Tag: Ade Yasin

7 Lihat Jembatan Gantung Wisata di Puncak Bogor, Dedi Mulyadi: Itu yang Paling Melanggar… Bandung

Lihat Jembatan Gantung Wisata di Puncak Bogor, Dedi Mulyadi: Itu yang Paling Melanggar…
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau kawasan
Puncak
, Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi lahan kritis serta menindak tegas perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan.
Dedi berkunjung bersama sejumlah pejabat. Di antaranya Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq secara langsung memimpin penyegelan dan penghentian operasional sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar persetujuan lingkungan.
Dedi dalam tinjauannya, melihat kondisi kawasan Puncak dan sekitarnya. Ia sempat tampak menyeka air mata menganggap parahnya kondisi di Puncak.
Ia terlihat kaget saat melihat adanya jembatan gantung yang dibangun untuk ekowisata Eiger Advanture Land di kaki Gunung Gede Pangrango, Megamendung.
“Lah, itu sudah ada bangunan ya (jembatan gantung)? Itu yang paling melanggar. Lihat itu terbelah sampai longsor,” kata Dedi sambil menunjuk tempat wisata jembatan Eiger Adventure Land, Megamendung, Kabupaten Bogor.
Eiger Adventure Land ini termasuk satu dari empat tempat wisata yang disegel karena melanggar regulasi lingkungan.
“Nggak boleh, harusnya ini (dibangun wisata jembatan). Tempatnya memang bagus begini, tapi kan ada yang terganggu (warga jadi korban). Masak alam kayak gini aja diganggu,” ucap Dedi.
Dedi kemudian bertanya pada pejabat Kabupaten Bogor yang hadir.
“Yang memberi izin ini siapa?” tanya Dedi dan dijawab salah satu pejabat bahwa Bupati Bogor yang sebelumnya.
Mendengar hal itu, Dedi langsung menanyakan kepada Bupati Bogor saat ini Rudy Susmanto.

Ia meminta Rudy mengevaluasi izin pembangunan Eiger Advanture Land.
Petugas Kementerian Lingkungan Hidup (LH) tampak datang menghampiri Dedi di tempat wisata Eiger Adventure Land itu.
“Ini kan udah berizin dikeluarkan bupati (sebelumnya), dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanya Dedi ke petugas LH.
“Itu kan sudah hutan lindung, tapi kenapa dirusak (karena pembangunan),” tambah Dedi.
Sementara Menteri Hanif mengatakan bahwa tindakan penyegelan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah dampak buruk bagi masyarakat sekitar.
Adapun penyegelan perusahaan yang melanggar regulasi lingkungan dilakukan di empat lokasi utama, yaitu PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan (PPSSBP), PTPN I Regional 2 Gunung Mas, PT Jaswita Jabar (Hibiscus Park), Eiger Adventure Land, Megamendung.
Di setiap lokasi tersebut, Menteri LH/Kepala BPLH bersama tim Deputi Penegakan Hukum Lingkungan melakukan penyegelan dan memasang papan peringatan.
Keempat perusahaan ini diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan.
Kunjungan ini dilakukan setelah terjadinya banjir bandang parah di Cisarua, Puncak, Bogor, pada Minggu (2/3/2025) malam. Banjir itu mengakibatkan satu orang meninggal dan puluhan rumah rusak.
(Penulis: Kontributor Bogor, Afdhalul Ikhsan)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/03/2025 07:21
Apa yang Ditangisi Dedi Mulyadi Saat Meninjau Puncak Bogor? Bandung 7 Maret 2025

Apa yang Ditangisi Dedi Mulyadi Saat Meninjau Puncak Bogor?
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menangis di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025).
Ia tak kuasa menahan air matanya saat melihat kondisi alih guna lahan di kawasan
Puncak Bogor
. Dedi sedih melihat alih fungsi lahan itu.
Menurutnya, fenomena ini telah menjadi pemicu banjir yang terus menerus terjadi di daerah yang dikenal dengan hawa sejuknya.
Dedi tampak terkejut melihat kerusakan hutan di Gunung Gede Pangrango. Ia menyaksikan tanah yang terbelah akibat aktivitas pembangunan.
Dedi menunjukkan ketidakpuasannya saat melihat pembangunan ekowisata
Eiger Adventure Land
yang terdiri dari jembatan gantung.
“Lah, itu sudah ada bangunan ya (jembatan gantung)? Itu yang paling melanggar. Lihat itu terbelah sampai longsor,” katanya sambil menunjuk lokasi jembatan Eiger Adventure Land di Megamendung, Kabupaten Bogor.
Menurutnya, Eiger Adventure Land merupakan salah satu dari empat lokasi wisata yang disegel karena melanggar regulasi lingkungan.
Dedi menegaskan bahwa pembangunan wisata jembatan tersebut seharusnya tidak terjadi, mengingat dampaknya terhadap lingkungan.
“Enggak boleh, harusnya ini (dibangun wisata jembatan). Tempatnya memang bagus begini, tapi kan ada yang terganggu (warga jadi korban). Masak alam kayak gini aja diganggu,” ungkapnya.
Ia lantas bertanya pada pejabat yang mendampinginya.
“Yang memberi izin ini siapa?”
Setelah mendapatkan informasi bahwa izin tersebut dikeluarkan oleh Bupati Bogor sebelumnya, Dedi segera bertanya kepada Bupati Bogor saat ini Rudy Susmanto untuk mendiskusikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dedi kemudian meminta rekomendasi untuk mencabut izin pembangunan agar kawasan hutan Puncak Bogor bisa ditata kembali.
“Terus, Pak Bupati sekarang siapa? Nanti koordinasi KLH ya, minta dievaluasi izinnya dulu,” ujarnya.

Dalam situasi tersebut, petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup mendekati Dedi di lokasi Eiger Adventure Land.
“Ini kan udah berizin dikeluarkan bupati (sebelumnya), dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanya Dedi kepada petugas.
Ia menegaskan bahwa meskipun pembangunan tersebut berizin, kawasan itu seharusnya tidak dirusak, mengingat statusnya sebagai hutan lindung.
Setelah Dedi bertemu dengan Bupati Bogor Rudy Susmanto, awak media dilarang mendekat karena ada pembicaraan penting di antara mereka.
Dalam kunjungan kerja yang dilakukan bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, tujuan utama adalah untuk mengevaluasi kondisi lahan kritis serta menindak perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan.
Selama kunjungan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup secara langsung memimpin penyegelan dan penghentian operasional dari sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar persetujuan lingkungan.
Hanif menyatakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta mencegah dampak buruk bagi masyarakat.
Penyegelan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar regulasi lingkungan dilakukan di empat lokasi utama, yaitu:
1. PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan (PPSSBP).
2. PTPN I Regional 2 Gunung Mas.
3. PT Jaswita Jabar (Hibiscus Park).
4. Eiger Adventure Land, Megamendung.
Di setiap lokasi tersebut, Menteri Lingkungan Hidup bersama tim Deputi Penegakan Hukum Lingkungan memasang papan peringatan.
Keempat perusahaan tersebut diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang lingkungan.
(Penulis: Kontributor Bogor, Afdhalul Ikhsan)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/03/2025 06:12
1 Menangis Lihat Kerusakan Alam Puncak, Dedi Mulyadi: Siapa yang Beri izin? Bandung

Menangis Lihat Kerusakan Alam Puncak, Dedi Mulyadi: Siapa yang Beri izin?
Editor
KOMPAS.com
–
Gubernur Jawa Barat
,
Dedi Mulyadi
, tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan kerusakan alam akibat alih guna lahan di kawasan
Puncak

Bogor
, Jawa Barat.
Ia tertunduk dan berulang kali menyeka air mata setelah melihat langsung dampak dari pembangunan yang merusak ekosistem Gunung Gede Pangrango.
Dari kejauhan, Dedi Mulyadi melihat tanah yang terbelah dan longsor, yang diduga akibat proyek pembangunan ekowisata, salah satunya jembatan gantung, di Megamendung, Kabupaten Bogor.
“Lah, itu sudah ada bangunan ya (jembatan gantung), itu yang paling melanggar. Lihat itu terbelah sampai longsor,” ujar Dedi dengan nada geram sambil menunjuk lokasi pembangunan tersebut.
Dedi menegaskan bahwa pembangunan di kawasan itu tidak seharusnya dilakukan karena berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan merugikan masyarakat sekitar.
“Enggak boleh harusnya ini (dibangun wisata jembatan). Tempatnya memang bagus begini, tetapi kan ada yang terganggu (warga jadi korban). Masak alam kayak gini aja diganggu,” lanjutnya.
Saat berdiskusi dengan pejabat yang turut hadir dalam kegiatan penyegelan, Dedi mempertanyakan siapa yang memberikan izin pembangunan tersebut.
“Yang memberi izin ini siapa?” tanya Dedi.
Salah satu pejabat menyebut bahwa izin itu dikeluarkan oleh Bupati Bogor sebelumnya.
Mendengar hal tersebut, Dedi langsung meminta penjelasan dari Bupati Bogor saat ini, Rudy Susmanto.
“Terus, Pak Bupati sekarang siapa? Nanti koordinasi KLH ya, minta dievaluasi izinnya dulu,” ujarnya.
Tak lama kemudian, petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendekati Dedi untuk memberikan penjelasan.
Namun, Dedi tetap mempertanyakan legalitas proyek di kawasan hutan lindung tersebut.
“Ini kan udah berizin dikeluarkan bupati (sebelumnya), dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanyanya kepada petugas KLH.
“Itu kan sudah hutan lindung, tetapi kenapa dirusak?” tambahnya.
Setelah bertemu dengan Rudy Susmanto, awak media dilarang mendekat karena terjadi perbincangan tertutup antara keduanya.
Kunjungan kerja ini dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Wakil Menteri LH/Wakil Kepala BPLH Diaz Hendropriono, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Mereka mengevaluasi kondisi lahan kritis dan menindak perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan.
Dalam inspeksi tersebut, Menteri LH/Kepala BPLH langsung memimpin penyegelan dan penghentian operasional sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar persetujuan lingkungan.
“Tindakan ini adalah bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah dampak buruk bagi masyarakat sekitar,” ujar Hanif Faisol Nurofiq.
Adapun penyegelan dilakukan terhadap empat perusahaan,
Di setiap lokasi, Menteri LH/Kepala BPLH bersama tim Deputi Penegakan Hukum Lingkungan memasang segel dan papan peringatan.
(Penulis Kontributor Bogor Kompas.com: Afdhalul Ikhsan)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/03/2025 04:57
Nusron Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Langgar Aturan Tata Ruang

Jakarta –

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bakal mencabut izin usaha perusahaan yang tidak taat pada aturan tata ruang. Pernyataan ini menyusul penyegelan empat perusahaan di Bogor yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kamis (6/3).

“Tidak menutup kemungkinan. Kalau SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) mungkin nggak (dicabut), ya, izin usahanya (yang) dicabut,” kata Nusron kepada wartawan di Universitas Muhammadiyah, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025).

Nusron mengatakan persoalan tata ruang telah terjadi dalam kurun waktu yang lama. Untuk menertibkan hal tersebut, ia menilai perlu adanya ketegasan dari Pemerintah Daerah (Pemda).

“Jadi kami minta ini, ini ada masalah-masalah masa lalu, saya minta supaya pemerintah nanti ke depan disiplin dalam hal menerbitkan izin tata ruang, pemanfaatan lahan. Kalau memang itu lahan hijau, lahan perkebunan, jangan dipakai untuk perumahan maupun untuk industri,” tegasnya.

Tata ruang yang tidak sesuai prosedur di satu wilayah dapat berdampak pada wilayah lainnya sebagaimana yang terjadi di Bogor terhadap Jakarta. Sebaliknya, ia mengatakan tata ruang yang salah di Jakarta berdampak pada wilayah lain seperti Bekasi.

Dalam waktu dekat, Nusron akan mengumpulkan Gubernur Jakarta, Jawa Barat, Wali Kota dan Bupati Bogor, Bekasi, Tangerang, hingga Cianjur untuk menyelesaikan persoalan tata ruang.

“Akan kami adakan rapat segera untuk masalah penertiban kawasan strategis nasional dari aspek tata ruangnya dan mulai termasuk masalah penanganan sampah,” tutur Nusron.

(hns/hns)

07/03/2025 03:15
AHY Minta ATR/BPN ‘Pelototi’ Puncak, Nusron Buka Suara

Tangerang Selatan –

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid siap pelototi kawasan Jabodebekpunjur yang diklaim menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Jakarta dan Bekasi.

Langkah ini ia lakukan sejalan dengan permintaan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AYH) saat meninjau jembatan di Kemang Pratama Bekasi yang amblas imbas banjir kiriman dari Bogor.

“Ya kita akan cek untuk masalah penertiban isu tata ruang di kawasan Jabodetabekpunjur, karena ada Perpesnya (Peraturan Presiden). Jadi ekosistem dan seantara kawasan strategis nasional Jabodetabekpunjur ini tidak bisa lepas dengan yang namanya ekosistem tata ruang. Ini satu kesatuan, nggak bisa terpisah-pisah,” kata Nusron kepada wartawan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Nusron mengatakan tata ruang yang tidak sesuai prosedur di satu wilayah dapat berdampak pada wilayah lainnya sebagaimana yang terjadi di Bogor terhadap Jakarta. Sebaliknya, ia mengatakan tata ruang yang salah di Jakarta berdampak pada wilayah lain seperti Bekasi.

Dalam waktu dekat Nusron akan mengumpulkan Gubernur Jakarta, Jawa Barat, Wali Kota dan Bupati Bogor, Bekasi, Tangerang, hingga Cianjur untuk menyelesaikan persoalan tata ruang.

“Akan kami adakan rapat segera untuk masalah penertiban kawasan strategis nasional dari aspek tata ruangnya dan mulai termasuk masalah penanganan sampah,” tutur Nusron.

(hns/hns)

06/03/2025 20:22
Tangisan Dedi Mulyadi Pecah saat Lihat Alih Fungsi Lahan di Puncak Bogor

JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tak kuasa menahan emosinya saat menyaksikan alih fungsi lahan secara sembarangan di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, pada Kamis (6/3).

Dengan mata berkaca-kaca, ia mempertanyakan pihak yang memberi izin atas perubahan penggunaan lahan tersebut.

“Ini yang memberikan izinnya siapa? Dari sisi regulasi, apakah bisa rekomendasikan untuk dicabut?” tanya Dedi Mulyadi kepada salah seorang petugas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang mendampingi di lokasi wisata Eiger Adventure Land, Megamendung, Kabupaten Bogor.

Dedi terkejut melihat bangunan yang berdiri kokoh di area yang berdekatan dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), yang akan terhubung dengan Eiger Adventure Land melalui jembatan gantung.

BACA JUGA: Dedi Mulyadi Minta Warga Jakarta Tidak Bangun Villa di Puncak Bogor

Proyek yang masih dalam tahap pembangunan itu jelas mengundang kekhawatiran bagi Dedi, mengingat lokasinya sangat rawan terhadap dampak lingkungan.

Eiger Adventure Land merupakan salah satu dari empat tempat wisata yang disegel di kawasan Puncak karena diduga melanggar aturan alih fungsi lahan.

Langkah ini diambil sebagai respons atas adanya pelanggaran yang dapat merusak ekosistem dan meningkatkan risiko bencana alam.

Sebagai bagian dari tindakan tegas, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Dedi Mulyadi, dan Bupati Bogor Rudy Susmanto turut hadir dalam penyegelan empat tempat wisata yang dinilai melanggar peraturan.

Penyegelan ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi lingkungan.

BACA JUGA: Dedi Mulyadi Tegaskan Pembongkaran untuk Pelanggar Aturan, Tak Ada Toleransi!

“Dalam rangka dari KLH, kami menerima banyak aduan dari masyarakat terkait dampak banjir yang sangat besar. Kami perlu menegakkan aturan hukum agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Zulkifli Hasan usai penyegelan.

Keempat lokasi yang disegel tersebut meliputi Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, Hibisc Fantasy, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas, dan Eiger Adventure Land.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa lebih banyak tempat wisata yang melanggar bisa saja ditindak dalam waktu dekat.

06/03/2025 19:36
8 Satpol-PP Tak Berdaya, Warga Rebut Alat Berat dan Bongkar Paksa Hibisc Fantasy Bogor Bandung

Satpol-PP Tak Berdaya, Warga Rebut Alat Berat dan Bongkar Paksa Hibisc Fantasy Bogor
Editor
BOGOR, KOMPAS.com
– Ratusan warga Puncak Bogor turun tangan membongkar paksa wisata
Hibisc Fantasy
, Kamis (6/3/2025) sore. Di tengah kekacauan itu, petugas Satpol-PP hanya diam dan tak bisa berbuat banyak.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah menyegel operasional tempat wisata milik PT Jaswita Jabar itu.
Hibisc Fantasy dianggap melanggar tata lingkungan dan izin lahan hingga menyebabkan banjir bandang di kawasan Puncak.
Dedi bahkan memerintahkan Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk segera mengerahkan alat berat guna merobohkan bangunan tersebut. Namun, meski ekskavator sudah tiba, pembongkaran tak kunjung dilakukan.
Melihat itu, warga yang sudah tersulut emosi akhirnya bertindak sendiri. Mereka menyabotase ekskavator dan mulai merobohkan gerbang utama wisata tersebut. Satpol-PP yang berada di lokasi tak mampu mencegah tindakan warga.
“Gubernur aing nyuruh bongkar, bongkar sekarang. Takbir!” teriak salah seorang warga.
Cekcok sempat terjadi antara warga dan karyawan Hibisc Fantasy, tetapi petugas Satpol-PP hanya turun tangan untuk melerai, bukan untuk mencegah pembongkaran.
Hendrik (38), warga Puncak, menyebut tindakan warga adalah bentuk kemarahan atas keberadaan wisata yang diduga menjadi penyebab banjir bandang.
“Kan tadi udah ada perintah langsung dari Gubernur Jabar untuk dibongkar, ngapain nunggu lagi? Pemkab Bogor (Satpol-PP) ini banyak alasan, bilangnya masih menunggu pendataan bangunan mana yang boleh dan tidak boleh dibongkar. Tapi kami ingin ini segera dibongkar sekarang juga, jadi ya kami yang memulai membongkar,” ungkap Hendrik.
Hibisc Fantasy akhirnya benar-benar dibongkar oleh warga. Wisata keluarga ini awalnya mengantongi izin pengelolaan 4.800 meter persegi, tetapi pembangunannya meluas hingga 15.000 meter persegi, bahkan mencapai pinggir sungai.
Dedi Mulyadi menegaskan tak akan pandang bulu meskipun tempat ini dikelola BUMD Jawa Barat. “Banyak pelanggarannya, lingkungan, izin lokasi, bahkan ketinggian bangunannya. Udah kita cek satu-satu, jadi tindakan tegasnya dibongkar mulai hari ini,” tegasnya.
Penulis: Afdhalul Ikhsan
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/03/2025 19:18
5 Segel dan Langsung Bongkar Hibisc Fantasy Bogor, Dedi Mulyadi: Penyebab Banjir dari Sini Bandung

Segel dan Langsung Bongkar Hibisc Fantasy Bogor, Dedi Mulyadi: Penyebab Banjir dari Sini
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Wisata rekreasi
Hibisc Fantasy

Puncak Bogor
, Jawa Barat, disegel dan akan segera dibongkar.
Hal ini dilakukan menyusul temuan
pelanggaran lingkungan
dan izin operasional.
Pantauan Kompas.com, Kamis (6/3/2025), petugas memasang plang dan garis kuning larangan melintasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Kegiatan penyegelan ini dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan,
Gubernur Jawa Barat

Dedi Mulyadi
, dan Bupati Bogor Rudy Susmanto.
“Barang siapa dengan sengaja memutus, membuang, atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang, atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan (Pasal 232 Ayat 1 KUHP),” tulis plang yang terpasang di Hibisc.
Wisata Hibisc Fantasy Puncak milik PT Jasa dan Kepariwisataan atau Jaswita ini berdiri di lahan perkebunan teh atau di area PTPN.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuturkan, pembangunan wisata di kawasan perkebunan itu telah mengubah struktur alam dan lingkungan.
Kondisi inilah yang membuat bencana banjir bandang di Puncak Bogor beberapa hari lalu.
“Ini daerah kemiringan yang sangat tinggi. Terus kemudian di bawahnya ada sungai, airnya mengalir ke kampung itu. Jadi, banjir di kampung itu penyebabnya dari sini (Hibisc Jaswita),” kata Dedi di lokasi.
“Banyak pelanggaran lingkungan, izin lokasinya, karena kan membangun melebihi apa yang ditetapkan, kemudian ketinggiannya,” tuturnya.
Setelah diberi plang segel, Dedi akan membongkar tempat wisata rekreasi yang dikelola BUMD, PT Jaswita, tersebut.
Pemprov dan Pemkab sedang mengerahkan alat berat untuk dilakukan proses
pembongkaran
.
“Sudah dicek satu-satu sehingga ini ditutup dulu, dibongkar mulai hari ini dan harus dikerahkan alat berat,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/03/2025 14:30
Warganya Kebanjiran, Wali Kota Bekasi Tidur di Hotel, Bupati Bogor Begadang hingga Sahur di Posko – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua anak buah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi disorot saat wilayahnya dilanda banjir.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memiliki cara berbeda dengan Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam menangani bencana banjir yang menimpa warganya.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama istrinya, Wiwiek Hargono tidur nyenyak di hotel saat warganya kesusahan karena banjir Bekasi.

Sedangkan Bupati Bogor Rudy Susmanto justru begadang di posko bencana banjir Bojongkulur, Kabupaten Bogor.

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah memerintahkan bagi semua kepala daerah di Jabar untuk terjun langsung mendampingi masyarakat yang sedang kesusahan karena bencana.

“Seluruh pejabat dimanapun berada, mari sama-sama untuk merasakan yang diderita masyarakat, saat ada musibah pejabat dan istri pejabat ada di tengah masyarakat,” kata Demul.

Tak hanya itu, Dedi Mulyadi juga menegur ulah istri Wali Kota Bekasi, Wiwiek Hargono yang viral karena nginap di hotel saat warganya kebanjiran.

Terlebih lagi Wiwiek Hargono merupakan ketua PKK yang mestinya menjadi garda terdepan saat warga sedang kesusahan.

“Apalagi posisinya sebagai ketua tim penggerak tim PKK, harus menjadi garda terdepan menyelesaikan problem sosial masyarakat dari kekurangan gizi sampai kebanjiran,” kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Wali Kota Bekasi dan Istri Nginap di Hotel

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto justru mengungsi ke hotel saat rumahnya di Kemang Pratama Bekas juga kebanjiran.

Ia malah tak bisa menjawab ketika ditanya alasan tak tidur di pengungsian bersama warga lainnya.

“Dimana misalnya yah (tempat yang lebih sederhana). Ya makanya tentu ada hal yang lebih baik lagi supaya prosesnya lebih aman, gak ada kesan bermewah-mewahan,” kata Tri.

Ia menekankan bahwa hotel hanya tempat untuk tidur semata.

“Buat tidur doang,” katanya.

Bupati Bogor Begadang hingga Sahur Bersama di Posko Bencana

Beda dengan Wali Kota Bekas yang tidur nyenyak saat warganya kesusahan, Bupati Bogor Rudy Susmanto justru begadang di posko bencana.

Ia bahkan sampai sahur di posko demi bisa standby membantu warga korban banjir Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor.

“Bisa sahur di posko bersama fraksi Golkar, PKS, kepala desa luar biasa, pak camat yang gak pulang-pulang,” kata Rudy Susmanto.

Selain itu dinas lain juga ikut memantau korban banjir Bojongkulur Bogor.

“SDA dinas sosial walau rumah cibinong rela tinggal di Bojongkulur. Tagana, BPBD, kadus, ibu-ibu luar biasa,” kata Rudy.

Ia juga berterimakasih pada anggota TNI Polri yang tersebar di seluruh titik bencana di wilayah Bogor.

“TNI Polri selalu ada di setiap tempat bencana di Bogor,” kata Rudy Susmanto.

Besar harapan Rudy Susmanto agar bencana segera bisa ditanggulangi.

“Mudah-mudahan berkah dan penanganan bencana segera selesai,” kata Bupati Bogor Rudy Susmanto.

06/03/2025 10:51
Pemkab Bogor Tindaklanjuti Alih Fungsi Lahan di Puncak, PT Jaswita Jadi Biang Kerok Bencana ?

JABAR EKSPRES – Bupati Bogor Rudy Susmanto menidaklanjuti soal dugaan alih fungsi lahan di Kawasan Puncak, pasca bencana banjir.

Dugaan meluapnya aliran sungai di Kawasan Puncak Bogor tak lepas adanya tempat wisata baru milik anak perusaan PT Jaswita milik BUMD Jawa Barat.

Rencannya Rudy bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri KLHK akan menijau kondisi masyarakat yang terdampak bencana.

“Di mana BUMD Jawa Barat kewenangannya di pak gubernur, mentri lingkungan hidup pun kita ajak meninjau di Kabupaten Bogor,” kata Rudy di Cibinong, Selasa (4/3).

“Supaya output nya jelas bukan hanya kita menggugurkan kewajiban datang ke lokasi bencana, tapi ada sebuah kebijakan,” sambungnya.

BACA JUGA: Pemkab Bogor Targetkan Jembatan Bailey Rampung 3 Minggu

Politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan, telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) yang baru pada hari ini.

Perbup tersebut berisi tentang penarikan seluruh proses perizinan yang dikembalikan kepada kepala daerah.

Rudy melanjutkan, Pemkab Bogor akan lebih selektif kembali saat mengeluarkan izin agar para pengusaha tidak merusak lingkungan

“Kita akan lebih selektif dalam mengeluarkan izin-izin yang ada di Kabupaten Bogor selama kepentingannya jelas dan keduanya tidak mengganggu tidak merusak lingkungan, kita pasti support, kita pasti dukung,” ucap dia.

Menurutnya, pihak Jaswita wajib dievaluasi lebih lanjut tentang proyek yang berdiri di wilayah Puncak Bogor.

BACA JUGA: Pemkot Bogor, Kemenhub dan PT KAI Belum Temukan Solusi Perbaikan Longsor di Batutulis

Ketua DPRD Kabupaten Bogor 2019-2024 itu memberikan contoh ketidaksesuaian fungsi lahan yaitu, saat kunjungannya meninjau bencana di daerah Cijayanti.

Berdasarkan tinjauannya, terdapat tebing buatan untuk menahan aliran sungai agar melindungi salah satu komplek yang berada di wilayah tersebut.

“Lalu yang tidak tebing itu air langsung masuk ke pemukiman warga. Walaupun memang penyelesaian banjirnya kita selesaikan dulu yaitu tidak menyinggung siapapun yaitu normalisasi di hilirnya di daerah Cikeas,” pungkasnya.

04/03/2025 21:53