Bachril Bakri, yang meninjau langsung pelaksanaan program tersebut.

    “Selain mendapatkan pemeriksaan gratis, saya juga senang karena mendapat kejutan dari Pak Bupati, yang memberikan bunga dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun bersama-sama,” ungkap Ida di Puskesmas Cimandala pada Senin (10/2).

    BACA JUGA: Pemkab Bogor Hadirkan Program Spesial Ulang Tahun, Cek Kesehatan Gratis

    BACA JUGA: Prabowo Luncurkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Warga yang Berulang Tahun, Pemkot Banjar Siapkan 10 Puskesmas

    Menurutnya, program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Ida menyebutkan bahwa ia pertama kali mendapatkan informasi tentang program ini melalui media sosial dan perangkat desa, yang menjelaskan bahwa ini merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo.

    “Mudah saja, kita hanya perlu mendaftar lewat aplikasi SatuSehat, mengisi skrining mandiri, lalu datang ke Puskesmas untuk verifikasi,” ujarnya.

    Setelah melakukan verifikasi, Ida menjalani berbagai pemeriksaan, seperti tekanan darah, berat badan, tinggi badan, tes darah, dan elektrokardiogram (EKG) untuk memeriksa kesehatan jantung.

    “Setelah itu, hasil pemeriksaan bisa dilihat langsung di aplikasi SatuSehat milik saya,” tambahnya.

    Program pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan bagian dari Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dan kesehatan masyarakat. Program ini dimulai pada Senin, 10 Februari 2025, dan akan dilaksanakan setiap tahun pada hari ulang tahun warga.

  • 8 Jalan Parung Panjang "Neraka" Warga Bogor, 100 Nyawa Melayang, Ini Janji Dedi Mulyadi Bandung

    8 Jalan Parung Panjang "Neraka" Warga Bogor, 100 Nyawa Melayang, Ini Janji Dedi Mulyadi Bandung

    Jalan Parung Panjang “Neraka” Warga Bogor, 100 Nyawa Melayang, Ini Janji Dedi Mulyadi
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro curhat kepada Gubernur Jawa Barat terpilih
    Dedi Mulyadi
    terkait permasalahan di jalan
    Parung Panjang
    ,
    Kabupaten Bogor
    .
    Dia menyampaikan masalah ini karena dalam jangka waktu dua tahun, ada 100 nyawa melayang akibat kecelakaan di jalan tersebut.
    “Kami mohon bantuan kepada Pak Gubernur (terkait) permasalahan Jalan Parung Panjang. Selama kami menjabat Kapolres Bogor, kurang lebih 1 tahun 8 bulan, kasus kecelakaan menimbulkan korban jiwa sangat banyak,” ucap Rio kepada Dedi pada unggahan di akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Minggu (9/2/2025).
    Kecelakaan, kata Rio, diakibatkan kelalaian pengemudi, kontur jalan kurang memadai, dan jalanan rusak. 
    Dedi mengatakan, jalan Parung Panjang itu adalah jalan untuk kepentingan penambang. Selama ini, penambang menggunakan jalan warga.
    “Sudah berapa korban di situ?,” tanya Dedi kepada Rio.
    Rio menjawab, selama menjabat di Bogor, sudah 100 lebih korban meninggal dunia.
    Mendengar 100 korban melayang, Dedi terhenyak. Dia kaget lebih dari 100 korban meninggal akibat kecelakaan di jalan itu.
    “Punten ya, ini akibat provinsi lamban membangun jalan itu, berakibat terjadinya kecelakaan,” ujar Dedi. 
    Dia lantas bertanya kepada Kapolres bagaimana bisa sampai ada korban yang cukup banyak di jalan Parung Panjang.
    Rio menjelaskan, kecelakaan karena kontur jalan, jumlah muatan truk, jalanan rusak, penerangan kurang memadai, dan sempitnya jalan.
    “Ini di luar penyakit ISPA, kami butuh bantuan Pemprov,” kata Rio.
    Dedi menjelaskan, Pemprov akan menyelesaikan jalan itu tahun 2026. Kalau dibangun tahun ini cukup mepet.
    “Tahun 2026 kami sudah oke, kami bangun selesai. Tanah ingin lebar dan membangun jalan tambang khusus,” kata Dedi.
    Dedi yang didampingi Wakil Bupati Bogor terpilih, Ade Ruhandi, kemudian bertanya apakah jalan tambang dan jalan khusus mobil berbeda? 
    Ade menjelaskan, saat ini jalan milik provinsi digunakan mobil tambang.
    “Problem di sini kan akibat tidak sinergi antara kebijakan Pemerintah Tangerang dengan Bogor. Perlu difasilitasi juga,” ucap Ade.
    Kapolres Bogor, AKBP Rio kemudian meminta jam operasional truk agar disinkronkan antara Pemprov Banten dengan Pemprov Jabar.
    Jam operasional berbenturan dengan waktu orangtua antar anak sekolah dan jemput anak, kemudian aktivitas warga di pasar.
    “Ini bisa menaikkan jumlah korban jiwa akibat kecelakaan,” kata Rio.
    Dedi menimpali, jalan Parung Panjang berarti “neraka” bagi warga Bogor.
    Neraka di jalan raya akibat penambangan, mobil tambang, polusi penambangan, dan dampak lingkungan. 
    Dedi Mulyadi berjanji akan membahas hal ini Rabu nanti.
    Dia akan membahasnya dengan Kadis PU, Kadis Perhubungan Pemprov Jabar, termasuk akan mengundang Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, Banten.
    “Rabu kita bahas di sini (Mapolres),” kata Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MK Bacakan 3 Putusan Dismissal Sengketa Pilkada 2024, Ini Daftarnya

    MK Bacakan 3 Putusan Dismissal Sengketa Pilkada 2024, Ini Daftarnya

    Jakarta, Beritasatu.com — Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan sela atau dismissal terhadap sengketa Pilkada 2024 dalam sidang perdana yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025). Dalam sidang ini, MK membacakan 158 gugatan yang dibagi menjadi tiga sesi.

    Beberapa putusan menarik perhatian publik. Salah satunya adalah penolakan gugatan Edy Rahmayadi dan Hasan Basari terhadap Bobby Nasution dan Surya terkait Pilkada Sumatera Utara (Sumut).

    Sidang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo menyatakan, gugatan tersebut tidak dapat diterima. “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Suhartoyo dalam persidangan.

    MK menilai dalil pemohon terkait dugaan keterlibatan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni, yang disebut-sebut mengupayakan kemenangan Bobby Nasution dan Surya, tidak cukup kuat untuk dikabulkan. Selain itu, pihak tergugat tidak menerima saran atau rekomendasi perbaikan dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kampanye.

    Selain Pilkada Sumut, putusan dismissal MK juga menolak gugatan sengketa Pilkada 2024, terutama Pilbup Bogor yang diajukan R Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman. Alasan penolakan adalah gugatan tersebut tidak memiliki kedudukan hukum yang tetap.

    “Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan tidak dapat diterima,” ujar Suhartoyo dalam putusannya.

    MK menemukan calon bupati Bogor Bayu Syahjohan, telah menarik permohonan gugatannya, yang dikonfirmasi dalam persidangan. Dengan demikian, secara formal, gugatan hanya diajukan calon wakil bupati Bogor Musyafaur Rahman, bukan pasangan calon lengkap dari nomor urut 2 dalam Pilbup Bogor.

    Dalam sidang yang sama, MK mengabulkan penarikan gugatan yang diajukan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi dalam sengketa Pilgub Jawa Tengah. Ketua MK Suhartoyo menegaskan setelah permohonan ditarik, Andika-Hendi tidak dapat mengajukan kembali gugatan tersebut.

    “Berdasarkan fakta hukum serta ketentuan yang ada, rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada 30 Januari 2025 menyimpulkan penarikan permohonan tersebut beralasan menurut hukum dan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo,” jelas Suhartoyo.

    Dengan demikian, putusan dismissal MK mengembalikan permohonan yang diajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 di Pilkada Jawa Tengah dalam gugatan sengketa Pilkada 2024.

  • Pj Bupati Bogor Sebut RLS Rendah Sebab Siswa ‘Lanjut’ ke Pondok Pesantren

    Pj Bupati Bogor Sebut RLS Rendah Sebab Siswa ‘Lanjut’ ke Pondok Pesantren

    JABAR EKSPRES – Pj Bupati Bogor Bachril Bakri menyebut, rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS) disebabkan karena para pelajar melanjutkan ke Pondok Pesantren (Ponpes).

    Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, pada 2022 hingga 2024 mengalami kenaikkan dari 8,34 menjadi 8,39 tahun.

    Bachril Bakri menilai, selain para siswa yang putus sekolah sejak SMP. Mereka melanjutkan ke Ponpes atau sekolah pendidikan agama.

    Menurutnya, melanjutkan jenjang tersebut tidak tercatat sebagai pendidikan lanjutan.

    “Kemungkinan masalah RLS banyak yang putus sekola pada setelah SMP karena mereka langsung masuk pesantren,” kata Bachril di kompleks kantor bupati, Jumat (31/1).

    BACA JUGA: Komisi IV DPRD Sentil Pemkab Bogor usai Pondok Pesantren Dituding Penyebab RLS Rendah 

    “Kesekolah pendidikan agama sehingga tidak tercatat sebagai pendidikan lanjutan,” lanjut dia.

    Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus mendorong dunia pendidikan agar RLS di bumi tegar beriman mengalami peningkatan lebih tinggi.

    Selaras dengan Bachril, Kepala Dinas Pendidikan Bambang Tawekal mengatakan, pihaknya akan berupaya meningkatkan RLS di Kabupaten Bogor.

    Bambang melanjutkan, harus mengarahkan warga yang putus sekolah ke dalam program kejar paket (PKP).

    BACA JUGA: Masjid Nusantara Resmikan Musholla Al-Qolam di Kampung Ganda, Bogor

    “Karena banyak juga sodara sodara kita yang harus diarahkan belajar dipaket b melalui PKP yang ada,” kata Bambang, Jumat (31/1).

    Dia memberikan contoh, RLS di Kecamatan Sukamakmur. Pada 2023 lalu RLS wilayah tersebut berada di angka 5,97 tahun lalu naik di 2024 menjadi 7,30 tahun.

    Kepala Dinas Pendidikan itu menyampaikan, rasa terima kasih kepada para perangkat daerah yang sudah membantu menaikkan angka RLS.

    “Berarti sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh temen-temen di satuan pendidikan kami ucapkan kepada para camat dan kades yang sudah ikut membantu peningkatan RLS di semua wilayah kecamatan,” tutup dia. (SFR)

  • Komisi IV DPRD Sentil Pemkab Bogor usai Pondok Pesantren Dituding Penyebab RLS Rendah 

    Komisi IV DPRD Sentil Pemkab Bogor usai Pondok Pesantren Dituding Penyebab RLS Rendah 

    JABAR EKSPRES – Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor tidak setuju soal tudingan yang dilontarkan oleh Pj Bupati Bogor Bachril Bakri, soal pondok pesantren jadi penyebab rendahnya angka rata-rata lama sekolah (RLS).

    Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi. Dia menilai, ponpes sudah memberikan manfaat yang banyak untuk pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas.

    “Pondok Pesantren baik yang ada sekolahnya maupun yang tidak ada, sudah sangat membantu Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas anak bangsa, ini jangan disalahkan, malah kita harus bantu mereka,” katanya Minggu (2/2).

    Politisi Partai Golkar itu mengaku, banyak ponpes yang tidak memiliki sekolah, akan tetapi memperbolehkan santrinya untuk melanjutkan pendidikan formal.

    BACA JUGA: Menyusut 24 Hektare, Menteri Lingkungan Hidup Ikut Soroti Eksploitasi Danau Lido di Cigombong Bogor

    “Para pimpinan pondok pesantren sudah jauh berpikir soal masa depan santrinya, tentu mereka lebih mengetahui apa yang dibutuhkan santrinya untuk kehidupan mereka yang lebih baik di masa yang akan datang,” jelas dia.

    Ridwan Muhibi menyarankan, pemerintah mestinya membantu pondok pesantren dari segi fasilitas dan bantuan lainnya yang tidak dimiliki pondok pesantren.

    “Kita sudah ada Perda Pondok Pesantren, tinggal bagaimana pemerintah membantu secara maksimal apa yang dibutuhkan pondok pesantren. Kurikulum pondok pesantren biarlah para kiyai yang lebih mengetahui kebutuhannya, kita pemerintah bantu di hal lainnya,” jelas dia.

    Pria yang kerap dipanggil Bibih itu juga menekankan, pemerintah agar tidak fokus pada pendidikan atau sekolah negeri, tapi harus mulai memikirkan kesejahteraan sekolah swasta, khususnya yang memiliki ponpes.

    BACA JUGA: Pendaki Asal Imapala Uhamka Ditemukan Meninggal Dunia di Gunung Joglo Bogor

    “Jangan dibeda-bedakan antara negeri dan swasta, mereka sama-sama membantu kita untuk menjadikan anak bangsa yang memiliki kualitas, apalagi di pondok yang menekankan pendidikan karakter dan akhlak, maka pemerintah harus memikirkan itu semua,” pungkasnya.

  • RLS di Kabupaten Bogor jadi Sorotan, ini Kata Kadisdik!

    RLS di Kabupaten Bogor jadi Sorotan, ini Kata Kadisdik!

    JABAR EKSPRES – Rata-rata lama sekolah (RLS) di wilayah Kabupaten Bogor menjadi sorotan pemerintah daerah.

    Berdasarkan data yang diperoleh dari laman resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, pada 2022 hingga 2024 mengalami kenaikkan dari 8,34 menjadi 8,39 tahun.

    Pj Bupati Bogor, Bachril Bakri mengungkapkan, rendahnya RLS karena banyaknya siswa yang putus sekolah setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP).

    BACA JUGA:Sekolah Swasta Tolak Surat Edaran Disdik Jabar, Jika Tidak Ada Solusi!

    Dia menjelaskan, tidak semua siswa putus sekolah. Melainkan ada yang melanjutkan ke sekolah pendidikan agama ataupun pesantren.

    “Kemungkinan masalah RLS banyak yang putus sekola pada setelah SMP karena mereka langsung masuk pesantren,” kata Bachril di kompleks kantor bupati, Jumat (31/1).

    “Kesekolah pendidikan agama sehingga tidak tercatat sebagai pendidikan lanjutan,” lanjut dia.

    BACA JUGA:Surat Edaran Disdik Jawa Barat Tentang Penyerahan Ijazah, Jangan Rugikan Sekolah Swasta!

    Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus mendorong dunia pendidikan agar RLS di bumi tegar beriman mengalami peningkatan lebih tinggi.

    Selaras dengan Bachril, Kepala Dinas Pendidikan Bambang Tawekal mengatakan, pihaknya akan berupaya meningkatkan RLS di Kabupaten Bogor.

    Bambang melanjutkan, harus mengarahkan warga yang putus sekolah ke dalam program kejar paket (PKP).

    BACA JUGA:Soal Wacana Libur Sekolah saat Bulan Ramadan, Ini Kata Disdik Kota Bandung

    “Karena banyak juga sodara sodara kita yang harus diarahkan belajar dipaket b melalui PKP yang ada,” kata Bambang, Jumat (31/1).

    Dia memberikan contoh, RLS di Kecamatan Sukamakmur. Pada 2023 lalu RLS wilayah tersebut berada di angka 5,97 tahun lalu naik di 2024 menjadi 7,30 tahun.

    Kepala Dinas Pendidikan itu menyampaikan, rasa terima kasih kepada para perangkat daerah yang sudah membantu menaikkan angka RLS.

    “Berarti sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh temen-temen di satuan pendidikan kami ucapkan kepada para camat dan kades yang sudah ikut membantu peningkatan RLS di semua wilayah kecamatan,” tutup dia.

  • Imbau Jajaran Tak Main Judol, Pj Bupati Bogor: itu Merugikan Kita!

    Imbau Jajaran Tak Main Judol, Pj Bupati Bogor: itu Merugikan Kita!

    JABAR EKSPRES – Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Bachril Bakri mengaku kerap memberikan imbauan perihal judi online (Judol) kepada para jajarannya maupun Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bogor.

    Bachril mengingatkan jajarannya yang masih melakukan kegiatan haram tersebut, akan menerima kerugian yang mendalam bagi diri sendiri seperti finansial dan gangguan sosial.

    Bachril juga menegaskan, pejabat daerah dan jajarannya harus menghindari judol karena tidak mencerminkan nilai-nilai dasar ASN.

    BACA JUGA:Terkait Dugaan Kasus Judol Hotel Aruss Semarang, Polisi Berhasil Tangkap 4 Orang Tersangka

    “Judol memang sudah menjadi himbauan, kita para ASN dan seluruh Camat dan Kades hindari judol karena merugikan kita semua,” kata Bachril saat ditemui di Kompleks Kantor Bupati, Jumat (31/1/2025).

    Sebagai informasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, sedang melakukan analisis mendalam terkait dugaan penyelewengan dana desa untuk Judol.

    Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, pihaknya telah mendapatkan temuan sekitar enam kepala desa di salah satu kabupaten, Provinsi Sumatera Utara menggunakan dana desa untuk kegiatan haram itu.

    BACA JUGA:Ini Peran 2 Tersangka Baru Kasus Buka Blokir Situs Judol Libatkan Pegawai Komdigi!

    Dia menduga, daerah lainnya terdapat hal serupa seperti di Provinsi Sumatera itu.

    Dalam temuannya, kata dia, sekitar Rp 50 juta hingga Rp260 juta dana desa untuk Judol. Lalu, terdapat temuan sebanyak Rp40 miliar dana desa di wilayah tersebut diduga untuk judol.

  • Banjir Rob di Desa Eretan Kulon, BPBD Indramayu Tetapkan Status Tanggap Darurat

    Banjir Rob di Desa Eretan Kulon, BPBD Indramayu Tetapkan Status Tanggap Darurat

    JABAR EKSPRES – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, telah menetapkan status tanggap darurat terhadap bencana banjir rob yang melanda permukiman warga di Desa Eretan Kulon pada Rabu (29/1).

    Plt Kepala Pelaksana BPBD Indramayu, Sutrisno, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah pihaknya bersama tim gabungan melakukan kaji cepat di lokasi yang terdampak.

    “Setelah melakukan kaji cepat, kami menyimpulkan bahwa situasi ini memerlukan langkah penanganan cepat dan telah memasuki tahap tanggap darurat,” kata Sutrisno di Indramayu, Jumat.

    BACA JUGA: Pj Bupati Bogor Janji akan Perbaiki Rumah Korban Banjir di Cisarua

    Banjir rob yang disertai gelombang tinggi tersebut telah merendam 135 rumah, dengan tujuh rumah di antaranya mengalami kerusakan. BPBD menilai, untuk mempercepat proses penanggulangan, status darurat ini sangat diperlukan.

    Penetapan status tanggap darurat ini memungkinkan koordinasi antarinstansi yang lebih cepat untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Status tersebut ditetapkan selama tujuh hari, namun dapat diperpanjang hingga 14 hari jika kondisi belum pulih.

    Sutrisno menambahkan bahwa BPBD Indramayu juga berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau perkembangan cuaca. Menurut prediksi BMKG, potensi kondisi serupa masih bisa terjadi hingga 2 Februari mendatang.

    “Berdasarkan prediksi BMKG, gelombang tinggi dan banjir rob berpotensi terjadi hingga awal Februari. Kami berharap penanganan bencana dapat selesai dengan baik dalam periode ini,” tuturnya.

    Sebagai langkah awal, BPBD telah mengidentifikasi kebutuhan mendesak bagi warga yang terdampak. Bantuan logistik mulai disalurkan, termasuk kasur, karpet, terpal, selimut, pakaian, makanan siap saji, serta kebutuhan anak-anak.

    Selain itu, BPBD juga telah mendirikan dapur umum yang setiap harinya menyediakan hingga 800 porsi makanan untuk pengungsi maupun warga yang memilih bertahan di rumah mereka.